KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2016 Sekretaris Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Inayat Iman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan izin-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lapkin) Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atas penggunaan anggaran dalam periode satu tahun. Laporan kinerja juga dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja unit organisasi yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran, dan target organisasi. Secara administratif, laporan kinerja ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan termasuk Unit Eselon II diharuskan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Lapkin secara tertulis, periodik dan melembaga. Lapkin ini berisi uraian capaian target-target indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam mewujudkan 6 sasaran organisasi yang hendak diwujudkan, yaitu (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama; (3) Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan; (4) Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum; (5) Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara; (6) Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala bagian dan segenap pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Lapkin ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu kami menunggu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan kinerja dan kemajuan organisasi. Akhirnya, Lapkin Tahun 2015 ini diharapkan bisa memberi gambaran yang jelas atas pelaksanaan kegiatan, memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, serta sebagai salah satu alat evaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Jakarta,

Maret 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Inayat Iman

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, ada 6 sasaran organisasi yang hendak diwujudkan, yaitu (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama; (3) Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan; (4) Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum; (5) Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara; (6) Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2015, nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah 78,58 dan masuk kategori BB (sangat baik, akuntabel, dan memiliki sistem kinerja yang andal). Pada Tahun 2014 nilai evaluasi SAKIP yaitu 60,63 sedangkan Tahun 2015 yaitu 78,58. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyusunan dokumen-dokumen SAKIP. Pada Tahun 2015, telah disusun 8 dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga target dapat dicapai 100%. Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen juga telah menyusun 12 dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Selain itu, telah dihasilkan 5 media publikasi yaitu berupa peliputan dan penyebaran informasi melalui website Direktorat Jenderal SPK dengan alamat http://ditjenspk.kemendag.go.id/; publikasi di bidang SPK melalui media cetak (koran nasional); publikasi di bidang SPK melalui media cetak (majalah nasional); publikasi di bidang SPK melalui media elektronik (radio); dan penyebaran informasi di bidang SPK melalui bulletin (majalah Info SPK). Sampai dengan akhir Tahun 2015, telah dilakukan koordinasi penyusunan 6 draf peraturan dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen terhadap 5 peraturan sehingga jumlah total evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen adalah 11 peraturan/draf peraturan. Laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang berhasil tersusun ada 6 (enam) laporan (100%). Laporan dimaksud terdiri dari Laporan Keuangan Ditjen SPK (Semester I dan II), Laporan BMN Ditjen SPK (Semester I dan II), dan Laporan Keuangan Setditjen SPK (Semester I dan II). Jumlah kegiatan pembinaan kepegawaian yang telah terlaksana yaitu 9 pelatihan internal dari 9 pelatihan internal yang ditargetkan (100%). Jumlah anggaran yang diperoleh Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2015 adalah Rp58.602.214.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp58.302.214.000,-. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp49.848.528.014,- sehingga capaian kinerja keuangannya 85,50%.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 Penjelasan umum organisasi ............................................................................................ 2 Struktur organisasi............................................................................................................ 2 Aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) ............................................ 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 5 Visi ................................................................................................................................... 5 Misi ................................................................................................................................... 5 Tujuan .............................................................................................................................. 5 Arah kebijakan dan strategi .............................................................................................. 6 Perjanjian Kinerja ............................................................................................................. 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 9 A. Capaian Kinerja............................................................................................................ 9 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) ............................................................................................................................ 9 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama . 11 Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan ...................................... 17 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum ...................................................... 23 Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara............................. 29 Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian ............................. 33 B. Realisasi Anggaran .................................................................................................... 35 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 38 Lampiran 1 Dokumen Kontrak Kinerja ................................................................................ 39 Lampiran 2 Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja ........................................................ 41

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Bagian-bagian dan tugasnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen....................................................... 2

Tabel 2

Komposisi SDM pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen .................................................................................... 3

Tabel 3

Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014 ......................................................... 7

Tabel 4

Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 ......................................................... 8

Tabel 5

Hasil evaluasi SAKIP Ditjen SPK Tahun 2015 ................................................. 10

Tabel 6

Realisasi dan capaian IK 1............................................................................... 11

Tabel 7

Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2012-2015........................................................................... 11

Tabel 8


Tabel 9


Tabel 10


Tabel 11


Tabel 12


Tabel 13

Penyusunan laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2015 ........................................................................... 30

Tabel 14

Pelaksanaan pelatihan internal selama Tahun2015 ......................................... 34

Tabel 15


Tabel 16

Realisasi anggaran Setditjen SPK per 31 Desember 2015 .............................. 36

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fungsi organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. ................................................................................ 1 Gambar 2 Bagian-bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. ................................................................................ 3 Gambar 3

Kegiatan Koordinasi Tata Cara Revisi RKA-K/L Tahun 2015 ......................... 13

Gambar 4

Kegiatan Pemantapan Program Tahun 2015 ................................................. 13

Gambar 5

Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Kebijakan di Bidang SPK .................. 14

Gambar 6

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016 ............................................................ 15

Gambar 7

Koordinasi tata cara revisi RKA-K/L Tahun 2015 ........................................... 17

Gambar 8

Rapat penyusunan konsep akhir Laporan Kinerja Ditjen SPK Tahun 2014 .... 19

Gambar 9

Rapat penyusunan dan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2015 .................... 19

Gambar 10 Liputan koordinasi kegiatan dan kebijakan di Bidang SPK ............................. 21 Gambar 11 Tampilan website Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ..................................................................................................... 21 Gambar 12 Majalah “Konsumen Cerdas” ......................................................................... 22 Gambar 13 Publikasi di bidang SPK melalui Harian “KOMPAS” terbit tanggal 20 April 2015 .............................................................................................................. 23 Gambar 14 Publikasi di bidang SPK melalui Majalah “GATRA” terbit tanggal 23 April 2015 .............................................................................................................. 23 Gambar 15 Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ........................................................................................................... 26 Gambar 16 Rapat R-Perpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasai, dan Diawasi Perdagangannya bersama Setneg, Setkab, dan Kemenkumham ............................................................................................. 27 Gambar 17 Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2014 ............................. 31 Gambar 18 Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan & Koordinasi Pengelola SAI ............ 33 Gambar 19 Pelatihan Internal “Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi”............ 35

v

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang merupakan salah satu unit pemerintah yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen- Kementerian Perdagangan pada Tahun 2014 melakukan penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian kontrak kinerja yang diperjanjikan. Selain itu, Laporan Kinerja juga disertai penjelasan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selain itu diharapkan dapat menjadi tolok ukur atau umpan balik untuk perbaikan kinerja unit Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di tahun tahun mendatang.

1

•Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, dan program dan anggaran, pemantauan program, dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama evaluasi serta pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

2

•Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

3 4

•Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal

•Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal

Gambar 1 Fungsi organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1

Penjelasan umum organisasi Masuknya barang impor dengan bebas tanpa hambatan ke pasar Indonesia akan menciptakan sebuah pasar persaingan sempurna, dimana produk impor akan bersaing secara terbuka dengan produk domestik. Kondisi ini dikhawatirkan akan merugikan produsen dan konsumen dalam negeri. Pada tanggal 27 Juli 2010 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengamanatkan bahwa tugas dan fungsi dalam mengamankan perdagangan dalam negeri diemban oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2012, dilakukan penyempurnaan struktur organisasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan oleh Menteri Perdagangan yang membentuk struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan 4 (empat) fungsi berkaitan dengan koordinasi, administrasi, dan keuangan: 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, dan program dan anggaran, pemantauan program, dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama evaluasi serta pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 2. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 3. pelaksanaan urusan administrasi keuangan direktorat jenderal; dan 4. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi direktorat jenderal.

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 4 (empat) bagian. Tabel 1 Bagian-bagian dan tugasnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No.

2

Bagian

Tugas

Program dan Kerja Sama

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program serta pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

Keuangan

urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal

Hukum dan Pelaporan

penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

No.

