KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28/PER-BPSDMKP/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan serta kelancaran pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2015, perlu adanya petunjuk teknis penggunaan dana dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 4. Keputusan Presiden Nomor15/M Tahun 2013;
5. Peraturan ...
-25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dekonsentrasi penyuluhan kelautan dan perikanan serta meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan Tahun 2015. Pasal 2 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 3 Pelaksanaan dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dan dibiayai secara fungsional melalui Satuan Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan koordinasi penyuluhan yang disahkan dengan peraturan daerah, apabila tidak ada Satuan Kerja tersebut atau karena sesuatu hal yang belum memungkinkan untuk bisa melaksanakan, maka dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun Anggaran 2015, atau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015.
Pasal 4 ...
-3Pasal 4 Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SUSENO
-4LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28/PER-BPSDMKP/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi “Terwujudnya negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan" dan misi 1) Mewujudkan pembangunan KP yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan: 2) Memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan; 3) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat KP yang tinggi, maju dan sejahtera; 4) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing: 5) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Guna mendorong hal tersebut, maka pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan Tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan". Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa pengembangan sumber daya manusia perikanan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan. Sejalan dengan itu, merujuk pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, menyatakan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan fungsi sistem penyuluhan. Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah. Dalam kaitan tersebut, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan di daerah.
Langkah ...
-5Langkah ini diambil sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015. Berpijak pada kondisi tersebut, maka Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 mengalokasikan anggaran dekonsentrasi di 34 Satuan Kerja (34 provinsi) terkait kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Tahapan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan hendaknya dilakukan secara efisien dan efektif, serta terencana dalam meningkatkan pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di daerah dalam mendukung pemenuhan target penyuluhan yang telah disepakati bersama. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dekonsentrasi penyuluhan kelautan dan perikanan tahun 2015, yaitu: 1. mendukung pelaksanaan kebijakan penyuluhan partisipatif; 2. meningkatkan sinergitas kapasitas kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan pelaku utama perikanan/pelaku usaha perikanan; 3. meningkatkan daya saing dan profesionalisme tenaga penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan 4. meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis pada sistem informasi manajemen penyuluhan. Sasaran pelaksanaan dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan Tahun 2015 meliputi: 1. Kelembagaan penyuluhan pemerintah di 34 provinsi; 2. Kelembagaan pelaku utama perikanan sebanyak 5.000 kelompok melalui peningkatan kelas kemampuan kelompok; dan 3. Penyuluh perikanan PNS sebanyak 3.117 orang, Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 1.300 orang, dan Penyuluh Perikanan Swadaya sebanyak 7.583 orang.
C. Ruang ...
-6C. Ruang Lingkup Program Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang disalurkan melalui penggunaan dana dekonsentrasi tahun 2015 merupakan bagian dari program dan kegiatan ”Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” melalui pendekatan ”Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”. Adapun jenis kegiatannya tersaji dalam tabel. Tabel 1. Output dan komponen kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang didekonsentrasikan tahun 2015. No. 1 2
3
4
Output Kelompok Perikanan Yang Disuluh Penyuluh Perikanan
Komponen Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan a. Penyelenggaraan Penyuluhan KP oleh Penyuluh PNS melalui Optimalisasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) b. Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya c. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi d. Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan Dokumen a. Operasionalisasi Database Sistem Kesekretariatan Informasi Manajemen Penyuluhan Kegiatan Penyuluhan Perikanan (SIMLUH-KP) KP b. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan c. Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP d. Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
D. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan: 1.
Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.
2.
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan adalah kegiatan untuk fasilitasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama/usaha perikanan. Kelompok difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.
3.
Pengembangan kelembagaan pelaku utama adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, dimana para pelaku utama mempunyai disiplin, tanggung jawab dan terampil dalam kerja sama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala
usaha ...
-7usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama dikembangkan melalui kerja sama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi. 4.
Peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui kegiatan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok pelaku utama, yang diukur berdasarkan lima jenis kemampuan dan empat puluh dua indikator dengan bobot penilaian maksimal sama dengan 1.000 nilai skoring, yang terdiri dari tiga kelas kelompok yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama.
5.
Kelas Pemula adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas skoring penilaian dari 0 sampai dengan 350 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/ kerja sama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
6.
Kelompok Madya adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 351 sampai dengan 650 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/ kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat.
7.
Kelas Utama adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batas skoring penilaian dari 651 sampai dengan 1.000 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/ kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati.
8.
Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah kegiatan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya dengan fasilitasi dukungan untuk kegiatan penyuluhan. Dukungan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Perikanan Swadaya melalui pelatihan teknis perikanan
9.
Fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat, agar mereka mampu mengerahkan potensi dan sumberdaya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
10. Pemberdayaan adalah memberikan daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan yang diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
11. Pelaku ...
-811. Pelaku utama perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya. 12. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. 13. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. 14. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan. 15. Pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya. 16. Petambak Garam Rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri. 17. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disebut GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama. 18. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama. 19. Kelompok Pembudidaya Perikanan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan para pelaku utama yang berusaha dalam pembudidayaan ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua. 20. Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut KUB Perikanan tangkap adalah badan usaha non badan hukum ataupun sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 21. Kelompok Pengolah dan Pemasar yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok usaha bersama. 22. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan petambak garam rakyat yang terorganisir. 23. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan dan juga pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
