KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2016 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Ir. Nilanto Perbowo, M

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2016 adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2015 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP. Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Ditjen PDSPKP.

Jakarta,

Maret 2016

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2016 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (performance results) Ditjen PDSPKP selama tahun Triwulan I Tahun 2016, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2016, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap 5 (lima) kegiatan pokok dan 1 (satu) kegiatan penunjang yang tercakup dalam 1 (satu) program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis sebagai berikut: (1) Meningkatkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan; (2) Meningkatkan ratarata konsumsi ikan per kapita nasional; (3) Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah; (4) Meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan; (5) Menjamin ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI); (6) Meningkatkan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan; (7) Meningkatkan nilai pembiyaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank; (8) Meningkatkan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan; dan (9) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Ditjen PDSPKP untuk memperkuat konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan. Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Ditjen PDSPKP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PDSPKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terdiri dari 15 sasaran strategis dan 36 indikator kinerja utama. Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain:

ii

| Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016

1. Perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP dan KKP untuk secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah dicapai selama Triwulan I tahun 2016 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I tahun 2016 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai di Triwulan I tahun 2016, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja.


iii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .........................................................................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................................................

ii

Daftar Isi...... ................................................................................................................................

iv

I. PENDAHULUAN ................................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..............................................................................................................................

1

1.2

Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................

2

1.3

Tugas dan Fungsi .........................................................................................................................

2

1.4

Keragaan Sumber Daya Manusia .........................................................................................

4

1.5

Permasalahan Utama .................................................................................................................

7

1.6

Sistematika Penyajian ...............................................................................................................

7

II. Perencanaan Kinerja ....................................................................................................

9

2.1

Rencana Strategis ........................................................................................................................

9

2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................................................

16

III. Akuntabilitas Kinerja ....................................................................................................

18

3.1

Capaian Kinerja ............................................................................................................................

18

3.2

Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................................................................

20

3.3

Realisasi Anggaran ......................................................................................................................

64

IV. Penutup .............................................................................................................................

67

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016 2. Pengukuran Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016

iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada terbentuknya produk kelautan dan perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional dengan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunannya mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan prima, yaitu produk yang memiliki sifat high quality; safe, traceable, high value content dan competitive. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

1

dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja pertama dalam kerangka pelaksanaan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis di Triwulan I Tahun 2016 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai di Triwulan I Tahun 2016 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik 2


produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 6. Pelaksanaan administrasi Ditjen PDSPKP; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen); 2. Direktorat Akses Pasar dan Promosi (Dit APP); 3. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (Dit BMK); 4. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dit BMP); 5. Direktorat Sistem Logistik (Dit SL); 6. Direktorat Pengembangan Investasi (Dit PI); dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.


3

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai di Ditjen PDSPKP Tahun 2016 mencapai 397 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah pegawai menurut unit kerja eselon II Apabila dilihat dari gambar di bawah, jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon II terbanyak terdapat di UPT Ditjen PDSPKP, BBP2HP, yakni 113 orang, atau sekitar 27% dari total pegawai Ditjen PDSPKP. Sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, yakni 42 orang, atau sekitar 10% dari total jumlah pegawai Ditjen PDSPKP.

4


Setditjen ; 66 orang; 16%

BBP2HP; 113 orang; 27%

Dit BMP; 52 orang; 12%

Dit BMK; 42 orang; 10%

Dit PI; 50 orang; 12% Dit APP; 44 orang; 11%

Dit SL; 48 orang ; 12%

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

2. Jumlah pegawai menurut kedudukan, untuk Pusat sebanyak 302 orang atau 73%, sedangkan UPT sebanyak 113 orang atau 27%.

UPT; 113 orang; 27% Pusat; 302 orang; 73%

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Kedudukan

3. Jumlah pegawai menurut golongan: golongan IV sebanyak 78 orang, golongan III sebanyak 268 orang, golongan II sebanyak 64 orang, dan golongan I sebanyak 5 orang. Dilihat pada gambar di bawah, menurut golongannya, pegawai Ditjen PDSPKP terbanyak pada golongan III, yakni mencapai 65%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan I, yakni sekitar 1%.


5

Gol I; Gol II; 5 orang; 1% 64 orang; 15%

Gol IV; 78 orang; 19%

Gol III; 268 orang; 65%

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai menurut Golongan

4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 243 orang, atau setara dengan 59% dari total pegawai Ditjen PDSPKP, dan perempuan sebanyak 172 orang, atau setara dengan 41% dari total pegawai Ditjen PDSPKP.

Perempuan; 172 orang; 41% Laki-Laki; 243 orang; 59%

Gambar 1.5. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

5. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 136 orang, S1 sebanyak 148 orang, D4 sebanyak 14 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 39 orang, D2 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 62 orang, SLTP sebanyak 6 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Ditjen PDSPKP terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni masing-masing mencapai 36%, sedangkan yang paling sedikit adalah dengan tingkat pendidikan D2, yakni sebanyak 1%. 6


D2; 1 SLTA; orang; 62 orang; 15% 0% D3; 39 orang; 9%

SLTP; 6 orang; 1%

SD; 2 orang; 1% S2; 136 orang; 33%

SM; 2orang ; 1% D4; 14 orang; 3%

S3; 5 orang; 1%

S1; 148 orang; 36%

Gambar 1.6. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

1.5 Permasalahan Utama Permasalahan utama (strategic issued) yang menjadi isu aktual penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, antara lain: 1. Masih rendahnya nilai tambah dari produk perikanan; 2. Terbatasnya ketersediaan bahan baku Unit Pengolahan Ikan, yang menyebabkan masih rendahnya tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan; 3. Belum meratanya konsumsi ikan; 4. Semakin ketatnya persyaratan ekspor yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor hasil perikanan (mutu dan keamanan pangan, keteterlusuran, keberlanjutan/lingkungan, isu sosial).

1.6 Sistematika Penyajian Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP selama Triwulan I Tahun 2016. Capaian Kinerja (Performance Results) Triwulan I Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Triwulan I Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

7

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama tahun 2016; 2. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP, dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Ditjen PDSPKP; 3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016; 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Ditjen PDSPKP sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Ditjen PDSPKP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Ditjen PDSPKP sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 5. Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan kinerjanya; 6. Lampiran.

8


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEPDJPDSPKP/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019, telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2015-2019, yang diharapkan mampu memberi arah organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses penyusunan rencana strategis ini telah ditetapkan secara bersamasama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PDSPKP.

2.1.1

Visi

Sebagai langkah pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah menetapkan visi (Vision) organisasi. Dalam hal ini visi Ditjen PDSPKP adalah: “ MEWUJUDKAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL “

2.1.2

Misi

Sebagai penjabaran dari visi tersebut di atas, maka misi (Mission) Ditjen PDSPKP dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri; 2. Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

9

3. Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri; 4. Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 5. Mengembangkan ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif; 6. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik.

2.1.3

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan (goals) merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Ditjen PDSPKP dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini memungkinkan Ditjen PDSPKP mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan Ditjen PDSPKP adalah sebagai berikut: Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri, yakni: 1. Meningkatkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan berdasarkan Harmonized System Codes (461 Harmonized System Codes pada tahun 2012). Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan akan meningkat rata-rata 12,97% per tahun, yakni dari USD 5,86 miliar di tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar di tahun 2019. 2. Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi ikan dan udang terutama dalam bentuk asin/awetan, dan olahan produksi lokal. Pada tahun 2015-2019 diharapkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional akan meningkat rata-rata 7,44% per tahun, yakni dari 40,9 kg/kapita di tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita di tahun 2019. 10


Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, yakni: 3. Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya volume produksi dari usaha pasca panen hasil perikanan skala besar dan UMKM, dan diversifikasi produk yang bernilai tambah. Pada tahun 2015-2019 diharapkan volume produk olahan hasil perikanan akan meningkat rata-rata 4,97% per tahun, yakni dari 5,6 juta ton di tahun 2015 menjadi 6,8 juta ton di tahun 2019. 4. Meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan rata-rata peningkatan nilai produk kelautan dan perikanan sebesar 19,56% per tahun, yakni dari Rp 275 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 470 triliun pada tahun 2019. Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri, yakni: 5. Jaminan ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya ketersediaan ikan di UPI. Pada tahun 2016-2019 diharapkan jaminan ketersediaan ikan di UPI meningkat rata-rata 7,72% per tahun, yakni 60% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2019. Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, yakni: 6. Meningkatkan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai investasi pada usha pasca panen hasil perikanan baik PMDN maupun PMA dan joint venture.Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai investasi bidang pasca panen hasil kelautan dan perikanan akan meningkat rata-rata 10,03% per tahun, yakni dari Rp 3,2 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 4,69 triliun di tahun 2019. 7. Meningkatkan nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank bagi usaha hail kelautan dan perikanan. Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai pembiayaan meningkat rata-rata 3,72% per tahun, yakni dari Rp 320 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 370 miliar pada tahun 2019. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

11

Mengembangkan ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif, yakni: 8. Meningkatkan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya uji terap inovasi teknologi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan uji terap inovasi teknologi meningkat rata-rata 16,98% per tahun, yakni dari 10 ragam pada tahun 2016 menjadi 16 ragam pada tahun 2019. Pada periode yang sama diharapkan uji terap inovasi pemasaran juga meningkat rata-rata 19,44% per tahun, yakni dari 3 ragam pada tahun 2016 menjadi 5 ragam pada tahun 2019. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik, yakni: 9. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Ditjen PDSPKP untuk memperkuat konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan terlaksananya 100% seluruh dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang menjamin konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas diupayakan akan dicapai melalui sasaran strategis (Strategic Objectives) berikut: 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 3.

Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP

4.

Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif

5.

Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

6.

Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan

7.

Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan

8.

Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan

9.

Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan

10. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan 11. Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu 12


12. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 13. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses 14. Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 15. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel Pencapaian sasaran strategis Ditjen PDSPKP direncanakan dilakukan melalui pelaksanaan program “Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” yang didukung dengan inisiatif kegiatan berikut: 1. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan; 2. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; 3. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; 4. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; 5. Peningkatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; 6. Peningkatan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan; 7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.4

Kebijakan

Draft Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu kebijakan. Kebijakan ini untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Ditjen PDSPKP. Kebijakan pelaksanaan kegiatan Ditjen PDSPKP tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 1. Peningkatan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan a. Analisis dan akses pasar dalam negeri; b. Analisis dan akses pasar luar negeri; c. Promosi dan kerja sama dalam negeri; d. Promosi dan kerja sama luar negeri; e. Peningkatan kapasitas pasar. 2. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk kelautan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

13

a. Standardisasi produk kelautan; b. Peningkatan mutu produk kelautan; c. Diversifikasi produk bioteknologi kelautan; d. Diversifikasi produk nonbioteknologi kelautan; e. Peningkatan kapasitas produksi produk kelautan. 3. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan a. Standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan; b. Peningkatan mutu produk perikanan; c. Diversifikasi produk perikanan; d. Peningkatan utilitas usaha pengolahan hasil perikanan; e. Peningkatan kapasitas produksi produk perikanan. 4. Penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan a. Pemetaan dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan; b. Jaringan distribusi dan kerja sama logistik hasil kelautan dan perikanan; c. Tata kelola logistik hasil kelautan dan perikanan; d. Pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan; e. Infrastruktur logistik hasil kelautan dan perikanan. 5. Peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan a. Pelayanan usaha hasil kelautan dan perikanan; b. Pengusahaan dan kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan; c. Investasi dan pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan; d. Ketenagakerjaan dan kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan; e. Data dan statistik usaha hasil kelautan dan perikanan. 6. Peningkatan pengujian penerapan hasil perikanan a. Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan; b. Pelayanan usaha hasil kelautan dan perikanan; c. Pengujian dan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan. 7. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan a. Penyusunan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP; b. Perencanaan

dan

pengembangan

kapasitas

dan

kompetensi

ketatausahaan kepegawaian di lingkungan Ditjen PDSPKP; 14


serta

c. Pengembangan produk hukum, ketatalaksanaan, dan humas di lingkungan Ditjen PDSPKP; d. Pengembangan

administrasi

keuangan,

ketatausahaan,

persuratan,

kerumahtanggan dan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Ditjen PDSPKP; e. Pengembangan layanan perkantoran (gaji dan operasional perkantoran) di lingkungan Ditjen PDSPKP.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dari Renstra dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (performance plan) 2016. Selanjutnya target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Sementara itu dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Ditjen PDSPKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Meskipun struktur organisasi KKP telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 65/2015 sejak tanggal 20 Mei 2015, namun demikian organisasi Ditjen PDSPKP secara resmi berlaku sejak ditetapkannya pejabat Direktur Jenderal PDSPKP pada tanggal 31 Agustus 2015. Untuk itu, target kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2015 melanjutkan dan menyelesaikan apa yang telah dilaksanakan oleh Ditjen P2HP. Target kinerja Ditjen PDSPKP secara utuh akan mulai diimplementasikan pada tahun 2016. Target kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2016 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif Balanced Scorecard, yakni: 1) Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective); 2) Perspektif Pelanggan (Customer Perspective); 3) Perspektif Internal (Internal Process Perspective); dan 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective).


15

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran Program

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Indikator Kinerja

Target

1 2

Nilai Tukar Pengolah Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

101 7

3

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar) Konsumsi ikan per kapita nasional (kg/kapita) Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton) Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Rp triliun) Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp triliun) Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%)

6,82

4 5 6

3

Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP

7 8

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4 Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif

9

10 5

Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

11

12 13

14 6

Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan

15 16 17 18

7

Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan

19

20 21 8

Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan

22 23

9

Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan

16

24

Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan) Indeks efektivitas kebijakan bidang PDSPKP Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%) Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta) Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%) Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi) Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM) Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina (Usaha Besar) Nilai produk non bioteknologi kelautan (Rp triliun) Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp miliar) Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam) Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok) Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi) Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)


43,88 5,9 12,5 275 60 13

6,5 15

200 60

20 840 50 12,78 220 790

81 40 1.700 100 150

No

Sasaran Program

Indikator Kinerja 25

Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha) Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha) Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha) Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam) Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam) Jumlah produk bersertifikat SNI (produk) Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)

500

22

Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

77

23

Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

50

26

27

10

Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan

28 29 30

11

Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 12 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 13 Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses 14 Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 15 Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel

Target

31

24

25 26

Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP (%)


500

100

10 3 9 <20

A(89)

Baik (80-90) 100

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Sebagaimana

telah

diuraikan

pada

Bab

sebelumnya,

berdasarkan

implementasi balanced scorecard (BSC) dalam manajemen pengelolaan kinerja, pada Tahun 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masingmasing perspektif. Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2016 Target No

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Realisasi

TW I

Capaian

% thd

% thd

Target

Target

TW I

2016

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1

Terwujudnya kesejahteraan

1

Nilai Tukar Pengolah

105

0,00

0,00

0,00

0,00

masyarakat kelautan dan perikanan

2

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

8

0,00

0,00

0,00

0,00

Terwujudnya pengelolaan sumber daya

3

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)

6,82

1,06

0,97

91,51

14,22

kelautan dan perikanan yang

4

Konsumsi ikan per kapita nasional

43,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5,9

0,00

0,00

0,00

0,00

12,5

3,00

1,48

49,47

11,87

275

2,57

16,61

646,12

6,04

CUSTOMER PERSPECTIVE 2

partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

(kg/kapita) 5

Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)

6

Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Rp triliun)

3

Meningkatnya daya saing produk dan

7

logistik KP

Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp triliun)

8

Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%)

60

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Jumlah draft peraturan perundang-

14

0,00

0,00

0,00

0,00

6,5

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4

Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif

undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan) 10

Indeks efektivitas kebijakan bidang PDSPKP

18


5

Meningkatnya akses pasar dan

11

promosi hasil kelautan dan perikanan

Peningkatan market share produk

15

0,75

0,30

40,00

2,00

200

35,00

39,00

111,43

19,50

60

3,00

2,40

80,00

4,00

20

1,00

1,00

100,00

5,00

840

42,00

42,00

100,00

5,00

50

3,00

3,00

100,00

6,00

12,78

2,56

3,60

140,63

28,17

220

11,00

11,66

106,00

5,30

790

200,00

229,00

114,50

28,99

kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%) 12

Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta)

13

Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%)

14

Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi)

6

Meningkatnya mutu dan diversifikasi

15

produk kelautan

Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM)

16

Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina (Usaha Besar)

17

Nilai produk non bioteknologi kelautan (Rp triliun)

18

Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp miliar)

7

Meningkatnya mutu dan diversifikasi

19

produk perikanan

Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP)

20

Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Jumlah ragam produk olahan bernilai

40

2,00

2,00

100,00

5,00

1.700

51,00

22,00

43,14

1,29

100

3,85

3,85

100,00

3,85

150

5,00

10,00

200,00

6,67

500

120,00

74,00

61,67

14,80

500

120,00

10,00

8,33

2,00

100

20,00

20,00

100,00

20,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

tambah di lokasi yang dibina (ragam) 8

Meningkatnya ketersediaan pasokan

22

ikan

Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)

23

Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)

9

Meningkatnya investasi dan usaha

24

hasil kelautan dan perikanan

Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)

25

Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)

26

Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)

27

Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)

10

Meningkatnya pengujian penerapan

28

hasil perikanan

Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam)

29

Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam)

11

Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu

30

Jumlah produk bersertifikat SNI (produk)

9

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Presentase nilai impor terhadap nilai

<20

<20

<20

100,00

0,00

ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE


19

12

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara

32

Ditjen PDSPKP yang kompeten,

Indeks kompetensi dan integritas Ditjen

77

0,00

0,00

0,00

0,00

50

0,00

0,00

0,00

0,00

A(89)

0,00

0,00

0,00

0,00

Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP

Baik

0,00

0,00

0,00

0,00

(%)

(80-90)

Persentase kepatuhan terhadap SAP

100

0,00

0,00

0,00

0,00

PDSPKP

profesional dan berkepribadian 13

14

Tersedianya manajemen pengetahuan

33

Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP yang handal dan

yang menerapkan sistem manajemen

mudah diakses

pengetahuan yang terstandar (%)

Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP

34

yang efektif, efisien dan berorientasi

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

pada layanan prima 15

Terkelolanya anggaran pembangunan

35

Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel

36

lingkup Ditjen PDSPKP (%)

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja STAKEHOLDER PERSPECTIVE Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective) berasal dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Ditjen PDSPKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO 1 2

20

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Tukar Pengolah Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

TARGET 105 8


REALISASI 0 0

% 0 0

1. Nilai Tukar Pengolah NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan pengolah ikan secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga biaya usaha pengolahan ikan  Daya riil dari harga produk ikan olahan, dengan rincian: a. Pendapatan rumah tangga sebagian besar dari hasil produksi ikan olahan  harga jual hasil ikan olahan; b. Pengeluaran rumah tangga pengolah hasil perikanan terdiri dari dua komponen: -

Konsumsi rumah tangga harga barang/jasa kebutuhan sehari-hari;

-

Biaya usaha  harga barang modal, biaya sewa, upah buruh, dsb.