Bagian

Tugas standardisasi dan perlindungan konsumen

Kepegawaian dan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, perlengkapan, Umum rumah tangga, tata persuratan dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal

Bagian Program dan Kerjasama

Bagian Hukum dan Pelaporan

Bagian Keuangan

Bagian Kepegawaian dan Umum

Gambar 2 Bagian-bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka peran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi. Dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi, maka diperlukan optimalisasi dukungan kelembagaan maupun sumber daya serta sarana yang memadai. Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditopang oleh SDM sebanyak 37 orang terdiri dari 21 orang pegawai laki-laki dan 16 perempuan. Dari segi pendidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 19 orang pegawai lulusan program sarjana (s1), 15 orang pegawai lulusan program master (s2), 2 pegawai lulusan D3, serta 1 orang pegawai lulusan SLTA. Tabel 2 Komposisi SDM pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 1.

Kriteria Jenis kelamin

2.

Pendidikan

3.

Golongan/ ruang

Uraian Laki-laki Perempuan SLTA D3 S1 S2 II/b II/c II/d III/a

Jumlah (orang) 21 16 1 2 19 15 1 1 1 9

Total 37 orang 37 orang

37 orang

3

No.

Kriteria

Uraian Jumlah (orang) Total III/b 6 III/c 9 III/d 3 IV/a 5 IV/b 1 IV/d 1 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) Secara umum isu strategis internal Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 1. Sebagai unit kerja yang baru terbentuk, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, implementasi, serta pemantauan program. 2. Dibutuhkan peningkatan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang. 3. Dalam hal perumusan produk hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen membutuhkan fasilitasi assessment peraturan perundangundangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. 4. Peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen yang telah ada perlu ditelaah dari aspek pelaksanaannya, kendala dan hambatannya, serta kebutuhan revisinya. 5. Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen yang baik, perlu dilakukan evaluasi dan disusun dokumen pelaporan kinerja. 6. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kepemimpinan yang menjadi dasar bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna.

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kabinet Kerja Pemerintahan Republik Indonesia, maka Visi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Tujuan Sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen berperan dalam mendukung tujuan dan sasaran dari Kementerian Perdagangan yakni tujuan Peningkatan Perlindungan Konsumen dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur, dan Pengawasan Barang dan Jasa. Sebagai penjabarannya sasaran Kementerian Perdagangan tersebut maka ditentukan tujuan pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen periode 2015-2019 yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatnya dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SPK yang berkualitas 2) Optimalisasi Standardisasi di bidang perdagangan 3) Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen 4) Optimalisasi Pengawasan Barang beredar dan Jasa 5) Optimalisasi Tertib Ukur 6) Optimalisasi Mutu produk 5

Adapun tujuan yang terkait dengan fungsi organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah tujuan pertama yaitu “Meningkatnya dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SPK yang berkualitas”.

Arah kebijakan dan strategi Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional. Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi dalam RPJPN dijabarkan melalui 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan strategi dan arah kebijakan mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMN tahap 3 (tiga) yakni periode 2015-2019 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan sektor perdagangan adalah perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Berdasarkan acuan tersebut Kementerian Perdagangan telah menyusun 3 (tiga) arah kebijakan yaitu: 1. Peningkatan kinerja perdagangan luar negeri yang bertumbuh dan berkelanjutan; 2. Terwujudnya perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan. Berdasarkan tiga pokok pikiran tersebut di atas, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: 1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah; 2. Peningkatan pengamanan perdagangan; 3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding; 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa; 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; 7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 8. Optimalisasi penguatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;

6

9. Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen; Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) sebagai penanggung jawab Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan daya saing dan pengamanan pasar dalam negeri. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, Ditjen SPK telah menyusun 4 (empat) arah kebijakan yaitu: 1. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen 2. Gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri 3. Efektivitas pengawasan produk dan tertib ukur 4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan awal dimulainya periode rencana strategis baru Tahun 2015-2019 setelah berakhirnya periode sebelumnya Tahun 2010-2014, terjadi perubahan pada sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Sasaran yang ditetapkan dan indikator kinerja yang dipilih serta target yang ditentukan berbeda dengan periode sebelumnya yang disebut kontrak kinerja. Pada periode sebelumnya, sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Tabel 3 Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SPK yang berkualitas

Jumlah assesment terhadap kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Jumlah penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dokumen perencanaan dan kerja sama yang disusun tepat waktu Laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Jumlah jenis pelaksanaan pembinaan kepegawaian Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Perubahan atau perbaikan arsitektur perencanaan kinerja tersebut antara lain karena merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; evaluasi atas perencanaan kinerja periode sebelumnya, dan perumusan ulang sasaran dan 7

indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015-2019. Tabel 4 Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN

Nilai evaluasi SAKIP Ditjen SPK

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama

Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama yang disusun tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Ditjen SPK Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

8

Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum

Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara

Jumlah laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang disusun tepat waktu

Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian

Jenis pelaksanaan pembinaan kepegawaian Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015. Kinerja dihitung dari Bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan sasaran: 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN; 2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama; 3. Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan; 4. Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum; 5. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara; dan 6. Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda Sasaran penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) diwujudkan dalam : suatu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sasaran

Pelaksanaan sistem dengan mekanisme tersebut memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Agar pimpinan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja organisasi maka dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang inherent dengan Sistem AKIP. Sistem AKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal setiap tahun. Adapun hal-hal yang dievaluasi yaitu: 1. Perencanaan meliputi rencana strategis (pemenuhan, kualitas, dan implementasi) serta perencanaan kinerja tahunan (pemenuhan, kualitas, dan implementasi); 2. Pengukuran kinerja meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3. Pelaporan kinerja mencakup pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja; 4. Evaluasi kinerja meliputi pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi; 9

5. Capaian kinerja meliputi kinerja output, kinerja yang dilaporkan outcome, kinerja tahun berjalan (benchmark), dan kinerja lainnya. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi. Semakin tinggi nilai hasil evaluasi AKIP, menunjukkan semakin baik transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Target nilai yang ditetapkan yaitu 60. Hal ini mempertimbangkan pengalaman rata-rata nilai pada tiga tahun sebelumnya 59,58. Nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Tujuan evaluasi AKIP ini adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 13.2/IJDAG/KEP/08/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan hasil sebagai berikut: Tabel 5 Hasil evaluasi SAKIP Ditjen SPK Tahun 2015 No.

Komponen

Bobot

Nilai

a.

Perencanaan kinerja

35

29,65

b.

Pengukuran kinerja

25

18,19

c.

Pelaporan kinerja

20

15,98

d.

Capaian kinerja

20

14,75

100

78,58

Hasil evaluasi Predikat

BB

Berdasarkan evaluasi tersebut juga direkomendasikan beberapa hal yaitu: 1. Menyempurnakan dokumen Rencana Aksi dengan menjabarkan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan memantau capaiannya secara berkala; 10

2. Menyempurnakan indikator kinerja individual yang mengacu kepada IKU organisasi secara berjenjang sehingga kinerja individu dapat diintegrasikan dengan kinerja Kementerian Perdagangan; 3. Terhadap penetapan target pada indikator, perlu dilakukan analisis dan dipertimbangkan apakah besaran target tersebut tetap seperti tahun sebelumnya atau perlu ditingkatkan sehingga pencapaian indikator kinerja lebih maksimal; 4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal dan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kinerja Kementerian Perdagangan; 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Perdagangan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Tabel 6 Realisasi dan capaian IK 1 IK Nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Target

Realisasi

Capaian

60

78,58

130,97%

Jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, maka angka realisasi lebih tinggi 18 poin di atas angka target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur dengan indikator ini telah dilaksanakan dengan baik. Perbandingan berikutnya, yaitu membandingkan antara capaian kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2014 nilai evaluasi SAKIP yaitu 60,63 sedangkan Tahun 2015 yaitu 78,58. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyusunan dokumen-dokumen SAKIP. Tabel 7 Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2012-2015 No.

