KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 53/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka penyediaan sarana budidaya guna mendukung percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, perlu meningkatkan keterlibatan kelompok pembudidaya ikan sekaligus penguatan kelembagaan pembudidaya ikan dalam revitalisasi sarana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5.
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
7.
8.
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2017. Pasal 1 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2017 merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan bantuan pemerintah sarana budidaya pada kelompok pembudidaya ikan. Pasal 2 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd. SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 53/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A.
Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah sarana budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan tahun 2017 adalah: a. mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya; b. mendorong
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penerima
bantuan pemerintah; dan c. mendorong peningkatan kemampuan usaha pembudidaya ikan anggota Kelompok Pembudidaya Ikan. 2. Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan penyaluran Bantuan Pemerintah sarana budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan tahun 2017 adalah: a. tersalurkannya
635
paket
kepada
penerima
Bantuan
Pemerintah pada tahun 2017; dan b. meningkatnya produksi ikan sebanyak minimal 5.400 ton. 3. Sasaran Sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah sarana budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan tahun 2017 adalah berkembangnya usaha pembudidayaan ikan penerima bantuan sehingga dapat mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya. B.
Pengertian Dalam petunjuk teknis, yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan
sosial
yang
diberikan
oleh
Pemerintah
kepada
perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 2. Bantuan Sarana Budidaya adalah paket bantuan yang terdiri atas
beberapa jenis barang sarana produksi perikanan budidaya yang
diserahkan pada masyarakat pembudidaya ikan sebagai upaya stimulasi
pengembangan
usaha
sesuai
kegiatan
yang
direncanakan/diusulkan. 3. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan. 4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. 5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan
dan
Perikanan
yang
bertanggung
jawab
terhadap
pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. 6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan
tugas teknis di bidang perikanan budidaya. 7. Direktorat
Produksi dan Usaha Budidaya adalah salah satu
direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan kegiatan bantuan sarana budidaya. 8. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi
yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 9. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan kerja di provinsi yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan. 10. Dinas
Kabupaten/Kota
adalah
satuan
kerja
daerah
di
Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan kerja di
kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 12. Mitra Usaha adalah orang atau perusahaan atau instansi/lembaga
yang
bekerja
pelaksanaan
sama kegiatan
dengan
Pokdakan
Penyaluran
untuk
Bantuan
mendukung
Pemerintah
oleh
Pokdakan. 13. Pendampingan
Pendamping
adalah dalam
kegiatan
yang
dilakukan
rangka
oleh
pendampingan
Tenaga dan
penumbuhkembangan wirausaha perikanan budidaya. 14. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku usaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu menolong
dan
mengorganisasikan
dirinya
dalam
mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah
rencana anggara biaya untuk kegiatan bantuan sarana budidaya yang disusun oleh pokdakan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi yang telah disepakati oleh seluruh anggotanya. 16. Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi
Pokdakan secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan bantuan sarana budidaya yang terdiri dari penyuluh perikanan Pegawai ASN dan atau Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). 17. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah
Tim Pelaksana kegiatan bantuan sarana budidaya di pusat yang ditetapkan
oleh
Direktur
Jenderal
untuk
mengkoordinasikan
seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan. 18. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah sekelompok orang yang yang ditetapkan oleh PPK dan bertugas untuk memeriksa dan menerima barang hasil Bantuan Pemerintah.
BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH A.
Pemberi Bantuan Pemerintah Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
B.
Bentuk Bantuan Pemerintah Bantuan yang akan disalurkan kepada Pokdakan yaitu benih ikan dan pakan ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Tabel 1. Jenis dan Bentuk Bantuan No. 1.
2.
C.
Jenis Bahan
Volume
a. Benih lele (uk. 8 – 9 cm)
a. 40.000 ekor
b. Benih nila (uk. 40 – 50 gr)
b. 25.000 ekor
c. Benih patin (uk. min. 5 cm)
c. 10.000 ekor
d. Benih bandeng (uk. 6 – 7 cm)
d. 15.000 ekor
e. Benih udang (uk. min. PL10-20)
e. 100.000 ekor
a. Pakan lele (min. protein 28%)
a. 3.500 kg
b. Pakan nila (min. protein 25%)
b. 4.000 kg
c. Pakan patin (min. protein 25%)
c. 4.500 kg
d. Pakan bandeng (min. protein 25%)
d. 4.500 kg
e. Pakan udang (min. protein 30%)
e. 2.500 kg
Rincian Jumlah Bantuan Bantuan
Sarana
Budidaya
pada
Pokdakan
akan
diberikan
sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) paket. D.
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 1. Persyaratan Administrasi a. Kriteria Pembudidaya Anggota Pokdakan: 1)
bersedia menjadi anggota atau bergabung dalam Pokdakan;
2)
bersedia mematuhi peraturan Pokdakan;
3)
bersedia
melaksanakan
kewajiban
selaku
anggota
Pokdakan; 4)
Pembudi Daya Ikan yang secara individu atau kelompok memiliki hak secara hukum terhadap lahan untuk usaha perikanan budidaya;
5)
bersedia
untuk
didaftarkan
mendapatkan bantuan;
sertifikasi
CBIB
setelah
6)
memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan nomor telepon/HP;
7)
bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI/Polri, dan Penyuluh/PPB; dan
8)
harus bersedia dibina dan didampingi oleh Petugas Teknis/ Penyuluh/PPB.
