BAB II DESKRIPSI BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN
2.1.
Sejarah Instansi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Banten merupakan salah satu unsur staffing pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unit kerja dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dimana Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten secara hirarki di bawah Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Tugas pokok Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, adapun fungsi dari Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diantaranya adalah: 1.
Perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, evaluasi, koordinasi dan pengendalian kelembagaan perekonomian,
sarana perekonomian
administrasi pelaksanaan pembangunan;
http://digilib.mercubuana.ac.id/ 12
dan
13
2.
Perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisis data pembangunan;
3.
Perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian pengadaan barang/jasa dan penyusunan standar barang dan jasa;
4.
Perumusan kebijakan evaluasi pengendalian penyerapan pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah;
5.
Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bina kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan;
6.
Monitoring, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan dibidang bina kelembagaan
perekonomian,
sarana
perekonomian
dan
administrasi
pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan; 7.
Pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan;
8.
Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Pada tahun 2011 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten mendapat tambahan pekerjaan yaitu mengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten yang bersifat adhoc dan pada 2014 kembali mendapat tambahan untuk mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten yang sama bersifat adhoc, dimana kedua unit kerja tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
14
2.1.1. Visi Instansi
Visi dari Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kebijakan Secara Berkelanjutan”.
2.1.2. Misi Instansi
Misi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah: a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi membina dan mengendalikan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dibidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum; b. Memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas dalam bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan; c. Mewujudkan Sekretariat Daerah yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
Gambar 2.1 Logo Pemerintah Provinsi Banten Sumber : Pemerintah Provinsi Banten (2015)
http://digilib.mercubuana.ac.id/
15
Adapun arti dari gambar dan warna pada logo Pemerintah Provinsi Banten adalah Kubah Mesjid melambangkan kultur masyarakat yang agamais. Bintang bersudut lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menara Mesjid Agung Banten melambangkan semangat tinggi yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT. Gapura Kaibon melambangkan Daerah Provinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi. Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwana coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Provinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan
Proklamasi
Republik
Indonesia.
Gunung
berwarna
hitam
melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan. Badak bercula satu melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum. Laut berwarna biru dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya. Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri. Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta. Lampu bulatan kuning melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita. Pita berwarna kuning melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten. Semboyan "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera. Sedangkan untuk warna pada logo mempunyai arti sebagai berikut:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
16
Merah
: melambangkan keberanian
Putih
: melambangkan suci, arif dan bijaksana
Kuning
: melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran
Hitam
: melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati
Abu-abu
: melambangkan ketabahan
Biru
: melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan
Hijau
: melambangkan kesuburan
Coklat
: melambangkan kemakmuran
2.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
17
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten
2.2.
Lingkup dan Bidang Kegiatan
Selain dari tugas pokok dan fungsi di atas, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten mendapatkan tugas khusus yaitu mengelola 2 (unit) kerja yang bersifat adhoc, 1) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten dengan dasar hukum
http://digilib.mercubuana.ac.id/
18
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2.3.
Sumber Daya Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak terlepas dari sumber daya manusia, sampai dengan bulan september tahun 2015, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten mempunyai jumlah pegawai sebanyak 196 orang yaitu 104 pegawai negeri sipil dan 92 non pegawai negeri sipil. Berikut uraian data pegawai disajikan dalam Tabel 2.1: Tabel 2.1 Data Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Pendidikan No
Uraian
Jumlah S3
S2
S1
1.
Pejabat Eselon II
1 orang
2.
Pejabat Eselon III
4 orang
4
3.
Pejabat Eselon IV
10 orang
5
5
5
31
4.
Fungsional Pengadaaan Barang dan Jasa
DIPLOMA
SLTA
1
36 orang
5.
Pelaksana
53 orang
49
6.
Non PNS
92 orang
45
5
42
130
5
46
Jumlah
196 orang
1
14
4
Sumber : Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (2015)
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
2.4.
Tantangan Instansi
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
BIRO EKBANG SETDA PROVINSI BANTEN
LPSE
PEREKONOMIAN
ULP
Gambar 2.3 Tantangan Instansi Sumber : Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (2016) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menjalankan tugas khusus ada beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten atau dari para penyedia barang/jasa yang gagal dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang selenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten, dan kendala yang dihadapi oleh Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten untuk penyedia yang belum terdaftar secara elektronik.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
2.5.
Proses / Kegiatan Fungsi Instansi RENCANA KERJA
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
LAPORAN
LAPORAN
N
N VERIFIKASI
VERIFIKASI
Y
Y
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTANGGUNG JAWABAN
Gambar 2.4 Proses / Kegiatan Sumber : Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (2016)
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan. Data hasil dari kegiatan tersebut diolah sebagai bahan untuk rapat pimpinan yang dilaksanakan setiap triwulanan, adapun data yang diperoleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk bahan rapat pimpinan dari laporan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