Tahun

Nilai

Kategori

Interpretasi

1

2012

56,40

CC

2

2013

61,70

CC

CC = Cukup (memadai) tapi perlu perbaikan yang tidak mendasar.

3

2014

60,63

CC

4

2015

78,58

BB

BB = Sangat baik, akuntabel, dan memiliki sistem kinerja yang andal.

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan Sasaran kerja sama yaitu kondisi dimana mutu perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan : sama mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Mutu pada aspek perencanaan kerja yang ingin ditingkatkan yaitu dari segi teknis penyusunan kegiatan mencakup perumusan, tata cara perhitungan sasaran, dan indikator kinerja, serta ketertelusuran dokumen Sasaran perencanaan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Mutu pada aspek penganggaran yang ingin ditingkatkan yaitu dari segi kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran yaitu penerapan

Sasaran

11

standar biaya masukan, standar biaya keluaran,kesesuaian jenis serta penggunaan sumber dana baik yang berasal dari Rupiah Murni, hibah, bantuan luar negeri maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mutu kinerja pada aspek pengendalian akan diperbaiki dari segi efisiensi penggunaan anggaran namun tetap dapat mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja organisasi yang telah diperjanjikan. Adapun mutu kinerja pada aspek kerja sama akan diperbaiki dari segi intensitas komunikasi, surat menyurat, dan tanya jawab, serta efektivitas pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Diharapkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama pada tahun ini dapat lebih baik. Sebagai indikator kinerja kegiatan penyusunan dan penyempurnaan rencana kerja, program, dan kegiatan yang terkait bidang standardisasi dan perlindungan konsumen adalah jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama yang disusun tepat waktu. Indikator ini bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran kinerja dengan batas anggaran yang telah ditetapkan, baik untuk kegiatan prioritas maupun penunjang, terdapat 8 (delapan) dokumen yang disusun pada Tahun 2015. Kinerja diukur dengan jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu.

IK 2


Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan kerja sama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan arah serta menjadi pedoman kepada aparat pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah untuk mensinkronkan program seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan balai yang ada di daerah, serta memberikan arah dan panduan program kerja dinas yang membidangi perdagangan provinsi maupun kabupaten/kota yang dibiayai oleh pemerintah pusat dalam hal ini kegiatan dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan dilakukan melalui koordinasi antar unit maupun instansi terkait untuk mengantisipasi timbulnya tumpang tindih penerapan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama Tahun 2015 proses penyusunan dokumen perencanaan dan kerja sama menghasilkan 8 dokumen, yaitu: 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015; 2. Dokumen Pemantauan Kinerja Balanced Score Card (BSC) Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015; 3. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016; 4. Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2016; 5. Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016; 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016; 7. Dokumen Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016; 12

8. Dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2016. Tabel 8 Realisasi dan capaian IK 2 IK Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama yang disusun tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian

8 dokumen

8 dokumen

100%

Jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, maka angka realisasi sama dengan angka target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur dengan indikator ini telah dilaksanakan dengan baik dan perencanaan juga sudah disusun dengan baik. Perbandingan berikutnya, yaitu membandingkan antara capaian kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2014 jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama yang disusun tepat waktu tercapai 100% sedangkan Tahun 2015 juga 100%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang konstan karena target tidak berubah dan kegiatan bersifat rutin. Akan tetapi jika melihat adanya kenaikan nilai evaluasi SAKIP maka ada peningkatan dari sisi kualitas dokumen. Dalam rangka mendukung tersusunnya dokumen perencanaan dan kerja sama, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu sebagai berikut:

Pemantapan program Ditjen SPK Tahun 2015

Gambar 4 Kegiatan Pemantapan Program Tahun 2015

Pemantapan program dilaksanakan dengan tujuan memberikan sarana bagi seluruh satker di lingkungan Ditjen SPK untuk mendapatkan masukan atas kegiatan masingmasing serta untuk mengatur jadwal sehingga penyerapan anggaran terlaksana secara optimal. Selain itu juga untuk memadukan kegiatan yang selaras antar unit di lingkungan Ditjen SPK dan menciptakan new activity. Kegiatan

dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2015 di ruang rapat Direktorat Metrologi Bandung.

Koordinasi penyusunan RKAK/L Ditjen SPK Tahun 2016 Tujuan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tata Cara Revisi RKA-K/L Tahun 2015 adalah untuk memberikan panduan dalam memahami tata cara revisi anggaran yang Gambar 3 Kegiatan Koordinasi Tata Cara Revisi RKA-K/L Tahun 2015

sesuai prosedur. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk dapat memberikan sarana 13

bagi pengelola program untuk mempertajam sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam merevisi anggaran. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2015 di Ruang Rapat Anggrek, Kementerian Perdagangan, diikuti oleh 30 orang peserta yang menangani program dari unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen SPK. Pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi menjadi tiga sesi: 1) Kebijakan yang menjadi domain revisi, penghematan perjalanan dinas, dan beberapa perubahan terkait kebijakan tata cara revisi; 2) Penghematan Kementerian Perdagangan dan penggunaan dana refocusing; DAN 3) Ruang lingkup revisi anggaran, batasan revisi anggaran, dan review oleh Inspektorat Jenderal terkait dengan revisi anggaran dalam kerangka penghematan anggaran dan refocussing.

Koordinasi kegiatan dan kebijakan di bidang SPK Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan sinergi dan menyamakan persepsi dalam mengembangkan standardisasi dan perlindungan konsumen, sehingga dapat terwujud konsumen cerdas mandri dan cinta produk dalam negeri, serta mewujudkan koordinasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan direktorat jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen, serta efektivitas implementasi peraturan/ kebijakan Gambar 5 Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan di bidang standardisasi dan Kebijakan di Bidang SPK perlindungan konsumen di daerah, baik yang dilaksanakan melalui pendanaan dekonsentrasi maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan selain itu pula agar dapat mempererat tali silaturrahmi diantara para aparat dibidang perdagangan khususnya pejabat yang menangani standardisasi dan perlindungan konsumen di seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Maret 2015, bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan dan dihadiri oleh 132 orang yang terdiri dari para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dan Para Kepala Bidang yang menangani Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada 34 Dinas Provinsi, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV dilingkungan Ditjen SPK, BSML Regional I dan II, serta para undangan lainnya. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Kebijakan di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 ini memberi banyak manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah, khususnya dalam hal membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap suatu produk yang beredar di pasar. Di sisi lain memberi informasi tentang langkah yang dapat dilakukan aparat pemerintah terkait kebijakan yang dapat diterapkan, sehingga pelaku usaha dapat mengerti kewajibannya untuk melindungi hak konsumen.

14

Koordinasi penyusunan Renja Ditjen SPK Tahun 2016 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Renja Ditjen SPK Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015, dengan tujuan memberikan peningkatan pemahaman serta informasi pada seluruh unit terkait tata cara penyusunan Rencana Kerja; mensinergiskan amanat serta arahan yang harus diakomodir pada Rencana Kerja; dan mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja antar satker dalam Ditjen SPK. Renja disusun berdasarkan target yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Gambar 6 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Standardisasi dan Perdagangan. Terkait dengan telah Perlindungan Konsumen Tahun 2016 disusunnya Renja maka kegiatan selanjutnya adalah bagaimana Renja tersebut dapat dituangkan dalam aplikasi yang telah disusun oleh Bappenas. Untuk dapat memahami dan menuangkan dalam aplikasi penyusunan Renja tersebut maka SDM yang menangani pada bagian program masing-masing unit perlu dilakukan bimbingan teknis.

