KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari Ill Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Faksimile (021) 3520346 Pos Elektronik
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
2A /KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka penyusunan bahan peraturan perundang-undangan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan; 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan .dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir ,dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2013 Nomor 126); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kernenterian Kelautan dan Perikanan;
2
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015. Membentuk Tim Teknis Penyusunan Peraturan Perundang undangan Lingkup Direktorat cJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini. Tim Teknis sebagaimana pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas: A. Tim Pengarah: Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. B. Tim Pelaksana: 1. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2. Menelaah, memberikan saran dan tanggapan terhadap suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Masa kerja Tim Teknis sebagaimana pada diktum PERTAMA, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2015. Biaya yang timbul dari keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2015. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal \'!> Januari 2015 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAY ELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN
3
LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 2A /KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015. NAMA TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 A.
PENGARAH NO 1.
B.
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Pengarah Kelautan dan Perikanan
PELAKSANA NO
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanggungjawab
2.
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Ketua
3.
Kasubbag Hukum Sekretariat Direktorat Sumber Daya Pengawasan Jenderal Kelautan dan Perikanan
Sekretaris
4.
Kabag Perundang-undangan Teknis, Biro Hukum dan Oganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Anggota
5.
Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur, Direktorat Pengawasan Direktorat Perikanan, Daya Sumber Daya Sumber Pengawasan Jenderal Kelautan dan Perikanan
Anggota
6.
Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat, Direktorat Pengawasan Direktorat Perikanan, Daya Sumber Daya Sumber Pengawasan Jenderal Kelautan dan Perikanan
Anggota
4
7.
8.
Kasubdit Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kasubdit Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
Anggota
Kasubdit Operasional dan Logistik Wilayah Barat, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
10. Kasubdit Pengawakan, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
11. Kasubdit Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
12. Kasubdit Sistem Pemantauan, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Jenderal Pengawasan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
13. Kasubdit Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan, Direktorat Pelanggaran, Direktorat Penanganan Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
14. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Pelanggaran, Direktorat Penanganan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
15. Kasubbag Peraturan Bidang Kelautan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Anggota
9.
5
16. Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
17. Kasubbag Humas dan Perpustakaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
18. Sylvia Lerina Pulungan, SH, Staf Bagian Hukum Organisasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 19. Umi Yulaekhah, SH, Staf Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Humas, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
20. Insan Budi Mulia, SH, Staf Bagian Hukum Organisasi Humas, Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
21. Rizki Ardianto, ST, Staf Bagian Hukum Organisasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
22. Egi Yogaswara, S.Ikom, Staf Bagian Hukum Organisasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
23. Tomy Budi Mulianto, Staf Bagian Hukum Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggota
Anggota
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN
