PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ................................................................. 1 Bab I.

Pendahuluan ......................................................................................... 8 1.1 Latar Belakang ................................................................... 8 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 10 1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 12 1.4 Maksud dan Tujuan............................................................................... 13 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 14

Bab II.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 15 2.1 Kondisi Umum Daerah........................................................................... 15 2.2 Evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2014.......................................... 35 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..................................................... 99

Bab III.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................. 119 3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah.................................................................... 119 3.2 Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................. 175

Bab IV.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 197 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................... 197 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................. 203

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ................................... 231 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ........................................................ 231 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................ 247

Bab VI.

Penutup ................................................................................................ 605 6.1 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................. 605 6.2 Pengorganisasian Kegiatan

Pelaksanaan

Program

dan

Pembangunan ...................................................................... 606

GUBERNUR BANTEN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah,

perlu

menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Mengingat

: 1. Undang-Undang Pembentukan Republik Tambahan

Nomor

Provinsi

Indonesia

23

Tahun

Banten Tahun

Lembaran

2000

tentang

(Lembaran

Negara

2000

Negara

Nomor

Republik

182,

Indonesia

Nomor 4010); 2. Undang-Undang Keuangan

Nomor

Negara

17

Tahun

(Lembaran

2003

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -1-

3. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4421); 5. Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan

Keuangan

Indonesia Lembaran

Daerah Tahun Negara

(Lembaran 2005

Nomor

Republik

Negara 140,

Indonesia

Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran

Nomor 4816);

-2-

Negara

Republik

Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi

Banten

Tahun

2010

Nomor

1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

-3-

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12); 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61).

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud : 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah

yang

memimpin

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan undang-undang. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. -4-

8. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 9. Rencana Rencana

Pembangunan Kerja

Tahunan

Pemerintah

Daerah,

Daerah

selanjutnya

(RKPD),

adalah

disebut dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2 (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan maksud dijadikan sebagai: a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016; b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2016; c. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.

-5-

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; f. Bab VI Penutup. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 4 RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

-6-

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 8 Juni 2015 Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd. RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 8 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 31

-7-

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2016

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB I BANTEN TAHUN 2016 PROVINSI

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun

2016

disusun

dengan

mengacu

pada

Peraturan

Daerah

(Perda)

Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Selain itu, penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 juga telah mengakomodasi substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, dan juga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disertai prakiraan maju tahun 2017. Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dalam prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu tahap rancangan awal, tahap rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang, tahap rancangan akhir yang hasil akhirnya kemudian dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Banten.

-8-


Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, dimana visinya yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong yang diterjemahkan melalui 7 misi, 9 agenda prioritas (Nawacita), dan Trisakti, serta memperhatikan RKP Tahun 2016 dan isu-isu strategis daerah tahun 2016 yaitu: 1. Pengangguran dan daya saing tenaga kerja; 2. Kemiskinan dan kerawanan social; 3. Keamanan pangan, distribusi pangan, dan produktivitas pangan; 4. Daya saing, pemasaran investasi dan komoditas; 5. Konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; 6. Pendidikan orientasi pasar kerja; 7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan; 8. Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air, dan kerawanan kebencanaan; 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan 10. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten. Berdasarkan pada uraian di atas, maka ditetapkan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016, yaitu “Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing SDM untuk kesejahteraan rakyat yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkeadilan”. Tema ini dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Peningkatan

kapasitas

tenaga

kerja

dan

pengurangan

tingkat

pengangguran; 2. Perlindungan

sosial,

pemberdayaan

ekonomi,

dan

antisipasi

kerawanan sosial; 3. Pemantapan ketahanan pangan; 4. Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas; 5. Peningkatan

konektivitas

dan

daya

dukung

kawasan

pusat

pertumbuhan; 6. Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja; 7. Optimalisasi

infrastruktur

pelayanan

kesehatan

dan

integrasi

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; 8. Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana;

-9-


9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah; dan 10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10 -


7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42); 15. Peraturan

Gubernur

Banten

Nomor

12

Tahun

2013

tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- 11 -


Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12); 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

pada

dasarnya

mengamanatkan

bahwa

perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan

jangka

panjang,

perencanaan

jangka

menengah

dan

perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional. Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

hubungan

antar

perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.

- 12 -

dokumen


Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan

dokumen

RKPD

Provinsi

Banten

Tahun

2016

dimaksudkan untuk: 1. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016; 2. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2016; 3. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Adapun tujuan penyusunan RKPD ini, yaitu untuk digunakan sebagai landasan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi SKPD di lingkungan Provinsi Banten.

- 13 -


1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Bab II.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 Kondisi Umum Daerah 2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan, Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI. Penutup 6.1 Kaidah Pelaksanaan 6.2 Pengorganisasian

Pelaksanaan

Pembangunan

- 14 -

Program

dan

Kegiatan


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

Pembentukan Provinsi Banten, secara

23

tahun

2000

tentang

geografis wilayah Provinsi Banten

seluas 8.651,20 km2 dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah : 1) Sebelah Utara dengan Laut Jawa. 2) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. 3) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia. 4) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung. Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, wilayah maritim Banten

dilalui

Alur

Laut

Kepulauan

Indonesia

(ALKI)

I

yang

menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia. Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat)

daerah

otonom

Kabupaten,

yaitu

Kabupaten

Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat. Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,70C-32,90C, dengan kelembaban udara

- 15 -


bervariasi antara 79% - 87%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 3.573 mm. 2. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, diwilayah Provinsi Banten terdapat beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN)

antara

lain,

KSN

Selat

Sunda,

KSN

Ujung

Kulon,

KSN

JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan : Baja, Petrokimia, Alas kaki, Elektronik, Semen dan Makanan, yang didukung oleh keberadaan beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta – Merak, Jalan Tol Serpong – Jakarta – Purbaleunyi, Kereta Api Jakarta – Merak. Terdapat 39 Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini: Gambar 2.1 Peta Kawasan Stategis Nasional dan Provinsi Banten

- 16 -


3. Wilayah Rawan Bencana Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang teridentifikasi, antara lain : 1) Banjir Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut : a. Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol. Gambar 2.2 Peta Daerah Rawan Banjir Kota Cilegon

b. Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocokjaya, Serang, dan Walantaka. Gambar 2.3 Peta Daerah Rawan Banjir Kota Serang

- 17 -


c.

Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan. Gambar 2.4 Peta Daerah Rawan Banjir Kota Tangerang

d. Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. Gambar 2.5 Peta Daerah Rawan Banjir Kota Tangerang Selatan

e.

Kabupaten

Lebak

meliputi

Kecamatan

Malingping,

Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak. Gambar 2.6 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Lebak

- 18 -

Banjarsari,


f.

Kabupaten

Pandeglang

meliputi

Kecamatan

Labuan,

Pagelaran,

Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita. Gambar 2.7 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Pandeglang

g.

Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka. Gambar 2.8 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Serang

2) Longsor Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 19 -


a. Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta. Gambar 2.9 Peta Daerah Rawan Banjir Kota Cilegon

b. Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal. Gambar 2.10 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Serang

c.

Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah. Gambar 2.11 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Lebak

- 20 -


d. Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi. Gambar 2.12 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Pandeglang

3) Tsunami Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut ini. Gambar 2.13 Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten

4. Demografi Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 10.016.587 jiwa yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten dan Kota yang telah dikonsolidasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

- 21 -


Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014 NO

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5 6 7

Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang

8

Kota Tangerang Selatan

SEMESTER II TAHUN 2014 LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

591.150 599.681 1.299.445 721.662 797.481 199.046 316.241

548.690 566.417 1.221.091 680.355 769.419 188.751 297.533

1.139.840 1.166.098 2.520.536 1.402.015 1.566.900 387.797 613.774

620.833

598.794

1.219.627

BANTEN 5.145.539 4.871.048 Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014

10.016.587

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2011-2013 NO

TAHUN (%)

KABUPATEN/KOTA

2011

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7

Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang

0,84 1,13 3,54 1,06 2,66 1,99 2,20

0,77 1,05 3,47 0,98 2,59 21,90 2,14

0,86 0,98 3,34 0,92 2,51 1,82 2,06

8


3,67

3,59

3,51

2,39

2,33

2,27

BANTEN Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2014

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar

masih

terkonsentrasi

di

wilayah

Kabupaten

Tangerang,

Kota

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2014 dihuni oleh sekitar 53,20% dari jumlah penduduk Banten. Sedangkan 46,80% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 12.992 jiwa per km2. Sedangkan yang terendah

adalah

Kabupaten

Lebak

yaitu

dengan

tingkat

kepadatan

penduduk hanya 368 jiwa per km2. Berarti, Kota Tangerang hampir 35 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

- 22 -


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, indeks gini ratio, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan dan lain lain. LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Bantendapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014 (%) NO KABUPATEN/KOTA Kabupaten 1 Pandeglang 2 Lebak 3 Tangerang 4 Serang Kota 5 Tangerang 6 Cilegon 7 Serang 8 Tangerang Selatan Provinsi Banten

2010

2011

2012

2013

2014

7,16 6,59 6,71 4,15

5,40 6,44 7,35 5,67

5,62 5,01 6,22 5,10

4,31 5,73 6,11 5,56

-

6,68 5,32 7,69 8,70 6,11

7,03 6,53 7,87 8,84 6,39

6,41 6,82 7,06 8,24 6,38

5,91 5,93 6,91 8,48 5,86

5,47

Sumber:BPS Banten Dalam Angka 2014

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang

dapat

menggambarkan

kenaikan

atau

penurunan

harga

dari

sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Banten Tahun 2010-2014 (%) NO 1 2 3 4 5 6 7

KELOMPOK PENGELUARAN Bahan makanan Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, rekreasi, dan olahraga Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan Provinsi Banten

2010 14,10 3,76

2011 4,76 2,95

2012 3,88 8,24

2013 11,41 9,85

2014 12,63 12,57

4,41

3,16

2,39

6,54

8,75

8,37 5,30 3,64

7,02 4,03 6,44

3,93 4,97 9,11

0,83 5,68 7,47

4,73 4,49 4,33

1,10

0,02

1,79

17,15

12,93

6,10

3,45

4,37

9,65

10,20

Sumber :BRS No 01/01/36/Th.IX, 2 Januari 2015

- 23 -


PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu.Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut: Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi BantenTahun 2011- 2014 NO

SEKTOR

1

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

2 3 4 5 6 7 8 9

2012 MILYAR RP

2013 MILYAR RP

%

TW II 2014 MILYAR % RP

%

16,727.55

7.85

19,519.14

7.98

5,412.13

7.99

228.06

0.11

250.87

0.10

72.80

0.11

97,799.41

45.87

111,463.17

45.58

30,130.84

44.49

8,142.22

3.82

9,215.25

3.77

2,724.65

4.02

7,913.62

3.71

9,115.33

3.73

2,688.01

3.97

40,957.99

19.21

47,485.57

19.42

13,280.44

19.61

20,150.70

9.45

22,981.03

9.40

6,581.59

9.72

8,301.12

3.89

9,571.66

3.91

2,603.65

3.84

Jasa-jasa

12,977.12

6.09

14,946.13

6.11

4,228.11

6.24

PDRB

213,197.79

100.00

244,548.15

100.00

67,722.22

100.00

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

Sumber:BRSNo. 40/08/36/Th. VIII, 5 Agustus 2014

2. Fokus Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari IPM. IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan

kualitas

penduduk

dalam

hal

intelektualitas,

kelangsungan hidup, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut : Tabel 2.6 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2013 NO

KABUPATEN/KOTA

Kabupaten 1 Pandeglang 2 Lebak 3 Tangerang 4 Serang

2010

2011

2012

2013

68,29 67,67 71,76 68,67

68,77 67,98 72,05 69,33

69,22 68,43 72,36 69,83

69,64 68,82 72,82 70,25

- 24 -


NO

KABUPATEN/KOTA

Kota 5 6 7 8

Tangerang Cilegon Serang Tangerang Selatan Banten Sumber: Banten Dalam Angka 2014

2010

2011

2012

2013

75,17 75,29 70,61 75,38

75,44 75,60 71,45 76,01

75,72 75,89 72,30 76,61

76,05 76,31 73,12 77,13

70,48

70,95

71,49

71,90

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja gambaran

pembangunan

dan

hasil

pada

dari

aspek

pelaksanaan

pelayanan

umum

merupakan

pembangunan selama

periode

tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah. Fokus

layanan

urusan

pemerintahan

daerah

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada : 1. Urusan Wajib Pendidikan Pembangunan urusan dibidang pendidikan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,85% pada tahun 2009 menjadi 98,01% pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%, dan pada tahun 2012 naik menjadi 98,29% sedangkan pada tahun 2013 mencapai 98,60%. Pelayanan umum dibidang pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah

dan

guru.

Pada

tahun

2013,

rasio

ketersedian

sekolah

perpenduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA 501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid untuk tingkat SD 457, SLTP 629 dan SLTA 507. Pada tahun 2013 jumlah guru SD/MI 64.117 orang, SMP/MTS 31.092 orang, SMA/MA13.773 orang, dan SMK 5.023 orang. Total ketersediaan guru 114.005 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah ideal. Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi 61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi.

- 25 -


2. Urusan Wajib Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: 1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; 2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker; 3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Pada tahun 2012, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, Puskesmas sebanyak 228 unit, sedangkan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 78 unit, dan jumlah Puskesmas 232 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2013, terdiri dari dokter sebanyak 3.507 orang (dokter umum 1.258 orang, dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 444 orang), bidan

3.282 orang, perawat 6.880 orang dan tenaga

paramedis non keperawatan sebanyak 1.198 orang. Pemerataan

tenaga

layanan

kesehatan

sangat

penting

dalam

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang umumnya tergolong dalam masyarakat miskin. Upaya

layanan

kesehatan

terhadap

masyarakat

miskin,

secara

berkelanjutan terus dilakukan. Namun masih saja menghadapi masalah seperti keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu. 3. Urusan Wajib Perumahan Persentase

kepemilikan

perumahan

di

Provinsi

Banten

mengalami

fluktuasi dari 75,96% pada tahun 2011 menjadi 76,98% di tahun 2012 dan menurun menjadi 76,70% pada tahun 2013. Demikian juga persentase - 26 -


rumahtangga yang menempati rumah dengan status sewa/kontrak pada tahun 2011 sebesar 14,88% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 13,94%, dan meningkat kembali menjadi 15,02% pada tahun 2013. Untuk status lainnya terus mengalami penurunan dari 9,16% pada tahun 2011 menjadi 9,08% pada tahun 2012, dan menjadi 8,28 pada tahun 2012. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat sedikit mengalami perubahan. Tercatat persentase rumahtangga di Banten yang menempati rumah dengan lantai bukan tanah mengalami penurunan dari 95,03% pada tahun 2012 menjadi 94,98% pada tahun 2013, berdinding tembok mengalami peningkatan dari 82,76% pada tahun 2012 menjadi 83,45% pada tahun 2013, dan beratap genteng mengalami penurunan dari 82,63% pada tahun 2012 menjadi 81,04% pada tahun 2013. Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2012 hampir separuh dari total rumahtangga di Banten masih belum mempunyai akses terhadap sumber air minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada tahun 2012 adalah air dalam kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur 18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%. Sedangkan pada tahun 2013 untuk air dalam kemasan 46,89%, air ledeng 4,52%, air pompa 244,95%, air sumur 15,97% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 23,63%. 4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah, mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914,00 Ha. Penurunan luas

lahan

kritis

tersebut

disebabkan

oleh

keberhasilan

kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota.

- 27 -


5. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon kabel cenderung mengalami penurunan yang hanya mencapai 7,47% pada tahun 2013 sedangkan persentase keluarga yang memiliki/menguasi jasa layanan telepon seluler cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 90,14 pada tahun 2013.

beberapa daerah perkotaan pada tahun 2010

angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan

telekomunikasi

perdesaan.

Lambatnya

pertumbuhan

pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya

fokus

telekomunikasi

bisnis

bergerak

penyelenggara

(selular).

Untuk

kepada

pengembangan

pengembangan

jaringan

telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya

melalui

program

Kemampuan

Pelayanan

Universal

(KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO. 6. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten selama periode tahun 2012-2013 sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.829 orang.Pada tahun 2012 proporsi PNS laki-laki

sebanyak

2.493

orang

dan

perempuan

sebanyak

1.375,

sedangkan tahun 2013 jumlah laki-laki sebanyak 2.415 orang dan perempuan sebanyak 1.414 orang. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan

pemerintah,

pemerintah

daerah

kabupaten/kota

dalam

melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 - 28 -


telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 1. Urusan Wajib Perhubungan Secara geografis, Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2013 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional dan jalan provinsi)

sepanjang

berdasarkan

1.329,38

Keputusan

Km.

Total

Menteri

panjang

Pekerjaan

jalan

nasional

Umum

Nomor

631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur Banten

Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011

Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km. Banten memiliki 21 stasiun kereta api (KA) yang menghubungkan antara Merak dengan Tanah Abang dan Jakarta kota. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut oleh angkutan KA pada tahun 2013 mencapai 4.871.880 orang, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 4.420.608 orang. Sedangkan untuk jumlah barang yang diangkut oleh KA mengalami penurunan dari 497.664 ton barang pada tahun 2012 menjadi 452.170 ton barang pada tahun 2013. Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi Banten adalah transportasi darat. Hal ini karena, darat merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya dan menjadi salah satu

barometer

yang

menentukan

keberhasilan

pertumbuhan

pembangunan di Provinsi Banten. Ketersediaan terminal yang memiliki Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor. Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar - 29 -


dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu. Banten juga memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug, Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara SoekarnoHatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada tahun 2013, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak 159.823 kedatangan pesawat, 156.566 keberangkatan pesawat dan 23.057.086 penumpang yang datang dan 20.382.452 penumpang yang berangkat. internasional

Sedangkan,

banyaknya

masing-masing

penerbangan

sebanyak

41.101

dan

penumpang

kedatangan

pesawat,

40.992 keberangkatan pesawat dan 6.275.567 penumpang yang datang dan 6.630.193 penumpang yang berangkat. Jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak pada tahun 2013 sebanyak 26.432 trip, menurun bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 29.875 trip. Demikian juga dengan volume penumpang yang diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2012 jumlah penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2013 jumlah penumpang hanya mencapai 1.243.035 orang. Jumlah Unit kendaraan juga menurun, pada tahun 2012 total kendaraan yang menyeberang mencapai 1.964.725 unit kendaraan, dan pada tahun 2013 hanya mencapai 1.686.466 unit kendaraan. 2. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuaktif. Pada agustus 2013 TPAK mencapai 4.687.626 orang (63,55%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2014 menjadi 4.938.093 - 30 -


orang (66,47%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki TPAK terendah (63.16%) Namun demikian pada tahun 2013 TPAK Kabupaten Pandeglang menjadi yang terendah yang hanya sebesar 58,74% sedangkan pada posisi tertinggi dimiliki oleh Kota Tangerang yaitu sebesat 68,02%. Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 menjadi 9,9% pada tahun 2013 dan pada februari 2014 menjadi 9,87%. Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kabupaten

Serang dari Rp 1.320.500

pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013 dan menjadi 2.340.000 pada tahun 2014. Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013 dan menjadi 1.325.000 pada tahun 2014 . Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 26,23%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 23,79% disusul kemudian oleh sektor jasajasa 18,23%, sektor pertanian sebesar 12,46% dan sektor lainnya 19,28% 3. Urusan Pilihan Pertanian Produksi padi di Provinsi Banten mencapai mencapai 1.923.042 ton di tahun 2013 dengan produktivitas sebesar 52,06 kw/ha dan luas panen sebesar 369.398 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2012, produksi padi di tahun 2013 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 produksi padi sebesar 1.865.894 ton, meskipun belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton dengan produktivitas sebesar 50,40 kw/ha. Sementara itu untuk komoditas palawija (jagung, kedelai, ubi kau, dan ubi jalar), pada tahun 2011 produksinya sebesar 142,506

ton, pada tahun

2012 sebesar 142.843 ton dan pada tahun 2013 menjadi 142.665 ton. Provinsi

Banten

juga

memiliki

komoditas

tanaman

unggulan

lain,

diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman tersebut terdapat di - 31 -


Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang memiliki rasa yang khas. 4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai 74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai 95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 53.724 ton. Provinsi Banten telah memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton. Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 516 ton. 5. Urusan Pilihan Pertambangan dan Energi Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2013 mencapai 9,01 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan industri (6,83 juta MWh). Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sebesar 14,91%.

- 32 -


Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebesar 81,04%. 6. Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 46,05% dan 44,39% pada triwulan II tahun 2013 dan triwulan II tahun 2014. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun 2014, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.916,92 Miliar. Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten.Pada tahun trwulan II 2014 sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 2.00%. Pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 19.44% dan 19,68 pada tahun 2013 dan triwulan II tahun 2014. Sektor perdagangan mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi sebesar 7.22% pada triwulan II tahun 2014 dibandingkan triwulan II tahun 2013 yang mencapai pertumbuhan 9.45%. 7. Urusan Pilihan Pariwisata Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di Banten pada tahun 2013 terdapat 283 usaha akomodasi dengan 8.298 kamar dan 13.382 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 3.943 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.355 kamar terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri sebanyak 43 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak 1.772.700 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian kamar hotel non bintang yang mencapai 1.563.600 orang. Secara keseluruhan pada tahun 2013 jumlah tamu yang menginap di Hotel mencapai 3,34 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,36 juta orang dan 3,3 juta wisatawan nusantara. Pada

tahun 2013

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami peningkatan dan ratarata yang hanya menginap 1.15 hari pada tahun 2012 menjadi dari 1.31 hari pada tahun 2013. - 33 -


8. Investasi Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2013 mencapai 4,01triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2013 mencapai 3,7miliar USD. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2013 yang bekerja pada perusahaan PMA sebanyak 43.395orang dan pada perusahaan PMDN sebanyak 28.893 orang,

sedangkan

untuk

jumlah

perusahaan

PMA

sebanyak

591

perusahaan dan PMDN sebanyak 101 perusahaan. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut: Tabel 2.7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten Tahun 2011- 2013 NO

URAIAN

1

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN

2 3

Rasio daya serap tenaga kerja Sumber: Banten Dalam Angka 2014

2011

PMA 2012

2013

2011

PMDN 2012

2013

9.131

19.172

31.006

4.702

3.710

28.893

56

72

591

16

18

101

163,05

266,28

52,47

293,87 206,11

286,07

Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah selama periode

2011-2013

telah

menunjukkan

pencapaian

kinerja

yang

menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masingmasing meningkat dari 891 unit dan 4,18 juta nasabah pada tahun 2011, menjadi 1.005 unit dan 4,78 juta nasabah pada tahun 2012, dan menjadi 1.180 unit dan 6,07 juta nasabah pada tahun 2013. Disamping itu, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun 2013 secara total juga meningkat hingga mencapai 104,18 triliun rupiah, pada tahun 2011 total dana masyarakat yang dihimpun perbankan baru mencapai 74.07 triliun rupiah. Adapun total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik konvensional maupun syari’ah untuk lokasi proyek di Banten sampai akhir tahun 2013 mencapai 186.43 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 153.48 triliun rupiah. Sedangkan Kredit berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 65,49 triliun dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan hingga mencapai 77,66 triliun. - 34 -


2.2 EVALUASI PROGRAM RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2014 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 937 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. 2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan Pada

Urusan

Wajib

Pendidikan

didukung

oleh

7

Program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu : (1)Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud

sebesar100%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

91,98%. 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, (2)Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP, dan (3)Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Realisasi fisik kumulatif

pada

program

dimaksudsebesar

90,15%

dan

realisasi

keuangan sebesar 74,25%. 3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, (2)Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus, (3)Kegiatan

Peningkatan

Menengah

Kejuruan,

Mutu

dan

dan

Perluasan

(4)Kegiatan

- 35 -

Akses

Pengembangan

Pendidikan Wawasan


Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatifpada program dimaksudsebesar 88,15% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%. 4) Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : (1)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, (2)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, dan (3)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,26% dan realisasi keuangan sebesar 84,10%. 5) Program Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 62,73% dan realisasi keuangan sebesar 59,28%. 6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 Kegiatan : (1)Kegiatan Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF, (3)Kegiatan

Pembinaan

Pendidikan

Kursus

dan

Kelembagaan,

(4)Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, (5)Kegiatan Perluasan dan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kesetaraan,

dan

(6)Kegiatan

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksudsebesar 84,62% dan realisasi keuangan sebesar 70,68%. 7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan :

(1)Kegiatan

Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Tekkom, (2)Kegiatan Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Tekkom, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,05%.