Koordinasi penyusunan Renstra Ditjen SPK Tahun 2015-2019 Kegiatan penyusunan Renstra Ditjen SPK Tahun 2015 – 2019 terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni 1. Penyesuaian Penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) 2. Penyusunan Konsep Awal Indeks Perlindungan Konsumen (IPK) 3. Penyesuaian Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) 4. Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PKTN Untuk memperoleh masukan para ahli atas penyusunan sasaran dan indikator kinerja Ditjen PKTN, Setditjen SPK pada tanggal 23 Desember 2015 telah menyelenggarakan FGD perumusan sasaran dan indikator kinerja Ditjen PKTN di ruang rapat anggrek, Kementerian Perdagangan. FGD tersebut diikuti oleh 50 orang peserta, yang terdiri dari Para Pejabat Eselon I – IV di lingkungan Ditjen SPK serta Narasumber. FGD tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu tujuan nasional yang bersifat lintas sektor dimana sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Menteri Perdagangan ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi di daerah Tahun 2015 Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan kegiatan Dana Dekonsentrasi yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi. Kegiatan Dana Dekonsentrasi tersebut diselenggarakan melalui Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah yang diberikan kepada seluruh Pemerintah 15

Provinsi di Indonesia (34 Provinsi). Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebelumnya telah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi untuk 34 Provinsi sebesar Rp. 22.501.811.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) namun dikarenakan refocusing anggaran, maka pagu Dekonsentrasi Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 17.815.674.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan (1) Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan, (2) Pemberdayaan Perlindungan Konsumen, (3) Barang Beredar dan Jasa yang diawasi, (4) Kegiatan Pengawasan Kemetrologian. Pemantauan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan untuk memonitoring pelaksanan kegiatan tersebut. Pemantauan pelaksanaan DAK di Daerah Tahun 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91/MDAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015 sebagai pedoman pemanfaatan DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal, pengadaan peralatan kemetrologian dan pengadaan peralatan pengawasan kemetrologian. Pada Tahun 2015, Alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal sebesar Rp 93.900.000.000 (Sembilan puluh tiga miliar sembilanratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal bagi 20 kabupaten/kota dan 10 provinsi sehingga total seluruh penerima DAK sub bidang Metrologi legal adalah sebanyak 30 daerah. Pembagian alokasi DAK sub bidang Metrologi legal untuk kabupaten/kota sebesar Rp 53.900.000.000 (lima puluh tiga miliar Sembilan ratus juta rupiah) dan untuk provinsi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Pemantaun pelaksanaan DAK di daerah Tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka memonitoring progres fisik dan keuangan pelaksanaan DAK. Koordinasi tata cara revisi RKA-K/L Tahun 2015 Kegiatan koordinasi tata cara revisi RKA-K/L Tahun 2015 menjadi kegiatan yang penting mempertimbangkan adanya rencana penghematan perjalanan dinas Tahun 2015 Kementerian/Lembaga sesuai Berdasarkan Inpres No.2 Tahun 2015 dan surat Menteri Keuangan No.S-794/MK.02/2014 tentang penghematan perjalanan dinas Tahun 2015 agar K/L melakukan selfblocking dalam rangka penghematan perjadin. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah: a. Memberikan panduan dalam memahami tata cara revisi anggaran yang sesuai prosedur b. Memberikan sarana bagi pengelola program untuk mempertajam sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam merevisi anggaran. c. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Koordinasi Tata Cara Revisi RKA-K/L Tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2015.Adanya revisi RKA-K/L memberikan kesempatan pada satker untuk melakukan perbaikan pada anggaran sesuai dengan hasil telaah yang dilakukan. Diharapkan dalam kegiatan ini dapat dipelajari urutan serta tata cara dalam melakukan revisi dan mekanisme anggaran Tahun 2015 dengan seksama sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat. 16

Gambar 7 Koordinasi tata cara revisi RKA-K/L Tahun 2015 Pemantauan BSC Ditjen SPK Tahun 2015 Pemantauan Kinerja Ditjen SPK Tahun 2015 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen pemantauan kinerja triwulan yang dituangkan dalam model Balance Score Card (BSC). Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat kecil yang menghadirkan perwakilan dari unit-unit dilingkungan Ditjen SPK dan dilaksanakan per-triwulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggordinasikan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan kegiatan yang kemudian diinput kedalam aplikasi BSC. Evaluasi E-Monitoring Ditjen SPK Pelaksanaan Evaluasi E-Monitoring SPK dilaksanakan melalui rapat kecil yang dihadiri oleh perwakilan dari unit-unit dilingkungan Ditjen SPK dan bertujuan untuk menggordinasikan kesesuaian antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggarannya setiap triwulan. Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan yaitu kondisi dimana mutu kegiatan dalam kinerja pelaporan, evaluasi Sasaran program dan kegiatan serta dalam kehumasan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Dalam hal pelaporan, mutu yang menjadi sasaran untuk ditingkatkan yaitu : pada aspek kesesuaian format, ketersediaan informasi yang memadai, dan ketepatan waktu penyelesaian. Sasaran peningkatan mutu evaluasi mencakup aspek kesesuaian tujuan, Sasaran bentuk kegiatan, jumlah anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, dan output kegiatan. Pada tahun sebelumnya, kualitas pelaporan dan evaluasi masih kurang dari segi prosedur pengumpulan data kinerja dan pemanfaatan laporan kinerja. Diharapkan kualitas pelaporan dan evaluasi pada tahun ini dapat lebih baik. Adapun mutu kehumasan yang ingin ditingkatkan adalah dalam aspek kecepatan dalam pemutakhiran serta keterbukaan informasi kepada publik. Indikator kinerja yang dipilih untuk mengukur perwujudan sasaran meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan ada 2 yaitu: a. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. b. Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

17

IK 3

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sangat penting karena akan berdampak pada siklus manajemen organisasi. Apabila tidak dilakukan kegiatan evaluasi maka tidak ada ukuran keberhasilan suatu program serta tidak ada masukan perbaikannya. Adapun pelaporan juga sangat penting dalam rangka pengendalian akuntabilitas pelaksanaan suatu kegiatan. Arah kinerja ini untuk terwujudnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang efektif dan akuntabel. Pada Tahun 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menyusun 12 dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, meliputi: 1. Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014. 2. Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014. 3. Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 4. Dokumen Laporan Data Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan I Tahun 2015. 5. Dokumen Laporan Data Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan I Tahun 2015. 6. Dokumen Bahan Rapim Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Semester I Tahun 2015. 7. Dokumen Laporan Data Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan II Tahun 2015. 8. Dokumen Laporan Data Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan II Tahun 2015. 9. Dokumen Laporan Data Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan III Tahun 2015. 10. Dokumen Laporan Data Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Triwulan III Tahun 2015. 11. Dokumen Bahan Rapim Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 12. Dokumen Bahan Rapim Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015. Tabel 9 Realisasi dan capaian IK 3 IK Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Target

Realisasi

Capaian

12 dokumen

12 dokumen

100%

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 18

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pencapaian kinerja organisasi dibandingkan dengan rencana dan kinerja yang diperjanjikan perlu disusun laporan yang berisi data dan penjelasan seperlunya berkaitan dengan akuntabilitas organisasi sekaligus memenuhi amanat dari Keputusan Menteri Perdagangan No. 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Gambar 8 Rapat penyusunan konsep akhir Laporan Kinerja Ditjen SPK Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan untuk mengetahui dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan organnisasi. Untuk memperoleh output yang diharapkan, metode yang dilakukan adalah melalui koordinasi antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Persiapan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tanggal 19-20 Januari 2015 di Bandung membahas konsep awal Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014. Penyusunan laporan kinerja tanggal 9 Februari 2015 di Jakarta membahas konsep akhir Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014. Acara dimulai dengan penyajian konsep akhir oleh Tim Penyusun. Setelah itu, dilakukan tanya jawab antara Tim Penyusun dengan perwakilan unit-unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terhadap data-data dan informasi yang belum lengkap. Adapun finalisasi laporan kinerja tanggal 13 Februari 2015 di Jakarta membahas konsep final Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Tujuan kegiatan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pencapaian kinerja organisasi dan mengevaluasinya dibandingkan dengan rencana dan kinerja yang diperjanjikan sehingga perlu disusun laporan yang berisi data dan penjelasan seperlunya berkaitan dengan akuntabilitas organisasi sekaligus memenuhi amanat dari Gambar 9 Rapat penyusunan dan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2015

Keputusan Menteri Perdagangan No. 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman 19

Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Laporan triwulanan merupakan salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan untuk mengetahui dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan organnisasi. Untuk memperoleh output yang diharapkan, metode yang dilakukan adalah melalui koordinasi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015, Triwulan II tanggal 1 Juli 2015, dan Triwulan III pada tanggal 16 Oktober 2015.

