Pengantar. Kepala Biro Perencanaan. Ir. Nilanto Perbowo M.Sc. iii

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jakarta, 2013 LAPORAN Tahunan Kkp 2013

i

LAPORAN Tahunan Kkp 2013

i

ii


Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dapat tersusun. Laporan Tahunan KKP Tahun 2013 ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Secara umum program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan pada Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan kelautan dan perikanan di tahun 2014 dan masa mendatang. Dengan telah disusunnya Laporan Tahunan KKP Tahun 2013, diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Laporan Tahunan KKP Tahun 2013 dapat disusun dan diterbitkan.

Kepala Biro Perencanaan

Ir. Nilanto Perbowo M.Sc


iii

Daftar Isi BAB 1 | Pendahuluan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Latar Belakang Rencana Kinerja KKP Tahun 2013 Sistematika Penyajian

02 02 03 04

BAB 2 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Perencanaan Program dan Kegiatan Produk Hukum dan Tata Kelola Organisasi Pembinaan SDM Dukungan Teknis Pengelolaan Keuangan Kerja sama Internasional dan Kelembagaan Penyerasian Data dan Statistik

06 09 10 10 11 11 12

Pembangunan KP Berbasis Kawasan Melalui Minapolitan Peningkatan Kehidupan Nelayan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM MKP

14 26 35

Industrialisasi Perikanan Tangkap Revitalisasi Tambak Perikanan Budidaya Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan IPTEK pada Industrialisasi KP

40 46 50 53

BAB 3 | Penanggulangan Kemiskinan

BAB 4 | Ketahanan Pangan

BAB 5 | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Konservasi Kawasan Perairan dan Laut 60 Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2013 60 Pengelolaan Tata Ruang Laut dan Pesisir 62 iv


BAB 6 | Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Pulau Kecil Terfasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)

BAB 7 | Program Direktif

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) Prioritas Pembangunan Nasional yang dipantau UKP4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

BAB 8 | Kinerja Keuangan/Anggaran BAB 9 | Capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK Penilaian SAKIP Pelayanan Publik Penghargaan

BAB 10 | Permasalahan

68 69 70 73

77 79 79 79 79

Pelaksanaan program/kegiatan Tindak lanjut Penganggaran

82 83 84

BAB 11 | Penutup lampiran

64 64 64

86

88


v

Daftar Tabel Tabel 1

2

3

4

5

6

7

8

Succes Story Minapolitan Perikanan Tangkap

Dukungan Anggaran Pendidikan pada Minapolitan

Dukungan Pelatihan pada Minapolitan

Dukungan Sarpras P2HP pada PKN

Rekapitulasi Alokasi Anggaran Program PKN Tahun 2011 – 2013

PNPM Mandiri KP Tahun 2011-2013

Produksi Budidaya per Komoditas

xv

14

20

21

25

30

31

33

9

Jumlah Dokumen Izin yang Diterbitkan

42

12

Produksi Benih Ikan Tahun 2013

47

10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21

vi

Target Kinerja Tahun 2013

Hal

Perkembangan Penerbitan Perizinan Kapal INKA MINA Produksi Bibit Rumput Laut sampai dengan Bulan September 2013

Rekapitulasi Kapal Ditangkap Melalui Operasi Mandiri Kapal Pengawas SDKP maupun Operasi Bersama Instansi Terkait dan Negara lain Tahun 2005-2013

42 46 51

Jumlah Kasus Pelanggaran dan Jenisnya Tahun 2013

52

Pekerjaan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2013

65

Perkembangan Pencadangan Kawasan Konservasi

Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan s.d Tahun 2013 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2012-2013 Penilaian Kemajuan Proyek

Realisasi Anggaran per Program KKP Tahun 2013

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2013


60 62 67 73 74 78

Gambar 1

Nilai AKIP KKP Tahun 2008 s.d 2013

1

Piagam Tahun 2013 : A

2

2

Piagam Tahun 2012: B

4

Penyusunan Balanced Scorecard Bersama Menteri KP

3 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Paparan SAKIP KKP oleh Menteri KP

Perkembangan Jumlah Anggaran KKP Tahun 2010 – 2014 Menteri Kelautan dan Perikanan Melakukan Penyerahan DIPA Tahun 2013 Kepada Seluruh KPA pada 11 Desember 2013

Penandatanganan Pakta Integritas Tim Pengadaan CPNS KKP Tahun 2013 pada Tanggal 30 September 2013 Konsep Desain Gedung KKP

Kerja Sama KKP yang Ditindaklanjuti Tahun 2012 s.d 2013

Total Pemberitaan KKP Tahun 2013

Peta Lokasi Rencana Minapolitan Perikanan Tangkap Tahun 2011-2014

Ruang Lingkup Industrialisasi dan Minapolitan Kelautan dan Perikanan

Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Pembuatan Tambak di Kawasan Minapolitan

Pembuatan Saluran Tambak di Kawasan Minapolitan

Tambak di Kawasan Minapolitan

Pengawasan SDKP di Kawasan Minapolitan

Zonasi WP3K Kab. Buleleng

Skema Dukungan Pengembangan SDM pada Minapolitan

Dukungan Pendidikan pada Minapolitan

Dukungan Penyuluhan pada Minapolitan

Alokasi Kapal Inka Mina

Sarana Penangkapan Ikan di Lokasi PKN

Lokasi PUMP Perikanan Tangkap

Lokasi PUMP P2HP

Lokasi Bantuan Sistem Rantai Dingin

Lokasi Pembangunan Cold Storage

Lokasi Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es

Lokasi Sarana Pemasaran Bergerak Roda Tiga

Alokasi PUMP Tahun 2011-2013

Pembuatan Kolam Budidaya bantuan PUMP

Lokasi Percontohan Industrialisasi Perikanan Tangkap

Daftar Gambar

Hal 2 2 3 3 4 7 7

9

10

12

13

13

15

15

16

17

18

19

19

21

22

23

24

26

26

27

28

29

32

34

36

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Kebijakan Industrialisasi Perikanan Tangkap

Strategi Industrialisasi Perikanan Tangkap

Produksi Tuna Tongkol Cakalang di 5 Lokasi Percontohan

Pemasaran TTC Kualitas Ekspor (atas) dan TTC Pasar Lokal (bawah)

43

Capaian Produksi TTC Berdasarkan Kelas Mutu di Lima Lokasi Percontohan

Revitalisasi Tambak Udang 2013

Alokasi Sarana Produksi Tambak Industrialisasi Udang

Produksi Udang di 7 Provinsi Lokasi Revitalisasi Tambak

Aktivitas Pengepakan Rumput Laut Ekspor

Fokus Lokasi Industrialisasi Perikanan Budidaya di Kab. Sumbawa

Tambak Budidaya Udang dengan Teknologi Demfarm, Sulawesi Selatan

Pemeriksaan Kapal untuk Penerbitan SLO Pemeriksaan Kapal untuk Penerbitan SLO

E-logbook

57

58 59

60

61

42

43

44

45

45

47

48

49

50

54

Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan per Desember 2013

55

Penebaran dan panen Kantong Rumput Laut Berkarbon (KRLB)

56

Aneka Olahan Rumput Laut

55

40

Capaian Nilai Produksi TTC di Lima Lokasi Percontohan

Capaian Produksi TTC di Lima Lokasi Percontohan

53

56

39

41

Strain Udang Vannamei Respon Kekebalan

54

38

Rencana Pengembangan PPN Pelabuhanratu

51 52

38

Pengolahan Garam

Kegiatan Praktek Taruna Tahun 2013

Kegiatan Praktek Pelatihan Bagi Pelaku

Kegiatan Sekolah Lapang (Teaching Factory)

Evakuasi Tsunami Mendaki Bukit di Kabupaten Pacitan (atas); Infrastruktur Pelindung Pantai di Kabupaten Cirebon (bawah)

Konsep Pengembangan Koridor Ekonomi – MP3I

Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Koridor Ekonomi Sulawesi

Perkembangan Validasi MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi


55

57

58

59

59

59

66 71

72

72

vii

Ringkasan Tahun 2013 merupakan tahun keempat memasuki RPJMN tahun 2010 – 2014, satu tahun sisa waktu menjelang periode akhir RPJMN dan masa kritis memasuki tahap akhir perode pembangunan jangka menengah untuk mengevaluasi dan menilai hasil kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan sisa waktu yang ada diperlukan berbagai masukan untuk menyiasati penuntasan target capaian RPJMN. Secara ringkas dapat dilihat prestasi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 yang telah dilaksanakan adalah: a. Minapolitan berbasis kawasan: Minapolitan bidang perikanan tangkap dilakukan di 57 kawasan dengan jumlah dukungan anggaran sebesar Rp492,494 miliar dan didukung oleh 22 K/L, untuk perikanan budidaya dilaksanakan di 87 kabupaten. b. PKN telah dilaksanakan di 33 provinsi dengan berbagai kegiatan meliputi: • Bantuan Kapal Inka Mina sebanyak 75 unit yang tersebar di beberapa kab/kota, bantuan konversi dari BBM ke gas ditargetkan 200 unit. • Bantuan Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran; • BLM melalui PUMP perikanan tangkap, perikanan budidaya dan Poklahsar. c. PNPM MKP: Bantuan langsung masyarakat dan kelompok melalui program PUMP, PUGAR dan PDPT untuk 12.021 kelompok, pembangunan kapal perikanan ukuran 30 GT sebanyak 208 unit; pembangunan pelabuhan perikanan di 35 lokasi; sertifikasi unit pembenihan perikanan budidaya sebanyak 7100 sertifikasi CBIB; Luasan konservasi menvapai 500.000 ha dan pelaksanaan one map policy yang telah berjalan. d. Dukungan untuk industrialisasi perikanan Industrialisasi terdiri dari empat fokus, yaitu: perikanan tangkapan dengan komoditas tuna, tongkol, dan cakalang, perikanan budidaya dengan komoditas udang, bandeng, rumput laut, patin; pengolahan hasil perikanan dengan komoditas pindang, dan garam. • Industrialisasi perikanan tangkap mempunyai fokus di 5 lokasi percontohan, yaitu: 1) PPS Bungus (Kota Padang), 2) PPS Nizam Zachman (Jakarta Utara), 3) PPN Pelabuhanratu (Kab. Sukabumi), 4) PPS Bitung (Kota Bitung), dan 5) PPN Ambon (Kota Ambon); • Revitalisasi tambak udang terdapat di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Sarana yang dialokasikan untuk industrialisasi udang di antaranya: kincir, pompa, genset, dan plastik mulsa. • Telah dibangun 1 unit Kapal Pengawas berukuran ±30 m melalui APBN. • Litbang KP : Peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) memberikan informasi tentang lokasi potensi daerah penangkapan ikan, Perakitan strain udang vannamei tahan penyakit dan cepat tumbuh, teknologi sederhana pemurnian garam. e. Pengelolaan Lingkungan • Penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola 500.000 ha. • Pengelolaan pulau-pulau kecil di 97 pulau. • PDPT di 22 kabupaten/kota yang terdiri dari 66 desa/kelurahan/nagari. f. Informasi Geospasial Tematik Sudah dibangun one map sebagai informasi geospasial secara partisipatif dan kolaborasi untuk menuju one reference, one standard, one database dan one geoportal. viii


Daftar Singkatan 1

ADB

: Asian Development Bank

4

BIG

: Badan Informasi Geospasial

2 3 5 6 7 8 9

10

11 12

AKIP

APBN BLM BBI

DAK

GPRS GT

IGT

IDB

19 20 21 22 23

KE

KMP KKP

Kemen. PU

Kemen. ESDM KIPM KTT

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Kawasan Ekonomi

: Kapal Ikan Indonesia

: Kelompok Masyarakat Perikanan

: Kementerian Kelautan dan Perikanan : Kementrian Pekerjaan Umum

: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral : Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu : Konferensi Tingkat Tinggi

: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

MP3EI

29

: Islamic Development Bank

KKP-E

27 28

: Gross Tonnage

: Informasi Geospasial Tematik

: Kelompok Usaha Garam Rakyat

KUB

26

: General Packet Radio Service

KUGAR

24 25

: Dana Alokasi Khusus

: Kapal Ikan Asing

KII

18

: Balai Benih Ikan

KIA

16 17

: Bantuan Langsung Masyarakat

: International Fund for Agricultural Development

IPTEK

15

: Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

IFAD

13 14

: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KUR

MP3KI NTB NTT

PDPT PKN PLN

PHLN/HLN PNBP

PNPMMKP PPN P4B

PPDPI

: Kelompok Usaha Bersama : Kredit Usaha Rakyat

: Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

: Masterplan Perluasan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia : Nusa Tenggara Barat

: Nusa Tenggara Timur

: Pengembangan Desa Pesisir Tangguh : Peningkatan Kehidupan Nelayan : Pinjaman Luar Negeri

: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri / Hibah Luar Negeri : Pinjaman Negara Bukan Pajak

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan : Pelabuhan Perikanan Nusantara

: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat : Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan


ix

40

PPP

: Pelabuhan Perikanan Pantai

43

PUD

: Perairan Umum Daratan

41 42 44 45 46

PPI

PPK PPS

PPTK

: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

POKDAKAN

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65

66 67 68 69 70 71 72 73

x

: Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak

PUMP P2HP

50 51

: Pelabuhan Perikanan Samudera

: Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

PUMP PT

49

: Pulau-pulau Kecil

PUGAR

47 48

: Pangkalan Pendaratan Ikan

PUMP PB

PKN

PDPT

POKLAHSAR PNPM UKM UPI

UPT

UPR SDI

SDKP SIG

SIKPI SIPI

SIUP

SIUP SPIP

SPDN TGR TPI

TTC

WTP WPP ZEE

: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap

: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya : Kelompok Pembudidaya Ikan

: Peningkatan Kehidupan Nelayan

: Pengembangan Desa Pesisir Tangguh : Kelompok Pengolah dan Pemasar

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Usaha Kecil dan Menengah : Unit Pengolah Ikan

: Unit Pelaksana Teknis

: Unit Pembenihan Rakyat : Sumber Daya Ikan

: Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : Sistem Informasi Geospasial

: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan : Surat Izin Penangkapan Ikan

: Surat Izin Usaha Penangkapan : Surat Izin Usaha Perikanan

: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Solar Package Dealer Nelayan : Tuntutan Ganti Rugi

: Tempat pelelangan Ikan

: Tuna, Tongkol, dan Cakalang : Wajar Tanpa Pengecualian

: Wilayah Pengelolaan Perikanan : Zona Ekonomi Ekslusif


1 Pendahuluan LAPORAN Tahunan Kkp 2013

1

1.1. Latar Belakang Dua faktor sebagai pengaruh dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan, pertama faktor perubahan dinamis global dan regional yang sangat menuntut kelestarian lingkungan dan pengurangan pengaruh emisi global. Kedua tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan beragam sebagai ujud dari keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, yang diantara keduanya kadang juga terjadi pertentangan karena bertolak belakang. Dengan visi dan misi yang telah diperbaharui, KKP telah berupaya untuk merangkum akan tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan pemenuhan kebutuhan dengan tetap menjaga ketersediaan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan pemanfaatan secara arif dan bijaksana sebagaimana tuntutan global. Sebagaimana tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi kementerian, pertama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, kedua berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar dan ketiga pengelolaaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan, KKP juga telah: • Menetapkan program industrialisasi kelautan dan perikanan untuk memberikan nilai tambah pada produk hasil perikanan dan kelautan serta; • Melaksanakan konsep blue economy dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya yang akan memberikan manfaat pada ekonomi masyarakat dan lingkungan yang lestari. Selama tahun 2013 berbagai program dan kegiatan kelautan dan perikanan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep program/kegiatan yang telah ditetapkan berupa dokumen penetapan kinerja dan rencana kerja tahun 2013, yang selaras dengan RPJMN dan Renstra KKP 2010-2014. Kemudian produk-produk pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dihasilkan selama tahun 2013 didokumentasikan di dalam laporan, yang diharapkan buku laporan ini dapat sebagai bahan informasi, yang berisikan tentang pelaksanaan pencapaian program/kegiatan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dan langkah pemecahannya selama satu tahun.

