Kata Pengantar. Jakarta, Juni Kepala Biro Perencanaan Drs. Samsul Widodo, MA

Kata Pengantar uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala karunia-Nya, Prosiding pelaksanaan kegiatan “Rapat Koordinasi DAK Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017”, Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan “Rapat Koordinasi DAK Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017” diselenggarakan dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK tahun 2017 dan sebagai bentuk afirmasi dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi DAK Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017 diharapkan dapat tersosialisasikannya mekanisme pelaksanaan dan pengusulan DAK Tahun 2017 sehingga Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dapat mengusulkan kebutuhan daerahnya melalui DAK khususnya untuk membantu percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan pengembangan kawasan trans migrasi. Prosiding ini memuat rangkuman paparan, dis kusi dan masukan yang dapat digunakan untuk kemajuan Sekretariat Jenderal Kementerian Desan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami berharap bahwa informasi dalam buku ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, peserta dan semua pihak yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan Rapat Koordinasi DAK Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017 ini. Berikut disampaikan Prosiding “Rapat Koordinasi DAK Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017”, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta,

Juni 2016

Kepala Biro Perencanaan Drs. Samsul Widodo, MA

RAPAT KOORDINASI DAK TAHUN 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI

Yang kami hormati: 1. Para Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 2. Para Kepala Bappeda Provinsi; 3. Para Kepala Bappeda Kabupaten; 4. Para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Para tamu undangan yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam acara Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (Rakor DAK) Tahun 2017”. Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh stakeholders dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dalam pembangunan daerah tertinggal melalui penajaman perencanaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui kebijakan yang afirmatif melalui Dana Alokasi Khusus. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, Kementerin Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberikan mandat

untuk mengawal semangat Nawacita Ke-3, yaitu, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dengan ruang lingkup kerja meliputi 74.754 desa , 122 daerah tertinggal dan daerah tertentu yakni, 41 Kabupaten Perbatasan, Daerah Pulau Kecil Terluar di 46 Kabupaten dan 57 Kabupaten Daerah Rawan Pangan. Di samping itu juga, terdapat 58 kabupaten Rawan Bencana dan 78 Kabupaten Rawan Konflik yang harus ditangani, serta penempatan KK transmigran dan pengembangan 619 Kawasan Transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan pembangunan dengan pendekatan multisektor. Sehingga diperlukan adanya koordinasi yang intensif antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar adanya kepastian siapa yang bertanggung jawab sehingga tidak saling mengandalkan satu atau dua Kementerian/ Lembaga. Hadirin peserta rapat Koordinasi teknis yang berbahagia, Selama dimulainya program transmigrasi hingga saat ini telah mencapai banyak keberhasilan, di antaranya : • Terdapat dua Ibu Kota Provinsi yang terbentuk dari embrio pembangunan permukiman transmigrasi yaitu Kota Mamuju Ibukota Sulawesi barat dan Kota Tanjung Selor Ibu Kota Kalimantan Utara; • Terdapat 104 permukiman yang telah berkembang menjadi ibukota kabupaten/kota; • 385 permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan; • Dari 3.608 permukiman transmigrasi yang telah terbangun dan berkembang, 1.183 di antaranya telah menjadi desa definitif dan sisanya menjadi bagian dari desa-desa


5

setempat. • Sebanyak 70% kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi sentra produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional, salah satu contoh adalah Kawasan Transmigrasi yang berada di Kabupaten Merauke, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor yang telah telah dibangun sejak tahun 2009 kini telah berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa program transmigrasi memiliki kontribusi positif dalam pembangunan nasional. Begitu juga dengan program pembangunan daerah tertinggal memiliki peran yang penting dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, selama kurun waktu 2004-2014 telah berhasil mengentaskan 120 Kabupaten dari ketertinggalan. Hadirin peserta rapat Koordinasi teknis yang berbahagia, Sasaran pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015-2019 adalah terentaskan 80 daerah tertinggal dari 122 Daerah Tertinggal, dengan target tingkat kemiskinan dari 19% menjadi 14%, Indeks Pembangunan Manusia dari 68,04 menjadi 69,56% dan pertumbuhan ekonomi dari 6,9% menjadi 7,24 % pada akhir tahun 2019. Sedangkan untuk bidang transmigrasi memiliki sasaran kinerja

6

penempatan 3 juta KK transmigran, pengembangan 144 kawasan transmigrasi dan 20 Kawasan Perkotaan Baru. Exercise yang kami lakukan berdasarkan data PODES 2014, dibutuhkan dukungan pendanaan sedikitnya sebesar Rp.440,4 Trilyun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, melihat kondisi di atas diperlukan kebijakan afirmatif salah satunya melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi. Bapak/Ibu, saudara saudara sekalian yang saya banggakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. DAK sangat dibutuhkan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar, akan tetapi alokasi DAK sejak tahun 2003-2016 untuk daerah tertinggal hanya 0,6% dari 300 trilyun total alokasi DAK. Afirmasi untuk daerah tertinggal harus diperjuangakan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Desa sebagai pengemban amanah untuk daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi akan terus berupaya