NTPHP diperoleh melalui survei unit usaha PDSPKP, dimana objek pendataan adalah rumah tangga pengolah ikan yang memiliki nilai produksi (harga jual hasil pengolahan) dengan nilai di atas 50% dari total penghasilan rumah tangganya. Dalam menghitung NTPHP, terdapat beberapa komponen penyusun yang harus tersedia, yakni: a. Data produksi ikan olahan yang dirinci berdasarkan: -

Jenis usaha pengolahan ikan yang mencakup: i) penggaraman/pengeringan; ii) pemindangan; iii) pengasapan/pemanggangan; iv) fermentasi; v) pelumatan daging ikan; dan vi) lainnya;

-

Jenis ikan olahan;

-

Wilayah potensi (Provinsi/Kabupaten/Kota);

-

Tahun dasar.

b. Paket komoditas dan diagram timbang -

Menyusun struktur input/output rumah tangga pengolah hasil perikanan;

-

Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan: i. Referensi waktu survei: setahun yang lalu; ii. Responden: rumah tangga pengolah ikan.

c. Harga komoditas ikan olahan dan harga barang/jasa untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi: Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

21

-

Survei Harga Produsen komoditas produksi ikan olahan, dengan responden adalah pengolah ikan;

-

Survei Harga Konsumen barang/jasa kebutuhan rumah tangga dan untuk proses produksi, dengan responden adalah pedagang barang/jasa di pasar terpilih;

-

Referensi waktu survei: bulan berjalan Secara sederhana, alur proses penghitungan NTPHP dapat diilustrasikan dalam

skema sebagai berikut: INPUT

PROSES

Survei Produksi Ikan Olahan

OUTPUT

Nilai Produksi Ikan Olahan Diagram Timbang (IT) Persentase Marketed Surplus

Survei Penyusunan Diagram Timbang

Nilai BPPBM dan Struktur BPPBM

OUTCOME

Indeks Harga yang Diterima (IT) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan

Diagram Timbang (IB)

Indeks Harga yang Dibayar (IB)

Nilai Konsumsi Rumah Tangga

Survei Harga

Harga tahun dasar dan bulanan

RH (Relatif Harga)

Gambar 3.1. Skema Penghitungan NTPHP

Target pencapaian NTPHP tahun 2016 adalah sebesar 105. Pencapaian NTPHP tahun 2016 akan diketahui pada akhir tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2016 telah dilaksanakan inisiatif strategis melalui penandatangan perjanjian antara Direktorat Pengembangan Investasi dengan Direktorat Statistik Harga tentang Perhitungan Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan pada tanggal 1 Februari 2016. Setelah ditandatangani perjanjian tersebut saat ini telah dibentuk Tim Pokja Penghitungan NTPHP. Kemudian juga telah dilakukan pengumpulan data harga ikan per bulan dan penyusunan diagram timbang NTPHP bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

22


2. Pertumbuhan PDB Perikanan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, adalah meningkatnya nilai PDB perikanan. Pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya perikanan sebagai andalan dalam perekonomian nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mendorong masyarakat dari dunia usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan mengingat besarnya potensi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. PDB perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2016 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2015. Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2016 ditargetkan mencapai 7%. Sedangkan perolehan nilai pertumbuhan PDB perikanan pada Ditjen PDSPKP mengadopsi secara langsung dari KKP dengan mengacu pada perhitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel PDB Perikanan, 2011-2015 Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan PDB Perikanan (%) Keterangan: *) Angka perkiraan

Tahun 2011 6,96

2012 6,49

2013 6,86

2014 6,97

2015* 7,2

Pertumbuhan (%) 2011-2015 2014-2015 0,96 3,3

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan tahun 2015 diperkirakan sebesar 7,2%, atau tercapai 102,86% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan PDB perikanan ini meningkat 3,3% dalam kurun waktu setahun terakhir. Apabila ditelaah selama kurun waktu lima tahun terakhir, maka pertumbuhan PDB perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 0,96% per tahun. Sedangkan apabila pencapaian pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2% di tahun 2015 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019, maka pencapaian indikator kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

23

ini telah mencapai 60% dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar 12%. Untuk itu, perlu upaya lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan PDB perikanan di masa-masa mendatang.

CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) hanya berasal dari Sasaran Strategis terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar) Konsumsi ikan per kapita nasional (kg/kapita) Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton) Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Rp triliun)

6,82

1,06

0,97

% thd Target TW I 91,51

43,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5,9

0,00

0,00

0,00

0,00

12,5

3,00

1,48

49,47

11,87

TARGET

TW I

REALISASI

% thd Target 2016 14,22

3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Pada tahun 2016, nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar USD 6,82 miliar. Sampai dengan triwulan I tahun 2016 (Januari-Maret), nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai USD 970 juta. Pencapaian nilai ekspor di bulan Januari 2016 pada triwulan I tahun 2016 sebesar USD 305,591,620. Nilai ekspor pada bulan Februari sebesar USD 312,824,754. Pada bulan Maret nilai ekspor mencapai 355,870,883.

24


Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDS, 2012-2016 Indikator Kinerja 2012 Utama Nilai ekspor hasil 3,85 perikanan (USD miliar) Keterangan: *) Angka target

Tahun

Pertumbuhan (%)

2013

2014

2015

2016*

TW I 2016

2012-2015

2014-2015

4,18

4,64

3,94

6,82

0,97

1.5

26,29

Pada tahun 2015 total ekspor produk perikanan sebesar USD 3,94 miliar. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai USD 4,64 miliar. Akan tetapi, penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh dampak sementara moratorium perizinan kapal dan penanggulangan illegal fishing di wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 2016, nilai ekspor sangat memungkinkan untuk mengalami kenaikan mengingat sumberdaya perikanan Indonesia telah mengalami pemulihan stok ikan.

4. Konsumsi Ikan Per Kapita Pada tahun 2016 ditargetkan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 43,88 kg/kapita. Dengan mengetahui besarnya angka konsumsi ikan maka dapat diketahui besarnya kebutuhan ikan serta mengetahui jenis ikan yang dibutuhkan oleh suatu daerah/wilayah. Apabila target tahun 2016 tercapai, maka rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2016 ini akan meningkat sebesar 6,74% apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2015, yakni sebesar 41,11 kg/kapita. Sedangkan selama kurun periode lima tahun, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional akan meningkat rata-rata sebesar 6,69% per tahun, yakni dari 33,89 kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 43,88 kg/kapita pada tahun 2016. Tabel 3.8. Pencapaian IKU-8 Direktorat Akses Pasar dan Promosi , 2012-2016 Indikator Kinerja Utama 2012 Konsumsi ikan per 33,89 kapita (Kg/Kapita) Keterangan: *) Angka sementara **) Angka target

2013

Tahun 2014

2015*

2016**

35,21

37,89

41,11

43,88

Pertumbuhan (%) 2011-2015 2014-2015 6,69

6,74

Angka konsumsi ikan dirumuskan dengan menggunakan data dasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS dengan lag data 1 (satu) tahun dari tahun berjalan. Untuk mendukung pencapaian target konsumsi ikan tahun 2016 salah satunya dilakukan melalui kegiatan fasilitasi penghitungan angka konsumsi ikan. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

25

Sampai dengan triwulan I tahun 2016 telah dilakukan kegiatan rapat koordinasi penyempurnaan pedoman penghitungan angka konsumsi ikan bersama instansi terkait, dan rapat perumusan angka konsumsi ikan bersama BPS dan Unit kerja terkait lingkup KKP. Selain kegiatan di atas, Direktorat Akses Pasar dan Promosi menyelenggarakan

kegiatan

safari

peningkatan

konsumsi

ikan

juga telah bersama

instansi/lembaga terkait, seperti Safari Peningkatan Konsumsi Ikan bersama Yayasan Jenang Indonesia dan Pemerintah Kota Surakarta dengan membuat event Festival Jenang Solo tema Bahari. Selain itu, dilaksanakan pula Safari peningkatan konsumsi ikan di Kota Tangerang Selatan bersama dengan mahasiswa/i, dan siswa/i sekolah yang tergabung dalam Yayasan Pembangunan Jaya Serpong dan fasilitasi pameran di ajang Jakarta Food Security Summit. Melalui keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan menumbuhkan kepemilikan bersama (co-ownership) upaya peningkatan konsumsi ikan.

5. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Ditjen PDSPKP. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala UMKM maupun skala besar. Kegiatan perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan oleh UPI skala besar dilakukan melalui metode penghitungan langsung ke seluruh UPI skala besar. Sedangkan perhitungan yang dihasilkan oleh UPI skala UMKM dilakukan melalui metode sampling . Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, 2010-2015 Indikator Kinerja Utama Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton) Keterangan: *) Target

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016*

4,58

4,83

5,16

5,37

5,5

5,9

Pertumbuhan (%) 2011-2015 2014-2015

4.69

2.4

Sampai saat penyusunan laporan kinerja ini, masih dilakukan penghitungan capaian volume produk olahan hasil perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2016. 26


Pada tahun 2016, volume produk olahan hasil perikanan ditargetkan mencapai 5,9 juta ton. Apabila target ini tercapai, dengan demikian volume produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun terakhir akan meningkat sebesar 7.2 %, yakni 5,5 juta ton pada tahun 2015 menjadi 5,6 juta ton pada tahun 2016. Untuk mengetahui perkembangan volume olahan hasil perikanan yang diproduksi selama tahun 2016, saat ini masing dilaksanakan pendataan ke UPI, baik skala UMKM maupun besar. Secara simultan juga dilakukan penginputan data dan penghitungan volume produk olahan hasil perikanan.

6. Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan Sampai dengan triwulan I tahun 2016, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan mencapai Rp 0,079 Trilyun, atau setara dengan capaian 2,6 % jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2016, yakni sebesar Rp 3 triliun. Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan yang dihitung berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), gabungan PMA dan PMDN, APBN maupun APBD serta kredit perbankan. Nilai Rp. 0,079 Trilyun atau Rp. 79 Milyar terdiri atas Rp. 8,4 milyar berasal dari PMDN, Rp. 810 juta dari PMA, Rp 65,5 milyar dari perusahaan gabungan PMA dan PMDN serta Rp. 4 milyar dari kredit perbankan Bank BRI. Pada tahun 2016, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan ditargetkan sebesar Rp 12,5 triliun. Apabila tercapai, nilai investasi

tahun 2016 ini relatif

meningkat hampir tiga kali lipat dari target nilai investasi tahun 2015, yakni Rp 3,2 triliun. Hal ini disebabkan adanya perluasan objek perhitungan nilai invetasi. Pd atahun 2015, nilai investasi yang dihitung yaitu hanya di bidang pengolahan dan pemasaran. Sedangkan pada tahun 2016 nilai investasi yang dihitung secara keseluruhan dari bidang hasil kelautan dan perikanan. Tabel Pencapaian IK Ditjen PDSPKP, 2012-2016 Indikator Kinerja Utama Nilai investasi bidang P2HP (Rp triliun) Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp.Trilyun)

Tahun 2012

2013

2014

2015

2,07

2,66

3,22

4,43

2016*

TW I 2016

12,5

0,079

Keterangan: *) Target


27

Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Selaras dengan peningkatan target, pencapaian nilai investasi bidang P2HP selalu menunjukkan kecenderungan melebihi dari target tiap tahunnya. Hal ini yang juga diharapkan terjadi pada nilai investasi hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut menunjukkan iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, yang diwujudkan dengan masuknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi (Investment Grade) pada tahun 2016. Ditambah lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2015 tentang kriteria pemberian fasilitas pajak penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu pada sektor kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih menarik investor untuk berinestasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan demikian ke depan investasi akan semakin meningkat, mengingat potensi sumber daya perikanan merupakan peluang pasar yang sangat potensial di Indonesia.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya daya saing produk dan logistik KP terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