1.2. Tujuan Sebagai alat dokumentasi produk pembangunan KP yang telah dihasilkan selama tahun 2013, yang diharapkan bisa menjadi informasi rujukan dan umpan balik perencanaan ke depan. Sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan kelautan dan perikanan.

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.Untuk mewujudkan visi pembangunan KP, terdapat 3 misi pembangunan KP, yaitu : (i) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan dan (iii) Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Sasaran strategis pembangunan KP yaitu : • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; • Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah; 2


• • • • • • • • •

Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri; Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan; Meningkatnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP; Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif; Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu; Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum; Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional; Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses; Terwujudnya good governance dan clean government.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 diarahkan untuk: • Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk. • Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri. • Pengembangan sumber daya manusia dan iptek kelautan dan perikanan. • Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. • Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Koridor Ekonomi. • Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. • Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

1.4. Rencana Kinerja KKP Tahun 2013 Dari beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target kinerja pada tahun 2013, yaitu:

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2013 1

Pertumbuhan PDB Perikanan

7%

2

Produksi perikanan

17,49 juta ton

• Perikanan tangkap

5,862 juta ton

• Perikanan budidaya

13,02 juta ton

Produksi garam rakyat

0,545 juta ton

3

Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan

110

4

Nilai ekspor hasil perikanan

USD 4,5 miliar

5

Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri

35,14 kg per kapita

6

Jumlah kasus penolakanekspor hasil perikanan per negara mitra

dibawah 10 kasus

7

Luas Kawasan KonservasiPerairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan dan penambahan kawasan

3,6 juta ha (penambahan 500 ribu ha)

8

Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

60 pulau

9

Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya KP

41%


3

Sesuai dengan skala prioritas pembangunan nasional kegiatan utama yang dilakukan sebagai berikut: • Industrialisasi kelautan dan perikanan di kawasan Minapolitan dengan pendekatan ekonomi biru/blue economy • PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Program PKN dalam rangka pelaksanaan MP3KI • Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, termasuk dalam rangka mendukung MP3EI di 3 Koridor Ekonomi, Percepatan Pembangunan PapuaPapua Barat, NTT, dll • Penguatan litbang dan peningkatan kapasitas SDM KP serta penguatan penyuluhan • Pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu • Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan • Pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar • Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

1.5. Sistematika Penyajian Laporan tahunan ini disusun bertujuan memberikan informasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2013, dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut: • Ringkasan, pada bagian ini disajikan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan. • Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang, Perencanaan / Tapja Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2013, pada bab ini disajikan rencana kinerja, penetapan kinerja kementerian tahun 2013, gambaran singkat mengenai program dan kegiatan KKP selama tahun 2013 serta target sasarannya. • Bab II – Bab VII Pelaksanaan Kegiatan Kelautan Perikanan Tahun 2013, yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan KP sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang berisikan tentang capaian kegiatan tahun 2013 dan pelaksanaan anggaran selama tahun 2013. • Bab VIII Kinerja Keuangan/Anggaran • Bab IX Capaian • Bab X Permasalahan, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang permasalahan yang dihadapi selama tahun pelaporan. • Bab XI Penutup. • Lampiran

4


2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


5

2.1. Perencanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan kinerja diibaratkan sebagai titik simpul memasuki rumah besar sebuah organisasi dalam mengelola kompleksitas rumah tangganya. Pertanyaannya apakah masing-masing komponen anggota sudah berjalan sesuai fungsinya dalam menuju tujuan utamanya atau visi membangun organisasi. Bertitik tolak dari situlah, KKP melakukan beberapa perbaikan mekanisme sistem perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam konteks sistem yang sudah berjalan, sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja kementerian menuju berbudaya kinerja tinggi (excellent). Jika mengikuti kriteria tingkat pengelolaan kinerja Kementrian PAN dan RB peringkat tertinggi Memuaskan (kriteria AA), pada peringkat tersebut suatu organisasi/unit mempunyai ciri-ciri memimpin perubahan, 100% berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, akuntabel dan perlu terus berinovasi. Peringkat nilai AKIP KKP pada tahun 2013 mendapatkan penilaian Sangat Baik satu peringkat di bawah Memuaskan, yaitu kriteria A dengan nilai 75,56. Dengan nilai ini Kementrian PAN dan RB menganggap KKP sudah mempunyai akuntabilitas kinerja yang baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja dan perlu banyak inovasi. Lapisan aspek AKIP yang dinilai ada lima mulai perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

Gambar 1. Nilai AKIP KKP Tahun 2008 s.d 2013

Gambar 2. Piagam Tahun 2012: B 6


Gambar 3. Piagam Tahun 2013 : A

Perbaikan AKIP KKP dilakukan melalui 1). Penerapan Pengelolaan Kinerja Organisasi Berbasis Balanced Scorecard (BSC) BSC berfungsi ganda pada pengelolaan kinerja kementerian sebagai alat menejemen dan juga alat strategi perencanaan program dan kegiatan, dimulai dari pertama: penyusunan perencanaan berupa penetapan IKU, sasaran strategis level 0 sampai level IV dan penetapan kinerja (Tapja); kedua: pengukuran kinerja dan ketiga: pelaporan kinerja.

Gambar 4. Penyusunan Balanced Scorecard Bersama Menteri KP

Di depan menteri PAN dan RB, 23 Agustus 2013

Gambar 5. Paparan SAKIP KKP oleh Menteri KP LAPORAN Tahunan Kkp 2013

7

2). Alokasi Anggaran KKP. Total anggaran pembangunan yang telah digelontorkan untuk KKP dalam periode tahun 2010 – 2014 sebesar Rp28,43 triliun, angka ini termasuk penghematan dan tambahan anggaran yang terjadi setiap tahun atau persentasenya 94,15% dari pagu baseline pada RPJMN 2010 – 2014.

Gambar 6. Perkembangan Jumlah Anggaran KKP Tahun 2010 - 2014

Gambar 7. Menteri Kelautan dan Perikanan Melakukan Penyerahan DIPA Tahun 2013 Kepada Seluruh KPA pada 11 Desember 2013 3). Penggunaan Sistem Informasi Manajemen KKP telah menggunakan sistem informasi untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, dengan membangun beberapa sistem aplikasi informasi, antara lain: a. SIMPERJAKA (Sistem Informasi Manajemen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan); b. SIMETA (Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja); c. SIRENDAK (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Dana Alokasi Khusus); d. SIDAK (Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus). 8


Sistem informasi kinerja tersebut digunakan untuk melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja, yang perhitungannya dilakukan secara berkala setiap tiga bulan mulai dari tingkat kementerian berupa IKU sampai dengan tingkat indikator kegiatan setingkat eselon dua.

2.2. Produk Hukum dan Tata Kelola Organisasi Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian dilakukan beberapa pembenahan menejemen organisasi dan dilengkapi dengan aturan-aturan berupa produk hukum untuk menuju birokrasi yang efisien dan fleksibel. Bertolak dari hal tersebut KKP melakukan beberapa kegiatannya berupa penataan peraturan perundangan-undangan;pelaksanaan audit organisasi dan; pelaksanaan RB. Pertama: Penataan Peraturan Perundangan-Undangan Selama tahun 2013 produk hukum yang telah dikeluarkan berupa Kepmen dan Permen total sebayak 348 peraturan dengan rincian produk Permen sebanyak 29, Kepmen sebanyak 52, Kepmen-SJ sebanyak 249 dan Kep. Sekretaris Jenderal 18. KKP juga memberikan dukungan pada penyusunan peraturan perundang-undangan lintas sector berupa RUU untuk: Pemerintahan Daerah, Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Perdagangan, Landas Kontinen, Perairan, Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Aceh. Kedua: Pelaksanaan Audit Organisasi Dari pelaksanaan audit organisasi dapat disimpulkan menyangkut organisasi KKP yaitu: • Tiga skenario usulan penataan organisasi KKP • Pentingnya dikembangkan struktur yang menangani pemberdayaan masyarakat (People Centre Development). • Perampingan struktur KKP • Penataan nomenklatur • Penguatan pemberdayaan Ketiga: Pelaksanaan RB Telah dicapai dari tahapan reformasi birokrasi di KKP meliputi: • Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; • Percepatan Penyelesaian Peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP sebanyak 348 buah. • Percepatan ratifikasi WCPFC, ratifikasi CTI, ratifikasi PSM. • Pelaksanaan audit/evaluasi organisasi tahun 2013 oleh tim konsultan independen. • Penyusunan SOP KKP berjumlah 3.689 SOP. • Pembangunan 11 modul sistem informasi kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi KKP. • Penerapan BSC • Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Individu (Sipkindu) dengan menggabungkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan BSC • Rekrutmen PNSsecara terbuka dengan menggunakan Computer Assissted Test (CAT) • Penerapan Open bidding untuk Pengisian Jabatan Eselon II • Penyusunan Standar Kompetensi • Penerapan Uji Kompetensi (Assessment Jabatan Struktural) untuk pejabat eselon II, III, dan IV LAPORAN Tahunan Kkp 2013

9

2.3. Pembinaan SDM Untuk membentuk pegawai dengan performance yang tinggi dituntut kompetensitas dan profesionalisme pegawai, untuk menjawab tuntutan tersebut KKP telah melakukan: • Seleksi penerimaan CPNS • Standar kompetensi jabatan struktural • Uji kompetensi pejabat struktural Open bidding jabatan tertentu • Pengembangan Jabatan Fungsional • Upaya pemberantasan korupsi • Persiapan penilaian prestasi kerja • Disiplin pegawai • Pengukuran budaya kerja

Gambar 8. Penandatanganan Pakta Integritas Tim Pengadaan CPNS KKP Tahun 2013 pada Tanggal 30 September 2013

2.4. Dukungan Teknis • • • • • • • • •

10

Pembangunan Gedung Kantor KKP Baru Penataan Gedung KKP Renovasi Tampak Depan Gedung Mina Bahari I Penggunaan Sementara Gedung Mina Bahari II Penataan Aset (Barang Milik Negara) Rencana Penyediaan Rumah Pegawai Persiapan Penyusunan Corporate Identity Standarisasi Kendaraan Dinas Sistem Informasi Penelusuran Surat Sekretaris Jenderal


Gambar 9. Konsep Desain Gedung KKP

2.5. Keuangan • • • •

Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Penerapan sistem Tunjangan Kinerja pegawai KKP Penyelesaian aset

2.6. Kerjasama Internasional • Prioritas kerja sama antarlembaga T.A. 2012 s.d. 2013 terdapat 23 KB (Kesepakatan Bersama) yang meliputi:38 MKS (Mitra Kerja Sama) dan 138 BKS (Bidang Kerja Sama); • Dari 23 KB terlaksana 34 PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang meliputi: 34 MKS dan 72 BKS; • Khususnya T.A. 2013 sampai bulan November telah dihasilkan 14 KB dan 15 PKS yang meliputi; 24 MKS dan 84 BKS; • Reorganisasi dan Penajaman Tugas dan Fungsi kerja sama Antarlembaga PUSKITA sebagaimana PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP; • Tahun 2013 Sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal yang merupakan penjelasan PERMEN KP No. PER.06/MEN/2012 dilakukan registrasi terhadap semua Kerja Sama (KB dan PKS) sebagai Tertib Administrasi Kerja Sama sebelum diimplementasikan.


11

Gambar 10. Kerja Sama KKP yang Ditindaklanjuti Tahun 2012 s.d 2013

2.7. Penyajian Data dan Statistik • • • • •

Pemberitaan di media massa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Penyediaan data terkini melalui aplikasi Mutiara Pembangunan data warehouse dan situation room KKP Layanan Perpustakaan

Sampai dengan Bulan November 2013, KKP telah melakukan lelang melalui LPSE sebanyak 570 paket.Seluruh pagu yang dilelang mencapai Rp1,78 triliun dengan total panawaran sebesar Rp1,53 triliun sehingga penghematan mencapai Rp212 miliar atau 12,16% dari pagu.

Gambar 11. Total Pemberitaan KKP Tahun 2013 12


3 Penanggulangan Kemiskinan


13

3.1. Pembangunan KP Berbasis Kawasan Melalui Minapolitan Program Minapolitan ini mempunyai konsep pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan mengedepankan prinsip integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Adapun output dari konsep minapolitan antara lain pembangunan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan terkait lainnya. Pengembangan minapolitan tetap mencakup pengembangan keempat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan yaitu: • Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya. • Subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar. • Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya. • Subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, infrastruktur pelabuhan kapal ikan, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

14


3.1.1. Pengembangan Perikanan Tangkap

Gambar 12. Peta Lokasi Rencana Minapolitan Perikanan Tangkap Tahun 2011-2014

Konsep pendekatan Minapolitan perikanan tangkap basisnya pada pelabuhan perikanan.


15

Gambar 13. Ruang Lingkup Industrialisasi dan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

Gambar 14. Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Pada tahun 2013 pelaksanaan Minapolitan bidang perikanan tangkap dilakukan di 57 kawasan dengan jumlah dukungan anggaran sebesar Rp492,494 miliar dan didukung oleh 22 K/L. Keberhasilan Minapolitan di beberapa daerah dengan mengukur capaian indikator-indikator produksi, peneyerapan tenaga kerja, pendapatan nelayan dan PDRB pada table berikut.

