- 1 -
LAMPIRAN I :
Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Mencermati Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019
kedaulatan,
martabat,
yang dan
difokuskan kebanggaan
pada
penegakan
sebagai
sebuah
kembali bangsa,
menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong, daya saing merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan cita-cita luhur tersebut. Kondisi demikian dapat tercermin dari diangkatnya TRISAKTI sebagai acuan dalam setiap perencanaan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan.
Semangat TRISAKTI yang diterjemahkan dalam
tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan merupakan
cara
pandang
sebuah
bangsa
yang
mengharuskan
pemanfaatan potensi nasional menjadi sebuah sumberdaya yang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Disamping itu, konsep tersebut mengharuskan potensi sumberdaya nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi yang seluas-luasnya terhadap kemakmuran rakyatnya. Sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015-2019, TRISAKTI merupakan perwujudan bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang dicapai melalui peningkatan daya saing (berdaulat), berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui
- 2 -
ketersediaan
manusia
yang
berkualitas
dan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan secara terpadu dan ramah lingkungan (mandiri), dan menyadari dengan sebaik-baiknya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan bangsa maritim serta menempatkan maritim sebagai
poros
kekuatan
untuk
membangun
perekonomian
dan
meningkatkan kesejahteraan (berkepribadian dan berkebudayaan). Konsep pembangunan yang dititikberatkan pada TRISAKTI dan diimplementasikan melalui RPJMN 2015-2019 dijabarkan kembali dalam 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), memperkuat bahwa upaya peningkatan daya saing potensi ekonomi nasional menjadi kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dari ke sembilan prioritas pembangunan nasional tersebut, muara dari manfaat yang akan dihasilkan adalah terciptanya daya saing suatu bangsa yang mampu menghadirkan seluruh potensi yang dimilikinya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan dapat mewujudkan kehadirannya pada tataran global. Sejalan dengan konsep yang telah dirumuskan dan arahan Presiden RI yang diterjemahkan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa dan
tidak
perikanan
boleh ke
dipunggungi,
depan
akan
pembangunan
difokuskan
sektor
pada
kelautan
pemanfaatan
dan yang
bertanggungjawab dengan selalu memperhatikan aspek keberlanjutan, optimal, dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Searah dengan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dijabarkan di dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019, upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dititikberatkan pada pembangunan dengan
memperhatikan
aspek
pertumbuhan,
pemerataan,
dan
modernisasi. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun Rencana Strategis Tahun 20152019 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2015-2019 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan Visi KKP dan misi KKP. Visi KKP yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Sedangkan misinya yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga tetap memperhatikan cita-cita nasional untuk mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan
- 3 -
berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,
pengembangan,
dan
penerapan
menuju
inovasi
secara
berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik
berbasis
keunggulan
setiap
wilayah
menuju
keunggulan
kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. B. KONDISI UMUM Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah ditetapkan misi untuk mewujudkan Indonea menjadi Negara kepulauan mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Penjabaran dari rencana tersebut telah diimplmentasikan di dalam Renstra
KKP
Tahun
2015-2019
dengan
berbagai
program
dan
kegiatannya. Memperhatikan langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh KKP penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan telah melaksanakan beberapa kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut: 1.
Nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar yang dicapai melalui berbagai kegiatan yang mendukungnya sehingga target pencapaian kinerja ekspor tersebut dapat terealisasi dengan berbagai komoditas pokoknya seperti udang dan tuna, tongkol, cakalang (TTC) mampu sebagai pensuplai kebutuhan masyarakat dunia meskipun kondisi perekonomian global di tahun terakhir mengalami pelemahan.
2.
Konsumsi ikan yang mencapai 37,89 kg/kapita pada tahun 2014. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa komoditas perikanan sudah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat Indonesia dengan sumbangan asupan protein melalui konsumsi ikan. Capaian tingkat konsumsi tersebut relatif cukup signifikan
di
tengah-tengah
terjadinya
kelesuan
perekonomian
nasional dan global dimana daya beli masyarakat untuk konsumsi sangat lemah.
- 4 -
3.
Volume produk olahan hasil perikanan pada tahun 2014 mencapai 5,37 juta ton merupakan capaian yang relatif tinggi dimana kondisi pada tahun 2014 terjadi penurunan pasokan bahan baku ikan dampak dari berbagai kebijakan KKP yang diterbitkan pada tahun 2014 dan 2015. Pelemahan pasokan bahan baku tersebut dirasakan hanya sesaat karena saat ini, jumlah pasokan secara bertahap dirasakan telah mengalami peningkatan.
4.
Nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada tahun 2014 sebesar Rp 3,22 triliun memberikan kontribusi terhadap
pembangunan
perekonomian
dengan
menghadirkan
beberapa pengusaha domestik dan global yang melakukan kerjasama bisnis dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia. 5.
Nilai
perdagangan
produk
nonkonsumsi
hasil
kelautan
dan
perikanan mencapai Rp 2,92triliun. Capaian nilai perdagangan tersebut menunjukkan peningkatan yang relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya dan merupakan kontribusi dari produksi dan perdagangan produk-produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Dalam
rangka
pencapaian
pembangunan
pengolahan
dan
pemasaran hasil perikanan, sampai dengan tahun 2014 telah diterbitkan beberapa kebijakan pada level Direktur Jenderal sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunannya.
Penerbitan
kebijakan
pada
level
Peraturan Pemerintah dan Kementerian yang digagas oleh Direktorat Jenderal dan kebijakan pada Level Direktorat Jenderal yang merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti: 1. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan 2. Keputusan Presiden: Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional
- 5 -
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: a. Peraturan Menteri KP Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional; b. Peraturan
Menteri
KP
Nomor
21/PERMEN-KP/2014
tentang
Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Bofia Hidup, dan Ikan Bofia Hidup dari Wilayah Negara RI ke Luar Wilayah Negara RI; c. Peraturan
Menteri
KP
Nomor
44/PERMEN-KP/2014
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke Dalam Wilayah RI; d. Peraturan
Menteri
KP
Nomor
46/PERMEN-KP/2014
tentang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk ke Dalam Wilayah RI; e. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Usaha Pengolahan Ikan; f. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sertifikat Kelayakan Pengolahan; g. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; dan h. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Standardisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: a. Keputusan Menteri KP Nomor 8/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan b. Keputusan Menteri KP Nomor 27/KEPMEN-KP/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi 5. Peraturan Bersama: Peraturan
Bersama
Menteri
KP
dan
1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan
Kepala
BKN
7 Tahun 2014 Menteri
Nomor: tentang
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen P2HP):
- 6 -
a. Perdirjen
P2HP
Nomor
01/PER-DJP2HP/2014
tentang
Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap yang Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Dengan Jumlah Kumulatif 200 (dua ratus) Gross Tonage Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) Gross Tonage dengan Unit Pengolahan Ikan b. Perdirjen
P2HP
Nomor
04/PER-DJP2HP/2014
tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi c. Perdirjen P2HP Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan 7. Keputusan Dirjen P2HP: a. Kepdirjen
P2HP
Nomor
13F/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Rencana Strategis Ditjen P2HP Tahun 2010-2014; b. Kepdirjen
P2HP
Nomor
14C/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Rencana Strategis Sekretariat Ditjen P2HP Tahun 2010-2014; c. Kepdirjen
P2HP
Nomor
24/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Petunjuk Teknis Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional Tahap Awal; d. Kepdirjen
P2HP
Nomor
29A/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan; e. Kepdirjen
P2HP
Pedoman
Teknis
Nomor
31/KEP-DJP2HP/2014
Pengembangan
Usaha
Mina
tentang Pedesaan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2014; f. Kepdirjen
P2HP
Nomor
34/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN); g. Kepdirjen
P2HP
Nomor
35/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI); h. Kepdirjen
P2HP
Nomor
38/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan dan Kemitraan dengan Unit Pengolahan Ikan; i. Kepdirjen
P2HP
Nomor
39/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ditjen P2HP; j. Kepdirjen P2HP Nomor 40/KEP-DJP2HP/2014 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan BBP2HP;
- 7 -
k. Kepdirjen P2HP Nomor 54/KEP-DJP2HP/2014 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; l. Kepdirjen P2HP Nomor 55/KEP-DJP2HP/2014 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan; m. Kepdirjen
P2HP
Nomor
70/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Petunjuk Teknis Sistem Logistik Ikan Nasional; n. Kepdirjen
P2HP
Nomor
71/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Pengembangan Sarana Pemasaran Dalam Negeri; o. Kepdirjen
P2HP
Nomor
72/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Pengembangan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri; p. Kepdirjen
P2HP
Nomor
74/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Mekanisme Kerja Penanganan Pengaduan di Lingkungan Ditjen P2HP; q. Kepdirjen
P2HP
Nomor
82/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Pasar; r. Kepdirjen
P2HP
Nomor
86/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Perubahan Atas Kepdirjen P2HP Nomor 31/KEP-DJP2HP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2014; s. Kepdirjen P2HP Nomor 98/KEP-DJP2HP/2014 tentang Metode Penghitungan Angka Konsumsi Ikan; t. Kepdirjen
P2HP
Nomor
119/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Umum Peringatan Hari Ikan Nasional; u. Kepdirjen
P2HP
Nomor
124A/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Branding Produk Perikanan; v. Kepdirjen P2HP Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang JenisJenis Ikan yang Dapat Dimasukkan ke Dalam Wilayah Republik Indonesia; dan w. Kepdirjen
P2HP
Nomor
131/KEP-DJP2HP/2014
tentang
Pedoman Pengembangan Kelembagaan Pasar Ikan Tradisional. Beberapa keberhasilan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada rentang tahun 2010-2014 merupakan pondasi bagi pembangunan ke depan dengan menitikberatkan pada penguatan daya saing. Beberapa kegiatan yang telah berhasil dikembangkan antara lain: 1. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Integrasi sistem produksi hulu dan hilir sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Proses pengolahan
- 8 -
hasil perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah akan dapat memenuhi preferensi konsumen (permintaan pasar), yakni produk perikanan yang bermutu dan aman dikonsumsi. Tingkat pemanfaatan ikan sebagai sumber protein hewani di Indonesia relatif masih jauh lebih tinggi dibandingkan sumber protein hewani lainnya, seperti disajikan pada Gambar 1.1. 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Daging
Susu Sapi Perah
Telur
Ikan
Gambar 1.1.Pemanfaatan Produk Perikanan Sebagai Sumber Protein Hewani Dibandingkan Produk Lainnya Capaian kinerja untuk program ini relatif baik dan sesuai target yang ditetapkan.
Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan
volume produk olahan hasil perikanan dalam periode 2010-2014, yakni dari 4,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 5,37 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat meningkat rata-rata sebesar 6,35% per tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kapasitas dan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), terbangunnya UPI baru, serta berkembangnya diversifikasi/ragam produk olahan bernilai tambah, baik di UPI skala besar maupun skala mikro, kecil dan menengah. Tabel 1.1.Volume Produk Olahan Hasil Perikanan, 2010-2014 Indikator Kinerja Utama Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)
2010 4,2
Tahun 2011 2012 2013 4,58 4,83 5,16
Pertumbuhan (%) 2014 5,37 6,35
Terkait dengan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan,
telah
dilaksanakan
beberapa
kegiatan
guna
meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan nasional, yakni: pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan
dan
pembinaan
ragam
sistem
rantai
produk
dingin,
perikanan,
pengembangan
dan
pengembangan
dan
- 9 -
pembinaan sentra pengolahan, pembinaan UPI, sertifikasi kelayakan UPI, serta pengembangan dan penerapan standar pengolahan hasil perikanan. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi penerapan sistem rantai dingin dalam upaya untuk menurunkan susut hasil (losses) dan meningkatkan nilai tambah (added value) produk perikanan. Susut hasil (losses) adalah keseluruhan nilai kerugian pascapanen hasil perikanan akibat terjadinya kerusakan fisik dan turunnya mutu hasil perikanan yang terjadi mulai dari saat ikan ditangkap atau dipanen sampai ke tangan konsumen. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya losses diantaranya adalah penanganan ikan yang kurang baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga mutu produk perikanan. Nilai tambah (added value) adalah tambahan manfaat akibat dari kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan distribusi. Peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi baik teknologi pengolahan maupun teknologi pengemasan. Di samping itu, peningkatan nilai tambah dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin setiap bagian yang ada sehingga diupayakan semua bagian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penerapan konsep blue economy, yaitu: nature’s efficiency, zero waste, social inclusiveness,
cyclic
systems
of
production,
innovation
and
adaptation. Penyediaan
bahan
baku
untuk
industri/UPI
sangat
ditentukan oleh posisi tawar (bargaining position) dan keterlibatan industri pengolahan tersebut dalam suatu rantai pasok (supply chain) dan rantai nilai (value chain) hasil perikanan, yaitu mulai saat
ikan
ditangkap
atau
dipanen,
ditangani,
disimpan,
didistribusikan sampai ke industri pengolahan. Perkembangan realisasi produksi dan kapasitas secara rataan, serta utilitas dari UPI skala besar pada periode tahun 2010-2014
secara umum
cenderung meningkat walaupun belum mencapai tingkat yang ideal, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.2.