untuk mendorong kebijakan anggaran yang afirmatif. Kami harapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus dapat memenuhi kebutuhankebutuhan pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi, bahkan lebih luas dapat menjangkau kawasan perbatasan, pulaupulau kecil terluar, daerah rawan pangan dan rawan bencana. Sebagai upaya tindak lanjut, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendorong kebijakan nasional melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar dapat merumuskan kebijakan DAK yang afirmatif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kepada Para Kepala Bappeda Kabupaten dan Provinsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan seluruh pemangku kepentingan yang saya hormati, Melalui rapat koordinasi ini peran Bapak/Ibu yang kami harapkan adalah : 1. Memilah secara bijak kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui DAK; 2. Menyiapkan usulan daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah dan mendukung prioritas nasional; 3. Menyediakan data teknis yang benar dalam mendukung usulan DAK; 4. Mampu melakasanakan dengan baik kegiatankegiatan yang diusulkan. Kami berharap dan mendorong Bappenas dan

Kementerian Keuangan agar Dana Alokasi Khusus dapat mendukung pembangunan di daerah-daerah berkarakter khusus seperti daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, daerah perbatasan, pulaupulau kecil terluar, daerah rawan pangan, dan daerah rawan bencana. Hal ini sesuai dengan karakter DAK yang mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi kewenangan di daerah dan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah dari pinggiran. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti Rakor DAK Tahun 2017, semoga apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan bersama. Sekian dan Terima kasih. Wallohul Muwafiiq illaa aqwamiththorieq, Wassala mu’alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh. Jakarta, 26 Mei 2016 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

ttd (Anwar Sanusi)


7

8


D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….................................... 3 SAMBUTAN DAN PENGARAHAN SEKRETARIS KEMENTERIAN …….................. 5 DAFTAR ISI…………………………………………………………...…………………….………............................... 9 BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………...……………….….............................. 11

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………..…............................. 11

1.2 Tujuan …………………………………………………………………..………................................... 11

1.3 Sasaran …………………………………………………………………..………................................ 11

1.4 Mekanisme Penyelenggaraan ………………………………………………................. 11

1.5 Peserta …………………………………………..……………………………….........……................. 11

1.6 Waktu dan Tempat …………………………………………..…………..........….................... 11

1.7 Jadwal Acara ……………………………………………..…………………....…........................... 12

BAB II PELAKSANAAN HASIL RAPAT......………………………………………..…........................ 15

2.1 Resume Hari Pertama .................................................……………………................. 15

2.1.1 Resume Pembukaan dan Arahan Sekjen …………………………........ 15 2.1.2 Sosialisasi Dana Desa ................................................................................ 16

2.2 Resume dan Notulensi Hari Kedua …….……………………………………............. 17

2.2.1 Sesi I : Paparan Kasubdit APP Bappenas ......................................... 17 2.2.2 Sesi II ……………………………….............................................................................. 18

2.2.2.1 Paparan Dirjen PKTrans ........................................................... 18

2.2.2.2 Paparan Dirjen PDTU ................................................................. 19

2.2.2.3 Paparan Dirjen PKP2Trans ..................................................... 19

2.2.2.4 Paparan Dir. Perencanaan Identifikasi DT....................... 20

2.2.3 Sesi III: Paparan Dir. Perimbangan Keuangan Kemenkeu ...... 20 2.2.4 Sesi IV: Paparan Kepala Biro Perencanaan ……………………........... 22 2.2.5 Paparan biro umum dan SDM ………………………………………................ 22 BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………....................................... 25

3.1 Simpulan …………………………………………………………………………............................... 2 5

3.2 Saran …………….…..………………………………………………………….................................... 2 5

LAMPIRAN ………………………………………………………………………..................................................... 2 6


9

10


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

1. Kementerian Desa PDTT memiliki tanggungjawab untuk mengawal DAK untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. 2. DAK Tahun 2017 disalurkan dengan mekanisme baru yaitu dengan proposal based sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan. 3. Keterbatasan daerah terutama di Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dalam menyusun proposal usulan. 4. Ketatnya jadwal pelaksanaan DAK Tahun 2017 sehingga harus segera untuk mendorong dan mengawal daerah untuk menyampaikan proposal usulan, tanggal 9 Juni 2016 merupakan batas akhir dari Kementerian Keuangan untuk penyerahan proposal usulan

1.2 TUJUAN

1. Menyampaikan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal 2. Menyampaikan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 3. Menyampaikan arah kebijakan DAK Tahun 2017 4. Mensosialisasikan mekanisme DAK Tahun 2017 kepada daerah khususnya untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. 5. Memastikan daerah khususnya untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi agar mengusulkan kebutuhan daerah untuk DAK Tahun 2017. 6. Mendampingi dan mengarahkan daerah dalam menyusun proposal usulan DAK agar sesuai dengan kebutuhan prioritas di Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 SASARAN

Bapak Sekjen memasuki ruang rapat didampingi Karo Perencanaan

3. Tersosialisasikan Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. 4. Tersosialisasikan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Yang Berkelanjutan. 5. Membahas Rancangan Kebijakan DAK 2017 Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

1.4 MEKANISME PENYELENGGARAAN

Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan mekanisme Sidang Pleno. Pada hari pertama, diawali dengan pembukaan dan pengarahan dari Sekretaris Jenderal dan sosialisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Pada hari kedua dilanjutkan rapat Pleno mengenai kebijakan DAK Tahun 2017 dan penutupan oleh Kepala Biro Perencanaan.

