ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

PERJANJIAN

KERJA SAMA

ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA Nomor 02/KP3K/KKP/PKSIVI/2013 Nomor 1178/H1.SPs/HM/2013 TENTANG PENGELOLAAN PULAU ALOR KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas (07-06-2013), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama Jabatan

SUDIRMAN SAAD Direktur Jenderal Kelautan,

Alamat

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Pesisir, dan Pulau-Pulau

Kecil,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2.

Nama Jabatan Alamat dalam

HARTONO Direktur Sekolah Pascasarjana Jalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta hal ini bertindak

untuk dan atas nama Sekolah

Gadjah Mada, berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Jalan

Teknika

Pascasarjana

Utara,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Pogung,

selanjutnya

Universitas Yogyakarta,

disebut PARA

Dengan berdasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perikanan

yang

melaksanakan

berwenang

unit kerja dan

sebagai berikut:

di lingkungan

bertanggung

jawab

Kementerian Kelautan dan dalam

merumuskan

serta

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-

pulau kecil; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi); c. bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Gadjah Mada Nomor 13/MEN-KP/KB/IX/2011 dan 6022/P/HT/2011 tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Aspek-aspek

dan Penerapan

llmu Pengetahuan

dan Teknologi,

serta Pengembangan

Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;

d. bahwa dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di Pulau Alor, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada butir c, diperlukan kerja sama di antara PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

syarat

dan ketentuan

Pasal 1 Tujuan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan melalui pengelolaan perairan sekitarnya di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

pembangunan Pulau Alor dan

Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. identifikasi, sumberdaya,

pemuktakhiran, pemanfaatan dan pengembangan data lingkungan, kependudukan dan infrastruktur pulau kecil terluar;

potensi

b. penataan ruang pulau kecil dan terluar; c. pemanfaatan hasil penginderaan pengelolaan pulau kecil terluar;

jauh

dan

sistem

d. pemberdayaan

masyarakat dan penguatan kelembagaan

e. pengembangan

usaha dan mata pencaharian alternatif;

f.

informasi

geografi

lokal;

peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi kawasan serta jenis ikan; dan

g. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

untuk

Pasal 3 Tugas Para Pihak (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas: a. menyiapkan pedoman bimbingan teknis; b. menyediakan

data dan informasi

pengelolaan

pulau kecil terluar dan perairan di

sekitarnya; c. memfasilitasi

penyediaan

infrastruktur

dasar

dan

pengembangan

pulau

kecil

terluar; d. memfasilitasi

rehabilitasi ekosistem, konservasi kawasan dan jenis ikan;

e. memfasilitasi

penyusunan

rencana tata ruang pulau kecil terluar dan perairan di

sekitarnya; f.

memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis, koordinasi, workshop, dan konsultasi publik; dan

pelatihan,

sosialisasi,

temu

g. menyiapkan narasumber. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas: a. menyiapkan materi bimbingan teknis; b. melakukan analisis data dan informasi pengelolaan

pulau kecil terluar dan perairan

di sekitarnya; c. melakukan koordinasi penyelenggaraan bimbingan temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik; d. menyiapkan narasumber,

teknis,

pelatihan,

sosialisasi,

tenaga teknis, dan tenaga pendamping;

e. melakukan kajian lingkungan, identifikasi potensi, pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya;

dan keanekaragaman

hayati

f.

menyiapkan dan menganalisis data spasial pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya; dan g. menyiapkan rekomendasi kepada PIHAK KESATU mengenai rancangan kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya. Pasal 4 Pelaksanaan

(1) Perjanjian

Kerja Sama ini dilaksanakan

berdasarkan

Rencana Kerja Tahunan yang

disusun oleh PARA PIHAK. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dan kemudian ditetapkan oleh PIHAK KESATU. (3) Rencana Kerja Tahun 2013 sebagaimana dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

dimaksud

ayat (1) pasal ini tercantum

Pasal 5 Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan

rencana

kegiatan

yang

disepakati

oleh PARA

PIHAK

dan ketentuan

yang

berlaku. Pasal 6 Masa Berlaku (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan sebelum PIHAK

untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada

PIHAK lainnya, selambat-lambatnya Kerja Sama ini.