- 10 -
8.000
6.405
75
6.635
6.441
70 6.967
6.000 3.905
3.864
4.000
70
4.368
4.065
4.904
60 2.767
66
2.000
61
60
65 60
-
55 2010
2011
2012
2013
2014
Rata-Rata Kapasitas Produksi UPI (ton/tahun/UPI) Rata-Rata Realisasi Produksi UPI (ton/tahun/UPI) Utilitas (%)
Gambar 1.2.Rata-Rata Peningkatan Realisasi Produksi, Kapasitas Produksi, serta Utilitas UPI Skala Besar Tahun 2010-2014 Kebijakan
yang
telah
dilakukan
untuk
meningkatkan
ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan hasil perikanan di dalam
negeri,
bersama
dengan
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Tangkap telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan
terkait
Usaha
Perikanan
Tangkap
dengan
menghasilkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa: a.
Bagi
perusahaan
dengan
fasilitas
penanaman
modal
yang
menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki Unit Pengolahan Ikan. b.
Usaha perikanan tangkap terpadu oleh perusahaan non-penanaman modal yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus
melakukan
pengolahan
ikan
dengan
membangun
atau
memiliki Unit Pengolahan Ikan. c.
Perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan.
- 11 -
Selanjutnya, disamping melakukan pembinaan pengolahan hasil perikanan pada Usaha Skala Besar (USB), peningkatan volume produk olahan hasil perikanan, juga dilakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sentra-sentra pengolahan hasil perikanan. Umumnya sentrasentra pengolahan hasil perikanan di Indonesia masih berupa pusat kegiatan
UMKM
di
kawasan
atau
lokasi
tertentu
dalam
wadah
kelembagaan usaha bersama yang dikelola secara profesional. Rincian lokasi sentra-sentra pengolahan hasil perikanan nasional yang telah dibina dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tabel 1.2.Lokasi Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, 2007-2014 NO 1
2 3
4
5
6
7
8 9
10
11
LOKASI Provinsi Aceh Desa Mesjid, Kecamatan PanteRaja, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Sumatera Utara Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara Kelurahan Pasar Belakang,Kecamatan Sibolga Kota, KotaSibolga Provinsi Sumatera Barat Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Riau Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Jambi Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Lampung Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Banten Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuhan Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat Desa Kenanga, Kecamatan Sindang,
JENIS PRODUK Ikan Teri Kering
Pindang Kering Ikan Kering
Ikan Teri
Nugget Ikan Patin, Kerupuk Ikan Patin dan Salai Ikan Patin Terasi, Kerupuk Udang/Ikan dan Ikan Kering Ikan Kering
Ikan Teri Ikan Teri
Pindang Ikan
Kerupuk Udang/Ikan
- 12 -
NO 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30
31
32
LOKASI Kabupaten Indramayu Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi Desa Ciganitri dan Desa Lekong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Tengah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak TPI Bajomulyo Unit I, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Desa Pulo Darat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara TPI Bajomulyo Unit II, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Desa Tambaksari dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Desa Sitanggal, KecamatanLarangan, Kabupaten Brebes Provinsi Kepulauan DI Yogyakarta Desa Jebungan, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul Provinsi Jawa Timur Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik Desa Sumber Anyar, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo Provinsi Bali Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Provinsi Nusa Tenggara Barat Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Kalimantan Barat Desa Piasak, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu
JENIS PRODUK Pindang Ikan Pindang Ikan
Fillet Ikan Ikan Asap, Abon, Keripik Ikan Lele Ikan Asap Fillet Ikan Ikan Panggang Pindang Ikan Pindang Ikan Pindang Ikan Pindang Ikan Ikan Asap
Keripik Ikan
Pindang Ikan Ikan Asap Ikan Kering dan Ikan Asap Kerupuk Ikan Ikan Kering/Asin
Pindang Ikan
Ikan Panggang, Kulit Ikan dan Minyak Ikan Kerupuk Ikan Perairan Umum (Tawar)
- 13 -
LOKASI NO 33 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Tengah 34 Desa Sungai Kapitan danKelurahan Kumai Hilir,Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Selatan 35 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu
36 37 38
39
40
41
42 43
nilai
Provinsi Sulawesi Utara Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan Desa Borgo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara Komplek Pasar Beriman, Kelurahan Paslaten I, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Tengah Desa Sulubombong dan Desa Boras, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Selatan Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Tenggara Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Provinsi Papua Pelabuhan Perikanan Merauke,Kabupaten Merauke Kampung Waharia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Kemudian, untuk meningkatkan tambah
produk
olahan
JENIS PRODUK Terasi Udang
Kerupuk, Amplang danIkan Asin
Amplang Ikan, Kerupuk Ikan, Abon Ikan dan Bakso Ikan Ikan Asap Ikan Asap Ikan Asap (Cakalang Fufu)
Ikan Roa (Ikan JulungJulung Asap)
Rumput Laut
Teripang
Ikan Kering/Asin Ikan Asap
hasil
perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin,
telah
dilakukan
kegiatan
pengembangan produk bernilai tambah, yang tidak hanya hanya meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk, tetapi juga meningkatkan branding produk hasil perikanan. Peningkatkan kualitas penanganan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan juga telah dilakukan melalui kegiatan perumusan dan penerapan
Standar
Nasional
Indonesia
bidang
pengolahan
serta
penerapan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI. Hasil kinerjanya juga cukup nyata yaitu terjadi peningkatan jumlah SKP yang diterbitkan dari 505 SKP pada tahun 2010 menjadi 3.246 SKP di tahun 2014.
- 14 -
2.
Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan di Dalam Negeri Tujuan utama penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan di dalam negeri adalah dalam upaya meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia akan ikan sebagai salah satu sumber asupan protein utama yang bergizi tinggi. Diharapkan kedepan ikan dapat menjadi basis ketahanan pangan nasional akan penyediaan pangan bergizi. Capaian kinerja untuk program ini secara umum
dapat
dinyatakan
baik.
Hal
ini
ditunjukkan
dengan
peningkatan konsumsi ikan rata-rata per kapita nasional, yakni dari 30,48 kg/kapita pada tahun 2010 menjadi 37,89 kg/kapita pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 5,6% per tahun pada periode 2010-2014. Tabel 1.3.Rata-Rata Konsumsi Ikan Nasional, 2010-2014 Tahun Indikator Pertumbuhan Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 2014* (%) Konsumsi ikan 30,48 32,25 33,89 35,21 37,89 5,60 per kapita (kg/kapita) Keterangan: *) Angka sementara Sumber: BPS diolah Ditjen P2HP Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersedian produk perikanan, baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (fishing) maupun budidaya (aquaculture), telah terdistribusi dan tersedia dengan baik di pasar-pasar ikan. Kegiatan pengembangan dan pembinaan pasar ikan tradisional menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan distribusi dan ketersediaan ikan dimaksud dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Pada saat ini pengembangan dan pembinaan pasar ikan tradisional tersebut dilaksanakan di 7.000 pasar ikan tradisional untuk menuju pasar ikan sesuai standar dengan langkah-langkah
pelaksanaan
sebagai
berikut:
identifikasi,
klasifikasi, dan sertifikasi. Selain
itu,
peningkatan
konsumsi
ikan
tersebut
juga
menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan konsumsi ikan nasional yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, melalui beberapa kegiatan, seperti: promosi dan kampanye gerakan makan ikan di berbagai media nasional
- 15 -
dan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pemasaran, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, dan penguatan informasi pemasaran dalam negeri untuk hasil-hasil perikanan utama. 3. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Kegiatan akses pasar luar negeri, promosi, diplomasi dan kerjasama pemasaran luar negeri untuk hasil perikanan nasional telah
dilaksanakan
dengan
baik,
yang
ditunjukkan
dengan
meningkatnya penerimaan devisa bagi negara dari nilai ekspor hasil perikanan. Realisasi nilai ekspor hasil perikanan sampai dengan tahun 2014 mencapai US$ 4,64 miliar dengan volume 1,27 juta ton. Capaian nilai ekspor ini meningkat rata-rata sebesar 12,96% dalam periode 2010-2014. Selaras dengan pertumbuhan nilai ekspor, dari sisi volumenya juga mengalami peningkatan ratarata
sebesar
3,57%
per
tahun.
Fenomena
tersebut
dapat
menunjukkan bahwa produk hasil perikanan yang diekspor merupakan produk yang bernilai tambah (non primary product). Dengan demikian, capaian kinerja dari sisi nilai produk ekspor dapat dinyatakan baik. Kemudian, pada tahun 2014 komoditas ekspor
yang
memberikan
kontribusi
nilai
ekspor
tertinggi
adalahudang, yakni sebesar 46,13% dari total nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Secara lengkap perkembangan ekspor-impor hasil perikanan Indonesia periode tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 1.4 dan 1.5. Tabel 1.4.Ekspor-Impor Hasil Perikanan, 2010-2014 Uraian Volume Ekspor (Ton) Volume Impor(Ton) Nilai Ekspor (US$ 1.000) Nilai Impor (US$ 1.000) Neraca Perdagangan (US$ 1.000)
2010 1.103.576
2011 1.159.349
Tahun 2012 1.229.114
2013 1.258.179
2014 1.276.695
369.282
431.871
337.360
353.404
307.121
-3,32
2.863.831
3.521.091
3.853.658
4.181.857
4.640.281
12,97
391.815
488.351
412.362
457.247
412.887
2.472.016
3.032.740
3.441.296
3.724.610
4.227.394
Sumber : BPS diolah Ditjen P2HP
Pertumbuhan (%) 3,73
2,57 14,47
- 16 -
Tabel 1.5.Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan menurut Komoditas, 2010-2015 No 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tahun Komoditas Pertumbuhan Utama (%) 2010 2011 2012 2013 2014 VOLUME (TON) 1.103.576 1.159.349 1.229.114 1.258.179 1.276.695 3,73 Udang 145.092 158.062 162.068 162.410 196.622 8,19 Tuna/Cakalang 122.450 141.774 201.159 209.072 206.533 15,10 Ikan Lainnya 622.932 618.294 538.723 519.293 499.802 -5,24 Kepiting/Rajungan 21.537 23.089 28.212 34.173 28.091 8,18 Lainnya 191.564 218.130 298.952 333.232 345.647 16,53 NILAI (USD 000) 2.863.831 3.521.091 3.853.658 4.181.857 4.640.281 12,97 Udang 1.056.399 1.309.674 1.304.149 1.614.143 2.140.681 19,99 Tuna/Cakalang 383.230 498.591 749.992 764.791 692.280 18,25 Ikan Lainnya 898.039 1.075.401 965.062 807.317 768.536 -2,91 Kepiting/Rajungan 208.424 262.321 329.724 359.304 414.372 18,96 Lainnya 317.738 375.105 504.731 636.300 624.412 19,20
Sumber : BPS diolah Ditjen P2HP Akses pasar ekspor hasil perikanan juga sudah mulai meluas. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan negara ekspor dari produkproduk perikanan Indonesia, yang tidak hanya di kirim ke pasarpasar prospektif yang lama saja, seperti: Jepang, USA, dan Uni Eropa, tetapi juga ke pasar-pasar prospektif baru, seperti China, Korea Selatan, Malaysia dan Timur Tengah. Salah satu bukti nyatanya adalah telah ditandatanganinya ”Cooperation Agreement on Safety Assurance in the Import and Export of Aquatic Products” antara Direktur Jenderal P2HP dan General Administration of Quality Supervision,Inspection Republic
of
China
(AQSIQ).