16


Tabel 2. Succes Story Minapolitan Perikanan Tangkap KAB/KOTA Kota Ternate

Kota Bitung

INDIKATOR

SEBELUM

SESUDAH

Produksi ikan (ton)

4.841

6.836,5

Penyerapan tenaga kerja (orang)

1.925

4.095

Pendapatan nelayan (Rp/bulan)

1.500.000

2.908.166

PDRB (Rp juta)

10.121,78

13.096,80

12.831

44.034

186.255,895

941.433,142

2.000.000

2.365.000

Produksi ikan (ton) Nilai produksi (Rp juta) Pendapatan nelayan (Rp/bulan)

Kota Ambon

Sukabumi

Produksi ikan (ton)

-na-

61.529

Penyerapan tenaga kerja (orang)

-na-

1659

Nilai invenstasi (Rp juta)

-na-

125.776,666

Produksi ikan (ton)

6.744

8.846

144.701,150

183.439,608

491

743

18.523

19.579

120.997,571

137.869,561

Kelembagaan (unit)

11

34

Produksi ikan (ton)

46.569

57.763

Nilai Produksi (Rp juta)

304.460

610.990

Uang yang beredar (Rp juta)

171.770

213.840

Produksi ikan (ton)

4.936

5.796

Nilai produksi (Rp juta)

63.900

85.640

2.121.000

2.609.000

1.512

3.011

28.588,533

52.396,760

1.358

2.315

Nilai Produksi (Rp juta) Jumlah alat tangkap (unit) Kota Pekalongan

Produksi ikan (ton) Nilai Produksi (Rp juta)

Lamongan

Bangka

Pendapatan nelayan (Rp/bulan) Pacitan

Produksi ikan (ton) Nilai Produksi (Rp juta) Penyerapan tenaga kerja (orang)

3.1.2. Kawasan Perikanan Budidaya Pengembangan minapolitan perikanan budidaya dimulai sejak tahun 2011 dan hingga tahun 2013, telah terdapat 65 Kabupaten/Kota lokasi minapolitan percontohan perikanan budidaya, yang dapat dikategorikan dalam 4 kriteria yaitu (i) Kriteria A sebanyak 11 Kabupaten/kota yaitu bagi Kab/kota yang telah memiliki persyaratan administrai lengkap, koordinasi di tingkat Kab/kota berjalan baik, dan budidaya perikanan berkembang pesat; (ii) Kriteria B sebanyak 21 Kab/Kota yaitu bagi yang telah memiliki persyaratan administrasi lengkap/belum lengkap, koordinasi di tingkat Kab/Kota berjalan baik dan budidaya perikanan berkembang; (iii) Kriteria C sebanyak 29 Kab/Kota yaitu bagi Kab/Kota yang persyaratan administrasi lengkap/belum lengkap, kooedinasi di tingkat Kab/Kota berjalan dan budidaya perikanan mulai berkembang; dan (iv) Kriteria D sebanyak 22 Kab/Kota yaitu Kab/Kota yang persyaratan administrasi lengkap/belum lengkap, koordinasi di tingkat Kab/Kota berjalan dan budidaya perikanan berjalan. LAPORAN Tahunan Kkp 2013

17

18


Gambar 15. Pembuatan Tambak di Kawasan Minapolitan

Gambar 16. Pembuatan Saluran Tambak di Kawasan Minapolitan

Gambar 17. Tambak di Kawasan Minapolitan


19

3.1.3. PSDKP

Gambar 18. Pengawasan SDKP di Kawasan Minapolitan

Dukungan ini untuk menumbuhkan Minapolitan perikanan tangkap, dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan melalui peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dari praktek illegal.

20


3.1.4. Penyusunan Zonasi WP3K Penyusunan peta rencana zonasi WP3K utamanya untuk konservasi perairan sebagai bentuk dukungan pada Minapolitan perikanan tangkap di kabupaten Buleleng, Bali.


21

22


Gambar 19. Zonasi WP3K Kab. Buleleng

3.1.5. Pengembangan SDM pada Kawasan Minapolitan Bentuk dukungan pengembangan SDM melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap peningkatan ketrampilan dan kemampuan bagi masyarakat di kawasan Minapolitan.

Gambar 20. Skema Dukungan Pengembangan SDM pada Minapolitan

Gambar 21. Dukungan Pendidikan pada Minapolitan


23

Tabel 3. Dukungan Anggaran Pendidikan pada Minapolitan No. 1.

NAD

Bantuan Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan KP

593.000.000

3

79.500.000

Sumatera Utara

12

5.

Kepulauan Riau

4

4.

6.

7. 8. 9.

10.

11. 12.

Sumatera Barat Riau

Sumatera Selatan Jambi

Bangka Belitung Bengkulu Lampung

DKI Jakarta

Jawa Timur

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

24. 25.

26. 27. 28. 29.

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

14.000.000

6

115.000.000

2

6 8

150.000.000 40.500.000

149.500.000

598.500.000

212.000.000

66

1.161.000.000

13

204.500.000

54 12 0 0

242.500.000

1.024.000.000 183.500.000 -

45

774.500.000

Sulawesi Selatan

62

977.000.000

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara Bali

Nusa Tenggara Barat

7

26 4

9 8 6

185.500.000

534.000.000 74.500.000

191.500.000 193.000.000 149.500.000

Nusa Tenggara Timur

16

361.500.000

Papua

7

98.000.000

Maluku

33.

Papua Barat

32.

81.000.000

Sulawesi Utara

30. 31.

493.000.000

238.500.000

6

12

Jawa Tengah

261.500.000

1

DI Yogyakarta

16.

15.

9

24

Banten

14.

32

Jawa Barat

13.

Dukungan Anggaran (Rp)

35

2. 3.

24

Provinsi

Maluku utara Total


41 15 1

522

583.000.000 222.000.000

17.000.000

10.266.500.000

Tabel 4. Dukungan Pelatihan pada Minapolitan Jumlah Peserta (orang)

Dukungan Anggaran (Rp)

No

Provinsi

Jenis Pelatihan

1.

Jawa Barat

530

1.090.000.000

2.

Jawa Tengah

Pelatihan Kawasan Minapolitan Bidang Budidaya dan Pengolahan

60

120.000.000

Pelatihan Kawasan Minapolitan Bidang Penangkapan, Permesinan, Budidaya dan Pengolahan

120

367.944.000

240

694.579.000

Pelatihan Kawasan Minapolitan Bidang Budidaya

30

91.986.000

3. 4. 5.

Pelatihan Kawasan Minapolitan Bidang Budidaya dan Pengolahan

Sumatera Barat Sumatera Utara

Kepulauan Riau Jumlah

Pelatihan Kawasan Minapolitan Bidang Pengolahan, Permesinan, dan Budidaya

1930

2.364.509.000

Gambar 22. Dukungan Penyuluhan pada Minapolitan


25

3.2. Peningkatan Kehidupan Nelayan 3.2.1. Pelaksanaan Kegiatan Perikanan Tangkap Pelaksanaan program PKN tahun 2013 telah dilaksanakan di 33 provinsi dan 200 PPI. Pelaksanaan PKN oleh KKP diantaranya adalah Bantuan Kapal Inka Mina pada tahun 2013 sebanyak 75 unit yang tersebar di beberapa kab/kota, bantuan konversi dari BBM ke gas tahun 2013 sebanyak 200 unit. a) Pembangunan Kapal >30 GT Pembangunan Kapal >30 GT yang dilakukan di lokasi PKN telah mendorong terjadinya penigkatan armada penangkapan ikan oleh keluarga nelayan sehingga mampu meningkatkan jumlah hasil tangkapan dan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan nelayan. Mulai tahun 2011 sudah terbangun kapal Inka Mina sebanyak 222 unit dan di tahun 2012 sebanyak 202 unit kapal. Pada tahun 2013 dibangun sebanyak 45 unit kapal Inka Mina.

Gambar 23. Alokasi Kapal Inka Mina Disamping itu disalurkan bantuan kapal ikan ukuran 10 -15 GT sebanyak 13 unit kapal ikan.

b) Sarana Penangkapan Ikan

Sarana Penangkapan Ikan di lokasi PKN telah mendorong terjadinya peningkatan teknologi penangkapan ikan sehingga mampu meningkatkan jumlah hasil tangkapan dan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan nelayan. Pada tahun 2012 bantuan Sarpras perikanan tangkap berjumlah 435 unit tersebar di beberapa kabupaten/kota.

26


Gambar 24. Sarana Penangkapan Ikan di Lokasi PKN Pada tahun 2013 disalurkan pemberian peralatan rantai dingin sebanyak 95 paket. c) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap PUMP Perikanan Tangkap di lokasi PKN telah mendorong penguatan pembiayaan usaha perikanan keluarga nelayan, sehingga telah mampu meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, dan meningkatkan kemampuan nelayan untuk menabung serta membiayai kehidupan keluarga nelayan. Pada tahun 2011 BLM PUMP perikanan tangkap sebanyak 348 KUB senilai Rp34,8 miliar, di tahun 2012 sebanyak 1.293 KUB senilai Rp. 129,3 miliar tersebar di beberapa kabupaten/kota. Tahun 2013 disalurkan BLM untuk 2.000 KUB.

Gambar 25. Lokasi PUMP Perikanan Tangkap LAPORAN Tahunan Kkp 2013

27

3.2.2. Pengolahan dan Pemasaran Untuk bantuan sarana dan prasarana PPI lokasi PKN diantaranya adalah bantuan pembangunan cold storage berjumlah 10 unit yang tersebar di 19 provinsi Indonesia, bantuan pembangunan pabrik es dan mesin pembuat es berjumlah 25 unit yang tersebar di 25 provinsi Indonesia, bantuan sarana pengangkut ikan bergerak roda-3 berinsulasi berjumlah 48 unit. BLM melalui PUMP P2HP yang tersebar di 32 provinsi berjumlah 460 unit di 1.000 kelompok. Tabel 5. Dukungan Sarpras P2HP pada PKN No 1.

Lokasi Aceh Barat Daya

2.

Simalungun

3.

Tapanuli Tengah

4.

Serdang Bedagai

5.

Kota Padang

6.

Pesisir selatan

8.

Kota Dumai

7.

Kab. Pasaman Barat

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

Indragiri Hilir Kep. Meranti

Musi Banyuasin

Tanjung Jabung Timur Bangka

Belitung

Bangka Selatan Belitung Timur Cirebon

Kegiatan Pengadaan SRD

Pembangunan Pasar Ikan

Pembangunan Cold Storage Pembangunan Cool Room Pengadaan SRD

Pengadaan SRD

Pembangunan Pusat Promosi Ikan Hias Pembangunan cold storage Pembangunan pabrik es Pembangunan SRD

Pembangunan pasar ikan

Pembangunan cold storage Pembangunan pasar ikan

Pembangunan sentra pengolahan Pengadaan SRD

Pengadaan SRD Pengadaan SRD

Pengadaan sarana pemasaran Pembangunan pabrik es Pengadaan SRD

Pembangunan cold storage Pengadaan SRD

a) PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Anggaran (Rp 000) 30.000

964.460

1.331.722

2.796.664 30.000 50.000

500.000

1.393.130 1.931.474 50.000

775.760

2.026.753 406.080 406.460 50.000 30.000 50.000 50.000

1.917.606 50.000

1.273.460 50.000

Penyaluan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk 567 Poklahsar di lokasi PKN telah mendorong penguatan pembiayaan usaha perikanan keluarga nelayan, sehingga telah mampu meningkatkan produksi hasil olahan produk perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, dan meningkatkan kemampuan nelayan untuk menabung serta membiayai kehidupan keluarga nelayan.

28



29

Gambar 26. Lokasi PUMP P2HP

b) Bantuan Sistem Rantai Dingin

Gambar 27. Lokasi Bantuan Sistem Rantai Dingin

Pelaksanaan Program PKN diantaranya telah berhasil mendorong keluarga nelayan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil tangkapan ikan melalui penggunaan sistem rantai dingin. Di tahun 2013 untuk penyediaan angkutan nelayan murah roda tiga berinsulasi sebanyak 25 unit.

30


c) Pembangunan Cold Storage

Gambar 28. Lokasi Pembangunan Cold Storage

Untuk mendukung pelaksanaan Program PKN telah dilakukan penguatan sarana dan prasarana di PPI diantaranya melalui pembangunan cold storage sebanyak 16 unit, untuk penyimpanan hasil tangkapan sebagai upaya peningkatan kualitas mutu hasil tangkapan.


31

d) Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es

Gambar 29. Lokasi Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es

Untuk mendukung pelaksanaan Program PKN telah dilakukan penguatan sarana dan prasarana di PPI diantaranya melalui pembangunan pabrik es sebanyak 22 unit dan mesin pembuat es untuk untuk mendukung peningkatan kualitas hasil tangkapan agar tidak cepat rusak.

32


e) Sarana Pemasaran Bergerak Roda-3

Gambar 30. Lokasi Sarana Pemasaran Bergerak Roda Tiga

Untuk mendukung pelaksanaan Program PKN telah dilakukan pemberian bantuan sarana pemasaran bergerak roda-3 untuk mempercepat pemasaran hasil tangkapan ikan.


33

3.2.3. Kegiatan Perikanan Budidaya Berupa BLM perikanan budidaya melalui (PUMP) PB sebanyak 300 kelompok yang tersebar di beberapa kab/kota.

3.2.4. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berupa BLM melalui PUGAR diberikan kepada 800 kelompok, juga bantuan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pesisir diberikan kepada 40 LKM. Juga pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan/SPDN sebanyak 25 unit.

3.2.5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Didukung oleh satuan pengawasan terdiri dari dua pangkalan pengawasan, tiga stasiun, 57 Satker dan 131 pos pengawasan yang tersebar di 57 kabupaten/kota.

3.2.6. Pengembangan SDM Dalam rangka pelaksanaan Program PKN telah dilakukan pemberian beasiswa kepada 1.600 anak nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak nelayan sehingga diharapkan kehidupan keluarga nelayan dapat lebih baik. Selain itu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan nelayan telah dilakukan pelatihan bidang kelautan dan perikanan kepada 12.000 nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,8 miliar dan dilakukan pendampingan melalui penyuluhan bidang perikanan yang melibatkan 6.141 nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73,65 miliar.