16,61


% thd Target 2016 6,04

0,00

0,00

0,00

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

TW I

REALISASI

7

Nilai Produk Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun) Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%)

275

2,57

60

0,00

8

7. Nilai Produk Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan melalui indikator kinerja, sebagai berikut: Target Indikator Kinerja 8

Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp triliun)

28

Realisasi

Tahun 2016

TW I

Capaian

275

2,57

16,61




Peningkatan nilai produk non pangan hasil perikanan merupakan perwujudan tanggung jawab Ditjen PDSPKP dalam pengembangan produk dan diversifikasi perikanan. Melalui beberapa kegiatan yang dilakukan, akan diupayakan peningkatan nilai produk setiap tahunnya. Kegiatan perhitungan volume produk olahan yang dihasilkan oleh UPI skala besar dilakukan melalui metode penghitungan langsung ke seluruh UPI skala besar. Sedangkan perhitungan yang dihasilkan oleh UPI skala UMKM dilakukan melalui metode sampling . Sesuai dengan metode penghitungan IKU yang tertuang dalam balance score card penghitungan capaian volume produk olahan hasil perikanan hasil perhitungan tahap awal akan deperoleh pada semester I tahun 2016, Untuk mengetahui perkembangan volume olahan hasil perikanan yang diproduksi selama tahun 2016, saat ini masing dilaksanakan pendataan ke UPI, baik skala UMKM maupun besar untuk mengetahui jumlah volume dan nilai yang dihasilkan dari pengolah ikan.

8.

Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%) Ketersediaan Pasokan Ikan di UPI didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya

pasokan ikan baik untuk kebutuhan UPI (Unit Pengolahan Ikan) maupun kebutuhan konsumsi langsung untuk masyarakat. Perhitungan ketersediaan pasokan ikan di UPI dilakukan dengan rumus sebagai berikut:


29

Untuk mendukung pencapaian target ketersediaan pasokan ikan di UPI konsumsi ikan tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik telah melakukan kegiatan yang meliputi Pemetaan dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan; Jaringan distribusi dan kerja sama logistik hasil kelautan dan perikanan; Tata kelola logistik hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan; serta Infrastruktur logistik hasil kelautan dan perikanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Internal (Internal Process Perspective) berasal dari 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut: 1. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif; 2. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan 3. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan 4. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan 5. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan 6. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan 7. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan 8. Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu Penjelasan tentang capaian indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

30


3.2.4 Sasaran Strategis 4 Tersedianya Kebijakan Penguatan Daya Saing yang Efektif Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO 9

10

9.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan) Indeks efektivitas kebijakan bidang PDSPKP

0,00



0,00

0,00

0,00

TARGET

TW I

REALISASI

14

0,00

6,5

0,00

Jumlah Draft Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bidang P2HP didefinisikan

sebagai

produk

hukum

yang

tingkatannya

berada

di

atas

Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Keputusan Menteri KP, serta Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Pejabat Negara. Tabel Draft Peraturan Perundang-Undangan Bidang PDSPKP, 2013-2015 Indikator Kinerja Utama Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang P2HP

2013

Tahun 2014

2015

6

13

15

Pertumbuhan (%) 2013-2015 2014-2015 66,03

15,38

Pada tahun 2016, Ditjen PDSPKP menargetkan 13 (tiga belas) draft peraturan perundang-undangan untuk dapat ditetapkan. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain peningkatan kapasitas ilmu hukum berupa bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan kepada anggota tim perundangundangan Ditjen P2HP, penyiapan substansi teknis rancangan peraturan bidang P2HP Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

31

di lingkup Ditjen P2HP serta Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait yaitu Biro Hukum KKP, Unit Eselon I KKP, Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder lainnya.

10. Indeks Efektifitas kebijakan bidang PDSPKP Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh KKP melalui penerbitkan Peraturan/Surat Edaran untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output atau outcome, Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Ditjen PDSPKP dapat diterima oleh customer setjen, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Pada tahun 2016, Ditjen PDSPKP menargetkan nilai indeks efektifitas kebijakan bidang PDSPKP sebesar 6,5. Pada Triwulan 1 Tahun 2016, Ditjen PDSPKP diharapkan dapat melakukan survey terhadap kebijakan lingkup Ditjen PDSPKP, indeks efektifitas diukur dengan 20 pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Target survey adalah minimal 30 responden yang merupakan stakeholder/customer/target groups yang terkena dampak implementasi kebijakan lingkup Ditjen PDSPKP.

3.2.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

32


NO 11

12 13

14

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%) Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta) Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%) Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi)

0,75

0,30


35,00

39,00

111,43

19,50

60

3,00

2,40

80,00

4,00

20

1,00

1,00

100,00

5,00

TARGET 15

200

TW I

REALISASI


11. Peningkatan Market Share Produk Kelautan dan Perikanan Utama di Pasar Tujuan Ekspor Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan diharapkan dapat tercapai melalui penurunan tarif bea masuk. Penurunan tarif bea masuk diberikan melalui perundingan perdagangan internasinal, baik forum bilateral, multilateral, dan regional. Pada tahun 2016 ada beberapa pertemuan perundingan perdagangan yang kemungkinan akan dilaksanakan. Tujuan utama hadir dalam pertemuan perundingan perdagangan tersebut adalah agar tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan utama Indonesia mendapat fasilitas penghilangan atau pengurangan tarif bea masuk. Peningkatan market share dapat terpantau melalui pemantauan kegiatan perdagangan internasional produk kelautan dan perikanan yang terwujud melalui angka ekspor impor. Untuk memantau angka ekspor impor tersebut, pertemuan rutin untuk memvalidasi angka ekspor impor. Selain itu mengingat ketersediaan data nilai ekspor global, perlu juga untuk memantau nilai impor produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor. Tujuan pertemuan tersebut adalah melihat aktivitas perdagangan internasional produk kelautan dan perikanan. Capaian market share bersifat dinamis, dan tidak dapat dihitung berbasis bulanan/triwulanan/semester dan bukan bersifat increment (penambahan/akumulasi t-1), sehingga hanya dapat dihitung yearly basis.

12. Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (USD juta) Setiap tahunnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi melakukan kegiatan pameran di dalam dan luar negeri yang berskala Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan citra dan peningkatan branding produk Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

33

perikanan Indonesia di luar negeri dengan cara mengikutsertakan eksportir hasil perikanan Indonesia dalam kegiatan pameran berskala internasional. Pada tahun 2016, jumlah kegiatan promosi yang akan dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan pameran, yaitu Seafood Expo North America (SENA), Seafood Expo Global (SEG), Malaysia International Food and Beverage (MIFB), Hongkong International Jewelry Show (HIJS), Interzoo, IFFA Jerman, Conxemar Portugal, CIFB-Cina dengan nilai transaksi yang ditargetkan mencapai USD 200 juta. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di Direktorat Akses Pasar dan Promosi. Sampai dengan bulan Maret 2016 capaian indikator kinerja ini sudah mencapai USD 39 Juta atau lebih besar dari target triwulan I sebesar USD 35 juta. Kegiatan pameran yang telah dilakukan hingga bulan Maret 2016 adalah Pameran SENA, sedangkan kegiatan pameran lainnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga bulan November 2016. Data nilai transaksi tersebut didapat dari para pelaku usaha peserta kegiatan promosi/pameran yang terdiri dari data transaksi selama kegiatan pameran dan transaksi tahun berjalan sebagai dampak dari keikutsertaan dalam kegiatan pameran tersebut.

13. Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia adalah hal yang patut disayangkan, mengingat sebagai sumber pangan ikan mengandung banyak kandungan gizi esensial yang sangat bermanfaat. Pada setiap ekor ikan terkandung berbagai macam mineral yang diperlukan oleh tubuh (iodium, seng, kalium, kalsium, dll), vitamin, asam lemak dan protein yang sangat bermanfaat untuk kesehatan serta membantu perkembangan otak dan kecerdasan. Sebagai bahan pangan, ikan mempunyai banyak keunggulan dibanding sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi, daging ayam, telur dan susu.

Ikan

merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang banyaknya keunggulan yang terdapat pada ikan khususnya masyarakat yang lokasinya jauh dari wilayah pantai atau sumber ikan. Data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) – BPS menunjukkan bahwa sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia 34


mencapai 57%. Direktorat Akses Pasar dan Promosi melaksanakan program-program dengan tujuan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani. Pada tahun 2016, Direktorat Akses Pasar dan Promosi menargetkan capaian kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani sebesar 60%, meningkat dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pertimbangan, berdasarkan data dari survey BPS bulan Maret 2016, konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia mencapai 52%. Diharapkan pencapaian IKU ini dapat terwujud pada triwulan akhir tahun 2016.

14. Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi) Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang peran penting sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan gizi nasional Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan Gemarikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Ruang lingkup Gemarikan adalah penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat luas tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan melalui berbagai kegiatan promosi, pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan (PMTAS), ceramah/seminar/simposium manfaat makan ikan, penyebarluasan materi promosi, keikutsertaan pada pameran, iklan layanan masyarakat, talkshow, lomba masak serba ikan dan safari Gemarikan. Melalui pencanangan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sebagai gerakan nasional diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus, terkonsep, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, Gemarikan melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, swasta, LSM, asosiasi, lembaga profesional, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan pelaku usaha sebagai mitra dengan tujuan membangun kesadaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Saat ini, Gemarikan telah menjalin kerjasama dengan 13 mitra Gemarikan yang terdiri dari Tim PKK Pusat, Yayasan Jantung Indonesia, Kongres Wanita Indonesia, LPLH dan SDA MUI, PIA Ardhya Garini Pengurus Daerah I KOOPSAU I, Persatuan Wanita Indonesia (PERWARI), Saka Bahari, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Pengurus Pusat ‘Aisyiyah, Pengurus Pusat Persaudaraan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

35

Muslimah (Salimah), Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, kementerian Kesehatan, Kedeputi Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, BKKBN, dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). Sampai dengan akhir tahun 2016, ditargetkan Gemarikan akan menjalin kerjasama kemitraan dengan 20 mitra kerja.