and Quarantine of Penandatangan
ini
the
People's
merupakan
pencabutan embargo produk perikanan Indonesia di Cina oleh otoritas kompeten AQSIQ. Peningkatan
nilai
ekspor
juga
mengindikasikan
bahwa
berbagai kegiatan dan stimulan yang dilakukan, seperti fasilitasi promosi produk perikanan Indonesia di pasar luar negeri dengan melibatkan pengusaha perikanan nasional, misi dan diplomasi pemasaran
di
berbagai
forum
(bilateral,
regional
maupun
multilateral) serta pengembangan strategic aliance dengan mitra di luar negeri, telah berjalan dengan baik serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Capaian kinerja lainnya yang cukup berhasil dalam dalam penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri adalah penurunan tarif bea masuk menjadi 0% bagi 51 produk utama perikanan Indonesia ke Jepang. Beberapa produk utama perikanan tersebut diantaranya adalah udang, lobster, kaki kodok, ikan hias
- 17 -
(kecuali carp dan gold fish), dan mutiara. Hingga saat ini, masih terdapat 35 produk perikanan ekspor yang menunggu penurunan tarif bea masuk secara bertahap, seperti produk tuna, ikan teri, kepiting, dan tiram, yang saat ini masih dikenai bea masuk sebesar 3,5-11%. 4. Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi Pengembangan nilai produk hasil perikanan non-konsumsi dapat ditunjukkan dengan nilai pemasaran dari komoditinya, seperti: ikan hias, mutiara, rumput laut non-konsumsi, tanaman air hias, dan lain-lain. Pada tahun 2010 nilai ekspor ikan hias Indonesia tercatat sebesar US$ 19,77juta (5,95% dari pangsa perdagangan ikan hias dunia) dengan jumlah spesies diperkirakan sekitar 400 spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies air laut. Tujuan utama pasar ikan hias Indonesia adalah Singapura, China, Hongkong, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, USA dan Uni Eropa. Singapura masih menjadi pusat distribusi perdagangan dunia bagi ikan hias asli Indonesia, karena diketahui bahwa sekitar 70% ekspor ikan hias Singapura merupakan spesies asli Indonesia. Sementara, untuk produk mutiara Indonesia, sejak tahun 2005 telah menjadi produsen South Sea Pearl terbesar di dunia. Program ini menghasilkan capaian kinerja yang cukup baik atau telah melampau target yang ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya nilai produksi non-konsumsi hasil perikanan pada tingkat pedagang besar rata-rata sebesar 79,68% per tahun selama periode waktu 2011-2014, yakni dari Rp 0,57 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 2,92triliun pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.6. Tabel 1.6.Nilai Produk Nonkonsumsi pada Tingkat Pedagang Besar, 2011-2014 Indikator Kinerja Utama Nilai produk KP nonkonsumsi (Rp triliun)
2011 0,57
Tahun Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 1,4 1,79 2,92 79,68
- 18 -
5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Program pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan yang telah dijalankan guna meningkatkan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah promosi usaha dan investasi, pengembangan kemitraan usaha, fasilitasi pelayanan investasi, dan peningkatan intermediasi akses
permodalan
melalui
pengembangan
KKMB
(Konsultan
Keuangan Mitra Bank). Capaian kinerja yang ditargetkan dalam program ini juga dapat dipenuhi, sebagaimana ditunjukkan dari realisasi investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang meningkat rata-rata sebesar 19,73% per tahun selama periode tahun
2010-2014.
Sebagai
gambaran,
pada
tahun
2010
ditargetkan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp 1,5 triliun dan realisasinya sebesar Rp 1,62 triliun.
Sementara
untuk
tahun
2014,
nilai
investasinya
ditargetkan sebesar Rp 3triliun dan realisasinya sebesar Rp 3,22triliun. Perkembangan nilai investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.7. Tabel 1.7.Nilai Investasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2010-2014 Tahun Indikator Pertumbuhan Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 2014 (%) Nilai investasi 1,62 1,55 2,07 2,66 3,22 19,73 bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan(Rp triliun) 6. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Komponen
utama
yang
perlu
diperhatikan
dalam
meningkatkan daya saing usaha dan produk bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya adalah efisiensi usaha, mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- 19 -
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha
pengolahan
hasil
perikanan
adalah
melalui
kegiatan
optimalisasi pemanfaatan bahan baku, optimalisasi pemanfaatan SDM, pengembangan teknologi inovatif, pengembangan konsep nirlimbah, efisiensi distribusi, dan pengembangan konektivitas hulu–hilir. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing pada industri pengolahan hasil perikanan melalui peningkatan efisiensi tersebut adalah beberapa implementasi pemanfaatan limbah dan hasil samping industri (rumput laut, patin, tuna-tongkol-cakalang/TTC, dan udang) menjadi produk non-pangan, seperti: pupuk, pakan ternak, tepung ikan, minyak ikan, khitosan, kolagen, gelatin, omega 3 dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam industri pengolahan hasil perikanan, produk utamanya yang menjadi target produksi adalah daging (3040%), sedangkan bagian-bagian ikan yang lain seperti kepala, kulit, isi perut dan serpihan daging (60-70%) yang biasanya menjadi limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk nonpangan seperti tersebut diatas. Sementara itu, terkait dengan upaya peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan, kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan UPI dalam hal: peningkatan mutu, penanganan mutu bahan baku, peningkatan kinerja dan kapasitas UPI, optimalisasi
utilitas
UPI
melalui kerjasama
hulu-hilir,
serta
standardisasi dan sertifikasi (produk, proses produksi, dan sarana produksi). Perkembangan
teknologi
terkait
mutu
dan
keamanan
pangan, telah berdampak pada meningkatnya persyaratan ekspor hasil kelautan dan perikanan di negara tujuan.
Peningkatan
supply produk ekspor harus memenuhi persyaratan-persyaratan mutu dan jaminan keamanan hasil perikanan mulai dari hulu sampai hilir, seperti: GhdP,
GAP,
Organic, Product Certificate,
GMP, BRC, SQF 2000, HACCP/ISO 9001/ISO 14001 (Monitoring residue/
contaminants,
Ecolabel
(MSC),
ISO
22000
(FSMS),
traceability (a buyers’ requirement,) EU Catch Certification dan Supply Chain Inspection, dan lain-lain.
- 20 -
Untuk itu, telah dilaksanakan program penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk perikanan disertai dengan pencantuman logo SNI pada produknya. Program SNI tersebut bisa dijadikan stimulus, baik oleh pemerintah sendiri maupun bagi pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan untuk memperbaiki usaha dan produknya menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan selalu berperan aktif untuk membantu UMKM agar mampu melaksanakan berbagai persyaratan yang diperlukan guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk perikanan yang diinginkan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM pengolahan hasil perikanan untuk melaksanakan SNI juga terus dibantu untuk mereduksinya. Dalam rangka peningkatan dan perluasan pasar ekspor hasil perikanan telah dibangun suatu sistem informasi pemasaran hasil perikanan yang handal sesuai dengan permintaan pelaku pasar untuk meningkatkan dan mengurangi resiko usahanya. Kemudian, informasi produk unggulan dan daya saing pasar ekspor hasil perikanan (market intellegence) juga telah dipetakan. Berdasarkan
posisi
pemasaran
ekspor
hasil
perikanan
Indonesia saat ini, permintaan pasar global produk perikanan masih terbuka lebar. Berdasarkan perkembangan data impor produk
perikanan
dunia
periode
2010-2014
menunjukkan
pertumbuhan positif sebesar 7,21 %. 160.000 140.000 134.252
120.000 100.000
135.717
140.381
150.753
114.820
80.000
60.000 40.000 20.000
2010
2011
2012
2013
2014
Impor (USD)
Sumber: UN Comtrade diolah Ditjen P2HP, Keterangan: *Belum termasuk kerupuk udang, karagenan, paha kodok, produk kerajinan, dan nukleus mutiara Gambar 1.3. Perkembangan Impor Produk Perikanan Dunia, 2010 - 2014
- 21 -
Selanjutnya,
langkah-langkah
operasional
yang
telah
dilakukan untuk penguatan dan perluasan akses pasar hasil perikanan ke pasar ekspor produktif, potensial dan prospektif adalah: melakukan penciptaan pasar-pasar baru (diversifikasi pasar) dengan produk yang telah ada dan/atau produk baru, serta penguatan pasar yang telah ada dengan produk-produk yang baru (diversifikasi produk). Perluasan negara tujuan ekspor (diversifikasi pasar)
untuk
pengembangan
tujuan
pasar
ekspor
potensial
dilakukan ke negara-negara Timur Tengah, Eks Eropa Timur, dan Afrika, sedangkan untuk pengembangan tujuan pasar ekspor prospektif
dilakukan
ke
negara-negara,
seperti:
Singapura,
Malaysia, China, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Sementara untuk ke negara Amerika
Serikat, Jepang dan Uni Eropa, upaya yang dilakukan adalah penguatan pasar ekspor produktif dengan produk-produk yang baru atau diversifikasi produk. Selain itu, juga telah dilakukan upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM produk perikanan melalui fasilitasi branding produk perikanan dengan tujuan meningkatkan citra produk perikanan di pasar dalam negeri, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya saing produk. Program branding produk perikanan ini telah dilakukan sejak tahun 2011 dan hingga saat ini telah menghasilkan beberapa produk yang sesuai dengan preferensi pasar, termasuk untuk segmen konsumen di ritel modern. Mengingat
semakin
berkembangnya
UMKM
produk
perikanan, baik dari sudut jumlah entitas, kapasitas usaha, maupun ragam produk yang dihasilkan, maka sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan stakeholder lainnya sangat diperlukan agar program branding produk perikanan dapat berdampak luas. Branding produk perikanan merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menerjemahkan identitas dan nilainilai dari produk perikanan dalam jangka panjang.Dalam konteks branding produk perikanan di pasar domestik, nilai-nilai dari produk perikanan yang ingin disampaikan kepada pasar adalah bahwa ikan merupakan bahan pangan yang nikmat, menyehatkan dan mencerdaskan.
- 22 -
C. POTENSI Dalam rangka menyusun rencana strategis pembangunan produk kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 melalui penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dukungan potensi yang dimiliki sumberdaya kelautan dan perikanan sangat signifikan dan relevan. Potensi yang dimiliki dalam rangka penguatan daya saing diantaranya sebagai berikut: Wilayah perairan Indonesia mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia maupun
masyarakat
dunia.