Penyiapan bahan rapat pimpinan (Rapim) Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun bahan berisi data dan informasi yang diperlukan bagi pimpinan dalam melaksanakan Rapim Kementerian, bahan pidato presiden, bahan laporan Menteri Perdagangan kepada Presiden, dan bahan lain di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Untuk memperoleh output yang diharapkan, metode yang dilakukan adalah melalui koordinasi antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, rapat/wawancara, kompilasi, dan editing seperlunya. Pada 2015 telah disusun Dokumen Bahan Rapim Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Semester I Tahun 2015 yang merupakan kumpulan bahan Rapim Eselon I yang disusun dan berlangsung selama periode Januari sampai dengan Juni 2015.

IK 4

Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan open government. Informasi mengenai standardisasi dan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia dapat diperoleh masyarakat dalam dan luar negeri melalui media TV, radio, koran, media online, majalah, buletin dan website Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Penyebaran informasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya juga dilaksanakan dengan harapan bahwa masyarakat luas semakin memahami pentingnya menggunakan barang-barang yang berkualitas dan bermutu, serta timbul kesadaran mengenai perlindungan terhadap konsumen. Pemilihan indikator Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen karena peningkatan mutu kehumasan dalam aspek kecepatan dalam pemutakhiran akan tergambar dari media website sedangkan aspek keterbukaan informasi kepada publik tergambar dari media koran, majalah nasional, media elektronik, dan buletin. Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 sebanyak 5 media, yaitu: 1. Peliputan dan penyebaran informasi melalui website Direktorat Jenderal SPK dengan alamat http://ditjenspk.kemendag.go.id/; 2. Publikasi di bidang SPK melalui media cetak (koran nasional); 3. Publikasi di bidang SPK melalui media cetak (majalah nasional); 20

4. Publikasi di bidang SPK melalui media elektronik (radio); 5. Penyebaran informasi di bidang SPK melalui bulletin (majalah Info SPK); Tabel 10 Realisasi dan capaian IK 4 IK Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Target

Realisasi

Capaian

5 media

5 media

100%

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran meningkatnya kehumasan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

kualitas

Koordinasi Penanganan Informasi Isu Aktual di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pencarian data dan informasi aktual di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, serta melakukan peliputan kegiatan Ditjen SPK dimana seluruh data dan informasi yang diperoleh akan ditampilkan pada website Ditjen SPK http://ditjenspk.kemendag.go.id.

Gambar 10 Liputan koordinasi kegiatan dan kebijakan di Bidang SPK

Pengelolaan Informasi Website Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Gambar 11 Tampilan website Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Website yang terintegrasi berbasiskan aplikasi website di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Pengelolaan dilaksanakan setiap hari dengan memutakhirkan informasi yang ditampilkan pada 21

website. Tujuan kegiatan pengelolaan informasi website yaitu agar penyampaian informasi lebih cepat dibanding media lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kehumasan yaitu bahwa media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 bersifat tentatif sehingga tidak ada jadwal yang tetap sebagai acuan jumlah peliputan yang akan dilaksanakan, hal ini berdampak pada kurangnya koordinasi kegiatan peliputan itu sendiri dimana tim peliput tidak memiliki bahan awal untuk melakukan peliputan seperti: jadwal acara, siaran pers, dan materi substansi pendukung liputan.

Penyebaran Informasi di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Gambar 12 Majalah “Konsumen Cerdas” pemahaman serta menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Kegiatan penyebaran informasi antara lain dengan pembuatan Majalah “Konsumen Cerdas”, dalam rangka mensosialisasikan serta memberikan pemahaman akan arti pentingnya informasi perdagangan khusus bidang standardisasi dan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas agar dapat mengerti dan memahaminya. Penerbitan Majalah “Konsumen Cerdas” dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca serta kegiatan yang dilakukan Ditjen SPK. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pembuatan buletin SPK dibatasi sampai pengiriman kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat Provinsi.

Publikasi di bidang SPK melalui Media Cetak dan Media Elektronik Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka publikasi media massa di bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional pada bulan April 2015. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melakukan publikasi baik itu cetak maupun elektronik di media nasional sehingga masyarakat selaku konsumen terpublikasikan mengenai Harkonas ini. Publikasi melalui media cetak yaitu Harian “KOMPAS” (terbit tanggal 20 April 2015) dan Majalah “GATRA” (terbit tanggal 23 April 2015). Adapun publikasi di media elektronik yaitu melalui Radio “SONORA” on air 18 kali (tanggal 20 April, 10 sd 12 Mei 2015).

22

Gambar 13 Publikasi di bidang SPK melalui Harian “KOMPAS” terbit tanggal 20 April 2015

Gambar 14 Publikasi di bidang SPK melalui Majalah “GATRA” terbit tanggal 23 April 2015

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum yaitu kondisi dimana mutu koordinasi, fasilitasi, dan penelaahan peraturan Sasaran perundang-undangan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Dalam hal koordinasi, mutu yang menjadi sasaran untuk ditingkatkan yaitu pada aspek pelibatan stakeholder : teknis yang memahami substansi peraturan perundang-undangan dengan jumlah lebih banyak. Sasaran peningkatan mutu fasilitasi mencakup aspek penambahan anggaran Sasaran sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelaahan dan perancangan peraturan. Pada tahun sebelumnya, kualitas pertimbangan/opini hukum belum maksimal dari segi inisiasi/usulan dari unit-unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pada Tahun 2015, terdapat target penyusunan peraturan yang harus diselesaikan Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya untuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sehingga mendorong kinerja penyusunan kebijakan standardisasi dan perlindungan konsumen. Diharapkan kualitas pertimbangan/opini hukum pada tahun ini dapat lebih baik. Adapun mutu penelaahan yang ingin ditingkatkan adalah masukan substansi peraturan perundang-undangan yang ditelaah karena pada tahun sebelumnya belum melibatkan pemangku kebijakan (para praktisi peraturan yang ditelaah) secara langsung. Indikator kinerja yang dipilih untuk mengukur perwujudan sasaran meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum yaitu Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.

Sasaran

IK 5


Dalam rangka menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas implementasi suatu kebijakan, serta untuk mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan berbagai komitmen Indonesia yang bersifat internasional di 23

bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, maka perlu dilakukan suatu telaahan terhadap kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Assessment terhadap kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pemerintah daerah, khususnya aparat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Kuesioner memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai substansi dari Peraturan Menteri Perdagangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen yang akan ditelaah. Melalui penyebaran kuesioner, dapat diperoleh informasi mengenai efektivitas capaian sasaran dari kebijakan; permasalahan dan kendala pelaksanaan dari kebijakan; serta kebutuhan masyarakat akan adanya kebijakan baru. Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen meliputi telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan. Telaahan hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah terbit sehingga satuan outputnya adalah peraturan yang telah ditelaah. Adapun penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan menghasilkan draf peraturan. Indikator Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen dihitung dengan menjumlah peraturan yang telah ditelaah dan draf peraturan yang berhasil disusun dalam satu tahun. Jumlah evaluasi dan fasilitasi = ∑peraturan yang ditelaah + ∑draf peraturan yang disusun Keterangan:  

∑peraturan yang ditelaah adalah jumlah peraturan yang berhasil ditelaah dan dihitung dari laporan hasil telaahan. ∑draf peraturan yang disusun adalah jumlah draf peraturan yang telah dibahas bersama dengan unit teknis terkait dan Biro Hukum Kementerian Perdagangan serta telah menghasilkan output berupa rancangan peraturan perundang-undangan tetapi tidak termasuk Petunjuk Teknis (Juknis).