3.2.7. Dukungan K/L Lainnya Apabila dijumlahkan seluruh anggaran yang dialokasikan oleh K/L lain untuk mendukung PKN berjumlah Rp 12.199.978.300. Rincian peruntukannya adalah: rumah sangat murah (6.000 unit), listrik murah (10.995 unit), BOS dan beasiswa anak nelayan (1.600 orang), layanan kesehatan (2.100 puskesmas), pengembangan usaha rumput laut (7 provinsi) dan penyediaan sarana air bersih (166 lokasi). Tabel 6. Rekapitulasi Alokasi Anggaran Program PKN Tahun 2011 - 2013 KEMENTERIAN

2011

2012

2013

Rp. (000)

Rp. (000)

Rp. (000)

Kemenpera

46,025,000

2,078,000,000

4,464,000,000

Kemendiknas

783,837,836

900,441,581

1,683,403,300

Kemenhub

376,118,573

390,250,000

Kemen PU Kemen ESDM Kemen Kesehatan (+DAK)

1,087,274,207

288,000,000

3,108,380,000

59,266,000

200,000,000

1,600,000,000

1,745,100,000

Kementerian Koperasi dan UKM

13,000,000

Kementerian PDT

21,000,000

30,000,000

335,045,000

Jumlah lintas sektor

2,314,255,616

5,345,957,581

11,548,928,300

Kementerian Kelautan dan Perikanan

347,820,000

1,170,030,000

651,050,000

Jumlah Nasional

2,662,075,616

6,515,987,581

12,199,978,300

34


3.3. Pemberdayaan Masyarakat Melaui PNPM MKP Perkembangan pelaksanaan PNPM MKP mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 7. PNPM Mandiri KP Tahun 2011-2013 Jenis PNPM Mandiri KP

Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (Rp miliar)

Jumlah Jangkauan Kab/ Kota

Jumlah Kelompok Penerima

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

PUMP PT

110.60

370.00

300.00

132

287

311

1,106

3,700

3,000

PUMP PB

207.00

234.00

260.00

300

393

428

2,070

3,600

4,000

PUMP P2HP

20.40

75.00

75.00

53

145

224

408

1,500

1,500

PUGAR

66.50

84.74

54.90

40

40

42

1,728

3,422

3,347

----

20.78

21.30

---

16

22

---

492

660

404.50

784.52

711.20

12,714

12,507

PDPT Total

351

431

463

5,312

Perbandingan alokasi anggaran PUMP selama tiga tahun terakhir seperti pada grafik berikut, masing-masing PUMP Eselon I berbeda perkembangannya, secara nasional jumlah alokasi anggaran tahun 2013 dibanding tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,63%.

Gambar 31. Alokasi PUMP Tahun 2011-2013


35

3.3.1. PUMP Perikanan Tangkap Salah satu tujuan dan outcome PUMP PT adalah untuk meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB. Sesuai dengan target pada tahun 2013 pelaksanaan PUMP telah berhasil disalurkan BLM kepada 3.000 KUB pada 33 Provinsi, yang ditujukan untuk (1) meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan skala kecil di perdesaan; (2) menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan di perdesaan dan; (3) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam permodalan.

3.3.2. PUMP Perikanan Budidaya Pelaksanaan PUMP PB pada Tahun 2013 dialokasikan kepada 4.000 Pokdakan. Realisasi penyaluran BLM PUMP PB Tahun 2013 telah mencapai 100% Pokdakan. Sementara itu perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun 2013 pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding perikanan tangkap. Pelaksanaan PUMP PB tahun 2013 telah dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tingkat produksi perikanan budidaya sampai Triwulan III 2013 masih sekitar 68,21% dari target. Namun demikian untuk jenis perikanan payau jauh melebihi target triwulanan yaitu sebesar 153,49% yang didorong oleh pencapaian komoditas udang, bandeng dan rumput laut jenis Gracillaria sp. Namun demikian produksi perikanan budidaya keseluruhan sampai triwulan III tahun 2013 masih 80,59% bila dibandingkan dengan target tahunan (Tabel 8). Tabel 7. PNPM Mandiri KP Tahun 2011-2013 No. 1

Komoditas

Target 2013

Udang

608.000

• Udang Windu • Udang Vanamei

%

490.000

80.59

158.000

83.500

52.85

450.000

329.600

73.24

• Udang Lainnya

76.900

2

Kerapu

15.000

12.500

83.33

3

Kakap

7.500

5.800

77.33

4

Bandeng

604.000

465.800

77.12

5

Patin

1.107.000

735.300

66.42

6

Nila

1.105.000

750.100

67.88

7

Ikan Mas

325.000

276.500

85.08

8

Lele

670.000

520.000

77.61

9

Gurame

46.600

67.700

145.28

10

Rumput Laut

7.500.000

5.600.000

74.67

13

Lainnya

1.032.700

365.900

35.43

13.628.800

9.289.600

68,16

TOTAL

36

Produksi s.d. TW III


Kegiatan PUMP PB tahun 2013 yang dilaksanakan melalui penyaluran BLM kepada Pokdakan, telah dibelanjakan oleh masyarakat untuk pembelian sarana input produksi perikanan budidaya (gambar berikut).

Gambar 32. Pembuatan Kolam Budidaya bantuan PUMP

3.3.3. PUMP P2HP Pada tahun 2013 PUMP-P2HP dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Poklahsar, dalam bentuk BLM. Pada tahun ini telah dilaksanakan penyaluran BLM kepada 1500 Poklahsar, di 224 kabupaten/ kota dengan total anggaran sebesar Rp. 75 miliar. Sampai dengan triwulan III tahun 2013 volume produk olahan hasil perikanan mencapai 4,1 juta ton, atau setara dengan capaian 82% dari target 5 juta ton, dan diperkirakan target volume produk olahan hasil perikanan dapat tercapai100% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 3,52%, yakni 4,83 juta ton pada tahun 2012 menjadi 5 juta ton pada tahun 2013, atau meningkat rata-rata sebesar 5,5% per tahun dalam kurun waktu tiga tahun.

3.3.4. Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Melalui BLM PUGAR untuk penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana baik produksi dan kualitas untuk fasilitasi pembangunan gudang-gudang dan Unit Pengolah Garam skala mikro. Di tahun 2013 ini PUGAR sudah memasuki tahun ke-3, pada tahun ini PUGAR dilaksanakan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 9 provinsi, yang terdiri dari 9 sentra garam dan 34 penyangga garam.


37

Dengan PUGAR di tahun 2013, diharapkan terjadi peningkatan: • Kapasitas petambak garam rakyat; • Akses terhadap permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; • Produksi garam konsumsi, dan • Kualitas garam rakyat. Telah menunjukkan keberhasilannya di tahun ini dengan: Memberdayakan 3347 KUGAR di 42 kabupaten dengan dana yang tersalur sebesar Rp 54,90 miliar, sehingga terjadi peningkatan pendapatan petani garam rata-rata 15% . • Produktivitas 5-40 ton/hari yang telah dibangun di sentra produksi terutama di sentra PUGAR di Kepulauan Madura, Propinsi Jawa Timur. • Jumlah produksi secara keseluruhan produksi garam rakyat mencapai 1.961.308,49 ton dan mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi tahun 2013 sebesar 1.440.000.000 ton. • Surplus sebesar 521.308,49 sebagai cadangan semester I tahun 2014.

38


4 Ketahanan Pangan


39

4.1. Industrialisasi Perikanan Tangkap Industrialisasi perikanan tangkap merupakan upaya terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing dengan membangun dan mengembangkan sistem produksi yang modern dan terintegrasi di tingkat hulu untuk memasok kebutuhan ikan domestik sekaligus memasok bahan baku produksi produk olahan perikanan.

Gambar 33. Lokasi Percontohan Industrialisasi Perikanan Tangkap Strategi yang perlu dikembangkan dalam industrialisasi perikanan tangkap adalah sebagai sebagai berikut: (1) Integrasi Hulu Hilir • Mengembangkan sentra produksi di wilayah yang potensial • Mengoptimalkan industri pengolahan di sentra produksi dalam satu kesatuan pengembangan (2) Pengembangan Sistem Produksi • Meningkatkan produksi komoditas pilihan utama untuk bahan baku industri dan kebutuhan pangan dalam negeri • Meningkatkan mutu dan kualitas produk serta menjaga kontinuitas produksi (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana • Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan, termasuk pengembangan pelabuhan perikanan, jalan produksi, angkutan dan jalur distribusi • Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran serta promosi

40


Gambar 34. Kebijakan Industrialisasi Perikanan Tangkap

Gambar 35. Strategi Industrialisasi Perikanan Tangkap


41

Industrialisasi terdiri dari empat fokus, yaitu: perikanan tangkap dengan komoditas TTC, perikanan budidaya dengan komoditas udang, bandeng, rumput laut, patin; pengolahan hasil perikanan dengan komoditas pindang, dan garam. Industrialisasi perikanan tangkap mempunyai fokus komoditas yaitu: TTC dan fokus di 5 lokasi percontohan, yaitu: 1) PPS Bungus (Kota Padang), 2) PPS Nizam Zahman (Jakarta Utara), 3) PPN Pelabuhanratu (Kab. Sukabumi), 4) PPS Bitung (Kota Bitung), dan 5) PPN Ambon (Kota Ambon). Peningkatan rata-rata produksi TTC di 5 lokasi percontohan pada periode 2011-2013 sebesar 37,25% per tahun, yakni dari 82,50 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 153,39 ribu ton pada tahun 2013. Di tahun 2013 nilai produksi di 5 lokasi percontohan mencapai Rp 3,8 triliun, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 69.318 orang.

Gambar 36. Produksi Tuna Tongkol Cakalang di 5 Lokasi Percontohan Beberapa kegiatan untuk menumbuhkan industrialisasi perikanan tangkap yang dijalankan selama ini yaitu:

42


4.1.1. Pengembangan PPN Pelabuhanratu Peranan pelabuhan perikanan dalam mendukung industrialisasi perikanan tangkap di PPN Pelabuhanratu untuk mencapai efisiensi biaya operasional usaha penangkapan ikan; meningkatkan harga jual hasil tangkapan; meningkatnya pertumbuhan industri perikanan tangkap; Penyerapan tenaga kerja; Peningkatan pendapatan nelayan; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Gambar 37. Pemasaran TTC Kualitas Ekspor (atas) dan TTC Pasar Lokal (bawah)


43

Gambar 38. Rencana Pengembangan PPN Pelabuhanratu

4.1.2. Pembangunan Kapal Inka Mina Pada tahun 2013, dari 224 unit kapal inka mina yang dianggarkan, sebanyak 63 unit kapal telah terbangun, dan 16 unit gagal bangun (Jawa Tengah dan Papua). Hal ini dikarenakan sudah 2 kali gagal lelang sehingga tidak cukup untuk proses lelang ulang.

4.1.3. Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tahun 2013 telah dikembangkan pelabuhan perikanan di 35 lokasi, termasuk di daerah lingkar luar dan perbatasan melalui dana tugas pembantuan baik provinsi maupun kabupaten/kota.

4.1.4. Usaha Perikanan Tangkap Jumlah dokumen izin yang diterbitkan sampai dengan September 2013 adalah 7.758 dokumen yang meliputi SIUP sebanyak 879 dokumen, SIPI sebanyak 4.017 dokumen dan SIKPI sebanyak 481 dokumen. Tabel 9. Jumlah Dokumen Izin yang Diterbitkan Jenis Izin

Jumlah Izin yang Aktif s.d September 2013

Jumlah Izin yang diterbitkan selama Oktober 2013

Jumlah Izin yang diterbitkan selama Tahun 2013

SIUP

2.665

110

879

SIKPI

559

50

481

SIPI

4.534

431

4.017

Total

7.758

591

4.377

Adapun perkembangan perkembangan penerbitan perizinan kapal INKA MINA sampai dengan September 2013 disajikan pada Tabel 10.

44


Tabel 10. Perkembangan Penerbitan Perizinan Kapal INKA MINA Tahun

Jumlah Penerbitan Izin SIUP

SIPI

2010

6

6

2011

58

21

2012

134

137

2013

105

166

Hasil pelaksanaan industrialisasi perikanan tangkap, digambarkan sebagai berikut.

Gambar 39. Capaian Produksi TTC di Lima Lokasi Percontohan

Gambar 41. Capaian Produksi TTC Berdasarkan Kelas Mutu di Lima Lokasi Percontohan LAPORAN Tahunan Kkp 2013

45

4.2. Perikanan Budidaya Industrialisasi perikanan budidaya merupakan suatu proses perubahan dimana arah kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem investasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia diselenggarakan secara terintegrasi, berbasis industri untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan skala produksi yang berdaya saing tinggi.

4.2.1. Industrialisasi Udang Pada tahun 2013, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka industrialisasi perikanan adalah : (i) Normalisasi saluran dan rehab tambak di 19 Kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lampung; (ii) Penyediaan plastik mulsa untuk 27 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tegah, Jawa timur, Sulawesi Selatan dan Lampung; (iii) Penyediaan sarana tambak dalam rangka mendukung MP3EI di 4 Kabupaten kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan; (iv) Penyediaan Pos Pelayanan Ikan Terpadu di 29 kabupaten/kota yang berada di Pantura Jawam Sulawesi Selatan dan Lampung; (v) Pengadaan alat berat untuk 6 kabupaten di Pantura Jawa, Sulawesi Selatan dan Lampung. tahun 2013, sarana yang disediakan pemerintah meliputi penyediaan pompa, kincir, genset dan plastik mulsa, dengan distribusi sebagaimana pada tabel berikut.

46


Tabel 11. Distribusi Sarana Produksi Tambak untuk Demfarm Industrialisasi Udang Tahun 2013 KABUPATEN

KINCIR (UNIT)

POMPA (UNIT)

GENSET (UNIT)

MULSA (ROLL)

TOTAL

8640

540

540

5400

Lampung Timur

320

20

20

200

NO

I

1

2

LAMPUNG

Pesawaran

3

Lampung Selatan

5

Pemalang

II 4

6

7

8

9

10

11

12 III

13

14

15

16

17

18

19

20 IV

21

22 V

23

24

25

26

768

128

320

48 8

20

48 8

20

480 80

200

JAWA TENGAH

3152

197

197

1970

Kendal

688

43

43

430

Brebes

Pekalongan

Kota Pekalongan

Demak

Pati

Jepara

Rembang

496

320

240

320 80

320

240

448

31

20

15

20 5

20

15

28

31

20

15

20 5

20

15

28

310

200

150

200 50

200

150

280

JAWA TIMUR

2800

175

175

1750

Probolinggo

160

10

10

100

Banyuwangi

Pasuruan

Sidoarjo

Situbondo

Lamongan

Tuban

Gresik

NUSA TENGGARA BARAT

Sumbawa

Bima

560

320

320

160

320

640

320

640

320

320

SULAWESI SELATAN

1280

Maros

320

Pinrang

Takalar

Pangkep

480

160

320

35

20

20

10

20

40

20

40

20

20 80

30

10

20

20

35

20

20

10

20

40

20

40

20

20 80

30

10

20

20

350

200

200

100

200

400

200

400

200

200 800

300

100

200

200


47

4.2.2. Industrialisasi Rumput Laut Pelaksanaan pengembangan industrialisasi rumput laut di bagian hulu pada tahun 2013 di laksanakan di Sumenep (Prop. Jawa Timur), Morowali (Prop.Sulawesi Tengah), Rote Ndao (Prop. NTT) dan Sumba Timur (Prop.NTT).Kegiatan yang mendukung pelaksanaan industrialisasi rumput laut sebagai berikut (i) PUMP-PB untuk rumput laut untuk 291 pokdakan dan untuk 9 pokdakan dalam bentuk polikultur; (ii) Penyediaan kebun bibit dengan rincian Kab. Sumbawa,. Jeneponto, Takalar, Parigi Moutong, Minahasa Utara, Sumba Timur, Morowali, Rote Ndaodan Sumenep; (iii) Percontohan budidaya rumput laut di 6 Propinsi yaitu Propinsi NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara; (iv) Pengembangan kawasan minapolitan, khususnya untuk komoditas rumput laut di 6 Propinsi yaitu Propinsi NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utaradan Maluku; (v) Pelatihan teknis kegiatan budidaya rumput laut di 7 Propinsi yaitu Propinsi NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, NTT dan Sulawesi Tenggara. Rumput laut kualitas ekspor dari jenis Gracilaria dan Euchema cotonii yang kualitas kadar airnya sesuai dengan standar ekspor, dapat diekspor ke berbagai Negara tujuan seperti China, Taiwan, Jepang dan Eropa sebanyak 500 – 1200 ton setiap bulannya.