Tingginya
keanekaragaman
hayati
merefleksikan semakin besarnya potensi yang dapat dikembangkan, seperti sebagai sumber plasma nutfah, sumber pangan, bahan baku industri farmasi dan kosmetik, dan pendukung untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Ikan yang merupakan bahan baku pangan menjadi sumber protein hewani
(>50%)
yang
bermanfaat
untuk
meningkatkan
kesehatan,
kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Komposisi kandungan gizi ikan terdiri dari protein 18% (berupa asam-asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan), lemak 1-20% (sebagian besar berupa asam lemak tak jenuh, mudah dicerna dan dapat membantu menurunkan kolesterol darah), berbagai jenis vitamin (vitamin A, D, thiamin, riboflavin, dan niacin), serta kaya akan mineral (magnesium, fosfor, iodium, fluor, zat besi, tembaga, seng dan selenium). Penelitian
terakhir
menunjukkan
bahwa
potensi
sumberdaya
perikanan laut Indonesia adalah 6,5 juta ton dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 5 juta ton atau sekitar 78%, dan jumlah perikanan tangkap di perairan daratan, laut lepas dan yang tidak diperhitungkan dalam potensi sumberaya ikan mencapai 804.904 ton, sehingga total perikanan tangkap mencapai 5,8 juta ton. Sedangkan tingkat produksi perikanan budidaya pada tahun tersebut mencapai 9,7 juta ton. Dengan demikian, pada tahun 2012 total produksi perikanan adalah
sebesar
15,5juta
ton.
Jumlah
produksi
dimaksud
akan
bermanfaat apabila mendapat penanganan dan pengolahan yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku pangan dan industri. Untuk itu, kegiatan pengembangan pasca panen berbasis jaminan mutu dan
kemanan
pangan,
yang
meliputi
pengolahan,
pemasaran, menjadi sangat penting untuk dilakukan.
distribusi
dan
- 23 -
Dalam rangka mendukung pengembangan pasca panen hasil perikanan tersebut, beberapa potensi yang menjadi kekuatan dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, antara lain adalah: a. Sumber bahan baku pengolahan hasil perikanan tersedia sepanjang tahun dengan keragaan yang sangat tinggi; b. Potensi ekonomi Indonesia menjadi perhatian dunia (ke-16 terbesar dunia) termasuk potensi produk hasil kelautan dan perikanannya; c. Jumlah UPI sebanyak 53,7 ribu unit dengan 2.298 SKP pada UPI dan 418,77 ribu unit pemasaran ikan. Pada tahun 2013, jumlah UPI Skala Besar sebanyak 627 UPI; d. Tersedianya 55 juta tenaga kerja terampil yang siap kerja, dimana 27,5 juta diantaranya bergerak dalam bidang pasca panen, dengan perincian 4,8 juta orang tenaga pengolah dan 22,7 juta orang tenaga pemasar; e. Tersedianya 1.327 orang sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank; Adapun potensi yang merupakan peluang dalam meningkatkan daya saing antara lain adalah: a.
Terdapat sekitar 45 juta orang konsumen lokal yang berdaya beli dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya;
b.
Peluang pasar senilai USD 0,5 triliun (sekitar Rp 4.800 triliun) bagi produk
jasa,
pertanian,
perikanan,
sumber
meningkatnya
preferensi
konsumen
dunia
daya
alam,
terhadap
dan
produk
perikanan yang bermutu dan memiliki nilai tambah; c.
Sekitar 53% populasi penduduk ada di perkotaan dan memproduksi 74% GDP, dimana mereka merupakan pengkonsumsi utama produk hasil perikanan
d.
Terdapat
beberapa
mendukung
kebijakan
pengembangan
pemerintah
industrialisasi
(political
will)
perikanan
di
yang dalam
negeri; dan e.
Dukungan unit kerja/instansi/stakeholder lainnya dalam rangka kerjasama perikanan.
pengembangan
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
- 24 -
D. PERMASALAHAN Untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat
terhadap
dikonsumsi,
maka
produk berbagai
ikan
yang
upaya
bermutu
peningkatan
dan
produksi
aman dan
penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk, penguatan sistem logistik dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing. Perkembangan dimaksud tentunya harus
didukung
dengan
sarana
dan
prasarana
(infrastruktur),
teknologi, sumbedaya manusia, dan financial sector yang memadai. Namun demikian sampai saat ini dukungan tersebut dinilai masih terbatas. Untuk itu, beberapa permasalahan yang berasal dari dalam/internal (internal factors) dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain adalah: a. Masih rendahnya nilai tambah dari produk perikanan dan kelautan b. Terbatasnya ragam dan diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan yang bernilai tambah; c. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; d. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia; e. Terbatasnya informasi yang tepat, akurat dan aktual tentang ketersediaan produk kelautan dan perikanan; f. Terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan pemasaran hasil perikanan; g. Terbatasnya jaringan distribusi dan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan; h. Tingkat susut hasil yang relatif masih tinggi di sentra produksi dan pasca panen; i. Terbatasnya jumlah Unit Pasca Panen dan Pasar Ikan yang memenuhi standar; j. Terbatasnya ketersediaan bahan baku UPI, yang menyebabkan masih rendahnya tingkat utilitas UPI; k. Sebagian besar UMKM, belum memenuhi standar mutu dengan kemampuan SDM dan finansial yang sangat terbatas
- 25 -
l. Makin ketatnya syarat pasar global (mutu dan keamanan pangan, ketelusuran, keberlanjutan/lingkungan, isu sosial); m. Jumlah impor hasil perikanan relatif belum sesuai dengan standar, jumlah kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri dalam rangka melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri; n. Terbatasnya kegiatan dalam rangka pemberdayaan kelompok pasca panen; o. Terbatasnya wilayah pengembangan pasca panen hasil kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dan terpadu dengan stakeholder terkait lainnya; p. Terbatasnya kompetensi dan jumlah tenaga kerja dibidang pasca panen dan pemasaran; q. Terbatasnya kompetensi dan jumlah pembina mutu dan pembina pasar hasil kelautan dan perikanan; r. Belum meratanya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, terbukti dengan masih maraknya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan; s. Biaya Logistik Indonesia yang masih mahal bila dibandingkan dengan Negara-Negara maju dan ASEAN; t. Belum efektifnya koordinasi antar stakeholder bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sementara permasalahan yang berasal dari faktor luar eksternal (external factors) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara lain adalah: a. Semakin ketatnya persyaratan ekspor yang berlaku di negaranegara tujuan ekspor hasil perikanan; b. Belum meratanya minat mengkonsumsi ikan pada konsumen lokal dan banyaknya gejala gizi buruk masyarakat; c. Semakin berkembangnya produk pangan substitusi yang disuplai dari
negara-negara
penghasil
utama
daging
ternak,
seperti
Australia dan beberapa negara Amerika Latin; d. Masih terbatasnya akses mendapatkan kredit perbankan bagi usaha investasi dan permodalan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan khususnya yang skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- 26 -
e. Masih
terbatasnya
kebijakan
pemerintah
dalam
rangka
mendukung pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbiaya murah untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk perikanan antar daerah dan antar pulau. E. LINGKUNGAN STRATEGIS Mengacu pada lingkungan strategis yang telah disusun melalui RPJMN
2015-2019,
penguatan
daya
saing
produk
kelautan
dan
perikanan memiliki karakteristik yang hampir sama dan perlu mendapat perhatian serius agar target yang
telah
kinerja
dapat
direalisasikan
sesuai
ditetapkan.
Beberapa lingkungan strategis yang relevan dengan program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya kondisi geoekonomi global. Kondisi geoekonomi global saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah: proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara
berkembang
yang
cukup
tinggi
akan
diimbangi
dengan
pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh
besarnya
obligasi
pemerintah
dan
belum
adanya
rencana
penyesuaian ekonomi jangka menengah. Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010
- 27 -
hanya sebesar 34,1 persen. Akibatnya, aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momentum pemulihan perdagangan global. Rantai suplai
global
dan
regional
pun
akan
terus
berkembang,
karena
perkembangan teknologi informasi dan transportasi akan menyebabkan fragmentasi
rantai
produksi
dapat
meningkatkan
efisiensi
proses
produksi. Kondisi ini akan mempengaruhi dinamika FDI antar negara dan tren integrasi perdagangan sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Tren perdagangan global ke depan tidak saja hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan intra-industry trade antar negara pemasok, akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, jasa keuangan, dan lain-lain. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga
produk
manufaktur
dalam
tren
meningkat.
Bank
Dunia
memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Forecast). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.
- 28 -
Semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun
lalu,
dimana
masing-
masing
negara
cenderung
untuk
mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa non tariff measures (NTMs) dan non tariff barriers (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat
dengan
sangat
pesat,
seperti:
seperti:
Sanitary-and-
Phytosanitary dan export taxes/restriction. Sementara itu, apabila dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015 akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional. Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega
blok.
Hal
ini
berangkat
dari
kesadaran
bahwa
kerjasama
plurilateral dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (noodle bowl syndrome)
akibat
banyaknya
kesepakatan
bilateral.
Pergeseran
paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti sampai di tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negaranegara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga
kesepakatan
kerjasama
ekonomi
yang
sedang
dalam
proses
perundingan, ke depan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (Mega Trading Block), yaitu: TPP (Trans Pacific Partnership) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership) yang terdiri dari Amerika dan EU, serta RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.
- 29 -
Kondisi geokonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
Untuk itu, kebijakan di bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada
transformasi
industri
yang
berkelanjutan,
sehingga
perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi 28. Rancangan
Awal
RPJMN
2015-2019
yang
lebih
tinggi.
Perkiraan
pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting
bagi
Indonesia
untuk
segera
menggeser
struktur
ekspor
Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai suplai global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domesik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai suplai internasional. Peningkatan daya saing perekonomian
Indonesia
menjadi
hal
utama
yang
perlu
menjadi
perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efiisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan
untuk
menciptakan
lulusan
yang
lebih
berkualitas,
meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.
Di
sisi
hubungan
internasional,
diplomasi
ekonomi
internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia.
- 30 -
Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.
- 31 -
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI Berdasarkan
kondisi
umum,
potensi
dan
permasalahan
penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, maka visi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 20152019 adalah “Mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Daya Saing Usaha adalah kemampuan usaha perikanan dan kelautan menerapkan standard operasi yang handal dan teruji, sehingga
secara
simultan
dapat
memberikan
manfaat
untuk
pengembangan usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing, serta berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Daya Saing Produk adalahkemampuan produk perikanan dan kelautan untuk mengadopsi standarmutu yang diakui secara nasional dan
global
sehingga
dapat
meningkatkan
nilai
tambah
dan
menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi serta stabil di pasar global. Produk Kelautan dan Perikananyang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasionaladalah produk kelautan dan perikanan dengan karakteristik produksi: (1) dibuat dari bahan baku lokal berkualitas, (2) dikerjakan oleh tenaga kerja yang terampil, serta (3) mengembangkan IPTEK dalam operasi produksi, sehingga didapatkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi, berkandungan bahan baku lokal tinggi, kompetitif, tanpa limbah, ketertelusuran, dan berkelanjutan produksinya.
- 32 -
B. MISI Dalam rangka mencapai visi mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, serta untuk mendukung terwujudnya misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019, yaitu: 1. Kedaulatan kelautan
(Sovereignty)
dan
perikanan
yaitu yang
mewujudkan berdaulat
pembangunan
guna
menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan; 2. Keberlanjutan
(Sustainability)
yaitu
mewujudkan
pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; 3. Kesejahteraan (Prosperity) yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Maka dirumuskan misi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai berikut: 1. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri; 2. Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; 3. Meningkatkan
jaringan
logistik
dalam
rangka
menjamin
ketersediaan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri; 4. Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan; 5. Mengembangkan
ragam
produk
olahan
dengan
penerapan
teknologi inovatif; 6. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknisdi bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik.
- 33 -
C. TUJUAN Menjabarkan misi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, maka tujuan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah: Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri, yakni: 1. Meningkatkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan berdasarkan Harmonized System Codes (461 Harmonized System Codes pada tahun 2012). Pada tahun 20152019 diharapkan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan akan meningkat rata-rata 12,97% per tahun, yakni dari USD 5,86 miliar di tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar di tahun 2019. 2. Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi ikan dan udang terutama dalam bentuk asin/awetan, dan olahan produksi lokal.
