KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK IDONESIA DAN INDONESIAN FRENCH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (IFCCI) TENTANG PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2HP) dan Indonesian French Chamber of Commerce and Industry (IFCCI), dalam hal ini secara individual disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
MEMPERHATIKAN keinginan bersama untuk mendorong hubungan
ke~a
sama di bidang pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; MEMPERTIMBANGKAN perlunya kerjasama di bidang promosi hasil perikanan dan mekanisme kerjasama antara kedua belah pihak; MERUJUK PADA Perjanjian Kerja Sarna Teknik dan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis (Persetudjuan Mengenai Kebudajaan dan Kerdjasama Tehnik antara Pemerintah R.L dan Pemerintah Republik Perantjis/ Accord de Cooperation Culturelle et Techque Entre Le Gouvernement de Ia Repub/ique Indonesiene et Le Gouvernement de Ia Republique Francaise) yang ditandatangani di Jakarta pad a
tanggal 20 September 1969; SESUAI DENGAN peraturan dan perundangan yang berlaku di masing-masing negara;
KEDUA BELAH PIHAK BERSEPAKAT sebagai berikut:
Pasall Definisi dan Penyingkatan
(1) "Indonesian French Chamber of Commerce and Industry" atau IFCCI merupakan organisasi swasta Perancis di Indonesia yang mempunyai misi memberikan informasi, melakukan promosi dan dan mendorong perusahaan Perancis untuk mengakses pasar Indonesia. (2) "Direktorat Jenderal Pengolahanan dan Pemasaran Hasil Perikanan" atau Ditjen P2HP merupakan unit kerja seslon I dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan bidang pengolahan dan dan pemasaran hasil perikanan.
Pasal2 Tujuan
Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut: a. Untuk membentuk kerangka kerja sama yang erat bagi kedua belah PIHAK dalam rangka pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. Untuk mensinergikan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Pasal3 Ruang Lingkup
Kedua belah PIHAK akan bersama-sama mengembangkan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. Penyediaan dan diseminasi informasi pasar hasil perikanan di Perancis kepada eksportir Indonesia; b. Pendampingan dalam pengembangan akses pasar hasil perikanan Indonesia ke Perancis; c. Fasilitasi temu bisnis dan kegiatan promosi hasil perikanan Indonesia lainnya di Perancis; d. Pertukaran tenaga ahli dalam bidang perikanan dari kedua belah PIHAK dalam rangka pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia; e. Fasilitasi forum investasi di bidang industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Indonesia; f. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
Pasal4 Tugas dan Tanggung lawab
(1) Ditjen P2HP melakukan tugas sebagai berikut: a. Menyediakan data dan informasi tentang hasil perikanan Indonesia yang akan dipromosikan dan dipasarkan ke Perancis; b. Melakukan pendampingan kepada pengolah hasil perikanan Indonesia dalam rangka memenuhi peraturan dan standard impor Perancis; c. Menyelenggarakan temu bisnis dan kegiatan promosi untuk meningkatkan akses pasar di Perancis; d. Mengadakan temu investasi dalam rangka promosi dan menarik investasi dalam bidang industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. Mengadakan seminar dan dialog bagi eksportir Indonesia dalam rangka diseminasi regulasi impor dan peluang pasar di Perancis. (2) IFCCI melakukan tugas sebagai berikut: a. Menyediakan data dan informasi mengenai industri dan pasar hasil perikanan di Perancis kepada Ditjen P2HP dan eksportir Indonesia; b. Melakukan pendampingan kepada pengolah hasil perikanan Indonesia dalam rangka memenuhi peraturan impor Perancis; c. Menyediakan pendampingan kepada eksportir hasil perikanan Indonesia dalam rangka memasarkan produknya ke Perancis; d. Membantu pelaksanaan pertemuan antara eksportir Indonesia dan Perancis termasuk memfasilitasi kunjungan eksportir Indonesia ke Perancis, jika memungkinkan eksportir Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pengusaha Perancis; e. Membantu pelaksanaan seminar, dialog atau berbagai bentuk pertemuan lainya bagi eksportir Indonesia dalam rangka diseminasi informasi pasar hasil perikanan dan peraturan impor Perancis kepada eksportir Indonesia, jika memungkinkan mengundang tenaga ahli industri pengolahan ikan dari Perancis ke Indonesia.