24. Kelompok ...
-924. Kelompok Pelaku Utama/Usaha Perikanan Mandiri adalah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan kegiatan organisasi kelompoknya, serta sudah mendapatkan pengukuhan sebagai kelas kelompok Madya atau kelas Kelompok Utama. 25. Penyuluh Perikanan Swadaya yang selanjutnya disebut PPS adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 26. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. 27. Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disebut BOP adalah dukungan biaya yang diberikan kepada penyuluh PNS untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Operasional SIMLUH-KP adalah kegiatan entry dan/atau updating data dan informasi terkini berkenaan dengan sistem penyuluhan KP di daerah, baik mengenai data ketenagaan penyuluh (PNS/CPNS, swadaya, dan swasta), kelembagaan penyuluhan (pemerintah, swasta dan swadaya), kelembagaan pelaku utama/kelompok, materi penyuluhan dan, sarana dan prasarana penyuluhan. Data dan informasi bersifat kuantitatif dan kualitatif sehingga bisa menjadi dasar untuk melakukan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya. 29. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 30. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 31. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 32. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 33. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Strategic Planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.
34. Laporan ...
- 10 34. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD). 35. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 36. Unit Percontohan Inovasi Teknologi Penyuluhan, dan/atau percontohan Bisnis Perikanan adalah pengembangan metode penyuluhan dalam bentuk demonstrasi cara/hasil, gelar teknologi perikanan, termasuk Teknologi Kearifan lokal dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan inovasi teknologi kelautan dan perikanan.
BAB II ...
- 11 BAB II ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi meliputi: 1. 2.
Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;
3.
Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan;
4.
Badan Koordinasi Penyuluhan perikanan provinsi; dan
5.
badan pelaksana penyuluhan (bapeluh)/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota.
(Bakorluh)/dinas
kelautan
dan
B. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi Mekanisme pengelolaan dana dekonsentrasi melekat pada tupoksi kelembagaan sesuai dengan tingkatan birokrasi pemerintahan Satker Kementerian dan Lembaga (Satker KL) yakni: 1.
Pusat a. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai Penanggung jawab Program; b. Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan merupakan penanggung jawab Program Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan menunjuk Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab teknis kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) selaku penanggung jawab keuangan.
2.
Provinsi a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan, tentang kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tahun anggaran 2015, gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi kepada kepala sekretariat Bakorluh/ kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus menunjuk pejabat struktural di Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan sebagai P2K; Bendahara Pengeluaran; dan pejabat penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan kepala sekretariat Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan provinsi; b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di kabupaten/kota, gubernur meminta bupati untuk menetapkan
badan ...
- 12 badan pelaksana penyuluhan/dinas kelautan sebagai pelaksana kegiatan di kabupaten/kota. 3.
dan
perikanan
Kabupaten/Kota a. Kepala badan pelaksana penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan sebagai pelaksana kegiatan di kabupaten/kota yang bertindak selaku penanggung jawab kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota; b. Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural) dan penyuluh perikanan sebagai pelaksana langsung kegiatan di lapangan. Tabel 2. Target Dukungan Ketenagaan Penyuluh Melalui Dekonsentrasi T.A 2015 NO
PENYULUH
PROPINSI PNS
SWADAYA
103
250
1
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2
SUMATERA UTARA
49
320
3
SUMATERA BARAT
95
290
4
RIAU
45
160
5
JAMBI
63
300
6
SUMATERA SELATAN
116
300
7
BENGKULU
83
160
8
LAMPUNG
61
272
9
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
31
100
10
KEPULAUAN RIAU
1
150
11
DKI JAKARTA
-
100
12
JAWA BARAT
189
385
13
JAWA TENGAH
290
550
14
D I YOGYAKARTA
50
225
15
JAWA TIMUR
230
530
16
BANTEN
31
150
17
BALI
98
230
18
NUSA TENGGARA BARAT
102
290
19
NUSA TENGGARA TIMUR
93
250
20
KALIMANTAN BARAT
93
225
21 KALIMANTAN ...
- 13 -
NO
PENYULUH
PROPINSI PNS
SWADAYA
21
KALIMANTAN TENGAH
81
150
22
KALIMANTAN SELATAN
140
270
23
KALIMANTAN TIMUR
35
60
24
KALIMANTAN UTARA
59
30
25
SULAWESI UTARA
113
185
26
SULAWESI TENGAH
80
156
27
SULAWESI SELATAN
240
390
28
SULAWESI TENGGARA
107
250
29
GORONTALO
49
200
30
SULAWESI BARAT
27
125
31
MALUKU
106
150
32
MALUKU UTARA
73
200
33
PAPUA BARAT
65
80
34
PAPUA
119
100
3,117
7,583
TOTAL
Tabel 3. Target Jumlah Sasaran Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan (Kelompok Mandiri) Melalui Dekonsentrasi Penyuluhan 2015
NO
PROPINSI
JUMLAH KELOMPOK MANDIRI
1
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
180
2
SUMATERA UTARA
100
3
SUMATERA BARAT
140
4
RIAU
130
5
JAMBI
110
6
SUMATERA SELATAN
140
7
BENGKULU
105
8
LAMPUNG
127
9 KEPULAUAN ...
- 14 -
NO 9
PROPINSI
JUMLAH KELOMPOK MANDIRI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
55
10
KEPULAUAN RIAU
40
11
DKI JAKARTA
40
12
JAWA BARAT
330
13
JAWA TENGAH
312
14
D I YOGYAKARTA
115
15
JAWA TIMUR
282
16
BANTEN
140
17
BALI
180
18
NUSA TENGGARA BARAT
210
19
NUSA TENGGARA TIMUR
135
20
KALIMANTAN BARAT
100
21
KALIMANTAN TENGAH
135
22
KALIMANTAN SELATAN
230
23
KALIMANTAN TIMUR
48
24
KALIMANTAN UTARA
50
25
SULAWESI UTARA
150
26
SULAWESI TENGAH
175
27
SULAWESI SELATAN
350
28
SULAWESI TENGGARA
130
29
GORONTALO
100
30
SULAWESI BARAT
150
31
MALUKU
200
32
MALUKU UTARA
100
33
PAPUA BARAT
100
34
PAPUA
111 TOTAL
5000
BAB III ...