3.2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

42,00



3,00

3,00

100,00

6,00

2,56

3,60

140,63

28,17

11,00

11,66

106,00

5,30

NO


TARGET

15

Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM) Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina (Usaha Besar) Nilai produk non bioteknologi kelautan (Rp triliun) Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp miliar)

840

42,00

50 12,78

16 17 18

220

TW I

REALISASI

15. Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM) Jumlah UMKM yang dibina hingga Triwulan I ditargetkan sebanyak 42 UMKM. Hingga Bulan Maret 2016 tercatat 42 UMKM yang dibina oleh Ditjen PDSPKP sehingga target tercapai 100%. Bentuk pembinaan UMKM tersebut sebagian dilakukan melalui kegiatan pemantauan penerima bantuan sarana prasarana yang diberikan pada tahun 2015. Pemantauan tersebut dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan bantuan tersebut dan selanjutnya Ditjen PDSPKP akan melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan UMKM agar dapat lebih berdaya saing.

16. Jumlah Usaha Besar Produk Kelautan yang Dibina Target pembinaan pelaku usaha skala besar di Tahun 2016 adalah sebanyak 50 pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan produk kelautan. Capaian hingga Triwulan I Tahun 2016 tercatat sebanyak 3 usaha besar produk kelautan, 36 | Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016

jumlah ini sesuai dengan target IKU-16 Triwulan I pertama sehingga target capaian IKU-16 Bulan Maret terpenuhi 100%. Pembinaan kepada pelaku usaha skala besar dilakukan dengan melibatkan mereka dalam penyusunan rumusan rencana pengembangan industri (khususnya rumput laut dan tepung ikan) di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kemandirian dalam menghasilkan produk-produk kelautan.

17. Nilai Produk Non Bioteknologi Kelautan Capaian nilai produk non bioteknologi kelautan pada Triwulan I adalah sebesar Rp. 3,6 Triliun. Nilai ini melampaui target yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 2,56 Triliun atau tercapai 141%. Bila membandingkan antara target Tahun 2016 sebesar Rp.12,78 Triliun dengan capaian pada Triwulan I, Ditjen PDSPKP optimis bahwa target nilai produk non bioteknologi produk kelautan di akhir tahun juga akan terlampaui.

18. Nilai Produk Bioteknologi Kelautan Capaian nilai produk bioteknologi kelautan pada Triwulan I adalah sebesar Rp. 11,66 Miliar atau melampaui target yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 11 Miliar pada Bulan Maret Ditjen PDSPKP melihat peluang yang cukup besar bagi pengembangan produkproduk bioteknologi kelautan ke depan, mengingat wilayah laut Indonesia yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Selain itu masih banyak sumber daya kelautan yang belum tergali padahal berpotensi untuk dijadikan sumber devisa Negara dari sektor non migas.

3.2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


37

NO


TARGET

TW I

19

Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)

790

200,00

81 40

0,00 2,00

20 21

229,00


% thd Target 2016 28,99

0,00 2,00

0,00 100,00

0,00 5,00

REALISASI

19. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 pasal 5 ayat 4 bahwa SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai hasil dari pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP). Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional. SKP merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan terhadap aspek GMP dan SSOP di UPI. SKP diterbitkan atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan sepenuhnya oleh Pembina Mutu Daerah yang berperan sebagai penanggungjawab terhadap penerapan GMP dan SSOP di UPI di wilayah masingmasing. Selanjutnya Pembina Mutu Pusat akan melakukan supervisi penerapan SKP dalam rangka melakukan cross check terhadap hasil pembinaan oleh daerah. Pada tahun 2015, Ditjen P2HP menargetkan dapat diterbitkan sebanyak 790 SKP bagi UPI. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, telah diterbitkan sebanyak 429 SKP bagi UPI, atau tercapai 219,5% dari target triwulan I tahun 2016 atau tercapai 38


55,5% apabila dibandingkan dengan target tahun 2016. Pencapaian ini menandakan optimisme Ditjen PDS untuk dapat mencapai target tahun 2016. Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, 2011-2015 dan target 2016 Indikato r Kinerja Utama Jumlah SKP bagi UPI (SKP) Keterangan: *) Angka target

Tahun

Pertumbuhan (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

TW I 2016

2011-2015

444

558

792

947

1084

790

439

25%

Realisasi % thd Target TW I 219.5

Target Indikator Kinerja 10

Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP)

Tahun 2016

TW I

Capaian

790

200

439

% thd Target 2016 55.5%

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain melalui operasionalisasi pelayanan SKP dan pembinaan UPI dalam memperoleh SKP. Penerbitan SKP sebagai proses pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk perikanan baik yang diproduksi oleh UPI besar maupun UPI skala UMKM. UPI yang telah ber-SKP dijamin produknya aman dikonsumsi oleh masyarakat.

20. Utilitas Unit Pengolahan Ikan Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) diartikan sebagai jumlah produksi saat ini dibanding dengan kapasitas produksi terpasang pada setiap UPI. Nilai utilitas yang tinggi menunjukkan kinerja membaik dari suatu unit pengolahan. Pada tahun 2016, target utilitas UPI adalah 81 %. Saat ini sedang dilaksanakan pendataan dan verifikasi data produksi dan kapasitas terpasang di seluruh UPI sehingga hasil perhitungan utilitas UPI diharapkan dapat diketahui pada akhir tahun 2016.


39

Tabel Pencapaian IKU Ditjen P2HP, 2011-2015 Indikator Kinerja Utama Utilitas UPI (%) Keterangan: *) Angka target

2011 60,63

2012 65,83

2013 70,39

Tahun 2014 61,73

2015 70

2016* 81

Pertumbuhan (%) 2011-2015 2015-2016 4.1 15,7

Ditjen P2HP optimis target utilitas UPI dapat tercapai seiring dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang transhipment sehingga diharapkan hasil produksi ikan dapat didaratkan sebagai penyupai bahan baku bagi UPI. Apabila target utilitas UPI ini tercapai, maka utilitas UPI tahun 2016 akan meningkat 15,7 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selaras dengan pertumbuhan dalam setahun terakhir, selama kurun waktu lima tahun terakhir diharapkan utilitas UPI dapat meningkat rata-rata 4.1 % per tahun.

21. Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam) Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah menjadi suatu hal yang harus dilakukan, hal ini disebabkan adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat, antara lain: a) adanya perubahan gaya hidup; b) perubahan pola konsumsi; c) banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja; d) konsumen lebih menyukai produk nyang lebih praktis dan memiliki daya simpan lebih lama. Pengembangan produk hasil perikanan diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin setiap bagian yang ada pada satu komoditas atau dengan kata lain dalam proses pengolahan diupayakan semua bagian komoditas dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada bahan yang terbuang (zero waste concept), dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan teknologi pengemasan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan proses demikian diharapkan muncul ragam produk hasil perikanan yang baru yang dapat menjadi usaha baru di bidang pengolahan perikanan. Ragam produk yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Mengacu pada isu-isu yang terjadi, peranan teknologi pengembangan produk diarahkan untuk : a. Meningkatkan nilai ekonomi produk olahan, hal ini terutama ditujukan untuk bahan yang kurang memiliki nilai ekonomi ataupun buangan hasil perikanan yang belum termanfaatkan (zero waste concept); 40


b. Menumbuhkan inovasi teknologi yang lebih modern yang meliputi rekayasa proses produksi dan rekayasa peralatan; c.

Meningkatkan apresiasi terhadap produk-produk tradisional melalui perbaikan sanitasi higienis dan tampilan (kemasan).

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 jumlah ragam produk yang ingin dicapai adalah sebanyak 40 ragam. Pada triwulan 1 telah dicapai 2 ragam atau sebesar 5 % dari target tahunan dan 100% dari target. Adapun jenis ragam dimasud adalah pilus ikan gastor dari kabupaten marauke dan es krim rumput laut dari provinsi Bangka Belitung. Target

3

Indikator Kinerja

Tahun 2016

TW I

Capaian

Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)

40

2

2

Realisasi % thd Target TW I 100

% thd Target 2016 5

3.2.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO 22 23

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok) Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)

TARGET 1.700 100

51,00

22,00


3,85

3,85

100,00

TW I

REALISASI

% thd Target 2016 1,29 3,85

22. Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok) Jumlah Kelompok Usaha Bersama di bidang Penangkapan dan Budidaya mendapatkan jaminan pasar melalui kegiatan : (1) Koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan SLIN; (2) Identifikasi kelompok usaha bersama di bidang penangkapan dan budidaya yang terlibat dengan implementasi SLIN; (3) Sosialisasi


41

Regulasi tentang SLIN; (4) Penyerapan Hasil Perikanan di Sentra Produksi dan Pengumpul. Pada tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik menargetkan jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya sebanyak 1.700 kelompok. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, target ini telah tercapai sebanyak 22 kelompok.

23. Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN Tersusunnya data dan informasi Neraca Ketersediaan Ikan yang meliputi (1) Distribusi Hasil Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Volume pengadaan/produksi dan Distribusi (lokal/luar daerah) secara harian; (2) Harga ikan secara harian di level produsen di sentra sentra penangkapan ikan dan atau budidaya masing-masing kab/kota, harga grosir di pasar pertama, dan harga eceran di pasar rujukan; (3) Data ketersediaan bahan baku dan ketersediaan stok produksi hasil olahan ikan di Unit Pengolahan Ikan secara mingguan; (4) Data ketersediaan stok ikan di Cold Storage secara mingguan. Adapun kriteria Kabupaten/Kota Lokasi Pengambilan Data dan Informasi Neraca Ketersediaan Ikan (1) Termasuk dalam Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Kecil Terluar dan Kawasan Perbatasan; (2) Termasuk dalam Program Pengembangan Wilayah tol Laut; (3) Termasuk lokasi yang menjadi pembangunan Infrastruktur Logistik (Cold Storage, Ice Flake dan Warehouse Rumput Laut); (4) Memiliki atau terdapat Cold Storage & UPI skala Besar dan Menengah; (5) Memiliki potensi produksi perikanan tangkap atau budidaya yang cukup besar; (6) Terdapat Koperasi Usaha Bersama (KUB) Bidang Perikanan dan Kelautan yang berjalan dan dikelola dengan baik di lokasi sentra perikanan. Pada tahun 2016, Direktorat Sistem Logistik telah menetapkan target sebanyak 100 lokasi. Target ini bersifat tahunan, sehingga baru akan tercapai pada akhir tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target ini adalah Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data dan Informasi, serta Penyempurnaan Aplikasi Website.