3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya

Perjanjian

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Monitoring,

Pasal 7 Evaluasi, dan Pelaporan

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan (enam) bulan oleh Kelompok Kerja.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan

setiap 6

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya oleh PARA PIHAK. (3) Kelompok Kerja menyampaikan terluar kepada PARA PIHAK.

laporan pelaksanaan

pengelolaan

pulau kecil dan

Pasal 8 Hak Kekayaan Intelektual (1)

Data/informasi/publikasi dimanfaatkan

yang

dihasilkan

dari

Perjanjian

Kerja

Sama

ini dapat

oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial.

(2)

Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial setelah mendapat persetujuan PARA PIHAK.

(3)

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama PARA PI HAK.

(4)

Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual. Pasal 9 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut force majeure adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Force majeure tersebut meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam dan bencana karena manusia serta Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.

untuk

(4) PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya peristiwa force majeure. (5) PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir. (6) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan

kegiatan berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 10 Penyelesaian

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Kerja Sama ini,

Pasal 11 Pemberitahuan Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU: Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik lndonesia, Gedung Mina Bahari III Lt. 10, Jalan. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110. Telepon : (021) 352 2058 Faks. : (021) 352 2058 : [email protected] Surat Elektronik PIHAK KEDUA: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada JI. Teknika Utara, Kampus UGM, Pogung, Yogyakarta 55281. Telepon : (0274) 520318 Faks. : (0274) 564239 Surat Elektronik : [email protected]

Pasal 12 Perubahan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani

pada hari, tanggal, bulan dan tahun

sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani

PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

.---

PIHAK KESATU

LAMPIRAN:

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL DAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 02/KP3K/KKP/PKSNI/2013 NOMOR: 1178/H1.SPs/HM/2013

RENCANA KERJA TAHUN 2013 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN ALOR

NO.

RUANG LINGKUP

1

Identifikasi, pemuktakhiran, pemanfaatan dan pengembangan data potensi sumberdaya, lingkungan, kependudukan dan infrastruktur pulau kecil terluar

Identifikasi dan pemutakhiran data potensi sumberdaya dan lingkungan

UGM, Ditjen KP3K, Pemda

Identifikasi dan pemutakhiran data kependudukan


Penataan ruang pulau kecil terluar

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang meliputi:


2

PROGRAM KERJA

a. b. d. c.

Rencana Rencana Rencana Rencana

INSTANSI

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3

Pemanfaatan hasil penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk pengelolaan pulau kecil terluar

4

Pemberdayaan masyarakat dan Investasi pada human capital, penekanan pada bidang pendidikan dan penguatan kelembagaan lokal kesehatan

Menyusun geodatabase Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terutama toponimi

KETERANGAN Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, ([email protected]),

M.Eng

Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi,

M.Eng

([email protected]) Dr. Rini Rachmawati, MT


Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS (hartonogeografi @geo.ugm.ac.id); Taufik Hery Purwanto, S.Si, M.Si ([email protected])

LPTP, UGM, Ditjen KP3K, Pemda

Prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU, (m ias ke [email protected])

Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal UGM, Ditjen KP3K, Pemda Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi dengan penekanan "human security dan social security"


Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat UGM, Ditjen KP3K, Pemda

Dr. M. 8aiquni, MA ([email protected])

RENCANA KERJA TAHUN 2014 PENGELOLAAN

NO. 1.

