Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

Biro Perencanaan KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini adalah gambaran tentang kinerja Biro Perencanaan tahun 2012 sesuai dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2012. Adapun sasaran strategis Biro Perencanaan adalah meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target output 74 dokumen/laporan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta,

Februari 2013

Kepala Biro Perencanaan

Dr.Ir. Winny Dian Wibawa, MSc. NIP 19590329 198403 1 002

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012

Biro Perencanaan RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen perencanaan. Secara struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Dalam melaksanakan kegiatannya Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 3. Biro Perencanaan, mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Berkualitas dan Handal guna Mencapai Target Pembangunan Pertanian”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang harus dilaksanakan adalah: (a) menyusun rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah yang selaras dengan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran, dan (b) memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akuntabel. 4. Tujuan organisasi yang diemban Biro Perencanaan adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. Untuk itu Biro Perencanaan harus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi dan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 5. Untuk mewujudkan sasaran Biro Perencanaan Tahun 2012, dan sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2012 maka ditetapkan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian. Pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana hal tersebut tercermin dari 4 (empat) indikator kinerja yang semuanya telah terealisasi 100% atau terkatagori berhasil, yaitu: 1) Dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah; (2) Dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; (3) Laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro; (4) Laporan pelaksanaan kinerja.

ii


Biro Perencanaan 6. Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program operasional di Biro Perencanaan sebesar Rp. 47.000.000.000. Sesuai kebijakan pemerintah dilakukan revisi penghematan anggaran, sehingga total anggaran Biro Perencanaan menjadi Rp. 41.258.270.000. Realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp. 38.616.722.776 (93,60%). Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pembangunan Pertanian pada 4 (empat) Bagian dengan alokasi anggaran sebagai berikut: 1) Perencanaan Kebijakan, Program dan Wilayah sebesar Rp. 11.246.860.000 dengan realisasi mencapai Rp. 10.313.856.833 (91,70%); 2) Bagian Penyusunan Anggaran sebesar Rp. 12.576.785.000 dengan realisasi mencapai Rp. 12.323.613.897 (97,99 persen); 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 9.214.605.000 dengan realisasi mencapai Rp. 8.815.505.490 (88,48 persen), dan 4) Bagian Pelaporan sebesar Rp. 8.220.020.000 dengan realisasi mencapai Rp. 7.825.746.556 (95,20 persen).

iii


Biro Perencanaan DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................

ii

DAFTAR ISI .........................................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN..........................................................................

1

1.1.

Latar Belakang............................................................................

1

1.2.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi......................................................

1

1.3.

Struktur Organisasi dan Tata kerja Biro Perencanaan.....................

2

1.4.

Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan........................................

4

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................

5

2.1.

Rencana Strategis ......................................................................

5

2.2.

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012..…………………………………………

7

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN..........................

11

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran…………….………...

11

3.2.

Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2012…………………….

11

3.3.

Evaluasi Kinerja..........................................................................

16

3.4.

Akuntabilitas Keuangan …..……………………………………………………….

18

BAB IV. PENUTUP...................................................................................

19

LAMPIRAN

iv


Biro Perencanaan BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES), Nomor: 7 Tahun 1999, mengharuskan kepada Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing. Pejabat Eselon II menyampaikan LAKIP kepada pejabat Eselon I, pejabat Eselon I menyampaikan LAKIP kepada Menteri dan Menteri menyampaikan LAKIP kepada Presiden. Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Peraturan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan

salah

satu

unsur yang sangat penting guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas dibidang perencanaan dan penganggaran. 1.2.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terdiri dari 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Perencanaan melaksanakan fungsi manajemen

1


Biro Perencanaan mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen perencanaan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Biro Perencanaan mempunyai sejumlah tugas dan fungsi. Adapun tugas Biro Perencanaan adalah melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan adalah: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 1.3.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut di atas, struktur organisasi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 4 (empat) Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan Rincian tugas masing-masing bagian tersebut sebagai berikut: 1.3.1. Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian. 2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian. 3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.