Pada Tahun 2015, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen terhadap 5 (lima) peraturan. Peraturan yang ditelaah yaitu: 1. 2.

3.

4. 5.

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen. Permendag Nomor 19 /M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual danKartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. Permendag Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa. Permendag Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sudah dilaksanakan di 6 daerah yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa 24

Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Bali. Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan telaahan hukum telah selesai dilaksanakan di 6 daerah. Namun demikian, masih dalam tahap penyusunan laporan telaahan hukum yang mengkompilasi laporan telaah hukum di 6 daerah tersebut. Untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, Tahun 2015 Sekretariat Ditjen SPK telah memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan sebagai berikut: 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang yang dilarang, dibatasi dan diawasi Perdagangannya sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 3. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen sebagai revisi dari Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen. 4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional 5. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian Izin untuk Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri; 6. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa. Tabel 11 Realisasi dan capaian IK 5 IK Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

Target

Realisasi

Capaian

9 peraturan/ draf peraturan

11 peraturan/ draf peraturan

122%

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran meningkatnya pertimbangan/ opini hukum yang dilaksanakan 2015 adalah sebagai berikut:

kualitas

Koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen Dalam rangka memperoleh masukan dan tanggapan serta kendala implementasi peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen serta untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektifitas implementasi peraturan perundangundangan, diperlukan penyusunan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu fungsi perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang dan jasa, 25

metrologi legal, serta pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa. Pada Tahun 2015, kegiatan koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen telah mengumpulkan data dan masukan dari 6 (enam) daerah Kegiatan telaah hukum terhadap kebijakan di bidang standardisasi dan Gambar 15 Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten perlindungan konsumen dilaksanakan secara swakelola melalui pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Secara umum kegiatan ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke dinas yang membidangi urusan perdagangan di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdekat dari ibukota provinsi. Kuesioner memuat substansi masing-masing peraturan perundang-undangan yang diangkat untuk mengetahui relevan atau tidak substansi tersebut. Daerah yang menjadi obyek penyebaran kuesioner adalah daerah-daerah yang memiliki potensi di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan baik. Dari kegiatan koordinasi dan pembahasan telaahan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen ini, ada beberapa hal yang menjadi saran dan harus ditindaklanjuti oleh unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Saran dan tindak lanjut ini merupakan esensi dari peraturan perundang-undangan yang ditelaah. penyampaian saran dan tindaklanjut dimaksud, secara teknis akan dituangkan dalam laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan akan disampaikan kepada seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Koordinasi pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan perlindungan konsumen Pada Tahun 2015, kegiatan koordinasi pembahasan rancangan peraturan perundangundangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen telah dilakukan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden, 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan menteri Perdagangan. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang yang Terkait dengan K3L dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdagangannya telah dibahas 16 (enam belas) kali, saat ini dalam tahap pembahasan internal dan antar kementerian/lpnk sebelum disampaikan ke Biro Hukum dan disampaikan ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dibahas 7 (tujuh) kali, saat ini masih dalam tahap pembahasan dan kalrifikasi masukan/tanggapan tertulis dari Biro Hukum dan perkembangan substansi terkait penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.

26

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional baru dibahas 2 (dua) kali di Sekretariat SPK, namun sebenarnya sudah dibahas beberapa kali sebelumnya dan telah dilakukan pembahasan antar kementerian/lembaga pada akhir Desember 2015. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa telah dibahas beberapa kali sebelum disampaikan ke Sekretariat Ditjen SPK dan dibahas 2 (dua) kali di Sekretariat Ditjen SPK untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Hukum. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian Izin untuk Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri telah dibahas beberapa kali sebelum disampaikan ke Sekretariat Ditjen SPK dan dibahas 1 (satu) kali di Sekretariat Ditjen SPK dan saat ini sedang dalam proses telaah oleh Biro Hukum. Gambar 16 Rapat R-Perpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasai, dan Diawasi Perdagangannya bersama Setneg, Setkab, dan Kemenkumham

Dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah dihasilkan draft yang masih harus dibahas kembali dilingkungan internal Kementerian Perdagangan maupun antar Kementerian, termasuk hasil pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan hasil analisis narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang barang elektronik dan barang yang mengandung bahan kimia, yang terkait dengan K3L. Rancangan Peraturan Presiden Presiden tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdagangannya, pada akhir Tahun 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mendapat masukan dari kementerian dan instansi teknis terkait termasuk aspel legal drafting dari Setneg, Setkab, dan Kemenkumham. Masukan terhadap kedua R-Perpres masih dalam proses pembahasan lanjutan untuk menentukan jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai barang yang dilarang, dibatasi dan diawasi perdagangannya dan akan dilaporkan kepada pimpinan.

Penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen Dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarluaskan kebijakan di bidang Metrologi Legal, Standardisasi, Pengembangan Mutu Barang, Pengawasan Barang dan Jasa, serta Perlindungan/Pemberdayaan Konsumen, Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyusun Himpunan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari: 1. Peraturan Menteri di Bidang Standardisasi dan Pengembangan Mutu Barang 27

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri; d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber Yang Diperdagangkan; e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; 2. Peraturan Menteri di Bidang Pemberdayaan Konsumen a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika; c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan; e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang; 3. Peraturan Menteri di Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa a.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

4. Peraturan Menteri di Bidang Metrologi Legal a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;

28

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian; e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus; f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengapannya Asal Impor; g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera; h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera; i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran. Pihak-pihak yang akan diberikan buku himpunan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Aparat pemerintah provinsi cq Dinas Perdagangan Provinsi (34 Provinsi); Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan; Unit Eselon II di Lingkungan Kementerian Perdagangan; Stakeholders lainnya.

Penyusunan dan pencetakan buku himpunan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen merupakan salah satu media sosialisasi kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen yang bertujuan terwujudnya kesamaan pemahaman akan kebijakan standardisasi dan perlindungan konsumen bagi aparat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota termasuk stakeholders lainnya. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara yaitu kondisi dimana mutu kualitas Laporan Keuangan yang disusun Sasaran mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Mutu yang menjadi sasaran untuk : ditingkatkan yaitu pada aspek keakuratan data, kecepatan, keandalan data, dan ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Pada tahun sebelumnya, kualitas penyusunan laporan keuangan Sasaran masih kurang dari segi kecepatan penyelesaian laporan keuangan. Diharapkan kualitas laporan keuangan dan barang milik negara pada tahun ini dapat lebih baik.

Sasaran

IK 6

Jumlah Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang disusun tepat waktu

Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan mengarah pada terwujudnya pertanggungjawaban administrasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 29

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut sangat penting karena merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memiliki dampak terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2015, dari target penyusunan 6 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang disusun tepat waktu telah terealisasi sebanyak 6 laporan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya kerja sama yang baik antara Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang telah terjalin selama ini. Tabel 12 Realisasi dan capaian IK 6 IK Jumlah laporan keuangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang disusun tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian

6 laporan

6 laporan

100%

Tabel 13 Penyusunan laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2015 No.

Jenis laporan

Target waktu

Realisasi

Keterangan

1.

Laporan Keuangan Ditjen Semester II Tahun 2014

23 Jan 2015

23 Jan 2015

Tepat waktu

2.

Laporan BMN Ditjen SPK Semester 23 Jan 2015 II Tahun 2014

23 Jan 2015

Tepat waktu

3.

Laporan Keuangan Setditjen SPK Semester II Tahun 2014

23 Jan 2015

23 Jan 2015

Tepat waktu

4.

Laporan Keuangan Ditjen Semester I Tahun 2015

30 Juni 2015

30 Juni 2015

Tepat waktu

5.

Laporan BMN Ditjen SPK Semester 30 Juni 2015 I Tahun 2015

30 Juni 2015

Tepat waktu

6.