1.5 PESERTA

Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasii dan Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas Transmigrasi di 122 Kabupaten Daerah Tertinggal.

1.6 WAKTU DAN TEMPAT

1. Tersosialisasikan penyaluran dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 2. Tersosialisasikan arah kebijakan DAK Tahun2017

Tanggal pelaksanaan kegiatan dimulai hari Kamis tanggal 26 Juni 2015 sampai hari Sabtu tanggal 28 Juni 2015. Pembukaan dan penutupan acara diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Fachrudin No. 3 Jakarta Pusat.


11

1.7 JADWAL ACARA

JADWAL ACARA RAPAT KOORDINASI DAK DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017 HARI

WAKTU

KEGIATAN

14.00-17.00 17.00-18.00

Kamis (26/05/16)

Technical Meeting

Mekanisme Penyelenggaraan Acara

Panitia

Ishoma

19.30-20.00

Pembukaan

Arahan Menteri

Menteri Desa PDTT

20.00-21.00

Sosialisasi Dana Desa Tahun 2016

1. Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Dirjen PPMD Kemendesa PDTT

09.00-09.30

Arah Kebijakan DAK Tahun 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

09.30-10.00

Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dirjen PDT Kemendesa PDTT

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertentu dalam Mendukung Prioritas Nasional

Dirjen PDT Kemendesa PDTT

10.30-11.30

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan

1. Dirjen PKP2Trans Kemendesa PDTT 2. Dirjen PKTrans Kemendesa PDTT

11.30-13.30

Ishoma

Paparan Materi

Kamis (26/05/16)

13.30-17.30

17.30-18.00

12

NARASUMBER

Registrasi Peserta

18.00-19.30

10.00-10.30

Sabtu (28/05/16)

MATERI

Paparan Materi

Mekanisme penyaluran DAK ke Daerah TA 2017

1. Kemendesa PDTT 2. DJPK Kemenkeu

Penutupan

Kesimpulan Hasil Rapat

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT

11.00-12.00


Check Out Peserta


13

14


BAB 2 PELAKSANAAN HASIL RAPAT 2.1 RESUME HARI PERTAMA

dan kawasan transmigrasi, bahkan lebih luas dapat menjangkau kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil ter luar, daerah rawan pangan dan rawan bencana.

2.1.1 RESUME PEMBUKAAN DAN ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL 1. Pembukaan dan Arahan Sekretaris Jenderal »» Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiat an khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. DAK sangat dibutuhkan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah untuk pemba ngunan infrastruktur dasar, akan tetapi alokasi DAK sejak tahun 2003-2016 untuk daerah tertinggal hanya 0,6% dari 300 triliun total alokasi DAK. »» Afirmasi untuk daerah tertinggal harus diperjuangakan bersama oleh peme rintah pusat dan daerah, Kementerian Desa sebagai pengemban amanah untuk daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi akan terus berupaya untuk mendorong kebijakan anggaran yang afirmatif. Kami harapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan di daerah tertinggal

»» Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendorong kebijakan nasional melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar dapat merumuskan kebijakan DAK yang afirmatif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi. »» Melalui rapat koordinasi ini peran Provinsi dan Kabupaten yang diharapkan adalah : »» Memilah secara bijak kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui DAK; »» Menyiapkan usulan daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah dan mendukung prioritas nasional; »» Menyediakan data teknis yang benar dalam mendukung usulan DAK; »» Mampu melakasanakan dengan baik kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

Sekjen Kemendesa membuka Rakor DAK Tahun 2017. RAPAT KOORDINASI DAK TAHUN 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

15

»» Kami berharap dan mendorong Bappenas dan Kementerian Keuang an agar Dana Alokasi Khusus dapat mendukung pembangunan di daerahdaerah berkarakter khusus seperti daerah tertinggal, kawasan trans migrasi, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah rawan pangan, dan daerah rawan bencana. Hal ini sesuai dengan karakter DAK yang mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi kewenangan di daerah dan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah dari pinggiran. 2. Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Narasumber: Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) Catatan Penting : »» Terdapat 3 Inovasi menuju kemandirian desa atau yang disebut Tri Matra Desa yaitu: a. Jaringan Komunitas Wiradesa : Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa b. Lumbung Pangan Desa : Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi c. Lingkar Budaya Desa : Partisipasi ma syarakat desa sebagai kerja budaya »» Untuk tahun 2016 dana desa disalurkan hanya 2 tahap tidak seperti tahun sebelumnya