2


Biro Perencanaan 1.3.2. Bagian Penyusunan Anggaran, terdiri dari: 1) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian. 2) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. 3) Sub Bagian Administrasi Anggaran II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar Bagian Anggaran 18. 1.3.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi, terdiri dari: 1) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. 2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Biro Perencanaan.

1.3.4. Bagian Pelaporan, terdiri dari: 1) Sub Bagian Data dan Analisis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian.

3


Biro Perencanaan 2) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. 3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan Kinerja Kementerian Pertanian, kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. 1.4.

Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan

Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan sebanyak 115 orang, dengan sebaran di masing-masing bagian sebagai berikut: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah sebanyak 28 orang; (2) Bagian Penyusunan Anggaran sebanyak 23 orang, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 42 orang termasuk dua orang pegawai yang bertugas di luar Biro Perencanaan, dan (4) Bagian Pelaporan sebanyak 22 orang. Secara rinci perkembangan pegawai Biro Perencanaan pada Tahun 2012 berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan, dapat dilihat pada Lampiran 2.

4


Biro Perencanaan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa visi Biro Perencanaan adalah “terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mencapai target pembangunan pertanian”. 2.1.2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan misi sebagai berikut: 1) Menyusun rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah yang selaras dengan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran. 2) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akuntabel. 2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan selama periode tahun 2010-2014 adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. 2.1.4. Sasaran Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Biro Perencanaan, maka sasaran strategis Biro Perencanaan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi dan dokumen kinerja Kementerian Pertanian.

5


Biro Perencanaan 2.1.5. Kebijakan Dalam melaksanakan tugasnya, maka arah kebijakan Biro Perencanaan dalam rangka untuk mendukung program pembangunan pertanian adalah: menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara partisipatif, terpadu dan terkoordinir antar instansi terkait di pusat dan daerah. 2.1.6. Strategi Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah: 1) Membangun dan mengembangkan perencanaan berbasis kawasan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nasional di bidang pertanian. 2) Mengembangkan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diacu dan diterapkan oleh unit kerja perencanaan di Pusat dan Daerah. 3) Mengefektifkan

berfungsinya

forum

perencanaan

pembangunan

pertanian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di Pusat dan Daerah. 4) Mengembangkan

dan

menerapkan

instrumen

dan

metode

perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan. 5) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah. 6) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pembinaan terhadap rumpun Jabatan Fungsional Perencana. 7) Memfungsikan

sarana teknologi

dan

dukungan

data dan

informasi

dalam

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. 8) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan teknis dan manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

6


Biro Perencanaan 2.2.

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012

Dalam rangka mewujudkan sasaran Biro Perencanaan Tahun 2012 dan sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2012 maka telah ditetapkan sasaran strategis yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan 4 (empat) indikator kinerja untuk mencapai target 33 dokumen dan 41 laporan. Berikut adalah Tabel PK Biro Perencanaan Tahun 2012. Tabel 1. Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2012 Sasaran Strategis Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

Indikator Kinerja

Target

1.

Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah

12 Dokumen

2.

Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran

21 Dokumen

3.

Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro

28 Laporan

4.

Jumlah laporan pelaksanaan kinerja

13 Laporan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 2.2.1. Aspek Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi: 1)

Penyusunan Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045.

2)

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014.

3)

Penyusunan Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender di Sektor Pertanian Tahun 2012.

4)

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2013.

5)

Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2013.

6)

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2013.

7)

Penyusunan RKT Sekretariat Jenderal 2013.

8)

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2012.

9)

Pra Musrenbang Bappenas Tahun 2012.

7


Biro Perencanaan 10) Kajian Analisis Sosial Ekonomi Mendukung Kawasan Pengembangan Sentra Produksi. 11) Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi. 12) Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. 2.2.2. Aspek Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran, meliputi: 1)

Rapat Regional Perencanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2013.

2)

Penyusunan Rancangan APBN-P 2012 Lingkup Kementerian Pertanian.

