Bagian Kesatu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pasal 57 (1) Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan
pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 71 -
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang bina
kelembagaan
administrasi
perekonomian,
pelaksanaan
bina
sarana
pembangunan,
perekonomian,
serta
pengendalian
pelaksanaan pembangunan; b. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, koordinasi, dan pengendalian kelembagaan perekonomian, sarana
perekonomian,
dan
administrasi
pelaksanaan
pembangunan. c. pelaksanaan
perumusan
kebijakan
penyusunan
pedoman
pelaksanaan, pelaporan, dan analisis data pembangunan; d. pelaksanaan perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian pengadaan barang/jasa dan penyusunan standar harga barang dan jasa; e. pelaksanaan perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian penyerapan pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah; f. pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
bina
kelembagaan
perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan; g. pelaksanaan
monitoring,
pengembangan
dan
evaluasi
penyelenggaraan di bidang bina kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan; h. pelaksanaan pembangunan,
pembinaan serta
administrasi
sumber
daya
pemerintahan
aparatur
di
bidang
dan bina
kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi pelaksanaan
pembangunan,
serta
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan
rencana
operasional
di
Biro
Ekonomi
dan
Administrasi Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 72 -
d. merumuskan
kebijakan
pengendalian
dan
perencanaan,
evaluasi
pembinaan,
pengorganisasian, dan
pengembangan
kelembagaan dan sarana perekonomian; e. merumuskan
kebijakan
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merumuskan
kebijakan
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan
penyusunan
administrasi
pedoman
pembangunan
pelaksanaan
daerah,
dan
pelaporan
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; g. merumuskan
kebijakan
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan
pengadaan
barang/jasa,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. merumuskan
kebijakan
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan
pembangunan,
berdasarkan
sistem
analisis
ketentuan
data
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan; i. mengoordinasikan
penyusunan
standarisasi
barang/jasa
pemerintah dan pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan; j. membina
pelaksanaan
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan, serta bawahan di lingkungan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, membawahkan: a. Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian; b. Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian; c. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan; d. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
- 73 -
Paragraf 1 Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian Pasal 58 (1) Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian mempunyai tugas pokok
membantu
Kepala
Biro
Ekonomi
dan
Administrasi
Pembangunan dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan, fasilitasi perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan, dan infrastruktur perekonomian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan evaluasi kebijakan fasilitasi peningkatan
dan
pengembangan
perindakop
dan
UMKM,
kelembagaan keuangan, dan infrastruktur perekonomian; b. penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan, dan infrastruktur perekonomian; c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan dan infrastruktur perekonomian; d. penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan dan infrastruktur perekonomian; e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan dan infrastruktur perekonomian; f. pelaksanaan evaluasi
penyelenggaraan
pelaksanaan
perencanaan,
kebijakan
fasilitasi
pengendalian,
dan
peningkatan,
dan
pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan, dan infrastruktur perekonomian. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 74 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan, dan infrastruktur
perekonomian
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi perumusan kebijakan peningkatan kelembagaan
dan
pengembangan
keuangan,
dan
perindakop infrastruktur
dan
UMKM,
perekonomian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi bahan pelaksanaan koordinasi di bidang perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan dan infrastruktur perekonomian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. merencanakan
bahan
penyusunan
program
dan
kegiatan
di
lingkungan Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian, berdasarkan rencana dan
program kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan; h. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian
fasilitasi
perindakop
dan
UMKM,
kelembagaan
keuangan dan infrastruktur perekonomian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. merencanakan pengembangan
kegiatan
evaluasi
fasilitasi
peningkatan
dan
perindakop dan UMKM, kelembagaan keuangan,
dan infrastruktur perekonomian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
fasilitasi
perindakop
dan
UMKM,
kelembagaan
keuangan dan infrastruktur perekonomian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perindakop dan UMKM; - 75 -
b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perindakop dan UMKM Pasal 59 (1) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perindakop dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan fasilitas perindakop, dan UMKM. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perindakop dan UMKM mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Fasilitas Perindakop, dan UMKM; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
rumusan
kebijakan
peningkatan,
dan
pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro,
Kecil
dan
Menengah
(UMKM)
berdasarkan
teknis
pelaksanaan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; e. menyusun peningkatan,
bahan dan
petunjuk
pengembangan
Perindustrian,