Pada tahun 2015-2019 diharapkan rata-rata
konsumsi ikan per kapita nasional akan meningkat rata-rata 7,44% per tahun, yakni dari 40,9 kg/kapita di tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita di tahun 2019. Mengembangkan
mutu
dan
diversifikasi
produk
kelautan
dan
perikanan, yakni: 3. Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya volume produksi dari usaha pasca panen hasil perikanan skala besar dan UMKM, dan diversifikasi produk yang bernilai tambah. Pada tahun 2015-2019 diharapkan volume produk olahan hasil perikanan akan meningkat rata-rata 4,97% per tahun, yakni dari 5,6 juta ton di tahun 2015 menjadi 6,8 juta ton di tahun 2019. 4. Meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai produk kelautan dan perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan ratarata peningkatan nilai produk kelautan dan perikanan sebesar 19,56% per tahun, yakni dari Rp 275 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 470 triliun pada tahun 2019. Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri, yakni:
- 34 -
5. Jaminan ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya ketersediaan ikan di UPI.
Pada tahun 2016-2019 diharapkan jaminan
ketersediaan ikan di UPI meningkat rata-rata 7,72% per tahun, yakni 60% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2019. Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, yakni: 6. Meningkatkan nilai investasi hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian
tujuan
ini
ditandai
dengan
meningkatnya
nilai
investasi pada usha pasca panen hasil perikanan baik PMDN maupun PMA dan joint venture.Pada tahun 2015-2019 diharapkan nilai investasi bidang pasca panen hasil kelautan dan perikanan akan meningkat rata-rata 10,03% per tahun, yakni dari Rp 3,2 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 4,69 triliun di tahun 2019. 7. Meningkatkan
nilai
pembiyaan
usaha
hasil
kelautan
dan
perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pencapaian
tujuan
ini
ditandai
dengan
meningkatnya
nilai
pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank bagi usaha hail kelautan dan perikanan.
Pada tahun 2015-2019
diharapkan nilai pembiayaan meningkat rata-rata 3,72% per tahun, yakni dari Rp 320 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 370 miliar pada tahun 2019. Mengembangkan ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif, yakni: 8. Meningkatkan uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya uji terap inovasi teknologi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2016-2019 diharapkan uji terap inovasi teknologi meningkat rata-rata 16,98% per tahun, yakni dari 10 ragam pada tahun 2016 menjadi 16 ragam pada tahun 2019. Pada periode yang sama diharapkan uji terap inovasi pemasaran juga meningkat rata-rata 19,44% per tahun, yakni dari 3 ragam pada tahun 2016 menjadi 5 ragam pada tahun 2019. Mengembangkan
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas
teknislainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan yang baik, yakni:
- 35 -
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
di
lingkungan
Ditjen
PDSPKP
untuk
memperkuat
konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan terlaksananya 100% seluruh dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang menjamin konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan. D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen PDSPKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Ditjen PDSPKP menjabarkan 7 misi dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective,
internal
process
perspective,
dan
learning
and
growth
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
perspective, sebagai berikut: SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
CUSTOMERRS PERSPECTIVE
SS2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan PERUMUSAN KEBIJAKAN
SS 4. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing produk KP sesuai kebutuhan
SS 3. Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS 5. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil KP
SS 7. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan
SS 6. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan
HUMAN CAPITAL
INFORMATION CAPITAL
SS 12. Terwujudnya ASN DJPDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
SS 13. Tersedianya manajemen pengetahuan DJPDSPKP yang handal dan mudah diakses
PENGAWASAN KEBIJAKAN
SS 9. Meningkatnya investasi dan usaha hasil KP
SS 8. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan
SS 11. Terselenggara nya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu
SS 10. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan
ORGANIZATION CAPITAL SS 14. Terwujudnya birokrasi DJPDSPKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
FINANCIAL CAPITAL SS 15. Terkelolanya anggaran pembangunan DJPDSPKP secara efisien dan akuntabel
Gambar 2.1.Peta Strategi Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 STAKEHOLDERS PERSPECTIVE 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Nilai Tukar Pengolah b. Pertumbuhan PDB Perikanan
- 36 -
CUSTOMER PERSPECTIVE 2. Terwujudnya
pengelolaan
SDKP
yang
partisipatif,
bertanggungjawab, dan berkelanjutan Menjabarkan misi “Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri”, “Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan”, dan “Mengembangkan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan” dengan Indikator Kinerja : a. Nilai ekspor hasil perikanan; b. Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional; c. Volume produk olahan hasil perikanan; d. Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan; e. Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. 3. Meningkatnya daya saing produk dan logistik kelautan dan perikanan Menjabarkan misi “Mengembangkan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan”, dan “Meningkatkan jaringan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri” dengan Indikator Kinerja: a. Nilai produk kelautan dan perikanan; b. Ketersediaan pasokan ikan di UPI. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanansesuai kebutuhan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah “Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan”. 5. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Peningkatan market share produk kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor; b. Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri;
- 37 -
c. Kontribusi
protein
ikan
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
protein hewani; d. Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan. 6. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina; b. Jumlah Usaha Besar produk kelautan yang dibina; c. Nilai produk non bioteknologi kelautan; d. Nilai produk bioteknologi kelautan. 7. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Utilitas Unit Pengolahan Ikan; b. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan; c. Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina. 8. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya; b. Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN. 9. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi; b. Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan; c. Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi; d. Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi. 10.
Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan; b. Jumlah produk bersertifikat SNI.
11.
Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu
- 38 -
Indikator
Kinerja
pencapaian
sasaran
strategis
ini
adalah
“Persentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian”. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 12. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen PDSPKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah “Indeks kompetensi dan integritas Ditjen PDSPKP”. 13. Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PDSPKP yang handal dan mudah diakses Indikator
Kinerja
pencapaian
sasaran
strategis
ini
adalah
“Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”. 14. Terwujudnya birokrasi Ditjen PDSPKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah “Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen PDSPKP”. 15. Terkelolanya anggaran pembangunan Ditjen PDSPKP secara efisien dan akuntabel Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP; b. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP.
- 39 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 20152019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang
penjabarannya
dilaksanakan
KKP
dengan
pendekatan
fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita. Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1. Kebijakan Pokok a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi perikanan.
dalam Arah
pengelolaan kebijakan
sumberdaya ini
sejalan
kelautan dengan
dan
agenda
pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan. b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan. c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan. 2. Kebijakan Lintas Bidang a. Pengarusutamaan Gender b. Pembangunan Kewilayahan c. Adaptasi Perubahan Iklim d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- 40 -
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah : 1. Kebijakan Pokok a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi
dalam
pengelolaan
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan, dilaksanakan dengan strategi : 1) Memberantas IUU Fishing Langkah
operasional
yang
akan
dilakukan
adalah
(a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional,
(f)
Penerapan
Monitoring,
Control,
and
Surveillance (MCS) secara konsisten 2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/surveillance air craft dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan
pengawasan,
(c)
Pengawasan
kepatuhan
(compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP. 3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan Langkah
operasional
yang
akan
dilakukan
adalah
(a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan
bersama/terintegrasi/gateway
di
wilayah
perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standardisasi dan kepatuhan.
- 41 -
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan
pemanfaatan
ruang
laut
dan
pesisir,
(c)
Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll) 2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Langkah
operasionalyang
Pembentukan
dan
akan
dilakukan
operasionalisasi
adalah
lembaga
(a)
pengelola
WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan
(API),
(f)
Penebaran
(ikan/kepiting/lobster/dll),
(g)
benih
di
Pengelolaan
laut
pelabuhan
perikanan dan kesyahbandaran 3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap Langkah
operasionalyangakan
dilakukan
adalah
(a)
Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan 4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD) Langkah
operasionalyangakan
dilakukan
adalah
(a)
Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD 5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan Langkah
operasionalyang
akan
dilakukan
adalah
(a)
Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e)
Penguatan
prasarana
dan
Pengembangan kawasan budidaya
sarana
budidaya,
(f)
- 42 -
6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan Langkah
operasionalyang
akan
dilakukan
adalah
(a)
Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (port to port dan fishing ground to port), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup
multifungsi,
(e)
Penyediaan
sarana
prasarana
angkutan garam. 7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi dan Akses Pasar Produk Kelautan dan Perikanan Langkah
operasional
yang
akan
dilakukan
adalah
(a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b)
Standarisasi
produk
kelautan
dan
perikanan,
(c)
Diversifikasi
produk
kelautan
dan
perikanan,
(d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kuallitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (market intelligence) 8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan green belt) dan lingkungan perairan,
laut, (c)
(b)
Pengaturan
Perlindungan
kawasan
dan
dan
konservasi pelestarian
keanekaragaman hayati 9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
- 43 -
1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Langkah
operasionalyang
akan
dilakukan
adalah
(a)
Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat. 2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan
kelompok
permodalan
usaha,
masyarakat
(b)
Perluasan
terhadap akses
akses
masyarakat
terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan. 3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP. 4). Meningkatkan
Kompetensi
Masyarakat
KP
Melalui
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Langkah (a)
operasional
Pembangunan
yang
Politeknik
akan
dilakukan
Kelautan
dan
adalah
Perikanan,
(b) Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta
didik
(tata
penyelenggaraan
pendidikan,
standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta
pelatihan
(aparatur
dan
non
aparatur),
(e)
Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan). 5). Mengembangkan
Inovasi
IPTEK
Bidang
Kelautan
dan
Perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang
perikanan
yang
inovatif
dan
implementatif
(pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam),
- 44 -
(c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan Knowledge Base Management System. 2. Kebijakan Lintas Bidang Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang,
yakni
(a)
Pengarusutamaan
Gender
(PUG);
(b)
Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik. a. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkahlangkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan roadmap PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eseleon I di KKP dan antar pusat-daerah. b. Pembangunan Kewilayahan Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain
melalui
pembangunan
(a)
Mendorong
wilayah
KTI,
transformasi yaitu
dan
Sulawesi,
akselerasi
Kalimantan,
Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b)
Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/ sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi
pemerintah,
BUMN/BUMD,
dan
swasta
pada
kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan
rakyat
berbasis
pulau-pulau
kecil,
- 45 -
(e) Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor. c. Adaptasi Perubahan Iklim Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi : 1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional
yang
dilakukan
antara
lain
melalui:
(a)Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan. 2). Peningkatan Perubahan
Ketahanan Iklim
Masyarakat
Langkah-langkah
KP
terhadap
operasional
yang
dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b)
Pengembangan
sistem
rantai
dingin
dari
kapal
(penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan
pelatihan sistem adaptasi dan
mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah: 1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin
aparatur;
(b)
Pengembangan
manajemen
pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja
yang
perundangan anggaran
terstruktur(e) yang yang
Penyiapan
harmonis; efisien
peraturan;
(f)
Pengelolaan
dan
akuntabel;
- 46 -
(g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBP fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga 2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
(SPIP);
(b)
Penerapan
sistem
pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan
efektivitas
implementasi
pencegahan
dan
kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PDSPKP Dalam
rangka
pembangunan
mendukung
kelautan
dan
arah
kebijakan
perikanan
yang
KKP
berdaulat,
yaitu dan
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan periode tahun 2015-2019 diarahkan pada terbentuknya produk kelautan dan perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional dengan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunannya mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen.
Dengan
demikian,
produk
yang
dihasilkan
harus
merupakan produk kelautan dan perikanan prima, yaitu produk yang memiliki sifat high quality; safe, traceable, high value content dan competitive. Implementasi arah kebijakan pembangunan tersebut difokuskan untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelaksanaan 3 prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Prioritas ke-1 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan), (2) Prioritas ke-4 (Penanggulangan Kemiskinan), dan (3) Prioritas ke-5 (Ketahanan Pangan).