PasaiS Pembiayaan
(1) Pengaturan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam Pasal 3 dari MoU ini akan disepakati secara bersama oleh PARA PIHAK berdasarkan ketersediaan anggaran;
(2) Kecuali ditentukan lain, masing-masing PIHAK atau entitas yang berpartisipasi akan menanggung biaya keikutsertaannya dan personelnya dalam kegiatan bersama dibawah Kesepakatan Bersama.
Pasal6 Kerahasiaan
(1) Masing-masing pihak akan menjaga rahasia dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya untuk diperlakukan secara rahasia, diterima atau diberikan kepada PIHAK lain selama periode pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini atau perjanjian lain yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama ini; (2) PARA PIHAK akan memastikan bahwa data teknis dan informasi penting tidak dipindahtangankan atau diberikan kepada PIHAK KETIGA tanpa izin tertulis PARA PIHAK; (3) PARA PIHAK setuju bahwa ketentuan pasal ini tetap akan mengikat antara PARA PIHAK meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir; (4) Ketentuan pasal ini tidak akan mengurangi pemberlakuan hukum dan peraturan terhadap para pihak.
Pasal7 Pembatasan Personil Kegiatan
IFCCI akan menjamin bahwa seluruh personil dan kegiatannya: a. Mematuhi, menghormati dan tidak melanggar kebijakan, hukum dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak melibatkan diri dari setiap gerakan separatism; c. Menghormati agama, tradisi dan budaya masyarakat lokal; d. lidak melibatkan diri pada kegiatan politik; e. lidak melibatkan diri pada kegiatan penyebaran agama; f. lidak melibatkan diri pada kegiatan intelelejen. PasaiB Reviu dan Pemantauan
(1) PARA PIHAK akan melakukan reviu dan pemantauan terhadap pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap tahun atau waktu yang dianggap tepat oleh PARA PIHAK untuk menjamin pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; (2) PARA PIHAK dapat menyampaikan rekomendasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
(3) PARA PIHAK akan melaporkan dan mengkoordinasikan kegiatannya kepada Sub Komisi Bidang Ekonomi dibawah Komisi Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis. Pasal9 Peyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan antara PARA PIHAK yang timbul berkaitan
dengan penafsiran, aplikasi dari pemenuhan Kesepakatan Bersama akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan perundingan antara PIHAK.
PasallO Perubahan
Perubahan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan setelah dicapai persetujuan bersama melalui konsultasi dan konfirmasi secara tertulis oleh PARA PIHAK melalui saluran diplomatik yang diberikan setidaknya tiga bulan sebelumnya. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
Pasalll Masa Berlaku dan Pengakhiran
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK; (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya oleh salah satu PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepatan Bersama; (3) Pengakhirnya Kesepatan Bersama ini tidak mempengaruhi kewajiban penyelesaian program yang sedang berlangsung dibawah Kesepakatan Bersama ini.
Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2014, dalam salinan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika
te~adi
perbedaan penafsiran, salinan berbahasa Inggris akan menjadi rujukan.
Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasara Hasil Perikanan
Indonesian French Chamber of Commerce and Industry
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Signed Saut P. Hutagalung Direktur Jenderal
Signed Alain Ph;tre Mignon K~tua
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF FISHERIES PRODUCT PROCESSING AND MARKETING MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND INDONESIAN FRENCH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ON DEVELOPMENT OF FISHERIES PRODUCT PROCESSING AND MARKETING Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing, Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia f' DGFPPM") and Indonesian French Chamber of Commerce and Industry ("IFCCI"), hereinafter individually referred to as "Party" and collectively referred to as "the Parties";
CONSIDERING their common interest to further promote and extend a cooperative relationship in the area of development of fisheries product processing and marketing; TAKING INTO ACCOUNT TO the cooperation in the promotion of fisheries products and the importance of seeking a cooperation mechanism between the Parties; REFERRING TO the Agreement on Cultural and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of France ( Persetudjuan Mengenai Kebudajaan dan Kerdjasama Tehnik antara Pemerintah R. l dan Pemerintah Republik Perantjis/Accord de Cooperation Culturelle et Technique Entre Le Gouvernement de Ia Republique Indonesienne et Le Gouvernement de Ia Republique Francaise) signed in
Djakarta on the 20th of September 1969;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE AGREED as follows:
I
Article 1 Abbreviation and Definition
(1) "Indonesian French Chamber of Commerce and Industry" or IFCCI means a French private organization in Indonesia with its mission to inform, promote and support French companies in their approach to Indonesian market. (2) "Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing" or DGFPPM means an institution directly under the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia that has task to conduct development of fisheries product processing and marketing. (3) MoU means this Memorandum of Understanding. Article 2 Objective
The objectives of this Memorandum of Understanding are as follows: 1. To set up a framework for the Parties to cooperate closely in the field of development of fisheries product processing industry and marketing; 2. To synergize the development of fisheries products processing industry and marketing. Article 3 Areas of Cooperation