2

RUANG LINGKUP

PULAU-PULAU

KECIL TERLUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN

PROGRAM KERJA

Identifikasi, pemuktakhiran, Identifikasi dan pemutakhiran data infrastruktur pemanfaatan dan pengembangan data potensi Analisa data potensi sumberdaya dan lingkungan kependudukan dan sumberdaya, lingkungan, kependudukan dan infrastruktur infrastruktur pulau kecil terluar pulau kecil terluar Penataan ruang pulau kecil terluar

Penyusunan dan Penetapan PERDA tentang Rencana Pengelolaan WP3K

ALOR

INSTANSI UGM, Ditjen KP3K, Pemda

KETERANGAN Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Eng ([email protected])



Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Eng ([email protected]), Dr. Rini Rachmawati, MT


Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS ([email protected]) Taufik Hery Purwanto. S.Si, M.Si ([email protected])


Prof.Dr. Yeremias T. Keban, SU, ([email protected])

Pembangunan Infrastruktur sebagai implementasi Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3


4

Pemberdayaan masyarakat dan Menumbuhkan produktifitas dan mengurangi sifat konsumtif penguatan kelembagaan lokal

5

Pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif

Membangun Infrastruktur Data Spasial (IDS) Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Membangun jejaring dan memperluas kemitraan


Mengembangkan kapasitas kelembagaan pendidikan (sekolah dasar, menengah dan kejuruan) dalam meningkatkan kualitas anak didik.


Meningkatan kapasitas kelembagaan kesehatan (rumah sakit, klinik dan puskesmas) untuk menaikan tingkat kesehatan masyarakat


Membangun sistem insentif administrasi, dan pendanaan formal dan informal


Membentuk dan mengembangkan pola keterpaduan bisnis perikanan dan pertanian dalam arti luas


Dr. M. Baiquni, MA ([email protected])

Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA, Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D ([email protected]) Dr. drh. Dhirgo Adji, MP. ([email protected])

NO. 6

RUANG LINGKUP Peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi kawasan serta jenis ikan

PROGRAM KERJA Memperkuat kearifan lokal dalam mengelola (terutama rehabilitasi, konservasi dan pengembangan) potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT.


Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT.


Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal

UGM, Ditjen KP3K, Pemda, PU & Dinas Ciptakarya UGM, Ditjen KP3K, Pemda

Meningkatkan peranserta masyarakat dengan mengelola dan menata lingkungan secara terencana, terpadu, adil dan berkelanjutan. 7

Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

INSTANSI

Simulasi tanggap darurat bencana rutin

UGM, Ditjen KP3K, Pemda, BNPB

Pendidikan kebencanaan dan perubahan iklim bagi anak usia sekolah


Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi, UGM, Ditjen KP3K, akses data dan informasi bencana, lumbung desa, green barrier, penahan Pemda, BNPB tsunami)

KETERANGAN Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Si ([email protected]) Andri Kurniawan, SSi, M.Si. ([email protected])

Dr. Ir. Dina Ruslanjari ([email protected]) MAFathoni, s.si (mafathoni@yahoo. co. id) Anggit Priadmodjo, S.Si ([email protected])

RENCANA KERJA TAHUN 2015 PENGELOLAAN PULAU-PULAU

KECIL TER LUAR DI PULAU ALOR KABUPATEN

PROGRAM KERJA

ALOR

INSTANSI

KETERANGAN

NO.

RUANG LINGKUP

1.

Identifikasi, pemuktakhiran, pemanfaatan dan pengembangan data potensi sumberdaya, lingkungan, kependudukan dan infrastruktur pulau kecil terluar

Penyusunan dan analisis profil potensi sumberdaya pulau kecil terluar


Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Eng ([email protected]),

2

Penataan ruang pulau kecil terluar

Pembangunan Infrastruktur sebagai implementasi Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


Dr. Eng. Ir. Achmad Sarwadi, M.Eng ([email protected]), Dr. Rini Rachmawati, MT

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di WP3K 3



Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS ([email protected]) Taufik Hery Purwanto, S.Si, M.Si ([email protected])

4

Pemberdayaan masyarakat dan Meningkatkan kapasitas SKPD di Kabupaten dan kecamatan dalam penguatan kelembagaan lokal perencanaan, implementasi dan monitoring program pembangunan.


