KATA PENGANTAR Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan
ini
merupakan
media
akuntabilitas
yang
merinci
pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) Tahun 2013 adalah Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014 dan Target Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Setditjen P2HP. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemicu peningkatan kinerja bagi organisasi Setditjen P2HP.
Jakarta, 10 Maret 2014 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dr. Ir. Syafril Fauzi, M.Sc
i
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) Tahun 2013 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Setditjen P2HP selama tahun 2013, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2013, Setditjen P2HP melakukan pengukuran terhadap kegiatan pengembangan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP. Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Setditjen P2HP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Sekretaris Ditjen P2HP dengan Direktur Jenderal P2HP terdiri dari 15 sasaran strategis dan 41 indikator kinerja utama, yaitu: 1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional, yang ditunjukkan dengan Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP sebesar 56,96%; 2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses, yang didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Ditjen P2HP berbasis teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5); 3. Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen P2HP, yang didukung dengan pencapaian 100% tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP, tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP, kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan Ditjen P2HP, pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti oleh Ditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Ditjen P2HP (Nilai AKIP A, atau 78,80, yang terdiri dari a) Nilai Perencanaan
ii
Kinerja=31,98;
b)
Nilai
Pengukuran
Kinerja=16,31;
c)
Nilai
Pelaporan
Kinerja=13,43; d) Nilai Evaluasi Program=3,54; dan e) Nilai Pencapaian Kinerja=17,8), Nilai integritas Ditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP sebesar 79,2; 4. Terkelolanya anggaran Ditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan peningkatan persentase penyerapan DIPA Ditjen P2HP dari 95,79% pada tahun 2012 menjadi 96,99% pada tahun 2013; 5. Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai Ditjen P2HP sesuai kebutuhan, yang dibuktikan dengan pencapaian 60% pegawai yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan; 6. Terintegrasinya data dan informasi P2HP, yang didukung dengan penyediaan data dan statistik P2HP yang terintegrasi di 33 Provinsi, terfasilitasinya pemberitaan kegiatan Ditjen P2HP di media informasi dan komunikasi DJP2HP yang valid, handal dan mudah diakses sebanyak 300 kali, pencapaian 100% informasi manajemen kepegawaian Ditjen P2HP yang terintegrasi, dan pencapaian 100% data surat dan arsip Ditjen P2HP yang tertib; 7. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat, yang ditunjukkan dengan pencapaian 75% dokumen peraturan perundangundangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat, dan pencapaian 100% dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat; 8. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif, yang didukung dengan tersedianya 5 rekomendasi penataan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif; 9. Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100% dokumen perencanaan dan pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu, dan pencapaian 60% implementasi kerjasama bidang P2HP; 10. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dan BMN Ditjen P2HP yang akuntabel, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100% pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen P2HP yang transparan dan akuntabel;
iii
11. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100% kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar, pencapaian 100% ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal, dan pencapaian 100% ketepatan waktu penyampaian LK; 12. Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional, yang ditunjukkan dengan indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP sebesar 56,96%; 13. Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses, yang didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Setditjen P2HP berbasis teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5); 14. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP, yang didukung dengan pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti oleh Setditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP (Nilai AKIP A, atau 78,80), Nilai integritas Setditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP sebesar 79,2; 15. Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan peningkatan persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP pada tahun 2013 sebesar 97,35%. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Setditjen P2HP telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari seluruh komponen Setditjen P2HP dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk dapat memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat dan unit kerja lingkup Ditjen P2HP.
iv
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ........................................................................................
i
Ikhtisar Eksekutif......................................................................................
ii
Daftar Isi .. .................................................................................................
v
Daftar Tabel ..............................................................................................
ix
Daftar Gambar ..........................................................................................
x
I. PENDAHULUAN ................................................................................
1
1.1
Latar Belakang .....................................................................................
1
1.2
Maksud dan Tujuan .............................................................................
2
1.3
Tugas dan Fungsi .................................................................................
2
1.4
Keragaan Sumber Daya Manusia ........................................................
3
1.5
Sistematika Penyajian ..........................................................................
4
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ...............................................
6
2.1
Rencana Strategis .................................................................................
6
2.1.1
Visi ............................................................................................
6
2.1.2
Misi ............................................................................................
6
2.1.3
Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................
7
2.1.4
Kebijakan ..................................................................................
8
Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................
8
III. Akuntabilitas Kinerja ........................................................................
13
2.2
3.1
Prestasi Kinerja ....................................................................................
13
3.2
Evaluasi dan Analisis Kinerja ..............................................................
17
3.2.1
17
Tersedianya SDM P2HP yang Kompeten dan Profesional ..... 1.
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Ditjen P2HP .....................................................
3.2.2
17
Tersedianya Informasi P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses ....................................................................................
19
2.
Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen P2HP ..
19
3.
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP ..............................................................................
v
20
3.2.3
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Ditjen P2HP .......................................................................................
21
4.
Tingkat Ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP .............
22
5.
Tingkat Kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP ...........
23
6.
Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP 23
7.
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal
3.2.5
(APIEP)
yang
ditindaklanjuti
dibanding Total Rekomendasi di Ditjen P2HP ...........
24
8.
