ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PERTANIAN

BOGOR

Nomor: PKS.02/KP3K1112012 Nomor: 01113/KsP/2012 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU SUBI KECIL KABUPATEN KEPULAUAN NATUNA DAN PULAU NUSA KAMBANGAN KABUPATEN CILACAP

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua belas, (26-01-2012), bertempat di Bogor, yang bertanda-tangan dibawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat

SUDIRMAN

SAAD

Oirektur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Keeil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Oirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan

di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk

selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. Nama Jabatan Alamat

HERRY SUHARDIYANTO

Rektor Institut Pertanian Bogor Kampus Oarmaga Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Kampus Oarmaga Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; seeara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulaupulau kecil; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri bertanggung jawab dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

yang berwenang dan pengembangan, serta

c. bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 16/MKP-KP/KB/XII/2011 dan 44/13/KsM/2011 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. bahwa dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Subi Kecil Kabupaten Kepulauan Natuna dan Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap, dan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada butir c, diperlukan kerja sama di antara PARA PIHAK. Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Maksud Perjanjian Kerja Sam a ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang linqkup Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan melalui pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Subi Kecil Kabupaten Kepulauan Natuna dan Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap.

Pasal2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil terluar; b. pengumpulan dan pemutakhiran ekonomi, dan kependudukan;

data potensi

sumber

daya,

lingkungan,

c. identifikasi, evaluasi, pengembangan, dan pemanfaatan infrastruktur;

sosial-

d. rehabilitasi ekosistem dan konservasi kawasan serta jenis ikan; e. pemasangan sarana pemantauan lingkungan, cuaca, dan iklim di pulau-pulau kecil terluar; f.

monitoring, dan evaluasi lingkungan, cuaca, dan iklim di pulau-pulau kecil terluar;

g. pengembangan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pulau-pulau kecil terluar; h. penataan ruang pulau-pulau kecil terluar; i.

pengembangan pusat data dan informasi pulau-pulau kecil terluar; dan

J.

pengembangan Mitra Bahari.

Pasal3 Kewajiban dan Hak Para Pihak (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: a. menyediakan data dan informasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya; b. memfasilitasi tangguh;

penyediaan

infrastruktur

dasar dan pengembangan

desa pesisir

c. memfasilitasi rehabilitasi ekosistem dan konservasi kawasan serta jenis ikan; d. memfasilitasi akses permodalan, pengembangan usaha dan investasi, penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangan kelembagaan masyarakat; e. memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan zonasi pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya; f.

memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pusat data dan informasi pulaupulau kecil terluar;

g. menyiapkan pedoman bimbingan teknis; h. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis, koordinasi, workshop, dan konsultasi publik; dan i.

pelatihan,

sosialisasi,

temu

menyiapkan narasumber.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: a. melakukan pengumpulan, anal isis, dan pengolahan data dan informasi pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya; b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi kebutuhan pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya;

infrastruktur

di

c. menyiapkan permodelan pengembangan desa pesisir tangguh; d. melaksanakan kajian lingkungan, identifikasi potensi, keanekaragaman hayati, dan pemetaan kerusakan ekosistem pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya;

e. melaksanakan pendampingan penyaluran implementasi teknologi tepat guna; f.

menyiapkan permodelan pulau-pulau keeil terluar;

pengembangan

permodalan, ekonomi dan

pengembangan kelembagaan

usaha, ekonomi

g. menyiapkan dan menganalisis data spasial pulau-pulau keeil terluar dan perairan di sekitarnya; h. menyiapkan materi bimbingan teknis; i.

melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik;

J.