kegiatan
Perdagangan,
Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); f. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); g. menyusun
bahan
pengendalian,
dan
evaluasi
Kerjasama
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); h. melaksanakan koordinasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); i. menyusun bahan pengolahan, dan analisis data, dan informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 76 -
j. membuat laporan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas, dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Keuangan Pasal 60 (1) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Keuangan mempunyai tugas
pokok
membantu
Kepala
Bagian
Bina
Kelembagaan
Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan fasilitas kelembagaan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Sub
Bagian
Fasilitasi
Kelembagaan Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan, dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan pengembangan kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun
bahan
pengembangan
petunjuk
kelembagaan
teknis
pelaksanaan
keuangan
perbankan
kegiatan dan
non
perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
bahan
pengendalian,
dan
evaluasi
kerjasama
kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
pengendalian
dan
evaluasi
pengembangan
kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyusun bahan administrasi pengolahan dan analisis data serta pelaksanaan
kebijakan
Kerjasama - 77 -
kelembagaan
keuangan
perbankan dan non perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian Pasal 61 (1) Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian dalam
melaksanakan
pembinaan,
koordinasi,
evaluasi,
dan
perumusan kebijakan infrastruktur perekonomian, yang meliputi: Bina Marga Dan Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Pemukiman, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan
Perkebunan,
Pertanian
dan
Peternakan,
Transportasi,
dan
Telekomunikasi, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Infrastruktur
Perekonomian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan infrastruktur perekonomian, yang meliputi: 1. bina marga dan tata ruang; 2. sumber daya air dan pemukiman; 3. sumber daya alam, lingkungan hidup, pertambangan dan energi; 4. kehutanan dan perkebunan; 5. pertanian dan peternakan; 6. transportasi dan telekomunikasi; 7. pariwisata; 8. kelautan dan perikanan.
- 78 -
e. menyusun
bahan
pelaksanaan
koordinasi
infrastruktur
perekonomian; f. menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan infrastruktur perekonomian; g. menyusun bahan pelaksanaan pengolahan data dan informasi infrastruktur perekonomian; h. menyusun
bahan
pengendalian
dan
evaluasi
infrastruktur
perekonomian; i. menyusun bahan administrasi pelaksanaan kebijakan infrastruktur perekonomian; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 5 Bagian Bina Sarana Perekonomian Pasal 62 (1) Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam
menyiapkan
bahan
koordinasi,
pembinaan,
penyusunan
petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, fasilitasi ketenagakerjaan dan teknologi dan kerjasama perekonomian, investasi dan industri. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan
dan
teknologi,
dan
kerjasama
perekonomian,
investasi dan industri; b. penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
fasilitasi
perlindungan
konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi dan industri; c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar,
ketenagakerjaan
dan
perekonomian, investasi, dan industri; - 79 -
teknologi,
dan
kerjasama
d. penyiapan
bahan
koordinasi
kebijakan
fasilitasi
perlindungan
konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi dan industri; e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi dan industri; f. pelaksanaan
penyelenggaraan
perencanaan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi, dan industri. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
di
Bagian
Bina
Sarana
Perekonomian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan, dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi dan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi perumusan kebijakan perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi, dan industri; f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi bahan pelaksanaan koordinasiperlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar,
ketenagaakerjaan
dan
teknologi,
dan
kerjasama
perekonomian, investasi, dan industri; g. merencanakan
bahan
penyusunan
program
dan
kegiatan
di
lingkungan bagian bina sarana perekonomian berdasarkan rencana dan
program
kegiatan
Biro
Ekonomi,
Pembangunan; - 80 -
dan
Administrasi
h. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian,
investasi,
dan
industri
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. merencanakan kegiatan evaluasi fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian, investasi, dan industri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar, ketenagakerjaan dan teknologi, dan kerjasama perekonomian,
investasi
dan
industri,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen Pengawasan Harga dan Barang Beredar; b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi; c. Kepala
Sub
Bagian
Kerjasama
Perekonomian,
Investasi
dan
Industri. Paragraf 6 Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar Pasal 63 (1) Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen Pengawasan Harga dan Barang Beredar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang beredar. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen Pengawasan Harga, dan Barang Beredar mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 81 -
a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Perlindungan
Konsumen, Pengawasan Harga, dan Barang Beredar; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan konsumen, pengawasan harga, dan barang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun
bahan
penyusunan
petunjuk
teknis
pelaksanaan