Laporan Keuangan Setditjen SPK Semester I Tahun 2015

30 Juni 2015

30 Juni 2015

Tepat waktu

SPK

SPK

Program/kegiatan yang menunjang kinerja pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi internal laporan keuangan bulanan Ditjen SPK Rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) lingkup internal Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan antara unit akuntansi keuangan (UAKPA) dan unit akuntansi barang (UAKPB) pada setiap jenjang pelaporan. Rekonsiliasi internal BMN dilakukan dengan cara pengiriman data SAIBA dan SIMAK-BMN 30

secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Rekonsiliasi data SAIBA dan SIMAK-BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Kementerian Keuangan dan struktur organisasi masing-masing K/L, khususnya terkait dengan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada masing-masing K/L untuk memudahkan Kewajiban penyusunan dan penyampaian pelaporan Direktorat Jenderal Standardisasi.

Penyusunan laporan keuangan Ditjen SPK Semester II Tahun 2014 Tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2014 Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan Laporan Keuangan yang handal dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada tahun 2014 dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Gambar 17 Penyusunan Laporan Keuangan Hal ini untuk memenuhi kewajiban Semester II Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah dokumentasi salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Januari 2015 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Cimahi diikuti oleh 56 peserta yang merupakan pengelola keuangan masing-masing satuan kerja. Kegiatan terdiri dari acara penggabungan data, verifikasi, dan penyusunan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan hasil kegiatan yaitu bahwa penyusunan laporan keuangan semester 2 dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan koordinasi yang intensif antara Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selaku penyusun laporan keuangan Eselon I dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Penyusunan laporan keuangan Ditjen SPK Semester I Tahun 2015 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah kegiatan yang meliputi penggabungan data pendukung Arsip Data Komputer (ADK) mekanisme Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Eselon II di lingkungan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk semester I Tahun Anggaran 2015, kegiatan dilakukan dalam rangka menjaga keakuratan Laporan Keuangan di tingkat Eselon II sehingga Laporan Keuangan akan menjadi lebih siap dan akurat pada saat dilaporkan. Setelah penggabungan data laporan keuangan akan dilakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester tingkat Eselon II Ditjen SPK dan data laporan keuangan disampaikan untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 tingkat Kementerian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2015 di Bandung.

31

Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2014 Kegiatan Koordinasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II tahun 2014 Sekretariat Ditjen SPK dimaksudkan untuk melakukan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat Ditjen SPK dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor serta meningkatkan kerjasama, melakukan pembagian tugas, penyelesaian masalah, perencanaan penarikan keuangan, dan pelaksanaan realisasi keuangan yang akan dilakukan oleh pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan pada tahun berjalan sehingga mendukung pencapaian target yang direncanakan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta tangal 23 Februari 2015.

Penatausahaan hibah BMN di daerah Penatausahaan Hibah BMN di daerah adalah kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi, monitoring, dan mencari solusi jika terdapat permasalahan atas implementasi Sistem Akuntansi Instansi terutama terkait BMN, sehingga laporan keuangan seluruh satuan kerja perangkat daerah pengguna dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan dilingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat lebih berkualitas dan disampaikan kepada unit Eselon-I Kementerian Perdagangan secara tepat waktu.

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan (SIK) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam melakukan install aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan panduan awal dalam penggunaan aplikasi Sistem Infomasi Keuangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada user aplikasi untuk konsultasi secara langsung dengan programmer aplikasi terkait permasalahan yang sering timbul dalam operasional aplikasi. aplikasi Sistem Informasi Keuangan dapat membantu memudahkan pengelolaan administrasi keuangan agar bisa mengolah data dengan cepat yang di dukung oleh tenaga keuangan yang ahli dalam mengoperasikan aplikasi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Aplikasi ini di gunakan untuk memudahkan pencatatan pada buku kas umum digunakan untuk pencairan dan memonitor realisasi anggaran secara realtime.

Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Perdagangan berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan komponen kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan sistem keuangan di Ditjen SPK melalui pengelolaan keuangan negara yang akan dilaksanakan secara periodik baik bulanan, semesteran, dan tahunan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah.

Peningkatan Pemahaman, Kemampuan & Koordinasi Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Maksud dari kegiatan Peningkatan Kemampuan & Koordinasi Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah kegiatan yang meliputi pengarahan dari instansi-instansi yang terkait 32

dalam pelaksanaan aplikasi sistem akuntansi keuangan yang terus mengalami perubahan sistem untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat dan fungsi aplikasi tersebut sebagai pelatihan bagi unitunit pengelola keuangan dan Barang Milik Negara serta sebagai sarana dalam rangka peningkatan pemahaman dan Kemampuan dan koordinasi antar pengelola SAI di Gambar 18 Pelaksanaan Peningkatan lingkungan Ditjen Standardisasi dan Kemampuan & Koordinasi Pengelola SAI Perlindungan Konsumen Kementerian perdagangan agar terwujud suatu laporan keuangan berbasis Akrual yang akuntabel dan transparan. Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian Meningkatnya kualitas pembinaan dan manajemen kepegawaian yaitu kondisi dimana mutu pembinaan Sumber Daya Manusia dan Sasaran manajemen kepegawaian mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Mutu pembinaan kepegawaian yang menjadi sasaran untuk ditingkatkan yaitu pada aspek manajerial : pelaksanaan kegiatan, penyesuaian dengan aturan kepegawaian terbaru yang berlaku, serta penegakan disiplin. Sasaran peningkatan mutu manajemen kepegawaian yaitu aspek Sasaran pelayanan kepegawaian kepada unit-unit Eselon II di lingkungan Diretorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Semester, pola karir berbasis prestasi, dan penyesuaian jenis pekerjaan dengan latar belakang pendidikan pegawai. Pada tahun sebelumnya, kualitas pembinaan dan manajemen kepegawaian masih kurang dari segi pemahaman manajemen kepegawaian baik pada pegawai yang menangani kepegawaian maupun pegawai masing-masing itu sendiri. Diharapkan kualitas kualitas pembinaan dan manajemen kepegawaian pada tahun ini dapat meningkat lebih baik.

Sasaran

IK 7

Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja yang dipilih untuk mengukur peningkatan kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian yaitu Jenis pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Indikator tersebut dianggap cukup menggambarkan ukuran pencapaian sasaran karena jumlah pelaksanaan peningkatan pembinaan dan manajemen kepegawaian dapat dihubungkan secara langsung dengan pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsiunitunit pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pengertian diklat yang dimaksud dalam batasan ini adalah pelatihan internal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan peserta adalah perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pelatihan internal dimakusd dilakukan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki Calon Aparatur Sipil Negara (Calon ASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sehingga dapat mendukung kinerja organisasi. Dari target Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebanyak 9 pelatihan, telah tercapai 9 (sembilan) kali, 33

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan organisasi dalam peningkatan kompetensi atau keahlian SDM. Pelatihan internal telah terlaksana yaitu sebagaimana tercantum pada tabel. Tabel 14 Pelaksanaan pelatihan internal selama Tahun2015 No.

Pelatihan internal

Tanggal

Jumlah peserta

28 Januari 2015

45 orang

1.

“Struktur Organisasi Ditjen SPK”

2.

“Pengenalan Kepegawaian dan Umum serta pengenalan regulasi terkait Ditjen SPK”

10 Maret 2015

45 orang

3.

“Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Mutu Barang”

18 Maret 2015

45 orang

4.

“Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi Direktorat Metrologi”

24 Maret 2015

45 orang

5.

“Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi”

13 April 2015

45 orang

6.

“Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi Direktorat Pemberdayaan Konsumen”

05 Mei 2015

45 orang

7.

“Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa”

08 Mei 2015

45 orang

8.

“Penyelarasan Kinerja Individu dengan Kinerja Unit”

15 Mei 2015

45 orang

9.