42


3.2.9 Sasaran Strategis 9 Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

10,00



120,00

74,00

61,67

14,80

500

120,00

10,00

8,33

2,00

100

20,00

20,00

100,00

20,00

NO


TARGET

24

Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha) Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha) Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha) Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)

150

5,00

500

25

26

27

TW I

REALISASI

24. Jumlah Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang melakukan Kemitraan dalam rangka Mendorong Investasi Kemitraan usaha dalam rangka mendorong investasi didefinisikan sebagai jumlah unit usaha yang melakukan minat kemitraan usaha atau melakukan kemitraan yang saling menguntungkan. Unit usaha yang dilibatkan dalam kemitraan ini mencakup seluruh unit usaha bidang kelautan dan perikanan mulai dari tingkat kelembagaan terkecil sampai yang terbesar (UMKM, Kelompok Usaha, CV, Firma, PT, dsb). Penghitungan unit usaha kelautan dan perikanan yang bermitra dalam rangka mendorong investasi diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan Marine and Fisheries Business and Invetment Forum (MFBIF). Pada tahun 2016, sebanyak 150 unit usaha ditargetkan dapat dapat melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, sebanyak 5 unit usaha telah bersepakat untuk melakukan kemitraan, atau tercapai 3,33 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

43

percepatan fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha melalui rancangan peraturan menteri terkait kemitraan usaha kelautan dan perikanan. Adapun capaian 5 unit usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi diperoleh berdasarkan MoU yang ditandatangani pada saat pelaksanaan Marine and Fisheries Business and Investment Forum pada bulan Maret 2016, yaitu : 1. MoU antara Manajer Inkubator Mina Bisnis Albacore Ternate dengan PT. Alam Jaya (2 unit usaha) 2. MoU antara PT. Selayar Indoperkasa dengan Bupati Buru (1 unit usaha) 3. MoU antara CV. Ocean Fresh dengan Bupati Sumbawa (1 Unit Usaha) 4. MoU antara Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi dengan Bupati Banggai Laut (1 unit usaha) Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, Tahun 2016 Target Indikator Kinerja 24

Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)

Tahun 2015

TW I

Capaian

150

5

5



25. Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan didefinisikan sebagai UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapatkan pembiayaan usaha baik berupa modal kerja maupun investasi dari lembaga keuangan. Kegiatan yang mendukung tercapainya target 500 UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan yaitu melalui kegiatan penyusunan pedoman umum KUR yang nantinya akan disosialisasikan serta pertemuan akses permodalan dari lembaga pembiayaan bank dan non bank. Sifat pelaksanaan kegiatan tidak memberikan output secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah unit usaha yang mendapatkan pembiayaan. Pada tahun 2016, target jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan yaitu 500 unit usaha. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, sebanyak 74 unit usaha telah telah mendapat fasilitasi pembiayaan melalui program 44


KUR dan Jaring , atau tercapai 14,8 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan adanya sosialisasi program KUR dan Jaring di berbagai daerah bekerjasama dengn Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, Tahun 2016 Target Indikator Kinerja 25

Jumlah UMKM Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Mendapat Pembiayaan (Unit Usaha)

Tahun 2015

TW I

Capaian

500

100

74



26. Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi didefinisikan sebagai pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang teregistrasi, tersosialisasikan informasi investasi dan permodalan serta mendapat rekomendasi untuk insentif dalam pelaksanaan investasi. Kegiatan yang mendukung tercapainya target 500 UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi yaitu melalui kegiatan penerbitan rekomendasi pemberian fasilitas tax allowance, sosialisasi insentif perpajakan bidang kelautan dan perikanan serta registrasi usaha bidang pengolahan dan pemasaran. Pada tahun 2016, target jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi yaitu 500 pelaku usaha. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, sebanyak 10 pelaku usaha telah telah mendapat fasilitasi pelayanan investasi, atau tercapai 2 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan adanya berbagai kebijakan terkait insentif yang diberikan pada calon investor yang akan menamamkan modalnya di bidang hasil kelautan dan perikanan. Adapun 10 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pelayanan pengembangan investasi, yaitu :


45

NO 1. 2. 3.

NAMA UNIT USAHA PT. Bumi Pangan Utama PT. Perikanan Nusantara PT. Bali Seafood International

4.

Kelompok Bina Laut Sejahtera

5.

Kelompok Usaha Ko Apeng

6.

Pembudidaya Udang (SCI)

7.

PT. Bumi Menara Internusa

8.

PT. IndokomSamudraPersada

9.

CV. Surya Bahari

10.

Petambak Udang (Bpk. Hardi Pitoyo)

KETERANGAN Rekomendasi Tax Allowance Rekomendasi Tax Allowance Fasilitasi Percepatan Proses Realiasasi Investasi Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan di Provinsi Lampung Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi Lampung Fasilitasi Penjajakan n Pembiayaan Provinsi Lampung Fasilitasi Penjajakan n Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Fasilitasi Penjajakan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur

Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, Tahun 2016 Target Indikator Kinerja 26

Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)

Tahun 2015

TW I

Capaian

500

10

10


% thd Target 2015 2

27. Jumlah Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang Melakukan Investasi (Unit Usaha) Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi didefinisikan sebagai pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi baru atau pengembangan usaha berupa penambahan jumlah dan/atau nilai aset usaha. Kegiatan yang mendukung tercapainya target pelaku usah yang melakukan investasi yaitu melalui kegiatan pertemuan investor hasil kelautan dan perikanan serta keikutsertaan pameran promosi investasi usaha kelautan dan perikanan. 46


Sifat

pelaksanaan kegiatan tidak memberikan output secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi. Pada tahun 2016, target jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi yaitu 100 unit usaha. Sampai dengan triwulan I tahun 2016, sebanyak 20 unit usaha telah melakukan invetasi berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan I , atau tercapai 20 % dari target 2016. Pencapaian ini relatif masih rendah, namun demikian PDSPKP optimis bahwa IK dimaksud dapat tercapai seiring dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung invetasi serta kegiatan promosi maupun sosialisasi informasi yang dapat menarik investor baik di dalam maupun luar negeri. Tabel Pencapaian Ditjen PDSPKP, Tahun 2016 Target Indikator Kinerja 27

Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)

Tahun 2015

TW I

Capaian

100

20

20


% thd Target 2015 20

3.2.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO


28

Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam) Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam) Jumlah produk bersertifikat SNI (produk)

29 30

10

0,00

0,00


3

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

TARGET

TW I

REALISASI



47

28. Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam) Dalam rangka mendukung program peningkatan daya saing produk kelautan perikanan tahun 2016, BBP2HP melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan perekayasaan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan. Kegiatan perekayasaan tersebut meliputi 8 (delapan) ragam perekayasaan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan, alga dan produk non konsumsi kelautan dan perikanan (; dan 2 (dua) ragam perekayasaan rancang bangun alat, mesin serta tata letak dan desain lay out unit pengolahan ikan. Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh tim BBP2HP meliputi berbagai tahapan kegiatan antara lain tahapan persiapan (pembentukan tim pelaksana, rapat persiapan dan penyusunan proposal), tahapan pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta pelaporan. Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayasaan ragam inovasi produk konsumsi dan non konsumsi meliputi koordinasi, identifikasi dan pengumpulan data, uji coba pendahuluan, uji lanjutan, analisa usaha, uji penerimaan dan uji produksi. Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayasaan ragam alat/mesin/sarana pengolahan dan pemasaran meliputi : identifikasi dan pengumpulan data, pembuatan rancangan, pembuatan dan pengadaan komponen, perakitan, uji coba pendahuluan, uji lanjutan, uji penerimaan alat/mesin. Tahapan pelaksanaan kegiatan perekayaan ragam desain layout unit pengolahan, sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran meliputi : identifikasi dan pengumpulan data, pembuatan rancangan awal, pembuatan rancangan rinci, pembuatan model/mock up, pengukuran, uji kesesuaian desain layout. Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah sebesar Rp 2.326.083.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tiga Rupiah). Jika dibandingkan dengan target pencapaian selama triwulan I, maka capaian untuk kegiatan perekayasaan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan ini telah mencapai 13,33% dari target sebesar 12,5%. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama proses pencapaian indikator kinerja dan tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah : 1. Referensi teknologi didapatkan dari hasil penelitian balitbang KP/ perguruan tinggi namun tidak bisa langsung dilanjutkan ke dalam proses perekayasaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

48


2. Jumlah SDM terutama pejabat fungsional perekayasa pertama masih belum memadai dibandingkan dengan beban pekerjaan. 3. Terbatas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam mendukung pencapaian kinerja, terutama alat-alat penunjang dalam penerapan teknik pengolahan produk non konsumsi kelautan dan perikanan untuk ragam produk kolagen gamat dan gelatin. 4. Terbatasnya data dan literatur penunjang yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pembuatan rancang bangun alat pengolahan dan desain layout UPI hasil kelautan dan perikanan. Adapun faktor – faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah : -

Koordinasi dan kerjasama yang kuat antara BBP2HP dengan stakeholder terkait.

-

Keterampilan dan kompetensi SDM yang memadai dalam melaksanakan kegiatan.

-

Dukungan anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja.

29. Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam) Kegiatan pemasaran merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BBP2HP mendapat tugas dari Ditjen PDSPKP untuk melaksanakan 3 ragam kegiatan perekayasaan yaitu : Kertas seni dan kemasan dari lamun, kemasan edible film dari rumput laut, dan gerobak sepeda pemasaran Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh tim BBP2HP meliputi berbagai tahapan kegiatan antara lain tahapan persiapan (pembentukan tim pelaksana, rapat persiapan dan penyusunan proposal), dan tahapan pelaksanaan (meliputi kordinasi, identifikasi, uji coba penerapan inovasi, uji mutu, analisa kelayakan, analisa preferensi dan uji coba operasional). Dari tahapan kegiatan tersebut, sampai saat ini kegiatan perekayasaan uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan rata – rata telah mencapai 6,5 % dari target sebesar 11,83 %. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama proses pencapaian kinerja dan tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah :


49

1. Referensi teknologi didapatkan dari hasil penelitian balitbang KP/ perguruan tinggi namun tidak bisa langsung dilanjutkan ke dalam proses perekayasaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 2. Terbatasnya data dan literatur penunjang yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pembuatan rancang bangun alat/sarana pemasaran untuk bidang kelautan dan perikanan. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam mendukung pencapaian kinerja, terutama alat-alat penunjang dalam penerapan teknik pengemasan untuk ragam produk kemasan edible film dari rumput laut Adapun faktor – faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah : -

Koordinasi dan kerjasama yang kuat antara BBP2HP dengan stakeholder terkait.