Tabel 11. Produksi Bibit Rumput Laut sampai dengan Bulan September 2013 No

Provinsi

1

Bangka Belitung

2

Lampung

3

Banten

4

Jawa Tengah

5

Jawa Timur

42.966

6

Nusa Tenggara Barat

12.151

7

Nusa Tenggara Timur

23.367

8

Kalimantan Timur

50.703

9

Sulawesi Utara

10

Gorontalo

11

Sulawesi Tengah

88.574

12

Sulawesi Barat

49.341

13

Sulawesi Selatan

79.814

14

Sulawesi Tenggara

18.336

15

Maluku JUMLAH

48

Produksi


20 101 10.053 104.328

57 1.958

5.730 487.500

Gambar 43. Aktivitas Pengepakan Rumput Laut Ekspor

4.2.2. Industrialisasi Patin Dukungan kegiatan terhadap pelaksanaan industrialisasi patin pada tahun 2013 dilakukan melalui (i) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan bidang Perikanan Budidaya (PUMP-PB) khusus untuk budidaya patin di 3 provinsi tersebut diatas sebanyak untuk 101 kelompok (4.451 orang); (ii) Bantuan mesin pelet di Kabupaten OKU Selatan sebagai lokasi industrialisasi patin sebanyak 1 unit; (iii) Pengembangan kawasan minapolitan; (iv) Bantuan vaksin (Aeromonas hydrophilla) sebanyak 2.300 ke Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan; dan (v) pembangunan posikandu di Kota Jambi, Musi Rawas, Kota Palembang, Bogor, Bekasi, Subang dan Banjar. Sebagai contoh daerah kabupaten yang telah menjalankan industrialisasi perikanan budidaya adalah Demfarm di Sulawesi Selatan Farm budidaya udang milik pembudidaya Bapak Vinsen dengan luasan lebih kurang 10 ha namun yang baru dimanfaatkan 8 Ha, tambak tersebut menggunakan teknologi super intensive dengan pemakaian plastik hitam yang tahan hingga 10 tahun lebih. Rata-rata produksi udang per hektarnya mencapai 15 – 30 ton dan dikirim ke Surabaya. Tambak udang milik bapak Vinsen ini sudah menggunakan pendekatan teknik blue economy dimana limbah yang dihasilkan ditampung terlebih dahulu setelah itu baru dikembalikan ke alam melalui saluran pembuangan.


49

Gambar 45. Tambak Budidaya Udang dengan Teknologi Demfarm, Sulawesi Selatan

4.3. Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan 4.3.1. Pembangunan Kapal Pengawas Pada tahun 2013 telah dibangun 1 unit Kapal Pengawas berukuran ±30 m melalui APBN. Selain menggunakan APBN, diupayakan pembangunan kapal pengawas melalui pinjaman/ hibah luar negeri [PHLN]. Pada bulan November 2013 dilakukan keellaying sebagai tanda dimulainya pekerjaan pembangunan kapal SKIPI.

4.3.2. Pembangunan Speedboat Pengawas Untuk mendukung pelaksanaan operasional pengawasan SDKP di daerah, pada tahun 2013 tahun dibangun 10 unit speedboat berukuran 12 meter, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Pengawasan SDKP. Hingga akhir tahun 2013, jumlah Speedboat Pengawasan SDKP mencapai 83 unit.

4.3.3. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) pada tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut: • Tingkat kesadaran pelaku usaha untuk mentaati ketentuan terkait dengan Surat Laik Operasional semakin meningkat; • Jumlah kapal perikanan mengalami peningkatan khususnya untuk kapal-kapal izin daerah • Terdapat kapal perikanan dengan trip harian (one day fishing) yang cukup banyak sehingga penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) mengalami peningkatan yang signifikan;

50


Gambar 48. Pemeriksaan Kapal untuk Penerbitan SLO

4.3.4. Operasi Kapal Pengawas Selama tahun 2013, realisasi pencapaian Hari Operasi Kapal Pengawas hingga akhir tahun 2013 telah mencapai rata-rata 132 hari/kapal (melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 115 hari/kapal). Telah dilakukan pemeriksaan atas 2.581 kapal perikanan yang terdiri dari 2.540 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 41 Kapal Ikan Asing (KIA). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap sejumlah 62 kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 24 unit KII dan 38 unit KIA. Kapal ikan asing yang ditangkap tersebut berasal dari Malaysia, Philiphina, Thailand dan Vietnam. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan tersebut antara lain: menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap, melanggar wilayah penangkapan yang telah ditentukan dalam SIUP (Fishing Ground tidak sesuai), dan pencurian ikan khususnya oleh KIA.

Tabel 13. Rekapitulasi Kapal Ditangkap Melalui Operasi Mandiri Kapal Pengawas SDKP maupun Operasi Bersama Instansi Terkait dan Negara lain Tahun 2005-2013 Tahun

Diperiksa (unit kapal)

Di Tangkap (Kapal) KII

KIA

KII+KIA

2005

344

91

24

115

2006

1.447

83

49

132

2007

2.207

95

88

183

2008

2.178

119

124

243

2009

3.961

78

125

203

2010

2.253

24

159

183

2011

3.348

31

75

106

2012

4.326

42

70

112

2013

2.841

24

44

68

22.905

587

758

1.345

JUMLAH


51

Selain operasi mandiri yang dilakukan secara rutin, juga telah dilaksanakan : a). Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia dilaksanakan 3 (tiga) kali di perbatasan ZEE Indonesia dan Australia dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 54 KII, sedangkan patkor Malindo dengan Malaysia dilaksanakan 2 (dua) kali, pada periode I berhasil melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 10 KII, sedangkan periode II saat ini sedang berlangsung. b). Operasi bersama dengan Bakorkamla dalam Operasi Gurita : 6 (enam) kali dengan kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 190 KII dan 6 KIA. Dari kapal- kapal perikanan yang diperiksa tersebut, sebanyak 6 KIA di tangkapkarena diindikasikan melakukan pelanggaran.

4.3.5. Penanganan Tindak Pidana Perikanan Penanganan pelanggaran atas kapal-kapal perikanan pelaku tindak pidana pelanggaran bidang perikanan dilakukan hingga ke tahap P-21. Berikut disajikan hasil pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dimaksud, sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 14. Jumlah Kasus Pelanggaran dan Jenisnya Tahun 2013 No

Jenis Pelanggaran

Jumlah Pelanggaran

1

Penangkapan ikan tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) atau tanpa ijin

23

2

Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang atau tidak sesuai dengan perizinan (SIPI)

1

3

Penangkapan Ikan tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI)/tanpa ijin dan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan perijinan/alat tangkap terlarang

28

4

Dokumen di atas kapal tidak lengkap

16

5

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya

3

6

Penangkapan ikan yang melanggar daerah penangkapan (fishing ground)/ tidak sesuai izin

7

7

Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) di daerah Unresolved Maritime Boundary Area dan penggunaan alat tangkap terlarang, tetapi terkait dengan MoU dengan Malaysia sehingga harus dikembalikan ke negara Malaysia

3

8

Pengangkutan Ikan atau Ekspor ikan tidak dilengkapi dokumen yang sah dan/ atau tidak sesuai dengan SIKPI

2

9

Bongkar muat ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan

0

Jumlah

52


83

Sampai dengan periode Agustus 2013 pelanggaran yang sudah ditangani sebagai berikut: • Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 17 kasus terdiri dari 4 kapal hasil pelimpahan Dit. Polair dan 13 kasus hasil tangkapan kapal pengawas. Proses hukum 17 kasus terdiri dari 6 kasus dalam tindakan administratif, 2 kasus dalam penyidikan, 1 kasus sudah P-21, 4 kasus dilimpahkan ke JPU, dan 4 kasus sudah inkracht. • Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 10 kasus tindak pidana perikanan yaitu 2 kapal dilakukan tindakan pengusiran terkait MoU antara Indonesia dengan Malaysia, 4 kapal dalam proses penyidikan, dan 4 kapal sudah dilimpahkan ke JPU. • Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 4 kasus tindak pidana perikanan asal Indonesia yaitu KM. BKM VII (eks. OR. NIMWAREECHAI 1), KM. BKM VIII (eks OR NIMWAREECHAI 5), KM. Sumimas 3 (eks. THOR-SRI 8), dan KM. Sumimas 7 (eks THOR-SRI 14). Keempat kapal tersebut saat ini sudah dilimpahkan ke JPU.

4.4. Penelitian dan Pengembangan IPTEK pada Industrialisasi KP 4.4.1. Dukungan pada Industrialisasi Perikanan Tangkap Adanya electronic log book yang digunakan untuk meng-input data tangkapan ikan dengan electronic log book. Secara online, data tangkapan akan dikirim ke server dan akan ditampilkan di website. Fungsi alat tersebut adalah: Input data tangkapan ikan, vessel tracking (mencatat posisi koordinat dan kecepatan kapal secara otomatis), sensor suhu, transmisi data dengan GPRS, data logger untuk penyimpanan data, informasi koordinat PPDPI, informasi prakiraan cuaca, informasi prakiraan harga ikan

Gambar 49. E-logbook


53

Gambar 50. Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan per Desember 2013 Peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) memberikan informasi tentang lokasi potensi daerah penangkapan ikan pelagis kepada nelayan, perusahaan penangkapan ikan, pelabuhan perikanan dan pengawas perikanan.Pembuatan didasarkan pada informasi sebaran konsentrasi klorofil-a, suhu permukaan laut, dan anomali tinggi permukaan air laut dari citra satelit; analisis data menggunakan metode analisis Sistem Informasi Geografi (SIG); menampilkan informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang yang bersumber dari BMKG; pendistribusian informasi melalui website, e-mail, SMS, interactive voice respon (IVR) dan facsimile.

4.4.2. Dukungan Penelitian dan Pengembangan IPTEK pada Industrialisasi Perikanan Budidaya Perakitan strain udang vannamei tahan penyakit dan cepat tumbuh dengan mengakselerasi respon kekebalan dan resistensi penyakit dengan nucleotid sebagai suplemen makanan. Keunggulan udang ini adalah mempunyai “Immunopotentiator” dan Supporting Immun Respon dengan pertumbuhan 35,2% dan peningkatan produksi 20%.

Gambar 51. Strain Udang Vannamei Respon Kekebalan 54


Kantong rumput laut berkarbon (KRLB) berfungsi untuk mewadahi bibit rumput laut yang dibudidayakan dengan cara dimasukkan dalam kantong untuk terhindar dari pemangsaan oleh ikan, memperkecil kehilangan rumput laut saat panen tiba dan terkontrolnya pendugaan stok rumput laut. KRLB dapat meningkatkan produksi menjadi 3x lipat dari budidaya rumput laut tanpa kantong, memperbaiki kualitas rumput laut baikuntuk keperluan bibit maupun pembesaran serta meningkatkan karegenan rumput laut .

Gambar 52. Penebaran dan panen Kantong Rumput Laut Berkarbon (KRLB)

4.4.3. Dukungan Penelitian dan Pengembangan IPTEK pada Industrialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Gambar 53. Aneka Olahan Rumput Laut Berbagai penelitian dan pengembangan telah dilakukan di bidang pengolahan ikan, salah satunya diversifikasi produk olahan ikan. Aneka olahan rumput laut (alginat, es krim, agar kertas, selai, sirup, tablet), olahan udang (shrimp roll, pop shrimp), olahan ikan (kerupuk ikan, abon ikan, bakso ikan, ikan asap)


55

4.4.4. Dukungan Penelitian dan Pengembangan IPTEK pada Industrialisasi Garam Penelitian dan pengembangan IPTEK telah dilakukan pada industrialisasi garam, yaitu dengan teknologi sederhana pemurnian garam. Teknologi sederhana pemurnian garam dapat meningkatkan kulaitas garam K3 (>88%) menjadi >94% NaCl, kapasitas produksi mencapai 2 ton/hari, menampung 3-5 orang tenaga kerja dan telah siap dipasarkan sebagai garam konsumsi atau garam industri pangan.

Gambar 54. Pengolahan Garam

4.4.5. Pengembangan SDM KP dalam Percepatan Industrialisasi KP Pada tahun 2013, fokus kegiatan pengembangan SDM KP meliputi: penguatan kelembagaan pendidikan vokasi bidang KP berbasis teaching factory, penguatan jejaring pendidikan KP menuju center of excellent, pengembangan sapras teaching factory, perluasan jangkauan pelatihan masyarakat melalui Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), penumbuhan kelompok pelaku utama dan usaha yang mandiri dan penguatan penyelenggaraan penyuluhan KP. Strategi pengembangan SDM KP dalam mendukung industrialisasi pengolahan dan pemasaran produk KP dilakukan melalui proses pelatihan KP yang diimplemantasikan dalam kurikulum/modul, praktek/magamg, sarana/prasarana. Diharapkan dengan modul ini lulusan pendidikan dan pelatihan KP menjadi SDM KP profesional dengan kompetensi wirausaha yang menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi keluarga nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Namun demikian dalam rangka menyiapkan SDM aparatur yang semakin professional, kegiatan Pendidikan KP juga ditujukan untuk aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

56


Gambar KegiatanPraktek Praktek Taruna 2013 Gambar 55. 55. Kegiatan TarunaTahun Tahun 2013. Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan agar dapat meningkatkan produktivitas dan taraf kehidupannya.

Gambar 56. Kegiatan Praktek Pelatihan Pelaku utama/Masyarakat Gambar 56. Kegiatan Praktekbagi Pelatihan bagi Pelaku Program pendidikan ini ditujukan utama/Masyarakat. untuk keluarga nelayan yang sudah dimulai tahun 2012 dan merupakan kombinasi antara pendidikan kesetaraan B dan C secara home schooling dengan memberikan pelajaran umum ditambah muatan perikanan.

Gambar KegiatanSekolah Sekolah Lapang (Community College) Gambar 57. 57. Kegiatan Lapang (Community College).


57

58


5 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana


59

5.1. Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Pada tahun 2013 luas kawasan konservasi perairan yang dikelola seperti pada tabel berikut. • Capaian penambahan luas kawasan konservasi perairan tahun 2013 sebesar 689.945 ha, melampaui target 500.000 ha (138%) • Status capaian luas kawasan konservasi perairan tahun 2013 seluas 15.764.210,85 ha • Target tahun 2020: 20 juta ha (Pidato Presiden pada KTT Rio+20)

5.2. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2013 Tiga calon kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Toli-toli, dalam rangka mencapai target seluas 20 juta hektar kawasan sesuai komitmen Indonesia. Tabel di bawah ini menjelaskan secara ringkas perkembangan penambahan luas kawasan tahun ini yang diprediksi terus dinamis hingga akhir tahun ini.