b. Kriteria Pokdakan Kriteria Pokdakan calon penerima bantuan adalah: 1)
berbadan
hukum
dengan
mengikuti
ketentuan
yang
mengatur kelembagaan/organisasi terkait; 2)
menyampaikan proposal kepada Direktorat Jenderal yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
3)
belum pernah menerima bantuan Pemeritah sejenis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (PUMP PB, PUMM PB, dan Bansarpras pada Pokdakan) pada tahun sebelumnya;
4)
anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya;
5)
harus mempunyai anggota minimal 10 (sepuluh) orang;
6)
komoditas budidaya yang diusulkan antara lain lele di kolam/terpal, patin di kolam, nila di kolam serta bandeng dan udang di tambak; dan
7)
luasan kolam minimal terhadap komoditas yang diusulkan: a) luas kolam lele: minimal 200 m2 (padat tebar 200 ekor/m2); b) luas kolam patin: minimal 1.200 m2 (padat tebar 8 ekor/m2); c) luas kolam nila: minimal 5.000 m2 (padat tebar 5 ekor/m2); d) luas tambak bandeng: minimal 14.000 m2 (padat tebar 1 ekor/m2); e) luas tambak udang: minimal 20.000 m2 (padat tebar 5 ekor/m2).
2. Persyaratan Teknis a. Secara rinci, kriteria teknis lokasi kegiatan usaha budidaya ikan untuk masing-masing komoditas sesuai menu dapat dilihat pada Petunjuk Teknis tentang teknik budidaya ikan yang diterbitkan oleh
Direktorat
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Jenderal
dan/atau
Dinas
b. Standar kebutuhan benih ikan dan pakan ikan sesuai komoditas sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Ukuran No.
Uraian
1. 2. 3. 4. 5.
Patin di Kolam Lele di Kolam Nila di Kolam Bandeng di Tambak Udang di Tambak
Benih min. 5 cm 8 - 9 cm 40 – 50 gr 4 - 7 cm min. PL 12
Pakan (% protein) min. 25 min. 28 min. 25 min. 25 min. 30
Luasan (m2) 1.200 200 5.000 14.000 20.000
Kebutuhan Benih Pakan (ekor) (kg) 10.000 4.500 40.000 3.500 25.000 4.000 15.000 4.500 100.000 2.500
Tabel 1. Standar Kebutuhan Benih Ikan dan Pakan Sesuai Komoditas
3. Persyaratan Lokasi Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima bantuan adalah: a. lahan dan wadah budidaya untuk usaha perikanan budidaya tersedia; b. media air tidak tercemar dan tidak banjir; c. kepemilikan lahan jelas (milik sendiri, garapan, sewa) dan tidak dalam sengketa; d. memiliki aksesibilitas yang baik yang menunjang semua aspek produksi (pra-produksi sampai dengan pasca panen) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); e. berada di kawasan minapolitan, di Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional (PIPN) dan/atau berada di sentra budidaya; f.
lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
g. memiliki aksesibilitas yang baik meliputi akses transportasi dan sarana komunikasi; dan h. lahan
untuk
budidaya
sesuai
bagi
peruntukan
kegiatan
perikanan budidaya. E.
Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah 1. Kelembagaan Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan bantuan. Kelembagaan terdiri atas Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Pokja Pusat, dan Pendamping/Penyuluh, serta Pokdakan sebagai
penerima bantuan. Struktur organisasi pelaksana sebagaimana tercantum pada Gambar 1. Pokja Pusat Ditjen Perikanan Budidaya
Dinas Prov
Dinas Kab/Kota Penyuluh/PPB
Pokdakan
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana a. Pokja Pusat Dalam rangka pelaksanan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan di tingkat pusat, Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan Pokja Pusat terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat. Tugas Pokja Pusat adalah melaksanakan seluruh kegiatan, mulai
dari
tahap
perencanaan,
persiapan,
pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pokja Pusat mempunyai tugas: 1)
menyusun rencana kerja kegiatan;
2)
menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sarana budidaya pada Pokdakan;
3)
melakukan koordinasi dan sosialisasi Bantuan Pemerintah sarana budidaya pada Pokdakan;
4)
melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen administrasi calon lokasi/calon penerima bantuan sesuai form identifikasi dan seleksi dan dibuktikan dengan berita acara hasil identifikasi dan seleksi calon penerima Bantuan Pemerintah;
5)
mengusulkan calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya untuk dilakukan penetapan;
6)
mempersiapkan
dan
verifikasi
kelengkapan
dokumen
administrasi penyaluran bantuan; dan 7)
melakukan
pembinaan,
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan. b. Dinas Provinsi 1)
melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Dinas Kabupaten/Kota;
2)
melakukan
pendataan
calon
penerima
dari
Dinas
Kabupaten/Kota; dan 3)
melakukan
pembinaan,
pemantauan,
dan
evaluasi
pelaksanaan kegiatan. c.
Dinas Kabupaten/Kota 1)
melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Dinas Provinsi;
2)
melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
3)
melaksanakan verifikasi
pendampingan
dokumen
identifikasi,
administrasi
seleksi,
calon
dan
lokasi/calon
penerima bantuan; dan 4)
melakukan
pembinaan,
pelaksanaan
kegiatan
pemantauan, serta
dan
menyampaikan
evaluasi laporan
pelaksanaan kegiatan ke Direktur Produksi dan Usaha Budidaya. d. Pendamping/Penyuluh Pendamping atau penyuluh terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan/atau penyuluh perikanan pegawai ASN, mempunyai tugas: 1)
membantu Pokja Pusat melakukan identifikasi dan seleksi calon
lokasi
dan
calon
penerima
bantuan
di
kabupaten/kota; 2)
memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budidaya kepada penerima bantuan;
3)
membantu
dan
mendampingi
calon
penerima
dalam
penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh Bantuan Sarana Budidaya; 4)
membantu fasilitasi kemudahan akses terhadap pengadaan sarana produksi, teknologi, dan pasar, permodalan usaha maupun penguatan kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
5)
membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh penerima dalam memanfaatkan Bantuan Sarana Budidaya;
6)
membantu
penerima
membuat
laporan
pemanfaatan
bantuan; dan 7)
membuat
laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
Pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal
terkait
sesuai
dengan
format
yang
telah
ditetapkan. e.