Adapun rumusan pelaksanaannya adalah
sebagai berikut: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan antara lain melalui: (1) peningkatan kinerja pelayanan publik, (2) pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian,
(3)
penataan
organisasi,
dan
(4)
peningkatan
akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
- 47 -
2. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan antara lain melalui: (1)
pemberdayaan
masyarakat
(individu
dan/atau
kelompok)
pengolah dan pemasar (Poklahsar) hasil perikanan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada program Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan
(PUMP)
dalam
rangka
perluasan
jangkauan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan dan Perikanan dan pelaksanaan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat (Klaster 4) pada Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), dan (2) intermediasi akses permodalan bagi UMKM bidang pengolahan dan pemasaran dalam rangka peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menuju usaha yang bankable dan mandiri. 3. Ketahanan
Pangan
dilaksanakan
antara
lain
melalui:
(1) pengembangan Koneksitas Hulu-Hilir, yaitu pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), dan (2) pengembangan kawasan, yaitu pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kawasan
minapolitan,
sentra
pengolahan,
Maluku
sebagai
Lumbung Ikan Nasional, di lokasi P3EI, P4B, serta kawasan prioritas lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung 3 (tiga) esensi Visi KKP, yaitu: 1. Kedaulatan (sovereignty) yang diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan
dengan memperkuat kemampuan nasional untuk
melakukan penegakan hukum demi mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. 2. Keberlanjutan (sustainibilty) dimaksudkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari sehingga dapat memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan bagi pencapaian kemajuan dan kemandirian bangsa di masa mendatang.
- 48 -
3. Kemakmuran
(prosperity)
dicapai
melalui
pengelolaan
dan
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan taraf hidup dan ketentraman masyarakat pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan Sementara,
program
pembangunan
untuk
mendukung
pelaksanaan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam
upaya
mendukung
pembangunan
sektor
kelautan
dan
perikanan nasional adalah: 1. Pengembangan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan; 2. Pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan 3. Pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan 4. Pengembangan logistik hasil kelautan dan perikanan 5. Pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan 6. Pengembangan pengujian penerapan hasil perikanan Kemudian, rumusan strategi pembangunannya dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Penguatan Koneksitas Hulu-Hilir Keberhasilan
pembangunan
kelautan
dan
perikanan
sangat
ditentukan oleh terwujudnya sistem produksi, distribusi dan pemasaran yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing nasional. Untuk itu, penguatan Koneksitas
Hulu-Hilir
mutlak
diperlukan
dalam
rangka
mewujudkan sistem produksi dan distribusi yang dapat menjamin ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat
secara
merata
dan
terjangkau
serta
memenuhi
kebutuhan permintaan industri secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing. Pelaksanaan strategi penguatan Koneksitas Hulu-Hilir antara lain meliputi: (1). Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi
pasar: Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah:
- 49 -
(a). Perluasan pasar global dan nasional Berdasarkan posisi Indonesia saat ini, khususnya dalam bidang pemasaran hasil perikanan, permintaan pasar global dan nasional untuk produk perikanan masih terbuka lebar. Untuk itu, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah: i.
Penguatan pasokan (supply), peningkatan produk perikanan secara kontinyu yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik di pasar domestik maupun internasional. Pada
saat
ini,
berdasarkan
hasil
survey
JICA
(2012)
preferensi konsumen domestik terhadap produk perikanan dijelaskan bahwa konsumen secara umum (80%) makan ikan di luar rumah dengan tempat pembelian 50% di pasar tradisional
dan
30%
di
pasar
modern
dengan
motif
pembelian karena ikan merupakan makanan sehat, rasanya enak dan biayanya relatif murah. Dan 80% pembeli akan meningkatkan konsumsi ikan apabila tersedia label tentang informasi gizi.
Sedangkan berdasarkan data susenas-BPS
(2009), secara umum masyarakat Indonesia cenderung masih memilih ikan-ikan laut, seperti tuna, tongkong, cakalang (TTC), kembung dan teri (asin/awet). Sedangkan berdasarkan segmen pasar dan jenis ikan yang dipasarkan, potensi kebutuhan ikan di dalam negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut: Pasar Institusional: 1.
Hotel dan restoran sebesar 1,15 juta ton per tahun dengan jenis ikan utama meliputi: udang (25%), fillet kakap (20%), patin (11%), bawal (8%), cumi-cumi (7 %), Gurame (5 %), lain-lain (23 %);
2.
Katering – Jasaboga (APJI & Non APJI) sebesar 1,5 juta ton per tahun (rutin) dan 0.44 juta ton per tahun (pesta) dengan jenis ikan utama meliputi: ikan laut (40%), seperti: fillet kakap, cucut, udang, layur, tongkol, layang, kembung, lemuru, dan tenggiri, serta ikan tawar (60%), seperti: gurame, mujair, patin, lele, nila, mas, dan udang.
- 50 -
Pasar Tradisional 1. Warung (non-resto) sekitar 10 juta ton per tahun
dengan jenis ikan utama seperti: selar, kembung, lele, mujair/nila, kekerangan, dan mas 2. Rumah Tangga sekitar 5 juta ton per tahun dengan
jenis
ikan
utama
seperti:selar,
kembung,
lele,
kekerangan, mas, dan mujair. Berdasarkan perkembangan data ekspor hasil perikanan, jenis produk unggulan ekspor yang diminati negaranegara tujuan ekspor antara lain adalah: udang, tuna, rumput laut, kepiting, bandeng, kerapu, tilapia, lobster hidup,
tanaman
sebagaimana
yang
hias,
mutiara
tercantum
dan
ikan
hias
dalam
Tabel
3.1,
sedangkan posisi Indonesia dalam perdagangan hasil perikanan dunia disajikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.1. Produk Perikanan Ekspor Unggulan NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 1 2 3 4 5
KOMODITAS EDIBLE PRODUCTS Udang Tuna (kaleng, segar, beku) Rumput laut Kepiting Lobster Hidup Bandeng Tilapia Kerapu Patin (cat. Perbaikan struktur biaya pakan) Lele (cat. Perbaikan struktur biaya pakan) Tripang Moluska NON EDIBLE PRODUCTS Ikan hias Mutiara Tanaman hias air Rumput Laut (kosmetik, farmasi, kertas, energi) Handy craft (produk-produk ekonomi kreatif)
Aspek-aspek penguatan supply tidak hanya tergantung dari jenis produk dan komoditas yang dibutuhkan dan diinginkan
oleh
konsumen,
tetapi
juga
harus
memperhatikan mutu dan jaminan keamanan hasil perikanan yang akan dipasarkan.
- 51 -
Tabel 3.2. Posisi Indonesia dalam Perdagangan Hasil Perikanan Dunia Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Value (Mil USD) 18,12 8.51 7.34 5.96 5.44 4.18 3.85 3.67 3.32 3.23
Country China Norwegia Thailand Vietnam Usa Canada Indonesia Spanyol Belanda Chile
Oleh karena itu, penguatan supply harus memenuhi persyaratan-persyaratan mutu dan jaminan keamanan hasil perikanan mulai dari hulu sampai dengan hilir, antara lain meliputi: GhdP,
GAP,
Organic, Product
Certificate, GMP, BRC, SQF 2000, HACCP/ISO 9001/ISO 14001 (Monitoring residue/contaminants, Ecolabel (MSC), ISO 22000 (FSMS), traceability (a buyers’ requirement,) EU Catch Certification danSupply Chain Inspection. Gambaran persyaratan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1.
Persyaratan
Mutu
dari
Mulai
Budidaya/ Penangkapan sampai dengan Pasar Retail ii. Mempertemukan pasokan-permintaan (bridging supplydemand), dalam rangka penguatan pasar diperlukan suatu
perantara/jembatan
untuk
menghubungkan
antara produsen dengan konsumen sehingga aliran barang dapat berjalan dengan baik. dilakukan
diantaranya
Hal ini dapat melalui:
- 52 -
(1) Pemetaan potensi pasar dan daya saing produk dalam rangka
pengembangan
market
intellegence,
(2)
pengembangan sistem informasi, jaringan pemasaran dan pasar ikan yang memenuhi standar dari hulu sampai hilir,(3)
business
matching
dan
kemitraan,
seperti
kemitraan dengan asosiasi importir utama (contoh: produk rumput laut dengan importir dari China, produk tuna dengan importir dari Jepang, dll.) (4) penguatan kelembagaan dan kerjasama/negosiasi, seperti dalam rangka penyelesaian hambatan perdagangan, (5) Sinergi promosi, branding dan standardisasi produk perikanan di dalam dan luar negeri, (6) emergency foods berbasis ikan, (7)
sertifikasi
supplier,
(8)
pengembangan
good
distribution practices, (9) penetaan kebijakan pemasaran, serta (10) penciptaan iklim bisnis yang kondusif dengan regulasi dan rekomendasi. iii. Penciptaan permintaan (creating demand), penyerapan produk perikanan dapat dilakukan melalui perluasan tujuan
pasar
dengan
penciptaan
pasar-pasar
baru
dengan produk yang telah ada dan/atau produk baru, serta penguatan pasar yang telah ada dengan produkproduk yang baru (diversifikasi produk). Perluasan dan penguatan pasar dalam negeri dapat dilakukan
diantaranya
melalui:
(1)
Intensifikasi
Gemarikan dan Forikan melalui integrated marketing network
and
communication,
termasuk
publikasi
di
media-media cetak dan elektronik, (2) Resto Star Award (Program Bintang),
(3) Pengembangan sarana dan
prasarana pemasaran sampai pada tingkat ritel, (4) Pengembangan kantin sekolah berbasis ikan, serta (5) Pengembangan
produk
subtitusi/pengganti
hasil
produk
perikanan
nonperikanan,
sebagai serta
(6)
Pengembangan pengkayaan produk dengan komponen berbasis ikan, seperti fortifikasi serat dengan tepung rumput laut.
- 53 -
Adapun perluasan dan penguatan pasar luar negeri diarahkan
melalui:
(1)
pengembangan
promosi
dan
penetrasi pasar hasil perikanan, (2) Pengembangan iPasar,
(3)
Pengembangan
trading
house,
dan
(4)
pengembangan negara tujuan ekspor (diversifikasi pasar), seperti pengembangan tujuan pasar ekspor potensial, seperti: Timur Tengah, Eks Eropa Timur, dan Afrika, dan pengembangan tujuan pasar ekspor prospektif, seperti: Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam, serta penguatan tujuan pasar ekspor produktif, yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Disamping itu, juga perlu penguatan trading house bidang perikanan untuk tujuan promosi serta dukungan negosiasi perdagangan produk perikanan dan kelautan. (b). Pengembangan dan revitalisasi industri pengolahan Dalam rangka meningkatkan ketersediaan produk olahan hasil
perikanan
yang
bermutu
dan
berdaya
saing
diperlukan sistem pengolahan yang efektif dan efisien. Namun demikian berdasarkan data statistik Ditjen PDSPKP (2012), sebagian besar unit pengolahan ikan masih berskala UMKM (99%) yang belum memenuhi standar mutu dengan kemampuan SDM dan finansial yang sangat terbatas. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar sebanyak 619 UPI, namun tingkat utilitas masih rendah (±65,83%), karena sehingga
kurangnya
jaminan
mendorong
ketersediaan
importasi
ikan.
