KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN NOMOR : PER.09/DJ-P2HP/2010 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENERBITAN, BENTUK, DAN FORMAT SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembinaan pengolahan hasil perikanan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) perlu menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik sehingga aman dikonsumsi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan oleh karenanya bagi UPI yang telah memenuhi syarat perlu diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perlu ditetapkan Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
tahun
2004
tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
tentang
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENERBITAN, BENTUK, DAN FORMAT SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia; 2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha; 3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP); 4. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa seseorang telah memperoleh pendidikan tertentu dan menguasai pengetahuan di bidang pengolahan ikan; 5. Cara Pengolahan Ikan Yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan m utu dan keamanan hasil perikanan; 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan; BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Tujuan Peraturan ini adalah mengatur tentang persyaratan dan tatacara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi UPI yang menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) dan Sertifikat Pengolah Ikan (SPI), sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasar dalam dan luar negeri serta mempunyai mutu yang baik sehingga aman dikonsumsi manusia
(2)
Ruang lingkup peraturan ini adalah : 1. Persyaratan dan Tatacara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 2. Persyaratan dan Tatacara penerbitan Sertifikat Pengolah Ikan (SPI);
BAB III PELAKSANAAN Pasal 3 Pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 4 Rincian ketentuan dimaksud Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam : a. Lampiran I mengenai Persyaratan dan Tatacara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); b. Lampiran II mengenai Persyaratan dan Tatacara penerbitan Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI). BAB IV PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor PER.067/DJ-P2HP/2008 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mengatur mengenai Persyaratan dan Tatacara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 Oktober 2010 Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ttd. Martani Huseini
Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)
1. Persyaratan a. Setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); b. Ruang Lingkup SKP meliputi tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan; c. SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda; d. Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (orang) penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; e. Untuk memperoleh SKP dimaksud Huruf a, UPI harus: 1. Memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur atau Bupati; Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Notaris Pendirian perusahaan di bidang pengolahan (SIUP oleh KKP, Gubernur, Bupati/ Walikota); 2. Memiliki dan menerapkan Program Persyaratan Dasar seperti Prosedur Operasional Standard Sanitasi (POSS) dan Cara Pengolahan Yang Baik (CPB), secara konsisten sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi; 3. Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan.
2. Tatacara a. UPI mengajukan permohonan SKP kepada Direktur Jenderal u.p. Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e butir 1 dan butir 2; b. Berdasarkan permohonan dimaksud huruf a selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima, Kepala Dinas menugaskan Pembina Mutu Daerah terdaftar untuk melakukan pembinaan awal terhadap UPI Pemohon; c. Apabila hasil pembinaan awal tidak memenuhi syarat maka UPI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam kurun waktu maksimal 2 kali 3 bulan sampai memenuhi syarat dengan mengajukan surat permintaan; d. Berdasarkan hasil pembinaan awal dan tindakan perbaikan Kepala Dinas mengusulkan UPI yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan laporan hasil pembinaan awal dan laporan tindakan perbaikan; e. Direktur Jenderal menugaskan Tim Pembina Mutu Pusat terdaftar untuk melakukan kunjungan lapangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja; f. Direktur Jenderal memberikan nomor pendaftaran kepada Pembina Mutu Pusat dan Daerah; g. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari proses penerbitan SKP, Direktur Jenderal menetapkan Panitia Teknis SKP; h. Tim Pembina Mutu melakukan kunjungan lapang untuk melakukan evaluasi sebagaimana disebutkan pada angka 1 butir e; i. Unit Pengolahan Ikan melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian selambat-lambatnya 3 bulan, dan melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas setelah dilakukan kunjungan lapang oleh Tim Pembina Mutu Daerah; j. Direktur Jenderal menugaskan Tim Pembina Mutu Pusat untuk mengevaluasi laporan tindakan perbaikan;
k. Berdasarkan rekomendasi Panitia Teknis SKP, Direktur Jenderal menerbitkan SKP; l. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud huruf i, UPI yang bersangkutan
belum
memenuhi
persyaratan
maka
UPI
tersebut
harus
mengajukan permohonan SKP kembali dengan proses mulai dari angka 2 huruf a; m. Klasifikasi SKP terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu, lulus dan dinyatakan tidak lulus; n. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya setelah 14 hari kerja dilakukan kunjungan lapang untuk memperbaharui SKP atau membekukan SKP apabila dari hasil kunjungan lapang tidak memenuhi persyaratan seperti ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; o. Kunjungan lapang oleh Tim Pembina Mutu Pusat terdaftar dapat dilakukan sebelum masa dua tahun apabila ada permintaan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; p. Bagi UPI yang dinyatakan tidak lulus dan/atau dibekukan dapat mengajukan permohonan
untuk
dilakukan
kunjungan
lapang
ulang
dalam
rangka
mendapatkan SKP dengan mengajukan permohonan dan mengikuti persyaratan (angka 1) dan tata cara (angka 2); q. Untuk mendapatkan nomor pendaftaran, calon Pembina Mutu mengikuti dan lulus program POSS, CPB dan HACCP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan Hasil atau lembaga lain yang kompeten dan ditunjuk oleh Dirjen. r. Biaya
Penerbitan
SKP
dibebankan
kepada
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
APBN
Direktorat
Jenderal
3. Format dan Bentuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan 3.1. Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan Format dari Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini ditulis dalam dua versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 dengan warna huruf biru tua yang menerangkan sebagai berikut : •
Lambang : Gambar berwarna emas diletakkan di tengah-tengah paling atas dengan ukuran Garuda berdiameter 2,5 cm.