- 36 -


2. Urusan Wajib Kesehatan Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU Malingping, meliputi : 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan

3

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Pembinaan

Gizi

Masyarakat, (2)Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi dan (3)Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,37% dan realisasi keuangan sebesar 83,88%. 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dan RSUD Banten yang terbagi atas 12 kegiatan, antara lain : Dinas Kesehatan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan

Promosi

Kesehatan,

(2)Kegiatan

Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Masyarakat Miskin, (3)Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, (4)Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, dan (5)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS Labuan (DAK) dengan realisasi Fisik sebesar 75,70% dan realisasi keuangan sebesar 69,37%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK), (3)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non

Medis

RSUD

Banten,

(4)Kegiatan

Peningkatan

Operasional

Pelayanan, (5)Kegiatan Pemantauan Pelayanan, (6)Kegiatan Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan, dan (7)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan dengan realisasi Fisik sebesar 93,31% dan realisasi keuangan sebesar 75,64%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 80,45% dan realisasi keuangan sebesar 74,82%. 3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pembinaan Surveilance Epidemiologi,

Imunisasi

dan

Penanggulangan

Wabah,

(2)Kegiatan

Pengendalian Penyakit Menular Langsung, (3) Kegiatan Pengendalian

- 37 -


Penyakit Bersumber Binatang, (4)Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dan (5)Kegiatan Penyehatan Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,60% dan realisasi keuangan sebesar 74,77%. 4) Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dan (2)Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian,

Produksi

dan

Distribusi.

Realisasi

fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,08% dan realisasi keuangan sebesar 88,54%. 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Malingping yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain Dinas Kesehatan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan, (2)Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, (3)Kegiatan Peningkatan program kesehatan kerja dan olah raga, (4)Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa, dan (5)Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan realisasi Fisik sebesar 65,06% dan realisasi keuangan sebesar 17,51%, sedangkan RSUD Malingping melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di RSU Malingping

dengan

realisasi

Fisik

sebesar

97,96%

dan

realisasi

keuangan sebesar 92,99%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 81,51% dan realisasi keuangan sebesar 17,70%. 6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, dan RSUD Banten yang terbagi atas 8 kegiatan, antara lain : Dinas

Kesehatan

melaksanakan

3

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, (2)Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja, dan (3)Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja dengan realisasi Fisik sebesar

92,76%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

85,56%,

RSUD

Malingping melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan - 38 -


Obat-Obatan dan alat kesehatan RSU Malingping, (2)Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan (3)Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Malingping (Dana DAK) dengan realisasi Fisik sebesar 99,07% dan realisasi keuangan sebesar 93,49%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan (2)Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten dengan realisasi Fisik sebesar 97,61% dan realisasi keuangan sebesar 78,49%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,48% dan realisasi keuangan sebesar 85,96%. 3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud, meliputi : 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, (2)Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, (3)Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, (4)Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan, (5)Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, dan (6)Kegiatan

Peningkatan

Penegakan

Hukum

Lingkungan

Hidup.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,47%. 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh BadanLingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain : Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, dan (2)Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,59%, dan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

melaksanakan

3

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, (2)Kegiatan Pengembangan Taman

Hutan

Raya

(DAK),

dan

- 39 -

(3)Kegiatan

Perlindungan

dan


Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan realisasi Fisik sebesar 93,55% dan realisasi keuangan sebesar 89,97%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar96,78% dan realisasi keuangan sebesar 90,26%. 4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum, meliputi : 1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

dengan

melaksanakan

18

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah Utara, (2)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, (3)Kegiatan Pembangunan Jembatan, (4)Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara, (5)Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan, (6)Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, (7)Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, (8)Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, (9)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (10)Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, (11)Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, (12)Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-bahan Kebinamargaan Wilayah Utara, (13)Kegiatan Pengadaan

Peralatan

dan

Bahan-bahan

Kebinamargaan

Wilayah

Selatan, (14)Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, (15)Kegiatan

Pendataan

Leger

Jalan,

(16)Kegiatan

Optimalisasi

Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang, (17)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Utara, dan (18)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Selatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 64,33% dan realisasi keuangan sebesar 30,39%. 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengendalian Banjir, (2)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (3)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, - 40 -


(4)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (5)Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, (6)Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, (7)Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya,

(8)Kegiatan

Pengadaan

Lahan

Pengairan,

(9)Kegiatan

Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai, (10)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, (11)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (12)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (13)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane,

(14)Kegiatan

Pemberdayaan

Pengelola

Sumber Daya Air, (15)Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, (16)Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi,

Embung

dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya,

(17)Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, (18)Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, dan (19)Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,60% dan realisasi keuangan sebesar 73,97%. 3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penyediaan

Prasarana

dan

Sarana

Air

Bersih,

(2)Kegiatan

Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, (3)Kegiatan Peningkatan

Prasarana

Lingkungan

Pembangunan

Jalan

Akses

Pertumbuhan,

(5)Kegiatan

Kawasan

Sentra

Binaan,

Produksi

Pemeliharaan

(4)Kegiatan

Kawasan

Gedung

Kantor

Pusat dan

Infrastruktur Penunjang Lainnya, (6)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, (7)Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, (8)Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan (9)Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar86,10% dan realisasi keuangan sebesar 73,53%. 5. Urusan Wajib Penataan Ruang. Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas - 41 -


Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan.

Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

olehBadan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang

terbagi

atas

Pembangunan

3

Kegiatan,

antara

lain

:

Badan

Perencanaan

Daerah melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,46%, dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan

dan

Pemanfaatan

Ruang,

dan

(2)Kegiatan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan

sebesar

98,22%.

Realisasi

fisik

kumulatif

pada

program

dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,33%. 6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah : 1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Pelaksanaan

program

Pembangunan (1)Kegiatan

Daerah

ini

dilaksanakan

dengan

Perencanaan

oleh

Badan

melaksanakan

Pembangunan

10

Perencanaan

kegiatan,

Daerah,

yaitu:

(2)Kegiatan

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, (3)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, (4)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis

dan

Pengendalian

Bisnis

Kelautan,

Pembangunan

(5)Kegiatan

Infrastruktur

Perencanaan

Wilayah,

dan

(6)Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, (7)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, (8)Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan, (9)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah,

dan

(10)Perencanaan

dan

Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,44%.

- 42 -


2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

oleh

Biro

Ekonomi

dan

Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain: Biro Ekonomi dan Administrasi (1)Kegiatan

Pembangunan Pengendalian

melaksanakan

Pelaksanaan

3

kegiatan,

Pembangunan,

yaitu:

(2)Kegiatan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD, dan (3)Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Se-Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,12%, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, dan (2)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya dengan realisasi fisik sebesar 93,97% dan realisasi keuangan sebesar 87,90%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,99% dan realisasi keuangan sebesar 89,31%. 3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain : Biro Pemerintahan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan realisasi fisik sebesar 88,98% dan realisasi keuangan sebesar 54,98%, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,22%. Realisasi fisikkumulatif pada program dimaksudsebesar 94,49% dan realisasi keuangan sebesar 78,48%. 7. Urusan Wajib Perumahan. Pada

Urusan

Wajib

Perumahan

didukung

oleh

1

program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten,

yaitu

Program

Pembinaan

dan

Penataan

Perumahan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 56,58% dan realisasi keuangan sebesar 12,77%.

- 43 -


8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yang meliputi : 1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemberian

Penghargaan

dan

Fasilitas

Sarana

dan

Prasarana

Kepemudaan, (2) Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, (3) Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, (4)

Kegiatan

Pengembangan

Wawasan

dan

Kreativitas

Pemuda,

(5)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan, dan (6)Kegiatan Pembinaan Kepramukaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar100% dan realisasi keuangan sebesar 96,66%. 2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Pelaksanaan program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga, (2)Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, (3)Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, (4)Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri

Olahraga,

(5)Kegiatan

Peningkatan

SDM

Keolahragaan,

(6)Kegiatan Peningkatan Prestasi dan Pembibitan olahraga, (7)Kegiatan Fasilitasi

Prasarana

Pembinaan

dan

dan

Pelatihan

Sarana

Olahraga,

Olahraga,

(8)Kegiatan

(9)Kegiatan

Fasilitasi

Pendidikan

dan

Pelatihan Olahraga, dan (10)Kegiatan Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar95,58% dan realisasi keuangan sebesar 90,21%. 9. Urusan Wajib Penanaman Modal. Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, meliputi : 1) Program Peningkatan Iklim Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengendalian

dan

Pembinaan

Pelaksanaan

Penanaman

Modal,

(2)Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, (3)Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi

Izin

Usaha

Tetap

Penanaman

Modal,

dan

(4)Kegiatan

Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal. Realisasi fisik

- 44 -


kumulatif

pada

program

dimaksud

sebesar99,04%

dan

realisasi

keuangan sebesar 80,89%. 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, dan (2)Kegiatan Kerjasama Investasi.

Realisasi

fisik

kumulatif

pada

program

dimaksud

sebesar98,75% dan realisasi keuangan sebesar 78,11%. 10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi : 1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian, (3)Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha, dan (4)Kegiatan Peningkatan kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan

Pengelola

Koperasi.

Realisasi

fisik

kumulatif

pada

program

dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,87%. 2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis, (2)Kegiatan

Dukungan

Promosi

dan

Pemasaran

Produk

serta

Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan Usaha, dan (3)Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,20%. 3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM KUMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Koperasi,

(2)Kegiatan

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi, dan (3)Kegiatan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,24%. 11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, yaitu Program - 45 -


Penataan Administrasi Kependudukan. Program inimelaksanakan 2 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar100% dan realisasi keuangan sebesar 78,50%. 12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu : 1) Program

Pengembangan

Kelembagaan,

Hubungan

Industrial

dan

Perlindungan Tenaga Kerja. Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan

Pengawasan

Norma

Ketenagakerjaan,

(2)Kegiatan

Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), (3)Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, (5)Kegiatan Fasilitasi Penetapan UMP, dan (6)Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,13%. 2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha. Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, (2)Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang, (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, (4)Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan

Kewirausahaan,

dan

Produktivitas

(5)Kegiatan

Pelayanan

dan

Pelatihan

Penempatan

dan

Perlindungan TKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,32%. 3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan

(2)Kegiatan

Sosialisasi

BLKI,

Penyusunan

Kurikulum

dan

Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,05%.

- 46 -


13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, yaitu Program Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini melaksanakan8 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (2)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, (3)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, (4)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga

Pangan,

(5)Kegiatan

Pengendalian

Program

Bantuan

Raskin,

(6)Kegiatan Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,

(7)Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Konsumsi

dan

Penganekaragaman Pangan, dan (8)Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,40%. 14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 program yangdilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, yaitu Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak.

Program

ini

melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, (2)Kegiatan Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha, (3)Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, (5)Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, (6)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan

(7)Kegiatan

Koordinasi,

integrasi

dan

Sinkronisasi

Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,87%. 15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, yaitu Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini melaksanakan 1 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. - 47 -


16. Urusan Wajib Perhubungan. Pada

Urusan

Wajib

Perhubungan

didukung

oleh

1

program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Program ini melaksanakan 14 kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan LaluLintas Jalan, (2)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, (3)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang, (4)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, (5)Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Perhubungan Pengembangan

Lalu

Udara,

Lintas

Jalan,

(7)Kegiatan

Pelabuhan

laut

(6)Kegiatan

Perencanaan dan

Penyelenggaraan

Pembangunan

Penyeberangan,

dan

(8)Kegiatan

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut, (9)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, (10)Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, (11)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, (12)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, (13)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan (14)Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,71% dan realisasi keuangan sebesar 73,94%. 17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika. Program ini melaksanakan 6 kegiatan, antara lain : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan

melaksanakan Telekomunikasi

3 dan

kegiatan,

yaitu:

Telematika,

(1)Kegiatan (2)Kegiatan

Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, dan (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik dan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,49%, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, (2)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi - 48 -


Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi fisik sebesar 99,33% dan realisasi keuangan sebesar 85,42%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,67% dan realisasi keuangan sebesar 85,48%. 18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, yaitu Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, (2)Kegiatan

Fasilitasi

dan

Pembinaan

Organisasi

Politik,

(3)Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, (4)Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, (5)Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, (6)Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, (7)Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, dan (8)Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,83% dan realisasi keuangan sebesar 84,09%. 19. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD), programprogram dimaksud adalah : 1) Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang terbagi atas 45 kegiatan, antara lain : Biro Pemerintahan melaksanakan 10 Kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, (2)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Terpadu

Kecamatan

Kelurahan,

dan

(3)Kegiatan

Pembinaan Fasilitasi

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, (4)Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, (5)Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - 49 -


(LPPD) Provinsi Banten, (6)Kegiatan Desk Pemilukada Provinsi Banten, (7)Kegiatan Penataan Daerah Otonom, (8)Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, (9)Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2014, dan (10)Kegiatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Administrasi

Pertanahan,

dengan realisasi fisik sebesar 97,14% dan realisasi keuangan sebesar 88,94%, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa

(SHSBJ)

dan

Pedoman

Pelaksanaan

Pembangunan,

(2)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM, (3)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian, (4)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, (5)Kegiatan Fasilitasi Penataan

Kebijakan

di

Bidang

Kelembagaan

Keuangan

Daerah,

(6)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen,

Pengawasan

Harga

dan

Barang

Beredar,

(7)Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, (8)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE Provinsi Banten, (9)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP, dan (10)Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,85%, Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial

dan

Nilai-nilai

Kejuangan,

(3)Kegiatan

Pembinaan

dan

Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, (4)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, (5)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan lingkungan, (6)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana, (7)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, dan (8)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,47%, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, (2)Kegiatan Sarana Komunikasi, (3)Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, (4)Kegiatan Fasilitasi Penunjang - 50 -


Kegiatan

Keprotokolan,

(5)Kegiatan

Fasilitasi

Kegiatan

Pimpinan,

(6)Kegiatan Pelayanan Tamu, (7)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, (8)Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, (9)Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, (10)Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, dan (11)Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,63%, dan Kantor Penghubung melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah, (2)Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu, (3)Kegiatan Pengelolaan Wisma, (4)Kegiatan Pengelolaan layanan Informasi Promosi Banten, (5)Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, dan (6)Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII dengan realisasi fisik sebesar 92,79% dan realisasi keuangan sebesar 90,37%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,33% dan realisasi keuangan sebesar 92,71%. 2) Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten,

(2)Kegiatan

Pemeliharaan

dan

Penanggulangan

Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3)Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Peraturan

Perundang-Undangan,

(5)Kegiatan

Fasilitasi

Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas, (6)Kegiatan Kerjasama Masyarakat,

Pemeliharaan (7)Kegiatan

Ketertiban Optimalisasi

Umum

dan

Ketentraman

Penyelenggaraan

Teknis

Fungsional Satpol PP Provinsi Banten, (8)Kegiatan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP, dan (9)Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,27%. 3) Program Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, - 51 -


yaitu

:

(1)Kegiatan

Pencegahan

dan

Penyebarluasan

Informasi

Peringatan Dini Bencana, (2)Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi

Bencana,

(3)Kegiatan

Fasilitasi

Penanganan

Kedaruratan

Bencana, (4)Kegiatan Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan,

(5)Kegiatan

Pemulihan

Kondisi

Sosial

Ekonomi

Masyarakat Pasca Bencana, dan (6)Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,79%. 4) Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, (2)Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, (3)Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, (4)Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, (5)Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, dan (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 70,71% dan realisasi keuangan sebesar 39,84%. 5) Program

Penataan

Kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan

Perangkat

Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, (2)Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota, (3)Kegiatan Penyusunan

Kebijakan

Ketatalaksanaan,

(4)Kegiatan

Penyusunan

Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, Struktural

(5)Kegiatan pada

UPT

Penyusunan Daerah

dan

Standar

Kompetensi

Penyusunan

Syarat

Jabatan Jabatan

Struktural, (6)Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (7)Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,46%. 6) Program Pembinaan Karier dan

Layanan Administrasi Kepegawaian

Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan - 52 -


Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, (3)Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, (4)Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, (5)Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian, (6)Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian,

(7)Kegiatan

Pengembangan

Jabatan

Fungsional

dan

Sidang Baperjakat, (8)Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, dan (9)Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,52% dan realisasi keuangan sebesar 82,82%. 7) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan

Pengembangan

Program

dan

Kerjasama Kelembagaan,

(2)Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, (3)Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, (4)Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, (5)Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, (6)Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas

Kinerja,

(7)Kegiatan

Diklat

Peningkatan

Kompetensi

Sumber daya Aparatur, (8)Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan (9)Kegiatan

Diklat Prajabatan Bagi

Calon PNS Daerah Se-Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,63% dan realisasi keuangan sebesar 63,84%. 8) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD)yang terbagi atas 88 kegiatan.

Pada

42

SKPD

terdapat

36

SKPD

masing-masing

melaksanakan 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dan (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dari 36 SKPD masing-masing untuk realisasi fisik dan realisasi keuangan

terhadap

Program

Peningkatan

Kualitas

Tata

Kelola

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Biro Pemerintahan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 76,02%, Biro Hukum realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar - 53 -


95,23%, Biro Organisasi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan

sebesar

97,71%,

Biro

Ekonomi

dan

Administrasi

Pembangunan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,34%, Biro Kesejahteraan Rakyat realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,82%, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah realisasi fisik sebesar 71,61% dan realisasi keuangan sebesar 72,59%, Biro Humas dan Protokol realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,96%, Inspektorat realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,70%, Satpol PP dan Linmas realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,66%, Dinas Kesehatan realisasi fisik sebesar 80,41% dan realisasi keuangan sebesar 70,18%, Dinas Pendidikan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,94%, Dinas Pemuda dan Olahraga realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,80%, Dinas Pertanian dan Peternakan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,42%, Dinas Kelautan dan Perikanan realisasi fisik sebesar 95,63% dan realisasi keuangan sebesar 89,50%, Dinas SDA dan Permukiman realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang realisasi fisik sebesar 75,74% dan realisasi keuangan sebesar 76,52%, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,87%, Dinas Kehutanan dan Perkebunan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,18%, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,11%, Dinas Pertambangan dan Energi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,45%, Dinas Perindustrian dan Perdagangan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,64%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata realisasi fisik sebesar 95,83% dan realisasi keuangan sebesar 77,09%, Dinas Sosial realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,35%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,82%, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,26%, Badan Lingkungan Hidup Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,69%, Badan Kepegawaian Daerah realisasi fisik sebesar

100%

dan

realisasi

keuangan

- 54 -

sebesar

95,91%,

Badan


Pendidikan dan Pelatihan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,20%, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,00%, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,45%, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,24%, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,14%, Kantor Penghubung realisasi fisik sebesar 99,57% dan realisasi keuangan sebesar 99,48%, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,80%. Pada satu SKPD hanya melaksanakan 1 kegiatan adalah RSUD Malingping. Kegiatan yang dimaksud, adalah (1)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi fisik sebesar 50,06% dan realisasi keuangan sebesar 46,27%,

sedangkan 5 SKPD lainnya

melaksanakan kegiatan yang terbagi atas 15 kegiatan, antara lain: Biro Umum melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,15%, Sekretariat DPRD melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,75%, Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,25%, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah - 55 -


(DRD) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,65%, dan RSUD Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 97,35% dan realisasi keuangan sebesar 68,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,42% dan realisasi keuangan sebesar 90,83%. 9) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten, dan terbagi atas 274 kegiatan, antara lain: Biro Organisasi melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda, (2)Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 95,73% dan realisasi keuangan sebesar 87,31%, Biro Umum

melaksanakan

14

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Fasilitasi

Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kerumahtanggaan

Setda

Provinsi

Banten,

(3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, (5)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, (6)Kegiatan

Fasilitasi

Pelayanan

(7)Kegiatan

Peningkatan

Pimpinan

Kapasitas

Staf

Sekretariat

Daerah,

Gubernur

Banten,

Ahli

(8)Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, (9)Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, (10)Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Pembayaran gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di lingkungan Setda, (11)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, (12)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Daerah

Banten, dan

(13)Kegiatan

Wakil

Kepala

Penyelenggaraan

Daerah,

dan

Kedinasan

(14)Kegiatan

Kepala

Koordinasi

Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,75%, Biro Perlengkapan dan Aset melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

Kantor,

dan

(2)Kegiatan

- 56 -

Penyediaan

Penunjang


Ketatausahaan, dengan realisasi fisik sebesar 83,99% dan realisasi keuangan sebesar 87,32%, Sekretariat DPRD melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,dengan realisasi fisik sebesar 90,18% dan realisasi keuangan sebesar

84,49%,

Inspektorat

melaksanakan

4

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,08%, Satpol-PP dan Linmas melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi fisik sebesar 92,54% dan realisasi keuangan sebesar 93,70%, Dinas Kesehatan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Aparatur,

(5)Kegiatan

Penyediaan

barang

dan

jasa

perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dan (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dengan realisasi fisik sebesar 89,84% dan realisasi keuangan sebesar 85,66%, Dinas

Pendidikan

melaksanakan 17 kegiatan, yaitu:

(1)Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada BPPNF, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPK, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pendidikan Non Formal, (8)Kegiatan Pengadaan

Sarana

Komunikasi

dan

Pendidikan,

Prasarana

Kantor

(9)Kegiatan

pada

Balai

Pemeliharaan

Teknologi

Sarana

dan

Prasarana Kantor pada Balai Pendidikan Non Formal, (10)Kegiatan Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana - 57 -

Kantor

Balai

Tekhnologi


Telekomunikasi Pendidikan, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pendidikan Non Formal, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (14)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

pada

Balai

Pelayanan

Pendidikan

Khusus,

(15)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (16)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN

CMBBS,

dan

(17)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran pada SMAN CMBBS, dengan realisasi fisik sebesar 98,76% dan realisasi keuangan sebesar 85,07%, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

(3)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran,

(4)Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga, (5)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga, dan (6)Kegiatan Penguatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,49%, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

(3)Kegiatan

(4)Kegiatan

Penyediaan

Pengadaan

Pengembangan

Sarana

Peternakan,

Barang dan

(5)Kegiatan

dan

Jasa

Prasarana Pengadaan

Perkantoran, Kantor Sarana

Balai dan

Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (6)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan - 58 -


Jasa

Perkantoran

Balai

Pengembangan

Peternakan,

(14)Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Balai

Kesehatan

Hewan

dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner, dengan realisasi fisik sebesar 94,21% dan realisasi keuangan sebesar 87,89%, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

pada

Balai

Pengujian

Mutu

Hasil

Perikanan,

(9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan

Pantai,

(12)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai, dan (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, dengan realisasi fisik sebesar 97,31% dan realisasi keuangan sebesar 97,43%, Dinas SDA dan

Permukiman

melaksanakan

8

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau, (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane, dan (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pengelolaan - 59 -


Sumber Daya Wilayah Ciujung – Cidanau, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,81%, Dinas Bina Marga & Tata Ruang melaksanakan 14 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor,

Perkantoran,

(3)Kegiatan

(4)Kegiatan

Penyediaan

Pembinaan

Jasa

Barang

dan

Konstruksi,

Jasa

(5)Kegiatan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, (11)Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

Balai

Pembinaan Jasa Konstruksi, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksanaan

Teknis

Jalan

dan

Jembatan

Wilayah

Selatan,

dan

(14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, dengan realisasi fisik sebesar 94,19% dan realisasi

keuangan

sebesar

83,64%,

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 39 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

DPPKD

Serpong,

(6)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kabupaten Lebak, (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping, (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

DPPKD

Ciputat,

(9)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran Pada UPT DPPKD Pandeglang, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD - 60 -


Cilegon, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

DPPKD

Serang,

(14)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada

UPT

DPPKD

Balaraja,

(16)Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, (17)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak, (18)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Malingping, (19)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Pandeglang, (21)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (22)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (23)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

Kantor

pada

UPT

DPPKD

Cilegon,

(24)Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (25)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (26)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (27)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, (28)Kegiatan Pengadaan Sarana

dan

Prasarana

Pada

UPTD

Rangkasbitung,

(29)Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Malingping, (30)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (31)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Pandeglang, (32)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (33)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (34)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (35)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (36)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (37)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (38)Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, dan (39)Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 96,88% dan realisasi keuangan sebesar 87,66%. Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan - 61 -


Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan

Tanaman

Kehutanan

dan

Perkebunan,

(9)Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, dan (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada

Balai

Perbenihan

Tanaman

Kehutanan

dan

Perkebunan, dengan realisasi fisik sebesar 98,56% dan realisasi keuangan sebesar 94,69%. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor,

(3)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (6)Kegiatan Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

pada

UPT

Tangerang,

(7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang, (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, dan (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80,33%. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,46%. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (6)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai - 62 -


Pengembangan Penyediaan

Teknologi

Barang

dan

dan Jasa

Standarisasi Perkantoran

Industri, pada

Balai

(8)Kegiatan Pengelola

Laboratorium Metrologi, dan (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan realisasi fisik sebesar 99,99% dan realisasi keuangan sebesar 89,57%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya, (6)Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya, dan (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya, dengan realisasi fisik sebesar 98,10% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%. Dinas Sosial melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perlindungan Sosial, dan (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,77%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor,

(3)Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, (6)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, dan (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81,33%. Dinas - 63 -


Koperasi dan UMKM melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Pengadaan

Sarana

Pemeliharaan

dan

Sarana

Prasarana

dan

Kantor

Prasarana

Balatkop,

Balatkop,

dan

(6)Kegiatan (7)Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 98,62% dan realisasi keuangan sebesar 94,04%. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,49%. Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 91,27% dan realisasi keuangan sebesar 89,94%. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 97,47% dan realisasi keuangan sebesar 79,50%. Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,70%. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 96,18% dan realisasi keuangan sebesar 88,09%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan - 64 -


Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar

100%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

92,28%.

Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar

96,56%.

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi fisik sebesar 92,71% dan realisasi keuangan sebesar 84,54%. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar

100%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

93,13%.

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,68%. Kantor Penghubung melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi fisik sebesar 94,28% dan realisasi keuangan sebesar 96,65%. RSUD Malingping melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi fisik sebesar 97,97% dan realisasi keuangan sebesar 96,02%.

Sekretariat

Komisi

Penyiaran

Indonesia

Daerah

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 65 -


Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 69,43% dan realisasi keuangan sebesar 77,80%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,49%. RSUD Banten melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten, dengan realisasi fisik sebesar 93,80% dan realisasi keuangan sebesar 46,05%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,27% dan realisasi keuangan sebesar 81,56%. 10) Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten

dengan

melaksanakan

8

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, (2)Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, (3)Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, (4)Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, (5)Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,

(6)Kegiatan

Penanganan

Kasus-Kasus

Pengaduan

di

Lingkungan Pemerintah Daerah, (7)Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan (8)Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,00% dan realisasi keuangan sebesar 94,77%. 11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Persetujuan

Produk dan

Hukum,

Penetapan

(2)Kegiatan Rancangan

Fasilitasi Peraturan

Penyusunan, Daerah

dan

Keputusan DPRD Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, (4)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi

- 66 -


Banten, (5)Kegiatan Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, (6)Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten,

(7)Kegiatan

Fasilitasi

Protokoler

DPRD

Provinsi

Banten,

(8)Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan (9)Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,45% dan realisasi keuangan sebesar 78,13%. 12) Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Banten

dengan

melaksanakan

10

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Pengawasan

Produk

Hukum

Kab/Kota

Wilayah

I,

(2)Kegiatan

Pengawasan

Produk

Hukum

Kab/Kota

Wilayah

II,

(3)Kegiatan

Peningkatan

Koordinasi

Penanganan

Permasalahan

Perlindungan

Hukum dan HAM, (4)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, (5)Kegiatan

Peningkatan

Pemahaman

dan

Kesadaran

Hukum

Masyarakat/Kadarkum, (6)Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian, (7)Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, (8)Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, (9)Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah,

dan

(10)Kegiatan

Pengembangan

Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,95% dan realisasi keuangan sebesar 95,25%. 13) Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Provinsi

Banten

dengan

melaksanakan

8

kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, (2)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, (3)Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian

Bidang

Sosial

Budaya,

(4)Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, (5)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, (6)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, (7)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan (8)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik - 67 -


kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,18%. 20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa,

yaitu

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Lembaga Perdesaan. Program inimelaksanakan 5 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Masyarakat

Pemberdayaan (KPM),

Kelembagaan

(2)Kegiatan

dan

Pengembangan

Kader

Pemberdayaan

dan

Pembangunan

Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, (3)Kegiatan Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan,

(4)Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan

Desa-

Kelurahan dalam Perkembangan Desa-Kelurahan, dan (5)Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,71%. 21. Urusan Wajib Sosial. Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 4 kegiatan, yaitu : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desamelaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,16%, dan Dinas Sosial melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil dengan realisasi fisik sebesar 96,85% dan realisasi keuangan sebesar 90,60%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,43% dan realisasi keuangan sebesar 85,07%. 2) Program Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten

dengan

melaksanakan

7

- 68 -

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan


Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (2)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, (3)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, (4)Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial, (5)Kegiatan

Fasilitasi

Penerimaan

dan

Penyaluran

pada

Balai

Perlindungan Sosial, (6)Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S), dan (7)Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,36%. 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten

dengan

melaksanakan

3

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah, (2)Kegiatan Perlindungan

Sosial

Korban

Bencana,

dan

(3)Kegiatan

Fasilitasi

Pendampingan dan Penunjang PKH, Jamsosratu, Askesos dan Sumber Dana Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,24%. 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dan

Dinas

Sosial

yang

terbagi

atas

5

kegiatan,

yaitu

:

Biro

Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,19%, dan Dinas Sosial melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

Potensi

dan

Sumber

Kesos

Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), dan (3)Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,53%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,61%. 22. Urusan Wajib Kebudayaan. Pada

Urusan

Wajib

Kebudayaan

didukung

oleh

1

program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Program Pengelolaan

dan

Pengembangan

Keragaman,

- 69 -

Kekayaan

dan

Nilai


Budaya. Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, (2)Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, (3)Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, (4)Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan, dan (5)Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,11% dan realisasi keuangan sebesar 88,93%. 23. Urusan Wajib Statistik. Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD), yaitu : Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Program ini melaksanakan 43 kegiatan, antara lain : 41 SKPD masingmasing melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan. Realisasi ke-41 SKPD masing-masing pada program dimaksud adalah: Biro Pemerintahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,48%, Biro Hukum dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,35%, Biro Organisasi dengan realisasi fisik sebesar 95,33% dan realisasi keuangan sebesar 80,78%, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,26%, Biro Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,65%, Biro Umum dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,32%, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan realisasi fisik sebesar 88,67% dan realisasi keuangan sebesar 88,17%, Biro Humas dan Protokol dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,63%, Sekretariat DPRD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,57%, Inspektorat dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,98%, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,37%, Dinas Kesehatan dengan realisasi fisik sebesar 95,96% dan realisasi keuangan sebesar 87,87%, Dinas Pendidikan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,14%, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,17%, Dinas Pertanian dan Peternakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,39%, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan realisasi keuangan sebesar - 70 -


97,49%, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,43%, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan

realisasi

keuangan

sebesar

65,45%,

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan dengan realisasi fisik sebesar 95,38% dan realisasi keuangan sebesar 94,98%, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,21%, Dinas Pertambangan dan Energi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,34%, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,55%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,63%, Dinas Sosial dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,86%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,42%, Dinas Koperasi dan UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,47%, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,02%, Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,13%, Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,40%, Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,23%, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,53%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,97%, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,81%, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,90%, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,62%, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dengan realisasi fisik sebesar

100%

dan

realisasi

keuangan

sebesar

97,19%,

Kantor

Penghubung dengan realisasi fisik sebesar 98,68% dan realisasi keuangan sebesar 98,68%, RSUD Malingping dengan realisasi fisik sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar 99,39%, Sekretariat KPID dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,24%, Badan - 71 -


Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77,35%, dan RSUD Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 45,28%, sedangkan 1 SKPD (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang) melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan, dan (2)Kegiatan Penyusunan Data Teknis Bidang Kebinamargaan, dengan realisasi fisik sebesar 98,11% dan realisasi keuangan sebesar 95,13%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,33% dan realisasi keuangan sebesar 93,13%. 24. Urusan Wajib Kearsipan. Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh 1 program yangdilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, yaitu Program Pembinaan Kearsipan Daerah. Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah, (2)Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi

Banten

(SIKP),

(3)Kegiatan

Pembinaan

Aparatur

Pengelola

Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan (4)Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,14% dan realisasi keuangan sebesar 89,74%. 25. Urusan Wajib Perpustakaan. Pada

Urusan

Wajib

Perpustakaan

didukung

oleh

2

Program

yang

dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama Perpustakaan, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, dan

(3)Kegiatan

Pengembangan

Layanan

dan

Sistem

Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika.

Informasi

Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,73% dan realisasi keuangan sebesar 90,24%. 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan, (2)Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten, dan (3)Kegiatan Penyediaan Bahan

- 72 -


Pustaka Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 98,05% dan realisasi keuangan sebesar 94,82%. 2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, sebagai berikut: 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Program

ini

melaksanakan

4

kegiatan,

yaitu

:

(1)Kegiatan

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, (2)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (3)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan (4)Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,89% dan realisasi keuangan sebesar 84,25%. 2. Urusan Pilihan Pertanian Pada

Urusan

Pilihan

Pertanian

didukung

oleh

4

program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang terbagi atas 33 kegiatan, antara lain : Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

melaksanakan

5

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, (3)Kegiatan Perlindungan

Tanaman

Perkebunan,

(4)Kegiatan

Peningkatan

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, (5)Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Bermutu dengan realisasi fisik sebesar 94,24% dan realisasi keuangan sebesar 90,67%, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia, (2)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), (3)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, - 73 -


(4)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, (5)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, (6)Kegiatan Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pengembangan

Ternak

Besar,

Kecil

dan

Unggas,

(8)Kegiatan

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, (9)Kegiatan Pengembangan Produksi

dan

Pengembangan Pengembangan

Pemanfaatan

Benih

Perbibitan

Ternak

Perbibitan

Ternak

Bibit

Unggul,

Ruminansia,

Non

Ruminansia,

(10)Kegiatan (11)Kegiatan (12)Kegiatan

Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular,

(13)Kegiatan

Peningkatan

Penyidikan,

Pengujian

dan

Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), (14)Kegiatan Peningkatan Produksi

dan

Pengembangan

Komoditas

Tanaman

Buah

dan

Biofarmaka, (15)Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran, dan (16)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,22%, dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 12 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan

Pembinaan

dan

Perikanan

Pengembangan

Budidaya Perikanan

Air

Laut,

Budidaya

(2)Kegiatan Air

Payau,

(3)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, (4)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), (5)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), (6)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), (7)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), (8)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, (9)Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, (10)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan, (11)Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan), dan (12)Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK) dengan realisasi fisik sebesar 89,43% dan realisasi keuangan sebesar 85,43%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,56% dan realisasi keuangan sebesar 86,81% 2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terbagi atas 15 kegiatan, antara lain: - 74 -


Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun,

(2)Kegiatan

Pengembangan

Aneka

Usaha

Kehutanan

dan

Perkebunan, (3)Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, (4)Kegiatan

Pembinaan

Pengujian

Hasil

Hutan,

dan

(5)Kegiatan

Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi fisik sebesar 98,22% dan realisasi keuangan sebesar 96,48%, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (2)Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu, (3)Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan Penyediaan

dan

Pasca

Teknologi,

Hortikultura, dan

Panen

Tanaman

Perlindungan

dan

Pangan,

Pasca

(5)Kegiatan Penyediaan

(4)Kegiatan

Panen

Teknologi

Tanaman

Pasca Panen

Peternakan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,81%, dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan

dan

Perikanan,

(2)Kegiatan

Diversifikasi

Produk

Hasil

Perikanan, (3)Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, (4)Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan (5)Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP), dengan realisasi fisik sebesar 96,21% dan realisasi keuangan sebesar 96,17%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,14% dan realisasi keuangan sebesar 95,82%. 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 6 kegiatan, yaitu : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan

Fasilitasi

Pembinaan

dan

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan (2)Kegiatan

Fasilitasi

Sumberdaya Kehutanan, keuangan

dan

Program

dengan sebesar

Pembinaan

Penyuluhan

realisasi 97,01%,

dan

fisik Dinas

Pengembangan Pertanian,

sebesar

Perikanan

98,27%

Kehutanan

Kapasitas

dan

dan

dan

realisasi

Perkebunan

melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani, (2)Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan penerapan Teknologi - 75 -


Kehutanan

dan

Perkebunan,

dan

(3)Kegiatan

Pengembangan

Kelembagaan Kehutanan dan perkebunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,94%, dan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,88%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,98% dan realisasi keuangan sebesar 96,86%. 4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,01%. 3. Urusan Pilihan Kehutanan. Pada

Urusan

Pilihan

Kehutanan

didukung

oleh

1

program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, yaitu Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Program

ini

melaksanakan

3

kegiatan,

yaitu:

(1)Kegiatan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan

Kawasan

Hutan,

dan

(3)Kegiatan

Pengembangan

dan

Pemanfaatan Hutan dan Lahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,65% dan realisasi keuangan sebesar 90,34%. 4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi. Pelaksanaan

Program

ini

melaksanakan

11

kegiatan,

yaitu:

(1)KegiatanPembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak),

(2)Kegiatan

Pembangunan

Listrik

Perdesaan

di

WKP

III

(Kabupaten Pandeglang), (3)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP

II

(Kabupaten/Kota

Serang

dan

Kota

Cilegon),

(4)Kegiatan

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang), (5)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, (6)Kegiatan Pengawasan Pengembangan

Pembangunan Jaringan

Listrik

Perdesaan,

Ketenagalistrikan - 76 -

di

(7)Kegiatan

Provinsi

Banten,


(8)Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (9)Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten, (10)Kegiatan Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan

MIGAS,

dan

(11)Kegiatan

Pengawasan

Energi

dan

Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,02%. 2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, (2)Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pengawasan

dan

Pengendalian

Bidang

Pertambangan,

(4)Kegiatan

Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (5)Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (6)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan (7)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,04%. 3) Program

Pengembangan,

Pengusahaan

Potensi

dan

Produk

Pertambangan dan Energi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, dan (2)Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,88%. 5. Urusan Pilihan Pariwisata. Pada

Urusan

Pilihan

Pariwisata

didukung

oleh

2

Program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (3)Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, (4)Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, (5)Kegiatan Promosi - 77 -


Pariwisata dan Budaya Banten, dan (6)Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,15% dan realisasi keuangan sebesar 87,19%. 2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengembangan

Kemitraan

budaya

dan

Pariwisata,

(2)Kegiatan

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan (3)Kegiatan Optimalisasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Pariwisata.

Realisasi

fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,21%. 6. Urusan Pilihan Industri. Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, yaitu Program Peningkatan Daya Saing Industri. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika, (2)Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka, (3)Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka produk IKM, (4)Kegiatan

Standarisasi

dan

Sertifikasi

Industri,

(5)Kegiatan

Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah, (7)Kegiatan Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan (8)Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar 96,02%. 7. Urusan Pilihan Perdagangan. Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengawasan Barang Jasa beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, (3)Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, (4)Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, (5)Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, (7)Kegiatan Pelayanan Tera - 78 -


dan Tera Ulang, dan (8)Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,89%. 8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : (1)Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi

Perpindahan

serta

Penempatan

Transmigrasi,

(2)Kegiatan

Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan (3)Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan

Transmigrasi.

Realisasi

fisik

kumulatif

pada

program

dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,16%. 1.2.1 Capaian Kinerja Program Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2012-2014 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan dengan angka target kinerja RPJMD pada tahun 2014 digambarkan pada tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2014 URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

2012 TARGET RPJMD

2013

REALISASI

TARGET RPJMD

REALISASI

71,49

2. L P E

6,06,45%

6,15%

6,5 -6,7%

5,86%

6,6-6,8%

5,47%**)

5,71%

5,5-5,2%

5,89%

5,3-5,0%

5,51%**)

4.Persentase Pengangguran Terbuka

10,74%

10,13%

10,24%

9,90%

74,02

REALISASI

72,92

5,795,34%

71,87

TARGET RPJMD

1. I P M

3.Persentase Penduduk Miskin

73,47

2014

9,74%

72,30*)

9,07%***)

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014

Sub bab ini juga menjelaskan realisasi capaian indikator kinerja pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 78 program 252 indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 15 program yang capaian indikatornya masih kurang dari 80% yang tersebar pada 24 indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.9 berikut:

- 79 -


Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Per Program Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

NO

PROGRAM

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

3 4

5

6

7

8

9

Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Peningkatan Tata Kelola Pencitraan Pendidikan

Mutu dan

Bina Gizi Kesehatan Ibu Anak

Pembinaan Kesehatan

dan dan

Upaya

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B/Wustho Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%) Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit) Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang) Rata -rata Lama Sekolah (tahun) Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%) Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)(%) Persentase Rumah Tangga Melaksanakan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

42,00

36,18

86,14

99,24

99,33

100,09

99,54

100,44

100,90

62,28

66,58

106,90

2,38

12,53

525,81

6,90

13,60

197,10

5,00

5,00

100,00

12.500,00

14.444,00

115,55

9,19

8,61

93,69

10,00

10,00

100,00

74,00

71,38

96,46

90,00

83,16

92,40

91,00

86,75

95,33

70,00

70,00

100,00

90,00

94,95

105,50

100,00

99,24

99,24

Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)

Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)

- 80 -


NO

10

PROGRAM

Pengendalian PenyakitDan Penyehatan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%) Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%) Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%) Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%) Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%) Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%) Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan Prevalensi HIV (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)

- 81 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

85,00

0,24

0,28

100

91,40

91,40

60,00

45,00

75,00

60,00

45,00

75,00

75,00

74,00

98,67

75,00

71,00

94,67

100,00

86,00

86,00

40,00

35,00

87,50

100,00

80,30

80,30

<0,5

0,46

108,70

90,00

89,00

98,89

<1

0,00

1000,00

30,00

30,00

100,00


NO

11

12

13

PROGRAM

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%) Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%) Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit) Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan

- 82 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

76,00

65,00

85,53

100

99,65

99,65

50,00

51,00

102,00

100

85

85,00

123

92

74,80

40

60

150,00

50,00

0,00

0,00

100,00

5,51

5,51

23

20

86,96

200

200

100,00

50,00

20,00

40,00

100,00

100,00

100,00

200

917,00

458,50


NO

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Kesehatan (orang)

14

15

16

17

18

19

Pembangunan Pemeliharaan dan Jembatan

dan Jalan

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengembangan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

dan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

75,00

59,00

78,67

60,00

74,00

123,33

82,00

61,31

74,77

90,00

75,79

84,21

2.448,88

2.525,00

103,11

8,14

3,10

38,08

1.537,50

2.020,00

131,38

111

301

271,17

2

2

100,00

3

5

166,67

20,00

3,20

16,00

4,67

4,67

100,00

3 dok

3 dok

100,00

1 paket

1 paket

100,00

100,00

100,00

100,00

Gratis

Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%) Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%) Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha) Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi 3

(m ) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Program Pembinaan Penyelesaian dan Penataan Gedung KP3B Perumahan Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%) Penataan Ruang Rasio Rencana Wilayah dan Kawasan Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket) Perencanaan dan Cakupan Penganggaran ketersediaan Pembangunan Daerah dokumen perencanan dan

- 83 -


NO

20

21

22

23

24

25

26

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

penganggaran pembangunan (%) Pengendalian Cakupan Hasil Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%) Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%) Kerjasama Perencanaan Pembangunan Kerjasama Daerah Pembangunan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Pengelolaan dan Rasio Penyelenggaraan Pengembangan dan Transportasi Darat, Peningkatan Laut, Udara dan Fasilitas Perkeretaapian Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017 Pengendalian Persentase kualitas Pencemaran air yang terpantau Lingkungan Hidup dan terinformasikan menurut SPM (%) Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusa kan lingkungan hidup (%) Rehabilitasi dan Luas area Konservasi rehabilitasi hutan Sumberdaya Alam dan lahan (ha) dan Lingkungan Persentase Hidup peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%) Penataan Cakupan Administrasi Peningkatan Tata Kependudukan Kelola Administrasi Kependudukan (%) Kesetaraan Gender, Pengembangan Kota Pemberdayaan Layak Anak Perempuan dan Kab/Kota (Forum

- 84 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3 dokumen

3 dokumen

100,00

100,00

100,00

100,00

35,85

29,78

83,07

39,72

39,57

99,62

20,00

20,00

100,00

20,00

82,35

411,75

8.000

12.000

150,00

20

23,50

117,50

100,00

92,86

92,86

1Kab/Kot a

1 Kab/Kota

100.00


NO

PROGRAM Perlindungan Anak

27

28

29

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Rehabilitasi Sosial

INDIKATOR KINERJA Kader, POKJANAL) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%) Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS ,GSI,APE) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%) Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang) Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%) Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi

- 85 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100.00

100.00

100.00

20,00

20,00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80 Orang

80 Orang

100.00

1.215

1.215

100,00

220

220

100,00

40,00

40,00

100.00

901

901

100,00

1.122

1.122

100,00


NO

30

31

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Perlindungan Jaminan Sosial

dan

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi Jumlah lembaga sosial anak yang dibina Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang) Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (Orang) Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (Lembaga) Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (Orang) Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan

- 86 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

530

530

100,00

16

16

100,00

660

660

100,00

307

307

100,00

390

390

100,00

50

50

100,00

4.350

4.350

100,00

1.286

1.286

100,00

366

30.000

8.196,72

604

604

100,00

550

550

100,00

400

400

100,00

200

200

100,00

12 keg

11 keg

91,67


NO

32

33

34

35

36

37

38

39 40

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Peningkatan Investasi

Iklim

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

600 lembaga

839 lembaga

139,83

4,73

2,53

53,49

11,56

9,87

117,12

448 org

448 org

100,00

15,28

21,10

138,09

15,28

14,45

94,57

26,00

25,15

96,73

26,00

25,00

96,15

17,66

16,75

94,85

Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)

15,00

15,00

100,00

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

8.93 Trilyun

25,43 Trilyun

284,77

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)

20,00

19,00

95,00

Cakupan kelembagaan kelompok/badan/le mbaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahte raan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%) Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumbersumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%) Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%) Pesentase peningkatan kapasitas

kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)

- 87 -


NO

PROGRAM Budaya

41

42

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%) Meningkatnya pelestarian nilainilai tradisi dan kearifan lokal (%) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%) Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%) Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%) Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah(%) Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi Peningkatan Pengelolaan Informasi