Prof.Dr. Yeremias T. Keban, SU, ([email protected])

5

Pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif

Memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam penataan pembangunan di tingkat desa.


Meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalan tugas pengawasan, anggaran dan legislasi bagi program pembangunan.


Dr. M. Baiquni, MA ([email protected])

Pemanfaatan "indigenous fishery and agricultural products and its waste products'" untuk komersialisasi produk dalam bentuk barang dan jasa,


Continuing Education Program-Membentuk dan mendirikan Program Pendidikan Kejuruan Tepat Guna (D4) (Menciri tropis sesuai dengan demografi wilayah)


Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA, Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D ([email protected]) Dr. drh. Dhirgo Adji, MP. ([email protected])

NO. 5

6

7

RUANG LINGKUP Pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif

Peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi kawasan serta jenis ikan


PROGRAM KERJA

INSTANSI

Membangun kemitraan dengan pelaku usaha


Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal dan pasar, serta informasi pembangunan


Meningkatkan ketrampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengolahan bisnis skala kecil (menengah dan besar) dan penguasaan teknologi (tepat guna)


Identifikasi, inventarisasi, dan analisis potensi keanekaragaman hayati ekosistem Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan perairan di sekitarnya.


Pemetaan potensi kerusakan dan atau pencemaran keanekaragaman hayati serta ekosistem PPKT dan perairan sekitarnya.


Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kerusakan dan pencemaran keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT dan perairan

UGM, Ditjen KP3K, Pemda, PU & Dinas

Mendisain model pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan, rehabilitas dan konservasi serta pengembangan) potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem PPKT dan prairan sekitarnya dengan teknologi tepatguna yang ramah lingkungan.


Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana alam dan perubahan iklim di pulau-pulau kecil

terhadap UGM, Ditjen KP3K, Pemda, BNPB

Pembentukan dan pendampingan kelembagaan masyarakat siaga bencana, UGM, Ditjen KP3K, menyususn rencana aksi desa dalam penanggulangan bencana. Pemda, BNPB Simulasi tanggap darurat bencana rutin


KETERANGAN Prof. Dr. Ali Agus, DAA, DEA, Prof. drh. R. Wasito, M.Sc, Ph.D (was [email protected]) Dr. drh. Dhirgo Adji, MP. ([email protected])

Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Si ([email protected]) Andri Kurniawan, S.Si., M.Si. ([email protected])

Dr. Ir. Dina Ruslanjari ([email protected]) MAFathoni, S.Si. ([email protected]) Anggit Priadmodjo, S.Si ([email protected])

NO. 6

7

RUANG LINGKUP Peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi kawasan serta jenis ikan


PROGRAM KERJA

INSTANSI

Melakukan rehabilitasi serta mengendalikan pencemaran vegetasi pantai dan keanekaragaman hayati PPKT.


Melakukan pendampingan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran lingkungan, penyaluran permodalan, pengembangan usaha produktif, serta implementasi teknologi tepat guna.


Menyiapkan materi pendampingan dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya PPKT.

UGM, Ditjen KP3K, Pemda, PU & Dinas Ciptakarya

Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi, UGM, Ditjen KP3K, akses data dan informasi bencana, lumbung desa, green barrier, penahan Pemda, BNPB tsunami) Memperkuat Kearifan lokal dalam antisipasi bencana UGM, Ditjen KP3K, Pemda, BNPB Simulasi tanggap darurat bencana rutin

KETERANGAN Dr. Ir. Latif Sahubawa, M.Si ([email protected]) Andri Kurniawan, SSi, M.Si. ([email protected])

Dr. Ir. Dina Ruslanjari ([email protected]) MAFathoni, S.Si ([email protected]) Anggit Priadmodjo, S.Si ([email protected])


PIHAK KEDUA

lIU_· ..,....-, IRMAN SAAD

ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

Recommend Documents