Disampaikan oleh :
BIRO PERENCANAAN & ANGGARAN Tangerang, 14 April 2016
ARAHAN PRESIDEN 1. Presiden menginstruksikan perubahan total dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 2. Presiden menegaskan bahwa para menteri harus betul-betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, dan tidak memberikan (kendali tersebut) kepada bawahan
3. Presiden juga mengingatkan agar penganggaran harus difokuskan pada program prioritas atau dengan kata lain prinsip penyusunan anggaran money follow program (mengikuti program prioritas), bukan money follow function (mengikuti organisasi) 4. To the point dalam penyusunan anggaran
1 RANCANGAN KEBIJAKAN KESEHATAN 2017
3
KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGGARAN BIDANG KESEHATAN 1. Perencanaan dan Penganggaran disusun berbasis bukti (evidence based) 2. Perencanaan dan penganggaran disusun secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai sumber dana (APBN dan APBD). 3. Perencanaan dan Penganggaran harus sinkron dengan RPJMN, Renstra, RKP, Renja-KL. Daerah mengacu pada ke-empat dokumen tersebut 4. Perencanaan dan Penganggaran harus disinergikan antara Pusat - Daerah dalam rangka mengakomodir kebutuhan Daerah serta memperhatikan Prioritas Nasional. 5. Usulan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Provinsi 6. Dalam menentukan prioritas kebutuhan di masing-masing provinsi, dilakukan pembahasan bersama dinkes provinsi dengan kab/kota dalam satu forum.
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
PARADIGMA SEHAT
JKN
PENGUATAN YANKES
KELUARGA SEHAT
D T P K
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma Sehat Program
• Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga • Keterlibatan lintas sektor • Gerakan Masyarakat Sehat
Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu
Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI
Penerapan pendekatan continuum pendekatan of care Penerapan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan berbasis (health risk) Intervensi resiko kesehatan (health risk)
KELUARGA SEHAT
Tanda kepesertaan KIS D T P K
PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan No 1
2
3 4
5
Baseline (2014) Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur 346 dengan proksi: (SP, 2010) • Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur 32 (2012) dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 32,9 pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) (2013) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) Sasaran
2015
2016
2017
2019
Arah Kebijakan
n.a
n.a
n.a
306
75,0 72,0
77,0 74,0
79,0 76,0
85,0
n.a
n.a
n.a
24
75,0
78,0
81,0
90,0
31,3
30,5
29,6
28,0
2,37
2,36
2,33
2,28
0,46 (2014) 297 (2013) 7,2 (2013) 25,8 (2013)
<0,5 280 6,9 25,0
<0,5 271 6,4 24,6
<0,5 262 5,9 24,2
<0,5
23,4
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
80,0
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
245 5,4
Meningkatnya Perlindungan Finansial
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)
51,8 (Okt, 2014)
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan 3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kebijakan terkait Revolusi Mental:
60,0
68,0
77,0
Min. 95
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1. Memperkuat upaya promotif dan preventif
Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
10 (2014)
94
190
287
481
Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
71,2 (2013)
75,2
80,2
85,2
95,2
Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
1.015 (2013)
1.200
2.000
3.000
5.600
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
7
PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Kemenkes, Kemenhub, POLRI, Kemendikbud, Kemenag, KemenPP danPA, Kemen PAN dan RB, Kemendes dan PDTT, Kemenkeu, Kemenakertrans, BKKBN, Kemenag, TNI, POLRI, BNN, KemenBUMN, Kementan, Kemenperin, Kemendag, KemenkoUKM, Kemenhub, KemenPU dan PERA, KemenPORA, Kemenpar, KemenLHK, KemenATR, Kemensos, Kemendikbud, Kemenristek DIKTI, KemenPAN dan RB, Kemendagri, BPOM
A Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat
D BKKBN, Kemendagri, BPS, Kemenkes, BPOM, BPJS, KemenPU, Kemenag, Kemendikbud, Kemensos
Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
PRIORITAS NASIONAL
B
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK, BPOM, Kemenperin, Kemendag, LIPI, KemenristekDikti, BPPT, KemendesPDTT, KemenESDM, BNPB, Kemenkominfo, BPS, KemenPAN dan RB
C
PROGRAM PRIORITAS
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Kemenkes, Kementan, KKP, Kemenakertrans, Kemenperin, Kemensos, Kemendag, Kemendikbud, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemenpora, BPOM, Kemen PU dan Pera, BKKBN, Kemenkominfo
Slide - 8
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” (Kegiatan Germas sedang dalam proses finalisasi pembahasan dengan K/L terkait) LEVEL 2 PROGRAM PRIORITAS
PENURUNAN STRESS DAN KESELAMATAN BERKENDARA • Kampanye dan law enforcement keselamatan berkendara (Kemenhub, POLRI) • Sekolah ramah anak (Kemendikbud, Kemenag,KemenPP danPA)
KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS • Peningkatan cukai rokok (Kemenkeu dan Kemendag) • Kawasan tanpa rokok (Kemendikbud, Kemenristek DIKTI) • Sekolah, kampus, pesantren, lingkungan kerja bebas narkoba (Kemdikbud, Kemenristek DIKTI, Kemenag, KemPAN dan RB) • Akses pembelian alkohol (Kemendag) LINGKUNGAN SEHAT • Air bersih dan sanitasi (Kemen PU dan Pera, Kemenag) • Pencegahan kebakaran hutan, pengolahan sampah, pengendalian pencemaran dan penegakan hukum (Kemen LHK) • Ruang terbuka hijau (Kemen ATR, Kemen PU dan Pera) • Rehab rumah tidak layak huni (Kemensos) • Penanganan kawasan kumuh (Kemen PU dan Pera)
KEGIATAN PRIORITAS
AKTIVITAS FISIK DAN KONEKTIVITAS ANTARMODA TRANSPORTASI • Jalur sepeda dan pejalan kaki (Kemenhub, Kemen PU dan PERA) • Olahraga rekreasi (Kemenpora) • Lomba olahraga (Kemenpora, Kemendikbud, Kemenag) • Event olahraga (Kemenpar, Kemenpora)
ADVOKASI REGULASI GERAKAN MASYARAKAT SEHAT • • • •
Sosialisasi Germas di instansi pemerintah (Kemen PAN dan RB) Pedoman dana desa (Kemendes dan PDTT) Kajian skema insentif daerah Germas (Kemenkeu) Regulasi pelaksanaan Germas di daerah (Kemendagri)
A
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”
KAMPANYE HIDUP SEHAT • Kampanye hidup sehat (Kemenkes) • Sosialisasi K3 (Kemenakertrans) • Penyuluhan kesehatan (Kemenkes, BKKBN) • Kursus calon pengantin, pesantren sehat (Kemenag) • Posyandu aktif (Kemenkes, Kemendes dan PDTT) • Riset PTM (Kemenkes) • Riset dan KIE hidup sehat (BNN) PENCEGAHAN PENYAKIT DAN DETEKSI DINI • Deteksi dini PTM dan menular (Kemenkes, TNI, POLRI, • Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai (Kemen BUMN, Kemenakertrans) • UKS, poskestren, klinik konsultasi remaja (Kemendikbud, Kemenag, BNN)
KONSUMSI PANGAN SEHAT • KRPL (Kementan) • Konsumsi buah dan sayur (Kementan) • Suplementasi gizi (Kemenkes) • Kantin sehat (Kemendikbud, Kemenag, Kemenristek DIKTI, BPOM) • Keamanan jajanan sekolah, gerakaman keamanan pangan desa (BPOM) • Desa pangan aman (BPOM) • Fortifikasi (Kemenperin) • Pengembangan dan Pengawasan pasar sehat (Kemkes, BPOM, Kemdag, Kemko UKM)
Slide - 9
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PERLUASAN KEPESERTAAN JKN/KIS DAN PEMBIAYAAN KSEHATAN • Peningkatan Kepesertaan PBI JKN/KIS (Kemenkes) • Verifikasi dan validasi PBI (Kemensos) • Monev terpadu JKN (Kemenko PMK) • Pengembangan skema PPP di bidang kesehatan (Kemenkes)
LEVEL 2
PENYEDIAAN, PERSEBARAN DAN KUALITAS SDM KESEHATAN • Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas lulusan tenaga kesehatan (Kemenkes, Kemenristek dan DIKTI) • Penempatan (peningkatan jumlah formasi nakes, team based) (KemenPAN&RB, Kemenkes) • Pelaksanaan Internship (Kemenkes, Kemenristek dan DIKTI) • Insentif nakes (Kemenkes)
PENGUATAN SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN LITBANG KESEHATAN • Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (rujukan online-Revolusi Mental, rekam medis, telemedicine,ijin edar produk (Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM) • Sistem pelaporan data kesehatan prioritas (Kemenkes, BPS) • Litbang di bidang tanaman obat dan obat tradisional (Kemenkes, BPOM, LIPI, BPPT) • Litbang dibidang mutu yankes/kepuasan masyarakat (Kemenkes)???