3)

Koordinasi

Penyusunan

Rancangan

APBN

2013

Pagu

Anggaran

Lingkup

Kementerian Pertanian. 4)

Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2013 Pagu Alokasi Anggaran.

5)

Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2013.

6)

Sosialisasi Program Aplikasi RKA-KL.

7)

Penyusunan RKA-KL Lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro.

8)

Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2012.

9)

Koordinasi Hasil Pemanfaatan PNBP Lingkup Kementerian Pertanian 2012.

10) Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2012. 11) Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian di Daerah. 12) Identifikasi dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian tahun 2012. 13) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Pertanian Tahun 2013. 14) Pembinaan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian 2013. 15) Kajian

Evaluasi

Pemanfaatan

DAK

Bidang

Pertanian

dalam

meningkatkan

Pendapatan Daerah. 16) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2012. 17) Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2012. 18) Rekapitulasi Data Base Satker DIPA Anggaran Pembangunan Pertanian 2012. 19) Penyusunan Pedum Bansos, dan Pedum Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013. 20) Penyusunan Nota Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian. 21) Penyusunan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2012.

8


Biro Perencanaan 2.2.3. Aspek Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro, meliputi: 1)

Prosiding Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Pertanian.

2)

Prosiding Workshop dan TOT SIMONEV di 3 wilayah.

3)

Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian.

4)

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Program Pembangunan Pertanian per triwulan.

5)

Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) per triwulan.

6)

Pemantauan dan Evaluasi Midterm Program dan Target Pembangunan Pertanian 2010-2014.

7)

Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian.

8)

Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor Pertanian.

9)

Evaluasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

10) Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro Pertanian. 11) 12) 13) 14) 15) Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Ketatausahaan (5 laporan). 16) Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana. 17) Kegiatan BMN dan SAK. 18) Sistem Pengendalian Internal (SPI). 19) Pembinaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). 20) Reformasi Birokrasi. 21) Penilaian Budaya Kerja. 22) Penyebaran informasi. 23) Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan. 24) Pengelolaan Administrasi Bagian, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi. 25) Layanan Perkantoran, Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan sebagai pengelola administrasi kepegawaian dan keuangan Biro, tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan pembayaran gaji, tunjangan pegawai, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran lingkup Biro Perencanaan selama 1 tahun (12 bulan). 26) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 sebanyak 2 unit dan rekondisi Roda-4 sebanyak 1 unit. 27) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, untuk Pengadaan Alat Komunikasi dan Audio Visual sebanyak 49 unit. 28) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pegawai Biro Perencanaan.

9


Biro Perencanaan 2.2.4. Aspek Laporan Pelaksanaan Kinerja, meliputi: 1) Penyusunan Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas. 2) Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian. 3) Analisis Data-Data Pertanian Terkini. 4) Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas). 5) Penyusunan Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). 6) Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim. 7) Penyusunan Bahan Keynote Speaker. 8) Penyusunan Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden. 9) Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas. 10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 11) Penyusunan

Laporan

Kinerja

Kementerian

Pertanian

Tahun

2011

(Kinerja

Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 12) Penyusunan Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 13) Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-88 dan ke-89.

10


Biro Perencanaan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2012, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.

Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2012

Sesuai amanat yang tercantum dalam Renstra Biro Perencanaan Tahun 2010-2014, maka sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2012 adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian. Sebagai acuan untuk pencapaian sasaran strategis ini, Biro Perencanaan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan Tahun 2012 sebanyak 75 dokumen/laporan yang terdiri dari 39 dokumen dan 36 laporan. Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan 2012 Sasaran Strategis Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

11

Indikator Kinerja

Target

1.

Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah (dokumen)

12

2.

Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran (dokumen)

27

3.

Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro (laporan)

20

4.

Jumlah laporan pelaksanaan kinerja (laporan)

16


Biro Perencanaan Selanjutnya dari RKT Biro Perencanaan tahun 2012 tersebut, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan yang difokuskan pada 4 Indikator Kinerja (IK) dengan target sebanyak 74 dokumen/laporan, untuk itu penyusunan LAKIP Biro Perencanaan Tahun 2012 mengacu kepada Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012 yang mencakup 4 (empat) indikator kinerja dengan target sebanyak 74 dokumen/laporan, seperti pada Tabel 1 dalam Bab II. Biro Perencanaan telah menetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, berikut adalah capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2012 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja 2012 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012 Sasaran Strategis Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

12

Indikator Kinerja 1.