•
Judul : baris pertama menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan baris kedua menyebutkan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
•
Judul sertifikat : menyatakan jenis Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
•
Nomor sertifikat : menyatakan urutan sebagai berikut : XX/ii/SKP/aa/MM/YYYY Keterangan : - XX
: diisi dengan nomor urut sertifikat dengan numerik berdasarkan urutan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- ii
: diisi Kode daerah Provinsi sesuai kode sensus statistik
- SKP : menyatakan nama sertifikat yaitu Sertifikat Kelayakan Pengolahan - aa
: diisi akronim yang menyatakan jenis produk dalam 2 (dua) huruf kapital
- MM
: diisi dengan bulan diterbitkannya Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- YYYY : diisi dengan tahun diterbitkannya Sertifikat Kelayakan Pengolahan •
Dasar hukum dari penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan No. PER.19/MEN/2010.
•
Nama UPI
•
Alamat UPI : menyatakan tempat unit pengolahan ikan.
•
Jenis Produk : menyatakan cara pengolahan dan jenis potensi bahaya/hazard.
•
Tahapan pengolahan : menyatakan alur proses produksi mulai dari bahan baku
: menyatakan nama UPI sesuai dengan Izin Usaha.
diterima dengan pengemasan.
•
Klasifikasi/grade : dinyatakan dengan 2 (dua) klasifikasi yaitu lulus/tidak lulus.
•
Pernyataan masa berlaku sertifikat : sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan.
•
•
Pengesahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan terdiri dari : -
Tempat diterbitkan : Jakarta
-
Tanggal diterbitkan : tanggal/bulan/tahun
-
Masa berlaku
: tanggal/bulan/tahun
-
Tanda tangan
: ditandatangani dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Latar belakang Sertifikat Kelayakan Pengolahan : terdapat logo lingkaran berdiameter 13,5 cm bertuliskan SKP berwarna biru transparan terletak di tengah-tengah sertifikat.
3.2. Bentuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan •
Bentuk SKP dengan spesifikasi sebagai berikut : - Bentuk SKP dengan spesifikasi sebagai berikut : - Jenis kertas
: Fancy paper jenis karton 120 gram/m2
- Ukuran kertas
: A4 (210 cm x 297 cm)
- Warna kertas
: White
- Lay out sertifikat : Portrait
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ttd. Martani Huseini
Lampiran II
: Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor : PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGOLAH IKAN (SPI)
1. Persyaratan a. Mempunyai ijazah sekurang-kurangnya D3 atau sederajat Jurusan Perikanan dan atau Teknologi Pangan dan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri; b. Pengecualian sebagaimana dimaksud huruf a, berlaku bagi penanggung jawab mutu yang tidak memiliki SPI tetapi sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini dapat diterbitkan permohonan SPI nya.
2. Tatacara a. SPI diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah melalui Program Bimbingan Teknis yang dilaksanakan langsung oleh Direktorat Pengolahan Hasil atau oleh lembaga pendidikan yang kompeten dan atau telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal P2HP; b. Direktorat Pengolahan Hasil menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis bagi calon petugas pengolahan dari UPI dengan kurikulum pelatihan standar untuk pelatihan HACCP, POSS dan CPB; c. Pada akhir program Bimbingan Teknis, peserta mengikuti proses ujian tertulis, yang diselenggarakan panitia yang ditunjuk oleh Direktur Pengolahan Hasil a.n Direktur Jenderal; d. Kerjasama dilakukan bila lembaga pendidikan mempunyai tenaga pengajar yang telah mengikuti kurikulum program Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dan mempunyai sarana Bimbingan Teknis yang cukup memadai;
e. Lembaga pendidikan/pelatihan yang mempunyai kerjasama menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan ujian tertulis diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan Hasil a/n Direktur Jenderal. Para peserta ujian yang lulus diberikan sertifikat SPI. f. Bagi Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dapat mengajukan permohonan penerbitan SPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan ijasah terakhir, surat keterangan dari lembaga pendidikan/pelatihan dimaksud angka 1 huruf e, dan surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan g. SPI dicabut oleh Direktur Jenderal, bila pemegang SPI menyalah gunakan untuk kepentingan lain atau yang bersangkutan melakukan tindakan tercela atau kelalaian
sehingga
mengakibatkan
produk
perikanan
yang
dihasilkan
menyebabkan konsumen meninggal.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ttd Martani Huseini