B
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN, DISTRIBUSI, DAN MUTU SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN • Pengadaan dan distribusi obat dan vaksin ke puskesmas (Kemenkes) • Sistem informasi logistik farmasi dan alkes (Kemenkes) • Pengawasan keamanan, kemanfaatan dan mutu obat dan makanan, vaksin dan alkes (BPOM, Kemenkes) • Penelitian di bidang bahan baku obat (Kemenkes, Kemeristek DIKTI, LIPI, BPPT) • Kemandirian bahan baku obat dan perlindungan industri bahan baku obat dalam negeri (Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM)
PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS • Akreditasi RS dan Puskesmas (Kemenkes) • Penguatan sistem rujukan (Kemenkes) • Pemenuhan fasyankes di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan termasuk pembangunan RS Pratama (Kemenkes) • Peningkatan sarpras fasyankes (Kemenkes) • Penguatan poskesdes dan polindes di daerah transmigrasi dan tertinggal melalui dana desa (Kemendes dan PDTT) • Pasokan listrik untuk puskesmas (KemenESDM) • RS dan puskesmas yang aman bencana (BNPB) • Peningkatan responsivitas yankes (waktu tunggu dan info yang memadai) Revolusi Mental
KEGIATA N PRIORITA S
Slide - 10
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat PEMBINAAN GIZI IBU, BAYI, DAN ANAK
LEVEL 2
KEGIATAN PRIORITAS
• Suplementasi gizi (Kemenkes) • Pendidikan gizi (Kemenkes) • Konsultasi dan pemeriksaan ibu hamil dan balita (Kemenkes, Kemensos)
PENINGKATAN ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN KAMPANYE •
Informasi gizi (Kemenkominfo)
•
Gemar Makan Ikan (KKP)
•
KIE pola asuh anak (BKKBN)
•
Penundaan usia perkawinan???? Kecukupan gizi remaja
PROGRAM PRIORITA S
KETERSEDIAAN PANGAN BERAGAM, AKSES EKONOMI, DAN PEMANFAATAN PANGAN • Rawan pangan (Kementan, KKP) • Penganekaragaman pangan (Kementan) • Ketersediaan hasil laut (KKP) • Ruang laktasi di tempat kerja (Kemkes, Kemenakertrans) • Fortifikasi (Kemenperin) • Bantuan tunai (Kemensos) • Harga kebutuhan pangan (Kemendag)
A C
Perbaikan gizi
PENDIDIKAN& PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI • Kualitas anak didik (Kemendikbud dan Kemenag) • pendidikan kesehatan dasar (Kemendikbud dan Kemenag) • Dana desa untuk posyandu (Kemendes PDTT) • Bimbingan calon pengantin (Kemenag) • Pembinaan keluarga (Kemenag, Kemen PPPA, Kemenkes) • Pola asuh (Kemen PPPA)
PELAYANAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
MANAJEMEN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
• Pelayanan sosial dasar (Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN) • Peningkatan mutu pelayanan primer (Kemenkes)
• Surveillans (Kemenkes) • Pelaksanaan olah raga (Kemenpora) • Pengawasan pangan (BPOM) PENINGKATAN SANITASI DAN AKSES AIR BERSIH • Terbangunnya pengolahan limbah (Kemen PU dan PR) • pengawasan sarana air minum, pelaksanaan STBM (Kemen PU dan Pera, Kemenkes)
Slide - 11
Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi K/L BKKBN/ SKPD KB
K/L
UPAYA 1. 2. 3.
