KEPALA BIRO SDM
Lucky Firnandy Majanto Semarang, 30 Maret s/d 1 April 2016
Landasan Hukum
Definisi Penataan PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang PENATAAN PNS.
• Kegiatan Manajemen Pegawai yang berupa pengaturan pegawai di lingkungan organisasi, baik jabatan struktural dan jabatan fungsional
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENATAAN
Tujuan Penataan PNS
PNS KPU
• Suatu Proses yang sistematis dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Organisasi melalui perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian
Untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata Meningkatkan profesionalisme pegawai.
1
DPK ORGANIK
4.718 5.250 9.968
53 %
* Data DESEMBER 2015
47 %
2
ACEH 478 DPK 228 ORGANIK 250
SUMBAR 333 DPK 121 ORGANIK 212
SUMUT DPK ORGANIK
BABEL 132 DPK 60 ORGANIK 72
553 286 267
RIAU 225 DPK 102 ORGANIK 123
KALSEL 275 DPK 153 ORGANIK 122
KALBAR 231 DPK 94 ORGANIK 137
KALTIM 213 DPK 124 ORGANIK 89
KALTENG 268 DPK 153 ORGANIK 115
SULUT 248 DPK 129 ORGANIK 119
SULTENG 254 DPK 144 ORGANIK 110
KEPRI 108 DPK 44 ORGANIK 64
JAMBI 191 DPK 93 ORGANIK 98
KALTARA 69 DPK 37 ORGANIK 32
SULTRA 246 DPK 124 ORGANIK 122 GORONTALO 149 DPK 103 ORGANIK 46 SULSEL 523 DPK 209 ORGANIK 314
SUMSEL 303 DPK 146 ORGANIK 157
SULBAR 146 DPK 64 ORGANIK 82
BENGKULU 251 DPK 162 ORGANIK 89 LAMPUNG 291 DPK 181 ORGANIK 110 BANTEN 171 DPK 71 ORGANIK 100 JABAR 552 DPK 273 ORGANIK 279
PAPUA 333 DPK 131 ORGANIK 202
PUSAT 408 DPK 23 ORGANIK 385 JATENG 650 DPK 285 ORGANIK 365 DKI JAKARTA 128 DPK 33 ORGANIK 95
JATIM 720 DPK 347 ORGANIK 373
YOGYA 128 DPK 64 ORGANIK 64
NTB 243 DPK 319 ORGANIK 104
BALI 209 DPK 108 ORGANIK 101
MALUT 211 DPK 150 ORGANIK 62
NTT 375 DPK 207 ORGANIK 168
PABAR 141 DPK 45 ORGANIK 96
MALUKU 211 DPK 85 ORGANIK 126
3
JABATAN STRUKTURAL YANG KOSONG
2
7
* Data DESEMBER 2015
4
PENATAAN
PNS KPU
5 PERBANDINGAN ANTARA KETERSEDIAAN DENGAN KEBUTUHAN JUMLAH PNS KPU
6.416 9.252
Ketersediaan / Supply PNS KPU 1.858
Kebutuhan / Demand PNS KPU
582
295
714 496
340 101
102
194
2.056
514
204
85 85 33
28 28
34
12 12
Eselo n II Pusat
Eselon III Pusat
Eselon IV Pusat
Staf Pusat
Sek. Prov.
Eselon III Provinsi
Eselon IV Provinsi
Staf Prov.
