PERJANJIAN
KERJA SAM A
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor: PKS.01/KP3K11/2012 Nomor: 270/UN4/PM.05/2012 TENTANG PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU SEBATIK
Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua belas, (09-012012), bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat
SUDIRMAN SAAD Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.
berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 37/K Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. Nama Jabatan Alamat
IDRUS A. PATURUSI Rektor Universitas Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan Km.1 0 Makassar, Sulawesi Selatan 90245.
berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 201M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan 90245, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulaupulau kecil; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi); c. bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Naskah Kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : MOU 02/MEN-KP/KBIIII/2010 dan 2977/H4/LN.05/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pemberdayaan pada Masyarakat dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian; d. bahwa dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Sebatik dan sebagai pelaksanaan dari Naskah Kerjasama sebagaimana tersebut pada butir c, diperlukan kerja sama di antara PARA PIHAK. Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini: Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Maksud Perjanjian Kerja Sam a ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan melalui pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Sebatik.
Pasal2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pemberdayaan masyarakat; b. pengembangan kualitas lingkungan dan konservasi; c. penataan ruang; d. pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu; e. pengembangan Mitra 8ahari; dan f.
pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Pasal3 Kewajiban dan Hak Para Pihak (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: a. menyiapkan pedoman bimbingan teknis; b. menyediakan sekitarnya;
data dan informasi
pengelolaan
c. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan koordinasi, workshop, dan konsultasi publik;
Pulau Sebatik
teknis,
pelatihan,
dan perairan di sosialisasi,
temu
d. menyiapkan narasumber; dan e. memfasilitasi rehabilitasi, perairan di sekitarnya.
konservasi,
dan penataan
ruang Pulau Sebatik dan
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: a. menyiapkan materi bimbingan teknis; b. melakukan analisis data dan informasi pengelolaan Pulau Sebatik dan perairan di sekitarnya; c. melakukan koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, temu koordinasi, workshop, dan konsultasi publik; d. menyiapkan narasumber, tenaga teknis, dan tenaga pendamping; G.
me!akukan kajian lingkungan, identifikasi Pulau Sebatik dan perairan di sekitarnya;
potensi, dan keanekaragaman
hayati
f.
menyiapkan dan menganalisis data spasial Pulau Sebatik dan perairan di sekitarnya; dan g. menyiapkan rekomendasi kepada PIHAK KESATU mengenai rancangan kebijakan pengeloiaan Pulau Sebatik dan perairan di sekitarnya.
(3) PIHAK KESATU memiliki hak: a. memperoleh data dan informasi hasil kajian lingkungan, potensi, keanekaragaman hayati, dan spasial Pulau Sebatik dan perairan di sekitarnya dari PIHAK KEDUA; b. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA; dan c. menempatkan tenaga pendamping dari PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA memiliki hak: a. memperoleh data dan informasi sekitarnya dari PIHAK KESATU;
pengelolaan
Pulau Sebatik
dan perairan
di
b. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU; dan c. memperoleh dukungan transportasi dan akomodasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
(5) Rincian kewajiban dan hak PARA PIHAK diatur dalam masing-masing kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal4 Pelaksanaan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan disusun oleh PARA PIHAK.
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibentuk Satuan Tugas yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU. (3) Rencana Kerja Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal5 Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sam a ini bersumber dari PARA PIHAK dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
Pasal6 Masa Berlaku (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sam a ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 6 (en am) bulan oleh Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pulau-pulau kecil terluar di Pulau Sebatik kepada PARA PIHAK. (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana PARA PIHAK menyusun Rencana Kerja Tahunan.
pengelolaan
dimaksud pada ayat (1),
Pasal8 Hak Kekayaan Intelektual (1) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanian Kerja dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial.
Sama
ini dapat
(2) Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Perjanian Kerja Sama In! yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial harus mendapat persetujuan PARA PIHAK. (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanian Kerja Sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK. (4) Penggunaan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak intelektual.