Pokdakan Pokdakan
sebagai
penerima
bantuan
Sarana
Budidaya
mempunyai tugas dan tanggung jawab: 1)
mengajukan permohonan dan membuat usulan/proposal bantuan;
2)
membuat profil kegiatan serta menetapkan target produksi yang sesuai dengan skala usaha kegiatannya;
3)
menyusun
dan
menandatangai
seluruh
dokumen
administrasi; 4)
sanggup
melaksanakan
dan
menyelesaikan
seluruh
rangkaian pekerjaan; 5)
melaksanakan
dan
memanfaatkan
Bantuan
Sarana
Budidaya hanya untuk kegiatan perikanan budidaya sesuai yang direncanakan dalam Proposal bantuan, RAB, dan ketentuan dalam kontrak serta Pakta Integritas; 6)
mengembangkan
jejaring
dan
kemitraan
untuk
kelangsungan kegiatan budidaya ikan secara berkelompok; 7)
mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran;
8)
mengikuti
bimbingan,
pembinaan,
dan
Pendampingan
teknologi perikanan budidaya yang efisien dan produktif supaya kegiatan budidayanya berhasil; dan 9)
melaporkan
secara
budidayanya
berkala
kepada
perkembangan
pendamping
dan
kegiatan Dinas
Kabupaten/Kota. 2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Mekanisme penetapan penerima Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan melalui tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 2.
SOSIALISASI
IDENTIFIKASI, SELEKSI, DAN VERIFIKASI
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PENDAMPINGAN TEKNIS
Gambar 2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Keterangan Gambar: 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan Pokja Pusat. 2. Pokja Pusat melaksanakan sosialisasi terkait penyaluran paket Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017. 3. PPK menetapkan PPHP berdasarkan usulan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. 4. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya.
Pengajuan
permohonan
selain
ditujukan
langsung ke Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya,
juga
dapat
disampaikan
melalui
Dinas
Kabupaten/Kota. 5. Dinas
Kabupaten/Kota
selanjutnya
mendata
usulan
calon
penerima dan mengirim surat usulan calon penerima Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017
beserta Surat
Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 6. Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon penerima Bantuan Sarana Budidaya bersama Pokja Pusat. Hasil dari proses identifikasi, seleksi, dan verifikasi berupa dokumen Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi usulan calon penerima bantuan serta dilampiri Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima.
7. Pokja Pusat melakukan validasi atas hasil identifikasi dan verifikasi. 8. Usulan calon kelompok yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil validasi, untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya. 9. Penerima Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2017 ditetapkan oleh Direktur Produksi dan Usaha Budidaya selaku PPK Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan disahkan oleh KPA Direktorat Jenderal. 10. Penerima bantuan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran dalam bentuk barang dan memanfaatkan bantuan sebagaimana tertuang pada Pakta Integritas. 3. Pengadaan Sarana Bantuan Pemerintah Sesuai
dengan
penetapan
Pokdakan
penerima
Bantuan
Pemerintah oleh PPK Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya maka PPK selanjutnya melakukan proses pengadaan barang Bantuan Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
menjadi
Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015. F.
Penyaluran Bantuan Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya dalam bentuk barang berupa pakan ikan dan benih ikan dilakukan melalui tahapan melalui tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 3.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Pengadaan barang/jasa
Penyedia Barang - Pemeriksaan barang oleh pejabat penerima hasil pekerjaan - Pendistribusian - BAST diketahui Dinas Kab/Kota
Penerima Bantuan
Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan
Keterangan Gambar: 1. Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
melakukan
proses
pengadaan barang/jasa. 2. Penyedia
barang
yang
ditetapkan
oleh
PPK
selanjutnya
melakukan proses penyaluran barang kepada penerima bantuan yang ditetapkan berdasarkan keputusan PPK. 3. PPHP yang ditetapkan oleh PPK melakukan pemeriksaan atas barang yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaaan oleh PPHP. 4. PPK menyerahkan barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal. 5. Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Satuan
Kerja
Direktorat
Jenderal menyerahkan barang kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Direktorat Jenderal. 6. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Direktorat Jenderal menyerahkan bantuan barang kepada penerima bantuan diketahui Dinas Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI A.
Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Pertanggungjawaban Peraturan
Menteri
Mekanisme
Bantuan
Keuangan
Pelaksanaan
Pemerintah
Nomor
Anggaran
sesuai
dengan
168/PMK.05/2015 Bantuan
tentang
Pemerintah
pada
Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B.
Ketentuan Perpajakan Bantuan Pemerintah Pengadaan barang/jasa pada Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang–undangan yang berlaku.
C.
Sanksi Pemberi
bantuan
akan
memindahkan/menarik
Bantuan
Pemerintah jika: 1. penerima bantuan memindahkan kepemilikan bantuan (kecuali hasil produksi) kepada pihak lain; dan 2. penerima bantuan tidak melaporkan pengelolaan bantuan sesuai ketentuan pada Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.
BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN A.