BKKBN/ SKPDKB
Penyerasian kebijakan pembangunan KKB Penyediaan data dan informasi KKB (Pendataan keluarga, statistik rutin KB, mini survei KB) Fasilitasi pembentukan SKPD KB
Kemendagri
Penguatan regulasi kepada pemda tentang kebijakan, anggaran dan kelembagaan KB.
Pemda
1. 2. 3.
BPS
penyediaan data dan informasi KKB yang bersumber dari sensus dan survei.
KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan Keluarga
1. 2. 3.
Kemenkes/ Dinkes
Peningkatan pelayanan KB
Pembentukan SKPD KB Perumusan kebijkan KKB dalam RPJMD/RKPD Dukungan anggaran KB melalui APBD
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
UPAYA
BPOM BPJS PU/ Dinas PU
Penyediaan alokon Penyediaan sarpras pelayanan KB melalui DAK Pendistribusian alokon ke faskes (BOKB) 1. Penyediaan pelayanan medis pemasangan alokon 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Bidan dan Dokter 3. Penyediaan faskes pelayanan KB
Pengawasan mutu alokon Jaminan Pelayanan KB di Faskes (provider) Penyediaan akses jalan untuk menjangkau fasilitas kesehatan
K/L
Pengendalian Jumlah Penduduk (TFR/ kelahiran)
Penguatan Advokasi dan KIE KB
BKKBN/ SKPD KB
Kemenkes
UPAYA 1.
Advokasi, KIE, dan Penggerakan melalui Media dan Petugas 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas lini lapangan 3. Penyediaan sarpras penyuluhan KB melalui DAK 4. Dukungan operasional BPKB (BOKB) Promosi kesehatan reproduksidan keluarga berencana
Kemenag
Pembinaan Remaja
Penyuluhan Program KB dengan Bahasa Agama
K/L BKKBN
UPAYA 1. 2.
Peningkatan pembinaan PIKKRR Peningkatan pembinaan BKR
1. K/L
Kemendikbud/ Dinas pendidikan
UPAYA
BKKBN/ SKPD KB
Pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS
Kemensos
Program keluarga harapan
Kemendikbud
PAUD
PROGRAM PRIORITAS
Kemenag
2.
Peningkatan wajib belajar 12 tahun (untukpendewasaan usi perkawinan) Peningkatan kualitas pendidikan (khususnya untuk memahami kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan ber keluarga)
Penyuluhan agama dengan muatan keluarga sakinah dan pendewasaan usia kawin
Slide - 12
PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 1. Program Prioritas: a. Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi) b. Perbaikan Gizi khususnya stunting c. Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria) d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)
2. Prioritas kegiatan diutamakan ke Promotif & Preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas 3. Fokus utama pada Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Care) 4. Menjangkau sasaran utamanya dgn strategi pendekatan keluarga 13
2 DANA DEKONSENTRASI DAN DAK
14
PRINSIP PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI Definisi: Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kpd Gubernur sbg wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sbg penanggung jawab urusan pemerintahan umum
Sifat : 1. Hubungan bersifat hirarkhi antara atasan dan bawahan (pejabat pusat dan pejabat daerah). 2. Murni mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan pusat. 3. Kemendagri menjadi atasan gubernur dan bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat. 4. Tugas pusat yang dapat didekonsentrasikan kepada gubernur adalah yang menyangkut binwas kepada kab/kota atau ur PUM dan bup/walikota yang terkait dengan ur PUM. 15
PRINSIP PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI PELAKSANA: Gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal. Kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU 23/2014. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN. KEKUASAAN PELAKSANAAN : Tidak punya kekuasaan mengatur sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL: Dengan persetujuan gubernur wakil pemerintah pusat kecuali untuk urusan absolut dan urusan yang nomenklaturnya sudah disebut dalam UUD 1945. 16
TUGAS PEMBANTUAN
PRINSIP PELAKSANAAN
PELAKSANA : Dilaksanakan oleh daerah otonom bukan oleh pemerintah daerah seperti selama ini. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN dan wajib diinformasikan kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan RAPBD oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan
SIFAT PENYERAHAN : Diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan dapat ditarik kembali. PERTANGGUNGJAWABAN: Kepala daerah mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan menyampaikan keterangan kepada DPRD. Perangkat daerah tidak bertanggung jawab langsung ke pusat tapi bertanggung jawab kepada kepala daerah.