The Parties shall develop and pursue the following areas of cooperation: 1. Provision and dissemination of French market information of fisheries products to the Indonesian exporters; 2. Program Assistance on market access development of Indonesian fisheries products to France; 3. Facilitation on business meeting and other complementary promotion activities of Indonesian fisheries products to France; 4. Exchange of experts in fisheries field from both Parties aiming to develop fisheries products processing industry in Indonesia; 5. Facilitation of investment forum on Indonesian fisheries products processing industry and marketing; 6. Any activities mutually agreed upon by the Parties. Article 4 Contributions
1. DGFPPM has the following contribution: a. Providing data, and information concerning Indonesian fisheries products to be promoted and marketed to France; b. Assisting Indonesian fisheries products producers in order to comply with import standards and regulations in France; c. Convening business meeting and promotion activities to increase market access in France;
d. Providing investment meeting to promote and attract investment on fisheries products processing industry and marketing ; e. Providing seminar and dialogue for Indonesian exporters in order to disseminate import regulations and market opportunities in France. 2. IFCCI has the following contribution: a. Providing data and information concerning industry and market of fisheries products of France to Indonesian exporters and DGFPPM; b. Assisting fisheries products exporters of Indonesia to comply with import regulations to France; c. Providing assistance to the fisheries products exporters of Indonesia to market their products to France; d. Assisting in convening meeting between Indonesia and French exporters including facilitation on the visit of Indonesian exporters to France to meet and if deemed possible, having cooperation with French businessmen; e. Assisting in convening seminar, dialogue or any other related forms of meeting for Indonesian exporters to get information about France fisheries products market to the Indonesian fisheries products exporters and import regulations of France, if deemed necessary, by inviting experts from France of fisheries products industry to Indonesia. Article 5 Financial Arrangement 1. The financial arrangement to cover expenses for the purpose of undertaking the areas of cooperation stated in Article 3 of this MoU shall be mutually agreed upon by the Parties on a case by case basis subject to the availability of funds. 2. Unless otherwise provided, each Party or participating entity shall bear the cost of its participation and that of its personnel in collaborative activities under this MoU. Article 6 Confidentiality 1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data to be handled as confidential, received or supplied to other Party during the period of the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to this MoU. 2. The Parties shall ensure that the technical data and information mutually provided are not transferred or supplied to a Third Party without prior written consent of the Parties. 3. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU;
4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Article 7 Limitation of Personnel Activities
IFCCI shall ensure that all of its activities and personnel shall: 1. Observe, respect, and comply with the laws and regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia; 2. Respect the integrity of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from any separatism movements; 3. Respect the customs, traditions, and religions of the local community; 4. Refrain from engaging in any political activities; 5. Refrain from conduction any religious propagation; 6. Refrain from involving in any intelligence activities. Article 8 Monitoring and Review 1. The Parties shall conduct monitoring and reviewing of the implementation
of this MOU in an annual basis or as deemed appropriate by the Parties to ensure the implementation of this MoU. 2. The Parties may also elaborate recommendations which are necessary for the achievement of this MoU. 3. The Parties shall report and coordinate its activities to the Sub Committee on Economy under the meeting of Joint Committee between the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of France. Article 9 Settlement of Dispute
Any dispute or difference between the Parties that may arise relating to the interpretation, application of fulfillment of the MoU will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties. Article 10 Amendment
Amendment to this MoU can only be made after mutual consent achieved by the consultation and confirmation in writing by the Parties through their diplomatic channel given at least three months in advance. Such amendments shall form an integral part of this MoU and shall enter into force on the date determined by the Parties. Article 11 Entry into Force, Duration and Termination 1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be valid
for three (3) years and it may be renewed by mutual written consent of the Parties;
2. This MoU may be terminated at any time by either Party by giving a written notification to the other Party, six (6) months prior to the· date of termination; 3. The termination of this MoU shall not affect the completion of any ongoing programs made under this MoU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU. DONE at Jakarta on 20th day of February in the 2014, in duplicate, in Indonesia and English languages. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.
For the Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia
For the Indonesian French Chamber of Commerce and Industry
Signed
Signed
Saut P. Hutagalung Director General
Alain
~Verre
Mignon Chairman