16

3 tahap. Tahap pertama disalurkan bulan Maret dan selanjutnya Agustus. »» Prioritas utama penggunaan Dana Desa Tahun 2016 diatur dalam Permendesa PDTT No.21/2015 untuk pembangunan desa (infrastruktur dasar) dan pemberdayaan masyarakat desa seperti pengembangan wirausaha di desa. »» Penggunaan Dana Desa 2016 : a. Penggunaan Dana Desa mesti di sesuaikan dengan tingkat perkembangan kemajuan Desa sebagaimana tercermin dalam Indeks Desa Memba ngun (IDM) yang membagi Desa menjadi 5 Kategori: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri; b. Infrastruktur: pembangunan saran dan prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, irigasi tersier, dan pengelolaan air bersih skala desa; c. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengemba ngan pos kesehatan desa, poliklinik desa (Polindes), pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD); d. Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pusat pelelang an ikan desa, penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada Kelompok Masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan BUMDesa.

RAPAT KOORDINASI DAK TAHUN 2017 Peserta rapat di Hotel Sahid menyimak arahan koordinasi Sosialisasi Penyaluran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dari Dirjen PPMD

2.2 RESUME HARI KEDUA 2.2.1 RESUME 1. Sesi I Moderator: Bpk. Yudan Istiawan (Kasubag Analisis Data Perencanaan) Narasumber: Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas. Judul Paparan: Arah Kebijakan DAK Tahun 2017 Resume Paparan: a. Penyusunan rancangan kebijakan DAK tahun 2017 sudah mulai dibahas sejak awal tahun 2016 dengan konsep proposal based; b. Selama proses di pusat, beberapa daerah sudah mulai menginisiasi melakukan workshop; c. Ada beberapa perubahan dalam konsep DAK tahun 2017 yang dibahas dalam rapat terbatas pada tanggal 11 mei 2016 yang dipimpin langsung oleh Presiden; d. Beberapa arahan Presiden: a) tata cara alokasi DAK perlu dibenahi; b) proses penentuan DAK harus transparan dan ditentukan bersama-sama oleh Kemenkeu, BAPPENAS dan K/L teknis terkait; c) Kepala BAPPENAS bertugas untuk perencanaan dan peng anggaran DAK, MENKEU sebagai administrasi penganggaran, dan pelaksanaannya oleh K/L terkait (money follow priority program); d) perlu ada pengaturan DAK secara khusus e. Arahan presiden DAK 2017 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar; f. DAK memang dibagi untuk fisik menjadi DAK Reguler (pendidikan dan kesehatan) dan DAK Penugasan (pendidikan-SMK, air minum, sanitasi, irigasi, pasar, jalan, ke sehatan RS Rujukan, energi skala kecil untuk perbatasan-dengan pola inpres); g. Konsep DAK masih proposal based dan apa yang diinput dalam e-musrenbang; h. DAK Afirmatif diarahkan untuk daerah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi; i. Alokasi DAK Fisik tahun 2016 adalah 8,3 Triliun; j. DAK Penugasan untuk mendukung destinasi wisata, kawasan industri dan konektivitas; k. DAK Reguler adalah opened menu (silahkan mengajukan usulan), sedangkan untuk DAK Penugasan adalah closed menu (sudah ditetapkan); l. Mekanisme DAK Penugasan adalah kombinasi antara pendekatan top down dengan bottom up, dengan penjelasan:

Sesi pemaparan kebijakan DAK 2017 dari Bapenas yang disampaikan oleh Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas.

m. Pendekatan top down: Menu kegiatan dan lokus ditentukan oleh Bappenas dan alokasi ditentukan dengan kriteria objektif; n. Sedangkan pendekatan bottom up: daerah bisa mengusulkan melalui pengajuan proposal yang dilengkapi dengan rasionalisasi mengapa itu harus diprioritaskan. SESI TANYA JAWAB: 1. Ismail (Bappeda Gorontalo): a. Beberapa daerah sudah memberikan usulan dan diajukan ke Kementerian teknis terkait, Ketika kami membuka menu, tidak ada satupun menu yang menyebutkan terkait kawasan transmigrasi, sebenarnya masuk mana dan menunya apa saja?; b. Kami sudah menyelesaikan workshop sejak 10 mei, sedangkan ada perubahan konsep saat Ratas 11 mei, ini bagaimana?. 2. Rakel (Bappeda Donggala): a. Kami di daerah sudah bekerja secara sungguh-sungguh; b. Waktu semakin terbatas untuk daerah menyesuaikan dengan kebijakan baru DAK; c. Kami juga butuh ketegasan soal DAK Kawasan Transmigrasi.