60


Tabel 15. Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan s.d Tahun 2013

No

Lokasi

1

Kab. Gunung Kidul

DIY

2

Kab. Bantul

DIY

Provinsi

Rencana Kategori Kawasan

Taman Pesisir Taman Pesisir

Luas Proyeksi (Ha) 3,400 175

Luas Pencadangan B09 2013 (Ha) 3,388 -

3

Kab. Tanggamus

Lampung

Taman Pesisir

20,000

-

4

Kab. Polman

Sulawesi Barat

Taman Wisata Perairan

34,000

33,880

5

Prov. Sultra

Sulawesi Tenggara


130,000

-

6

Kab. Tasikmalaya

Jawa Barat


483

-

7

Kab. Jember

Jawa Timur

Taman Pulau Kecil

200

-

8

Kab. Trenggalek

Jawa Timur

Taman Pulau Kecil

9

Kab. Belitung Timur

Bangka Belitung


75

-

662

133,759

10

Kab. Halmahera Tengah

Maluku Utara

11

Kab. Sambas

Kalimantan Barat


18

192


43,600

12

Kab. Tidore Kepulauan

Maluku Utara

-


2,000

-

13

Kab. Kolaka

Sulawesi Tenggara

Suaka Alam Perairan

10,000

60,400

14

Kab. Agam

Sumatera Barat


10

11

15

Kab. Bungo

Jambi


10

3

16

Kab. Situbondo

Jawa Timur


1,000

775

17

Kab. Lembata

NTT


200,000

225,264

18

Kab. Badung

Bali


50,000

-

19

Kab. Toli-toli

Sulawesi Tengah


50,000

-

20

Kab. Maluku Tenggara Barat

Maluku


50,000

-

21

Kab. Flores Timur

NTT


50,000

150,000

22

Kab. Konawe

Sulawesi Tenggara


5,000

10,430

23

Kab. Lombok Barat

NTB


5,000

21,556

24

Kab. Kep. Natuna

Kepri


10,000

9,230

665,633

648,888

Total


61

Di tahun 2013 telah tercapai luas kawasan konservasi seluas 16,09 juta ha, yaitu: Tabel 16. Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan s.d Tahun 2013 No A

B

Kawasan Konservasi

Jumlah Kawasan

Inisiasi Kemenhut

Luas (Ha)

32

4.694.947,55

7

4.043.541,30

Taman Wisata Alam Laut

14

491.248,00

Suaka Margasatwa Laut

5

5.678,25

Cagar Alam Laut

6

154.480,00

Taman Nasional Laut

99

11.064.263,30

Taman Nasional Perairan

Inisiasi KKP dan Pemda

1

3.521.130,01

Suaka Alam Perairan

3

445.630,06

Taman Wisata Perairan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Jumlah Total

131

6

1.541.040,20

84

5.561.134,05 15.764.210,85

5.3. Pengelolaan Tata Ruang Laut dan Pesisir 5.3.1. Pengelolaan Tata Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan pada tahun anggaran 2013, di 68 lokasi untuk rencana strategis 6 lokasi, rencana zonasi kabupaten/ kota 21 lokasi, rencana zonasi provinsi 7 lokasi, rencana zonasi rinci 8 lokasi dan tindak lanjut rencana zonasi di 27 lokasi.

5.3.2. One Map Policy Tujuan dengan adanya one map adalah gerakan pembangunan informasi geospasial secara partisipatif dan kolaborasi untuk menuju one reference, one standard, one database dan one geoportal. One map sebagai IGT, KKP bertanggungjawab pada pemetaan Sumberdaya Pesisir laut dengan Sub Pokja Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Pulau-pulau Kecil dan Liputan Dasar Laut.Pada Tahun 2013, telah selesai dilakukan: • Standar teknis pemetaan sumber daya pesisir dan laut • Tterintegrasi dan tersinkronisasinya peta-peta sumber daya pesisir dan laut termasuk liputan dasar laut • Standar teknis pemetaan pulau-pulau kecil, termasuk pemetaan kerentanan pulau-pulau kecil terkait klimatologi dan geofisika • Terintegrasi dan tersinkronisasinya peta-peta pulau-pulau kecil • SNI Habitat perairan dangkal (oleh BIG).

62


6

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik


63

6.1. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Sesuai mandat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (WP3K), pada pasal 15, menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu kegiatan pendataan juga diamanahkan dalam Perpres Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional pada pasal 6, yaitu kewajiban melakukan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data spatial. Kegiatan identifikasi dan dengan pemetaan pulau-pulau kecil di Tahun 2013 sebanyak 62 pulau.

6.2. Pulau Kecil Terfasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan prasarana dan sarana bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi, dan menciptakan keterkaitan ekonomi antar pulau. Kegiatan penguatan pengelolaan bantuan sarana dan prasarana bertujuan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dengan memberikan kegiatan penunjang yang dapat mengembangkan pemanfaatan bantuan tersebut secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil. Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatannya berupa bantuan Sarpras seperti tersaji pada tabel lampiran 2.

6.3. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) PDPT merupakan bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim dengan tujuan yaitu : 1) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. PDPT mulai diimplementasikan pada tahun 2012 di 16 kabupaten/kota dengan jumlah total desa sebanyak 48 desa (1 kabupaten/kota terdiri dari 3 desa/kelurahan/nagari). Pada tahun 2013 PDPT mendapatkan tambahan lokasi baru sebanyak 6 kabupaten (18 desa pesisir), sehingga total pelaksana PDPT tahun 2013 adalah 22 kabupaten/kota yang terdiri dari 66 desa/kelurahan/nagari. Pencapaian kegiatan PDPT pada tahun 2013 antara lain: tersusunnya 66 dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir/RPDP (48 dokumen review dan 18 dokumen baru) beserta RKKnya, teridentifikasi dan terbentuknya Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), serta tersalurkannya BLM melalui pencairan ke rekening setiap KMP di 22 Kabupaten/Kota dengan total nilai Rp21.280.617.000,- yang diwujudkan dengan terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan pada tingkat desa seperti tabel berikut: 64


Tabel 17. Pekerjaan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2013 No.

Pekerjaan

Volume

1

Jalan

9.500 meter

2

Sarana Air Bersih

30 Unit pompa, 19 titik bor, Pipa distribusi 5.020 meter

3

MCK

339 unit

4

Rehab Rumah

43 unit

5

Penanaman vegetasi (mangrove)

347.846 pohon

6

Pengelolaan Sampah

Mesin biogas 7 unit, Kompor biogas 10 unit, Tong sampah 50 unit, Motor pengangkut 1 unit

7

Shelter penampungan

5 Unit

8

Pembuatan Bronjong

Panjang 90 meter

Salah satu outcome yang dirasakan dari kegiatan PDPT yaitu terciptanya kembali semangat gotong royong masyarakat desa dalam membangun desa serta inisiatif musyawarah untuk mencapai mufakat dalam merencanakan pembangunan dan memecahkan permasalahan di desa yang akhir-akhir ini dirasakan oleh masyarakat sudah mulai luntur.

Gambar 58. Eevakuasi Tsunami Mendaki Bukit di Kabupaten Pacitan (atas); Infrastruktur Pelindung Pantai Di Kabupaten Cirebon (bawah) LAPORAN Tahunan Kkp 2013

65

66


7 Program Direktif Presiden


67

7.1. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) 7.1. Percepatan Pembangunan Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Perpres No.Provinsi 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Papua Barat. Pada tahun 2013 untuk bidang kelautan dan Pembangunan PapuaPapua dandanPapua Barat (P4B) perikanan diprioritaskan pada empat program dengan dukungan anggaran pembangunan P4B bidang kelautan dan perikanan selama tahun 2012 sampai tahun 2013 telah Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan mengalami peningkatan seperti pada table berikut. Pembangunan Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2013 untuk bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada empat program dengan dukungan anggaran pembangunan P4B bidang Tabel 18.dan Percepatan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2013 kelautan perikananPembangunan selama tahun 2012 sampai tahundan 2013Papua telah mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut. Tabel 18. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2012-2013 No

Sumber Pendanaan

Tahun 2012 (Rp. 000) Papua

Papua Barat

Tahun 2013 (Rp. 000) Papua

Papua Barat

1

Pusat

16,398,000

13,231,000

15,986,000

12,444,000

2

Dekonsentrasi

13,633,126

11.343.011

16,374,999

14,651,127

3

Tugas Pembantuan

16,284,570

26,249,000

20,224,841

36,042,899

4

UPT

5

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi dan kab/kota Jumlah

7,794,029

31,244,217

8,474,640

37,853,330

88,351,750

45,812,184

113,764,630

71,863,620

142,641,475

127,879,412

174,825,110

172,854,976

Selama tahun 2013 telah berhasil dilaksanakan program dan kegiatan P4B seperti tertuang dalam rangkuman berikut.

7.2.1. Provinsi Papua 1. Program Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan: a. Pendampingan dan penyuluhan UMKM usaha perikanan, telah dilakukan di 16 kab/kota yaitu Merauke, Jayawijaya, Nabire, Kep. Yapen, Biak Numfor, Mimika, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo, Kota Jayapura. Dengan sasaran sebanyak 80 kelompok pelaku usaha KP, 85 penyuluh, 31 PPTK, 180 penyuluh swadaya,Pelatihan pengolahan ikan (30 orang), pelatihan budidaya rumput laut (30 orang). b. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, telah disalurkan kepada sebanyak: • 92 KUB PUMP-Perikanan Tangkap di Kota Jayapura, Merauke, Mimika, Asmat, Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Kep. Yapen, Waropen, Supriori, Mappi • 31 Pokdakkan PUMP-Perikanan Budidaya di Kota Jayapura, Merauke, Jayapura, Nabire, Kep. Yapen, Keerom • 15 Poklahsar PUMP-P2HP di Kota Jayapura, Mimika, Jayapura, Merauke 2. Program Pembangunan Ekonomi Rakyat, melalui kegiatan:

Pengembangan agroindustri perikanan (Tangkap dan Budidaya Laut/Tawar), untuk pemberian bantuan berupa 5 unit kapal > 30 GT di Kota Jayapura, Mimika, Biak, Nabire; 5 unit kapal 5-30 GT di Kota Jayapura,Biak; 1 unit pabrik es di Kota

68


Jayapura; 1 unit cold storage di Kab. Nabire; 1 unit sentra pengolahan di Kab. Merauke; 1 unit sarana sistem rantai dingin di Kab. Merauke, Biak, Jayapura; 1 unit sarana pengembangan produk nonkonsumsi di Kab. Merauke dan 1 unit pasar ikan di Kab. Yapen. 3. Program Pelayanan dan Pembinaan, melalui kegiatan: Pelayanan karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan di BKI Klas I Sentani dan SKI Klas II Mopah.

7.2.2. Provinsi Papua Barat.

1. Program Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan: a. Pendampingan dan penyuluhan UMKM usaha perikanan, telah dilakukan di 10 kab/kota (Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Fak-fak dan Kaimana). Telah dilakukan pendampingan kepada 76 kelompok pelaku usaha KP; pembinaan kepada 53 penyuluh, 29 PPTK, 158 penyuluh swadaya; pelatihan pembuatan rawai dasar (30 orang) dan diversifikasi pengolahan ikan (30 orang) b. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, telah disalurkan BLM kepada: • 58 KUB PUMP-Perikanan Tangkap di Kota Sorong, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Manokwari, Fak-fak, Kaimana • 27 Pokdakkan PUMP-Perikanan Budidaya di Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Fak-fak, Kaimana • 32 Poklahsar PUMP-P2HP di Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Fak-fak 2. Program Pembangunan Ekonomi Rakyat, berupa bantuan berupa 5 unit kapal > 30 GT di Sorong dan Manokwari, 8 unit kapal 5-30 GT di Teluk Wandama, Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Fak-fak, 1 unit cold storage di Kota Sorong, 1 unit bangsal pengolahan di Kota Sorong, 1 unit sarana pemasaran di Kab. Manokwari, 1 unit sarana sistem rantai dingin di Kab. Kaimana, Raja Ampat, Kota Sorong dan 1 unit sarana pengembangan produk nonkonsumsi di Kab. Raja Ampat. 3. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar, untuk pembangunan pelabuhan perikanan Dulanpakpak di kabupeten Fak-fak. 4. Program Pelayanan dan Pembinaan, melalui kegiatan: a. Pengelolaan Sumber Sumberdaya Pesisir Laut melalui di Loka Pengelolaan Sumberdaya; b. Pengembangan SDM KP melalui Teaching Factory (TEFA) di SUPM Sorong dan Pengembangan praktek taruna di Akademi Perikanan Sorong.

7.2. Prioritas Pembangunan Nasional yang Dipantau UKP4 Untuk tahun 2013 KKP bertanggungjawab terhadap empat Prioritas Nasional (PN) terdiri dariduabelasRencana Aksi (Renaksi) dan empat belas ukuran keberhasilan/target. Klaim Prestasi oleh KKP dari 14 ukuran keberhasilan/target tersebut telah diraih sebanyak 11 target mencapai 100% (raport hijau), 2 target mencapai 80%-100% (raport hijau) dan 1 target mencapai 55% (raport kuning), capaian masing-masing PN bidang KP sebagai berikut: LAPORAN Tahunan Kkp 2013

69

1. Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai periode B09, sebagai berikut: a. Penyaluran BLM untuk KUB perikanan tangkap realiasinya sebesar 2.545 KUB (101,80%) dari target 2.500 KUB; b. Penyaluran BLM untuk POKDAKAN perikanan budidaya realisasinya sebesar 1.712 POKDAKAN (79,25%) dari target 2.160 POKDAKAN. c. Penyaluran BLM untuk KUGAR realisasinya 2.754 (121%) dari target 2.276 KUGAR. d. Penyaluran BLM untuk Poklahsar realisasinya sebesar 746 (110,52%) dari target 675 Poklahsar. 2. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, capaiannya: a. Pembangunan kapal nelayan dan pelabuhan perikanan: • Pengadaan 224 kapal perikanan di atas 30 GT terealisasi sebanyak 208 unit kapalatau 92,86%. • Pembangunan pelabuhan perikanan di 35 lokasi realisasinya 100% di 3 lokasi baru dan 32 existing. b. Pengembangan Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan (CBIB), berupa 7000 unit pembudidayaan ikan untuk disertifikasi, telah diselesaikan sebanyak 7100 unit pembudidaya atau 101,43%. 3. Prioritas Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, capaiannya: a. Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan seluas 500.000 ha, dengan realisasi seluas 100%; b. Tersalurkannya BLM di 66 Desa, 22 Kabupaten, dengan realisasi penyaluran sebanyak 100%. 4. Prioritas Nasional Bidang one map movement,telah terselesaikan target-target meliputi: a. standar teknis pemetaan Sumberdaya PesisirdanLaut. b. standar teknis pemetaan PPK, termasuk pemetaan kerentanan PPK terkait klimatologi dan geofisika. c. sinkronisasi peta-peta pulau- pulau kecil, d. Klasifikasi Liputan Dasar Laut.