Pembinaan Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan
kewenangannya
oleh
pusat
dan
daerah.
Bentuk
pembinaan meliputi: 1.
pemberian pedoman;
2.
fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, pelaku usaha, sektor swasta, dan mitra potensial lainnya; dan
3. B.
Penyuluhan/Pendampingan.
Pemantauan Dalam rangka pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
Penyaluran
Bantuan
Pemerintah,
maka
dilakukan
pemantauan minimal satu kali dalam sebulan oleh Pemberi Bantuan Pemerintah dengan metode korespondensi persuratan, komunikasi elektronik, dan kunjungan lapangan untuk evaluasi terhadap: a.
kesesuaian antara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dengan
pedoman
umum
dan
petunjuk
teknis
yang
telah
ditetapkan; b.
kesesuaian antara target dan realisasi; dan
c.
efektifitas
proses
pelaksanaan
kegiatan
Penyaluran
Bantuan
Pemerintah. C.
Evaluasi Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi kegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisa relevansi, efektifitas dan dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan seta melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana budidaya tersebut mencakup: 1.
penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi penerima bantuan;
2.
produksi bantuan;
dan
produktifitas
budidaya
ikan
pasca
menerima
3.
dampak pelaksanaan pemberian bantuan terhadap
pendapatan
Pokdakan serta keberlanjutan sistem usaha budidaya di tingkat Pokdakan; dan 4.
penguatan kelembagaan, kemandirian Pokdakan, dan kerja sama kemitraan.
D.
Pelaporan Pelaporan dilakukan berjenjang secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kurun waktu pelaksanaan setelah disalurkannya Bantuan
Pemerintah.
Laporan
berupa
softcopy
dan
hardcopy,
disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya
Budidaya,
dengan
Direktorat
alamat:Direktorat
Jenderal
Perikanan
Produksi Budidaya,
dan
Usaha
Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV lantai 6, jalan Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat atau melalui faksimile 0213514758 atau email:
[email protected].
BAB V PENUTUP Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd. SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 53/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2017 Form–1 Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana Budidaya KOP POKDAKAN lokasi, tgl – bulan – 2017 Kepada Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya di Jakarta Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama Pokdakan) ... yang beralamat di ...(isi alamat lengkap)..., mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh bantuan sarana budidaya pada kelompok pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kapasitas kegiatan/usaha pembudidayaan ikan Pokdakan. Adapun Proposal bantuan sarana budidaya Ikan sebagaimana terlampir. Sebagai tambahan informasi bagi Bapak, berikut kami sampaikan susunan pengurus dan daftar anggota: : ……………………………………………. 1. Nama Pokdakan Pengurus a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara Anggota
2.
Kontak (Telp/HP/Email)
3.
No & Tgl Pengukuhan atau Penetapan Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum
: : : : :
: : :
……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………. Orang Anggota 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 4. dst (telp/HP harus ada).……………………. ……………………………………………. .....diisi no & tgl pengukuhan atau penetapan Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum
Demikian usulan kami disampaikan, seluruh data yang disampaikan benar apa adanya dan dapat kami pertanggungjawabkan. Ketua Pokdakan (…………………………..) Mengetahui, Kepala Dinas Kabupaten/Kota……
(…………………………..) NIP. ………………………
Tenaga Pendamping (PPB/Penyuluh PNS) (…………………………..)
Form-2 Proposal Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya PROPOSAL KEGIATAN BUDIDAYA PERIKANAN 1. PROFIL PENERIMA a. Nama Pokdakan b. Kontak Person (Nama, Nomor Telp/Hp/Fax/Alamat E-mail) c. Alamat Pokdakan d. Lokasi usaha (termasuk titik koordinat) e. Susunan Pengurus dan Anggota No Nama Jabatan L/P Umur 1 2 3 dst Catatan: melampirkan foto copy KTP atau surat keterangan domisili f. Pengukuhan Kelompok (terlampir) - Tanggal pengukuhan - Yang mengukuhkan - Kelas kelompok g. Nomor Badan Hukum/Akte Notaris (terlampir) - Nomor - Tanggal 2. USAHA PEMBESARAN IKAN a. Komoditas yang dibudidayakan (pilih salah satu √): - patin di kolam ( ) - nila di kolam ( ) - lele di kolam ( ) - bandeng di tambak ( ) - udang di tambak ( ) b. Luas lahan budidaya (isi salah satu) - patin di kolam (minimal luas 1.200 m2) - nila di kolam (minimal luas 5.000 m2) - lele di kolam (minimal luas 200 m2) - bandeng di tambak (minimal luas 14.000 m2) - udang di tambak (minimal luas 20.000 m2) c. Jumlah produksi sebelum bantuan Nilai produksi sebelum bantuan Rata-rata pendapatan per bulan d. Jumlah produksi setelah bantuan Nilai produksi setelah bantuan Rata-rata pendapatan per bulan
: : : : : : : : : : :
..................... m2 ..................... m2 ..................... m2 ..................... m2 ..................... m2 ..... ton/siklus Rp. ................. Rp. ................. ..... ton/siklus Rp. ................. Rp. .................
3. USULAN KEBUTUHAN Dalam upaya pengembangan usaha pembudidayaan ikan yang telah kami laksanakan, maka diusulkan bantuan sarana budidaya sebagaimana dirinci pada RAB terlampir. lokasi, tgl – bulan – 2017 Ketua Kelompok
(…………………………..)