- 15 BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN
Pelaksanaan dekonsentrasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2015, meliputi: A. Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan 1.
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk: a. memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama melalui penilaian kelas kelompok oleh Penyuluh Perikanan PNS. b. meningkatkan kelas kemampuan kelompok (kelas kelompok pemula ditingkatkan menjadi kelas kelompok madya, dan kelas kelompok madya menjadi kelas kelompok utama). c. menyesuaikan kelas kelompok melalui validasi penilaian, khusus bagi kelas kelompok perikanan yang masih merujuk kepada kelas kelompok pertanian (Kelompok Lanjut) maka harus divalidasi melalui penilaian kelas kelompok perikanan.
2.
Sasaran Kelembagaan pelaku utama perikanan sebanyak 5.000 kelompok melalui peningkatan kelas kemampuan kelompok.
3.
Syarat dan Tahapan Pelaksanaan: a. Syarat: 1) Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama a) Pembinaan penyuluhan yang dilakukan terhadap kelompok pelaku utama Kelas Pemula, tetapi setelah dilakukan penilaian mencapai minimal 300 sehingga pada tahun berikutnya dapat meningkat kelasnya mejadi Kelas Madya; b) Pembinaan penyuluhan yang dilakukan terhadap kelompok pelaku utama Kelas Madya, tetapi setelah dilakukan penilaian mencapai minimal 600 sehingga pada tahun berikutnya dapat meningkat kelasnya mejadi Kelas Utama; c) Data kelompok yang telah dilakukan penilaian harus dimasukkan dan diupdate ke dalam aplikasi SIMLUH-KP melalui operator yang telah ditetapkan; d) Jumlah kelompok yang mendapatkan dana penguatan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan adalah sebagaimana tabel 3, dimana masing-masing kelompok mendapatkan dana sebesar Rp 1.500.000,-; dan e) Kelompok tersebut kabupaten/kota. 2) Peningkatan Perikanan
Kelas
didasarkan
Kemampuan
atas
Kelompok
usulan Pelaku
dari Utama
a) Kelompok Pelaku Utama Perikanan yang diberikan dukungan kegiatan yaitu kelompok pelaku utama Kelas
Pemula ...
- 16 Pemula dan Kelas Madya yang akan ditingkatkan kelas kelompoknya. b) Data dan Profil kelompok perikanan ditargetkan pada Tahun 2015 harus dimasukkan ke dalam aplikasi SIMLUH-KP melalui operator yang sudah ditetapkan. b. Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kelompok pelaku utama di daerah dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Swadaya; 2) Identifikasi kebutuhan kelompok pelaku utama perikanan dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Swadaya; 3) Penetapan kelompok pelaku utama di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan atau instansi teknis yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan; 4) SK penetapan kelompok diserahkan ke Pusat Penyuluhan KP melalui Badan Koordinasi Penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan provinsi paling lambat bulan Maret 2015. 5) Dukungan kegiatan penguatan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan berkoordinasi dengan badan/instasi teknis yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota; 6) Pembinaan peningkatan kelas kelompok pelaku utama perikanan dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Swadaya sesuai wilayah kerja di desa/ kecamatan pada kabupaten/kota; 7) Penilaian kelas kelompok pelaku utama perikanan dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS sesuai wilayah kerja di desa/kecamatan pada kabupaten/kota; 8) Badan Koordinasi Penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan provinsi berkoordinasi dengan badan atau instansi teknis yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi dan Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana serta melaksanakan monitoring dan pengawasan; 9) Rincian kegiatan kelompok dalam penggunaan dukungan dana kegiatan meliputi penilaian dan pengukuhan kenaikan kelas kemampuan kelompok dan pembinaan kelompok; 10) Laporan kegiatan penguatan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (piagam pengukuhan kelas kelompok sebagaimana Kepmen KP Nomor: KEP.14/MEN/2012 sebagai lampiran) disampaikan kepada Pusat Penyuluhan KP paling lambat tanggal 15 Desember 2015. 4.
Waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 (satu) tahun (Januari s/d Desember 2015).
Jadwal ...
- 17 Jadwal Kegiatan : No 1 2 3 4 5
6 7
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Identifikasi Kelompok Identifikasi Kebutuhan Kelompok. Penetapan Kelompok (SK KPA) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dan Peningkatan Kelas Kelompok. Monitoring Evaluasi Pelaporan
B. Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Provinsi 1.
Tujuan Mengapresiasi kinerja dan meningkatkan motivasi Penyuluh Perikanan PNS dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
2.
Sasaran, Penyuluh Perikanan PNS yang diusulkan oleh kabupaten/kota sebagai calon Penyuluh Perikanan Teladan tingkat provinsi.
3.
Syarat–Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2012 tentang Penilaian Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
4.