perlindungan konsumen, pengawasan harga, dan barang beredar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi perlindungan konsumen, pengawasan harga, dan barang beredar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
bahan
pengendalian,
dan
evaluasi
perlindungan
konsumen, pengawasan harga, dan barang beredar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
pengendalian
dan
evaluasi
peningkatan
perlindungan konsumen, pengawasan harga dan barang, beredar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyusun bahan administrasi pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, pengawasan harga, dan barang; j. membuat laporan, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 7 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi Pasal 64 (1) Kepala
Sub
Bagian
Fasilitasi
Ketenagakerjaan
dan
Teknologi
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas ketenagakerjaan dan teknologi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 82 -
a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Fasilitasi
Ketenagakerjaan, dan Teknologi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi ketenagakerjaan dan teknologi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan ketenagakerjaan dan teknologi; f. melaksanakan koordinasi fasilitasi ketenagakerjaan dan teknologi; g. melaksanakan
pengendalian
dan
evaluasi
kerjasama
ketenagakerjaan dan teknologi; h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan teknologi; i. menyusun bahan pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan dan teknologi; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 8 Kepala Sub Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri Pasal 65 (1) Kepala Sub Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama perekonomian, investasi, dan industri. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Kerjasama
Perekonomian, Investasi dan Industri; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 83 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan kerjasama perekonomian, investasi,
dan
industri,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama perekonomian,
investasi
dan
industri
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan koordinasi kerjasama perekonomian, investasi dan industri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kerjasama perekonomian, investasi,
dan
industri,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; h. menyusun bahan administrasi pelaksanaan kebijakan kerjasama perekonomian,
investasi
dan
industri
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 9 Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pasal 66 (1) Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan pengendalian, koordinasi, evaluasi
penyusunan
pedoman
dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan serta tata usaha biro. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Bagian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
pelaksanaan
dan
mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan
bahan
perencanaan,
evaluasi
administrasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- 84 -
c. pelaksanaan
koordinasi,
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
penyusunan
pedoman
pelaksanaan pembangunan; d. penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
pelaksanaan pembangunan dan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah; e. penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi rekonsiliasi pelaksanaan pembangunan; f. penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi kompilasi data pelaporan pelaksanaan pembangunan; g. penyiapan bahan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan
dan
standarisasi
harga
satuan
barang/jasa
pemerintah; h. penyiapan
bahan
evaluasi
kebijakan
penyusunan
pedoman
pelaksanaan pelaporan pembangunan serta standarisasi harga satuan barang/jasa Pemerintah; i. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; j. pelaksanaan
penyelenggaraan
perencanaan,
pengendalian
dan
evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan; k. pelaksanaan
pengkajian,
penyempurnaan,
dan
pengembangan
administrasi pelaksanaan pembangunan; l. pelaksanaan administrasi tata usaha biro. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bagian
Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan penyusunan pedoman dan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah, pelaporan pelaksanaan pembangunan
serta
tata
usaha
biro,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan pedoman, dan pelaporan
- 85 -
pelaksanaan
pembangunan,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyusunan
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; g. melaksanakan
penyiapkan
bahan
penyusunan
perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian fasilitasi penyusunan pedoman, dan pelaporan
pelaksanaan
pembangunan,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan kegiatan evaluasi fasilitasi penyusunan pedoman dan pelaporan
pelaksanaan
pembangunan,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan fasilitasi
penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bagian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan,
membawahkan: a. Kepala
Sub
Bagian
Penyusunan
Pedoman
dan
Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro. Paragraf 10 Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pasal 67 (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- 86 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bagian
Penyusunan
Pedoman
dan
Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan, dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan, dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan bahan penyusunan rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan pemerintah
pembangunan, dan
pelaporan
standarisasi berdasarkan
harga
barang/jasa
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. menyusun
bahan
pedoman
pelaksanaan
harga
barang/jasa
pemerintah
standarisasi
pembangunan, dan
pelaporan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan
koordinasi
penyusunan
pedoman
pelaksanaan
pembangunan, standarisasi harga barang/jasa pemerintah dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan
pembangunan,
standarisasi