Form-3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kebutuhan Kelompok Pekerjaan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 1. Nama Kelompok 2. Alamat Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 3. Rencana Penebaran
: : : : : : :
……………………………………………………. Jalan, Kampung, RT/RW .………………………….. ................................... ................................... ................................... Minggu .... Bulan ........ Tahun 2017
Tabel Rincian Kebutuhan Kelompok No 1 2
Volume*)
Uraian Benih ikan Pakan Total
Harga Satuan Satuan (Rp) **)
Jumlah Harga (Rp.)
ekor kg
Catatan: *) isikan volume Tabel Standar Kebutuhan Benih dan Pakan diusulkan **) harga umum yang berlaku setempat
Ketua Kelompok
(…………………………..)
sesuai komoditas yang
lokasi, tgl – bulan – 2017 Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui, Kepala Dinas Kabupaten/Kota……
(…………………………..)
Form-4
Usulan Calon Penerima Kegiatan Bantuan Sarana pada Pokdakan oleh Dinas Kabupaten/Kota
KOP DINAS ............., ...................... 2017 Nomor Perihal
: : Usulan Pokdakan Calon Penerima Kegiatan Bantuan Sarana pada Pokdakan Tahun 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ....... di .................................. Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Budidaya untuk Pokdakan yang diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ........../PER-DJPB/2017 tanggal ................., bersama ini terlampir kami sampaikan usulan pokdakan penerima paket Bantuan Sarana pada Pokdakan Tahun 2017 di Kabupaten/Kota ...................., yaitu Pokdakan: (1)…………….., (2)…………….., (3)……………., dst. dan kelengkapan dokumen administrasi yang telah diidentifikasi. Kelengkapan dokumen administrasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Surat usulan pokdakan dan lampirannya; 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3) Surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan; 4) Pakta Integritas; 5) Surat pernyataan bersedia melakukan pembinaan dari Dinas KP Kabupaten/Kota; Sedangkan dokumen administrasi yang kami simpan, menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya serta dapat diaudit sewaktu-waktu adalah: 1) Copy surat usulan pokdakan dan lampirannya. 2) Formulir hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi calon lokasi, pembudidaya dan calon pokdakan serta data dukungnya. 3) Berita acara hasil identifikasi dan seleksi serta lampirannya. Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan pokdakan penerima Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan TA. 2017. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.
Kepala Dinas Kabupaten/Kota …...………….
.................................... NIP.....................................
Form-5 Surat Pernyataan Pokja Pusat Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017
SURAT PERNYATAAN POKJA PUSAT BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN Yang bertanda tangan di bawah ini: 1 ………………………………….. : Ketua Pokja Pusat pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 Kabupaten/Kota …………………… 2 ………………………………….. : Sekretaris Pokja Pusat pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 Kabupaten/Kota ……………………… Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 di Kabupaten/Kota ..........................., dengan ini menyatakan bahwa: 1. Calon penerima kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 sebagaimana yang diidentifikasi dan diverifikasi adalah benar-benar layak (sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: .........../PER-DJPB/2017 tanggal ................tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pemerintah Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017) mendapat bantuan dimaksud. 2. Dokumen administrasi yang disimpan dan menjadi tanggungjawab penuh Dinas Kabupaten/Kota……………….siap diaudit sewaktu-waktu. 3. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ........................ akan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemantauan atas pemanfaatan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan untuk memacu tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan budidaya sesuai dengan potensi perikanan budidaya menjadi usaha yang mandiri; 4. Melakukan evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 serta melaporkan hasilnya ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. .................... tanggal.......... bulan…….... 2017 Ketua Pokja Pusat
Sekretaris Pokja Pusat
Materai Rp. 6.000 ( …………………………………. ) NIP. ………………………………
( …………………………………. ) NIP. ………………………………
Mengetahui Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ( …………………………………. ) NIP. ………………………………
Form-6 Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA....................... Yang Bertanda tangan dibawah ini : Nama : ........................................ NIP : ........................................ Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota............ Alamat : ........................................ Dalam rangka pemanfaatan bantuan Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2017, dengan ini kami berkomitmen : 1. Melakukan pendampingan pelaksanaan program Gerakan Pakan Ikan Mandiri; 2. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program Gerakan Pakan Ikan Mandiri; 3. Mengalihkan bantuan barang yang tidak dimanfaatkan kepada kelompok lain. Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
................., .......................2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota...................... Materai 6000 Cap basah dan tanda tangan ..................................... NIP..................................
Form–7 Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Nama Kelompok Alamat
Ketua Luas Lahan Kelompok Jenis Budidaya Jenis Yang Dibudidayakan Wadah Budidaya
: ..................................................... : ....................................................(Jalan, Kampung, RT/RW) Desa...........................................(nama dan titik kordinat) Kecamatan............................... (Nama Kecamatan) Kab/Kota...................................(Nama Kab/Kota) : .................................................. : ................................................. : ...................................................( isi pembesaran/pembenihan) ......... : ...................................................(sesuai menu ) ......... : ...................................................( isi KJA/Kolam/Terpal/Fiber/dll) .......