Tahapan Kegiatan a. Persiapan terdiri dari rapat persiapan, penetapan kepanitiaan dan Tim penilai, persuratan, dan lainnya; b. Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi sesuai usulan dari kabupaten/kota; c. Penetapan Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi; d. Hasil penetapan Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi, diusulkan ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk dinilai menjadi Penyuluh Perikanan Teladan Nasional.
5.
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan untuk Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi mulai dari Maret sampai dengan Mei 2015. Berita Acara Penetapan Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi paling lambat diterima Pusat Penyuluhan KP pada bulan Mei 2015 untuk dinilai di Tingkat Nasional.
Jadwal ...
- 18 Jadwal Kegiatan: No 1 2 3 4 5
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan dan Identifikasi Penyuluh Proses Penilaian Penetapan (SK) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Penilaian di Tingkat Nasional/Pusat
C. Penyelenggaraan Penyuluhan KP oleh Penyuluh PNS melalui Optimalisasi BOP BOP terdiri atas perjalanan pembinaan, penyusunan rencana kerja, penyusunan materi dan perlengkapan penunjang. BOP diberikan senilai Rp 320.000,- per orang per bulan penyuluh perikanan PNS untuk wilayah Indonesia Barat, Rp 400.000,- per orang penyuluh perikanan PNS untuk wilayah Indonesia Tengah dan Rp 480.000 per orang penyuluh perikanan PNS untuk wilayah Indonesia Timur. BOP dibayarkan setiap bulan atau triwulan selama 1 tahun. 1.
Tujuan Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan dengan bantuan BOP untuk Penyuluh Perikanan PNS guna mendukung kegiatan: a. Pelaksanaan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan di lapangan (desa, kecamatan) di wilayah kerjanya; b. Penyusunan materi penyuluhan perikanan; dan c. Penyusunan rencana kerja dan pelaporan penyuluh perikanan.
2.
Sasaran Penyuluh Perikanan PNS sebanyak 3,117 orang.
3.
Persyaratan penerima BOP adalah sebagai berikut: a. Penyuluh Perikanan PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 (dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional penyuluh perikanan); b. Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya; dan c. Data dan profil Penyuluh Perikanan PNS penerima BOP harus masuk didalam aplikasi SIMLUH-KP.
4.
Tahapan Pelaksanaan Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian perikanan adalah sebagai berikut:
BOP
bagi
penyuluh
a. Usulan ...
- 19 a. Usulan data penyuluh PNS Penerima BOP dari kabupaten/kota berupa rekap nama penyuluh PNS (SK Fungsional) dan Profil; b. Melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh calon penerima BOP baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebelum pencairan BOP triwulan I tahun 2015, oleh Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan (bentuk verifikasi berupa blanko): c. Berdasarkan hasil verifikasi Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK Penyuluh Perikanan PNS penerima BOP di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan provinsi dan dari BP4K/ Kantor Penyuluhan kabupaten/kota/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; d. SK penyuluh perikanan penerima BOP diserahkan ke Pusat Penyuluhan KP melalui Badan Koordinasi Penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan provinsi paling lambat bulan Maret 2015. e. BOP bagi penyuluh perikanan yang bertugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (termasuk kecamatan dan desa) dialokasikan melalui Satker provinsi; f. Pencairan dana BOP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker Provinsi yang selanjutnya ditransfer langsung oleh KPPN, dan/atau dapat juga oleh bendahara pengeluaran satker provinsi, ke rekening penyuluh penerima BOP atas dasar persetujuan/rekomendasi dari atasan langsung penyuluh; g. Persetujuan/rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah penyuluh yang bersangkutan terlebih dahulu menyerahkan programa penyuluhan/ Rencana Kerja Tahunan Penyuluh pada setiap awal tahun berjalan dan laporan bulanan kegiatan penyuluh perikanan bulan sebelumnya selama satu tahun; h. Bakorluh menyusun rekap laporan bulanan kegiatan penyuluh penerima BOP sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kemudian dikirim ke Pusat Penyuluhan KP atau ke Sekretariat BPSDM KP; i. Kinerja setiap penyuluh perikanan akan dievaluasi berdasarkan indikator keberhasilan penyuluh perikanan oleh Pusat Penyuluhan KP dan Bakorluh; j. BOP dibayarkan kepada Penyuluh Perikanan setiap bulan atau triwulan; k. Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas menjadi struktural, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dilakukan pemberhentian penyaluran BOP; l. BOP tidak dikenakan pemotongan, termasuk pemotongan pajak; dan m. Kekurangan alokasi/anggaran BOP di satker provinsi, dapat dibayarkan langsung oleh Pusat Penyuluhan KP ke rekening Penyuluh PNS yang diusulkan oleh Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan dengan melampirkan SK Fungsional Penyuluh Perikanan, Laporan Bulanan dan Nomor Rekening Penyuluh tersebut.
5. Waktu ...
- 20 5.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yang dibayarkan triwulan atau bulanan yaitu bulan Januari s/d Desember 2015. Jadwal Kegiatan; No 1 2 3 4
5 6
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Verifikasi Penyuluh PNS Calon Penerima BOP. Penetapan Penerima BOP (SK KPA) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Kegiatan Penyuluhan dan Laporan Kegiatan Penyuluhan dari Penyuluh Penerima BOP Monitoring Evaluasi Pelaporan Rekap Laporan dari Bakorluh Ke Pusluh
D. Penguatan Kegiatan PPS 1.
Tujuan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelatihan/bimbingan teknis perikanan.
2.