7.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI) periode 2011-2025 dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam enam koridor. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama, yaitu (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi (KE) Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua– Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); (3) memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sesuai dengan Perpres nomor 32 tahun 2011 menetapkan MP3EI 2011 2015 dan koordinasi pelaksanaan MP3EI dilakukan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI).

70


Gambar 59. Konsep Pengembangan Koridor Ekonomi – MP3I Peran KKP dalam MP3I sebagai koordinator koridor ekonomi wilayah Sulawesi yang mempunyai 51 KPI. Sesuai potensi dan karakteristik sumberdaya alamnya wilayahnya, Koridor Sulawesi ini diprioritaskan sebagai simpul investasi untuk produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas serta pertambangan nasional.

Gambar 60. Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Koridor Ekonomi Sulawesi Semenjak K E Sulawesi diluncurkan pada 27 Mei 2011 dengan indikasi nilai investasi dan jumlah proyek untuk sector riil dan infrastruktur, pasca berjalan tiga tahun di tahun 2013 dilakukan validasi dapat divisualisasikan seperti gambarkan berikut.


71

Gambar 61. Perkembangan Validasi MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi Hasil pelaksanaan validasi pelaksanaan MP3EI pada kemajuan proyek investasi di koridor ekonomi Sulawesi mulai pada pekerjaan tahap perencanaa, pelaksanaan dan sudah selesai terbangun, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 19. Penilaian Kemajuan Proyek Sektor Kategori

Persiapan dan Perencanaan

Penilaian

Perhubungan Bandaran Pelabuhan Darat

Jalan

Masalah

1

2

1

Tidak Masalah

2

0

4

Masalah Berjalan

Tidak Masalah

4

Selesai

8

6

Belum ada status

72

2

10


8

5

18

Karet

2

Energi

SDA

10

1

22

2

ICT

Logistik

Total 15

3

1

35

1

1

18

22

6

12

1

9

46

8 Kinerja Keuangan/ Anggaran


73

Pada tahun 2013 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kelautan dan perikanan sebesar Rp 7,012,933,844,000, yang terdiri dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Luar Negeri (PLN), dan Hibah Luar Negeri (HLN). Perkiraan realisasi keuangan KKP sampai dengan 21 Januari 2013 sebesar Rp6,464,901,144,272 atau mencapai 92,19%, realisasi ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2012 yang realisasinya sebesar 92,07%. Prestasi kinerja keuangan KKP 2013 lebih baik apabila dibandingkan dengan realiasasi keuangan nasional yang sebesar 89,48%. Alokasi anggaran program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan budidaya memiliki porsi anggaran terbesar, sedangkan program yang memiliki porsi anggaran terkecil adalah program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. Tabel 19. Penilaian Kemajuan Proyek No.

Program

1.

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya

626.301.633.000

563.348.635.278

89,95

RM

626.301.633.000

563.348.635.278

89,95

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

59.118.512.000

58.515.408.549

98,98

RM

59.118.512.000

58.515.408.549

98,98

Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

1.810.755.293.000

1.643.048.567.868

89,18

RM

1.659.295.259.000

1.605.136.025.775

96,74

PLN

118.272.550.000

10.219.006.395

8,64

2.

3.

PNBP 4.

Realisasi

%

33.187.484.000

27.693.535.698

83,45

Peningkatan produksi perikanan budidaya

1.247.663.865.000

1.143.859.152.520

92,08

RM

1.217.182.485.000

1.124.676.348.341

92,40

PLN

21.075.636.000

15.580.406.401

73,93

RMP

5.

Pagu Anggaran

10.400.000

-

PNBP

7.343.878.000

6.946.610.878

94,59

HL2N

2.051.466.000

1.655.786.900

80,71

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

549.043.645.000

481.962.318.906

87,78

RM

498.943.645.000

481.962.318.906

96,60

633.905.581.743

96,97

PLN

50.100.000.000

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan RM

653.736.995.000

633.905.581.743

96,97

7.

Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulaupulau kecil

706.340.514.000

672.256.025.569

95,17

RM

651.944.914.000

629.414.345.572

96,54

PLN

51.967.600,000

41.721.714.865

80,28

HLN

1.728.000.000

432.647.222

25,04

700.000.000

687,317,910

98,19

HL2N 8.

74

653.736.995.000

-

6.

Penelitian dan pengembangan IPTEK KP

564.970.466.000

491.710.584.811

87,03

RM

454.322.535.000

437.967.479.958

96,40

PLN

97.002.400.000

42.187.725.000

43,49

RMP

5.500.000.000

5.042.497.145

91,68


9.

PNBP

1.811.509.000

1.612.242.413

89,00

HL2N

6.334.022.000

4.900.640.295

77,37

Pengembangan sumber daya manusia KP

491.304.782.000

474.338.600.176

96,55

RM

490.353.247.000

473.423.263.828

96,55

PNBP 10.

951.535.000

915.336.348

96,20

Pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan

303.698.139.000

296.956.268.852

97,78

RM

293.811.487.000

278.652.042.927

97,89

9.331.225.925

94,38

6.464.901.144.272

92,19

PNBP

9.886.652.000 TOTAL

Keterangan: RM: Rupiah Murni; PLN:Pinjaman Luar Negeri; RMP: Rupia Murni Pendamping; PNBP: Pendapatan Negara Bukan Pajak; HL2N: Hibah Langsung Luar Negeri.

Dari tabel di atas memperlihatkan terdapat beberapa proyek/kegiatan yang didanai dengan pinjaman dan atau hibah luar negeri tingkat penyerapannya belum menggembirakan, yang berpengaruh pada performance kinerja keuangan KKP tahun 2013. Penjelasan singkat kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pinjaman ataupun hibah luar negeri adalah: Pertama: INDESO (Infrastructure Development for Space Oceanography). Kegiatan ini dibiayai oleh pinjaman Pemerintah Perancis yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur pemantauan kelautan dan perikanan berbasis satelit, yaitu melalui penyediaan infrastruktur layanan dan pemodelan oceanografi dan hayati laut serta penyediaan stasiun penerima data satelit dan fasilitas pengolahan data yang mencakup seluruh ZEE Indonesia. Disamping jugauntuk memantau dan menjaga Perairan Indonesia, terutama di wilayah Coral Triangle (CT), dalam mendukung memerangi Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing. Total dana yang diperlukan oleh INDESO sebesar $31.500.000 dengan rincian sebesar $29.000.000 berasal dari pinjaman Pemerintah Perancis, $1.000.000 merupakan hibah Pemerintah Perancis dan $1.500.000 berupa dana pendamping dari APBN. Kegitan INDESO secara efektif dimulai pada tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2016. Pada tahun 2013 pagu anggaran sebesar Rp97.002.400.000 dan sudah terserap sebesar Rp92.923.660.407 atau tingkat penyerapannya 95,8%. Kedua: proyek SAFVER (Sustainable Aquaculture Development for Food Security And Poverty Reduction) Proyek ini terlaksana dengan dana pinjaman dari ADB (Asia Development Bank) yang bertujuan untuk megurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan berlokasi di 5 kabupaten. Total anggaran yang dialokasikan sebesar $33.330.000 (Rp299.970.000.000) dengan masa efektif pinjaman mulai tahun 2007 sampai dengan 2013 (closed). Ketiga: SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia) Pengadaan kapal SKIPI ditandatangani tanggal 31 Januari 2013 berjumlah empat unit kapal, dengan nilai kontrak proyek sebesar US$ 58,307,789 sebagai penyandang dana [lender] adalah PT. BNI 1946 Cabang Singapore. Pada tahun 2013 besaran pagu anggarannya Rp202 miliar dalam perkembangannya dilakukan drop loan yang telah disetujui oleh Kementrian Keuangan


75

sebesar Rp152.900.000.000, dengan alasan ketidak cukupan waktu untuk pembangunan kapal pada tahap pertama. Keempat: Pelakasaan pembangunan pelabuhan perikanan Belawan dan Sibolga, Sumatera Utara yang anggaran pembangunannya didanai pinjaman dari IDB (Islamic Development Bank). Pada tahun 2013 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp118.272.550.000, kemudian dalam pelaksanaannya diajukan usulan drop loan, tetapi dianggap alasaanya kurang usulan tersebut ditolak oleh Kemen. Keuangan. Realisasi keuangannya di tahun 2013 sebesar Rp10.219.006.395 atau 8,64%. Kelima: Coastal Community Empowerment (CCE) Tujuannya untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, yang didanai pinjaman dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar US$ 50 juta. Proyek ini dapat mendukung pengembangan Minapolitan dalam mencapai sasaran Strategis KKP. Sehingga dalam pengembangan CCE-IFAD ini, merupakan kombinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP plus keberhasilan positif dari program PEMP. Pada tahun 2013 proyek CC IFAD berlokasi di 13 kabupaten, mengalami kendala karena keterlambatan penetapan pengelola SK KPA.

76


9 Capaian LAPORAN Tahunan Kkp 2013

77

Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan berhasil dicapai prestasi–prestasi sebagai berikut.

9.1. Indikator Kinerja Utama Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi *

%

1.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/thn)

7,00

6,45 **

93

2.

Produksi Kelautan dan Perikanan ( juta ton)

17,49

19,56

112

• Perikanan tangkap

5,862

5,862

100

• Perikanan budidaya

11,63

13,70

117

• Garam rakyat

0,545

1,041

191

110

104,84

95

35,14

35,62

101

3.

Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan

4.

Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)

5.

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US$ miliar)

4,5

4,16

92

6.

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)

< 10

< 10

100

7.

• Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan ( juta ha) • Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan (ha)

78

2013

3,6 juta ha

3,647 juta ha

101

500 ribu ha

689 ribu ha

138

8.

Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola (pulau)

60

62

103

9.

Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)

41

46,35

113


9.2. Opini BPK Pada tahun 2013 opini BPK mengenai pengelolaan keuanggaran/anggaran KKP kriterianya WTP dengan paragraf penjelasan.

9.3. Penilaian SAKIP Seperti diterangkan pada Bab sebelumnya untuk peringkat nilai AKIP KKP pada tahun 2013 mendapatkan penilaian Sangat Baik satu peringkat di bawah Memuaskan, yaitu kriteria A dengan nilai 75,56. Dengan nilai ini oleh Kemenpan dan RB dianggap KKP sudah mempunyai akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja dan perlu banyak inovasi. Lapisan aspek AKIP yang dinilai ada lima mulai perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

9.4. Pelayanan Publik • •

Nilai Integritas : 7,12 (naik dari 6,68 pada tahun 2012) Nilai Inisiatif Anti Korupsi : 7,6 (naik dari 7,464 pada tahun 2012)

9.5. Penghargaan • •

Penghargaan Presiden R.I. berupa Penghargaan Karya IPTEK Anak Bangsa untuk Penemuan vaksin Hydrovac dan Streptovac dan Anugerah Parahita Ekapraya. Herudi Technical Committee Award 2013 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk perumusan SNI produk perikanan


79

80


10 Permasalahan LAPORAN Tahunan Kkp 2013

81

Selama kurun waktu tahun 2013, disamping berbagai pencapaian yang telah diraih masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2013, terdapat di bidang penganggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana. Namun demikian permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja KKP di masa mendatang.

10.1. Pelaksanaan Program/Kegiatan 1. Program kapal Inkamina 30 GT Permasalahan teknis yang terjadi pada program Inkamina: • Dokumen kapal Inkamina belum terbit; • Tingginya biaya pengurusan kelengkapan dokumen kapal sebagai syarat pendaftaran kapal perikanan di beberapa daerah; • Gagal lelang dalam proses pengadaan kapal 2. Program Minapolitan: • Koordinasi Pokja Pusat/Daerah kurang optimal, • Masterplan belum didistribusikan kepada SKPD dan tidak terintegrasi antara kegiatan tangkap dan budidaya; • Realisasi dukungan anggaran dari KKP relatif kecil, • Belum adanya payung hukum untuk integrasi kegiatan lintas sektor, • Penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPIB/Good Handling Practices) di atas kapal, penanganan mutu hasil perikanan tangkap di pelabuhan perikanan, unit pengolah dan pemasar, khususnya pengolah dan pemasar skala UMKM belum konsisten, • Tidak semua lokasi Minapolitan Perikanan Tangkap juga merupakan lokasi percontohan minapolitan Perikanan Budidaya; • Rendahnya komitmen dari daerah dalam melaksanakan rencana yang tertuang dalam RPIJM yang telah disusun; • Belum adanya dokumen yang dapat menjadi acuan bersama bagi daerah dalam menyusun RPIJM dan belum adanya komitmen dari masing-masing stakeholders untuk melaksanakan RPIJM; 3. Program CBIB Permasalahan mengenai CBIB diantaranya adalah: • Kurangnya kesadaran dan pemahaman pembudidaya tentang standar CBIB; 4. PUGAR: Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemukan sepanjang tahun 2012 adalah: (1) Produksi garam mengalami penurunan produktivitas dikarenakan anomali cuaca (2) Inovasi teknologi produksi garam baru diimplementasikan di beberapa Kabupaten/Kota (3) Infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan tingginya biaya produksi; (4) tergantungan petambak garam terhadap tengkulak yang masih tinggi, dan kurangnya fasilitasi koperasi dalam hal permodalan dan pemasaran 6) Harga garam yang masih anjlok, tidak memperhitungkuan kualitas garam dimana harga garam disamakan baik kualitas 1 dan 2.

82


5. IGT: • Masih banyak informasi spasial sumberdaya WP-3-K yang belum tersedia (gap) baik dalam aspek jenis, cakupan wilayah dan kemutakhiran. • Kondisi data dan informasi spasial WP-3-K yang tersebar di berbagai instansi tersebut saat ini masih memiliki format yang beragam baik dari sisi ketelitian, skala, maupun kedetilan informasi.