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

12 Dokumen

12 Dokumen

100

Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender di Sektor Pertanian Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

RKT Sekretariat Jenderal 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pra Musrenbang Bappenas Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Analisis Sosial Ekonomi Mendukung Kawasan Pengembangan Sentra Produksi

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100


Biro Perencanaan Lanjutan Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012 Sasaran Strategis Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

13


Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Dokumen Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Rapat Regional Perencanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2013

21 Dokumen

21 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Rancangan APBN-P 2012 Lingkup Kementerian Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2013 Pagu Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2013 Pagu Alokasi Anggaran

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2013.

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Sosialisasi Program Aplikasi RKA-KL

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan RKA-KL Lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Hasil Pemanfaatan PNBP Lingkup Kementerian Pertanian 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian di Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Identifikasi dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Pertanian Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pembinaan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rekapitulasi Data Base Satker DIPA Anggaran Pembangunan Pertanian 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Pedum Bansos dan Pedum Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 Penyusunan Nota Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pertanian 2012

1 Dokumen

1 Dokumen

100



14


Target

Realisasi

Capaian (%) 100

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro

28 Laporan

28 Laporan

Prosiding Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Prosiding Workshop dan TOT SIMONEV di 3 wilayah

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Program Pembangunan Pertanian per triwulan

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) per triwulan

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan dan Evaluasi Midterm Program dan Target Pembangunan Pertanian 20102014

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Evaluasi Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Sektor Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Evaluasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)

1 Laporan

1 Laporan

100

Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Ketatausahaan (5 laporan)

5 Laporan

5 Laporan

100

Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana

1 Laporan

1 Laporan

100

Kegiatan BMN dan SAK

1 Laporan

1 Laporan

100

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

1 Laporan

1 Laporan

100

Pembinaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Reformasi Birokrasi Penilaian Budaya Kerja Penyebaran informasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

100 100 100 100 100

Pengelolaan Administrasi Bagian PE

1 Laporan

1 Laporan

100

Pengadaan Layanan Perkantoran lingkup Biro Perencanaan selama 1 tahun (12 bulan)

1 Laporan

1 Laporan

100

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 sebanyak 2 unit dan rekondisi Roda-4 sebanyak 1 unit Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, untuk Pengadaan Alat Komunikasi dan Audio Visual sebanyak 49 unit Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pegawai Biro Perencanaan

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 laporan

100

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan




Target

Realisasi

Capaian (%) 100

Laporan Pelaksanaan Kinerja

13 Laporan

13 Laporan

Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas

1 Laporan

1 Laporan

100

Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian

1 Laporan

1 Laporan

100

Analisis Data-Data Pertanian Terkini

1 Laporan

1 Laporan

100

Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas)

1 Laporan

1 Laporan

100

Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI)

1 Laporan

1 Laporan

100

Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim

1 Laporan

1 Laporan

100

Bahan Keynote Speaker

1 Laporan

1 Laporan

100

Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden

1 Laporan

1 Laporan

100

Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas

1 Laporan

1 Laporan

100

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan)

1 Laporan

1 Laporan

100

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011 (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan)

1 Laporan

1 Laporan

100

Penyusunan Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan)

1 Laporan

1 Laporan

100

Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-88 dan ke-89

1 Laporan

1 laporan

100

Dari Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2012 dengan 4 (empat) indikator kinerja, mencapai 100% (berhasil) sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 74 dokumen/laporan yang terdiri dari 33 dokumen dan 41 laporan.

15


Biro Perencanaan 3.3.