PPS
melalui
Sasaran PPS sebanyak 7.583 orang yang telah dikukuhkan melalui anggaran Pusat Penyuluhan KP maupun anggaran daerah.
3.
Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan provinsi melakukan verifikasi terhadap PPS yang telah dikukuhkan oleh bapeluh/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; b. bapeluh/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota mengusulkan ke Bakorluh kebutuhan pelatihan perikanan sesuai dengan komoditas unggulan daerah masing-masing; c. Bakorluh mendata kebutuhan pelatihan perikanan dari masingmasing Kab/Kota dan melakukan koordinasi dengan Balai/UPT KKP/P2MKP; d. Bakorluh menetapkan calon, lokasi pelatihan dan tanggal pelaksanaan; dan e. PPS yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhannya wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada dinas atau badan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota, provinsi dan dilanjutkan direkap ditingkat provinsi untuk dilanjutkan dikirim ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan-BPSDM KP.
4. Waktu ...
- 21 4.
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan penguatan kegiatan PPS dilakukan satu atau lebih dalam satu tahun disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadwal Kegiatan: No 1 2 3 4 5 6 7 8
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Identifikasi dan Verifikasi PPS Identifikasi kebutuhan pelatihan perikanan Penetapan (SK KPA) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Peningkatan kapasitas PPS Kegiatan Penyuluhan oleh PPS Monitoring Evaluasi Rekap Pelaporan dari Bakorluh Disampaikan ke Pusluh
E. Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan di Pos Pelayanan Penyuluhan atau di Balai Penyuluhan Kecamatan 1.
Maksud dan Tujuan Maksud pelaksanaan kegiatan Unit Percontohan Penyuluhan Perikanan yaitu mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan produksi perikanan. Tujuan Unit Percontohan Penyuluhan Perikanan, yaitu: a. menerapkan teknologi perikanan yang terekomendasi bagi pelaku utama perikanan. b. mendukung upaya peningkatan produksi perikanan. c. meyakinkan pelaku utama perikanan akan suatu cara yang lebih baik dan menguntungkan dalam usaha perikanan. d. terbukanya kesempatan bagi pelaku utama perikanan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara lebih nyata. e. sebagai media penyuluhan perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja Penyuluh Perikanan. f. mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha perikanan.
2.
Sasaran Sasaran Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan terdiri dari sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama adalah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sasaran antara adalah Penyuluh Perikanan.
3. Tim ...
- 22 3.
Tim Pelaksana Tim pelaksana kegiatan Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan terdiri dari: Pengarah Penanggung Provinsi
: Kepala Sekretariat Bakorluh/lembaga yang menangani penyuluhan di provinsi Jawab
Penanggung Jawab kabupaten/kota Pelaksana
di : Kabid. Yang menangani penyuluhan perikanan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di : Kepala dinas/badan kabupaten/kota
1) Ketua
: Koordinator Penyuluh Perikanan kabupaten/kota 2) Anggota/Demonstrator : Penyuluh Perikanan (PNS, Swadaya/pelaku utama perikanan) kabupaten/kota setempat dengan jumlah minimal 3 orang atau sesuai kebutuhan 4.
Mekanisme pencairan anggaran: a. Pencairan anggaran agar dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaan kegiatan, maka dapat dilakukan antara 3 sampai 4 tahapan pencairan; b. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota mengajukan proposal Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan/lembaga yang menangani penyuluhan di provinsi melalui badan pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan/lembaga yang menangani penyuluhan di kabupaten/ kota; c. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan/lembaga yang menangani penyuluhan di provinsi menetapkan lokasi dan pelaksana Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan/ lembaga yang menangani penyuluhan di provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); d. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan memproses administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; e. Koordinator Penyuluh Perikanan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan wajib melaksanakan kegiatan Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan sesuai dengan proposal yang telah disetujui; f. Koordinator Penyuluh Perikanan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan wajib menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan g. Proses Pengadaan penyediaan bahan percontohan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan disetiap tahapan kegiatan. Serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.
5. Tahapan ...
- 23 5.
Tahapan Pelaksanaan a. Persiapan dan Penetapan Tim Pelaksana (SK KPA); b. Pengiriman SK ke Pusluh; c. Penetapan Materi (Teknologi Inovasi yang akan didiseminasikan melalui percontohan penyuluhan bisnis perikanan); d. Aksi/Pelaksanaan perikanan;
kegiatan
percontohan
penyuluhan
bisnis
e. Monitoring & Evaluasi; dan f. Pelaporan. 6.
Lokasi Lokasi Percontohan Penyuluhan Bisnis Perikanan yang dibiayai dana Dekonsentrasi Tahun 2015, yaitu: a. Provinsi Jawa Tengah; b. Provinsi Jawa Barat; c. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; d. Provinsi Jawa Timur; e. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; f. Provinsi Lampung; g. Provinsi Kalimantan Selatan; h. Provinsi Sulawesi Selatan; i. Provinsi Maluku; dan j. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.
Waktu Waktu Pelaksanaan mulai Januari sampai dengan Desember 2015. Jadwal Kegiatan : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan/Koordinasi Penetapan Materi Inovasi Teknologi. Penetapan Tim Pelaksana (SK KPA) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Verifikasi Materi dan Lokasi Kegiatan Aksi Kegiatan Percontohan dilapangan Monitoring Evaluasi Temu Lapang Pelaporan hasil pelaksanaan percontohan inovasi teknologi.
F. Operasionalisasi ...
- 24 F. Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan KP (SIMLUH-KP) 1.