menyiapkan narasumber, tenaga teknis, dan tenaga pendamping; dan

k. menyiapkan rekomendasi kepada PIHAK KESATU mengenai raneangan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya. (3) PIHAK KESATU memiliki hak: a. memperoleh data dan informasi hasil kajian lingkungan, potensi, keanekaragaman hayati, infrastruktur, spasial, dan evaluasi pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya dari PIHAK KEDUA; b. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA; e. menempatkan tenaga pendamping dari PIHAK KEDUA; d. memperoleh model pengembangan desa pesisir tangguh, pengembangan ekonomi, dan kelembagaan ekonomi pulau-pulau keeil terluar dari PIHAK KEDUA; e. memperoleh materi bimbingan teknis dari PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA memiliki hak: a. memperoleh data dan informasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya dari PIHAK KESATU; b. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU; dan e. memperoleh dukungan transportasi dan akomodasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini. (5) Rineian kewajiban dan hak PARA PIHAK diatur dalam masing-masing kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sam a ini. Pasal4 Pelaksanaan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan disusun oleh PARA PIHAK.

berdasarkan Reneana Kerja Tahunan yang

(2) Untuk kelanearan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibentuk Satuan Tugas yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

(3) Rencana Kerja Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal5 Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari PARA PIHAK dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pasal6 Masa Berlaku (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sam a ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sam a ini.

Pasal7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan oleh Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Subi Kecil Kabupaten Kepulauan Natuna dan Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap kepada PARA PIHAK. (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana PARA PIHAK menyusun Rencana Kerja Tahunan.

dimaksud pada ayat (1),

Pasal8 Hak Kekayaan Intelektual (1) Data/informasilpublikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial.

Sama

ini dapat

(2) Data/informasilpublikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama In! yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial harus mendapat persetujuan PARA PIHAK. (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK. (4) Penggunaan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual. Pasal9 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sam a ini. (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. (4) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure. (5) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir. (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini. (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sam a ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal11 Pemberitahuan Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU: Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung Mina Bahari III Lt. 11, Jalan. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110. Telepon : (021) 351 9070 ext. 6201 Faks. : (021) 352 0357 dan 352 2560 Surat Elektronik : [email protected] PIHAK KEDUA: Sekretariat Rektorat Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680. Telepon : (0251) 8622634 Faks. : (0251) 8622708 Surat Elektronik

: [email protected]

Pasal 12 Perubahan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sam a ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

SUHARDIYANTO

PIHAK KESATU

Lampiran:

Perjanjian

Kerjasama antara Direktorat

Pesisir, dan Pulau-pulau Nomor:

Jenderal Kelautan,

Kecil dan Institut

PKS.02/KP3K/I/2012

Pertanian

Bogor,

dan Nomor : Ol/13/KsP/2012

RENCANA KERJA TAHUN 2012 PENGElOLAAN PULAU-PULAU KECll TERlUAR 01 PUlAU SUBI KECll DAN PULAU NUSA KAMBANGAN

NO.

1.

RUANG LlNGKUP Pemberdayaan

PROGRAM AKSI/KEGIATAN

INSTANSI

Sosialisasi Program dan Konsultasi Publik

KETERANGAN

Ditjen Lingkup KKP, IPB, Pemda

Masyarakat Penyadaran Bimbingan

Hukum, Penguatan Nilai-Nilai

Kebangsaan dan Nasionalisme

Teknis dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Peningkatan

kapasitas masyarakat

dalam pengelolaan

IPB, Ditjen KP3K dan Pemda Ditjen Lingkup KKP, IPB, Pemda

sumber daya pesisir

dan PPK Peningkatan Bimbingan

2.

Pengumpulan

dan

pemutakhiran

data

Kualitas Hidup Masyarakat Teknis Peningkatan

PPK

Kemkes, Ditjen KP3K, IPB

Kesehatan Masyarakat

IPB, Ditjen KP3K

Implementasi

Teknologi

Tepat Guna dan Bioteknologi

Pengumpulan

dan pemutakhiran

data potensi sumber daya dan lingkungan

IPB, Ditjen KP3K, Pemda

Pengumpulan

dan pemutakhiran

data sosial, ekonomi,


Pemda, Ditjen Lingkup KKP, IPB

dan informasi

Analisis data dan informasi ekonomi,

dan kependudukan

potensi sumber daya, lingkungan,

sosial,


dan kependudukan

Penyusunan

dan analisa profil sumber daya alam dan lingkungan

Pulau-

IPB, Ditjen KP3K, Pemda I

pulau Kecil

i !

3.