10.2. Tindak Lanjut Dalam kurun waktu satu tahun, dari permasalahan yang dihadapi telah diupayakan beberapa tindak lanjut diantaranya adalah: 1. Telah dilakukan upaya percepatan operasional kapal Inka Mina, dengan cara mendorong kontraktor pelaksana pembangunan kapal dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota diminta agar segera menyelesaikan kelengkapan teknis, dokumen serta administrasi kapal dan mengupayakan agar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mencarikan partner/mitra untuk membantu masalah permodalan hingga pemasaran; 2. Untuk CBIB: • Daerah lebih proaktif melaksanan kegiatan sertifikasi CBIB (apresiasi/pelatihan, sosialisasi CBIB dan penilaian pendahuluan) dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tidak saja fokus pada teknik-teknik budidaya tetapi juga terkait dengan mengenai penyusunan Doksistu (catatan, SOP dll) dan Administrasi; • Daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan penerapan dan sertifikasi CBIB. 3. Evaluasi Pelaksanaan Program Minapolitan Di 57 Kab/Kota • Akselerasi implementasi masterplan melalui koordinasi yang intensif antara K/L ditingkat pusat dan Pokja daerah • Mendorong penguatan aspek legal melalui peraturan perundang-undangan • Mendorong integrasi swasta/lembaga keuangan dalam mendukung business plan • Mendorong integrasi swasta/lembaga keuangan dalam mendukung business plan • Perlu dilakukan pendataan mutu ikan hasil tangkapan dan tingkat losses; • Perlu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. PUGAR: Perlunya: (1) Inovasi Teknologi produksi garam baru untuk dikembangkan (2) perbaikan infrastruktur yang kurang memadai meliputi jalan produksi, saluran irigasi dan gudang mengakibatkan tingginya biaya produksi; (5) Pembangunan gudang dan UPG harus terus diupayakan agar kualitas produksi garam rakyat


83

terus meningkat. 5) meningkatkan peran koperasi PUGAR dalam hal permodalan dan pemasara. 6) koordinasi dengan instansi terkait untuk penentuan harga garam dengan memperhitungkuan kualitas garam 1 dan 2. 5. IGT Integrasi data spasial sumber daya pesisir dan laut secara vertikal dan horisontal saat ini dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

10.3. Penganggaran Dari segi penganggaran, permasalahan yang terjadi selama tahun 2013 yang umum dihadapi: 1. Pengaruh kebijakan: • Terjadinya revisi Dipa beberapa kali sehingga tertundanya kegiatan dan realisasi tidak sesuai dengan target, • Penghematan tahun anggaran 2013. 2. PHLN: • Dana pinjaman dan hibah luar negeri yang tidak terserap semuanya karena turunnya hibah terlambat sehingga menghambat proses jadwal kegiatan.

84


11 Penutup


85

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan melalui program dan kegiatan di tahun 2013, umumnya telah dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik, dan tidak hanya itu target sasaran yang menjadi indikator utama kementerian (IKU) di dalam Tapja KKP tahun 2013 telah dapat tercapai. Ditandai juga dengan penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan penyerapan rata-rata nasional, sehingga diharapkan dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat. Untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan telah dapat diselesaikan dengan baik, utamanya untuk bantuan langsung masyarakat dan kelompok melalui program PUMP dan PUGAR untuk 12.021 kelompok, pembangunan kapal perikanan ukuran 30 GT sebanyak 208 unit; pembangunan pelabuhan perikanan di 35 lokasi; sertifikasi unit pembenihan perikanan budidaya sebanyak 7100 sertifikat (CBIB); luas kawasan konservasi 500.000 ha dan pelaksanaan one map policy (peta dasar tematik yang terintegrasi). Jika dilihat dari prestasinya pembangunan KP telah berhasil mendapatkan penilaian yang cukup membanggakan melalui: 1. Akuntabilitas kinerja KKP meningkat dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan penilaian LAKIP KKP tahun 2013 yang meraih kriteria A (sangat baik), ini memberikan bukti bahwa output dan outcome nya telah dapat dirasakan oleh masyarakat. 2. Opini BPK mendapat WTP dengan catatan, yang menggambarkan kualitas penganggaran cukup baik dan pembelanjaannya sesuai dengan ketentuan. Meskipun demikian dari semua hasil-hasil pembangunan yang telah diraih tersebut, masih terdapat beberapa catatan kelemahan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan ke depannya, lebih utama lagi diharapkan hasilnya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk merubah tingkat kehidupan yang lebih baik. Laporan ini ini mudah-mudahan dapat menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kebijakan program kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil-hasil yang dicapai, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2013.

86


12 Lampiran


87

Lampiran 1. Dokumentasi Kapal Inkamina TA 2013

88


Provinsi Lampung

INKA MINA 590

INKA MINA 591

INKA MINA 593

INKA MINA 592


89

Provinsi Sumatera Selatan

INKA MINA 586

INKA MINA 587

INKA MINA 589

INKA MINA 588

Provinsi Jambi

INKA MINA 564

INKA MINA 565

Provinsi Banten

INKA MINA 628

90


INKA MINA 629

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INKA MINA 447

INKA MINA 448

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INKA MINA 646

INKA MINA 645

INKA MINA 647

INKA MINA 648

PROVINSI BALI

INKA MINA 692

INKA MINA 693


91

Provinsi nUSA TENGGARA TIMUR

INKA MINA 695

INKA MINA 696 & 697

INKA MINA 698

INKA MINA 699

Provinsi nUSA TENGGARA BARAT

INKA MINA 706

INKA MINA 708

92


INKA MINA 707

INKA MINA 709

Provinsi KALIMANTAN TENGAH

INKA MINA 672

INKA MINA 673

INKA MINA 673

INKA MINA 674

INKA MINA 676

INKA MINA 677


93

Provinsi KALIMANTAN BARAT

INKA MINA 664

INKA MINA 665

INKA MINA 666

INKA MINA 667

INKA MINA 668

INKA MINA 669

Provinsi SULAWESI BARAT

INKA MINA 751

94


INKA MINA 752

Provinsi SULAWESI SELATAN

INKA MINA 749

INKA MINA 750

Provinsi SULAWESI TENGGARA

INKA MINA 762

INKA MINA 763

INKA MINA 763

INKA MINA 764


95

INKA MINA 721

INKA MINA 722

INKA MINA 723

INKA MINA 724

Provinsi Maluku Utara

INKA MINA 777

96


INKA MINA 778

Lampiran 2. Bantuan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil Tahun 2013 No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengadaan Desalinasi Air Laut di 12 Lokasi berupa: 1.

P. Balang Lompo, Kab. Pangkep, Prop. Sulawesi Selatan

Desalinasi air laut

2.

P.Sabu, Kab. Sabu Raijua, Prop. NTT

Desalinasi air laut

3.

P. Kangge, Kab. Alor, Prop. NTT

Desalinasi air laut

4.

P. Biang, Kab. Nias Selatan, Prop. Sumatera Utara

Desalinasi air laut

5.

P. Bajopulau, Kab. Bima, Prop. NTB

Desalinasi air laut

6.

P. Gusung, Kab. Selayar, Prop. Sulawesi Selatan

Desalinasi air laut

7.

P. Salibabu, Kab. Kep. Talaud, Prop. Sulawesi Utara

Desalinasi air laut

8.

P. Balai, Kab. Aceh Singkil, Prop. NAD

Desalinasi air laut

9.

P. Mendaku , Kab. Sangihe, Prop. Sulawesi Utara

Desalinasi air laut

10.

SUPM, Prop. NTT

Desalinasi air laut

11.

P. Puteangin, Kab. Barru, Prop. Sulawesi Selatan

Desalinasi air laut

12.

P. Adonara, Kab. Flores Timur, Prop. NTT

Desalinasi air laut

No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengadaan Sarana Pengembangan Usaha Perikanan 1.

Kab. Kotabaru, Prop. Kalsel

Mesin katinting 6,5 HP (12 unit)

2.

Kab. Maluku Tenggara Barat, Prop. Maluku

Mesin Katinting 6,5 HP (12 unit)

3.

Kab. Maluku Barat Daya, Prop. Maluku


4.

Kab. Manggarai Barat, Prop. NTT


5.

Kota Tidore, Kep. Maluku Utara


6.

Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat


7.

Kab. Banggai Kep, prop Sulawesi Tengah


8.

Kab. Mamuju, Prop. Sulawesi Barat


9.

Kab. Alor, Prop. NTT


10.

Kab. Pangkep, Prop. Sulsel


No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pembangunan Prasarana Jetty Apung 1.

P.Pieh, Kab. Padang Pariaman, Prop. Sumatera Barat

Jetty apung

2.

P. Kali Utara, Kab. Serang, Prop. Banten

Jetty apung

3.

P. Sebatik, Kab. Nunukan

Jetty apung

4.

P. Salahnama, Kab. Batubara, Prop. Sumatera utara

Jetty apung

5.

P. Samalona, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan

Jetty apung

6.

P. P. Cingkuak. Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat

Jetty apung

7.

P. Karabak Katek, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat

Jetty apung

8.

Gili Tangkong, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB

Jetty apung

9.

Gili Belek, Kab. Lombok Timur, Prop. NTB

Jetty apung

10.

P. Sebuku, Kab. Lampung Selatan, Prop. Lampung

Jetty apung LAPORAN Tahunan Kkp 2013

97

No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Wilayah Timur 1.

Pulau Nusa Ceningan, Kab. Klungkung, Prop. Bali

desalinasi air laut

2.

Pulau Kukusan, Kab. Manggarai Barat, Pop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

3.

Pulau Papagaran, Kab. Manggarai Barat, Pop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

4.

Pulau Komodo, Kab. Manggarai Barat, Pop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

5.

Pulau Raijua, Kab. Sabu Raijua, Pop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

6.

Pulau Ternate, Kab. Alor, Prop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

7.

Pulau Solor, Kab. Flores Timur, Prop. Nusa Tenggara Timur

desalinasi air laut

8.

Pulau Kembanglemari, Kab. Pangkep, Pop. Sulawesi Selatan

desalinasi air laut

9.

Pulau Sapinggang, Kab. Pangkep, Pop. Sulawesi Selatan

desalinasi air laut

10.

Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Pop. Sulawesi Selatan

desalinasi air laut

11.

Pulau Karumpa Lompo, Kab. Selayar, Prop. Sulawesi Selatan

desalinasi air laut

12.

Pulau Tanakeke, Kab. Takalar, Pop. Sulawesi Selatan

desalinasi air laut

13.

Pulau Battoa, Kab. Polewalimandar, Pop. Sulawesi Barat

desalinasi air laut

14.

Pulau Salisingang, Kab. Mamuju, Pop. Sulawesi Barat

desalinasi air laut

15.

Pulau Poat, Kab. Banggai, Pop. Sulawesi Tengah

desalinasi air laut

16.

Pulau Molilis, Kab. Banggai Laut, Pop. Sulawesi Tengah

desalinasi air laut

17.

Pulau Simatang, Kab. Toli Toli, Pop. Sulawesi Tengah

desalinasi air laut

18.

Pulau Sainoa, Kab. Morowali, Pop. Sulawesi Tengah

desalinasi air laut

19.

Pulau Paladan, Kab. Tojo Unauna, Pop. Sulawesi Tengah

desalinasi air laut

20.

Pulau Wawonii, Kab. Konawe, Pop. Sulawesi Tenggara

desalinasi air laut

21.

Pulau Maginti, Kab. Muna, Pop. Sulawesi Tenggara

desalinasi air laut

22.

Pulau Manado Tua, Kota Manado, Pop. Sulawesi Utara

desalinasi air laut

23.

Pulau Mahengetang, Kab. Kep. Sangihe, Pop. Sulawesi Utara

desalinasi air laut

24.

Pulau Batuwingkung, Kab. Kep. Sangihe, Pop. Sulawesi Utara

desalinasi air laut

25.

Pulau Mare, Kota Tidore Kep, Pop. Maluku Utara

desalinasi air laut

26.

Pulau Ponelo, Kab. Gorontalo Utara, Pop. Gorontalo

desalinasi air laut

27.

Pulau Dullah, Kota Tual, Pop. Maluku

desalinasi air laut

28.

Pulau Selaru, Kab. Maluku Tenggara Barat, Pop. Maluku

desalinasi air laut

No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengadaan Prasarana Pendukung Minawisata 1.

P. Matak, Kab. Kep. Anambas, Prop. Kepri

98


KJA Minawisata

No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengadaan Sapras Pengembangan Minawisata 1.

Pulau Kei kecil, kota Tual, Prop. Maluku

KJA Minawisata

2.

Pulau Sanrobengi, Kab. Takalar, Prop. Sulsel

KJA Minawisata

3.

Tamling, Kab. Pessir Barat, Prop Lampung

KJA Minawisata

4.

Pulau Battoa

KJA Minawisata

5.

Teluk Kabui, Kab. Raja Ampat, Prop Papua Barat

KJA Minawisata

6.

Pulau Piropok, Kab. Sumenep

No

Lokasi

Jenis Bantuan

Pengembangan sapras air bersih wilayah barat 1.

Pulau Tuangku, Kab. Aceh Singkil, Prop NAD

Desalinasi air laut

2.

Pulau Geranting, kota Batam, Prop. Kepri

Desalinasi air laut

3.

Pulau Matak, Kab. Kep. Anmabas, Prop. Kepri

Desalinasi air laut

4.

Pulau Mantang, Kab. Bintan, Prop. Kepri

Desalinasi air laut

5.

Pulau Gin Kecil, Kab. Bintan, prop. Kepri

Desalinasi air laut

6.

P. Legundi, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung

Desalinasi air laut

7.

P. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Prop. Riau

Desalinasi air laut

8.

P. Merbau, Kab. Kep. Meranti, prop. Kepri

Desalinasi air laut

9.

P. Kateman, kab. Indragiri Hilir, prop Riau

Desalinasi air laut

10.

P. Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau

Desalinasi air laut

11.

P. Sangkarayam, Kab. Indragiri Hilir, Prop Riau

Desalinasi air laut

12.

Pulau Rimau Balak, Kab. Lampung Selatan, Prop. Lampung

Desalinasi air laut

13.

Pulau Pahawang, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung

Desalinasi air laut

14.

Pulau Panjang, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat

Desalinasi air laut

15.

Pulau Memong, Kab. Nias Selatan, Prop. Sumatera Utara

Desalinasi air laut

16.

Pulau Bukulimau, Kab. Belitung Timur, Prop. Bangka Belitung

Desalinasi air laut

17.

Pulau Kamujan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

Desalinasi air laut

18.

Desa Atep Oki, Kab.Minahasa, Prop. Sulawesi Utara

Desalinasi air laut

19.

Pulau Sambilan, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara

Desalinasi air laut

20.

Pulau Kabung, Kab. Bengkayang, Prop. Kalimantan Barat

Desalinasi air laut

21.

Pulau Tanjungsaleh, Kab. Kubu Raya, Prop. Kalimantan Barat

Desalinasi air laut

22.

Pulau Pelapisgenting, Kab. Kayong Utara, Prop. Kalimantan Barat

Desalinasi air laut

23.

Pulau Balikukup, Kab. Berau, Prop. Kalimantan Timur

Desalinasi air laut

24.

Pulau Maradapan, Kab. Kotabaru, Prop. Kalimantan Selatan

Desalinasi air laut

25.

Pulau Gili Tapan, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat

Desalinasi air laut

26.

Pulau Kenawa, Kab. Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat

Desalinasi air laut


99

Lampiran 3. Pembangunan Pelabuhan Perikanan

100


Lampiran 4. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan


101

Lampiran 6. Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

Aktifitas BLM PUGAR di Berbagai Daerah dan Hasil Panen Garam

102


Lampiran 7. Contoh Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2012 yang dipantau oleh UKP4


103

104



105

106


108


Pengantar. Kepala Biro Perencanaan. Ir. Nilanto Perbowo M.Sc. iii

Recommend Documents