KEKUASAAN DAERAH : Dapat menetapkan Perda untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut.
17
ARAH PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN UU 23 TAHUN 2014
UU 32 TAHUN 2004
PEMERINTAH PUSAT
SKPD (dekon dan tp)
INSTANSI VERTIKAL (dekon)
PEMERINTAH PUSAT
SKPD (tp)
PERANGKAT GUBERNUR (dekon)
INSTANSI VERTIKAL (dekon)
RANCANGAN KEBIJAKAN DEKONSENTRARSI TAHUN 2017 (1)
• Mendukung program prioritas Kementerian Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga • Mendukung program prioritas pembangunan nasional (kedaulatan pangan, revolusi mental, daerah perbatasan, tertinggal, parawisata, dll) • Ditujukan untuk membiaya capaian IKP setelah itu IKK • Perbanyak program langsung ke masyarakat Utamakan upaya preventif dan promotif (bekerjasama dengan Stake Holder lainnya) 19
RANCANGAN KEBIJAKAN DEKONSENTRARSI TAHUN 2017 (2)
• Untuk kegiatan sosialisasi perencanaan yang menyentuh masyarakat • Integrasi lintas program dan pendekatan sasaran siklus hidup • Mempertimbangkan “Reward and punishment” • Kurangi kegiatan rapat-rapat koordinasi yang tidak perlu
20
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
• Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. • Dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah • Anggaran DAK berada dalam DIPA Kemenkeu • Kegiatan Fisik dan Non Fisik • Kegiatan Mengacu pada Juknis Penggunaan DAK • SKPD Pelaksana : Dinkes dan RS (Provinsi/Kabupaten/Kota)
POSTUR DAK KESEHATAN 2016 Pengalihan TP BOK menjadi DAK
Pengalihan TP BUK menjadi DAK DAK Kesehatan 2016
Reguler (Fisik)
Dasar
Rujukan
Farmasi
DAK Fisik Sarana Prasarana Penunjang / Sarpras Kesehatan
DAK Non Fisik/BOK
BOK
Akreditasi Puskesmas & RS
Jampersal
Lokasi dan Alokasi ditentukan oleh Kemenkes
22
KEGIATAN DAK KESEHATAN 2016 DAK Fisik • DAK Yankes Dasar • DAK Yankes Rujukan • DAK Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik • BOK • Jampersal • Akreditasi puskesmas dan RS
2017 DAK Fisik • DAK Yankes Dasar • DAK Yankes Rujukan • DAK Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik • BOK • Jampersal • Akreditasi puskesmas dan RS Rencana akan ada : • DAK Promotif & Preventif (termasuk Pengendalian Penyakit) • DAK Intervensi spesifik gizi • DAK pelaksanaan SPM 23
Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (1) Prinsip-Prinsip (pasal 2) PMK No.48 Th. 2016
AKUNTABEL
BERBASIS KINERJA
FOKUS PADA PENCAPAIAN TARGET PRIORITAS NASIONAL
PRINSIPPRINSIP
BERBASIS PADA KEBUTUHAN DAERAH
WAJAR DALAM PENGUSULAN KEGIATAN & PENDANAAN
BERBASIS KEWILAYAHAN (SPASIAL) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SELARAS DALAM PERENCANAAN KEGIATAN
PERCEPATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (2) Ruan Lingkup (Pasal (3) PMK No.48 Th. 2016
DAK fisik meliputi: a. DAK Reguler; b.DAK Infrastruktur Publik Daerah; c. DAK Affirmasi.