“Pengenalan Pedoman Administrasi Umum”

21 Mei 2015

45 orang

Tabel 15 Realisasi dan capaian IK 7 IK Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Target

Realisasi

Capaian

9 pelatihan

9 pelatihan

100 %

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu pelatihan internal.

Pelatihan internal Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Peningkatan kompetensi atau keahlian SDM yang dimiliki Calon ASN dan ASN diperlukan untuk mendukung organisasi Ditjen SPK sehingga memiliki integritas tinggi, profesionalitas, proposionalitas, akutanbilitas, efektif dan efisien, memiliki wawasan atau ide kreatif dan bertanggung jawab pada pelayanan publik. Pembinaan kepegawaian dilakukan guna meningkatkan wawasan atau ide kreatif dan berpikir sesuatu bagi pegawai. Pembinaan yang 34

dilaksanakan diarahkan untuk membentuk suatu motivasi kesadaran dalam diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Pembinaan pegawai juga bertujuan meningkatkan kompetensi atau keahlian sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat mendukung kinerja organisasi. Guna mewujudkan pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, maka disusunlah kegiatan pendukung yaitu pelatihan internal Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (sebanyak 9 kali). Diklat internal bertujuan meningkatkan kompetensi atau keahlian SDM yang dimiliki sehingga dapat mendukung kinerja organisasi juga mewujudkan sikap integritas tinggi, profesional dan kompeten serta bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Gambar 19 Pelatihan Internal “Pengenalan dan Pendalaman Tugas dan Fungsi”

menyesuaikan diri untuk melaksanakan tupoksii iklim kerja yang di harapkan. Kegiatan ini telah profesional dalam menjalankan Tupoksi unit Perlindungan Konsumen.

Dalam penyelenggaraan organisasi yang akuntabel diperlukan acuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/8/2012 yang sifatnya dinamis sehingga diperlukan ASN yang mendalami karakter dan dan yang sudah ada sehingga menciptakan menjadikan Calon ASN dan ASN yang Direktorat Jenderal Standaridsasi dan

Kesimpulan dari kegiatan ini yang merupakan arahan pimpinan bahwa semua peraturan kepegawaian yang belum dilaksanakan akan mulai ditegakkan Tahun 2015 dan diberitahukan ke unit-unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. B. Realisasi Anggaran Berikut adalah uraian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015 yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Realisasi anggaran unit organisasi

Jumlah anggaran yang diperoleh Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2015 adalah Rp58.602.214.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sebagaimana telah direvisi menjadi Rp58.302.214.000,- (lima puluh delapan milyar tiga ratus dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah). Sampai dengan akhir Tahun 2015, 35

realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp49.848.528.014,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta limaratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah) sehingga capaian kinerja keuangannya 85,50% (Sumber: SAKPA 2015 Sekretariat Ditjen SPK). Tabel 16 Realisasi anggaran Setditjen SPK per 31 Desember 2015

Realisasi anggaran menurut pencapaian sasaran

No.

Bagian

Pagu

Realisasi

Capaian

1.

Bagian Program dan Kerjasama

1.789.656.000 1.755.866.042

98,11%

2.

Bagian Hukum dan Pelaporan

2.396.297.000 2.258.437.676

94,25%

3.

Bagian Keuangan

1.400.356.000 1.400.005.000

99,97%

4.

Bagian Umum dan Kepegawaian

4.652.854.000 4.545.855.154

97,70%

Sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama; (3) Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan; (4) Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum; (5) Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara; dan (6) Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian. Berikut rincian akuntabilitas keuangan per indikator kinerja: 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN adalah sasaran yang didukung dengan anggaran satu unit Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Maka anggarannya Rp58.602.214.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp58.302.214.000,- dapat direalisasikan Rp49.848.528.014,sehingga capaiannya sebesar 85,50%. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerjasama dari anggaran Rp1.907.202.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp1.789.656.000,dapat direalisasikan Rp1.755.866.042,- sehingga capaiannya 98,11%. 3. Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan dari anggaran Rp1.493.321.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp1.294.943.000,- dapat direalisasikan Rp1.278.771.519,- sehingga capaiannya 98,75%. 4. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dari anggaran Rp785.340.000,sebagaimana telah direvisi menjadi Rp1.101.354.000,- dapat direalisasikan Rp979.666.157,- sehingga capaiannya 88,95%. 5. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara

36

dari anggaran Rp1.855.446.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp1.400.356.000,- dapat direalisasikan Rp1.020.845.600,- sehingga capaiannya 72,90%. 6. Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian dari anggaran Rp492.978.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp243.000.000,- dapat direalisasikan Rp243.000.000,- sehingga capaiannya 100%.

37

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sampai dengan Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah terlihat korelasinya dengan tujuan, misi, perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta tujuan Kementerian Perdagangan. Seluruh indikator kinerja berhasil direalisasikan sesuai target bahkan capaian 2 indikator kinerja melebihi 100% yaitu Nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (130,97%) dan Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen (122%). Realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen juga cukup bagus yaitu Rp49.848.528.014,(capaian kinerja keuangannya 85,50%). Memperhatikan capaian kinerja dibanding dengan realisasi anggarannya, efisiensi dapat dilakukan sekitar 15%. Sebagaimana uraian di atas, sebagian kegiatan sampai dengan Tahun 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menghasilkan realisasi nyata sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil kerja kolektif seluruh bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Beberapa hal yang dirasa belum optimal menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun depan. Adapun beberapa hal harus ditindaklanjuti menjadi catatan untuk pelaksanaan kinerja pada bulan berikutnya. Menindaklanjuti capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun ini sekaligus menjawab kendala yang ada, maka akan dilakukan konsolidasi internal yang lebih baik lagi agar pengelolaan SDM maksimal. Berkaitan dengan koordinasi antar instansi, akan dilakukan sinergi lintas unit kerja. Penjadwalan kegiatan akan diatur sedemikian rupa agar dapat mengantisipasi perubahan waktu.

38

Lampiran 1 Dokumen Kontrak Kinerja

39

40

Lampiran 2 Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

: Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Tahun

: 2015 Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

% Capaian

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan integritas ASN

Nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

60

78,58

130,97%

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kerja sama


8

8

100%

Meningkatnya kualitas pelaporan, evaluasi, dan kehumasan

Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

12

12

100%

Jumlah media pelayanan informasi, publikasi, penyedia akses informasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

5

5

100%

Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum


9

11

122%

Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan barang milik negara

Jumlah Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang disusun tepat waktu

6

6

100%

Meningkatnya kualitas pembinaan, dan manajemen kepegawaian

Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

9

9

100%

Kinerja Fisik

Kinerja Keuangan

Output Target

Realisasi

Capaian

Anggaran

Realisasi

Dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

8

8

100%

1.104.757.000

1.085.061.042

98,22%

Laporan Kerja sama di Bidang SPK

1

1

100%

684.899.000

670.805.000

97,94%

Dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

8

8

100%

197.187.000

192.488.600

97,62%

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

4

4

100%

231.143.000

222.769.919

96,38%

Laporan Informasi, Publikasi, Penyedia Akses Informasi dan Dokumentasi Ditjen SPK

4

4

100%

866.613.000

863.513.000

99,64%

Peraturan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

5

6

120%

895.866.000

801.750.805

89,49%

Assessment terhadap kebijakan standardisasi dan perlindungan konsumen

4

5

125%

205.488.000

177.915.352

86,58%

Laporan keuangan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

6

6

100%

1.400.356.000

1.400.005.000

99,97%

Diklat

9

9

100%

243.000.000

243.000.000

100,00%

Dokumen kepegawaian

1

1

100%

187.140.000

187.140.000

100,00%

Layanan perkantoran (bulan)

12

12

100%

51.908.927.000

43.628.761.296

84,05%

Perangkat pengolah data dan komunikasi

16

16

100%

116.000.000

115.280.000

99,38%

Peralatan dan fasilitas perkantoran

35

35

100%

260.838.000

260.038.000

99,69%

Jakarta,

Capaian

Maret 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

42

KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2016 Sekretaris Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Inayat Iman

Recommend Documents