Tujuan Mendapatkan data dan informasi sistem penyuluhan KP yang akurat dan terkini untuk bahan penyusunan kebijakan penyuluhan KP di pusat dan daerah.
2.
Sasaran Pengelola SIMLUH-KP provinsi/kabupaten/kota.
3.
Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Persiapan meliputi penetapan operator melalui SK penetapan Bakorluh/bapeluh/dinas kelautan dan perikanan provinsi/ kabupaten/kota; b. Koordinasi Penghimpunan Data SIMLUH-KP antara Bakorluh/dinas kelautan dan perikanan provinsi dan bapeluh/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; c. Sosialisasi SIMLUH-KP oleh Pusat Penyuluhan KP dan Bakorluh/ dinas kelautan dan perikanan provinsi; d. Entry data dan informasi sistem penyuluhan kabupaten/kota melalui aplikasi SIMLUH-KP.
KP
provinsi/
e. Petugas entry data yang ditunjuk agar melakukan update data minimal 1(satu) bulan sekali. f. Pelaporan SIMLUH-KP berupa hardcopy disampaikan kepada Pusat Penyuluhan KP setiap semester yang sudah divalidasi dan ditandatangani oleh pimpinan. 4.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun (Januari s/d Desember 2015). Jadwal Kegiatan; No 1 2 3 4 5 6
Tahapan Kegiatan
2015 Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penetapan petugas Entri Data (SK KPA) Pengiriman copy SK Ke Pusluh KP. Koordinasi dan penghimpunan data Entri Data Monitoring Evaluasi Pelaporan
G. Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor 1.
Batasan Administrasi kegiatan dan operasional kantor dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional Satker dekonsentrasi dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi.
2. Tujuan ...
- 25 2.
Tujuan Memfasilitasi operasional pengelolaan anggaran Satker dekonsentrasi di Bakorluh atau dinas kelautan dan perikanan provinsi.
3.
Sasaran Operasional Satker Bakorluh/yang penyuluhan di provinsi.
4.
menangani
dekonsentrasi
Rincian Komponen Rincian komponen meliputi : a. Honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker; b. Pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat dalam berbagai bentuk formulir pelaporan yang disusun oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan c. Perjalanan dalam rangka koordinasi dan perencanaan dari provinsi ke kabupaten/kota dan perjalanan konsultasi dan koordinasi dari provinsi ke pusat.
5.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan1 (satu) tahun (Januari s/d Desember 2015).
H. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : 1.
Rencana Strategis;
2.
Perjanjian Kinerja;
3.
Pengukuran Kinerja;
4.
Pengelolaan Data Kinerja;
5.
Pelaporan Kinerja; dan
6.
Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Rencana Srategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemangku kepentingan haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/strategic planning. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima ...
- 26 penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja : 1.
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2.
menciptakan aparatur;
3.
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
4.
sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
tolak
ukur
kinerja
sebagai
dasar
evaluasi
kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun setelah satker menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang sebenarnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja yang dibuat harus dilengkapi dengan Rencana Aksi setiap bulannya, yang menggambarkan target per bulan dari Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. I. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Tahunan merupakan laporan yang menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian suatu program dan kegiatan dalam satu tahun. Laporan Tahunan berisikan tentang laporan hasil kegiatan selama satu tahun yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. LAKIP merupakan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Misalkan dalam satu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang akan disuluh, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang tersuluh, apakah masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran.
Tujuan ...
- 27 Tujuan penyusunan laporan tahunan dan LAKIP yaitu untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2015 serta pemantauan sejauh mana kinerja penyuluhan baik keberhasilan maupun kegagalan dengan pendekatan secara sistematis dan terstruktur terhadap rencana dan program kerja penyuluhan kelautan dan perikanan. J. Pembuatan Laporan Keuangan 1.
Batasan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, menyatakan bahwa setiap Satker/UAKPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi ADK, LRA, dan neraca UAKPA R1 setiap bulannya. Sehingga perlu memfasilitasi pembuatan laporan bulanan/triwulan/tahunan agar dapat mengetahui perkembangan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan yang didekonsentrasikan.
2.
Tujuan Meningkatkan kelancaran adminstrasi pelaporan keuangan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, mengevaluasi kegiatan-kegiatan dekonsentrasi dan menindaklanjutinya dengan menjadikannya acuan dalam penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi selanjutnya.
3.
Sasaran Satker pelaksana dekonsentrasi menyampaikan laporan tepat waktu.
4.
Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut : a. Kegiatan Evaluasi dan pembinaan terhadap sinkronisasi data antara petugas Bendahara, operator SIMAK BMN, operator SAK pada Satker Dekonsentrasi Provinsi yang dilakukan oleh petugas Sekretariat BPSDM KP. b. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAK-SIMAK BMN) oleh Satker dekonsentrasi ke Kanwil KPPN maupun ke eselon I BPSDMKP. c. Pengelolaan data sistem akuntansi keuangan Satker dekonsentrasi. d. Laporan keuangan dan bulanan kegiatan dekonsentrasi provinsi paling lambat diterima tanggal 5 pada bulan berikutnya dengan alamat : Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, Gedung Mina Bahari III, Lantai 7 Jakarta, Telp/Fax. 021-3513287/3513289. Atau Pusluh KP Fax. 021.3513328. e. Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan akan menginformasikan keragaan penerimaan laporan bulanan/triwulan/tahunan kepada Satker Provinsi.