Lingkup DAK Reguler mencakup: a. 10 bidang b. 26 subbidang
Lingkup kegiatan DAK yang diusulkan : a. Mendukung prioritas nasional (RKP dan RPJMN) b. Sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (RKPD dan RPJMD) c. Mempercepat penyediaan infrastruktur d. Mendukung pencapaian SPM bidang pelayanan dasar publik e. Sesuai dengan kewenangan/perubahan kewenangan Daerah.
LINGKUP BIDANG DAN SUBBIDANG DAK REGULER TA 2017 NO
1
2
3
4
BIDANG DAK
PENDIDIKAN
KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
SUBBIDANG DAK
ALOKASI PEMDA
a. Pendidikan SD/SDLB
Kabupaten/Kota
b. Pendidikan SMP/SMPLB
Kabupaten/Kota
c. Pendidikan SMA
Provinsi
d. Pendidikan SMK
Provinsi
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
d. Keluarga Berancana a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman b. Infrastruktur Air Minum
Kabupaten/Kota
c. Infrastruktur Sanitasi
Kabupaten/Kota
a. Infrastruktur Irigasi
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
b. Pertanian
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
KEDAULATAN PANGAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
5
ENERGI SKALA KECIL
Energi skala kecil
Provinsi
6
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelautan dan perikanan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
LINGKUP BIDANG DAN SUBBIDANG DAK REGULER TA 2017 NO
7
8
9
10
BIDANG DAK
SUBBIDANG DAK a. Lingkungan Hidup
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
b. Kehutanan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Infrastruktur Jalan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
b. Perhubungan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
c. Transportasi Perdesaan
Kabupaten/Kota
a. Sarana Perdagangan
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TRANSPORTASI
SARANA PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL & MENENGAH, dan b. Industri Kecil dan Menengah PARIWISATA
PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
ALOKASI PEMDA
Kabupaten/Kota
c. Pariwisata
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
a. Prasarana Pemda
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
b. Prasarana Satpol PP
a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
c. Prasarana Pemadam Kebakaran
Kabupaten/Kota
Pasal 5 (4) PMK 48 Tahun 2016 Indikasi kebutuhan DAK Fisik disusun dengan memperhatikan:
a.
Arah dan prioritas bidang kesehatan dalam rangka mendukung prioritas nasional
b.
Kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional
c.
Percepatan infrastruktur dan prasarana dasar di DTPK
Pasal 7 PMK 48 Tahun 2016 Ayat 1
Daerah wajib menyampiakan usulan DAK Fisik sesuai dengan rincian data dan format yang telah ditentukan Ayat 2
Kepala daerah menyampaikan usulannya kepada : a.
Menteri Teknis cq. Sesjen
b.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional cq. Deputi Pendanaan Pembangunan
c.
Menkeu cq. Dirjen Perimbangan Keuangan
Pasal 7 PMK 48 Tahun 2016 Ayat 3 Segala usulan dilengkapi dengan data teknis dan dokumen pendukung Ayat 4 Kementerian teknis melakukan verifikasi dan penilaian atas data kebutuhan teknis masing-masing jenis dari yang diusulkan darerah yang meliputi : a.
Target output
b.
Capaian output tahun sebelumnya
c.
Kesesuaian program atau kegiatan yang diusulkan dengan jenis dan bidang
d.
Kesesuaian target per jenis bidang
Pasal 7 PMK 48 Tahun 2016 Ayat 5 Menteri PPN melakukan verifikasi dan penilaian atas prioritas jenis dan bidang dengan memperhatikan: a.
Kesesuaian target yang diusulkan derah dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP dan RPJMN
b.
Kesesuaian usulan dengan bidang DAK fisik dan lokus nasional
Ayat 6 Dirjen Daper melakukan verifikasi dan penilaian atas kebutuhan pendanaan dari yang diusulkan daerah dengan memperhatikan :
a.
Standar biaya satuan
b.
Kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya
c.
Ketersediaan pagu anggaran DAK
PASAL 7 PMK 48 TAHUN 2016 Ayat 7 Berdasarkan hasil penilaian verifikasi diatas
a.