-

Keterampilan dan kompetensi SDM yang memadai dalam melaksanakan kegiatan.

-

Dukungan anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja.

30. Jumlah produk bersertifikat SNI (produk) Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk, sedangkan bagi produsen standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut dihasilkan dari unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi dan pemasaran produk secara kontiniu serta melakukan proses produksi sesuai SNI. Pemberian tanda SNI hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi. Peraturan Dirjen P2HP Nomor 01/PER-DJP2HP/2013 yang telah direvisi menjadi Peraturan Dirjen P2HP Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 Tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan menjelaskan bahwa LSPro-HP merupakan lembaga 50


nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Peraturan Dirjen tersebut juga menunjuk BBP2HP sebagai pelaksana LSPro-HP dan mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Pengunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) produk hasil perikanan. BBP2HP sebagai pelaksana lembaga sertifikasi produk hasil perikanan dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) turut berperan serta dalam peningkatan kualitas produk hasil perikanan. Rendahnya kesadaran para pengolah produk perikanan akan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan dapat menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki mutu yang kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, BBP2HP pada tahun anggaran 2016 menargetkan penambahan jumlah produk yang bersertifikat SNI sebanyak 9 produk. Sasaran produk yang disertifikasi meliputi produk Baso ikan beku, Bandeng presto, Abon ikan dan Ikan dalam kaleng hasil sterilisasi, otak-otak ikan, siomay ikan, nugget ikan, mpek-mpek dan amplang. Sasaran produk yang disertifikasi tersebut didasarkan pada ruang lingkup LSPro-HP yang telah diakreditasi oleh KAN. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, BBP2HP melakukan berbagai kegiatan antara lain : Bimbingan Teknis Sertifikasi Produk, Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk Hasil Perikanan, dan Pemeliharaan Sistem Manajemen SNI ISO 17065:2012 Sampai akhir triwulan I tahun 2016, pencapaian indikator ini adalah sebanyak 2 (dua) produk bersitifikat SNI (Tabel 10). Adapun rinciannya adalah sebagaimana pada tabel berikut : Tabel Target dan Realisasi Jumlah Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk, sampai dengan tahun 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk)

TARGET

REALISASI

%

9

2

22,22%

Tabel Penerima SPPT SNI Tahun 2016 No 1

Nama Klien PT. Maya Muncar

Lokasi Banyuwangi

2

PT. Bali Maya Permai

Jembrana, Bali

Jenis Produk Ikan dalam kaleng hasil sterilisasi Ikan dalam kaleng hasil sterilisasi

Nama Merk Maya King’s Fisher


51

Jumlah Penerima SPPT SNI 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2013

2014

2015

Bakso Ikan Beku

Bandeng Presto

Bandeng Cabut Duri Beku

Kerupuk Ikan

Ikan dalam kemasan kaleng hasil sterilisasi

Abon Ikan

2016

Gambar Perkembangan jumlah SPPT SNI tahun 2013 – 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan ruang lingkup yang telah diakreditasi oleh KAN. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha yang mengolah produk olahan di luar ruang lingkup tidak bisa mendapatkan SPPT SNI. 2. Keterbatasan kapasitas / kemempuan personil 3. Penerapan penggunaan tanda SNI masih bersifat sukarela

Dari permasalahan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan oleh BBP2HP adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personil 2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi pembina pusat dan instansi lainnya. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian indikator antara lain : 1. Komitmen manajemen BBP2HP dan klien LSPro-HP dalam penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012 2. Pembinaan kepada UKM oleh pembina pusat dan daerah dan, 3. Ketersediaan evaluator yang kompeten

52


Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.347.432.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Sampai dengan akhir triwulan I 2016, belum terdapat realisasi karena masih dalam proses pertanggungjawaban.

3.2.11 Sasaran Strategis 11 Terselenggaranya Pengendalian Impor Hasil Perikanan sesuai Standar Mutu Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO


TARGET

31

Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)

<20

TW I <20

REALISASI <20



31. Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%) Definisi dari indikator ini adalah (1) Perbandingan antara nilai impor hasil perikanan dengan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun berjalan; (2) Perbandingan nilai impor terhadap ekspor pada tahun berjalan tidak melebihi 20%. Adapun rumus perhitungan indikator ini adalah: =

× 100%

Target ini bersifat triwulan, sampai dengan triwulan 1 telah dicapai angka 7,2%. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk triwulan I yakni < 20%. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator ini adalah pelayanan ijin pemasukan hasil perikanan, rapat evaluasi dokumen pengajuan ijin pemasukan hasil perikanan, kordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi dan verifikasi lapangan, serta rapat harmonisasi aplikasi IPHP online dengan aplikasi BKIPM. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

53

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut: 1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian; 2. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses; 3. Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; 4. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel.

3.2.12 Sasaran Strategis 12 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO


32

Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

TARGET 77

TW I

REALISASI

0,00

0,00



32. Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen PDSPKP Tingkat kompetensi SDM Ditjen PDSPKP merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Kompetensi dan integritas ASN 54


merupakan salah satu komponen penting dalam mewujukan profesionalisme dan good governance di Ditjen PDSPKP. Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat) variabel pembentuk, yaitu (1) Persentase nilai kompetensi dan integritas (diperoleh dari hasil uji asesment pegawai) disbanding standar (sesuai Kepmen No. 3A tahun 2014); (2) Persentase pencapaian output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); (3) Persentase tingkat kehadiran pegawai, dari data finger print absen yang terintegrasi dengan Sekretariat Jenderal, dan (4) Persentase kepatuhan ASN dalam penyerahan LHKASN/LHKPN. Penilaian Indeks kompetensi dan integritas dilakukan terhadap 392 ASN yang mengikuti asesment untuk pengisian Jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama Ditjen PDSPKP di tahun 2015. Tabel Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP

2015 Target 65%

Realisasi 65%

Realisasi Indeks kompetensi dan Integritas tahun 2015 sebesar 65% dari target 65%, atau tercapai 100% dibanding target. Nilai tersebut diperoleh dari ratarata variabel pembentuknya, yaitu: (1) variabel persentase nilai kompetensi hasil asesmen dibanding standar, yang menggambarkan bahwa tingkat integritas dan kompetensi dari pegawai yang diasesmen hampir memenuhi standar dari jabatan yang akan diduduki; (2) Variabel capaian kinerja individu (SKP) yang menggambarkan bahwa kinerja individu dalam kriteria baik; (3) Variabel kehadiran pegawai, menggambarkan tingkat disiplin dan integritas dari sisi kehadiran pegawai cukup tinggi; (4) Variabel LHKASN/LHKPN sebesar 100%, menunjukkan bahwa dari pegawai yang mengikuti asesment, telah melaporkan harta kekayaannya. Indeks kompetensi dan integritas merupakan indikator baru yang mulai diukur di tahun 2015. Di tahun sebelumnya, indikator yang digunakan adalah “Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III”, sehingga nilai tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2016 indeks kompetensi dan integritas lingkup Ditjen P2HP sebesar 77. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Untuk


55

mewujudkan ASN Ditjen PDSPKP yang kompeten dan ber-integritas tinggi, selama tahun 2016 akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1.

Melakukan sistem rekrutmen yang kompetitif dan terbuka Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah dengan melakukan

perubahan sistem rekrutmen menjadi berbasis kompetensi, yaitu melalui lelang jabatan (job tender) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama di Ditjen PDSPKP. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendapatkan pejabat yang berkinerja tinggi, memiliki kompetensi sesuai uraian dan syarat jabatan serta memiliki integritas yang jelas. 2.

Melakukan Uji Asesment untuk Eselon III, IV dan JFT/JFU Telah dilakukan uji asesment dengan komponen penilaian (a) Uji Kompetensi

Manajerial

(Integritas,

kepemimpinan,

perencanaan

dan

pengorganisasian,

kerjasama, berorientasi pada kualitas, dan sebagainya); (b) Pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan telah ditetapkan melalui Kepmen No. 3A tahun 2014. 3.

Tingkat kehadiran pegawai sebagai salah satu komponen dalam Perhitungan pemberian tunjangan kinerja Setiap pegawai Ditjen PDSPKP wajib

masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Ditjen PDSPKP serta melakukan presensi elektronik. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja akan mendapat sanksi berupa pengurangan pemberian Tunjangan Kinerja. Hal tersebut telah di legalisasi melalui Permen KP No. 15 tahun 2015. 4.

Pengembangan aplikasi dan penerapan sistem teknologi informasi Penerapan elektronisasi dalam pemantauan pencapaian kinerja dan disiplin

pegawai telah dilakukan melalui pengembangan sistem informasi (SI) : Simpeg dan e-Pegawai (pemantauan presensi dan data pegawai), e-SKP (pengisian dan pemantauan capaian kinerja pegawai), sikepo, integrasi finger print eselon I dengan Setjen (Unit Kerja Eselon I yang telah terintegrasi dengan Setjen adalan KP3K, Itjen, PDSPKP)

56


5.

Penertiban LHKPN/LHKASN Guna mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, sekaligus menggambarkan integritas ASN PDSPKP, telah dilakukan penertiban

LHKPN/LHKASN

dengan

cara:

melakukan

pembenahan

data

penyelenggaran negara di seluruh Ditjen PDSPKP dan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyelenggaran negara untuk menyampaikan LHKPN sesuai Permen KP No. 22 tahun 2013.

3.2.13 Sasaran Strategis 13 Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi informasi, seperti website. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya informasi PDSPKP yang valid, handal dan mudah diakses hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO


TARGET

33

Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

50

33.