Infrastruktur

Identifikasi

dan evaluasi infrastruktur

Kajian pengembangan

infrastruktur

Pengadaan dan pembangunan ,

ikan, budidaya

PPK, PPK

sarana dan prasarana usaha penangkapan

ikan, dan pengolahan

hasil perikanan

IPB, Ditjen KP3K, Pemda IPB, Ditjen KP3K, Pemda

I

i

Pemda, Kem PDT, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen P2HP, Ditjen KP3K, Instansi dan K/L I

NO.

RUANG lINGKUP

PROGRAM AKSI/KEGIATAN

,

Pembangunan infrastruktur dasar PPK

,

"

-

INSTANSI

BNPP, Ditjen lingkup KKP,Pemda, Kem PDT, PU, Kemkes dan Instansi dan K/t

Bantuan Sarana Mata Pencaharian Alternatif

BNPP, Ditjen lingkup KKP,Pemda, Kem PDT, PU, Kemkes, Instansi dan K/L terkait,

Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan

Kemkes, Pemda Ditjen lingkup KKP, Instansi dan K/L terkait,

4.

Rehabilitasi ekosistem,

Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pulau-pulau Kecil

Ditjen KP3K, IPB, Pemda

Fasilitasi Konservasi Kawasan dan Jenis


Identifikasi Keanekaragaman Hayati (Jenis dan Genetik)


Pencadangan/Penetapan Calon Kawasan Konservasi


Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam


Pemantauan dan

Mobilisasi dan pemasangan sarana pemantauan lingkungan, cuaca, dan


evaluasi lingkungan,

iklim

IPB

konservasi kawasan dan jenis ikan;

S.

cuaca, dan iklim Monitoring sarana pemantauan lingkungan, cuaca, dan iklim evaluasi


lingkungan, cuaca, dan iklim

6.

Pengernbangan

Pengolahan dan evaluasi data lingkungan, cuaca, dan iklim


Pengawasan dan monitoring sumberdaya kelautan dan perikanan


Penguatan Kelembagaan Masyarakat PPK

Pemda, Ditjen KP3K, IPB

Pengembangan usaha dan Akses Permodalan

Ditjen KP3K, IPB, P2HP, Budidaya, Dinas KP

Pengembangan Minawisata Pulau-pulau Kecil

Ditjen KP3K, IPB

ekonomi dan mata pencaharian masyarakat

KETERANGAN

NO.

!I

RUANG lINGKUP

.! t,

,

"'

,

P~OGRAM AKSI/KEGIATAN

,

e

I " __ Fasilitasi Penataan Ruang Pulau Subi Keeil dan Nusakambangan

Penataan Ruang penataan ruang pulau-

---INSTANSI

•

KETERANGAN

I 1

Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Serbasis Sumberdaya Lokal

1.

~J5

----

IPS, Ditjen KP3K, Pemda Ditjen KP3K, IPS, Pemda

Penvusunan Reneana Zonasi Subi Keeil dan Nusakambangan

Ditjen KP3K, IPS, Pemda

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Terpadu Pulau-puiau Keeil


"--- I-

Penyusunan Dokumen Reneana Pengelolaan Tel padu Pulau Subi Keeil dan Ditjen KP3K, IPS, Pemda NI.sakarnbangan

--

-"-- -"

--'1.

Pengembangan pusat

Workshop Pengelolaan Terpadu Pulau -pulau Keeil Terluar

Ditjen KP3K, IPS, Pernda

-----

I--

f------

data dan informasi pulau-pulau keeil ,

terluar

I

-

Penyusunan Reneana Pembangunan Pusat Data dan Informasi PPKT


Temu Koordinasi Multi Pihak untuk Pengembangan Pulau Subi Keeil dan

Ditjen KP:K, IPS~Pemda

-----:3.

-

Mitra Bahari

-

--

-

Nusakambangan

"------=r===-=

---

Penguatan kelernbagaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat

Ditjen KP3K, IPS Pemda

Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat

Ditjen KP3K, I?S, Pemda

Pengembangan Penelitian Kelautan dan Perikanan


Penempatan Sarjana Pendamping Desa

IPS, Ditjen KP3K Diknasbud, Pemda

ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

Recommend Documents