bahan
baku
Untuk
itu,
pengembangan dan revitalisasi industri pengolahan sangat diperlukan untuk penguatan rantai pasok bahan baku berkualitas, diversifikasi produk ikan olahan, revitalisasi industri pengolahan, dan pemberdayaan usaha pengolahan. (2). Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi
secara berkelanjutan: Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah:
- 54 -
(a). Pemetaan sentra pengolahan dan konektivitas antara sentra produksi dan sentra pengolahan, (b). Penetapan pengembangan kawasan percontohan, (c). Penyusunan rencana pengembangan kawasan percontohan, (d). Memobilisasi rencana pengembangan kawasan percontohan pada pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha. (3). Pengembangan konektivitas dan infrastruktur
Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah: (a). Konsolidasi
stakeholders,
identifikasi
kondisi,
permasalahan dan solusi; (b). Pemanfaatan jaringan komunikasi dan forum-forum bisnis; (c). Pemetaan
kebutuhan
infrastruktur
dan
penyusunan
perencanaan bersama pengembangan infrastruktur dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat (d). Mendorong pengembangan jaringan infrastruktur multi sektor (listrik, air, jalan, komunikasi), sehingga mendukung kegiatan perikanan di sentra produksi, sentra pengolahan, dan daerah pemasaran; (e). Penguatan keterkaitan antar semua tingkatan rantai nilai (value chain) hulu-hilir. (4). Pengembangan usaha dan investasi:
Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah: (a). Memberikan
rekomendasi
penataan/penyesuaian
dalam
kebijakan,
rangka
review
sistem
dan
perijinan,
perbankan, dan permodalan. (b). Menyusun regulasi dan deregulasi yang pro-bisnis (5). Pengendalian
mutu dan keamanan produk kelautan dan
perikanan: Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain melalui standardisasi dan sertifikasi unit pengolahan ikan (konsumsi dan nonkonsumsi), pasar dan pelaku pasar (supplier). (6). Pengembangan sistem manajemen:
- 55 -
Dalam rangka pelaksanaan strategi ini, langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah: (a). Penyusunan pedoman teknis dan road map industrialisasi kelautan
dan
perikanan
bidang
pengolahan
tata-kelola
birokrasi
dan
pemasaran; (b). Penataan
organisasi
dan
dalam
rangka peningkatan kualitas sistem pelayanan publik; (c). Pengembangan sistem pendataan, sistem manajemen data, sistem
informasi
manajemen,
dan
sistem
informasi
geografis, serta sistem monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan
industrialisasi
kelautan
dan
perikanan
bidang
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dimulai secara bertahap sejak tahun 2012 fokus pada peningkatan daya saing dan nilai tambah (value added) komoditas unggulan di kawasan yang telah ditetapkan dengan menerapkan secara bertahap prinsiprinsip ekonomi biru (blue economy), yaitu: 1). Penggunaan bahan baku dari alam secara efisien (nature’s efficiency); 2). Tidak menyisakan limbah (zero waste) karena limbah dari satu proses produksi dapat menjadi sumber bahan baku bagi proses produksi
lainnya,
seperti:
pemanfaatan
hasil
samping
tangkapan (by catch utilization), pengolahan limbah (by product utilization), 3). Memberikan dampak sosial yang luas (social inclusiveness); 4). Sistem
produksi
yang
berkelanjutan
(cyclic
systems
of
production); 5). Inovasi dan adaptasi yang terus menerus (innovation and adaptation), seperti meningkatkan produk inovasi dan produk kreatif (creative and innovation product). Dalam berbagai
pelaksanaannya pihak,
infrastruktur
sangat
terutama
dasar,
memerlukan
dukungan
sehingga
dukungan
penyediaan
dukungan
sinergi
dari
prasarana/ lintas
K/L,
pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat mutlak diperlukan.
- 56 -
2. Standardisasi dan Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk.Standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk, sedangkan bagi produsen standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas
dan
dapat
internasional.Masyarakat
diterima secara
pasar
umum
nasional
menghendaki
maupun bahwa
seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Standardisasi produk perikanan diamanatkan melalui UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Secara nasional, kegiatan standardisasi dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Standardisasi akan lebih fokus diarahkan pada standar pasca panen produk pangan dan non pangan dengan ragam jenis produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar baik untuk lokal, ekspor maupun impor. Berbagai pertimbangan menurut skala prioritas dilakukan dalam perumusan SNI terkait kebutuhan secara nasional dan aspek lain yang mendukung. Produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan harus dapat memberikan jaminan mutu kepada konsumen berupa kesesuaian produk terhadap standar dan persyaratan yang berlaku. Sertifikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu pihak ketiga yang terpercaya dalam menyatakan bahwa suatu produk
perikanan
telah
memenuhi
tertentu yang dipersyaratkan oleh
persyaratan
produsen
teknis
atau pembeli.
Salah satu standar yang diberlakukan di Indonesia adalah SNI. kesesuaian
tersebut
Penggunaan
Tanda
Sertifikat
dinyatakan Standar
merupakan
dalam
NasionaI
jaminan
tertulis
Sertifikat
Indonesia yang
Produk
(SPPT SNI).
diberikan
oleh
lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
- 57 -
Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi diharapkan berperan serta dalam peningkatan kualitas produk hasil perikanan terutama berperan serta dalam peningkatan kualitas produk hasil perikanan terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi (MEA, AFTA, APEC, dan lainnya). Rendahnya kesadaran para pengolah produk perikanan akan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan dapat menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki mutu yang kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen berkurang. Peningkatan kelembagaan sertifikasi produk dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan kompetensi sumber daya LSPro-HKP (Sumber
Daya Manusia dan Sarana Prasarana) (2). Peningkatan kemandirian LSPro-HKP; (3). Peningkatan daya saing pelayanan LSPro-HKP (4). Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu sertifikasi
LSPro-HKP Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor
45 tahun 2009
yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib
memenuhi
dan
menerapkan
persyaratan
kelayakan
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dan ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi
persyaratan
kelayakan
pengolahan
ikan
akan
memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). SKP diterbitkan sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang baik (GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (SSOP). Adapun tahapan Penerbitan SKP dimulai dengan melakukan pembinaan terhadap UPI yang dilakukan oleh Pembina Mutu Daerah dan hasil pembinaan
disampaikan
ke
Kementerian
untuk
pengajuan
penerbitan SKP dengan melampirkan dokumen hasil pembinaan (pra SKP) di daerah.
- 58 -
3. Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tujuan dari SLIN ini meliputi: (1). Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan
pemasaran: (2). Memperkuat konektivitas hulu -hilir pemasaran secara efisien (3). Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan
dan alat produksi, serta informasi hulu-hilir Implementasi SLIN dilakukan antara lain dengan membangun pusat pengumpulan dan distribusi ikan. Pusat pengumpulan berkedudukan di wilayah produksi dan Pusat Distribusi Ikan berkedudukan di wilayah industri dan pasar. Pusat pengumpulan dan distribusi memiliki beberapa fungsi seperti pengumpulan produk,
pemilihan
dan
penyeragaman,
penyimpanan
dan
penyebaran produk. Berkenaan dengan lokasi produksi serta industri maupun pasar yang tersebar di beberapa wilayah, maka pengembangan Pusat Pengumpulan dan Distribusi Ikan menjadi prioritas dalam SLIN.
Gambar 3.2. Skema Operasional SLIN
- 59 -
Dalam konteks ini, SLIN akan mendukung sistem distribusi nasional untuk mewujudkan kelancaran arus distribusi komoditi perikanan.
SLIN
akan
menjadi
salah
satu
faktor
untuk
mewujudkan ketersediaan barang dan stabilitas harga ikan di tingkat pasar (konsumen dan industri). Peranan SLIN adalah menjamin kelancaran arus komoditi perikanan melalui dukungan sarana distribusi, informasi pasar dan koordinasi serta kebijakan pendukung. Keberadaan sarana dan kebijakan yang mendukung kelancaran arus distribusi periakan diharapkan akan menjadi instrumen bagi tersedianya komoditi perikanan di tingkat pasar. Dalam rangka mendukung implementasi SLIN, ketersediaan data serta informasi yang akurat, mutakhir, dan terkonekasi serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang menjadi komponen SLIN menjadi hal yang sangat diperlukan.Oleh karena itu, pembangunan Sistem Informasi Logistik Ikan Nasional perlu dilaksanakan.
Gambar 3.3. Bentuk Fasilitasi Ditjen PDSPKP terkait Penyediaan Fasilitas SLIN Kapasitas kelembagaan pelaku usaha yang terlibat dalam SLIN merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Kelembagaan pelaku usaha dimaksud terdapat dalam kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pengolah, pemasar, penyedia jasa logistik dan lain sebagainya.Kapasitas yang handal pada setiap tingkatan pelaku usaha dari tingkat hulu hingga hilir diharapkan dapat mendukung operasionalisasi SLIN sesuai dengan yang diharapkan.
- 60 -
4. Pemberdayaan
Masyarakat
dan/atau
Kelompok
Masyarakat
Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat pengolah dan pemasar (Poklahsar) hasil kelautan dan perikanan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (ii)
(i)
identifikasi
identifikasi
potensi
masyarakat
dan
permasalahan
dan/atau
kelompok
wilayah,
masyarakat
penerima bantuan terutama usaha skala rumah tangga/mikro kecil, (iii) melibatkan para pemangku kepentingan, (iii) bimbingan teknis
bagi
aparatur
dan
masyarakat
dan/atau
kelompok
masyarakat sasaran penerima bantuan, (v) mengoptimalkan peran tenaga
pendamping/penyuluh
sebagai
fasilitator
sekaligus
motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan serta melakukan sosialisasi, serta (vi) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola
bottom up
sehingga
jenis
kegiatan
yang
dilaksanakan
merupakan aspirasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di wilayahnya. Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan strategi pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan seperti tersebut di atas, diperlukan dukungan aspek-aspek sebagai berikut: 1). Empowering, diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
dan/atau kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian; 2). Entrepreneurship,
diperlukan
dalam
rangka
pengembangan
kewirausahaan dan peningkatan skala usaha. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis yang dapat digunakan sebagai tempat pembinaan teknis terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- 61 -
3). Technology
and
innovation,
diperlukan
dalam
rangka
percepatan/akselerasi pelaksanaan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Beberapa inovasi kegiatan strategis pembangunan
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut: a.
Modernisasi sentra pengolahan dan pemasaran skala UMKM
b. Pengembangan sistem informasi, jaringan pemasaran dan
pasar ikan yang memenuhi standar dari hulu sampai hilir c.
Penerapan inovasi ragam produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui peningkatan mutu dan kemasan sesuai standar
d. Pengembangan
kemitraan
bagi
UMKM
pengolahan
dan
pemasaran e.
Pemanfaatan
limbah
dan
hasil
samping
dari
industri
pengolahan f.
Sinergi promosi, branding dan standardisasi produk perikanan di dalam dan luar negeri
g.
Penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar di dalam dan luar negeri
h. Penguatan tata kelola importasi hasil perikanan i.
Peningkatan intermediasi akses permodalan yang murah
j.
Intensifikasi publikasi prospektus investasi PDS
4). Networking, diperlukan dalam rangka pengembangan kerjasama
dengan
instansi/unit
kerja
pemerintah/swasta/
masyarakat/lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri untuk menjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat guna mengembangkan potensi yang dimiliki dan saling melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada. 5). Penguatan
Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengolah dan
Pemasar Produk kelautan dan Perikanan, diperlukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar,
serta
kemudahan
dalam
pembinaan,
penyampaian
informasi, dan diseminasi teknologi, sehingga dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat
- 62 -
B. PROGRAM DAN KEGIATAN Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2015 yang telah diuraikan tersebut diimplementasikan melalui satu program pokok yaitu: “Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” dengan sasaran program (outcome) adalah “Terwujudnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” dengan indikator sasaran program (indikator outcome) yaitu: (1) Nilai ekspor hasil perikanan, (2) Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, (3) Volume produk olahan hasil perikanan, (4) Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan, (5) Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank, (6) Nilai produk kelautan dan perikanan, (7) Ketersediaan pasokan ikan di UPI,(8) Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen PDSPKP. Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dijabarkan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu: 1. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan; 2. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; 3. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; 4. Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; 5. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; 6. Pengujian Penerapan Hasil Perikanan; 7. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun sasaran kegiatan (output) yang diharapkan dari masingmasing kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan; 2. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan; 3. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan; 4. Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu; 5. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan; 6. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan;
- 63 -
7. Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan; 8. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP. C. QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. Quick Wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Quick Wins yang akan dilakukan antara lain adalah: a. Membangun gerakan nelayan hebat melalui penyediaan data harga ikan secara real time di daerah sentra perikanan; b. Gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut. Disamping Quick Wins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas Ditjen PDSPKP adalah “Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu”. D. KERANGKA REGULASI Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan
perencanaan
pembentukan
regulasi
dalam
rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP. Program Legislasi KKP yang berasal Ditjen PDSPKP Tahun 2015 meliputi: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. 2. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres), yakni (a) R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (b) R. Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- 64 -
3. Rancangan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
(R.