17

3. Sayuti (Bappeda Halmahera Barat): a. Apakah dimungkinkan untuk melakukan perubahan di aplikasi e-musrenbang; b. Format DAK apakah akan disampaikan template nya seperti yang disampaikan dalam workshop sebelumnya. 4. Zulkarnain: a. Bappenas perlu mengambil peran dalam pengawalan dana desa; b. Regulasi terkait dana desa harus dimulai di level pusat hingga daerah; c. Pendamping harus diutamakan untuk orang-orang lokal. TANGGAPAN: 1. Arahan presiden di Ratas hanya pada fokus pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Perpres 45 tahun 2016 terkait RKP bahwa DAK terdiri dari DAK regular dan DAK Penugasan. 3. DAK harus mendukung destinasi wisata dan konektivitas. Inilah konspep money follow program dan sifatnya holistik, tematik, integratif dan spasial. 4. Dana Desa harus dialokasikan dalam pemba ngunan, pemberdayaan, pemerintahan dan kelembagaan masyarakat. 5. Dana desa tahun 2016 belum disampaikan ke desa, bappenas tidak ada kewenangan kesana. 6. Format yang digunakan: e-musrebang dan e proposal. 7. Terkait kawasan akan disesuaikan dengan potensi kawasan.

Sesi pemaparan secara panel dari pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemendesa.

2. Sesi II Moderator : Ibu. Rachmatia (Kabag Monitoring dan Evaluasi) Narasumber : 1. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, KDPTT. 2. Sesditjen Penyiapan Kawasan dan Pemba ngunan Permukiman Kawasan Transmigrasi, KDPDTT. 3. Direktur Perencanaan Identifikasi Daerah Tertinggal Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, KDPDTT. 4. Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, KDPDTT. RESUME: a. Narasumber 1 (Direktur Jenderal PKTrans) Judul: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

18

Catatan Penting : 1. Pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi yang berkelanjutan untuk


2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

mempercepat pusat-pusat pertumbuhan dan embrio kota-kota kecil dan kota kecamatan; Pelaksanaan pembangunan transmigrasi sesuai dasar hukum ketransmigrasian; Pembangunan transmigrasi mendukung dalam pembangunan desa khususnya untuk mengurangi 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri 2.000 desa; PKTrans mengawal penyelesaian sertifikat tanah untuk kawasan transmigrasi; Pembangunan kawasan transmigrasi me rupakan pembangunan yang sangat kompleks, karena yang dibangun mulai dari layanan sosial dasar, ekonomi, budaya, tanah, dan lain-lain; Jumlah seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia adalah 619 kawasan, dan jumlah kawasan yang bermasalah adalah sebanyak 279 kawasan; Sejak tahun 2007, kami sudah mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM); Masukkan semua kebutuhan pembangun an transmigrasi, selama itu sesuai de ngan m ekanisme yang ditetapkan dalam penyusunan DAK; Target kami untuk menyelesaikan semua

desa-desa tertinggal. 2. Prioritas pada 15 lokasi prioritas di daerah ring 1 kawasan perbatasan. 3. Kegiatan yang dilakukan Pembangunan Daerah Tertentu tahun 2016 : Jalan, air bersih, PLTS, Bronjong dan jaringan informasi. 4. DAK pembangunan daerah tertentu masuk dalam DAK daerah tertinggal/DAK sarpras daerah tertinggal. 5. Diharapkan ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan, daerah pulau kecil terluar, daerah rawan bencana, daerah pasca konflik dan daerah rawan pangan. c. 

sertifikat adalah 3 tahun; 10. Koordinasikan di daerah dan cari solusi yang terbaik; 11. Program pembangunan kawasan transmi grasi sangat terbatas anggarannya, oleh karena itu dibutuhkan afirmasi anggaran melalui DAK dan APBD; 12. DAK tahun 2017 yang diusulkan daerah untuk pembangunan kawasan transmigrasi harus diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana di Satuan Permukiman Transmigrasi; 13. Kelayakan usulan program didasarkan pada kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 14. Pilih menu yang tepat, ikuti prosedur, dan penuhi persyaratannya. b. Narasumber 2 (Direktur Jenderal PDTU)  Judul Paparan : Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertentu Dalam Mendukung Prioritas Nasional  Catatan Penting : 1. DAK penegasan diharapkan fokus pada kawasan perbatasan yang di dalamnya ada

Narasumber 3 (Sesditjen PKP2Trans) Judul Paparan : Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Yang Berkelanjutan Catatan Penting: 1. Pembangunan permukiman transmigrasi diarahkan untuk kawasan perbatasan dan daerah pulau kecil terluar. 2. Penyusunan rencana kawasan transmigrasi 34 Lokasi, 34 kabupaten yang diusulkan. Ini menunjukan ada kebutuhan daerah yang cukup besar dalam pembangunan kawasan transmigrasi. 3. Jumlah penetapan 23 Kawasan Transmigrasi tahun 2015 dan 30 kawasan transmigrasi tahun 2016. 4. Pembangunan dan penempatan 1 juta KK transmigran pada tahun 2015-2019. 5. Penyelenggaraan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi dilakukan bersama sama dengan pemerintah daerah. 6. Pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan pendekatan. 7. Upaya penempatan persebaran penduduk untuk tujuan meningkatkan pusat pusat pertumbuhan baru. 8. Sasaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bidang wilayah dan tata ruang kawasan transmigrasi sebagai berikut: a. Penetapan 144 Kawasan Transmigrasi dan 72 pusat pengelolaan hasil (Desa utama/pusat SKP). b. Terbangunnya permukiman transmigrasi di Kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi pada perbatasan negara, daerah tertinggal dan pulau kecil terluar. c. Tersedianya sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi sesuai dengan SPM sektor. d. Penyediaan tanah clear and clean. e. Penyediaan beben tugas penerbitan


19

Sesi pemaparan mekanisme penyaluran DAK 2017 oleh Direktur Dana Perimbangan DJPK, Kementerian Keuangan.

HPL dan f. Peningkatan kualitas calon transmigran. d. Narasumber 4 : Direktur Perencanaan Identifikasi Daerah Tertinggal)  Judul Paparan : Stranas PPDT Catatan Penting: 1. Fokus dan lokus pembangunan daerah ter tinggal berada di 122 daerah; 2. Daerah tertinggal memiliki 6 kriteria, yakni: terbatasnya sarpras, rendahnya kualitas SDM, rendahnya kemampuan keuangan daerah, rendahnya perekonomian, terbatas nya aksesibilitas dan karakteristik daerah; 3. APBD di daerah-daerah tertinggal harus afirmatif terhadap program-program yang mengarah pada peningkatan IPM dan sarpras; 4. Provinsi harus mengambil peran penting untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, mulai dari afirmasi di APBD, penyusunan STRANAS dan STRADA; 5. Hampir semua menu DAK dapat diusulkan untuk daerah tertinggal. TANYA JAWAB : 1. NTT: a. Perlu ada forum untuk menyepakati fokus dan lokus antara target kabupaten, provinsi dan nasional; b. Harus ada komunikasi intensif antara Dit. PKTrans dan BAPPENAS terkait dengan program keruangan yang dihasilkan oleh PKTrans; c. Perlu ada platform yang sama dalam konteks perencanaan yang utuh;

20

d. Kawasan transmigrasi harus go public. 2. Ibrahim (Nakertrans Kubu Raya): a. Lokasi yang sudah ditentukan untuk DAK Penugasan 2017 adalah Sambas dan Kayong Utara untuk KTM di Kalimantan Utara; b. Diharapkan KTM yang berada di Kubu Raya dapat dimasukkan dalam lokasi prioritas kegiatan yang didanai DAK Penugasan Tahun 2017. TANGGAPAN: 1. Kami sudah melaksanakan komunikasi dengan K/L lain, karena memang pemba ngunan kawasan transmigrasi menggunakan pendekatan kawasan. Beberapa wilayah di kawasan transmigrasi merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bagian dari prioritas PUPERA. 2. Diharapkan ada sharing cost dan responsibi lity dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi, kondisi usulan banyak tetapi anggaran terbatas. 3. Silahkan diusulkan dan diajukan, dengan syarat dilengkapi semua persyaratannya. 3. Sesi III Moderator: Ibu. Grace Meyanti (Kasubag Tata Usaha)  Narasumber : Direktur Dana Perimbangan DJPK, Kementerian Keuangan  Judul Paparan : Tatacara Penyusunan, Pen yampaian, dan Penilaian Usulan DAK sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2017


CATATAN PENTING: 1. DAK Tahun 2016 akan dilakukan pengurang an alokasi anggaran, mengingat penerimaan Negara juga cenderung menurun; 2. Kelesuan ekonomi menyebabkan penerimaan pajak Negara semakin menurun, sehingga berkonsekuensi pada pengurangan dan penyesuaian pada belanja Negara; 3. Setiap DAK yang diterima oleh daerah akan dikurangi 10%; 4. Tahun 2017, Kemenkeu sudah menyiapkan rencana penganggaran DAK tahun 2017; 5. Sebagian menu DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, mi salnya kedaulatan pangan dan pengembangan industri; 6. Pengajuan menu dan usulan harus disiapkan oleh SKPD terkait di daerah, kemudian disampaikan pada Sekda dan dibahas di Bappeda, kemudian disepakati dan difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas saja, lalu dituangkan dalam bentuk proposal (menyesuaikan dengan template dari Kemenkeu-bisa di download di website Kemenkeu), setelah itu ditetapkan oleh

7.

8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15.

16.

Kepala Daerah dan diajukan oleh Kementerian/Lembaga tekni terkait; Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dimohon berorientasi pada prioritas dan fokus, sedangkan untuk kegiatan yang belum menjadi prio ritas bisa diusulkan tahun selanjutnya; Format yang dibuat oleh Kemenkeu sudah distandarisasi, dan dibuat seragam; Silahkan diisi dan dilengkapi persyaratannya, contohnya berapa panjang jalan yang akan dibangun, tingkat kerusakannya seperti apa. Data-data ini harus disampaikan dan akan sangat mempengaruhi penilaian; Batas terakhir pengajuan usulan DAK Tahun 2017 adalah pada tanggal 10 Juni 2016; Mulai tahun 2017, usulan DAK dari masingmasing kabupaten, mohon disampaikan juga apada Gubernur. Hal ini dilakukan untuk mensinkronisasikan kegaiatan antar daerah; Usulan DAK akan mencantumkan kegiatan- kegiatan, dan kegiatan yang ditulis pada nomor urut 1 dianggap sebagai kegiatan prioritas; Salah satu mekanisme penilaian usulan daerah adalah data teknis yang dimiliki oleh Kementerian teknis; Penilaian akan dilakukan secara serentak oleh Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Kementerian teknis terkait; Kebutuhan dan usulan DAK dari daerah cenderung lebih tinggi daripada kemampuan anggaran nasional. Tahun lalu, alokasi anggaran untuk DAK dalah 85 Triliun, tapi usulan daerah mencapai 268 Triliun; BAPPEDA harus aktif mengkoordinasikan usulan-usulan yang dibuat oleh SKPD.

