I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari Ill Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070 ext 6064, Faksimili (021) 3520346 Pos Elektronik
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL I PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT OFFICE SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2015 DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan kapal pengawas oleh Pemerintah Indonesia melalui pinjaman luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu membentuk Project Management Office Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia pada Satuan Kerja Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4212); 3. Peraturan Pernerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan dan/atau Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjarnan dan/atau Hibah Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
2 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT OFFICE SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA.
KESATU
Membentuk Project Management Office (PMO) yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Teknis dan Bidang Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
(PMO) Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) se bagaimana diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab: Project
Management
Office
1. Pengarah • memberikan arahan kepa.da orgamsas1 PMO dalam dan evaluasi proyek perencanaan, pelaksanaan pembangunan kapal. 2. Ketua • memimpin, mengkoordinasi setiap bidang dalam organisasi PMO dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan kapal; • mengendalikan dan mengawasi kinerja tim dan proyek agar sesuai dengan rencana kerja pembangunan; • melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan proyek; • mengambil keputusan terkait permasalahan Y8:ng terjadi dalam pelaksanaan proyek sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana. 3. Bidang Administrasi • menyusun rencana kerja pembangunan kapal proyek SKI PI; • mengontrol dan mengendalikan operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana ( on track); • mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah administrasi yang akan timbul dalam pelaksanaan proyek agar dapat diantisipasi secara dini; • mengurus semua dokumen terkait pembangunan kapal seperti : sertifikat, surat ukur, gross akte dan lainnya; • melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
3
• menyiapkan undangan dan surat menyurat; • menyiapkan bahan rapat, ruang rapat perlengkapannya; • membuat laporan pelaksanaan Proyek SKIP!; • melaksanakan dokumentasi dan kearsipan.
dan
4. Bidang Teknis • mengawasi pembangunan kapal secara periodik dan insidental apabila diperlukan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana (on track); • melakukan koordinasi aspek teknis pembangunan kapal dengan pengawas/supervisi dan pihak galangan serta instansi lain terkait klasifikasi dan sertifikasi pembangunan kapal; • melaksanakan quality control (QC) terhadap material, peralatan dan perlengkapan kapal serta hasil pembangunan kapal agar sesuai klasifikasi dan standar mutu yang ditetapkan; • mengidentifikasi, mengkaji dan menyelesaikan potensi masalah teknis yang akan timbul dalam pelaksanaan proyek agar dapat diantisipasi secara dini; • membuat laporan teknis pelaksanaan Proyek SKIP!; • melaksanakan dokumentasi dan kearsipan. 5. Bidang Keuangan • melaksanakan dan mengontrol tagihan, pembayaran proyek dan pajak dapat berjalan sesuai dengan rencana ( on track); • memeriksa dan menverifikasi dokumen tagihan (invoice) termasuk dokumen tagihan dari pihak subkontraktor, agen dan supplier; • mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah keuangan yang akan timbul dalam pelaksanaan proyek agar dapat diantisipasi secara dini; • membuat laporan keuangan pelaksanaan Proyek SKIP!; • melaksanakan dokumentasi dan kearsipan. KETIGA
Project Management Office (PMO) Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
KEEMPAT
Masa kerja Project Management Office (PMO) Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIP!) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai tanggal 31 Desember 2015.
KELI MA
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Project Management Office (PMO) Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP, Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2015.
4 KEENAM
:
Keputusan ini mulai berla.ku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan m1, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta :
\"-)
�(\"(\,JC,.,(�
�,c;
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDDIN
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1--/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PROJECT MANAGEMENT OFFICE SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA No. 1:
1 1 2
Nama I,
...
Jabatan
--�"
2 Asep Burhanuddin Nugroho Aji
Bagian Administrasi Aris Rustandi 4
Benny P. Tambunan
5
Teuku Elvitrasyah
6
Saiful Umam
'3 Direktur Jenderal PSDKP
Direktur Pemantauan SDKP dan PIP
Posisi dalam PMO SKIPI
Honorarium per bulan
4
(Rp.) 5
Pengarah
750.000
Ketua
650.000
Anggota (Koordinator Bag. Administrasi)
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
I
Kasubdit PIP Kepala Bagian Program Ditien PSDKP Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Ditien PSDKP Kepala Sub Bagian Program, Ditien PSDKP
Tim Teknis 7
Taufik Dwi Ferindra
8
Subiyanto Hanudi Triwilaswandhio W.P
10
Heintje M. Telussa
11
Andrik Yulianto
12
Rifki Rezvani
13
Arseto Rahardyawan
Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi, Sekretariat Badan Litbang KP Kasubdit Perawatan Kapal National Ship Design and Engineering Centre (NASDEC) Staf Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP Staf Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP Staf Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP Staf Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP
Anggota (Koordinator Tim Teknis) Anggota
500.000 500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
6
Bagian Keuangan 14
Suharta
15
Muhono
16
SunaJo
17
Rahma Kartikasari, S.T
Kasubdit Pemantauan Pemanfaatan SDP
Anggota (Koordinator Bag. Keuangan)
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Anggota
500.000
Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KP Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP Staf Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP, Ditien. PSDKP
DIREKTUR JENDERAL PENG AW ASAN SUMBER DAYA K LAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDDIN
