Oleh: KEPALA BIRO PERENCANAAN
Disampaikan pada acara rapat konsolidasi Program BLI, Yogyakarta, 25 September 2015
TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat
APA YANG INGIN DISELESAIKAN? Kinerja
Perbaikan administrasi , belum diikuti perbaikan tapak
Hasil pembangunan secara administratif (SAKIP, Opini BPK, Reformasi Birokrasi)
Meningkatkan capaian administratif, Hasil pembangunan di tingkat tapak seiring (banjir, tanah longsor, laju perbaikan di tingkat tapak penurunan keanekaragaman hayati) Tahun
13 PROGRAM, 96 KEGIATAN RANTAI NILAI
MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
SEMI PELAYANAN : PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
PENEGAKAN HUKUM
PERENCANAAN
PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
PELAYANAN : INSPEKTORAT JENDERAL
INTERNALISASI, EFISIENSI, EFEKTIF DAN BERKEADILAN
PELAYANAN : SEKRETARIAT JENDERAL
LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SDA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan
MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan
MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
SASARAN STRATEGIS 2015-2019
MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB nasional
Derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun TN. Komodo, NTT
• Prinsip dasar yaitu mendekatkan kesenjangan antara kinerja secara administrasi dengan kinerja di tingkat tapak harus dimulai dari penyusunan rencana (Renstra & Renja). • Renstra BLI 2015-2019 belum merumuskan unit kegiatan, sasaran unit kegiatan & indikator unit kegiatan. • Renstra BLI 2015-2019 baru membagi target sasaran pada setiap tahun.
BAGAIMANA MENURUNKAN SASARAN DARI SASARAN UNIT KERJA DI ATASNYA? KEMENTERIAN UNIT KERJA ESELON I UNIT KERJA ESELON II/UPT
• Sasaran Strategis • Sasaran Program • Sasaran Kegiatan • Sasaran Program • Sasaran Kegiatan • Sasaran Unit Kegiatan • Sasaran Kegiatan • Sasaran Unit Kegiatan • Sasaran Elemen Kegiatan
●SASARAN KERJA PEGAWAI
Sasaran di setiap tingkatan perlu diturunkan untuk memastikan sasaran di atasnya dapat dicapai
Program 8. Penelitian dan Pengembangan LHK
Indikator Kinerja Program
Sasaran Program Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
1.
2.
3. 4.
Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK pengelolaan hutan, peningkatan nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi kebijakan, dan perubahan iklim meningkat setiap tahun (15 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% termanfaatkan) Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (7 Pilot Iptek di KPH dan 4 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem) Jumlah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (1 unit Laboratorium Rujukan dan 15 Laboratorium Lingkungan di Daerah) Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 34 KHDTK
Program 8. Penelitian dan Pengembangan LHK Kegiatan
Jumlah Sasaran Kegiatan
Jumlah IKK
1
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1)
3
3
2
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K2)
2
2
3
Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)
3
4
4
Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim (K4)
2
3
5
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (K5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (K6)
1
3
1
1
12
16
6
Hal 40-41
KEGIATAN A. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan SASARAN KEGIATAN A.1: Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan TARGET KUMULATIF INDIKATOR KEGIATAN
: 2015
IKK A.1.1. Jumah rancangan & pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK IKK A.1.2. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan HHBK); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan (6 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan)
3 TN-4 KHDTK
6 Sintesa IPTEK; 20%
2016
2017
6 TN-4 8 TN-4 KHDTK KHDTK
6 Sintesa IPTEK; 40%
6 Sintesa IPTEK; 50%
2018 10 TN-4 KHDTK
6 Sintesa IPTEK; 60%
2019
12 TN-4 KHDTK
6 Sintesa IPTEK; 70%
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1) Sasaran Kegiatan: Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan (S3.P8.K1.1)
?
?
Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK (S3.P8.K1.1.IKK.a)
?
Unit Kegiatan
:
?
Sasaran Unit Kegiatan
:
?
Indikator Unit Kegiatan 1
?
2
?
3
?
:
2015 2016 2017 2018 80%
85%
90%
95%
2019
100%
√ 20
20
20
20
20
Penyiaran & Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (K1) Sasaran Kegiatan: Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K1.1)
Pemberitaan & publikasi LHK yang efektif Meningkatnya kualitas hubungan antar lembaga
Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam rangka Awareness Campaign sebanyak 20 media massa (S3.P13.K1.1.IKK.a) Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran Kementerian LHK kepada masyarakat (S3.P13.K1.1.IKK.b) Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementerian LHK (S3.P13.K1.1.IKK.c) Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun (S3.P13.K1.1.IKK.d)
Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau(baseline tahun 2013 untuk eks KLH 650)(S3.P13.K1.1.IKK.e)
Pelayanan penyajian & informasi publik bidang LHK yang prima
Unit Kegiatan
:
Koordinasi Pemberitaan & Publikasi LHK
Sasaran Unit Kegiatan
:
Pemberitaan & publikasi LHK yang efektif
Indikator Unit Kegiatan
:
2015 2016 2017 2018
1
Meningkatnya nilai rasio jumlah 0.8 pemberitaan positip dibanding jumlah pemberitaan negatif
2
Website yang interaktif
3
Jumlah media massa yang berkerjasama dalam rangka Awareness Campaign
0.9
1.0
1.5
2019
2
√
20
20
20
20
20
Unit Kegiatan Sasaran Unit Kegiatan
Indikator Unit Kegiatan 1
Pelayanan Penyajian & Informasi Publikasi bidang LHK
: :
Pelayanan penyajian & informasi publik bidang LHK yang prima
:
Layanan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau(baseline tahun 2013 untuk eks KLH 650)
2015 2016 2017 2018 690
730
770
810
2019 850
• TERIMA KASIH
Festival Dayak, Malino, Kaltara
Sungai Serayu yang melintas di Kabupaten Banyumas. Foto oleh Sandi Kusuma, Biro Perencanaan
3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KINERJA 2015-2019, TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
PROGRAM
KINERJA 2015-2019
ALOKASI 2016
Memastikan instrumen dan memberi intervensi langsung di 50 TN dan 100 KPHK untuk Konservasi mendukung: (i) penilaian keefektifan pengelolaan Sumberdaya kawasan konservasi; (ii) peningkatan jumlah 1,52 T Alam dan wisatawan, populasi tumbuhan dan satwa, serta Ekosistem sumbangan PNBP dan devisa negara dari hutan konservasi; (iv) pengelolaan dan operasionalisasi KPHK Menyiapkan instrumen dan memberi intervensi langsung di 15 DAS dan 182 KPHL untuk mendukung: (i) ketahanan air utamanya di melalui Pengendalian rehabilitasi (sipil teknis dan vegetatif), peningkatan 1,17 T DAS dan Hutan kualitas air di 15 Danau; (ii) pengelolaan dan Lindung operasionalisasi KPHL dalam peningkatan devisa dan PNBP dari hutan lindung; (iii) pengelolaan hutan rakyat Memperkuat instrumen dan memberi intervensi langsung di 347 KPHP untuk mendukung: (i) Pengelolaan produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan Hutan Lestari tanaman, HHBK serta eksport; (ii) perbaikan 0,43 T dan Usaha perijinan, PHPL dan SVLK; (iii) penataan industri dan Kehutanan cluster industries; (iv) pengelolaan dan operasionalisasi KPHP dan peningkatan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi
UNIT KERJA PELAKSANA
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PROGRAM
KINERJA 2015-2019
ALOKASI 2016
UNIT KERJA PELAKSANA
Menyiapkan instrumen dan memberi intervensi langsung di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH untuk meningkatkan modal sosial dalam mendukung : (i) penyelesaian konflik dan hutan adat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan seluas 12,7 juta ha; (ii) pengembangan 0,20 T unit usaha kelompok tani dan menghubungkannya dengan kemitraan termasuk komitmen CSR dan mekanisme pasar. Upaya-upaya ini dilakukan seluruhnya untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembanga n Sumberdaya Manusia
Menyiapkan dan membangun modal sosial di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH dalam pelaksanaan peningkatan akses 0,41 T pengelolaan hutan kepada masyarakat, peningkatan kualitas DAS, pembangunan HHBK dan pembangunan hutan rakyat
Badan Penyuluhan dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia
Pengendalian Perubahan Iklim
Menyiapkan instrumen dan memberi intervensi langsung di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH dan lahan di luar kawasan hutan untuk mendukung : (i) pengurangan jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar; (ii) koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, serta penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (iii) pengembangan insentif dan kerjasama penanganan perubahan iklim.
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
0,19 T
PROGRAM
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Planologi dan Tata Lingkungan
KINERJA 2015-2019
ALOKASI 2016
Menyiapkan instrumen dan memberi intervensi langsung di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH dan areal yang telah diberikan ijin lingkungan dan kehutanan untuk mendukung : (i) pembentukan lembaga P3H; (ii) pengembangan laboratorium forensik lingkungan 0,22 T hidup dan kehutanan untuk peningkatan penyelesaian kasus perambahan hutan, penebangan liar, peredaran TSL, kebakaran hutan dan lahan, serta kasus-kasus lingkungan lainnya; (iii) Percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan Menyiapkan instrumen pengambilan kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk percepatan penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan 0,35 T lingkungan untuk perekonomian nasional (tidak terbatas pada ketahanan pangan, energi, air, obat-oabatan dan pariwisata), dan peningkatan keseimbangan ekosistem. Membangun instrumen percepatan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan 0,40 T manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional
UNIT KERJA PELAKSANA Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Pulau Tinabo, TN. Taka Bonerate. Foto oleh Sandi Kusuma, Biro Perencanaan.
PROGRAM
KINERJA 2015-2019
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Membangun instrumen dan memberi intervensi langsung untuk mendukung : (i) peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan; (ii) pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kinerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup; (iii) pengelolaan kesatuan hydrologi gambut
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Membangun instrumen dan memberi intervensi langsung untuk mendukung pengurangan timbulan sampah, pengendalian limbah bahan beracun dan berbahaya.
ALOKASI 2016
UNIT KERJA PELAKSANA
0,14 T
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
0,11 T
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
PROGRAM
KINERJA 2015-2019
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatkan instrumen dan memberi intervensi langsung untuk mendukung pemantauan dan peningkatan kinerja Kementerian di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH , yang tidak hanya terbatas pada : (i) perbaikan administrasi seiring perbaikan lingkungan dan kehutanan di tingkat tapak; (ii) perbaikan budaya dalam mendorong reformasi birokrasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK
Meningkatkan instrumen dan memberi intervensi langsung untuk mendukung pencapaian kinerja Kementerian dalam mendukung pembangunan nasional di 15 DAS, 50 TN dan 429 KPH, diantaranya dengan : (i) penataan kelembagaan dan personil; (ii) peningkatan transparansi perencanaan dan pengambilan kebijakan serta perijinan; (iii) peningkatan administrasi dan perbaikan birokrasi; (iv) penataan peraturan perundangan
ALOKASI 2016 0,07 T
UNIT KERJA PELAKSANA
Inspektorat Jenderal
1,04 T
Sekretariat Jenderal
KINERJA KEMENTERIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)
Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
SASARAN PROGRAM
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2) Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1) Meningkatnya kesehatan DAS prioritas (S1.P2.2) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3) Pengendalian Perubahan Iklim (P6) Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S1.P6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7) Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum (S1.P7) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian kualitas lingkungan hidup (S1.P8.1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10) Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1) Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2) Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3) Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (P11) Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah (S1.P11)
KINERJA KEMENTERIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1) Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2) Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2)
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3) Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P3) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5) Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian pada devisa dan penerimaan negara (S2.P8)
KINERJA KEMENTERIAN SASARAN INDIKATOR STRATEGIS KINERJA
SASARAN PROGRAM Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2) Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3) Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)
Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun
Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4) Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1) Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5) Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5) Pengendalian perubahan iklim (P6) Menurunnya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.1) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7) Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung keseimbangan ekosistem (S3.P8) Planologi dan Tata Lingkungan (P9) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1) Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10) Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)
Apa yang dilakukan K/L dalam Trilateral Meeting? Mempersiapkan seluruh Informasi yang diperlukan terkait dengan Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan Inisiatif Baru dan Tambahan Rupiah Murni, dan kebijakan Menyusun rancangan Renja K/L. berupa kerangka regulasi yang akan dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak; Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
Apa yang dilakukan K/L dalam Trilateral Meeting? Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.
Apa yang dilakukan K/L dalam Trilateral Meeting? Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Usulan penambahan pagu Kementerian/Lembaga serta penggunaannya dapat disampaikan dalam Matriks Pembahasan pada dokumen kesepakatan pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L yang telah disusun berdasarkan dokumen kesepakatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Perumusan Indikator Renstra • Beberapa prinsip perumusan indikator Renstra • Hasil cascading dari indikator dalam RPJMN/Renstra diatasnya • Berorientasi Outcome • Dalam lingkup TUPOKSI • Memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)
Output dan Outcome • Setiap output dan outcome harus memenuhi kriteria SMART Kriteria Specific
Makna
Measurable
Dapat diukur (terdapat metode untuk pengukuran, data dapat diakses)
Achievable Relevant
diwujudkan/dicapai
Timely
Pengukuran dan evaluasi indikator dapat dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan
Jelas, Tidak bias
Menrupakan tolok ukur dari sasaran
Curriculum vitae Nama
:
Dr. Edi Sulistyo H.S, S.Hut, M.Si
Tempat, Tgl Lahir
:
Blora, 6 Desember 1971
Alamat Rumah
:
Vila Bogor Indah 2 Blok DD 5 No. 26 Bogor
Alamat Kantor
:
Gd. Manggala Wanabakti Blok 7 Lt.2
Pendidikan
:
S3 Konservasi Biodiverstas Tropika, IPB, 2014 S2 Magister Ekonomika Pembangunan, UGM, 2005 S1 Manajemen Hutan, IPB, 1996
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
SASARAN STRATEGIS
SASARAN PROGRAM PROGRAM
emanfaatkan potensi sumberdaya hutan an lingkungan hidup secara lestari untuk eningkatkan ekonomi dan kesejahteraan asyarakat yang berkeadilan (S2)
PROGRAM
Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P3) Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)
SASARAN PROGRAM PROGRAM