Evaluasi Kinerja

Bila melihat dari Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012, maka hasil evaluasi kinerja kegiatan dan penilaian atas pencapaian sasaran strategis pada 4 (empat) indikator kinerja sesuai yang tercantum pada PK Biro Perencanaan tahun 2012, semuanya telah mencapai kategori berhasil dengan capaian sebesar 100%. Adapun ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut adalah: 1) Dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah. 2) Dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran. 3) Laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro. 4) Laporan pelaksanaan kinerja. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011, dimana penilaian atas pencapaian sasaran strategis dilaksanakan melalui 10 indikator kinerja yang terdapat dalam PK Biro Perencanaan Tahun 2011, maka dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan, 9 indikator kinerja termasuk dalam kategori berhasil (tercapai 100%) dan 1 indikator kinerja termasuk dalam kategori tidak berhasil. Adapun 9 indikator kinerja yang termasuk dalam kategori berhasil adalah: 1) Dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah; 2) Dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; 3) Laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan; 4) Laporan pelaksanaan kinerja; 5) Layanan perkantoran; 6) Laporan kegiatan dan pembinaan; 7) Alat pengolah data dan multimedia; 8) Pengadaan kendaraan Roda-4 dan Roda-2; 9) Sarana dan prasarana. Sedangkan pencapaian indikator kinerja yang termasuk kategori tidak berhasil adalah Pengadaan Alat Komunikasi dan Audio Visual. Hal ini disebabkan karena kebutuhan alat komunikasi dan audio visual di Biro Perencanaan pada saat itu sudah terpenuhi dan masih dalam kondisi baik, sehingga pengadaan alat tersebut tidak direalisasikan. Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2011 mencapai 90%.

16


Biro Perencanaan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2012 terealisasi 100% sedangkan tahun 2011 terealisasi 90%, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2011. Meskipun demikian, bila dilihat dari metode scoring kategori berhasil adalah capaian 80-100%, maka kesimpulannya baik tahun 2011 maupun tahun 2012 capaian sasaran strategis Biro Perencanaan terkategori

berhasil. Sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2011, salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan bahwa belum seluruh indikator kinerja tingkat Eselon II dapat dipenuhi sesuai target pada akhir tahun anggaran, hal ini mempengaruhi besaran tingkat capaian kinerja di tingkat Eselon I. Hal ini dihadapi karena banyaknya revisi khususnya yang terkait dengan penetapan indikator kinerja baik di tingkat Kementerian (IKU) Eselon I maupun Eselon II. Oleh karena itu tindaklanjut yang diharapkan adalah antisipasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya revisi berulang yang dapat mempengaruhi besaran tingkat capaian kinerja di tingkat Eselon I dan Eselon II dapat ditekan seminimal mungkin. Capaian indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012 adalah 100%, hal ini berarti bahwa seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dapat dipenuhi sesuai target pada akhir tahun anggaran. Bila dilihat dari saran dan rekomendasi Kemenpan dan RB terhadap SAKIP Kementerian Pertanian

tahun

2011,

dalam

memanfaatkan

hasil

pengukuran

kinerja

untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, maka Biro Perencanaan telah menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: 1) Hasil pengukuran kinerja sudah dibahas dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim). 2) Melakukan monitoring melalui rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap bulan, termasuk perkembangan analisis risiko. Pada tahun 2012, Biro Perencanaan yang telah membuat Standar Baku Pengukuran Indikator Kinerja dan peluncuran website SAKIP Kementerian Pertanian yang mengambil tema “Birokrasi yang berkinerja, akuntabel, terukur, efisien, efektif dan transparan”.

Website SAKIP Kementerian Pertanian antara lain menampilkan dokumen perencanaan 17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2012

Biro Perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Website ini selanjutnya menjadi media informasi dan komunikasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu pada tahun 2012, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/8/2012

tentang

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan

Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk: 1) Menetapkan rencana kinerja tahunan. 2) Menyampaikan rencana kerja dan anggaran. 3) Menyusun dokumen penetapan kinerja. 4) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja. 5) Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Kementerian Pertanian 2010-2014.

3.4.

Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program operasional di Biro Perencanaan sebesar Rp. 47.000.000.000. Sesuai kebijakan pemerintah dilakukan revisi penghematan anggaran, sehingga total anggaran Biro Perencanaan menjadi Rp. 41.258.270.000. Realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp. 38.616.722.776 (93,60%). Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pembangunan Pertanian pada 4 (empat) Bagian dengan alokasi anggaran sebagai berikut: 1) Perencanaan Kebijakan, Program dan Wilayah sebesar Rp. 11.246.860.000 dengan realisasi mencapai Rp. 10.313.856.833 (91,70%); 2) Bagian Penyusunan

Anggaran

sebesar

Rp.

12.576.785.000

dengan

realisasi

mencapai

Rp. 12.323.613.897 (97,99 persen); 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp. 9.214.605.000 dengan realisasi mencapai Rp. 8.815.505.490 (88,48 persen), dan 4)

Bagian

Pelaporan

sebesar

Rp.

8.220.020.000

dengan

realisasi

mencapai

Rp. 7.825.746.556 (95,20 persen). Secara rinci, alokasi anggaran dan serapan masingmasing bagian dapat dilihat pada Lampiran 3.

18


Biro Perencanaan BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal sesuai mandat yang diemban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, visi, misi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pada tahun 2012, ke empat indikator kinerja target kegiatan Biro Perencanaan sudah terealisasi 100% hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan terkategori berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Biro Perencanaan adalah sebesar Rp. 41.258.270.000 dengan realisasi keuangan sebesar sebesar Rp. 38.616.722.776 (93,60%). Capaian sasaran strategis kegiatan di Biro Perencanaan ini selanjutnya dapat menjadi masukan yang baik guna menyusun rumusan terkait perencanaan dan penganggaran di lingkup Sekretariat Jenderal khususnya di Biro Perencanaan.

19


Biro Perencanaan

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2. Sumberdaya Manusia Lingkup Biro Perencanaan tahun 2012 3. Rincian Sebaran Pagu Anggaran dan Tingkat Serapan (Realisasi) Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2012

20


Biro Perencanaan

Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN

BIRO PERENCANAAN

BAGIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN WILAYAH

BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAGIAN PELAPORAN

Subbagian Penyusunan Kebijakan

Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I

Subbagian Data dan Analisis

Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Administrasi Anggaran I

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II

Subbagian Pelaporan Kementerian

Subbagian Perencanaan Wilayah

Subbagian Administrasi Anggaran II

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Pelaporan Kinerja

Biro Perencanaan

Kelompok Jabatan Fungsional

21


Biro Perencanaan

Lampiran 2. SUMBERDAYA MANUSIA LINGKUP BIRO PERENCANAAN

Jumlah Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Jenjang Pendidikan,Tahun 2012 No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

S-3

5

2.

S–2

24

3.

S–1

58

4.

SM

5

5.

SLTA

22

6.

SLTP

1

Jumlah

115

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Biro Perencanaan per Bagian berdasarkan Golongan Tahun 2012 No.

1.

Nama Bagian

Penyusunan Kebijakan Program dan

Golongan IV

III

II

I

Jumlah

9

18

-

1

28

Wilayah 2.

Penyusunan Anggaran

3

19

1

-

23

3.

Pemantauan dan Evaluasi

7

28

7

-

42*

4.

Pelaporan

7

15

-

-

22

26

80

8

1

115

Jumlah

Ket: *) termasuk 2 orang pegawai yang bekerja di luar Biro Perencanaan Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian

22


Biro Perencanaan

Lampiran 3.

Rincian Sebaran Pagu Anggaran dan Tingkat Serapan (Realisasi) Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2012

No.

Bagian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

1.

Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

11.246.860.000

10.313.856.833

91,70

2.

Penyusunan Anggaran

12.576.785.000

12.323.613.897

97,99

3.

Pemantauan dan Evaluasi

9.214.605.000

8.815.505.490

88,48

4.

Bagian Pelaporan

8.220.020.000

7.825.746.556

95,20

41.258.270.000

38.616.722.776

93,60

Total Sumber: Biro Perencanaan

23


Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

Recommend Documents