harga
barang/jasa
pemerintah, dan pelaporan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyusun bahan administrasi pelaksanaan kebijakan penyusunan pedoman
pelaksanaan
pembangunan,
standarisasi
harga
barang/jasa pemerintah, dan pelaporan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman
pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 87 -
Paragraf 11 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pasal 68 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan
lingkup
biro
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup biro; f. melaksanakan
pengelolaan
sistem
informasi
administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset biro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
rencana
kerja,
perjanjian
kinerja,
bahan
rencana
strategis setda, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro; h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan; i. menyelenggarakan
penatausahaan
data
dan
informasi
serta
kehumasan biro; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. - 88 -
Paragraf 12 Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pasal 69 (1) Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian
pengadaan
barang
dan
jasa
dan
pengendalian
pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Bagian
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan
mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan kebijakan
bahan
perumusan,
pelaksanaan
fasilitasi
pembangunan
dan
mensosialisasikan
tentang
pengendalian,
evaluasi, monitoring pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten; c. penyiapan bahan pelaksanaan dan instrumen kegiatan pengendalian pengadaan barang/jasa; d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, sosial budaya dan prasarana fisik pemerintahan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan; f. penyiapan kebijakan
bahan
perumusan,
pengadaan
barang
fasilitasi dan
jasa
dan
mensosialisasikan
tentang
pengendalian,
evaluasi, monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bagian
Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 89 -
d. merencanakan bahan rumusan kebijakanfasilitasi pengendalian pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. merencanakan bahan rumusan kebijakanpengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
penyelenggaraan
sosialisasi
perundang-undangan; f. merencanakan kebijakan
bahan
penyusunan
pelaksanaan
pembangunan
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; g. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
monitoring
pelaksanaan
dan
pembangunan
pengendalian
berdasarkan
serta
ketentuan
evaluasi peraturan
perundang-undangan; h. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi
dan
pengendalian
kegiatan
serta
evaluasi
pelaksanaan
pengendalian/monitoring,
pelaksanaan
pembangunan ekonomi daerah, sosial budaya dan prasarana fisik serta pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; i. merencanakan
bahan
penyusunan
program
dan
kegiatan
di
lingkungan bagian bina pengendalian pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana dan program kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan; j. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian fasilitasi pengendalian pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. merencanakan
bahan
penyusunan
pengendalian,
evaluasi,
monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. merencanakan kegiatan evaluasi fasilitasi pengendalian pelaksanaan pembangunan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; m. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bagian
Pengendalian
Pelaksanaan
membawahkan: - 90 -
Pembangunan,
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa; b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Paragraf 13 Kepala Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 70 (1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengedalian Pelaksanaan
Pembangunan
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan pengendalian pengadaan barang dan jasa. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengendalian
Pengadaaan Barang dan Jasa; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan barang/jasa
kebijakan pengendalian pengadaan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; e. menyusun
bahan
petunjuk
teknis
pelaksanaan
pengendalian
pengadaaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan
fasilitasi
pelaksanaan
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan koordinasi pengendalian pengadaan Barang/jasa agar pengadaaan barang dan jasa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
rapat
koordinasi
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengadaaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 91 -
j. menyusun pengadaaan
bahan
administrasi
barang/jasa
pelaksanaan
berdasarkan
pengendalian
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 14 Kepala Sub BagianPengendalian Pembangunan Pasal 71 (1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok
membantu
Kepala
Bagian
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pengendalian
Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan pengendalian pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahanpedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
ekonomi
daerah,
pemerintahan, sosial budaya dan fisik prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; h. melaksanakan monitoring dan Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 92 -
i. menyusun bahan fasilitasi pengendalian dana hibah dan bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun
bahan
penyusunan
petunjuk
pengendalian pembangunan berdasarkan
teknis
pelaksanaan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; k. menyusun
bahan
pembangunan
pelaksanaan
berdasarkan
koordinasi
ketentuan
pengendalian
peraturan
perundang-
undangan; l. melaksanakan
penyiapan
bahan
pengendalian
dan
evaluasi
pengendalian pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyusun
bahan
pembangunan
administrasi
berdasarkan
pengendalian
ketentuan
peraturan
pelaksanaan perundang-
undangan; n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 93 -