Sek. Kab / Kota
Kasubag Kab / Kota
Staf Kab/ Kota
KEBIJAKAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PNS KPU
1. Penerimaan CPNS (Pemerintah masih memberlakukan “MORATORIUM”)
2. Alih Status :
INTERNAL (DPK yg selama ini telah bekerja di KPU) 856 orang yg mendaftar Alih Status
Pada bulan September 2015 KPU melaksanakan seleksi terbuka untuk Auditor & dari 8 yang mengikuti tes seleksi hanya 3 orang lulus tes
6
KPU memerlukan 60 Auditor
Tahun 2015
13 Provinsi
27 Provinsi
784 orang yg Lulus Administrasi 750 orang yg mengikuti Tes Alih Status
Tahun 2016
EKSTERNAL (Dibuka untuk K/L lain dan Pemda)
KPU mempunyai 6 Auditor
Dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan kegiatan alih status untuk pegawai K/L dan Pemda untuk mengisi JFT, seperti : Jab. Arsiparis dan Jab. Pengadaan Barang & Jasa
Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Pegawai SET. KPU PROV. DKI Melaksanakan Assessment Test / Seleksi
REKRUTMEN DIBENAHI
DIKLAT STRUKTURAL
Staf, Eselon IV & Eselon III
Passing Grade (kelulusan)
Dasar : Standar Kompetensi
Paspor / Ticket
Merit System Penilaian Kinerja / Prestasi Sudah Menjabat dalam Jabatan 7
Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Pegawai TUJUAN mewujudkan sosok penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister yang mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi berdasarkan filsafat keilmuan dan berdimensi strategis
Pemberian Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
MITRA KERJA UNIVERSITAS 1. Universitas Andalas; 2. Universitas Negeri Lampung;
BATCH / GELOMBANG
3. Universitas Padjadjaran; 4. Universitas Gadjah Mada; 5. Universitas Airlangga; 6. Universitas Nusa Cendana;
7. Universitas Hasanuddin; 8. Universitas Sam Ratulangi; 9. Universitas Cendrawasih: 10. Universitas Indonesia. (Mulai Batch II / tahun 2016)
8
Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Pegawai
Standar Kompetensi PELAKS. DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI (Competence Based Training) CBT
Kurikulum / Silabus Kompetensi Program Diklat berbasis Kompetensi Sertifikasi melalui uji kompetensi
9
Kebijakan Untuk Peningkatan Kualitas Pegawai Metodologi Pelatihan PELATIHAN INTERNALISASI BUDAYA KERJA
pelatihan aktif, presentasi, interaktif, diskusi kelompok, brainstorming, bermain peran, berpikir kreatif, simulasi, belajar dalam kompetisi permainan, studi kasus, latihan, bimbingan, diskusi, perenungan, experiential learning, icebreaker, sharing experience, group sharing
Manfaat Pelatihan Internalisasi Budaya Kerja • Peserta dimampukan untuk mentransformasi values budaya baru menjadi energi yang terinternalisasi dalam kegiatan sehari-hari, sehingga values atau nilai-nilai budaya baru tidak terhenti sebatas kata atau konsep, tetapi mampu menjadi perilaku dan sikap di tempat kerja. • Peserta dimampukan untuk menjadikan budaya baru sebagai sesuatu yang penting dan relevan bagi kebaikan lingkungan kerja. • Peserta disadarkan untuk setiap hari mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai (values) budaya baru di unit kerjanya masingmasing. • Peserta disadarkan untuk tidak memiliki sikap defensive terhadap perubahan, tetapi selalu proaktif dan senang hati dalam internalisasi budaya baru. 10
KEGUNAAN PENILAIAN KOMPETENSI Seleksi Promosi Rotasi Mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan
Identifikasi Gap Kebutuhan Kompetensi Memberikan gambaran tentang gap kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan
Pengembangan Memberikan gambaran tentang kebutuhan pengembangan pegawai (pelatihan, rotasi, mentoring, dan lain-lain)
Identifikasi Kader Pimpinan Memperoleh kader potensial untuk pimpinan kedepan (talent pool)
11
HASIL PENILAIAN KOMPETENSI Pemetaan Pegawai
Profil Kekuatan Kelemahan Saran penempatan Saran Pengembangan
Promosi Pegawai Memenuhi Syarat (MS) Masih Memenuhi Syarat (MMS) Kurang Memenuhi Syarat (KMS) 12
RANCANGAN MEKANISME ASSESSMENT PNS KPU INPUT
PROSES PERSIAPAN
Seleksi Administrasi Prestasi Kerja / Kinerja Disiplin
OUTPUT PIMPINAN UNIT KERJA
PELAKSANAAN PENGOLAHAN
BAPERJAKAT / PANSEL
BAPERJAKAT
HASIL & REKOMENDASI
ROTASI
TALENT POOL
PROMOSI
PENGEMBANGAN
13
Usulan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
TANGGAL, 20 NOVEMBER 2015 DISERAHKAN KEPADA KANTOR MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
14
Latar Belakang Usulan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
15
MANFAAT Bagi INDIVIDU
Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan jenjang karir pegawai Kesekretariatan KPU serta meningkatnya kesejahteraan melalui jalur Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
Bagi INSTITUSI KPU
Terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) yang kompeten, professional, berintegritas, kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia
Bagi MASYARAKAT
Terjaminnya hak politik rakyat melalui penyelenggaraan Pemilu yang memenuhi asas Pemilu 16
16
Konsep Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
Tugas pokok : “Melakukan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik
pemilu,
monitoring pelaksanaan
pelaksanaan
pemilu,
evaluasi
dan
pelaporan
pemilu,
serta
penelolaan