No
Komponen
A 1
Calon Lokasi Status lahan/perairan yang digunakan usaha budidaya ikan a. Memiliki Sendiri b. Sewa atau Garapan dan belum pernah digunakan untuk kegiatan Bantuan Lahan/perairan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan merupakan hamparan yang cukup luas,sesuai peruntukannya dan tidak dalam Lokasi usaha sesuai untuk kegiatan budidaya ikan serta memiliki aksesibilitas dan dapat dijangkau Calon Pembudidaya Diutamakan pembudidaya yang sudah melakukan usaha perikanan budidayadan belum pernah menerima bantuan Penduduk usia dewasa/sudah menikah, berkelakuan baik dan bukan perangkat desa/kelurahan /dan sejenis, PNS. Berdomisili/tempat tinggal di desa setempat/desa yang berdekatan dengan alamat kelompok Telah bergabung dalam pokdakan serta bersedia mentaati peraturan/kesepakatan dan aktif pada setiap kegiatan yang disepakati
2 3 B 1 2 3 4 5
Katagori usaha yang dijalankan termasuk usaha mikro Bersedia mematuhi ketentuan dalam proses pelaksanaan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah Calon pokdakan Diutamakan kelembagaan pokdakan yang sudah operasional dan merupakan binaan dan terdaftar di dinas yang membidangi perikanan Pengurus dan anggota berdomisili/tempat tinggal di desa yang sama atau berdekatan dengan lokasi usaha Mengusulkan 1 (satu) komoditas yang akan dibudidayakan Sanggup membuat dokumen administrasi sebagai kelengkapan pengusulan dan pemberian bantuan
6 C 1 2 3 4
YA
Tidak
Keterangan Dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan atau surat keterangan sewa /garapan
Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan dilapangan/Surat keterangan dari Kepala Desa Dibuktikan dengan surat Pernyataan pengamatan dilapangan Dibuktikan dengan surat keterangan Pejabat Pemerintahan Setingkat (Lurah/Kades/Wali Nagari) Dibuktikan dengan KTP / identitas lain yang sah atau surat keterangan dari kades/surat nikah Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat yang bersangkutan Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan Dibuktikan dari jumlah aset dan omset usaha yang bersangkutan masuk skala mikro Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan dilapangan Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat yang bersangkutan Disebutkan dalam proposal usaha Dibuktikan dengan adanya proposal kelompok yang bersangkutan (Isi Tanggal/Bulan/Tahun)
1 2 3 4
Tim Identifikasi Nama Jabatan dalam Tim Teknis Unit Kerja/Intansi ...................................................... ...................................................... ................................... NIP. ...................................................... ...................................................... ................................... NIP. ...................................................... ...................................................... ................................... NIP. ...................................................... ...................................................... ................................... NIP.
Tanda Tangan ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
Form-8 Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi oleh Pokja Pusat
Berita Acara Hasil Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi Lokasi, Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan Calon Peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan TA. 2017 Nomor : ........................................………….……………………………. Pada hari ini ....................tanggal ………...bulan ….....….. ..tahun 2017, yang bertandatangan di bawah ini: 1. ……………………………………
:
2. ……………………………………
:
Ketua Pokja Pusat pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Kabupaten/Kota ………………………… Sekretaris Pokja Pusat pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Kabupaten/Kota …………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur JenderalPerikanan Budidaya Nomor: ........./PER-DJPB/2017 tanggal ................. tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan, kami Pokja Pusat Bantuan Sarana Budidaya untuk Pokdakan Kabupaten/Kota ..................... telah melakukan identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan sebagaimana terlampir serta telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan pokdakan. Demikian Berita Acara hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja Pusat Ketua
Sekretaris
(…………………………..) NIP. ………………………
(…………………………..) NIP. …………………
Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan T.A. 2017 Nomor : ……………………………………. Tanggal : ……………………………………. Tabel Hasil Identifikasi, Seleksi, dan Verifikasi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan T.A. 2017 Provinsi .................................................. Kabupaten/Kota …………………………….
Alamat No Nama Pokdakan
Desa
Pendirian dan pengukuhan kelompok Nomor Tanggal Pejabat Yang TLP/HP/Email Kecamatan Pengukuhan/ Pendirian Mengukuhkan Akte Notaris
Pengurus dan Anggota Nama
Jabatan
Komoditi Awal
Jenis Kegiatan Usaha Kelamin
Komoditas
Luas Lahan
1 2 3 4 dst Catatan : Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau pembenihan ikan Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per tahun Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp) pertahun
Pokja Pusat Ketua
Sekretaris
(…………………………..) NIP. ………………………
(…………………………..) NIP. …………………
Target Setelah Kegiatan
Produksi Pendapatan Produksi Pendapatan
Keterangan
Form-9 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan KOP POKDAKAN SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama Nama Pokdakan Jabatan Alamat
: : : :
....................................................... ....................................................... Ketua Pokdakan ........................................................................................
Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan ketentuan: 1. Bersedia menerima, mengelola dan memanfaatkan barang bantuan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017 dari Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berupa (Jenis ...... dan Jumlah.... /sesuai RAB). 2. Bersedia melaporkan hasil produksi dan nilai produksi. lokasi, tgl – bulan – 2017 Ketua Kelompok
Sekretaris Kelompok
Materai Rp.6000
(…………………………..)
(…………………………..) Mengetahui, Ketua Pokja Pusat
(…………………………..)
Form-10 Pakta Integritas Pokdakan PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..............................(diisi nama ketua pokdakan) Jabatan : Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan) Alamat : ..............................(diisi alamat ketua sesuai KTP) Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama pokdakan) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan proposal dan rencana kerja yang telah disusun; 3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017; 4. Akan melakukan pengadaan barang bantuan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana; 6. Akan memberikan keterangan yang benar beserta bukti-bukti yang sah terhadap aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah sehubungan dengan barang Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan yang diterima dari Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2017. 7. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan Bantuan Sarana pada Pokdakan; serta 8. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ................. ,............../....../2017 Kabupaten/Kota ................... Materai Rp. 6000 ................................... Ketua Pokdakan . ......................