Kementerian teknis menyusun kebutuhan teknis setiap daerah untuk masing-masing bidang dan subbidang
b.
Kementerian PPN menyusun prioritas jenis dan bidang setiap daerah
Ayat 8 Kebutuhan teknis dan prioritas jenis yang telah disusun disampaikan kepada Kemenkeu cq. Dirjen daper paling lambat minggu pertama bulan juli Ayat (9) Dirjen Dana Perimbangan menyusun pagu perjenis dan perbidang
TAHAPAN PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, VERIFIKASI & ASSESMENT USULAN DAK 2017 NO
TAHAPAN KEGIATAN
WAKTU
1
Sosialisasi ke Daerah : Penyusunan Usulan DAK TA. 2017
18 April – Akhir April 2016
2
Penyusunan & Penyampaian Usulan DAK TA. 2017 ke KL-BappenasKemenkeu
Awal Mei – Minggu Pertama Juni 2016
3
Verifikasi Usulan oleh Panja Kemenkeu, Bappenas, dan K/L
Minggu Ke-2 Juni – akhir Juni 2016
4
Pengalokasian Anggaran
Juli 2016
KET Workshop dikoordinir oleh Kemenkeu
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 Pra Penyusunan Usulan DAK (Pasal 5, 6, 7) PMK No.48 Th. 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN
Bappenas
Menetapkan bidang/ subbidang/ subjenis dan pagu anggaran DAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Menetapkan lingkup kegiatan, sasaran dan target per bidang/ subbidang/ subjenis DAK
Menetapkan format Usulan DAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Disampaikan ke daerah Bulan April TA sebelumnya
Meliputi: a. rincian kegiatan; b. target output kegiatan (volume, satuan, dan lokasi); dan c. rincian kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan.
PENYAMPAIAN/PEMBERITAHUAN KEPADA DAERAH MENGENAI USULAN DAK TA 2017
Materi yang perlu disampaikan kepada Pemda, antara lain: a. Bidang/subbidang/subjenis DAK serta lingkup kegiatannya (K/L); b. Sasaran/target output DAK perbidang/subbidang/subjenis (K/L); c. Prioritas bidang/subbidang DAK dalam RKP (Bappenas) d. Tatacara penyusunan, penyampaian dan verifikasi serta penilaian DAK; yang dilengkapi dengan template format dan komponen data teknis dalam proposal beserta aplikasinya (Kemenkeu).
Pejabat Pemda yang perlu mendapatkan informasi Materi usulan DAK: a. Kepala daerah/Sekda; b. Kepala Bappeda; c. Kepala SKPD teknis terkait bidang/subbidang/subjenis DAK
Pola pemberitahuan kepada Pemda: a. Melalui surat resmi dari Kemenkeu kepada kepala daerah; b. Sosialisasi/Workshop/Rakor teknis usulan DAK TA 2017 (sebagian dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda Provinsi dan sebagian dilaksanakan oleh DJPK)
Batas waktu : paling lambat akhir April 2016
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (2) Penyusunan Usulan DAK (Pasal 9, 10, 11) PMK No.48 Th. 2016
Menyusun usulan awal DAK & Data Pendukung sesuai prioritas dalam RKPD/RPJMD mengacu pada prioritas nasional dalam RKP/RPJMN
USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG
Verifikasi & pembahasan berdasarkan kriteria-kriteria a.l.: a. kesesuaian thd RKPD/RPJMD; b. Kesesuaian thd RKP/RPJMN; c. Sinkronisasi usulan kegiatan; d. Urutan prioritas kegiatan per bidang; e. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM; f. Kewajaran target output kegiatan; g. Lokasi pelaksanaan kegiatan; h. Standar biaya masing2 daerah; i. Mempertimbangan kinerja pelaksanaan DAK 3 th. Sebelumnya.