terhadap sengketa pemilu” 17
SIPP
(SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU) Apa Itu SIPP ??? SIPP adalah media informasi penyelenggara pemilu yang terbagi ke dalam: Aplikasi Data Komisioner & Badan Ad-Hoc Aplikasi Data PNS Aplikasi Presensi dan Kinerja Regulasi dan Panduan Aplikasi Data Komisioner & Badan Ad-Hoc Sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan data komisioner dan badan ad hock serta menyediakan basis data, akses data, dan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan
18
SIPP
(SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU) Aplikasi Data PNS Sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan kepegawaian, baik berupa biodata pegawai, data riwayat kepegawaian seperti riwayat pendidikan, fungsional, struktural, diklat, pangkat, penghargaan, sertifikasi dan lain sebagainya serta menyediakan akses data dan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian Aplikasi Presensi dan Kinerja Sistem informasi presensi dan kinerja merupakan aplikasi pengolahan data kehadiran online dan sasaran kinerja pegawai on-line yang bertujuan untuk membangun kedisiplinan aparatus sipil negara dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi Regulasi dan Panduan Menghadirkan kumpulan regulasi-regulasi dan panduan-panduan terkait kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia
19
PENTING !!! PASTIKAN Nama Anda Sudah Tertera pada Layar Monitor Absensi
Membangun Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Melalui Monitoring Kehadiran Dalam Rangka Menjalankan Program Reformasi Birokrasi 20
PENYEMPUNAAN PERATURAN KEPEGAWAIAN KPU PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MANAJEMEN SDM KPU
A. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
h. penilaian kinerja; i.
penggajian dan tunjangan;
B. pengadaan;
j.
penghargaan;
C. pangkat dan jabatan;
k. disiplin;
D. pengembangan karier;
l.
E. pola karier; F. promosi;
m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
G. Mutasi;
n. perlindungan.
pemberhentian;
21
22
I. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
23
II. PENDAHULUAN 1.
Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Pasal 12 ayat 2 UU 43 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
2.
Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.
3.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
24
II. PENDAHULUAN 4.
Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :
a. unsur sasaran kerja pegawai (SKP) b. unsur perilaku kerja. 5.
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/ akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur: a. SKP bobotnya 60 % b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
6.
Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.
25
III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan halhal sbb: Jelas Dapat diukur Relevan Dapat dicapai memiliki target waktu
26
III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP 2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS.
27
IV. UNSUR-UNSUR SKP 1.
Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki.
2.
Angka Kredit
3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:
Kuantitas (Target Output)
Kualitas (Target Kualitas)
Waktu (Target Waktu)
Biaya (Target Biaya) 28
FORMULIR SASARAN KERJA PNS NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
Elisya, SH
2
NIP
196305221992012001
2
NIP
196803051999042001
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina/ IV/a
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata Tk I/ III/d
4
Jabatan
Kabid Kepangkatan dan Mutasi Lain
4
Jabatan
Kasubbag Mutasi Kepegawaian
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA KREDIT
1
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
-
2
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
3
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah
-
KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
100
12
25 nota
100
12
-
20 nota
100
12
-
30 SK
100
12
-
2 lap
100
12
-
5000 nota
BIAYA -
Jakarta, 4 Januari 2012 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Dra. Sri)
(Elisya, SH)
NIP. 196305221992012001
NIP. 196803051999042001
29 30
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012 I. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
AK
1
2
1
NO
TARGET Kuant/ output
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
-
5000 nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
25 nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan mutasi lainlain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
20 nota
100
12
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
30 SK
100
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah
-
2 lap
100
2
3
AK
REALISASI
PENGHITUNGAN
NILAI CAPAIAN SKP
13
14
261,00
87,00
(100+85+76=261)
(261 : 3)
Kuant/ output
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
-
5000 nota
85
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur Penunjang :
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
429.99
b. Kreativitas JUMLAH
NILAI CAPAIAN SKP
(429.99 : 5) =
86,00
(Baik) Jakarta, 31 Desember 2012 Pejabat Penilai (Dra. Sri) NIP. 196305221992012001
30 31