PermenKP), yakni (a) R. Permen KP tentang Pengeluaran Mutiara Laut Selatan Indonesia (Indonesian South Sea Pearl) dari wilayah Negara Republik Indonesia, (b) R. Permen KP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, (c) R. Permen KP tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan, (d) R. Permen KP tentang Tata Kelola Pemasaran Ikan Kerapu Hidup, (e) R. Permen KP tentang Pembatasan Ekspor Ikan Cakalang dalam Bentuk Gelondongan, (f) R. Permen KP tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ikan dalam Kemasan Kaleng secara Wajib, (g) R. Permen KP tentang Skala Usaha Pengolahan, (h) R. Permen KP tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya, dan (i) R. PermenKP tentang Usaha Pengolahan Ikan. 4. Rancangan
Keputusan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
(R.
Kepmen KP), yakni (a) R. Kepmen KP tentang Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia 14 (empat belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi, (b) R. Kepmen KP tentang Branding Nasional Produk Perikanan di Pasar Global, dan (c) R. Kepmen KP tentang Komisi Hasil Perikanan. Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran II. Kerangka Regulasi yang akan dijadikan sebagai dasar acuan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2015- 2019 selain merupakan hasil kebijakan KKP maupun Ditjen PDSPKP juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan terutama hal-hal yang terkait dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Secara umum dapat digambarkan bahwa kerangka regulasi yang rencananya akan dijadikan acuan bagi Renstra Ditjen PDSPKP diantaranya: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat dari Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang
Nomor
45
Tahun
2009,
Undang - Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang nomor 3 Tahun 2014 Tahun Perindustrian, Undang - Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
- 65 -
Undang - Undang 23 nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya Rancangan
Peraturan
Pemerintah
tentang
Kapal
Pengolah
Perikanan. 2. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres), Ditjen PDSPKP turut serta dalam mengisi beberapa ketentuan pengaturan yang diinisiasi oleh unit kerja lain seperti Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Armada Kapal Perikanan Nasional, Rancangan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan
Barang
Kebutuhan Pokok dan perubahannya. 3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (R. Permen KP), Peraturan Menteri yang terkait dengan Ditjen PDSPKP dapat berupa peraturan yang dibuat berdasarkan amanat langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau halhal yang terkait dengan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan terutama yang terkait dengan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Beberapa Peraturan Menteri yang menjadi amanat langsung dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan diantaranya: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pemasaran Hasil Perikanan; b. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
tentang
Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan; c. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
tentang
Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; d. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
tentang
Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan; dan e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Logistik Ikan nasional.
- 66 -
4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (R. Kepmen KP), Keputusan Menteri dan Perikanan yang menjadi kewenangan Ditjen PDSPKP diantaranya keputusan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor
45
Tahun
2009
seperti
jenis
ikan
yang
dilarang
diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari WNRI. Selain itu ada beberapa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
yang
merupakan
amanat
dari
Undang-Undang
Standadisasi dan Penilaian Kesesuian yaitu ketentuan yang menetapkan tentang standardisasi produk-produk kelautan dan perikanan. Disamping amanat dari Undang-Undang, terdapat mandat langsung yang berasal dari Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta
Peningkatan
Nilai
Tambah
Hasil
Perikanan
yaitu
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Jenis Ikan yang dibatasi untuk diekspor. E. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan merupakan perangkat unit organisasi Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan unit organisasi setingkat eselon I yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana Gambar 3.4.
- 67 -
Gambar 3.4. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP Penataan kelembagaan Ditjen PDSPKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDSPKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PDSPKP. D. DUKUNGAN UNIT KERJA/INSTANSI LAIN Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari unit kerja/instansi lain sebagaimana tersebut pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Dukungan Unit Kerja/Instansi Lain No 1.
Bidang IPTEK
Kegiatan a. Penelitian dan pengembangan sarpras dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan b. Penelitian dan pengembangan analisis data dan informasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan c. Penelitian dan pengembangan analisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- 68 -
No 2.
Bidang Sarana dan Prasarana
a. b. c. d.
e. f.
Kegiatan Pelayanan angkutan darat, laut dan udara Penyediaan energi listrik Penyediaan sarana dan prasarana akses jalan dan air bersih Penyediaan ruang untuk penempatan sarana dan prasarana pemasaran ikan di pasar umum Penyediaan lahan yang tidak bermasalah (clear and clean) Penyediaan sarana dan prasarana buffer stock dan kelembagaannya dalam rangka pengembangan sistem logistik nasional sektor kelautan dan perikanan
3.
Wilayah dan Tata Ruang
a. Penyediaan data dan informasi potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Penyediaan data dan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah
4.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Penyediaan data Sumber Daya Ikan (SDI) dan Pengelolaannya; b. Penyediaan data sumberdaya alam dan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi bencana
5.
Sumber Daya Manusia
a. Penyediaan SDM pendamping teknis di lapangan/tenaga penyuluh; b. Kerjasama dalam penyediaan SDM sebagai sasaran pembinaan melalui pengarusutamaan gender
6.
Pendidikan
a. Penyediaan kurikulum pendidikan tentang pentingnya kelautan perikanan; b. Penyebaran informasi melalui dunia pendidikan
7.
Komunikasi dan Informasi
a. Kerja sama promosi dan publikasi melalui berbagai media informasi; b. Teknologi sistem informasi
8.
Investasi dan Permodalan
a. Iklim investasi yang mendukung b. Kemudahan perolehan permodalan dari lembaga-lembaga keuangan c. Kemitraan usaha yang saling menguntungkan
- 69 -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Ditjen PDSPKP merupakan
kondisi
yang
akan
dicapai
secara
nyata
yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1. 2. Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome).Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Ditjen PDSPKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara
akuntabilitas
berkaitan
dengan
unit
organisasi
K/L
setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran III. 3. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan
yang
secara
akuntabilitas
berkaitan
dengan
organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.
unit
- 70 -
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP, 2015-2019 Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP, 2015-2019 SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan 1 Nilai Tukar Pengolah 101 102 103 104 2 Jumlah Poklahsar yang menerima 800 bantuan (Poklahsar) 3 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7 8 9,5 11 SS 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 4 Nilai ekspor hasil perikanan (USDmiliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 5 Konsumsi ikan (kg/kapita) 40,9 43,88 47,12 50,65 6 Volume produk olahan hasil perikanan 5,6 5,9 6,2 6,5 (juta ton) 7 Nilai investasi bidang pengolahan dan 3,2 pemasaran hasil perikanan (Rp triliun)/ Nilai investasi hasil kelautan dan 3,52 3,87 4,26 perikanan (Rp triliun) 8 Jumlah kredit bidang pengolahan dan 320 pemasaran hasil perikanan yang disalurkan (Rp miliar)/ Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan 320 336 353 dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp miliar) 9 Nilai produk non pangan hasil perikanan 2,6 (Rp triliun) 10 Jumlah tenaga kerja baru bidang 65.000 pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang) SS 3. Meningkatnya daya saing produk dan logistik kelautan dan perikanan 11 Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp 275 327 391 triliun) 12 Ketersediaan pasokan ikan di UPI (%) 60 65 70 SS 4. Tersedianya kebijakan penguatan daya saing yang efektif 13 Jumlah draft peraturan perundang13 undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (draft peraturan)/ Jumlah draft peraturan perundang14 15 17 undangan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan (draft peraturan) SS 5. Terwujudnya kinerja ekspor hasil perikanan 14 Jumlah eksportir hasil perikanan berskala 60 UMKM yang dibina (UMKM) 15 Jumlah fasilitasi penguatan branding 6 "naturally diverse" hasil perikanan Indonesia di pasar internasional (negara) SS 6. Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan 16 Peningkatan market share produk 15 17,5 20 kelautan dan perikanan utama di pasar tujuan ekspor (%) 17 Nilai transaksi dampak promosi di luar 200 225 250 negeri (USD juta) 18 Kontribusi protein ikan terhadap 60 61 62 pemenuhan kebutuhan protein hewani (%) 19 Partisipasi masyarakat dalam gerakan 20 25 30 makan ikan (organisasi) SS 7. Meningkatnya mutu produk non pangan hasil perikanan 20 Jumlah Unit Penanganan Pengolahan 200 Produk Non Pangan (UPPN) hasil
2019 105 12 9,54 54,49 6,8
4,69
370 -
470 75
18
-
25 275 63 40 -
- 71 -
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
perikanan yang dibina dan dikembangkan (unit) SS 8. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan 21 Jumlah UMKM produk kelautan yang 840 890 940 dibina (UMKM) 22 Jumlah Usaha Besar produk kelautan 50 60 70 yang dibina (Usaha Besar) 23 Nilai produk non bioteknologi kelautan 12,78 15,85 19,78 (Rp triliun) 24 Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp 220 460 610 miliar) SS 9. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan 25 Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan 500 790 825 900 yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP) 26 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) 76 81 82 83 27 Jumlah ragam produk olahan bernilai 70 40 45 50 tambah di lokasi yang dibina (ragam) SS 10. Terwujudnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik 28 Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan 13 Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat Pengumpulan dan Distribusi (lokasi) SS 11. Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan 29 Jaminan pasar produksi hasil tangkapan 1.700 1.950 2.250 dan budidaya (kelompok) 30 Data dan informasi neraca ketersediaan 100 110 125 ikan di koridor SLIN (lokasi) SS 12. Berkembangnya usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 31 Jumlah entitas usaha pengolahan dan 1.340 pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (entitas usaha) SS 13. Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan 32 Jumlah usaha hasil kelautan dan 150 160 175 perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha) 33 Jumlah UMKM hasil kelautan dan 500 550 650 perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha) 34 Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan 500 550 650 perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha) 35 Jumlah unit usaha hasil kelautan dan 100 115 130 perikanan yang melakukan investasi (unit usaha) SS 14. Berkembangnya ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif/ Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan 36 Jumlah produk hasil uji terap teknologi 10 inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (ragam) 37 Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan 10 12 14 dan perikanan (ragam) 38 Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan 3 4 5 dan perikanan (ragam) 39 Jumlah produk bersertifikat SNI (produk) 7 9 11 13 SS 15. Terselenggaranya pengendalian impor hasil perikanan sesuai standar mutu 40 Nilai impor hasil perikanan sesuai standar <1,17 mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri (USD miliar)/ Presentase nilai impor terhadap nilai <20 <20 <20 ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)
2019
1.000 80 24,61 880 1.000 85 60 -
2.500 150 -
200
800 800 150
16 5 15
<20
- 72 -
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
SS 16. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kompeten, profesional dan berkepribadian 41 Indeks kompetensi dan 65 75 77 80 85 integritasDirektorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SS 17. Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikananyang handal dan mudah diakses 42 Persentase unit kerja Direktorat Jenderal 40 50 60 70 100 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) SS 18. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikananyang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 43 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi BB BB A A AA Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SS 19. Terkelolanya anggaran pembangunan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanansecara efisien dan akuntabel 44 Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Baik Baik Baik Sangat Sangat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan (80-90) (80(80-90) Baik Baik dan Perikanan 90) (>90) (>90) 45 Persentase kepatuhan terhadap SAP 100 100 100 100 100 lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)
B. KERANGKA PENDANAAN Untuk
dapat
melaksanakan
arah
kebijakan,
strategi,dan
program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu,
dibutuhkan
dukungan
kerangka
pendanaan
yang
memadai.Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat.Pendanaan APBN Ditjen PDSPKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Ditjen PDSPKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang
disalurkan
melaui
perbankan.
Secara
terinci
kerangka
pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.
- 73 -
BAB V PENUTUP Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. NILANTO PERBOWO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Esti Budiyarti