USULAN DAK FINAL PERBIDANG/SUBBIDANG / SUBJENIS & DATA PENDUKUNG
April
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung; d. Data Pendukung
a. Menyusun rekapitulasi Usulan DAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK; b. Menyusun surat pengantar kepala daerah c. Mengajukan usulan DAK perbidang/ subbidang/ subjenis, rekapitulasi usulan DAK, dan surat pengantar usulan DAK kepada kepala Daerah
Mei
BERKAS USULAN DAK
Minggu I Juni
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (3) Penyampaian Usulan DAK (pasal 11) PMK No.48 Th. 2016 K/L TEKNIS
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung; d. Data Pendukung
a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subjenis c. Data pendukung
KEMENKEU a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subjenis c. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis d. Data pendukung
BERKAS USULAN DAK
BAPPENAS a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis c. Data pendukung
GUBERNUR April
Mei
Minggu I Juni
37
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (4) Verifikasi Usulan DAK PMK No.48 Th. 2016 No.
Uraian
K/L Teknis
Bappenas
Kemenkeu
1
Kelengkapan elemen dokumen Usulan DAK;
√
√
√
2
Kesesuaian format Usulan DAK dengan format yang telah ditetapkan;
√
√
√
3
Pemenuhan unsur keabsahan Usulan DAK;
√
√
√
4
Kesesuaian antara Rekapitulasi Usulan DAK dengan Rincian Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis;
√
√
√
5
Kesesuaian Usulan DAK antara dokumen hardcopy (dokumen fisik) dan softcopy (dokumen elektronik);
√
√
√
6
Batas waktu penyampaian Usulan DAK;
√
√
√
7
Kesesuaian antara data Usulan DAK dengan yang dimiliki Kementerian/Lembaga teknis
√
-
-
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (4) Penilaian Kelayakan Usulan DAK (pasal 15, 16) PMK No.48 Th. 2016 No
K/L Teknis
Kemenkeu
Bappenas
1
kesesuaian antara kegiatan yang diusulkan Kepala Daerah dengan lingkup kegiatan per bidang/subbidang/subjenis yang ditetapkan
standar biaya satuan
kesesuaian antara sasaran/target kegiatan per bidang/subbidang/subjenis dalam usulan DAK dengan prioritas nasional dalam RPJM Nasional dan RKP
2
kesesuaian antara kegiatan yang diusulkan Kepala Daerah dengan lingkup kegiatan per bidang/subbidang/subjenis yang menjadi kewenangan Daerah
kinerja penyerapan DAK Fisik tahun sebelumnya
kesesuaian antara lokasi kegiatan per bidang/subbidang/subjenis dalam usulan DAK dengan lokasi prioritas nasional.
3
kesesuaian antara sasaran/target output/outcome kegiatan yang diusulkan Kepala Daerah dengan sasaran/target output kegiatan per bidang/subbidang/subjenis yang menjadi target nasional
ketersediaan pagu anggaran DAK Fisik
kesesuaian antara usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis dengan usulan Musrenbang.
4
kesesuaian antara lokasi kegiatan yang diusulkan Kepala Daerah dengan lokasi kegiatan per bidang/subbidang/subjenis yang menjadi prioritas nasional
kemampuan keuangan daerah
5
data kondisi fisik sasaran/objek kegiatan per bidang/subbidang/subjenis
alokasi DAK tahun sebelumnya
6
rincian kegiatan per bidang/subbidang/subjenis
7
pendanaan yang wajar sesuai dengan kebutuhan daerah
8.
kinerja capaian output atas kegiatan tahun sebelumnya
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (5) Pengalokasian DAK (pasal 19, 20, 21) PMK No.48 Th. 2016 K/L Teknis kebutuhan teknis kegiatan per bidang/ subbidang/ subjenis per daerah
Bappenas prioritas kegiatan per bidang/ subbidang/ subjenis per Daerah
Disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli
KEMENKEU Berkoordinasi dengan K/L Teknis dan Bappenas
pagu sementara alokasi per bidang/ subbidang/ subjenis
DPOD
Pertimbangan Kebijakan Umum
Dummy alokasi DAK per bidang/ subbidang/ subjenis per daerah
Pembahasan bersama Kemenkeu + K/L Teknis + Bappenas
Bahan Pembicaraan Tk I RAPBN (Panja TKDD)
TERIMA KASIH