TW I

REALISASI

0,00

0,00



Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan data

dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pencapaian hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data dan informasi juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga dapat disusun arah dan program pembangunan yang optimal, efisien dan berkelanjutan dalam rangka Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

57

mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Prestasi untuk sasaran ini yang indikatornya adalah “Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel Pencapaian IKUDitjen PDSPKP Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

2015 Target 40%

Realisasi 40%

Dari target 40%, dapat terealisasi 40%, nilai tersebut merupakan persentase unit kerja lingkup KKP yang telah bergabung dalam aplikasi berbagi informasi dan data yang telah ditetapkan. Dari total 8 unit kerja level 1 dan 2 di KKP, sebanyak 8 unit kerja telah menjadi member dan memiliki user name pada sistem informasi manajemen pengetahuan. Setiap user memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi sehingga diharapkan informasi dapat menyebar dengan lebih cepat agar individu di lingkup Ditjen PDSPKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan dan pada akhirnya akan mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar“ ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2016 unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ditargetkan sebesar 50%. Upaya yang akan dilakukan Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan capaian IKU ini adalah dengan melakukan kajian untuk mengetahui bentuk sistem Manajemen Pengetahuan (MP) yang tepat bagi Ditjen PDSPKP, kemudian membangun Sistem aplikasinya. Saat ini Ditjen PDSPKP masih menggunakan server dari webhost pihak ketiga, diharapkan jika telah memiliki server sendiri, pengembangan dan pemanfaatan MP akan lebih maksimal. Pengembangan sistem Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi antar seluruh unit Eselon I lingkup KKP dan setiap level organisasi diperlukan guna mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sehingga sesuai dengan apa yang diamanatkan pada PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2011.

58


3.2.14 Sasaran Strategis 14 Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Ditjen PDSPKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan organisasinya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Ditjen PDSPKP yang berkepribadian terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: NO 34

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP

TARGET A (89)

TW I

REALISASI

0,00

0,00



34. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan Kelembagaan; (5) Penguatan Tata Laksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (7) Penguatan Peraturan Perundangundangan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Quick Wins. Berbagai

permasalahan/hambatan

yang

mengakibatkan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP. Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

59

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dikatakan bahwa terdapat 8 area perubahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, mind set dan culture set. Yang kemudian diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 bahwa program reformasi birokrasi terdapat 3 tingkat yaitu makro, meso dan mikro. Terjadi perubahan tata cara penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi kementerian/lembaga, apabila pada tahun 2012–2013 berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai instrumen

untuk

mengukur

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), pada tahun 2014-2015 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan tools penilaian dilakukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi

dapat dilakukan dengan objektif,

maka perlu

dilakukan

upaya

penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi

hasil

penilaian

mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem self assessment. Penyempurnaan juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumen yang dapat digunakan baik oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Quality Assurance (TQA) dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Dengan demikian penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih obyektif.

60


Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “criteria referrenced test” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen PDSPKP tahun 2015 ditargetkan BB, sebagaimana mengacu pada target nilai kinerja reformasi birokrasi KKP. Capaian tahun 2015 adalah sebesar 87,49 atau nilai A, capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan. Tabel. Pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, 2012-2015 Indikator Kinerja Utama Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP Keterangan: *) Capaian Sementara

2012 B 68,94

Tahun 2013 2014 BB A 79,20 87,50

2015* A 90,28

Pada tahun 2016 nilai kerja reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 50%. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Upaya yang akan dilakukan Ditjen PDSPKP adalah penyusunan lembar kerja evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP berdasarkan lembar kerja evaluasi sebelumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan penilaian mandiri yang merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan.

3.2.15 Sasaran Strategis 15 Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


61

NO


TARGET

35

Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP (%) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP (%)

Baik (80-90) 100

36

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

TW I

REALISASI

% thd Target 2016 0,00 0,00

35. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PDSPKP Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai kinerja anggaran merupakan komponen pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Syarat agar dapat diperoleh nilai efisiensi anggaran yaitu: a. Penyerapan anggaran, dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satker; b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan ratarata

ketepatan

waktu

penyerapan

anggaran

setiap

bulan

dengan

membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satker dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satker dengan jumlah bulan; c. Pencapaian keluaran, dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan

realisasi

dan

target

volume

keluaran

dengan

rata-rata

perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran; indikator kinerja keluaran; d. Efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran dengan pagu anggaran per keluaran, yaitu realisasi anggaran per keluaran per realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran per target volume keluaran. Untuk mengukur nilai kinerja anggaran sebenarnya telah dapat disajikan melalui aplikasi http://monev.anggaran.depkeu.go.id/. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian 62


nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut: NK = (I x WI) + (CH x WCH) dengan I = (P x WP) + (K x WK) + (PK x WPK) + (NE x WE) Keterangan: NK

: Nilai kinerja

I

: Nilai aspek implementasi

P

: Penyerapan anggaran

K

: Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK

: Pencapaian keluaran

NE

: Nilai efisiensi

CH

: Capaian hasil

WI

: Bobot aspek implementasi

WCH

: Bobot capaian hasil

WP

: Bobot penyerapan anggaran

WK

: Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WPK

: Bobot pencapaian keluaran

WE

: Bobot efisiensi

Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2015 ditargetkan baik (80-90), sebagaimana mengacu pada target nilai kinerja anggaran KKP. Capaian tahun 2015 adalah sebesar 85,32 atau baik, capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan. Dari target 80%, dapat terealisasi 85,32%, nilai tersebut diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup Ditjen PDSPKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu, artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Ditjen PDSPKP sudah dalam kategori baik. Indikator nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2016 Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen P2HP sebesar 83. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah perlu komitmen dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana untuk pengupayaan pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan arahan dari pimpinan lembaga. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut telah disusun Panduan Umum Jadwal Kegiatan Tahun 2016, Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP TW I Tahun 2016 |

63

dengan pokok arahan antara lain, memadatkan kegiatan KKP di bulan Januari hingga November 2016 sesuai surat Edaran No. 39/MEN-KP/I/2016 tentang Panduan Umum Jadwal Kegiatan tahun 2016.

36. Kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) eselon I. Kepatuhan terhadap SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Ditjen PDSPKP tercapai 100% pada tahun 2015. Pengukuran pencapaian IKU ini dicapai setelah laporan keuangan dan BMN Ditjen PDSPKP tahun 2015 tersusun dan audited. Sebagai tahapan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara, pada bulan Januari 2015 telah dilakukan sosialisasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara tahun 2014 lingkup Ditjen PDSPKP di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Cinere dan Balai uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, Cibitung. Kegiatan tersebut melibatkan petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) seluruh satker binaan Ditjen PDSPKP Tahun 2014. Saat ini juga telah dilakukan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara semester I tahun 2015. Pada tahun 2016 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP lingkup Ditjen P2HP sebesar 100%. Pencapaian IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2016.

3.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2016, anggaran yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP sebesar Rp 1.814.669.841.000,- (Satu triliun delapan ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan 64


ratus empat puluh ribu rupiah), yang kesemuanya merupakan APBN rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan bagi 153 Satker lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri atas 6 Satker Pusat, 1 Satker UPT, 34 Satker Dekonsentrasi, 7 Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 105 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp 22.939.904.641,-, atau setara dengan 1,26%. Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 Menurut Kewenangan No 1 2 3 4 5

Satuan Kerja Pusat UPT Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Provinsi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Total

Anggaran (Rp) 821.319.138.000 34.607.568.000 78.407.470.000 73.014.009.000 807.321.656.000 1.814.669.841.000

Realisasi Anggaran Rp % 15.092.175.287 1,84 3.818.144.362 11,03 2.158.686.465 2,75 92.473.200 0,13 1.778.425.327 0,22 22.939.904.641 1,26

Apabila ditelaah menurut kewenangan pelaksanaan anggaran, maka penyerapan anggaran di Pusat, UPT, dan dekonsentrasi berkontribusi besar pada penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan akhir tahun 2016. Sedangkan apabila ditelaah menurut kegiatan dan unit kerja pelaksana, maka hanya ada 2 kegiatan yang pencapaiannya di atas rata-rata Ditjen PDSPKP, yaitu yang terkait dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan kegiatan lainnya perlu dievaluasi pelaksanaannya sehingga tahun mendatang dapat terlaksana sesuai dengan target. Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 Menurut Kegiatan No

Kegiatan

1

2356 Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 2357 Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 2358 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan 2359 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan 2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

2

3

4

5

Penanggung Jawab Direktorat Sistem Logistik

Anggaran (Rp) 316.276.877.000

Realisasi Anggaran Rp % 3.563.733.577 1,13

Direktorat Akses Pasar dan Promosi

386.692.416.000

847.796.681

0,22

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan Direktorat Pengembangan Investasi

688.224.411.000

3.207.536.875

0,47

229.267.991.000

998.334.513

0,44

48.299.570.000

503.151.463

1,04


65

6

7

2361 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP 5279 Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Total

Sekretariat Ditjen PDSPKP

BBP2HP

111.301.008.000

10.001.207.170

8,99

34.607.568.000

3.818.144.362

11,03

1.814.669.841.000

22.939.904.641

1,26

Tabel Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2016 menurut Sumber Pembiayaan No 1 2

Sumber Pembiayaan Rupiah Murni PHLN Total

Anggaran (Rp) 1.814.669.841.000 1.814.669.841.000

Realisasi Anggaran Rp % 22.939.904.641 1,26 22.939.904.641 1,26

Apabila ditelaah menurut sumber pembiayaan, maka penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2016 keseluruhannya merupakan APBN Rupiah Murni, mengingat pada tahun 2016 tidak ada kegiatan PHLN yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP.

66


BAB IV PENUTUP Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2016, terdapat beberapa Sasaran Srategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PDSPKP yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pencapaian IKU yang masih di bawah target yang telah ditetapkan akan senantiasa diupayakan peningkatannya melalui percepatan pelaksanaan

kegiatan

dan

perumusan

langkah-langkah

strategis

untuk

mengoptimalkan pencapaian IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.1 Permasalahan Walaupun secara umum kinerja Ditjen PDSPKP cukup baik, namun demikian masih terdapat IKU Ditjen PDSPKP yang pencapaiannya relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 Tindak Lanjut Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan;


67

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait untuk secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU Ditjen PDSPKP, sehingga IKU Ditjen PDSPKP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 3. Melakukan reviu SS dan IKU sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019, dalam upaya merumuskan SS dan IKU yang masih relevan dengan Ditjen PDSPKP.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

68


KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2016 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Ir. Nilanto Perbowo, M

Recommend Documents