Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun 2016
BAB 1 PENDAHULUAN
Pendahuluan
1.1
Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016
BAB PENDAHULUAN
1 1.1.
LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah tahunan; dan 2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagai Unit Kerja Sekretariat Daerah menyusun RENJA Unit Kerja sebagai Bahan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sebagai wujud pelaksanaan tahun keempat dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 Proses penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Renja Unit Kerja dan usulan-usulan Pasca Forum Renja Unit Kerja serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, kerjasama, pertanahan, kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun sebelumnya.
Pendahuluan
1.2
Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016
Lebih lanjut RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2016 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, hal ini sejalan dengan Pasal 260 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 diintegrasikan pula dengan hasil pelaksanaan Forum Renja Unit Kerja berdasarkan pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan sebagaimana Pasal 261 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan antar para pemangku kepentingan tentang rancangan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dalam pencapaian tujuan penguatan penyelenggaraan urusan desentralisasi, kerjasama, pertanahan, kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan dan program kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Sebagai rencana operasional, RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2016.
1.2.
LANDASAN HUKUM
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2.
3.
4.
5.
Pendahuluan
1.3
Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
1.3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20122017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14); Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61); Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/Kep.64-ORG/2012 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Pendahuluan
1.4
Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016
Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten; 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
1.4.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penulisan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB l
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2013 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan
BAB 4
PENUTUP
Pendahuluan
1.5