Nilai Perencanaan Kinerja Ditjen P2HP ......................
25
9.
Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen P2HP .......................
25
10. Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen P2HP ...........................
26
11.
Nilai Evaluasi Program Ditjen P2HP ............................
26
12.
Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen P2HP .........................
27
13.
Nilai Integritas Ditjen P2HP ........................................
27
14. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP ......................
28
15. 3.2.4
Pemerintah
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP 30
Terkelolanya Anggaran Ditjen P2HP secara Optimal ..........
33
16. Persentase Penyerapan DIPA Ditjen P2HP .................
33
Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Ditjen P2HP sesuai Kebutuhan ......................................................... 17.
3.2.6
38
Persentase Pegawai yang Kompeten dan Profesional sesuai Kebutuhan .....................................................................
39
Terintegrasinya Data dan Informasi P2HP ...........................
39
18. Data dan Statistik P2HP yang Terintegrasi .................
39
19. Media Informasi dan Komunikasi Ditjen P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses .........................................
41
20. Persentase Informasi Manajemen Kepegawaian Ditjen P2HP yang Terintegrasi ................................................ 21.
41
Persentase Data Surat dan Arsip Ditjen P2HP yang Tertib ........................................................................................
vi
42
3.2.7
Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Bidang P2HP sesuai Mandat ........................................................................ 22. Persentase
Dokumen
Peraturan
Perundang-Undangan
Bidang P2HP yang Ditetapkan sesuai Mandat ............ 23. Persentase
Dokumen
Kebijakan
Bidang
P2HP
Ditetapkan sesuai Mandat ............................................ 3.2.8
42
43 yang 43
Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana DJP2HP yang Efektif .................................................................................................
43
24. Rekomendasi Penataan dan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2HP yang Efektif ....................... 3.2.9
44
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kerjasama dan Pelaporan Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu .................
44
25. Persentase Dokumen Perencanaan Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu ....................................... 26. Persentase
3.2.10
Dokumen
Pelaporan
Ditjen
P2HP
45 yang
Berkualitas dan Tepat Waktu .......................................
45
27. Persentase Implementasi Kerjasama Bidang P2HP ....
46
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel .................................................
47
28. Persentase Pengelolaan Keuangan Ditjen P2HP yang Transparan dan Akuntabel ...........................................
47
29. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel
3.2.11
........................................................................................
48
Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran yang Optimal .....
48
30. Persentase Kesesuaian Rencana Belanja dengan Bagan Akun Standar ................................................................ 31.
48
Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan B/J sesuai Jadwal .................................................................
32. Persentase
Ketepatan
Waktu
Penyampaian
Laporan
Keuangan .......................................................................
vii
49
49
3.2.12
Tersedianya
SDM
Setditjen
P2HP
yang
Kompeten
Profesional ..............................................................................
dan 50
33. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP ................................................ 3.2.13
50
Tersedianya Informasi Setditjen P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses .......................................................................
51
34. Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP
52
35. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Setditjen P2HP .............................................................. 3.2.14
53
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Setditjen P2HP ........................................................................
54
36. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal
Pemerintah
(APIEP)
yang
Ditindaklanjuti
dibanding Total Rekomendasi di Setditjen P2HP .......
54
37. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Setditjen P2HP ........................................................................................
55
38. Nilai Integritas Setditjen P2HP ....................................
56
39. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen P2HP .................
57
40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP ........................................................................................
58
Terkelolanya Anggaran Setditjen P2HP secara Optimal .....
58
41. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP .............
58
IV. Penutup .............................................................................................
63
3.2.15
4.1
Permasalahan .......................................................................................
65
4.2
Tindak Lanjut .......................................................................................
66
viii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............................. 9
Tabel 2.2.
Perubahan Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ......... 10
Tabel 3.1.
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............. 14
Tabel 3.2.
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP . 21
Tabel 3.3.
Rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti di Ditjen P2HP Tahun 2013 ................................................................................................... 24
Tabel 3.4.
Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP, 2011–2013 ...................... 28
Tabel 3.5.
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen P2HP Tahun 2013 .... 32
Tabel 3.6.
Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 .......... 34
Tabel 3.7.
Alokasi Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 .................................. 35
Tabel 3.8.
Penyerapan
Anggaran
Ditjen
P2HP
Tahun
2013
Menurut
Kewenangan .................................................................................... 36 Tabel 3.9.
Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Kegiatan 36
Tabel 3.10.
Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber Pembiayaan ..................................................................................... 37
Tabel 3.11.
Nilai AKIP Ditjen P2HP................................................................... 56
Tabel 3.12.
Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP, 2010-2013 .............. 59
Tabel 3.13.
Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 ...................... 61
Tabel 3.14.
Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Output 61
Tabel 3.15.
Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber Pembiayaan ..................................................................................... 61
ix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Setditjen P2HP .............................................. 3
Gambar 2.1.
Peta Strategi Setditjen P2HP .......................................................... 12
Gambar 3.1.
Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategis Setditjen P2HP Thn 2013 . 14
Gambar 3.2.
Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 ............................. 34
Gambar 3.3.
Perkembangan Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 . 37
Gambar 3.4.
Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP, 2010-2013 ......................... 60
Gambar 3.5.
Perkembangan Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 62
x