Form-11 Acara Hasil Verifikasi Pokja Pusat
Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Penerima Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan TA. 2017 Nomor : ..............……………………. Pada hari ini.........................tanggal……… bulan...........…….. tahun dua ribu tujuh belas yang bertandatangan di bawah ini : 1. ……………………………………
:
2. ……………………………………
:
Ketua Pokja Pusat pelaksana Sarana Budidaya pada Pokdakan Penanggungjawab Bantuan Budidaya pada Pokdakan …….………………
Bantuan Sarana Provinsi
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ..../PERDJPB/2017 tanggal ............ tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan, kami Pokja Pusat telah melakukan verifikasi dokumen hasil identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon penerima kegiatan Bantuan Sarana Budidaya serta kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara Verifikasi dokumen administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja Perikanan Budidaya Mengetahui, Ketua Pokja Pusat
Penanggung Jawab Provinsi .................................
(…………………………..) NIP. ………......…………
(…………………………..) NIP. ………......…………
Lampiran Nomor : ……………………………………. Tanggal : ………………………………….. Daftar Pokdakan Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Penerima Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan TA.2017 Provinsi ………………………..
Alamat No Nama Pokdakan
Desa
Pendirian dan pengukuhan kelompok Nomor Tanggal Pejabat Yang TLP/HP/Email Kecamatan Pengukuhan/ Pendirian Mengukuhkan Akte Notaris
Pengurus dan Anggota Nama
Jabatan
Komoditi Awal
Jenis Kegiatan Usaha Kelamin
Komoditas
Luas Lahan
Target Setelah Kegiatan
Produksi Pendapatan Produksi Pendapatan
1 2 3 4 dst Catatan : Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau pembenihan ikan Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per tahun Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp) pertahun
Mengetahui, Ketua Tim Pembina
Pokja Perikanan Budidaya Penanggung Jawab Provinsi……..
(………………………..)
(…………………………..) NIP. ………......…………
NIP. ……………………..
Keterangan
REKAPITULASI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN TAHUN 2017 PROVINSI ..........................
No
Kabupaten/Kota
1.
Provinsi : ........... a. Kab/Kota ....... b. Kab/Kota ...... c. Kab/Kota ...... d. Kab/Kota ...... e. dst.
2.
Provinsi : ........... a. Kab/Kota ....... b. Kab/Kota ....... c. Kab/Kota ....... d. Kab/Kota ...... e. dst.
3.
Provinsi : ........... a. Kab/Kota ....... b. Kab/Kota ....... c. Kab/Kota ...... d. Kab/Kota ....... e. dst.
4.
Dst
Nama Pokdakan
Nama Ketua Pokdakan
Jumlah Pengurus dan Anggota Pokdakan (org)
Kelurahan/ Desa, Kecamatan
Komoditas yang Dibudidayakan
Jenis Barang Bantuan
Form-12 Berita Acara Surat Kesanggupan Penerima Bantuan SURAT PERNAYATAAN KESANGGUPAN Pada hari ini…………tanggal……….. bulan …………tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Kelompok : 2. Lokasi Unit Budidaya : Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan perikanan budidaya tahun 2017 dan memenuhi ketentuan: a) Menyiapkan lahan percontohan budidaya; b) Mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan kawasan budidaya; c) Melaksanakan manajemen kelompok secara kolektif (tanggung renteng); d) Menerapkan dan disertifikasi CBIB; e) Menerapkan manajemen kawasan untuk mempermudah pengendalian penyakit; f) Mengembangkan secara berkelanjutan ke kawasan budidaya lainnya. Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinnya. ………………, tanggal/bulan/tahun 1. Ketua Kelompok 2.Wakil Ketua 3.Sekretaris 4.Anggota 5.Anggota
ttd Meterai 6000 (Nama…………………………) ttd (Nama…………………………) ttd (Nama…………………………) ttd (Nama…………………………) ttd (Nama…………………………)
Form-13 Laporan Kemajuan Percontohan
I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Sasaran c. Rencana Kerja/ Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
II.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN a. Indikator keberhasilan dan target b. Kondisi dan Perkembangan pencapaian target c. Permasalahan
III. RENCANA TINDAK LANJUT a. Alternatif solusi/Pemecahan masalah b. Tindak lanjut pelaksanaan pencapaian target IV. PENUTUP Lampiran-Lampiran 1. Lampiran Form Kemajuan Pekerjaan 2. Lampiran Form Monitoring Kualitas Air 3. Lampiran Form Peforma Ikan dan 4. Lampiran Form Mortalitas Ikan
Form-14 Form Laporan Kemajuan Percontohan LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN TAHUN 2017 1) Tim (Ketua) : 2) Nama Penerima bantuan (Ketua) : 3) Manajer Teknis (MT) : 4) Lokasi Usaha : - Desa : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Provinsi : - Telp dan Fax 5) Surat Keterangan Dinas/ : Surat Pengukuhan Kelompok 6) Informasi lahan : - Total luas lahan (ha) : - Luas bersih lahan budidaya (ha) - Jumlah petak pemeliharaan (unit) : : - Luas petak rata-rata (m2/petak) 7) Asal benih/benur/bibit : 8) Jenis komoditas budidaya : 9) Kapasitas produksi (ton/thn) : 10) Jumlah Pekerja :
No. I 1. 2. II 1. 2. III 1. 2.
Uraian Kegiatan
Penaggung Jawab
Progres/ Kemajuan Kegiatan Detail Fisik Kegiatan (% )
Permasalahan dan Kendala
Tindakan/ Rencana Tindak Lanjut
Ket.
Persiapan
Pelaksana
Panen
……….., tanggal/ bulan/tahun Penanggung Jawab/ Ketua Tim
(……………………………………..)