5. Mekanisme ...
- 28 5.
Mekanisme dan Waktu Pelaporan a. Satker Provinsi wajib membuat dan mengirim laporan-laporan kepada Satker Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan cq. Pusat Penyuluhan KP yang ditembuskan ke Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Laporan Kegiatan Bulanan (Fisik dan Keuangan) kegiatan bulan berjalan di provinsi, dikirimkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; 2) Laporan Kegiatan Triwulanan, dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Triwulanan I dikirimkan paling lambat tanggal 10 April 2015, Triwulanan II 10 Juli 2015, Triwulanan III 10 Oktober 2015, dan Triwulan IV pada tanggal 28 Desember 2015; 3) Laporan Tahunan yang merupakan laporan seluruh kegiatan aktifitas penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan termasuk capaian masalah dan upaya pemecahan masalah, paling lambat minggu ke IV bulan Desember 2015. b. Bila dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan dan triwulan dari provinsi tetap wajib dikirimkan sesuai dengan waktu pelaporan, berikut penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalahnya; c. Guna memperlancar arus pelaporan, selain dikirim melalui pos, hendaknya juga dikirim melalui e-mail Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan alamat:
[email protected] FAX; 021-3513328 atau dengan memanfaatkan forum/pertemuan untuk mewajibkan para pengelola/pelaksana membawa serta laporan realisasi fisik dan keuangan serta kemajuan kegiatan di daerahnya.
6.
Jenis-jenis Laporan Jenis laporan yang harus disampaikan ke BPSDM KP melalui Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari laporan bulanan, triwulanan dan tahunan. Laporan bulanan disajikan dalam Form 1-3 dengan penjelasan sebagai berikut: Form 1
:
Data Umum dan Data Keuangan TA 2015
Form 2
:
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Per Bulan Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2015
Form 3
:
Perkembangan Pelaksanaan dan Kegiatan (Keuangan dan Fisik) Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2015
Sedangkan laporan triwulanan disajikan dalam Form 4-7 dengan penjelasan sebagai berikut:
7.
Form 4 :
Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Form 5
:
Form 6 Form 7
: :
Penyelenggaraan Penyuluhan KP oleh Penyuluh PNS melalui optimalisasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun (Januari s/d Desember2015).
BAB IV ...
- 29 BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian yang dalam pelaksanaannya sangat diperlukan dan berfungsi sebagai kontrol dan tolok ukur setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu cara, sistem dan pola penyajian informasi formal yang obyektif dan teratur dengan dukungan fakta yang tersusun dalam bentuk yang tertata dan terstruktur. Dengan ini diharapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara obyektif sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi secara cepat dan tepat apabila dalam pelaksanannya ditemui permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan. A. Monitoring Monitoring merupakan suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. B. Evaluasi Evaluasi merupakan suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Evaluasi komponen kegiatan dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur komponen kegiatan dan terhadap pelaksanaan komponen kegiatan. Evaluasi dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu. C. Indikator Monitoring dan Evaluasi Indikator kinerja merupakan produk atau layanan yang dihasilkan untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan, atau merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah dicapai dan ditetapkan. Indikator ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 1. dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on going), maupun setelah kegiatan (ex-post); 2. petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi penyuluhan kelautan dan perikanan, indikator bertujuan untuk mengetahui: 1. tingkat kemajuan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tahun 2015, baik yang sedang berjalan maupun telah selesai; 2. permasalahan-permasalahan pemecahan masalah;
yang dihadapi di lapangan dan tindak
3. penyediaan laporan berkala; 4. pencegahan secara dini akan kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada; dan
5. penyediaan ...
- 30 5. penyediaan umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan di masa mendatang. D. Penentuan Indikator Indikator kinerja kegiatan merupakan penentu dalam keberhasilan monitoring dan evaluasi. Penentuan indikator dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pihak yang terkait di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam indikator adalah spesifik, terukur dan jelas, dapat dicapai dan sensitif, relevan dan mudah, serta mengandung batas waktu. Indikator Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan 2015 ini lebih difokuskan pada INPUT, PROSES, OUTPUT, dan OUTCOMES (Tabel 4). Indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Input/indikator proses : Indikator yang mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan renstra yang ditetapkan. Contoh : jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang dibutuhkan, peralatan yang digunakan, dan bahan yang digunakan. 2. Indikator Kinerja Output : dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan. Apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana atau tidak. 3. Indikator Kinerja Outcome : Indikator tentang tingkat pencapaian hasil kegiatan lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Indikator outcome lebih utama dari sekedar output, dimana kualitas kegiatan mulai diukur.
Tabel 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan KP No
1.
Komponen Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Indikator Output Terselenggaranya fasilitasi pengembangan kelembagaan dan peningkatan kelas kemampuan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
Berkas Pembuktian Output a. SK KPA tentang Penguatan dan Pembinaan dan Sertifikat Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
Indikator Outcome Meningkatnya fungsi kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit
Berkas Pembuktian Outcome Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
b. Penetapan ...
- 31 -
No
Komponen Kegiatan
2.
Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan Tingkat Provinsi
3.