TANYA JAWAB: 1. Kepala BAPPEDA Donggala: a. Apa yang disampaikan dari Kemenkeu sama dengan yang disampaikan dalam workshop di daerah dan surat edaran dari DJPK. Tapi berubah banyak setelah tadi pemaparan dari Bappenas; b. Kami mohon komitmen bersama di pusat khususnya oleh Kemenkeu. 2. Kepulauan Yapen: Menu DAK transportasi perdesaan sebenar nya dikelola oleh Kemen. PU atau Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi? Karena akan segera kami tindaklanjuti dan usulkan.

Peserta dari Kabupaten Boalemo Gorontalo.

TANGGAPAN: 1. Pimpinan Kemenkeu akan bertemu dengan Kepala BAPPENAS untuk mensinergikan menu DAK 2017; 2. Kami tetap menggunakan skema pengelolaan DAK 2017 sesuai dengan apa yang sudah


21

3. 4. 5. 6. 7. 8.

ditetapkan oleh Kemenkeu; Daerah silahkan melanjutkan untuk meng isi format usulan DAK yang dibuat oleh Kemenkeu; Tetap gunakan format yang dibuat oleh Kemenkeu untuk membuat usulan; Semua menu dalam DAK dapat diusulkan untuk pembangunan transmigrasi; Kami akan segera memfinalisasi konsep DAK 2017; Menu DAK transportasi perdesaan berbeda dengan jalan, silahkan diajukan saja; Rumusan konsep DAK 2017 yang sudah final akan segera kami sampaikan dan edarkan ke daerah. Kalau perlu akan kami buat surat edaran bersama.

4. Sesi IV Narasumber : Kepala Biro Perencanaan, KDPDTT Judul Paparan : DAK Untuk Derah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi CATATAN PENTING: 1. Pembangunan harus tetap berjalan, sambil kita bersama menunggu keputusan pimpinan mengenai konsep DAK 2017; 2. Informasi terakhir yang kami peroleh terkait DAK untuk kawasan transmigrasi terbatas hanya untuk kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal; 3. Format usulan silahkan menggunakan konsep format yang dibuat oleh Kemenkeu; 4. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengarahkan menu DAK untuk jalan di da erah tertinggal adalah jalan strategis daerah; 5. Jika nantinya konsep DAK penugasan benar-benar ditetapkan, maka sifatnya adalah

22

top down. Oleh karena itu, data yang dimiliki daerah terkait kebutuhan pembangunan harus di update, mengingat akan menjadi bahan verifikasi Kementerian teknis terkait; 6. Tahun 2017, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan membuat kajian-kajian untuk menyusun konsep DAK yang afirmatif terhadap pembangunan daerah tertinggal, daerah rawan pangan, rawan konflik dan kawasan transmigrasi; 7. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga sedang menyusun pers release untuk mendorong afirmasi DAK daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi; 8. Data yang ada di e-musrenbang silahkan diverifikasi lagi mana kegiatan prioritasnya; 9. Beberapa hal yang harus ditindaklanjuti: a. Dinas Nakertrans harus mampu meyakinkan Kepala Daerah akan pentingnya pembangunan kawasan transmigrasi. Mengingat salah satu syarat untuk mengajukan DAK adalah ketetap an dari Kepala Daerah; b. Daerah harus terus mengantisipasi dan terus memonitor perkembangan DAK Tahun 2017; c. Penyiapan data teknis harus diantisipasi. 10. Format proposal sesuai dengan yang disusun oleh Kementerian Keuangan. 11. Kami belum bisa memastikan apakah kegiatan di e-musrenbang bisa dirubah, namun kami akan terus mengupayakan komunikasi dengan BAPPENAS. 12. Akan ada revisi terkait RKP 2017, sebelumnya menu energi belum masuk. Semoga selama proses revisi itu, kita diberi kesempatan untuk bertemu dan membahas kembali menu untuk DAK daerah tertinggal dan kawasan trans migrasi.


Sesi pemaparan DAK Untuk Derah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi oleh Kepala Biro Perencanaan Kemendesa.