- 88 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

20,00

20,00

100,00

23,53

23,53

100,00

18,52

16,72

90,28

353,00

353,00

100,00

414,00

407,00

98,31

100,00

100,00

100,00

100,00

97,42

97,42

100,00

100,00

100,00

2 Dok

2 Dok

100,00

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

6 unit

6 unit

100,00

10 dok

10 dok

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA Komunikasi Dokumentasi

43

44

45

46

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100,00

100,00

100,00

16 dok

16 dok

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75,16

75,16

3.572 T

4,899 T

137,15

2

2

100,00

3

3

100,00

dan

Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Pemeliharaan Rasio Pengamanan, Ketentraman, Pengawalan Ketertiban dan Gubernur, Wakil Perlindungan Gubernur, Sekda Masyarakat (%) Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundangundangan Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan(%) Penanggulangan Rasio Mitigasi dan Bencana Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%) Pengelolaan Rasio fasilitasi Kekayaan dan Aset pengelolaan Daerah perlengkapan dan aset daerah (%) Peningkatan Jumlah Pendapatan Pengelolaan Asli Daerah (Rp.) Keuangan dan Ketersediaan jumlah Pendapatan Daerah sistem/data/dokum en/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Inform asi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

- 89 -


NO

47

48

49

50

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%) Penataan Rasio ketersediaan Kelembagaan dan dokumen penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%) Pembinaan Karier Rasio Pembinaan dan Administasi dan Kesejahteraan Kepegawaian PNS Provinsi Banten Aparatur .(%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%) Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur .(%) Peningkatan Rasio Kapasitas SDM Penyelenggaraan Aparatur Diklat dan Bimtek Aparatur .(%) Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%) Peningkatan Kualitas Rasio ketersediaan Tata Kelola dokumen Pemerintahan Daerah Perencanaan, Evaluasi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

95,60

95,60

100,00

100,00

100,00

100,00

44,67

44,67

100,00

88,67

88,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

dan Pelaporan

51

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio Penyediaan Peningkatan Sarana, Barang dan Jasa Prasarana Adm. Perkantoran Perkantoran dan serta Pelayanan Kapasitas Aparatur Tata Usaha Kerumahtanggaan

- 90 -


NO

52

53

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Pembinaan,Pengawas Rasio Peningkatan an dan Akuntabilitas kualitas Aparatur pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%) Peningkatan Kapasitas Jumlah Kegiatan Lembaga Perwakilan Penyerapan Aspirasi Rakyat Daerah Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapatrapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD

- 91 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,83

97,83

100,00

75,00

75,00

100,00

100,00

100,00


NO 54

55

56

57

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Kesadaran Pengembangan Produk Hukum HAM

Rasio ketersediaan dan Dokumen Produk Hukum (%) dan Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%) Penelitian, Ketersediaan Pengembangan dokumen kebijakan Kebijakan Strategis, hasil Penelitian dan Inovasi Daerah, dan Pengembangan IPTEK Inovasi Daerah (dok) Ketahanan Pangan Cadangan Pangan Masyarakat Pemerintah Provinsi (Ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan) Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%) Pemberdayaan Rasio Desa/Kel Masyarakat dan Yang Mengalami Lembaga Perdesaan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)

- 92 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

20,00

20,00

100.00

100,00

100,00

100.00

34 Dokumen

33 Dokumen

97,06

200

166,23

83,12

617,0322

422,172

68,42

62

62

100,00

100,00

100,00

100,00

90

83,30

92,56

10

10

100,00

50

50

100,00

70,00

70,00

100,00

11,00

11,00

100,00

2 Posyantek

3 Posyantek

150,00

85,00

85,00

100.00


NO

58

59

60

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Pembinaan Kearsipan Daerah

Pengembangan Komunikasi, Informasi Telematika

dan

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%) Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%) Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)

- 93 -

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

3,8

3,8

100,00

6,38

6,38

100,00

6 desa/kel

6 desa/kel

100.00

1.261 desa

1.262 desa

100.08

42 Paket

42 Paket

100,00

27 SKPD (63%)

27 SKPD (63%)

100,00

27 SKPD (63%)

27 SKPD (63%)

100,00

68,42

68,42

100,00

30,00

30,00

100,00

30,00

30,00

100,00


NO

61

62

63

64

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%) Pengembangan Minat Tingkat kunjungan dan Budaya Baca perpustakaan per hari (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%) Pengembangan dan Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan sesuai Perpustakaan standar (%) Kepemudaan dan Jumlah organisasi Kepramukaan pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel) Pembinaan, Rasio Cabang Pembudayaan dan Olahraga Pengembangan Berprestasi Olahraga terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100,00

75,00

75,00

280 (56%)

280 (56%)

100,00

70 (56%)

70 (56%)

100,00

18 (43%)

18 (43%)

100,00

9 kwartir

9

kwartir

100,00

14 klp

8 klp

57,14

18 cabor /17 event

17 cabor /4 event

94,44/ 23,53

1 unit

1 unit

100,00

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Per Program Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan NO

PROGRAM

1

Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)

- 94 -

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN (%)

2.161.685

2.045.883

94,64

43.360

33.069

76,27

28.000,00

48.578,00

173,49

70.000

22.500

32,14

24.415

63.072

258,33

30.690.55 8

46.257.79 4

150,72


NO

2

PROGRAM

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

INDIKATOR KINERJA Cakupan peningkatan upayaupaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas (batang) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Nilai Tukar Petani (NTP) Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap

- 95 -

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN (%)

500

750

150,00

3

3

100,00

1

1

100,00

3

3

100,00

85

107

125,88

67,150

60,184

89,63

> 100

104,20

104,20

1

0,637

45,50

160.000

105.000

65,63

105

104,75

99,76

4

6

150,00

8

9

112,50

6

6

100,00

250

250

100,00

0,75%

0,70%

93,33


NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN (%)

2.500

4.122

164,88

27

30

111,11

5

10

200,00

24

24

100,00

2

2

100,00

20

18

90,00

27

72

266,67

2

3

150,00

3.200,00

12.100,00

378,13

6

6

100,00

10

10

100,00

25.000

25.000

100,00

90,00

90,00

100,00

312

312

100,00

PDRB Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)

3

4

5

6

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit) Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit) Cakupan ketersediaan Traktor (unit) Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit) Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha) Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit) Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok) Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)

- 96 -


INDIKATOR KINERJA

NO

PROGRAM

7

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

8

9

10

Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

Pengelolaan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

dan

Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit) Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen) Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%) Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%) Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)

- 97 -

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN (%)

14

14

100,00

4

4

100,00

10

10

100,00

1

1

100,00

4

4

100,00

20,00

20,00

100,00

15,00

15,38

102,53

20,00

19,80

99,00

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

100,00

20,00

19,67

98,35


NO

11

12

13

14

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau kecil

Peningkatan Pengembangan Perdagangan

Peningkatan Saing Industri

Penyiapan, pengerahan Pembinaan Transmigrasi

laut, pulau-

dan

Daya

dan

Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%) Luas Areal Konservasi Laut (Ha) Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus) Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%) Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%) Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%) Cakupan Penyiapan,Pelayana n,Pembinaan,dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)

- 98 -

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN (%)

21,00

21,09

100,43

1

1

100,00

12

20

166,67

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

100,00

20,00

19,00

95,00

20,00

20,00

100,00

350 KK

15 KK

4,29

175 KK

15 KK

8,57


2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu

permasalahan

daerah

dianggap

memiliki

nilai

prioritas

jika

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya. 2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional Pembangunan

dalam

rangka

mencapai

tujuan

nasional,

bangsa

Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni: 1. Merosotnya Kewibawaan Negara Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman

kepada segenap

warga

negara,

tidak

mampu

mendeteksi

ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi

manusia (HAM),

berdaya

lemah

dalam mengelola

dalam

konflik

penegakan sosial.

hukum,

Negara

dan

semakin

tidak tidak

berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar

ketika

negara

mengikat

diri

pada

sejumlah

perjanjian

internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional. 2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional Lemahnya sendisendi

perekonomian

bangsa

terlihat

dari

belum

terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan

lingkungan

hidup

sebagai

akibat

dari

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan - 99 -

alam

yang

sangat besar,

baik


yang mewujud (tangible) maupun bersifat nonfisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. ekonomi

Harapan

bangsa menjadi semakin

memberi

akan jauh

penguatan

ketika

sendi-sendi

negara

tidak

kuasa

jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi

warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi

dan

modal

korporasi

global

serta

berkurangnya

cadangan minyak nasional. 3. Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Politik

penyeragaman

bangsa

pejuang, memudarkan

meminggirkan

telah

mengikis

kebudayaan

karakter

solidaritasn

lokal.

Jati

dan

diri

Indonesia

sebagai

gotong-royong,

bangsa

serta

terkoyak

oleh

merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan

ekspresi

intoleransi

dalam

bentuk

kebencian,

permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”.

Kegagalan

pengelolaan

keragaman

itu

terkait

dengan

masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional sama,

yang

memperuncing

kemajuan

teknologi

kesenjangan

informasi

dan

sosial.

Pada

transportasi

saat yang

yang begitu

cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada

gilirannya

membawa

dampak

negatif

berupa

kejut

budaya

(culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas

primodial

pembeda

dengan

sebagai

lainnya.

representasi

Konsekuensinya,

simbolik bangsa

yang ini

menjadi

berada

di

tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia

dihadapkan

kekuatan

pasar

yang

pada

arus

kebudayaan

menempatkan

manusia

yang

didorong

sebagai

oleh

komoditas

semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus

- 100 -


kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Tantangan

utama

pembangunan

Nasional dapat dikelompokkan

sebagai berikut: 1. Dalam

rangka

meningkatkan

wibawa

Negara,

tantangan utama

pembangunan mencakup: a. peningkatan stabilitas dan keamanan negara, b. pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta c. pemberantasan korupsi. 2. Dalam

rangka

memperkuat

sendi

perekonomian

bangsa, tantangan

utama pembangunan mencakup: a. pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, b. percepatan

pemerataan

dan

keadilan,

serta

keberlanjutan

pembangunan. 3. Krisis

kepribadian

bangsa

termasuk

intoleransi,

tantangan

utama

pembangunan mencakup: a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia, b. pengurangan kesenjangan antarwilayah, c. percepatan pembangunan kelautan 2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten Isu

penting

dan

masalah

mendesak

lainnyadi

Provinsi

Banten

khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun untuk rincian dari masingmasing kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten Pandeglang 1) Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan

listrik

terhadap

pengembangan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang; 2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pandeglang

dan

Pusat

Kegiatan

Panimbang;

- 101 -

Wilayah

Promosi

(PKWp)


3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang; 4) Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan; 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta kemudahan

akses

bagi

masyarakat

miskin

untuk

mendapatkan

pendidikan dasar dan kesehatan yang layak 6) Penguatan Inovasi Daerah 7) Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain; 8) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sumur dan Panimbang; 9) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi; 10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung AseupanGunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air; 11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak; 12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya; 13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral; 14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan balai benih ikan. 2. Kabupaten Lebak 1) Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping; 2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja; 3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan Cibinuangen; - 102 -


4) Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong; 5) Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain; 6) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir PantaiSelatan Kecamatan Malingping dan Bayah; 7) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi; 8) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air; 9) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak-Pelabuhan Ratu Sukabumi; 10)Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral; 11)Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;. 12)Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah; 13)Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya; 14)Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan. 3. Kabupaten Serang 1) Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda; 3) Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;

- 103 -


4) Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang; 5) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros; 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa; 7) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros; 8) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara luas; 9) Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah; 10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang; 11) Rencana

pembangunan

pengembangan/penataan

Mesjid

Terapung

kawasan

sekitar

Banten

di

Anyer

pembangunan

dan

Mesjid

Terapung; 12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional. 13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara. 4. Kabupaten Tangerang 1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku UMKM dan pemberdayaan masyarakat 3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan lapangan kerja 4) Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis Tangerang Internasional City; 5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum optimal; 7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai; 9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara; 10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;

- 104 -


11) Perlunya

pembangunan

infrastruktur

perkotaan

Pusat

Kegiatan

Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase; 12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang

khususnya

di

kawasan

pengembangan

Bandara

Internasional Soekarno Hatta; 13) Belum

optimalnya

pengembangan

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan

Kronjo. 5. Kota Cilegon 1) Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata

Anyer,

Kawasan

Industri

Bojonegara

dan

Pelabuhan

Penyeberangan Merak; 2) Optimasi

Pengembangan

Kawasan

Terminal

Terpadu

Merak

dan

percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni; 3) Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan Anyer; 4) Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri

serta sebagai jaringan air

baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya; 5) Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 6) Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-Cilegon (Seragon) dan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon; 7) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional. 6. Kota Tangerang 1) Pengembangan

konektivitas

transportasi

perkotaan

untuk

memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang; 2) Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri KembanganDaan Mogot) untuk mengatasi kemacetan; - 105 -


3) Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Sabi, Dadap, Mookervat, dan Pesanggrahan; 4) Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane

untuk

menghubungkan

antara

Kota

dan

Kabupaten

Tangerang; 5) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta; 6) Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh; 7) Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal 8) Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing; 9) Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang Terbuka Hijau. 7. Kota Serang 1) Reformasi

birokrasi

dan

tata

kelola

pemerintahan

daerah

guna

peningkatan kualitas pelayanan publik. 2) Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan budaya. 3) Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. 4) Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis. 5) Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. 6) Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya saing. 7) Pengentasan kemiskinan serta perluasan peluang kerja, pengembangan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja, aksesibilitas permodalan. 8) Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya dan kearifan lokal. 9) Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam. 10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 106 -


8. Kota Tangerang Selatan 1) Percepatan

Pusat

Pemerintahan

Kota

Tangerang

Selatan

untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-Parung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover SMS; 3) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-CiputatSimpang Gaplek-Sawangan; 4) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan dan penataan ulang U Turn; 5) Perbaikan

drainase

kota

untuk

menangani

banjir

tahunan

dan

interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota; 6) Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan 7) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 8) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan; 9) Percepatan

pembangunan

Monorel

Tangerang

Selatan-Bandara

Soekarno-Hatta; 10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang Terbuka Hijau; 11) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron; 12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak

sesuai

lagi

dengan

perkembangan

kota

dimana

struktur

bangunannya kearah vertikal; 13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi Pasarpasar Tradisional. 2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2016 Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja Jumlah pengangguran di Provinsi Banten pada Februari 2014 sebesar 540.999 orang. Masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data Februari 2014, jumlah - 107 -


tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar 3.998.706 orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar 939.387 orang atau 19,78% dan dibawah 15 jam per minggu sebesar 150.924 ribu orang atau 4,11%. Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Banten didominasi oleh lulusan SD

dan

SMP.

Berdasarkan

data

BPS

Provinsi

Banten

(BRS

No.24/05/36/Th.VIII, 5 Mei 2014), Pada Agustus 2014, jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD sebesar 1.829 ribu orang atau 38%, SMP sebesar 888 ribu orang atau 16%; SMA/SMK sebesar 939 ribu orang atau 30,46%,SMK sebesar 565.964 orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan Universitas sebesar 382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti, penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka hanya bisa terserap di sektor pertanian. Sebaran jumlah pengangguran tahun 2012, yaitu Kabupaten Pandeglang 53.131

orang

(10,23%),

Kabupaten

Lebak

50.687

orang

(9,76%),

Kabupaten Tangerang 152.235 orang(29,32%), Kabupaten Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%), Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%), dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%) 2. Kemiskinan dan Kerawanan Sosial Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Banten juga dapat dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar 0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41% meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2013, dan persentase penduduk miskin pedesaan sebesar

8,31% pada tahun

2012 berkurang menjadi sebesar 7,22% pada tahun 2013. Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi oleh kenaikan inflasi.

- 108 -


3. Keamanan Pangan, Distribusi Pangan, dan Produktivitas Pangan Ketahanan seseorang

pangan untuk

adalah

ketersediaan

mengaksesnya.Empat

pangan

komponen

dan

kemampuan

utama

ketahanan

pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.Ketersediaan

pangan

adalah

kemampuan

memiliki

sejumlah

pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.dan kestabilan pangan yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar, masih lemahnya

logistik

pangan masyarakat, alih fungsi lahan pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan belum membudaya 4. Daya saing, Pemasaran Investasi dan Komoditas Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kemudahan perijinan, kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi

Banten

semakin

meningkat

seiring

meningkatnya

potensi

konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

(BKPM)

RI

terbaru,

tercatat

Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami - 109 -


penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Kedepan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%. Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011

sebesar

berdasarkan

Rp. lokasi

62,22

trilyun.

proyek

sebesar

Dari

penyaluran

Rp.

112,22

jumlah

trilyun

kredit

termasuk

didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di

sektor

produksi.

Hal

ini

ditandai

pula

dengan

data

besaran

pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp.

1,317

trilyun.

Penyaluran

terbesar

kredit

UKM

pada

sektor

perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

- 110 -


5. Konektivitas dan Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena ituperlu dikembangkan program kewilayahan untuk

terciptanya

pertumbuhan

dan

keterpaduan, berkelanjutan

keserasian, pembangunan

keseimbangan antar

laju

wilayah/antar

kawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan aman. Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan pada upaya: 1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. 2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan

mengutamakan

pemanfaatan

potensi

keunggulan

lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. 3) Mendorong

percepatan

pembangunan

wilayah

tertinggal

dengan

menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan dan sektor tertentu. 4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 5) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014 antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang, - 111 -


Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang, KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon, Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang

peningkatan

perekonomian

wilayah

dan

kawasan

yang

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus. Penanganan kondisi jalan dilakukan melalui pemeliharaan

dan

peningkatan

jalan,

peningkatan

fungsi

jembatan

timbang, peningkatan pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi. Fokus Penanganan Infrastruktur 2016 diarahkan pada pembangunan jalan menunjang

pariwisata,

kawasan

pusat

pertumbuhan,

penanganan

kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan. Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain: 1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung,Cigelung Bayah,Tanjung

lesung-Sumur,

Kronjo-Mauk-Tanjungkait,

Palima-

Cinangka-Anyer, dll; 2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung Muara binuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-Pasauran, dll; 3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping. Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat Pemerintahan antara lain: 1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-Pakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan-Palima, Serang-Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-Sayabulu-Serang-Palima; 2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang TimurSudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang. Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan, antara lain: - 112 -


1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, CiputatPamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan; 2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp. Kepandean, Sp. Cirendeu dll. Penanganan infratruktur dasar mendukung Kawasan Pusat Pertumbuhan: 1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan; 2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman; 3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; 4) Pembangunan Listrik Perdesaan. Sedangkan penanganan infrastruktur sumber daya air guna mengatasi banjir dan kekeringan meliputi: 1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian; 2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk; 3) Normalisasi tanggul dan sungai; 4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 6. Pendidikan Orientasi Pasar Kerja Untuk mencapai tujuan pembangunan

pendidikan di Provinsi Banten

dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas,

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,

serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian Millenium Development Goals

(MDG’s)

dibidang pendidikan dan kesehatan. Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di

Kabupaten/Kota

se-

Provinsi

Banten.

Kedua

isu

tersebut

akan

berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan

- 113 -


Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan. Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60%tenaga kerja di Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian. Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dapat

dilakukan

melalui

kebijakan

Pemerintah

daerah

menyediakan

anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). 7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat yang masih kurang. Masih terdapatpenyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan disemua tingkat pemerintahan. Dalam

melaksanakan

peningkatan

kualitas

fungsi

pelayanan

sarana

dan

kesehatan

prasarana

di

puskesmas,

pelayanannya

perlu

ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas. Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan. Permasalahan

dalam

pembangunan

kesehatan

di

Provinsi

Banten

diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular dibeberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi, gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan kesehatan yang belum - 114 -


memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit

berkorelasi dengan kualitas lingkungan, menjamurnya

praktik pengobatan alternatif, penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara pemerintah dan swasta belum terstruktur. Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatanglobal, membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (climate change) sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas,

dan

komitmen

pemerintahuntuk

memberikan

pelayanan

kesehatan yang bermutu. 8. Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup,

Mitigasi dan Adaptasi

Bencana Kondisi

kelestarian

alam

di

Provinsi

Banten

relatif

masih

terjaga

kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

- 115 -


Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi. Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak

pada

kawasan

permukiman

sebagaimana

kasus

Tempat

Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon. Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan karena berkurangnya daerah resapanair dan sedimen.Selain itu, permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai dan pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi. Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi, seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten sebagai bagian dari wilayah - 116 -


perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut. 9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dalam pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap, terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015. Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu: 1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah

(eksekutif)

dan

lembaga

perwakilan

(legislatif)

dalam

penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah; 2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan; 3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai; 4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan; 5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat; 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal. - 117 -


10. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2012-2017 pada awal Januari 2017, maka Provinsi Banten akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk masa jabatan Tahun 2017-2021. Tahapan pemilihan Kepala Daerah Banten menurut rencana akan dimulai pada sekitar pertengahan tahun 2016. Kegiatan pendanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota dengan mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Agar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2016, dapat terselenggara dengan demokratis, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu mewujudkan dan menjaga iklim yang kondusif dengan dukungan dan kerjasama semua pihak serta segenap masyarakat Provinsi Banten. Iklim

kondusif,

yang

diindikasikan

dengan

stabilitas

sosial,

politik,

ketentraman dan ketertiban masyarakat, selain akan mendukung kehidupan berdemokrasi yang santun, beretika, teduh, dan damai serta menghasilkan pemimpin daerah yang merepresentasikan kehendak masyarakat, juga akan membantu

terselenggaranya

pemerintahan

dan

pembangunan

daerah

dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten menjadi salah satu isu strategis pada tahun 2016.

- 118 -


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2016 Kerangka

ekonomi

makro

daerah

serta

kerangka

kebijakan

penganggaran pembangunan daerah TA.2016 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Provinsi Banten yang telah dicapai sampai tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015, serta langkah–langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2016. Kerangka

ekonomi

makro

daerah

Tahun

2016

tidak

dapat

dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2015, dan prospeknya dalam tahun 2016, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya. 1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 Perkembangan indikator makro ekonomi daerah pada RKPD Tahun 2016 sesuai dengan RPJMD tahun 2012-2017 meliputi : Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Namun demikian, akan dilengkapi dengan investasi dan inflasi. Kinerja ekonomi sangat dipengaruhi

perkembangan

inflasi

yang

terjadi

dan

bagaimana

pengendalian inflasi dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh inflasi, selain terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sangat memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan. 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Besaran PDRB Banten tahun 2014 atas dasar harga konstan mencapai

89,80

dibandingkan

triliun

tahun

rupiah

2013

turun

(sebesar

16,06

105,86

triliun triliun

rupiah rupiah).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,86 persen. Secara year on year, penurunan kinerja ekonomi Banten mulai dirasakan pada triwulan - 119 -


kedua kemudian melambat lagi pada triwulan ketiga di tahun 2014. Walaupun kinerja perekonomian Banten pada triwulan ke empat mulai membaik namun secara kumulatif setahun tidak mampu menyalip pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Perekonomian Banten tahun 2014 tumbuh sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi

merupakan

pertumbuhan

tertinggi

lapangan sebesar

usaha

18,71

yang

persen,

mengalami diikuti

oleh

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,30 persen dan Jasa Lainnya sebesar 13,84 persen Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: industri pengolahan (34,23 persen); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda

motor

(12,37

persen)

dan

transportasi

dan

pergudangan (9,16 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2014, konstruksi sebesar 1,12 persen

diikuti

informasi

dan

komunikasi

0,86

persen;

dan

perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,75 persen. Pada triwulan IV-2014 Ekonomi Banten tumbuh 8 persen bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pengadaan listrik, gas yang terkontraksi 1,21 persen. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 19,07 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 18,77 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,64 persen. Struktur perekonomian Banten pada triwulan IV-2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: industri pengolahan (33,77 persen), perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (12,11 persen) dan transportasi dan pergudangan (9,88 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan IV-2014 adalah industri pengolahan sebesar 2,65 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 0,89 persen: dan perdagangan besareceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,81 persen. - 120 -


Ekonomi Banten triwulan IV-2014 mengalami pertumbuhan yang melambat

sebesar

1,75

persen

bila

dibandingkan

triwulan

sebelumnya (q-to-q). Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan seperti padi yang memasuki musim tanam serta sawit dan beberapa komoditi perkebunan lain yang telah melewati musim panen, menjadikan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan kontraksi 5,76 persen. lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil-sepeda motor juga mengalami kontraksi sebesar 0,90 persen. PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Banten pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 114,73 triliun, sedangkan pada tahun 2013 sebesar

Rp.