Form-15 Form Monitoring Kualitas Air, Performa Ikan dan Laporan Mortalitas Ikan Form Monitoring Kualitas Air (Lap. Kemajuan) Hari/Tgl (1) hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... dst..
Parameter Kualitas air
Kode Kolam DO (3)
(2)
pH (4)
Nitrat (5)
Nitrit (6)
Salinitas (7)
dst. (8)
Perlakuan
Ket.
(9)
(10)
Form Performa Ikan (Lap. Kemajuan) Hari/Tgl
Kode Kolam
Juml. Ikan (ekor)
Berat (g)
Panjang (cm)
(1) hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... dst..
(2)
(3)
(4)
(5)
Keterangan Tgl. Tgl. Sebelumnya Berikutnya (6) (7)
Form Mortalitas Ikan (Lap. Kemajuan) Hari/Tgl (1) hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... dst....
Kode Kolam
∑ Tebar awal (ekor)
(2)
(3)
Ikan Mati Ukuran (g) Jumlah (ekor) (4) (5)
∑ Ikan hidup (ekor) (6)
Form-16 Format Laporan Akhir OUTLINE LAPORAN AKHIR HASIL PELAKSANAAN BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN TAHUN 2017 I.
PENDAHULUAN 1.1. Tujuan 1.2. Sasaran 1.3. Lokasi dan Pelaksanaan 1.4. Output 1.5. Outcome
II.
PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1 Pemilihan lokasi 2.2 Teknologi budidaya 2.3 Penyediaan sarana dan prasarana produksi 2.4 Proses produksi 2.5 Kendala dan Solusi
III.
KINERJA HASIL 3.1 Penerapan teknologi budidaya 3.2 Perkembangan produksi dan produktivitas 3.3 Laporan hasil panen
IV.
KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran dan Rekomendasi
V.
PENUTUP Lampiran: Foto Kegiatan
Form-17 Berita Acara Serah Terima Hasil Percontohan BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PRODUKSI BANTUAN SARANA BUDIDAYA PADA POKDAKAN TAHUN 2017 Pada hari ini ............ tanggal........... bulan ............... tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.................... .*). Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. II. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pembudidaya Ikan (Penerima bantuan) .......................... Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para Pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil produksi Percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB), berupa uang senilai Rp ...................... (............................................................) dengan ketentuan sebagai berikut : a) Pihak pertama menyerahkan hasil produksi percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) budidaya ikan kepada pihak kedua sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi hasil kegiatan di lapangan b) Pihak kedua menerima hasil produksi dimaksud sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi anjuran berikutnya. c) Pihak kedua memegang komitmen dan tanggungjawab dalam penerapan teknologi budidaya hasil kegiatan percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) serta membuka diri untuk melakukan sosialisasi teknologi budidaya terhadap Penerima bantuan lain. d) Setelah serah terima dilakukan, maka segala biaya yang timbul pada oprasional kegiatan budidaya selanjutnya menjadi tanggungjawab pihak kedua. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ............, ......, ........ 2017 PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA (Materai 6000)
(................................) (................................) *)
: coret yang tidak perlu
Format-18 Berita Acara Pemeriksaan Barang KOP DJPB BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Nomor : ..................................................... Pada hari ini …… tanggal …….. bulan ………tahun dua ribu tujuh belas bertempat di .......(PIHAK KEDUA)…… yang beralamat di ……………………………………, telah dilakukan pemeriksaan atas barang berupa benih dan pakan yang diadakan oleh Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyedia barang ……………………….…. berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No. ………………………… Tanggal …………………….. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang dinyatakan bahwa ……………………….. (menjelaskan kondisi barang)……………………….. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ………………………………, telah selesai dilakukan running test dengan hasil (terlampir), dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi teknis. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. PIHAK KESATU
Yang menerima PIHAK KEDUA
(Penyedia barang …….)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Ttd dan Cap basah
Ttd dan Cap basah
.........................................
..................... NIP. ......................................... engetahui
Format-19 Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No.
Nama Barang/Merk/Spesifikasi
Volume
Satuan (Rp)
Harga Perolehan (Rp)
Hasil
PIHAK KESATU
Yang menerima PIHAK KEDUA
(Penyedia barang …….)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Ttd dan Cap basah
Ttd dan Cap basah
.........................................
..................... NIP. .........................................
Form-20 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Bantuan Pemerintah
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR...................... Pada hari ini ………… tanggal ……………… bulan …………….. tahun ……………. yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ……………………………….. 2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang ........................................ 3. Alamat : ............................................................................... Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di ……………… (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU 1. Nama : ………………………………… 2. Jabatan : ………………………………… 3. Alamat : ......................................... yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari PejabatPembuat Komitmen Satuan Kerja ……… berupa barang/jasa kepada PIHAKKEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 2.PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahanbarang/jasa dari PIHAK KESATU. 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang ...................................... Cap basah dan tanda tangan ................................. ............ NIP...............................
PIHAK KEDUA
…………………………… Materai 6000 Cap basah dan tanda tangan …………………………………
Format-21 Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor : Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN No.
Nama Barang/Merk/Spesifikasi
Volume
Satuan (Rp)
Harga Perolehan (Rp)
Yang menerima PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU Kuasa Pengguna Barang Ttd dan Cap basah
Ttd dan Cap basah
......................................... NIP. .........................................
..................... Ketua Penerima Bantuan
Mengetahui: Kepala Dinas ……………………
Ttd dan Cap basah ..................... NIP. …………………………. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd. SLAMET SOEBJAKTO