23

24


BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 KESIMPULAN Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan DAK 2017 yang menggunakan pola baru berbasis proposal usulan. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal dan Dinas Transmigrasi di Daerah Tertinggal. Dengan terselenggaranya acara ini bertujuan untuk mendorong Kabupaten Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi untuk segera mengusulkan kebutuhan-kebutuhan daerahnya melalui DAK sesuai dengan mekanisme yang ada dan dengan koordinasi ini juga mendorong agar Daerah Tertinggal dan Kawasan

Transmigrasi mampu menyusun proposal usulan yang berkualitas setara dengan daerah maju dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Terdapat perbedaan Bidang dan Sub Bidang DAK antara Kementerian Keuangan dan B appenas , Kementerian Keuangan telah mensosialisasikan DAK 2017 kepada seluruh Provinsi dan Kabupaten yang terdiri dari 3 Bidang yaitu Reguler, IPD dan Afirmasi yang dan 22 Sub Bidang. Setelah itu terdapat perubahan akibat dari hasil Rapat Terbatas oleh Presiden dan Bappenas merubahnya menjadi 2 Bidang Reguler dan Penugasan yang terdiri dari 10 sub bidang. Dalam menyikapi hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tetap menyarankan daerah tetap mengusulkan sesuai dengan format awal dari Kementerian Keuangan, karena apabila DAK Penugasan jadi digunakan maka data-data dukung dari format usulan DAK awal akan sangat berguna bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan lokasi dan alokasi DAK Penugasan yang bersifat Top Down.

3.2 SARAN

Suasana Rapan Koordinasi DAK Tahun 2017, di Hotel Sahid, Jakarta

Berdasarkan persiapan pelaksanaan DAK Tahun 2017 yang sedang berlangsung saat ini perlu ada koordinasi yang lebin intensif antara Bappenas dan Kementerian Keuangan agar untuk memfinalisasi konsep DAK Tahun 2017 dan segera mensosialisasikan kembali kepada seluruh da erah agar tidak terjadi kebingungan di daerah terutama di daerah-daerah tertinggal yang sebagian besar masih sulit menjangkau informasi. Untuk daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi diharapkan mampu secara lengkap mengumpulkan data-data kebutuhan di da erahnya, nantinya data-data tersebut dapat dijadikan sumber data untuk digunakan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi di daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah seperti ini harus secara berkelanjutan dilaksanakan sehingga tercipta sinkronisasi antara kegiatan di pusat dan daerah dalam upaya pencapaian target dalam prioritas nasional. Dengan adanya forum seperti ini pemerintah pusat jadi lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan di daerah dan daerah memahami apa yang menjadi prioritas bagi pemerintah pusat sehingga terciptanya si nergitas antara pusat dan daerah.


25

BAB 4 LAMPIRAN 1

5

9

6

10

11

KETERANGAN FOTO 1 Tim Panitia Rakor DAK Tahun 2017 berfoto bersama Kepala Biro Perencanaan seusai acara. | 2 Narasumber Dirjen PKTrans didampingi Kabag Perencanaan PKTrans dan Sesditjen PKP2Trans sedang bersiap sebelum pemaparan pada rapat pleno Rakor DAK Tahun 2017 | 3. Bapak Sekretaris Jenderal sedang memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi 4 Suasana meja registrasi sebelum dimulainya acara pada Rakor DAK Tahun 2017 dimulai. | 5 Suasana ruang rapat pada saat persiapan acara hari ke-2 Rakor DAK 2017. | 6. Suasana peserta rapat pada saat pembukaan Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. | 7 Foto bersama peserta rapat dengan Bapak Sekjen seusai acara pembukaan Rakor DAK 2017. 8 Kepala Biro Perencanaan KDPDTT berfoto bersama peserta seusai acara Rakor DAK Tahun 2017. | 9 Kepala Biro Perencanaan KDPDTT sedang memaparkan materi mengenai DAK Tahun 2017 untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi sekaligus menutup acara pada Rakor DAK Tahun 2017. | 10 Para

26


2

3

4

8 7

12

13

14

15

16

narasumber sedang memberi tanggapan atas pertanyaan dari para peserta pada sesi diskusi Rakor DAK 2017. | 11 Antusias peserta dalam sesi tanya jawab mengenai Kebijakan DAK Tahun 2017 khususnya untuk daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. | 1 2 Tim Notulensi Rakor DAK Tahun 201. | 13 Paparan mengenai Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun 2017 Suasana di meja tim notulensi, tim sedang mencatat jalannya diskusi pada rapat pleno. | 14 Para narasumber pada pleno sesi II sedang bergantian memberikan paparan kepada peserta, yaitu Dirjen PKTrans, Dirjen PDTu, Sesditjen PKP2Trans, dan Direktur Perencanaan Identifikasi Daerah Tertinggal Ditjen PDT yang dipandu oleh moderator Kabag Monev Biro Perencanaan. | 15 Bapak Dirjen PPMD, Bapak Prof. Erani Yustica sedang memberikan paparan mengenai Penyaluran dan Penggunanaan Danan Desa Tahun 2016 dalam Rapat Koordinasi DAK Tahun 2017 Untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. | 16 Narasumber dari Bappenas Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah sedang memaparkan mengenai Arah Kebijakan DAK Tahun 2017.


27

28


Kata Pengantar. Jakarta, Juni Kepala Biro Perencanaan Drs. Samsul Widodo, MA

Recommend Documents