Pasal9 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sam a ini. (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
(4) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak sa at terjadinya peristiwa Force Majeure. (5) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir. (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini. (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanqqunq jawab PIHAK yang lain. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
Pasal11 Pemberitahuan Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU: Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung Mina Bahari III Lt. 11, Jalan. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110. Telepon : (021) 351 9070 ext. 6201 Faks. : (021) 352 0357 dan 352 2560 Surat Elektronik :
[email protected] PIHAK KEDUA : Sekretariat Rektorat Universitas Hasanuddin, Jalan Makassar, Sulawesi Selatan 90245. Telepon : (0411) 585 002 dan 585 200 Faks. : (0411) 585 188 :
[email protected] Surat Elektronik
Perintis
Kemerdekaan
Km.10
Pasal 12 Perubahan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sam a ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal13 Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
Lampiran:
Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dengan Universitas Hasanuddin No rn o r : PKS.01/KP3K/l/2012 dan 270/UN4/PM.OS/2012
RENCANA KERJA TAHUN 2012 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU SEBATIK NO. I
RUANG LlNGKUP
1. IPemberdayaan Masyarakat
PROGRAM AKSIIKEGIATAN Sosialisasi Program dan Konsultasi Publik
KETERANGAN
INSTANSI Ditjen Lingkup KKP, UNHAS, Pemda
Penyadaran Hukum (membangun masyarakat PPK sadar hukum) IUNHAS, Ditjen KP3K dan Pemda Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan
UNHAS, Ditjen KP3K dan Pemda Ditjen Lingkup KKP, UNHAS, Pemda
Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Berbasis Sumberd,,!ya Lokal Penguatan Kelembagaan Masyarakat PPK Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan
Ditjen Lingkup KKP, UNHAS. Pemda
Pengembangan Minawisata Pulau~ulau Kecil Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat PPK Bimbingan Teknis Peningkatan Kesehatan Masyarakat Implementasi Teknologi Tepat Guna dan Bioteknologi 2. IPengembangan Kualitas Lingkungan dan Konservasi
3. IPenataan Ruang
Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pulau-pulau Kecil Fasilitasi Konservasi Kawasan dan Jenis Identifikasi Keanekaragaman Jenis dan Genetik Penetapan Kawasan Konservasi Pengembangan kawasan Coral Triangle Initiative (CTI) Penyusunan Masterplan PPI Sebatik Fasilitasi Penataan Ruang Pulau Sebatik Penyusunan Rencana Zonasi Kab Nunukan (termasuk Pulau Sebatik)
Pemda, Ditjen KP3K, UNHAS Ditjen KP3K, UNHAS, P2HP, Budidaya, Dinas KP Ditjen KP3K, UNHAS Kemkes, Ditjen KP3K, UNHAS UNHAS, Di!ien KP3K Pemda, Ditjen Lingkup KKP, UNHAS Ditjen Di!ien Ditjen Diljen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
KP3K, UNHAS, Pemda KP3K, UNHAS, Pemda KP3K, UNHAS, Pemda KP3K, LL[~l;I~S,Pemda KP3~AS-;~~mda KI(3"~~N'&lJt~~Rl6la K~:j'J$fV~~s:~Z K~.~
~'~_-.~~r ~
.~.
\,,,\"7.
,
....~
..
,~
~~
.#
,~.
17
fl· ' / I -
( .
·r
,---...
~
,
~~J)
.~./I
. '-,-'tt ~--:-:'1.";'..'-:.. .,.,.-
~
1
NO.
4.
5.
RUANG LlNGKUP
Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Terpadu Pulau Sebatik Penyusunan dan analisa profil sumber daya alam dan lingkungan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau Sebatik Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan PPK Workshop Pengelolaan Terpadu Pulau Sebatik Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Pengawasan dan monitoring sumberdaya kelautan dan perikanan Mitra Bahari
Temu Koordinasi
Multi Pihak untuk Pengembangan
Pulau Sebatik
Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Pengembangan Program Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Penelitian Kelautan dan Perikanan Penempatan Sarjana Pendamping Desa
6.
Infrastruktur
Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan
Pembangunan
infrastruktur
Bantuan Sarana Mata Pencaharian Alternatif
Peningkatan
Infrastruktur
D~enKP3K,UNHAS,Pemda UNHAS, Ditjen KP3K Ditjen Lingkup KKP, UNHAS, Pemda
PPK
Sanitasi Lingkungan
Pendam pingan, Pelatihan, FGD
Ditjen KP3K, UNHAS, Pemda Ditjen KP3K, UNHAS, Pemda Ditjen Lingkup KKP, UNHAS, Pemda Ditjen KP3K, UNHAS, Pemda D~enKP3K,UNHAS,Pemda Ditjen KP3K, UNHAS, Pemda Ditjen KP3K, UNHAS, Pemda UNHAS, Ditjen KP3K, Diknasbud, Pemda Pemda, Kem PDT, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen P2HP, Ditjen KP3K, Instansi dan KlL terkait, UNHAS BNPP, Ditjen lingkup KKP, Pemda, Kem PDT, PU, Kemkes dan Instansi dan KlL terkait, UNHAS
dasar PPK
Bantuan Sarana Pendukung Minawisata
KETERANGAN
INSTANSI
PROGRAM AKSIIKEGIATAN
Bantuan Sarana Pengolahan Air Bersih, Listrik, Jetty, Jalan
BNPP, Ditjen lingkup KKP, Pemda, Kem PDT, PU, Kemkes, Instansi dan KlL terkait, UNHAS Kemenpar, Ditjen KP3K, UNHAS Instansi dan 1Sl~.ed
, 4f4t -
~~ ~
Salurary p.~m~ngan, MCK; ~,g6lah~ sam,pah
l~lI~g~~ ~~,\(:""~ >:\': ~" II?) ",~,_ 7:
~~. t:,.. '-' . .c ~-.
'f
~~
-~