244,55

triliun,

atau

terjadi

penurunan

sebesar

Rp.128,82 triliun. Selama tahun 2014, menurut pdrb atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar adalah sektor industri pengolahan senilai Rp. 38,74 triliun, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 13,89 triliun, dan sektor konstruksi sebesar rp. 11,25 triliun. 2) Tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi

yang

sering

digunakan

untuk

mengukur

tingkat

perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya didaerah

perkotaan.

menunjukkan

Perubahan

pergerakan

harga

IHK

dari

dari

paket

waktu

ke

komoditas

waktu yang

dikonsumsi oleh rumah tangga. Setelah dua bulan sebelumnya secara berturut-turut terjadi penurunan harga secara umum, pada bulan Maret 2015 harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari naiknya angka IHK yang sebesar 122,91 pada bulan Februari 2015 menjadi 123,35 pada bulan Maret 2015 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,36 persen. Inflasi terjadi karena naiknya indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik,

- 121 -


gas dan bahan bakar naik 0,08 persen; kelompok kesehatan naik 1,98 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,08 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan naik 1.04 persen. Sementara itu pada kelompok pengeluaran lainnya terjadi penurunan indeks yaitu pada kelompok bahan makanan turun -0,22 persen; dan kelompok sandang turun 0,19 persen. Laju inflasi tahun kalender 2015 tercatat sebesar -0,56 persen. Sedangkan Inflasi “Year on Year” (IHK Maret 2015 terhadap Maret 2014) tercatat sebesar 7,46 persen 3) Penduduk Miskin Garis

kemiskinan

dipergunakan

sebagai

suatu

batas

untuk

mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Sampai dengan tahun 2013, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banten menunjukkan trend menurun. Pada bulan Maret 2014

jumlah

penduduk

miskin

mengalami

sedikit

kenaikan,

diakibatkan oleh inflasi umum yang relatif tinggi yaitu sebesar 2,86 persen. Kemudian pada September 2014 jumlah penduduk miskin di Banten kembali mengalami penurunan sebesar 4,74 persen. Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan September 2014 mencapai 649,19 ribu orang (5,51 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014, maka selama enam bulan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,35 ribu orang (4,23 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2014 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 5,49 ribu orang (1,46 persen) dan penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah cukup banyak yaitu sebesar 20,87 ribu orang (8,44 persen). Beberapa

faktor

terkait

peningkatan

jumlah

dan

persentase

penduduk miskin selama periode Maret 2014 - September 2014 di perkotaan: a. Inflasi umum yang relatif tinggi selama periode Maret-September 2014, yaitu sebesar 2,89 persen. b. Pertumbuhan sektor pertanian yang melambat pada Triwulan III 2014 sebesar 2,29 persen.

- 122 -


c. Nilai Tukar Petani mengalami penurunan dari 105,59 pada Maret 2014 menjadi 103,74 pada September 2014. d. Upah buruh tani secara riil mengalami penurunan pada September 2014, dari Rp 32.216,- pada Maret 2014 menjadi Rp 32.121,e. Rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani menurun dari Rp 4.425,- per kilogram pada Maret 2014 menjadi Rp 4.289,- per kilogram pada September 2014. f. Rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani menurun dari Rp 4.154,- per kilogram pada Maret 2014 menjadi Rp 4.062,- per kilogram pada September 2014. Beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014 - September 2014 di perdesaan : a. Meningkatnya upah riil buruh konstruksi dari Rp 58.243,menjadi Rp 59.300,- pada September 2014. b. Meningkatnya upah riil pembantu rumah tangga dari Rp 384.681,- pada Maret 2014 menjadi Rp 403.925. Peningkatan kedua upah tersebut mampu mengimbangi laju inflasi yang cukup tinggi, sehingga persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2014 hanya bertambah sebesar 0,01 persen dari kondisi Maret 2014. Selama periode Maret-September 2014, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 3,67 persen, yaitu dari Rp 304.636,- per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp 315.819,- per kapita per bulan pada September

2014.

Dengan

memperhatikan

komponen

Garis

Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada September 2014 adalah sebesar 70,87 mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2014 yang sebesar 71,03 persen.

- 123 -


Pada

September

2014,

lima

komoditi

makanan

penyumbang

terbesar Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah beras yaitu sebesar 22,46 persen, rokok kretek filter (11,90 persen), telur ayam ras (3,87 persen), mie instan (2,92 persen) dan terakhir daging ayam ras (2,82 persen). Sedangkan lima komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah beras (33,38 persen), rokok kretek filter (12,98 persen), telur ayam ras (3,12 persen), tempe (2,96) dan mie instan (2,43 persen). Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah biaya perumahan (9,03 persen di perkotaan dan 8,41 persen di perdesaan). Sedangkan sumbangan komoditi non makanan lainnya ada perbedaan antara di perkotaan dan di perdesaan. Di perkotaan, urutan empat komoditi non makanan yang merupakan penyumbang terbesar adalah listrik, angkutan, bensin dan pendidikan yaitu masing-masing sebesar 2,82 persen, 2,77 persen, 2,49 persen dan 2,44 persen. Di perdesaan, setelah perumahan yang menyumbang sebesar 8,41 persen, komoditi non makanan penyumbang terbesar pada Garis Kemiskinan adalah pakaian jadi anak-anak (1,78 persen), listrik (1,50 persen), pendidikan (1,48 persen) dan pakaian jadi perempuan dewasa (1,46 persen. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman

dan

keparahan

kemiskinan

yang

terkait

dengan

kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk miskin sudah semakin membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,832 pada Maret 2014 menjadi 0,786 pada September 2014. Demikian - 124 -


pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,186 menjadi 0,178 pada

periode

yang

sama.

Penurunan

nilai

kedua

indeks

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. 4) Ketenagakerjaan dan Pengangguran Data ketenagakerjaan semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2015 mencapai 5.697 ribu orang, bertambah sebesar 218 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 yang sebesar 5.479 ribu orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2015, diiringi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,81 persen poin yaitu dari 66,47 persen pada Februari 2014 menjadi 67,28 persen pada Februari 2015. Pada periode Februari 2014 – Februari 2015, jumlah penduduk yang terserap dalam dunia kerja juga meningkat sebesar 270 ribu orang menjadi sebesar 5.208 ribu orang pada Februari 2015. Pada sisi lain, penduduk yang menganggur mengalami penurunan sebanyak 51 ribu orang menjadi 489 ribu orang pada Februari 2015. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur terlihat pula pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 9,87 persen (Februari 2014) menjadi 8,58 persen pada Februari 2015. Stuktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama satu tahun terakhir tidak berubah secara signifikan, hanya terjadi pergeseran sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari sektor perdagangan menjadi sektor industri. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Penyerapan tenaga kerja sektor Industri sebanyak 1.322 ribu orang (25,38 persen) disusul oleh sektor perdagangan yang menyerap 1.259 ribu orang atau 24,18 persen

penduduk

yang

bekerja.

Secara

keseluruhan,

terjadi

perubahan jumlah penduduk yang bekerja di masing masing sektor (lapangan pekerjaan utama). Kenaikan jumlah penduduk yang bekerja secara total, tidak disertai dengan kenaikan jumlah orang bekerja di setiap sektor. Selama - 125 -


periode Februari 2014 – Februari 2015, kenaikan jumlah pekerja didukung oleh kenaikan pekerja di sektor industri, konstruksi dan jasa kemasyarakatan. Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2013-2015 Lapangan/Pekerjaan/ Utama

2013 Februari

Pertanian

2014

Agustus

Februari

2015

Agustus

Februari

711

727

712

605

695

1.033

1.188

1.088

1.273

1.322

319

244

244

278

286

1.275

1.110

1.267

1.155

1.259

357

310

325

335

294

Keuangan

274

249

297

231

283

Jasa Kemasyarakatan

958

794

939

885

1.020

85

65

66

92

49

5.012

4.687

4.938

4.854

5.208

Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Lainnya

JUMLAH

Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 26/05/36/Th.IX, 5 Mei 2015

Dari tujuh jenis status pekerjaan yang terekam pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2015), dapat diidentifikasi 2 (dua) kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusahan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus di luar itu. Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa pekerja yang berstatus ”buruh/karyawan” memiliki jumlah yang tertinggi dibandingkan dengan status pekerjaan yang lain yaitu sebesar 3.070 ribu orang. Angka ini meningkat sebesar 282 ribu orang pada periode Februari 2014 sampai dengan Februari 2015. Peningkatan ini, secara langsung akan meningkatkan jumlah pekerja formal. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah 1.810 ribu orang (34,76 persen) dan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 1.057 ribu orang (20,30 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 841 ribu orang mencakup 185 ribu orang (3,55 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 656 ribu orang (12,60 persen) berpendidikan Universitas. - 126 -


Perbaikan

kualitas

menurunnya

pekerja

penduduk

ditunjukkan

bekerja

oleh

berpendidikan

kecenderungan rendah

(SMP

kebawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan menengah keatas. Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 2.668 ribu orang (54,03 persen) pada Februari 2014 menjadi 2.649 ribu orang (50,87 persen) pada Februari 2015. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi Universitas meningkat dari 519 ribu orang (10,51 persen) pada Februari 2014 menjadi 656 ribu orang (12,60 persen) pada Februari 2015. Jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 489 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT dari Februari 2015 sebesar 8,58 persen menurun dibanding TPT Februari 2014 sebesar 9,87 persen. Pada Februari 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama masih tetap menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 13,40 persen disusul oleh TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 10,70. Jika dibandingkan keadaan Februari 2014, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan kecuali pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma dan Universitas. Tabel 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

2013 Februari

SD Kebawah

2014

Agustus

Februari

2015

Agustus

Februari

8,28

6,84

10,97

5,90

6,47

13,83

12,54

15,22

11,99

13,4

11,41

11,84

10,44

11,67

10,19

11,33

13,39

6,97

13,38

10,7

10,43

5,05

2,33

2,84

4,14

Universitas

2,52

5,59

1,66

5,68

3,9

Jumlah

9,63

9,54

9,87

9,07

8,58

Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Diploma I/II/III

Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 26/05/36/Th.IX, 5 Mei 2015

- 127 -


5) Investasi Investasi

merupakan

pertumbuhan sebagai

ekonomi.

pengeluaran

menunjang

kegiatan

salah

satu

Secara

sederhana,

barang

modal

produksi

atau

komponen yang

pembentuk

investasi

diartikan

diarahkan

perluasan

untuk

produksi.

Ini

menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi. Laju pertumbuhan PDRB Banten menurut penggunaan selama tahun 2014 tumbuh sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,71 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,30 persen dan Jasa Lainnya sebesar 13,84 persen, Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (34,23 persen); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,37 persen) dan Transportasi dan Pergudangan (9,16 persen), pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2014, Konstruksi sebesar 1,12 persen diikuti Informasi dan Komunikasi 0,86 persen; dan Perdagangan BesarEceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,75 persen. Distribusi PDRB Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 persen tidak terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga

(LNPRT)

pertumbuhan

merupakan

tertinggi

sebesar

komponen 12,25

yang

persen,

mengalami diikuti

oleh

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,74 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3.27 persen. Struktur ekonomi Banten tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (53,34 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (28,79 persen) dan Ekspor Netto (11,73 persen), sedangkan Konsumsi Lembaga Non Profit hanya berkontribusi sebesar 0,47 persen, Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi

- 128 -


Banten tahun 2014, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,74 persen, diikuti PMTB sebesar 0,98 persen. Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013

jauh melebihi tahun

2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD 2,716.3 juta atau terda¬pat peningkatan sebanyak 187 proyek atau senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek (senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Tabel 3.3 Perkembangan Investasi Provinsi BantenTahun 2010 – 2014 PM DN

PM A

Tahun Proyek

Investasi (milyar rupiah)

Proyek

Investasi

Total Investasi PM A dan PM DN Investasi (rupiah)

(US$. Juta)

2011

68

4.298,60

300

2.171,70

25.544.400.000.000

2012

66

5.117,50

405

2,716.3

-

2013

100

4.008,70

592

3.720,20

-

2014

100

8.081,30

709

2.034,60

-

Sumber: BKPM RI Tahun 2014

Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 104,18 triliun rupiah, dan tahun 2014 (s.d.Nov 2014) sebesar 118,39 triliun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan.

- 129 -


berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar 153,48 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 186,43 triliun rupiah, dan pada Nov 2014 (11 bulan) sebesar

202,73 triliun rupiah. Hal ini dapat

disimpulkan sampai dengan November 2014 terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 84,34 trilyun rupiah. Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dimana Per November 2014 nilainya masing-masing sekitar 7,19 triliun rupiah dan 2,69 triliun rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir delapan kali lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak sebesar 1,1 triliun rupiah dan posisi pinjaman sebesar 8,286 triliun rupiah. Dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Pandeglang sebesar 1,97 triliun rupiah, sementara posisi pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,66 triliun rupiah. 2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah Tahun 2016 mendatang,

tentunya

perlu

memperhatikan

perkembangan

dan

prospek ekonomi Indonesia Tahun 2016 sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama

yang

terkait

dengan

prioritas

belanja

negara

untuk

infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkahlangkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai

pada

tahun

2011

sampai

dengan

tahun

2014

dapat

dipertahankan pada tahun 2015, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2016.

- 130 -


Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2014 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2015, maka tantangan dan kebijakan pokok

yang

dihadapi

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Memantapkan Perekonomian Nasional. Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan efektivitas

nonmigas, penerimaaan

daya

saing

negara,

ekspor, peningkatan

penguatan penyerapan belanja

negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi; 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi. Dorongan

akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu

untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai

tukar

resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas, serta pengendalian arus modal; 3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup

di

bawah garis

kemiskinan

dengan

program-program

pemberdayaan yang tepat dan terpadu. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional tahun 2014 dan perkiraan di tahun 2015 serta tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2016, maka sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,8-6,9 persen, laju inflasi 6 ± 1 persen, pengangguran terbuka 8,5 persen dan penduduk miskin 4,9-4,7 persen. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.4 Tabel 3.4 Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2013-2016 NO

URAIAN IN DIKATOR

REAL ISASI 2 0 13

REAL ISASI 2 0 14

TARGET 2 0 15

TARGET 2 0 16

BAN TEN

N ASION AL

BAN TEN

N ASION AL

BAN TEN

N ASION AL

BAN TEN N ASION AL

5,66

-

6,6-6,8

6,4-6,9

6,7-6,8

5,8

9,65

-

4,5 ± 1

5

4,5

5

-

4

5,89

11,7

5,3-5,0

8,0-10,0

5,1-4,8

9,5-10,5

4,9-4,7

9.0-10,0

9,9

-

9,74

5,6-6,0

9,24

5,5-5,8

8,74

5,2-5,5

Laju 1

P ertumbuh an Ekon omi

6,8-6,9

6,6

(LP E) 2 3 4

Laju In flasi P en duduk Miskin P en gan ggura n T erbuka

Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dan RPJMN 2015-2019

- 131 -


1) Pertumbuhan Ekonomi PDRB Banten triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan disebabkan oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh minus 4,72 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen PMTB yang terkontraksi sebesar minus 7,24 persen dan Komponen Ekspor Luar Negeri yang terkontraksi hingga minus 6,37 persen. a. Ekonomi Banten triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 5,69 persen (y-on-y) mengalami akselerasi dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 4,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,96 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,14 persen. b. Nilai nominal PDRB Banten triwulan I tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 115,985 triliun, sedangkan atas dasar

harga

konstan

mencapai

dibandingkan

dengan

triwulan

Rp.

89,803

sebelumnya,

triliun. nilai

Jika

nominal

tersebut mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. c. Secara year on year, sumber pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,10 persen, diikuti perdagangan besar-eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,54 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,46 persen. d. Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2015 sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumahtangga termasuk konsumsi lembaga non profit yaitu sebesar Rp. 59,75 triliun dan konsumsi pemerintah Rp. 4,10 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 32,42 triliun digunakan untuk PMTB dan perubahan stok sebesar Rp. 438,39 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada triwulan ini sebesar Rp. 94,46 triliun, sedangkan nilai impor sebesar Rp. 81,99 triliun.Sehingga

- 132 -


net ekspor Banten masih mengalami surplus senilai Rp. 12,60 triliun. e. Pada triwulan I tahun 2014 secara q to q, komponen PDRB menurut penggunaan yang mengalami pertumbuhan positif adalah komponen konsumsi rumahtangga dan LNP sebesar 2,81 persen, dan komponen ekspor sebesar 2,83 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah dan PMTB terkontraksi hingga 27,95 persen dan 7,24 persen. f. Sumber pertumbuhan komponen PDRB menurut penggunaan secara quarter to quarter disumbangkan oleh andil komponen net ekspor sebesar 2,53 persen, sedangkan menurut year on year berasal dari konsumsi rumahtangga dan lembaga non profit sebesar 2,81 persen. Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, yang menunjukkan arah kinerja yang lebih baik, maka target pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 sebesar 6,8 – 6,9 %. 2) Inflasi Mulai Januari 2015, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang

merupakan

salah

satu

bahan

dasar

utama

dalam

penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya. SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area). Untuk Banten, terpilih 3 kota yaitu kota Serang sebagai ibukota provinsi beserta kota besar tambahan yaitu kota Cilegon dan kota Tangerang. Memasuki bulan April 2015 harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK)

- 133 -


yang sebesar 123,35 pada bulan Maret 2015 menjadi 124,23 pada bulan April 2015 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,71 persen. Enam dari tujuh kelompok pengeluaran yang ada mengalami kenaikan indeks, yakni berturut turut: kelompok bahan makanan naik 0,23; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 1,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,14 persen; kelompok kesehatan naik 0,25 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,25 persen, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik 2,14 persen. Sementara hanya pada kelompok sandang saja mengalami penurunan indeks sebesar -0,11 persen. Sedangkan Inflasi “Year on Year” (IHK April 2015 terhadap April 2014) tercatat sebesar 8,02 persen. 3) Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2015 mencapai 5.697 ribu orang, bertambah sebesar 218 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 yang sebesar 5.479 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2015 sebesar 5.208 ribu orang, bertambah 270 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, Pada periode yang sama juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 52 ribu orang, dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 9,87 persen menjadi 8,58 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2014 – Februari 2015), kenaikan orang bekerja didukung oleh kenaikan jumlah tenaga kerja di tiga sektor, yaitu sektor industri, konstruksi dan jasa kemasyarakatan. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah di sektor industri yang menyerap 1.322 ribu orang atau lebih dari seperempat penduduk yang bekerja (25,38 persen). Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2015, sebanyak 4.244 ribu orang (80,50 persen) berkerja di atas 35 jam per minggu. Sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 211 ribu orang (4,05 persen). Pada Februari 2015, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sebanyak 1.810 ribu orang (34,76%), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan Universitas sebanyak 656 ribu (12,60%). - 134 -


4) Penanggulangan Kemiskinan Pada bulan September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran

per

kapita

per

bulan

di

bawah

Garis

Kemiskinan) di Banten mencapai 649,19 ribu orang (5,51 persen), meningkat 26,35 ribu orang (4,23 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang hanya sebesar 622,84 ribu orang (5,35 persen). Selama periode Maret-September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat 5,49 ribu orang (dari 375,69 ribu orang pada Maret 2014 menjadi 381,18 ribu orang pada September 2014) dan di daerah perdesaan meningkat sebesar 20,87 ribu orang (dari 247,14 ribu orang pada Maret 2014 menjadi 268,01 ribu orang pada September 2014). Sedangkan dari Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan meningkat pada kurun waktu Maret-September 2014. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 4,73 persen bertambah menjadi 4,74 persen pada September 2014. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah dari 6,67 persen pada Maret 2014 menjadi 7,18 persen pada September 2014. Pada periode Maret-September 2014, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka makro ekonomi ditargetkan sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017. Tabel 3.5 Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2016 NO

INDIKATOR EKONOMI

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

Tingkat Inflasi (%)

3

Pengangguran terbuka (%)

TARGET 6,8-6,9 8,74

4 Penduduk miskin (%) 4,9- 4,7 Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

- 135 -


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Tantang perekonomian provinsi Banten pada tahun 2016 anatara lain: 1. Pertumbuhan Ekonomi Saat ini pertumbuhan ekonomi baik di tingkat global, nasional cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi daerah yang ada di wilayah Indonesia, termasuk juga di Provinsi Banten. Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama. Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai

bidang yang

mampu menggerakan bidang lain melalui percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil

yang

tinggi

dan

konsisten

disertai

pengendalian

inflasi.

Pertumbuhan ekonomi riil yang diharapkan sebesar 6,4-7,5 % pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025, sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan dunia usaha baik investor domestik maupun mancanegara. Salah satunya dengan

membuat

regulasi yang memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Sebagai prasyarat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2016 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun 2014, beban Tingkat Pengangguran terbuka turun dari 9,87 % menjadi 8,58 persen, ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 15,7 %. Sehingga beban nyata dalam penyediaan lapangan - 136 -


pekerjaan mencapai 25,6 %. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebesar 34,76 % atau sebanyak 1.810 ribu orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 839 ribu orang (17.90%), SLTA keatas sebesar 1.057 ribu orang (20,50%) sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 841 ribu orang yang terdiri dari pendidikan diploma 185 ribu orang (3,55%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 656 ribu orang (12,60%). 3. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah Berdasarkan data realisasi investasi pada BKPM, penanaman modal asing di Banten mencapai USD 2.034 juta, penanaman modal dalam negeri hanya sebesar IDR 8.081.862 juta. Dilihat dari peringkat investasi nasional untuk PMA, Banten menduduki peringkat 4 sedangkan untuk PMDN menduduki peringkat 6. Hal ini mengindikasi bahwa porsi investasi yang berasal dari luar negeri masih dominan di Provinsi Banten. 4. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan Selama 10 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat cukup pesat. Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan pendapatan, setelah cukup stabil pada level moderate (sekitar 0.33) di akhir 1990an, mulai meningkat dari 0.33 di tahun 2001 menjadi 0.41 di tahun 2012. Ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dulu Indonesia sering disejajarkan dengan negara-negara dengan ketimpangan pendapatan sedang atau rendah seperti negara-negara Skandinavia atau mantan Soviet, tetapi dengan angka ini, Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya. Berbagai indikator ketimpangan yang lain juga menunjukkan tren yang serupa. Pada tahun 2012 misalnya, rata-rata pendapatan penduduk 10% terkaya adalah 12 kali lipat rata-rata pendapatan penduduk 10% termiskin. Dalam lima tahun, rasio ini meningkat pesat

dari

hanya

9.6

kali

lipat

di

tahun

2007.