Penyelengga raan Penyuluhan KP oleh Penyuluh PNS dengan optimalisasi BOP a. Pengelola an BOP
Berkas Pembuktian Output b. Penetapan kelompok pelaku utama perikanan c. Panduan Kegiatan d. Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan Terselenggarakan Berita acara : nya proses a. Penetapan Penilaian penyuluh Penyuluh teladan oleh Perikanan PNS tim penilai Teladan provinsi b. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan Indikator Output
Terbayarnya BOP bagi Penyuluh Perikanan PNS secara tepat jumlah, waktu, wilayah dan sasaran
a. SK KPA
tentang Penetapan Penyuluh Perikanan PNS Penerima BOP sesuai dengan usulan dari bapeluh/ dinas kab/kota b. Panduan Pengelolaan BOP c. Lembaran pengajuan pembayaran BOP
Indikator Outcome
Berkas Pembuktian Outcome
pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang
Memberikan motivasi kepada penyuluh perikanan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggara an penyuluhan perikanan
SK Gubernur/ Bakorluh/ Dinas kelautan dan perikanan Provinsi tentang penyuluh perikanan teladan tingkat provinsi
Terpenuhinya kebutuhan operasional penyuluhan
a. Tanda
Penerima an BOP b. Laporan Hasil Monev
d. Slip ...
- 32 -
No
Komponen Kegiatan
Indikator Output
b. Pemanfaat
Terlaksananya tugas/ operasional penyuluhan
4.
Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya
Terselenggaranya penyelenggaraan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya
5.
Penyusunan Database Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Tersusunnya database sistem penyuluhan KP akurat dan terkini di prov. dan kab./kota
an BOP
Berkas Pembuktian Output d. Slip Bukti pengiriman/ bukti transfer e. Laporan Tri Wulan Penyuluh Perikanan PNS penerima BOP f. Laporan Hasil Monev a. RKPP b. Wilayah dan Kelompok Binaan Penyuluh Penerima BOP c. Laporan Tri Wulan Penyuluh Perikanan PNS penerima BOP d. Laporan Hasil Monev a. SK pengukuhan penyuluh perikanan b. Laporan kegiatan c. Pertanggung jawaban keuangan
a. SK Petugas
penyusunan database sistem penyuluhan KP b. SK kegiatan penyusunan database sistem penyuluhan KP c. Data dan informasi sistem penyuluhan
Indikator Outcome
Berkas Pembuktian Outcome
Terbinanya kelompok sasaran
a. Jumlah
Meningkatnya dukungan penyelenggara an penyuluhan kelautan dan perikanan di lapangan oleh penyuluh swadaya Tersedianya data dan informasi sistem penyuluhan KP yang akurat dan terkini
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kelompok binaan b. Frekuensi pertemu an/kunju ngan c. Materi penyuluh an yang disampai kan d. Laporan Hasil Monev
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
d. Laporan ...
- 33 -
No
Komponen Kegiatan
Indikator Output
6.
Penyusunan Renstra dan Penetapan Kinerja
Tersusunnya Renstra dan Penetapan Kinerja
7.
Penyusunan Laptah dan LAKIP
8.
Pembuatan Laporan Keuangan dan Kegiatan
Tersusunnya Laporan Tahunan dan LAKIP Tersusunnya laporan yang akurat dan tepat waktu
9.
Administrasi Kegiatan dan pelayanan perkantoran
Terselenggaranya dukungan adminstrasi kegiatan dan pelayanan perkantoran
Berkas Pembuktian Output d. Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan e. Laporan Hasil Monitoring Dokumen Renstra serta Penetapan Kinerja yang sudah di tanda tangan oleh KPA Dokumen Laptah dan LAKIP Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan
Indikator Outcome
Berkas Pembuktian Outcome
Tercapainya target indikator kinerja
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Tersedianya bahan kebijakan
Laporan hasil evaluasi
Laporan optimal dipergunakan untuk perumusan kebijakan Kelancaraan dukungan operasional Satker dekonsentrasi
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
E. Metode Monitoring dan Evaluasi Pendekatan/metode yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan berdasarkan pada pelaksana monitoring dan evaluasi: 1. Selfreporting. Satker dekonsentrasi memberikan laporan secara tetap mengenai kegiatan yang telah dilakukan, output yang dihasilkan ataupun data lain yang diperlukan. 2. Pengauditan. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi jenis ini satu pihak tertentu, yaitu auditor ditunjuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Auditor akan menetapkan standar untuk monitoring dan evaluasi dan mereka akan berkeliling di bagian-bagian yang dimonitor dan dievaluasi dengan membawa daftar acuan (checklist) yang terdiri dari seperangkat kriteria dan indikator. 3. Penilaian partisipatif. memberikan penekanan pada partisipasi semua pihak dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dan juga memerlukan fasilitator. Fasilitator akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menetapkan patokan-patokan apa saja yang ditetapkan untuk mencapi tujuan kegiatan. Pada waktu evaluasi secara regular ataupun pada waktu-waktu yang sudah disepakati, fasilitator akan
melakukan ...
- 34 melakukan pertemuan dengan para-pihak untuk mengevaluasi kinerja dari setiap pihak serta acuanyang telah ditetapkan secara bersama di awal kegiatan. F. Mekanisme Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan/atau Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melakukan supervisi secara berjenjang terhadap kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penerima dukungan dana dekonsentrasi sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan supervisi dan tersebut Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di bawahnya. Sedangkan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; 2. Setiap ada perubahan anggaran atau revisi anggaran baik revisi KPA atau revisi DIPA harus sepengetahuan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan/atau Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 3. Kepala Sekretariat Bakorluh/Lembaga yang menangani penyuluhan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Dana Dekonsentrasi di provinsi, dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di bawahnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
BAB V ...
- 35 BAB V PENUTUP Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 disusun untuk dapat digunakan sebagai petunjuk/acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SUSENO