Besarnya pendapatan yang didistribusikan kepada berbagai kelompok - 137 -


pendapatan juga menunjukkan peningkatan ketimpangan tersebut. Di tahun 2002 misalnya, kelompok 20% terkaya menikmati sekitar 41% pendapatan nasional. Sepuluh tahun kemudian di tahun 2012 kelompok

ini

menjadi

menikmati

hampir

setengah

pendapatan

nasional (49%). Sementara itu kelompok 40% termiskin, ketika sepuluh tahun lalu (2002) menikmati 20% pendapatan nasional, pada tahun 2012 menjadi hanya menikmati 16% pendapatan nasional. Kecenderungan kenaikan tren ketimpangan pendapatan tersebut terjadi baik di level nasional, perkotaan, pedesaan, juga di semua propinsi di Indonesia. Di perkotaan, ketimpangan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan, demikian juga di kota-kota besar. Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Provinsi Banten pada 2012 GR sebesar 0,38, kemudian

pada 2013 sudah meningkat menjadi 0,39

kemudian kembali mengalmi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 0,41%. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan. Trend ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten tapi juga terjadi pada level nasional, dimana gini

ration Indonesia pada tahun 2014 mencapai

0,413%. 5. Penanggulangan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada bulan September 2014 mencapai 649,19 ribu orang (5,51%) meningkat 26,35 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 622,84 ribu orang (5,35%). Selama periode Maret 2014 September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 5,49 ribu orang (dari 375,69 ribu orang pada Maret 2014 menjadi 381,18 ribu orang pada September 2014), sementara di daerah perdesaan bertambah 20,87 ribu orang (dari 247,14 ribu orang pada Maret 2014 menjadi 268,01 ribu orang pada September 2014). Pada periode Maret-September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 diperdesaan lebih tinggi dari perkotaan, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perdesaan semakin

- 138 -


terpuruk. Sementara itu, kondisi di perkotaan tidak terlalu berubah secara signifikan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan utama penanggulangan

kemiskinan

seperti

diantaranya

pertumbuhan

penduduk masih cukup besar, Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan

usaha

yang

semakin

terbatas,

Peluang

usaha

dan

pengembangan usaha masyarakat miskin yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya

kualitas

SDM,

khususnya

usia

muda,

Rendahnya

penyerapan tenaga kerja sektor industri, Masih banyak daerah terisolir,

dengan

akses

pelayanan

dasar

yang

rendah,

Belum

tersedianya jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit kronis, ilegal, dll. Akibat

kondisi

diperlukan

kemiskinan

rencana

saat

khusus

ini

dan

untuk

tantangan

percepatan

ke

depan

penurunan

kemiskinan–MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial yang universal,

pengembangan

pelayanan

dasar,

dan

pengembangan

penghidupan yang berkelanjutan melalui sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan melalui strategi Perluasan jangkauan program-program bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan

koridor

Pengarusutamaan

pulau

dan

(mainstreaming)

kawasan

khusus,

penanggulangan

dan

kemiskinan

diseluruh kebijakan dan program pembangunan. Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan baik ditingkat nasional maupun di provinsi Banten yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2016 berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai targettarget yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Perbandingan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2016 terlihat sebagaimana Tabel 3.7

- 139 -


Tabel 3.7 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013-2016(%) NO

URAIAN INDIKATOR

REALISASI 2013

REALISASI 2014

TARGET 2015

TARGET 2016

BANTEN

NASIONAL

BANTEN

NASIONAL

BANTEN

NASIONAL

BANTEN

NASIONAL

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

5,66

-

6,6-6,8

6,4-6,9

6,7-6,8

5,8

6,8-6,9

6,6

2

Laju Inflasi

9,65

-

4,5 ± 1

5

4,5

5

-

4

3

Penduduk Miskin

5,89

11,7

5,3-5,0

8,0-10,0

5,1-4,8

9,5-10,5

4,9-4,7

9,0-10,0

4

Pengangguran Terbuka

9,9

-

9,74

5,6-6,0

9,24

5,0-5,5

8,74

5,2-5,5

Sumber :BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dan RPJMN 2015-2019

Pada tahun 2016 mendatang, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan

investasi,

khususnya

hilirisasi

industri.

Peningkatan

investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu

dengan

menyederhanakan

prosedur

perijinan,

memberikan

kemudahan kredit/pinjaman usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah, mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar bagi perekonomian

masyarakat

banten,

meningkatkan

penyediaan

infrastruktur dan energi, dan lain-lain. 3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah (Pro Growth) dan Peningkatan Lapangan Kerja (Pro Job). Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja pemerintah, khususnya belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi, peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan - 140 -


mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan terjadi

penambahan

aliran

modal

dalam

menggerakan

ekonomi

secara

keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan. Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Belanja pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif. Penyelesaian masalah sosial untuk menjaga perkembangan investasi. Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan ekonomi yang sehat, untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain sebagainya. Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi atas perlindungan sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection up grade). Perlindungan sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin, beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan kekurangan

- 141 -


gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa tergantung pada pihak lain. Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job) maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai kompetitif

dan

komparatif

investasi.

Contoh

dari

program

akselerator

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management, pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial

estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan program

tematik

lain

yang

memiliki

dampak

ganda,

seperti

sistandu,

pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat, dan peningkatan sekolah menengah kejuruan sebagai sumber tenaga terampil. Back up agent adalah program dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program akselerator. Contoh dari program back up agent adalah pengembangan konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke pusat-pusat

pertumbuhan,

pengembangan

kelembagaan

masyarakat

dan

pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam mengembangkan dampak program akselerator. Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2016, akan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta

- 142 -


mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan pembangunan

kualitas

lingkungan

dan

mengurangi

dampak

perusakan

lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu kebijakan ekonomi yang akan ditempuh pada tahun 2016 adalah melalui: 1. Meningkatkan

Konektivitas

dan

Daya

Dukung

Pusat-Pusat

Pertumbuhan. Peningkatan investasi akan diperkuat konektivitas dan daya dukung pusatpusat pertumbuhan, baik kawasan industri, kawasan pariwisata tanjung lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi, khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan, penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/ hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect

- 143 -


berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan bahan baku. Pusat pertumbuhan yang memiliki fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan lain. Penetapan level pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan mengefisienkan

investasi

infrastruktur

pelayanan

oleh

pemerintah.

Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis. Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan ekonomi.

Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai

dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.

- 144 -


Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan. Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara dengan selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai growth centre di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang diarahkan sebagai “development agent”. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan. Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon, Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi. Pada tahun 2016 kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan adalah sebagaimanan Tabel 3.8 berikut:

- 145 -


Tabel 3.8 Kawasan Pusat Pertumbuhan Prioritas Tahun 2016 NO

KAWASAN PRIORITAS

1 2 3

Panimbang (PKWp) Binuangen Bayah (PKWp)

4 5

Maja (PKWp) Teluk Naga (PKW)

6 7

Kronjo Pontang, Tirtayasa, Tanara (utara) Bojong Menteng Cilegon - Bojonegara

8 9

REKOMENDASI Kawasan pariwisata, kemaritiman, agrobisnis Kemaritiman Kawasan Pariwisata, pertambangan, industri semen, agro industry, dan kemaritiman Pusat pertumbuhan industri Pusat pertumbuhan industri / kemaritiman, dan pertanian Kawasan industri, minapolitan, dan pertanian Kawasan Industri dan minapolitan Pusat pengelolaan persampahan Kawasan industri (kawasan perhatian investasi nasional), kemaritiman

2. Revitalisasi investasi Pemerintah

daerah

yang

berhasil

secara

ekonomi

ditandai

dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi. Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara, apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader. Untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains, dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang menghasil biaya produksi yang efisien. Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply chains nasional dan global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masing- 146 -


masing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam konsep diantaranya : pemberdayaan produk lokal, peningkatan dan pengayaan produk substitusi impor, perkuatan pasar lokal, revitalisasi dan restrukturiasi logistik management,

revitalisasi

pembiayaan,

kemitraan usaha kecil,

menengah dengan usaha besar dengan kerangka keterkaitan proses produksi dan pasar, revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi, reorientasi pasar eksport dan peningkatan orientasi pasar domestik. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem. Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih signifikan. Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi. Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader. Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk dapat dilakukan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan tingkat permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi - 147 -


yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor. Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat Industri Kimia terbesar di Indonesia. Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang tentunya akan memiliki kaitan dengan

rancangan perkuatan pasar lokal,

Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia. Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten. Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target fokus dalam kerangka supply chain management. Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil

- 148 -


maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari siklus supply chains management. Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi. Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barangbarang Impor. Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor. Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen) pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi - 149 -


Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon. Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 % dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap. Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia. Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan. Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal. Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi, mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan. Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat. Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi. Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota - 150 -


tetapi

pembiayaan

pembangunan

merupakan

resultanste

pembiayaan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha. keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya

belanja

pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehatihatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian, peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2016 akan lebih diperkuat, termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan restrukturisasi

dan

revitalisasi

pembiayaan

akan

memperkuat

fungsi

intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif. Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam - 151 -


menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja yang baru. 3. Revitalisasi Pendidikan Berorientasi Pasar Kerja Kemiskinan

dan

pengangguran

pada

dasarnya

terbentuk

dari

kapasitas dan kualitas SDM yang rendah, yang tidak mampu dan tidak memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat menciptakan pekerjaan. Tidak bekerja menjadikannya sumber kemiskinan. Akibat kemiskinan akan menjadi masalah sosial dan menyebabkan

biaya

tinggi

dalam

penanggulangannya,

baik

penanggulangan kemiskinan itu sendiri, maupun penanggulangan masalah

sosial.

Untuk

itu,

salah

satu

strategi

dan

prioritas

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pendidikan menengah yang semula

kewenangan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, dan memperhatikan data-data yang menjadi dasar penetapan isu strategis, di mana struktur tenaga kerja berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa jumlah yang bekerja sebanyak 2.667.539 orang atau 54% merupakan lulusan SD dan SMP, dan jumlah yang menganggur yang memiliki pendidikan SD dan SMP adalah sebesar 373,998 orang atau 69%, sehingga jumlah tenaga kerja lulusan SD dan SMP jumlahnya adalah sebesar 2,293,541 atau 52,16%. Tenaga kerja yang memiliki kualitas SDM rendah tersebut umumnya bekerja di sektor pertanian dan sektor informal, sementara di sektor pertanian sendiri sudah dalam kategori kelebihan tenaga kerja (over employment), dan akibat kelebihan tenaga kerja menyebabkan jumlah jam kerja di bawah 35 jam/minggu. Dan inilah salah satu penyebab kemiskinan yang relatif - 152 -


latent. Untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka strateginya adalah revitalisasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur pendidikan,

baik

formal

maupun

non

formal,

Menengah Kejuruan dan Balai Latihan

seperti

Sekolah

Kerja. Revitalisasi dan

optimalisasi infrastruktur pendidikan SMK diarahkan sebagai berikut: 1) Jurusan/program pendidikan pada SMK disesuaikan dengan permintaan pasar kerja. 2) Sekolah sebagai tempat mendidik calon tenaga kerja yang siap bekerja sesuai dengan permintaan pasar kerja. 3) Sekolah sebagai tempat mendidik calon wirausahawan/pengusaha dengan pola pendidikan penyiapan produksi dan pemasaran. 4) Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan formal dan sekaligus menjadi tempat pendidikan non formal dan informal sebagaimana fungsi

Balai

Latihan

Kerja

untuk

masyarakat

umum

guna

meningkatkan kapasitas tenaga kerja lulusan SD, SMP yang telah ada. 5) Sekolah sebagai tempat pendidikan dan tempat industri produksi, sebagai turunan dari pola pendidikan penyiapan produksi dan pemasaran. 6) Sekolah sebagai tempat belajar dan bekerja, sehingga siswa bisa sekolah tanpa mengeluarkan biaya pendidikan. Berdasarkan

arah

revitalisasi

dan

optimalisasi

infrastruktur

pendidikan SMK, maka ke depan SMK dapat menjadi mandiri, khususnya

dalam

pembiayaan

kegiatan

belajar

mengajar

dan

sekaligus menjadi agen pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi biaya pendidikan masyarakat miskin dengan pola belajar sambil bekerja. Seiring dengan arah dan program tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan pola pengorganisasian kelembagaan yang mengarahkan pada SMK sebagai lembaga BLUD, sehingga pengelolaan program dan keuangan menjadi lebih fleksibel. Hal yang sama dapat diberlakukan pada Balai Latihan Kerja. Dengan demikian, lembaga pelayanan umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten yang semula cost - 153 -


centre dapat menjadi profit centre. Salah satu focus utama revitalisasi pendidikan berorientasi kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah revitalisasi Balai Latihan Kerja Provinsi Banten yang berlokasi di Serpong dan Pendidikan Kejuruan berbasis kompetensi yang berorientasi pada pasar kerja. 3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten Pada September 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten kembali mengalami pengingkatan dari semester sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2014 mencapai 649.190 orang (5,51 persen), jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebanyak 622.840 orang atau sebesar 5,35 persen. Bila dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya, angka kemiskinan di Provinsi Banten tergolong relatif rendah namun demikian yang perlu menjadi focus perhatian yaitu penurunan angka kemiskinan seolah mengalami stagnasi (tidak bergeser dari angka 5-6 persen). Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan langkah strategis untuk menyelesaikannya. Terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2014 – September 2014, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya upah riil buruh konstruksi dari Rp 58.243,- menjadi Rp 59.300,- pada September 2014. 2) Meningkatnya

upah

riil

pembantu

rumah

tangga

dari

Rp384.681,- pada Maret 2014 menjadi Rp 403.925,-Peningkatan kedua upah tersebut mampu mengimbangi laju inflasi yang cukup tinggi, sehingga persentase penduduk miskin

di perkotaan pada

September 2014 hanya bertambah sebesar 0,01 persen dari kondisi Maret 2014. Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014 – September 2014 di perdesaan adalah sebagai berikut:

- 154 -


1) Inflasi umum yang relatif tinggi selama periode Maret-September 2014, yaitu sebesar 2,89 persen. 2) Pertumbuhan sektor pertanian yang melambat pada Triwulan III 2014 sebesar 2,29 persen. 3) Nilai Tukar Petani

mengalami penurunan dari 105,59 pada

Maret 2014 menjadi 103,74 pada September 2014. 4) Upah buruh tani secara riil mengalami penurunan pada September 2014, dari Rp 32.216,- pada Maret 2014 menjadi Rp 32.121,-Ratarata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani menurun dari Rp 4.425,- per kilogram pada Maret 2014 menjadi Rp 4.289,per kilogram pada September 2014. Rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani menurun dari Rp 4.154,-

per

kilogram pada Maret 2014 menjadi Rp 4.062,- per kilogram pada September 2014. Terkait

dengan

perkembangan

tingkat

kemiskinan

dan

jumlah

penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September 2014 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini: Gambar. 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2005 - 2014

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan

juga

terkait

dengan bagaimana

kedalaman

dan

keparahan

kemiskinan

- 155 -

mengurangi

yang

terkait

tingkat dengan


kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode 2014,

Maret-September

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan gambaran

(P2)

mengalami

bahwa

penurunan.

penduduk

miskin

Hal

ini

memberikan

sudah semakin

membaik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,832 pada Maret 2014 menjadi 0,786 Keparahan

pada September

Kemiskinan

turun

2014. dari

Demikian

0,186

menjadi

pula

Indeks

0,178

pada

periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. 2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

mengamanatkan

pembentukan

Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4 (empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu: 1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; 2) Peningkatan akses pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; 4) Pembangunan yang inklusif.

- 156 -


Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi: 1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan; 4) Membentuk

sinergi

kebijakan

dan

program

penanggulangan

berbagai

program

penanggulangan

kemiskinan. Strategi

dijalankan

dengan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya: 1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga (klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin (antara

lain:

Program

Jaminan

Sosial

Rakyat

Banten

Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, dan Bantuan Siswa Miskin. 2) Kelompok

Program

pemberdayaan

penanggulangan

masyarakat

(klaster

kemiskinan 2).

Tujuannya

berbasis adalah

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 3) Kelompok

Program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

- 157 -


4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat

meningkatkan

kegiatan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa. 3. Bidang

Urusan

dan

Program

Prioritas

Pada

Rencana

Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016. Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2016 di Provinsi Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78 program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada Tabel 3.4 berikut: Tabel 3.9 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 NO

BIDANG URUSAN

NO

PROGRAM

1

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Upaya Kesehatan

SKPD

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

2 3 2

Kesehatan;

1 2 3 4 5

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

6

Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Pembinaan dan Penataan Perumahan

Dindik Dindik Dindik Dinkes Dinkes/ RSUD Banten Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes/RSU Malingping/ RSUD Banten SDAP

3

Pekerjaan Umum

3

4

Perumahan;

1

6

Perencanaan Pembangunan

2

Pengendalian Pembangunan Daerah

Bappeda

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Sosial

1

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPMD

1 2

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rehabilitasi Sosial

Dinsos/ BPPMD Dinsos

3

Perlindungan Dinsos dan Jaminan Sosial

4

Pemberdayaan Kelembagan Sosial dan Keagamaan

11 13

- 158 -

SDAP

Dinsos/ Biro Kesra


14

Ketenagakerjaan;

1 2 3

15

Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

1 2 3

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

Disnakertrans

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Ketahanan Pangan Masyarakat

Dinkop-UMKM

Disnakertrans Disnakertrans Dinkop-UMKM Dinkop-UMKM

21

Ketahanan pangan;

1

BKPP

22

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

1

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

BPPMD

1

Peningkatan Produksi, Produktivitas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing dan pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

DKP, Distanak

URUSAN PILIHAN 1

Pertanian

2

4 3

3

Energi dan Sumber Daya Mineral; Industri; Perdagangan; dan

1

4

Pariwisata

1

5

Kelautan dan Perikanan

1

6

Perdagangan

1

7

Industri

1

2

DKP, Distanak

Distanak DKP,Distanak

Distamben Distamben

Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Pengelolaan Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Disbudpar

Peningkatan dan pengembangan perdagangan Peningkatan daya saing industri

Disperindag

DKP

Disperindag

4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 Dalam

rangka

ketepatan

target

sasaran

dan

efektivitas

dari

penanggulanankemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan kemiskinan di bagi kedalam 2 (dua) kelompok:

- 159 -


1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan sosial tahun 2011). 2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan data pemetaan kampung miskin. Tabel 3.10 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Provinsi Banten NO

JUMLAH RUMAH TANGGA

KABUPATEN/ KOTA

JUMLAH INDIVIDU

KEL 1

KEL 2

KEL 3

TOTAL

KEL 1

KEL 2

KEL 3

TOTAL

1

Pandeglang

25.675

52.160

52.157

129.992

149.127

230.276

190.450

569.853

2

Lebak

25.525

57.732

57.640

140.897

167.025

251.944

194.007

612.976

3

Tangerang

35.853

70.648

70.647

177.148

182.961

304.551

281.687

769.199

4

Serang

12.860

29.424

29.423

71.707

81.227

146.917

125.637

353.781

5

Kota Tangerang

23.326

16.249

16.248

55.823

117.718

72.214

66.245

256.177

6

Kota Cilegon

2.898

5.507

5.504

13.909

13.048

24.694

25.014

62.756

7

Kota Serang

6.224

7.081

7.124

20.429

30.422

34.948

36.398

101.768

8

Kota Selatan

4.563

7.747

7.747

20.057

22.025

35.207

31.312

88.544

136.924

246.548

246.490

629.962

763.553

1.100.751

950.750

2.815.054

Tangerang

Banten

Keterangan : Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan

5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2016 1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi : Tabel 3.11 Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/KotaTahun 2014 NO

PROGRAM

ANGGARAN (RP)

SKPD PELAKSANA

TARGET

1

Jamsosratu

45.000.000.000

Dinas Sosial

30.000 RTSM

2

Biaya Operasional Raskin

6.233.000.000

BKPP

526.178 RTSM

3

Jamkesda

7.000.000.000

Dinas Kesehatan

Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas

4

Beasiswa Miskin

19.175.300.000

Dinas Pendidikan

22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)

77.408.300.000

4 SKPD

TOTAL

2) Rencana Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2016 Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah Provinsi Banten melalui kegiatan pada SKPD Provinsi Banten yang

- 160 -


mendukung dan bersinergi dengan SKPD Kabupaten/Kota, fokus dalam menanggulangi kemiskinan dengan prioritas menggunakan data PPLS 2011 atau data PPLS yang akan di perbaharui di masing masing daerah tersebut yang lokasi sasarannya di usulkan oleh kabupaten/kota. Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD Provinsi Banten tahun 2016 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Rencana Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Tahun 2016 NO

DINAS / BADAN

1

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

2

Dinas Sosial

3

Dinas Pendidikan

4

Dinas Kesehatan

KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 1. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin 2. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan 3. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil 4. Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia 5. Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza 6. Rehabilitasi Sosial bagi Org dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis 7. Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS 8. Fasilitasi Penerimaan dan Keterampilan pada BP2S 9. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan pada BP2S 10. Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S 11. Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migaran Bermasalah 12. Perlindungan Sosial Korban Bencana 13. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial 14. Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat 15. Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial. 1. Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan 2. Peningkatan Mutu dan Akses Tata Kelola SMA 3. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 4. Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada BPPNF 5. Pengembangan Program Pada BPPNF 6. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 7. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2. Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 3. Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat

- 161 -


NO

DINAS / BADAN

5

Dinas Pertanian dan Peternakan

6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KEGIATAN 5. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 6. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 8. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 9. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 10. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 11. Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epideiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah 12. Penyehatan Lingkungan 13. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 14. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi 15. Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 16. Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 17. Pembinaan. Pengembangan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 18. Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 19. Peningkatan Kesehatan Jiwa 20. Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda 21. Peningkatan Pembinaan Promosi dan Surveilans Kesehatan Kerja 22. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja 23. Peningkatan Pelayanan Balai Lab Kesehatan 24. Peningkatan Pengendalaian Mutu Balai Lab Kesehatan 25. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 26. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada BKKM 27. Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan) 28. Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 29. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 30. Dukunga Beasiswa Bidan daerah Terpencil. 31. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1. Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih Sumber dan Benih Sebar Serealia (Padi dan Jagung ) melalui Sekolah Lapang Sertifikasi Benih 2. Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih Sumber dan Benih Sebar Palawija (Kedelai dan Kac. Tanah ) melalui Sekolah Lapang Sertifikasi Benih 3. Fasilitasi Diseminasi Varietas Unggul Bermutu Tanaman Pangan 4. Fasilitasi Pengawasan Mutu Benih 5. Fasilitasi Tim Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu 6. Fasilitasi Tim Pokja Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu 7. Pengembangan Kelompok Tani menuju Gabungan Kelompok Tani 1. Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 2. Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga KerjaPerempuan dan anak 4. Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha 5. Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari

- 162 -


NO

DINAS / BADAN

7

Dinas Koperasi dan UMKM

8

Dinas Pertambangan dan Energi

9

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

KEGIATAN Kerja dan Tenaga Daerah 6. Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 7. Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di BLK Provinsi Banten 1. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi KUMKM 2. Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian 3. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha 4. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi 5. Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis 6. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha 7. Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM 8. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 10. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM 1. Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak) 2. Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang) 3. Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon) 4. Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Wilayah Tangerang ) 5. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Banten 6. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan 7. Kegiatan Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten 1. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 3. Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 4. Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 5. Penguatan Jaringan Kerja Pengarutamaan Gender 6. Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha 7. Penguatan Organisasi Perempuan 8. Penguatan Kelembagaan Posyandu 9. Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 10. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 11. Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana 12. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 13. Fasilitasi Tim Koordinasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan (P3UEM) 14. Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 15. Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat 16. Penumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Perkotaan

- 163 -


NO

DINAS / BADAN

10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

11

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

12

13

Badan Penelitian dan Pengembangan

14

Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan

15

dan

Dinas Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN 17. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Perkembangan Desa/Kelurahan 18. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Desa 1. Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 3. Penanganan kedaruratan bencana 4. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 5. Pemulihan Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Pasca Bencana 6. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana 1. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik 2. Peningakatan Pemahamanan dan Ideologi dan wawasan kebangsaan 1. Pembinaan Aparatur Pengelolaan Kearsipan Daerah Provinsi Banten 2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpusatakaan 3. Pembinaan Dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat. 1. Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan budaya 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna 4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangungan 5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan 6. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang 1. Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2. Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 3. Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan 4. Pengelolaan dan Pengembangan System Distribusi dan Harga Pangan 5. Pengendalian Program Bantuan Raskin 6. Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan 7. Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 8. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten 9. Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada UPTB Balai Cadangan Pangan 10. Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan 1. Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau 3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar 4. Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT) 5. Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT) 6. Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP) 7. Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP) 8. Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan 9. Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap 10. Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan 11. Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP)

- 164 -


NO

DINAS / BADAN

16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

17

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

19

Biro Kesejahteraan Rakyat

20

Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika

KEGIATAN 1. 2. 3. 4.

Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Perlindungan Tanaman Perkebunan Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman 5. Pengembangan benih unggul bermutu 6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun 7. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan 8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun 9. Pembinaan Pengujian Hasil Hutan 10. Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 11. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kehutanan dan Perkebunan 12. Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan 13. Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan 14. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 15. Pengembangan dan Pemanfaatan TAHURA Banten 1. Pengembangan dan Peningkatan mutu dan kualitas Aneka Produk IKM 2. Pengembangan Desain dan Diversifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah 3. Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah 4. Pengembangan Sektor IKM Kimia Provinsi Banten 5. Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Logam dan Mesin 1. Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Promosi Pariwisata dan Budaya 3. Pengembangan Kemitraan Budaya dan Periwisata 4. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 1. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan 2. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan 3. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial 4. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan 5. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 6. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial 7. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 8. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana 9. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi 10. Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengelolaan Teknologi Informasi dan Desiminasi Informasi

- 165 -


NO

DINAS / BADAN

21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Rumah Sakit Umum Daerah Banten

22 23

24

KEGIATAN Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 2. Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 1. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 2. Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten 2. Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan 3. Pemantauan Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan 5. Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

6. Rencana Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2016 Tabel 3.13 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

1

Cimanggu

Mangkualam

2

Cimanggu

Tangkilsari

3

Cikeusik

Nanggala

4

Cikeusik

Cikiruhwetan

5

Angsana

Cikayas

6

Angsana

Kramatmanik

7

Cigeulis

Karangbolong

8

Cigeulis

Sinarjaya

9

Cisata

Rawasari

10

Cisata

Cibarani

11

Carita

Kawoyang

12

Carita

Tembong

13

Pulosari

Sukasari

14

Pulosari

Sukaraja

15

Pagelaran

Kertasana

16

Pagelaran

Bulagor

17

Bojong

Mekarsari

18

Bojong

Mangunjaya

19

Munjul

Curuglanglang

20

Munjul

Panacaran

- 166 -


Tabel 3.14 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kabupaten Lebak Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Muncang Cijaku Banjarsari Cibeber Sobang Kalanganyar Cibadak Rangkasbitung Rangkasbitung Cimarga Gunung Kencana Gunung Kencana Sajira Sajira Sajira Cilongrang Cilongrang Cilongrang Bayah Bayah

KELURAHAN/DESA Jagakarsa Kapunduhan Kertarahayu Cibeber Cirompang Aweh Kadu Agung Timur Pasirtanjung Narimbang Mulia Cimarga Cisampang Tanjung Sari Indah Margalayu Sukajaya Pajagan Cikatomas Lebak Tipar Gunung Batu Cidikit Bayah Timur

Tabel 3.15 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Teluknaga Teluknaga Pakuhaji Pakuhaji Pakuhaji Kemiri Balaraja Balaraja Balaraja Mekar Baru Mekar Baru Mekar Baru Mekar Baru Mekar Baru Mekar Baru Mekar Baru Sukadiri Sukadiri Sukadiri Kronjo

KELURAHAN/DESA Tanjung Burung Tanjung Burung Kiara Payung Kiara Payung Kiara Payung Desa Lontar Desa Gembong Desa Gembong Desa Saga Desa Waliwis Desa Waliwis Desa Gandaria Desa Mekarbaru Desa Mekarbaru Desa Kluthuk Desa Kluthuk Desa Gintung Desa Sukadiri Desa Sukadiri Desa Muncung

- 167 -


Tabel 3.16 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kabupaten Serang Tahun 2016 NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

1 2 3

Bandung Tanjung Teja Mancak

Pringwulung Bojong Menteng Cikedung

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pamarayan Tanara Gunung Sari Ciomas Binuang Kopo Padarincang Jawilan Carenang Pabuaran Tirtayasa Cinangka

Damping Bendung Luwuk Citaman Gembor Cidahu Kadu Kempong Pasir Buyut Bolang Sindang Heula Lontar Bantar Wangi

Tabel 3.17 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kota Cilegon Tahun 2016 NO

KECAMATAN

1

Ciwandan

2

Citangkil

3

Cibeber

4

Purwakarta

5

Grogol

KELURAHAN/DESA Banjarnegara Randakari Warnasari Lebakdenok Taman Baru Cikerai Purwakarta Kebon Dalem Pabean Grogol

Tabel 3.18 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kota Serang Tahun 2016 NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

1

Serang

Cipare

2

Serang

Cimuncang

3

Taktakan

Kuranji

4

Taktakan

Taktakan

5

Curug

Sukalaksana

6

Curug

Curug Manis

7

Kasemen

Margaluyu

8

Kasemen

Sawah luhur

9

Walantaka

Kapuren

10

Walantaka

Pasuluhan

- 168 -


Tabel 3.19 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kota Tangerang Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Benda Benda Benda Benda Benda Benda Neglasari Neglasari Neglasari Neglasari Neglasari Batuceper Batuceper Cibodas Cibodas Pinang Karawaci Karawaci Jatiuwung Tangerang

KELURAHAN/DESA Pajang Pajang Belendung Benda Jurumudi Jurumudi Baru Karangsari Selapajang Neglasari Mekarsari Kedaung Baru Batu Jaya Batusari Uwung Jaya Uwung Jaya Kunciran jaya Gerendeng Pabuaran Tumpeng Manis Jaya Buaran Indah

Tabel 3.20 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

1

Serpong Utara

Pondok Jagung

2

Serpong Utara

Pakulonan

3

Pondok Aren

Pondok Kacang Barat

4

Pondok Aren

Pondok Kacang Timur

5

Ciputat

Cipayung

6

Ciputat

Ciputat

7

Pamulang

Benda Baru

8

Pamulang

Pamulang Barat

9

Ciputat Timur

Rengas

10

Ciputat Timur

Cempaka Putih

7. Rencana Usulan Pemetaan Pembangunan Desa dan lingkungan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2016 Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Tahun 2016, berdasarkan perhitungan dari data PPLS 2011 atau menggunakan data verifikasi PPLS terbaru (UPDATED) dari TNP2K, dengan kriteria perhitungan adalah berikut :

- 169 -


Tabel 3.21 Usulan Pemetaan Pembangunan Desa dan Lingkungan Terpadu Tahun 2016 NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUMAH TANGGA KEL 1

KEL 2

KEL 3

TOTAL

USULAN DESA/ KELURAHAN TERPADU 2016

KABUPATEN 1 Pandeglang 25.675 52.160 52.157 129.992 20 Desa/Kel. 2 Lebak 25.525 57.732 57.640 140.897 20 Desa/Kel 3 Tangerang 35.853 70.648 70.647 177.148 20 Desa/Kel. 4 Serang 12.860 29.424 29.423 71.707 15 Desa/Kel. KOTA 5 Tangerang 23.326 16.249 16.248 55.823 20 Desa/Kel. 6 Cilegon 2.898 5.507 5.504 13.909 10 Desa/Kel 7 Serang 6.224 7.081 7.124 20.429 10 Desa/Kel 8 Tangerang Selatan 4.563 7.747 7.747 20.057 10 Desa/Kel PROVINSI BANTEN 136.924 246.548 246.490 629.962 125 Desa/Kel Keterangan: Sumber Basis Data Terpadu PPLS 2011 berisikan nama dan alamat 30% Penduduk Indonesia dengan Status sosial ekonomi terendah, Kelompok 1 : Kelompok Paling miskin (Sangat miskin dan miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan Miskin. Catatan: Penetapan Sasaran Desa/Kelurahan berdasarkan Total Jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan penetapan sebagai berikut: 100 Ribu RTS : untuk 20 Desa/Kelurahan , <= 100 Ribu RTS : untuk 15 Desa/Kelurahan dan <= 50 Ribu RTS : Untuk 10 Desa/Kelurahan.

3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23% terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas wilayah. Pada tahun 2013, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan rehabilitasi

lahan

belum

mampu

mengimbangi

laju

eksploitasi.

Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu - 170 -


mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000 Ha. Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan masyarakat kebutuhan

agak

sulit

masyarakat

dimonitor, (tebang

karena

butuh).

penebangan

Oleh

karena

mengikuti itu,

tidak

mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik. Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gasgas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen, pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan satwa liar serta pengembangan kepariwisataan. Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya : 1. Pengembangan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRHL). Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak, tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen masyarakat.Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)”yang merupakan icon daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “One Man One Tree (OMOT)”, One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau” dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah kosong (semua tertanami).

- 171 -


Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia melalui

kegiatan

kebun

bibit

sekolah,

kebun

bibit

desa,

pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan, penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha, tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618 ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha. 2. Pemberian

Insentif

Bagi

Daerah

Konservasi

dan

Pelaku

Rehabilitasi. Daerah konservasi

atau daerah hulu

memegang peranan penting

dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah.Oleh karenanya diperlukan adanya pemberian insentif tertentu bagi daerah dan

pelaku yang konsern dalam konservasi dan

rehabilitasi lahan. Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS.Bentuk insentif

yang

diberikan

adalah

insentif

pendapatan

dari

jasa

lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2 juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut. 3. Rehabilitasi Lahan Partisipatif Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang - 172 -


dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam rangka perbaikan lingkungan. Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten. Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor, diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor limbah, sektor industri, sektor transportasi dan sektor energi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau tutupan lahan. Besarnya emisi pada sektor energi disebabkan karena Provinsi

Banten

kabupaten/kota.

memiliki Hal

beberapa

tersebut

pembangkit

menyebabkan

listrik

sumber

dibeberapa emisi

yang

ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga pembangkit. Pada sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan sumber emisi gas methan yang paling besar pada sektor limbah yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai. Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melakukan beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, lingkungan

meningkatkan

hidup,

pembinaan

meningkatkan

peran

dan serta

pengawasan masyarakat

kualitas dalam

pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.

- 173 -


Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun 2012-2015 telah 2 (dua) program yaitu program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten, peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan antara

lain:

penurunan

beban

pencemaran

oleh

usaha/industri,

pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi kegiatan

pengelolaan

persampahan,

peningkatan

SDM

dan

sarana

prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program Adiwiyata,

fasilitasi

publikasi

lingkungan

hidup,

pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap pengaduan

masyarakat

akibat

dugaan

pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen lingkungan hidup.

- 174 -


3.2

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Beberapa

perubahan

pembangunan

dan

mendasar

penganggaran

dalam

daerah

sistem

perencanaan

menuntut

dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahanperubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan,

dan

akuntabel

yang

diimplementasikan

yang

didasarkan

dalam

sistem

anggaran berbasis kinerja. Penganggaran

daerah

kepada

kemampuan

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen

dalam

merencanakan

kegiatan

pada

tahun

yang

bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

pengangguran

meningkatkan

efesiensi

dan

dan

pemborosan

efektivitas

sumber

perekonomian;

daya, (5)

serta Fungsi

Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara

dan

mengupayakan

keseimbangan

fundamental

perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1. Transparansi

dan

Akuntabilitas

Anggaran

Daerah.

Merupakan

persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

- 175 -


2. Disiplin Anggaran. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan pelayanan

penyelenggaraan masyarakat.

Oleh

pemerintahan, karena

itu

pembangunan

penyusunan

dan

anggaran

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan; 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan; 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan

dan

kesejahteraan

secara

optimal

guna

kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Arah penerimaan

kebijakan

pendapatan

pendapatan

daerah,

daerah

meliputi

pertimbangan

asumsi

dalam

target

penentuan

kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah. 1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan PAD tahun 2016 berdasarkan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut : a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%; b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per

- 176 -


tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%; c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2016 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 10,00% per tahun; d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2016 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8% ; e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2016 kepada lembaga-lembaga

keuangan

bank

meningkatkan

besaran

deviden pada tahun 2016 sebesar 30%; f.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian

Kredit

Pemilikan

Rumah

(KPR)

dan

Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB); g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2016, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru. 2) Dana Perimbangan Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%; b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun. - 177 -


2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh

adalah

memberikan

insentif

untuk

menarik

atau

rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak

dan

pembayar

retribusi

daerah,

serta

meningkatkan

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan. Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah– langkah

yang

pendapatan

dilakukan

dan

dalam

langkah–langkah

meningkatkan yang

target–target

diperlukan

untuk

mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD TA.2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian

Lalu

Mempekerjakan

Lintas

Tenaga

dan

Retribusi

Kerja

Asing,

Perpanjangan sehingga

Izin

dilarang

menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian

Lalu

Lintas

dan

Retribusi

Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan - 178 -


mempertimbangkan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 3) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 3. Target Pendapatan Daerah Pendapatan

Daerah

pada

TA.2016

ditargetkan

sebesar

Rp.7,821,195,558,000,- meliputi 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 2)Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum

(DAU),

dan

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK),

3)Lain-lain

ditargetkan

sebesar

Pendapatan Daerah yang Sah. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD

pada

tahun

2016

Rp5.301.030.570.000,00 Jumlah PAD tersebut diperoleh dari : a. Pajak

Daerah

yang

ditargetkan

sebesar

Rp5.101.521.800.000,00; b. Retribusi

Daerah

yang

ditargetkan

sebesar

Rp52.221.250.000,00; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp40.900.000.000,00; dan d. Lain-lain

PAD

Yang

Sah

yang

ditargetkan

sebesar

Rp106.387.520.000,00 . 2) Dana Perimbangan Dana

Perimbangan

pada

tahun

2016

ditargetkan

sebesar

Rp1.131.967.388.000,00. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari: a. Dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bagi

Hasil

Bukan

ditargetkan sebesar Rp490.986.385.000,00;

- 179 -

Pajak

yang


b. Dana

Alokasi

Umum

yang

ditargetkan

sebesar

Rp640.981.003.000,00; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain

Pendapatan

ditargetkan

sebesar

Daerah

yang

Sah

pada

Rp.1.388.197.600.000,00.

tahun

Dana

2016

tersebut

diperoleh dari : a. Pendapatan

hibah

yang

ditargetkan

sebesar

Rp5.400.000.000,00; b. dana penyesuaian dan otonomi khusus yang ditargetkan sebesar Rp1.382.280.600.000,00; c. Tunjungan

Profesi

Guru

yang

ditargetkan

sebesar

Rp517.000.000,00; Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut: Tabel 3.22 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

APBD 2015

RPJMD 2016

RKPD 2016

7,644,633,698,000

6,116,841,000,000

7,821,195,558,000

5,133,482,400,000

4,917,000,000,000

5,301,030,570,000

4,944,467,880,000

4,772,425,000,000

5,101,521,800,000

41,827,000,000

7,072,000,000

52,221,250,000

40,900,000,000

52,345,000,000

40,900,000,000

106,287,520,000

85,158,000,000

106,387,520,000

1,122,953,698,000

1,195,677,000,000

1,131,967,388,000

460,986,385,000

418,484,000,000

490,986,385,000

640,981,003,000

777,193,000,000

640,981,003,000

20,986,310,000 1,388,197,600,000

- 180 -

4,164,000,000

1,388,197,600,000


NO 1.3.1 1.3.2

1.3.3

URAIAN

APBD 2015

Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tambahan penghasilan Guru PNSD

RPJMD 2016

RKPD 2016

5,400,000,000

4,164,000,000

5,400,000,000

1,382,797,600,000

-

1,382,280,600,000

517,000,000

4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2016 sebagai berikut : 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah; 3) Intensifikasi berpegang

dan

ekstensifikasi

kepada

prinsip

pendapatan

keadilan

dan

daerah

tidak

dengan

memberatkan

masyarakat; 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah; 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan; 6) Perluasan

jangkauan

layanan

pembayaran

pajak

kendaraan

bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru; 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah; 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah; 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan. 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja

penyelenggaraan - 181 -

urusan

wajib


diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD TA.2016, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta

memiliki

korelasi

langsung

dengan

keluaran

yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total belanja daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 8,875,958,758,000,-. Beberapa asumsi yang berkaitan dengan Belanja Daerah Tahun 2016, antara lain: 

Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah : “Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing SDM untuk kesejahteraan rakyat yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkeadilan”. Tema ini dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2016 yang meliputi: o Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran o Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial o Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan, peningkatan keamanan pangan dan penguatan logistik pangan

- 182 -


o Peningkatan

daya

saing

dan

pemasaran

investasi

dan

komoditas o Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan o Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja o Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat o Pengendalian tata ruang, kelestarian linngkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, dan adaptasi bencana o Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah o Mensukseskan pelaksanaan pilkada banten 

Kebutuhan

belanja

mempertahankan

daerah

akan

efektivitas

meningkat

Belanja

dengan

Pegawai,

tetap

Belanja

Barang/Jasa serta Belanja Modal, yang merupakan bagian dari belanja daerah yang tidak dapat ditunda agar tetap dapat menjaga kelangsungan roda pemerintahan; 

Pembangunan infrastruktur dan stabiltas politik mempengaruhi kuatnya

keyakinan

Provinsi

Banten

pelaku untuk

ekonomi

terhadap

menanamkan

kondusifnya

investasi

melalui

penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN); 

Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan

pembangunan

di

daerah

perlu

dilakukan

penyelarasan sarasan program dan kegiatan dekonsetrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program kegiatan di luar kewenangannya; 

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dalam kerangka desetralisasi melalui dana alokasi khusus, hibah dan/atau pinjaman/hibah luar

- 183 -


negeri, masing- masing pemerintah daerah mengalokasikan dan pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan; 

Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan

dengan

mempedomani

pembagian

urusan

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota

sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 1. Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Belanja Pegawai a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2016 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016. c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan

memperhitungkan

acress

yang

besarnya

maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d. Penganggaran memperhatikan

Tambahan kemampuan

Penghasilan keuangan

PNSD

harus

daerah

dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 184 -


e. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. f.

Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN TA.2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

g. Penganggaran

tambahan

kebijakan

pemberian

penentuan

kriterianya

dengan

peraturan

penghasilan tambahan

harus

kepala

PNSD,

penghasilan

ditetapkan

daerah

baik

aspek

maupun

terlebih

dengan

dahulu

memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. h. Belanja pegawai pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.675.263.901.784,-. 2) Belanja Hibah a. Penganggaran

belanja

hibah

pemerintah,

masyarakat,

dan

ditujukan

untuk

yang

diberikan

organisasi

menunjang

kepada

kemasyarakatan

penyelenggaraan

urusan

pemerintah daerah. b. Belanja terbesar hibah pada tahun 2016 adalah untuk Bantuan Operasional

Sekolah

(BOS)

yaitu

sebesar

Rp1.382.280.600.000,00 atau sebesar 77,65% dari total belanja hibah yang sebesar Rp.1.778.909.600.000,-. 3) Bantuan Sosial a. Belanja bantuan sosial dapat diberikan kepada individu dan/atau

keluarga,

masyarakat

dan

lembaga

non

pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain - 185 -


yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat

dari

kemungkinan

terjadinya

resiko

sosial,

termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yaitu untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada

saat

penyusunan

APBD

yang

apabila

ditunda

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu

alokasi

anggaran

yang

tidak

dapat

direncanakan

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang telah direncanakan; b. Belanja terbesar bantuan sosial pada tahun 2016 adalah untuk program Jamsosratu yaitu sebesar Rp.121.500.000.000,00 atau sebesar 70,40% dari total belanja bantuan sosial yang sebesar Rp172.580.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja bansos kepada individu : 162,580,000,000 dan/atau keluarga yang terencana 

Bansos

untuk

keluarga

sangat : 121,500,000,000

miskin melalui Jamsosratu (54.000 x 2.250.000) 

Bansos untuk perorangan/kelompok : 20,540,000,000 masyarakat o Jaminan sosial lanjut (2.500xRp.1.500.000,-)

usia : 3,750,000,000

o Jaminan sosial dengan kecacatan : 1,440,000,000 (400xRp.3.600.000,-) o Rehabilitasi rumah tidak layak : 12,750,000,000 huni (850xRp.15.000.000,-) o Pemenuhan kebutuhan dasar : 1,000,000,000 anak (1.000xRp.1.000.000,-) o KUBE PKH 48 x Rp.25.000.000,o Panti (8xRp.50.000.000,-)

1,200,000,000

rehabilitasi : 400,000,000

b) Belanja bansos kepada individu : 10,000,000,000 dan/atau keluarga yang tidak terencana.

- 186 -


4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota a. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota ditujukan untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah yang

bersumber

provinsi sedangkan

dari

kepada

rencana

Pemerintah

pelampauan

pendapatan

pajak

Kabupaten/Kota

target

TA.2015

daerah TA.2016,

yang

belum

direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditampung dalam Perubahan APBD TA.2016 dengan menggunakan alokasi SiLPA Tahun lalu yang berasal dari pajak daerah. b. Penganggaran

dana

Bagi

Hasil

Pajak

Daerah

harus

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara

penganggaran

dana

bagi

hasil

tersebut

harus

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA.2016, sedangkan pelampauan target TA.2015 yang belum direalisasikan ditampung dalam Perubahan APBD TA.2016 atau

dicantumkan

dalam

LRA

apabila

tidak

melakukan

Perubahan APBD TA.2016. c. Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.989.436.302.200,5) Belanja Bantuan Keuangan. a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD TA. 2016. b. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan tiap daerah. c. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun 2016 dibagi atas 2 (dua) skema yaitu bantuan keuangan yang

- 187 -


bersifat mandatory dan bantuan keuangan yang bersifat proporsi (urusan). Bantuan Keuangan yang bersifat mandatori antara lain untuk: pembangunan

desa/lingkungan

terpadu

pada

kantong

kemiskinan, bantuan operasional beras miskin, pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, peningkatan fasilitas Stadion Maulana Yusuf, verifikasi dan validasi data kemiskinan, kendaraan operasional TKSK, updating data/pelaporan pembangunan dan BKPRD, pelaporan bantuan keuangan. Bantuan Keuangan yang bersifat proporsi (urusan) disusun berdasarkan atas formula tertentu antara lain memperhatikan luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, Jumlah PAD, IPM, LPE, dan pengangguran. Adapun rincian bantuan keuangan yang bersifat proporsi (urusan) sebagai berikut: 1)Penyelenggaraan program/kegiatan berkaitan dengan pendidikan:

rehabilitasi

2)Penyelenggaraan kesehatan:

belanja

ruang

kelas/sekolah

program/kegiatan modal

Puskesmas

(SMA/SMK).

berkaitan Poned,

dengan pembelian

Ambulance. 3)Penyelenggaraan program/kegiatan berkaitan dengan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan gantung dan

infrastruktur

wilayah.

4)Penyelenggaraan

program/kegiatan berkaitan dengan lainnya: belanja modal balai latihan kerja (BLK), pembangunan asrama haji, uang jalan tetap bagi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, dan stadion. d. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.369,325,471,000,- dengan alokasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut : 

Kabupaten Pandeglang

: Rp.37,414,720,000,-



Kabupaten Lebak

: Rp.36,401,702,000,-



Kabupaten Tangerang

: Rp.32,498,255,000,-



Kabupaten Serang

: Rp.27,577,578,500,-



Kota Tangerang

: Rp.24,234,183,000,-



Kota Cilegon

: Rp.16,104,971,500,-



Kota Serang

: Rp.39,573,859,500,-




: Rp.16,895,201,500,-

- 188 -


e. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD TA.2016 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

24

Tahun

Penghitungan,

2009

tentang

Penganggaran

Pedoman

Dalam

APBD,

Tata

Cara

Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Bantuan keuangan kepada Partai

Politik

pada

tahun

2016

direncanakan

sebesar

Rp.2.408.837.316. 6) Belanja Tidak Terduga a. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan

mempertimbangkan

realisasi

TA.2015

dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

terjadi

berulang,

seperti

kebutuhan

tanggap

darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA.2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. b. Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung,

yaitu

untuk

pengembalian

atas

kelebihan

penerimaan tahun sebelumnya dan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada

- 189 -


belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan. c. Belanja tidak terduga pada TA.2016 direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,-. Alokasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini sebagai tindaklanjut dari amanat Peraturan Daerah

Provinsi

Banten

Nomor

1

Tahun

2015

tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 2. Belanja Langsung Kebijakan Belanja Langsung masih masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini juga sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang masih mengacu pada aturan tersebut. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung

oleh

masyarakat

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Belanja Pegawai a. Dalam

rangka

penganggaran

meningkatkan honorarium

bagi

efisiensi PNSD

anggaran dan

Non

daerah, PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan

- 190 -


hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan

kegiatan

dimaksud

dengan

pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD

memperhatikan dan pemberian

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. 2) Belanja Modal a. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah

merupakan

salah

satu

dasar

bagi

SKPD

dalam

pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus

penganggaran

untuk

pembangunan

gedung

dan

bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya,

untuk

efisiensi

penggunaan

anggaran,

pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium

Pembangunan

Gedung

Kantor

Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran

- 191 -


tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Presiden Nomor 71

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum,

dan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. 3) Belanja Barang dan Jasa a. Disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA.2015. b. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan bersumber

dari

jaminan

kesehatan

APBN,

melalui

pemerintah

BPJS

daerah

yang dapat

menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. c. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan - 192 -


target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor

11

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. d. Dalam

hal

terdapat

kebutuhan

untuk

melakukan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar

daerah

tetap

memperhatikan

aspek

dilakukan

secara

selektif

urgensi,

kualitas

dengan

penyelenggaraan,

muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. e. Penganggaran pendidikan

dan

untuk

penyelenggaraan

pelatihan,

workshop, lokakarya,

bimbingan

seminar

atau

kegiatan teknis,

rapat,

sosialisasi,

sejenis

lainnya

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur. 3. Surplus/Defisit APBD a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah

daerah

lain

dan/atau

pendanaan

belanja

peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk - 193 -


program

dan

kegiatan

pelayanan

dasar

masyarakat

yang

dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. b) Dalam

hal

APBD

menetapkan

diperkirakan

penerimaan

defisit,

pembiayaan

pemerintah

untuk

daerah

menutup

defisit

tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan

pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. c) Proyeksi APBD TA.2016 menggambarkan bahwa total Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.7,821,195,558,000-, sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp.8,875,958,758,000-, mengalami defisit

sebesar

Rp.1.054.736.200.000-,

sehingga

masih

perlu

diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut

dengan

kemampuan

mempertimbangkan

pembiayaan

daerah

SiLPA

dari

tahun

pos-pos

lalu

dan

penerimaan

pembiayaan. Secara lengkap rencana Belanja Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 serta surplus/defisitnya dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut: Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015-2016 NO

URAIAN

APBD 2015

RPJMD 2016

RKPD 2016

2

BELANJA DAERAH

8,947,633,698,000

6,281,841,000,000

8,875,958,758,000

2.1

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bankeu ke Kab/Kota, Pemerintah Desa, dan Parpol Belanja Tidak Terduga

4,927,481,697,248

2,944,749,000,000

5,027,924,112,000

593,556,883,750 1,611,330,805,000 136,250,000,000

732,221,000,000 225,000,000,000 30,000,000,000

675,263,901,784 1,778,909,600,000 172,580,000,000

2,025,839,817,932

1,574,900,000,000

1,989,436,302,200

555,504,190,566

372,627,000,000

371,734,308,316

5,000,000,000

10,000,000,000

40,000,000,000

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,020,152,000,752 172,547,996,500 1,991,960,898,236

3,337,092,000,000 180,000,000,000 1,250,000,000,000

3,848,034,645,000

1,855,643,106,016

1,907,092,000,000

(1,303,000,000,000)

(165,000,000,000)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

SURPLUS/(DEFISIT)

- 194 -

1,054,763,200,000


3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

dijelaskan

bahwa

pembiayaan

adalah

setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara kegiatan

perencanaan,

penguasaan,

yang mencakup penggunaan,

keseluruhan

pengawasan,

dan

khususnya

yang

pertangungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Didalam berkaitan

pengelolaan

dengan

merupakan

bagian

keuangan

daerah

fungsi

otorisasi

bahwa

dari

anggaran

negara

dan

anggaran menjadi

daerah dasar

yang untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2016 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit. Oleh karena SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif, maka besaran

SiLPA yang digunakan merupakan angka estimasi prognosis

tahun berjalan. 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 1.127.263.200.000,- yang bersumber dari

SiLPA tahun anggaran

sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA. 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

pembiayaan

Rp.72.500.000.000,-.

pada

Pembiayaan

tahun ini

2016

ditargetkan

diperuntukkan

bagi

sebesar Modal

Bergulir Masyarakat Miskin sebesar Rp. 15.000.000.000, penyertaan modal kepada PT.PPKD (Jamkrida) Rp.1.500.000.000 dan penyertaan modal kepada BJB sebesar Rp. 56.000.000.000.

- 195 -


Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.24. Tabel 3.24 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 NO

URAIAN

3

PEMBIAYAAN

3.1 3.1.1 3.2 3.2.1

Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

APBD 2015 1,303,000,000,000

PT. PPKD / Jamkrida PT. Bank 3.2.2.3 Banten/PT. BGD Kredit Modal Usaha 3.2.3.4 Masyarakat Miskin 3.3

Pembiayaan Netto

175,000,000,000

1,325,000,000,000

RKPD 2016 1,054,763,200,000 1,127,263,000,000

1,325,000,000,000

175,000,000,000

1,127,263,000,000

22,000,000,000

10,000,000,000

72,500,000,000

22,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

3.2.1.1 LPK/BPR 3.2.1.2

RPJMD 2016

4,000,000,000 22,000,000,000

2,000,000,000

1.500.000.000

4,000,000,000

56,000,000,000 15,000,000,000

1,303,000,000,000

- 196 -

165,000,000,000

1,054,763,200,000


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2016 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut: Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat indikatif dan disesuaikan Isu Strategis dengan kapasitas Daerah fiskal daerah)

Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional) RPJMD 20122017 (78 Program) Usulan Kab/Kota

4.1

Usulan SKPD (Usulan kegiatan prioritas dilengkapi indikator kinerja program) / Pagu Indikatif (alokasi anggaran kegiatan)

Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Untuk

diperlukan

mencapai adanya

tujuan

dan

kesinambungan

sasaran dan

pembangunan keberlanjutan

daerah prioritas

pembangunan sehingga RKPD Tahun 2016 merupakan suatu rancangan keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran

RPJMD

2012-2017.

Adapun

tujuan

dan

sasaran

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2016 terlihat sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut.

- 197 -


Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2016 Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa MISI

TUJUAN

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan

Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasa n guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

SASARAN 1

2

3

4

5

6

Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa; Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten; Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur; Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;

INDIKATOR KINERJA Tingkat Kemantapan Jalan (%) Tingkat Kemantapan Jembatan (%)

94

Luas Layanan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)

21.785,14

Rasio Elektrifikasi (%)

89,04

Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%) Tingkat Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi (m3) Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%)

47,49

Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)

64

Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)

360

Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)

- 198 -

TARGET 2016 93

1830

80

16


MISI

TUJUAN

SASARAN 7

8

9

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

1

Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan; Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;

- 199 -

INDIKATOR KINERJA Persentase Peningkatan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung (%) Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi (%) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit)

Indeks Gini

TARGET 2016 20

10,92

5,17

408

0,2

PDRB Per Kapita (Rp)

28.000.000

Daya Beli Masyarakat (Rp)

644.809

Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp) Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)

498.984

550.371

11

Pertumbuhan Sektor Peternakan (%)

10

Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%) Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)

8,5

8,5


MISI

TUJUAN

SASARAN

2

3

4

5

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing

1 2

Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal; Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara; Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;

- 200 -

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%) Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)

TARGET 2016 15

Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Pertumbuhan Sektor Industri (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Persentase Wirausaha Baru (%)

11

Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun) Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton) Indeks Tanam (Padi) Angka Melek Huruf (%)

14,5

13,5

10 79,46

19,34

13,47

200

204 96,84

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

9,47

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)

99,72

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C (%)

52,39

77,31


MISI

TUJUAN

SASARAN

3

4

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

5

Meningkatnya kesetaraan gender;

6

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan AntarPelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang

Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusatdaerah, beserta stakeholders dalam menjalankan

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin

1

2 3

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat; Meningkatnya kualitas kehidupan beragama; Revitalisasi nilainilai budaya dan kearifan lokal;

- 201 -

INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C(%) Angka Partisipasi Sekolah (%) Pendidikan Dasar

TARGET 2016 118,80

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%) Angka Harapan Hidup (Tahun)

51,30

Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)

26,40

Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH) Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%) Indeks Pembangunan Gender (%) Indeks Pemberdayaan Gender (%) Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan(%) Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%) Cakupan Pelayanan PMKS (%)

105

Jumlah Konflik Bernuansa SARA Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%)

99,76

77,87

82,34

68,50

50

68,29 68,77 80

25

8,24

0 80


MISI

TUJUAN peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

SASARAN 4

Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;

5

Terwujudnya peningkatan partisipasi

1

2

3

4

5

6

7

perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi; Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat

- 202 -

INDIKATOR KINERJA Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

TARGET 2016 1,89

Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah

4

Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)

75,94

Rasio Kemandirian Daerah (%)

77,6

Opini Audit BPK

WTP

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

3,5

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7) Cakupan Penyelesaian Perda (%) Cakupan Penegakan Perda (%)

7

100

100


MISI

TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

8

9

10

dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan; Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah

Angka Kriminalitas

TARGET 2016

1.925

Cakupan Mitigasi Kebencanaan

80

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

80

Tingkat Partisipasi Pemilih (%) Indeks Demokrasi Indonesia

-

74,98

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2016 pada dasarnya adalah gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada. Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan; 2. Pemantapan kualitas SDM; 3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian; 4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; 5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH; 6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; 7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

- 203 -


Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 adalah : 1. Pengangguran dan daya saing tenaga kerja 2. Kemiskinan dan kerawanan sosial 3. Keamanan pangan, distribusi pangan, dan produktivitas pangan 4. Daya saing, pemasaran investasi dan komoditas 5. Konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan 6. Pendidikan orientasi pasar kerja 7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan 8. Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air, dan kerawanan kebencanaan 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 10. Pilkada Banten Dengan

memperhatikan

tema

RKPD

Tahun

2016,

prioritas

pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2016 maka selanjutnya ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2016 sebagai berikut: 1. Peningkatan

kapasitas

tenaga

kerja

dan

pengurangan

tingkat

pengangguran 2. Perlindungan

sosial,

pemberdayaan

ekonomi,

dan

antisipasi

kerawanan sosial 3. Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan keamanan pangan, dan penguatan logistik pangan 4. Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas 5. Peningkatan

konektivitas

dan

daya

dukung

kawasan

pusat

pertumbuhan 6. Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja 7. Optimalisasi

infrastruktur

pelayanan

kesehatan

dan

integrasi

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 8. Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana 9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. 10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat. Ke 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tersebut kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan - 204 -


daerah tahun 2016 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017 dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2016 dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

1

Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran

Ketenagakerjaan;

TARGET 2016

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Tingkat Hubungan Industrial,Kesejaht eraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)

4,73%

Disnakertrans

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnnya (%)

10,56%

Disnakertrans

Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatantenaga kerja (orang)

608

Disnakertrans

Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk) Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk) Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM

1370

Dinsos

260

Dinsos

50%

BPPMD

Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha

Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

2

Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial

Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Miskin

- 205 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

lainnya) (%) Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang) Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang) Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang) Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga) Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang) Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang) Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang) Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)yang dilatih (orang) Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang)

- 206 -

TARGET 2016


950

Dinsos

1.167

Dinsos

530

Dinsos

20

Dinsos

680

Dinsos

307

Dinsos

550

Dinsos

50

Dinsos

5000

Dinsos

1,286

Dinsos

366

Dinsos

604

Dinsos


NO

3


Pemantapan ketahanan, peningkatan keamanan pangan dan penguatan logistik pangan

URUSAN/ PROGRAM

Ketahanan pangan; Ketahanan Pangan Masyarakat

INDIKATOR Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga) Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang) Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan (kegiatan)

550

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinsos

400

Dinsos

200

Dinsos

12

Biro Kesra

Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/l embaga/organisasi keagamaan yang terfasilitasi (lembaga)

600

Biro Kesra

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton) Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga) Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%) Penganekaragama n konsumsi pangan masyarakat (skors PPH) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)

200

BKPP

807

BKPP

1

BKPP

82

BKPP

100

BKPP

96

BKPP

11

BKPP

- 207 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

Pertanian; Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

INDIKATOR Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi

70

SKPD PENANGGUNG JAWAB BKPP

Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)

2,315,651

Distanak

Surplus Beras (ton) Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit) Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit) cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)

72,154

Distanak

32,000

Distanak

90,000

Distanak

30,809

Distanak

34,792,64 5

Distanak

500

Hutbun

3

Hutbun

1

Hutbun

3

Hutbun

107,000

Hutbun

- 208 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor)

69,200

SKPD PENANGGUNG JAWAB DKP

> 100

DKP

1.6

DKP

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)

180,000

DKP

Nilai Tukar Petani (NTP)

105

Distanak

Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit) Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit) Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit) Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) Jumlah Ekspor Perikanan (ton) Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)

3

Distanak

10

Distanak

6

Hutbun

250

Hutbun

0.8

DKP

4000

DKP

29

DKP

- 209 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)

5

SKPD PENANGGUNG JAWAB Distanak

Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit) Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)

28

Distanak

2

Hutbun

20

BKPP

Cakupan ketersediaan Taktor (unit)

35

Distanak

Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit) Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha)

2

Distanak

3,800

Distanak

Luas Areal Konservasi Laut (ha)

1

DKP

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)

12

DKP

Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)

6

Hutbun

Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

Kelautan dan perikanan; Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil

Kehutanan; Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan

- 210 -

TARGET 2016


NO

4


Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Penanaman modal; Peningkatan Iklim Investasi

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM

Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

TARGET 2016


Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)

25

BKPMPT

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

9.85 TrilIun

BKPMPT

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)

4.25 TrilIun

BKPMPT

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumbersumber permodalan (%) Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)

17.28%

K-UMKM

17.28%

K-UMKM

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)

28.00%

K-UMKM

28.00%

K-UMKM

Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)

19.66%

K-UMKM

19.66%

K-UMKM

- 211 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Pariwisata; Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Industri; Peningkatan Daya Saing Industri

TARGET 2016


Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata(%) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri(%)

20%

Disbudpar

15.38%

Disbudpar

20%

Disbudpar

20.11%

Disbudpar

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%) Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)

20%

Disbudpar

19.67%

Disbudpar

18.75%

Disbudpar

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%) Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri(%)

20

Disperindag

20

Disperindag

20

Disperindag

20

Disperindag

- 212 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Perdagangan; Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

5

Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan

Pekerjaan umum; Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

TARGET 2016


Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasa r tradisional (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)

20

Disperindag

20

Disperindag

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)

93

BMTR/Dishubk ominfo

94

BMTR/Dishubk ominfo

Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (ha)

10.92%

SDAP

3911.98

SDAP

Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung

1.830, m3

SDAP

112

SDAP

1

SDAP

3

SDAP

- 213 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Perhubungan; Pengelolaan dan Penyelenggara-an Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Perumahan; Pembinaan dan Penataan Perumahan Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

TARGET 2016


Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%) Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)

44.3

Dishubkominfo

54.06

Dishubkominfo

Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)

20

SDAP

Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)

3

Bappeda

3.17

BMTR

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)

1

BMTR

Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit)

25,000

Distamben

480

Distamben

Energi dan Sumber Daya Mineral; Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

- 214 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

TARGET 2016


Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)

100

Distamben

Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok) Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)

12

Distamben

4

Distamben

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok) Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)

10

Distamben

1

Distamben

4

Distamben

- 215 -


NO

6


Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Kepemudaan dan olah raga; Kepemudaan dan Kepramukaan

TARGET 2016


Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)

9

Dispora

10

Dispora

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%) Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)

20 cabor/ 18 event

Dispora

1

Dispora

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)

52

Dindik

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Pak et A (%)

99.72

Dindik

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB /Paket B/Wustho (%)

99.76

Dindik

Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C (%)

64.72

Dindik

Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan

2.383

Dindik

Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)

7.17

Dindik

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

- 216 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit) Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)

5

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dindik

100

Dindik/Dinkes

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)

15,000

Dindik

Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

Rata -rata Lama Sekolah (tahun)

9.47

Dindik

Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)

10

Dindik

Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

360 (72%)

BPAD

90 (72%)

BPAD

Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)

34 (81%)

BPAD

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

82

Dinkes

Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)

91.5

Dinkes

92

Dinkes

Persentase Rumah Tangga Melaksanakan

75

Dinkes

Perpustakaan. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

7

Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Kesehatan; Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Pembinaan Upaya Kesehatan

- 217 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

TARGET 2016


Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED (%) Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten (%) Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten (%) Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%) Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi disemua bagian (%)

95

Dinkes

100

Dinkes

95

Dinkes

100

Dinkes

80

RSUD Banten

85

RSUD Banten

85

RSUD Banten RSU Malingping

85


Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%) Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)

100


60


- 218 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%) Prevalensi HIV (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)

100

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes

<0,5 91

Dinkes Dinkes

<1

Dinkes

50

Dinkes

78

Dinkes

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)

100

Dinkes

70

Dinkes

Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%)

188

Dinkes

Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit)

55

Dinkes

Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Prov. Banten(%)

90

Dinkes

- 219 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR


8

Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana

Lingkungan hidup; Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

TARGET 2016

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinkes

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

100

27

RSU Malingping

Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSU Malingping (%) Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang) Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%) Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)

200

Dinkes

70

Dinkes

100

RSU Malingping

200

RSU Malingping

85

RSUD Banten

80

RSUD Banten

Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/keru sakan lingkungan hidup (%)

20

BLHD

20

BLHD

- 220 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Penanggulang-an Bencana

9

Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

Kependudukan dan catatan sipil; Penataan Administrasi Kependudukan

Kebudayaan; Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)

8,000

SKPD PENANGGUNG JAWAB Hutbun

Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)

20

BLHD

Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%) Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana(%)

100

BPBD

100

BPBD

100

BPBD

Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)

100

Biro Pemerintahan

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)

20

Disbudpar

Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%) Meningkatnya pelestarian nilainilai tradisi dan kearifan lokal (%)

20

Disbudpar

14.71

Disbudpar

- 221 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)

20.37

SKPD PENANGGUNG JAWAB Disbudpar

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota)

2

BPPMD

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%) Rasio Pembinaan TKP3 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WK SS,GSI,APE) (%) Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)

100

BPPMD

20

BPPMD

- 222 -

TARGET 2016

BPPMD 100

BPPMD

100

BPPMD

100

BPPMD

100

BPPMD


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Kependudukan dan Keluarga Berencana

TARGET 2016


Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)

80

BPPMD

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UEDSPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) Rasio pembinaan dan engembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM) (%)

90

BPPMD

12,5

BPPMD

2

BPPMD

90

BPPMD

5

BPPMD

6.38

BPPMD

Pemberdayaan masyarakat dan desa;


- 223 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelura han) Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa (desa)

6

SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPMD

1261

BPPMD

Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen) Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)

3

Bappeda

100

Biro Pemerintahan

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)

100

Bappeda

Pengendalian Pembangunan Daerah

Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%) Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)

100

Bappeda

100

Biro Ekbang

Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%)

86.84

Dishubkominfo

Perencanaan pembangunan; Kerjasama Pembangunan Daerah

Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

- 224 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)

60

SKPD PENANGGUNG JAWAB Set KPID

60

Set KPID

100

Set KPID

Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%) Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

- 225 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR


Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen) Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%) Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%) Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah (unit) Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%) Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)

100

Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%) Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)

Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

- 226 -

TARGET 2016

SKPD PENANGGUNG JAWAB Biro Pemerintahan

100

Biro Pemerintahan

2

Biro Ekbang

100

Biro Ekbang

4

Biro Ekbang

12

Biro Ekbang

10

Biro Ekbang

100

Biro Humas

100

Biro Humas

100

Kantor Penghubung

16

Biro Kesra

100

Biro Aset dan Perlengkapan

6.310 T

Biro Aset dan Perlengkapan


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)

4.123 T

SKPD PENANGGUNG JAWAB DPPKD

Ketersediaan jumlah sistem/data/doku men/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit) Ketersediaan Sistem/Data/Infor masi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)

2

DPPKD

3

DPPKD

100

DPPKD

100

DPPKD

Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%) Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%) Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)

100

Biro Organisasi

100

BKD

100

BKD

100

BKD

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana-an Perangkat Daerah

Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur

- 227 -

TARGET 2016


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

TARGET 2016


Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)

100

Badan Diklat

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)

100

Badan Diklat

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)

100

Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)

100

Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)

100

Seluruh SKPD

Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur(%)

100

Inspektorat

- 228 -


NO


URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kearsipan Pembinaan Kearsipan Daerah

Ketransmigrasian Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

TARGET 2016


Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)

20

Biro Hukum

Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)

100

Biro Hukum

Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)

34

Balitbangda

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket)

42

Seluruh SKPD

Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)

38 (88%)

BPAD

38 (88%)

BPAD

Cakupan Penyiapan, Pelayananan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)

350

Disnakertrans

190

Disnakertrans

- 229 -


NO


10

Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

TARGET 2016


Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%) Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%) Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)

368

Badan Kesbangpol

426

Badan Kesbangpol

100

Badan Kesbangpol

Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%) Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) Rasio Penegakan Peraturan Perundangundangan (%)

100

Pol PP

100

Pol PP

100

Pol PP

Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundangundangan (%)

100

Pol PP

- 230 -


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2016 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2016, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. 5.1

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2016 sesuai dengan

RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1. Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2016 NO 1. 1

URUSAN

SKPD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

Dindik

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Upaya Kesehatan

Dinkes

Urusan Wajib Pendidikan;

1 2 3 4

5 6 7 2

PROGRAM PRIORITAS

Kesehatan;

1 2 3 4 5

Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

- 231 -

Dindik Dindik Dindik

Dindik Dindik Dindik

Dinkes/RSUD Banten Dinkes Dinkes Dinkes/RSU Malingping


NO

3

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS 6


1

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

Dinas BMTR

1

Pembinaan dan Penataan Perumahan

Dinas SDAP

1

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

Bappeda/BMTR

1

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Kerjasama Pembangunan Daerah

3

5

6

Perencanaan pembangunan;

10

11

12

1

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Bappeda/Biro Ekbang Bappeda/Biro Pemerintahan

1

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dishubkominfo

Lingkungan hidup;

Kependudukan dan catatan sipil; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Sosial;

BLHD BLHD/ Dishutbun

1

Penataan Administrasi Kependudukan

1

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPMD

1

Kependudukan dan Keluarga Berencana

BPPMD

1

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Dinsos/BPPMD

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan

Disnakertrans

2 3 4 13

Bappeda

Perhubungan;

2 9

Dinas SDAP

Penataan ruang;

3

8

Dinas SDAP

Perumahan;

2

7

Dinkes/RSU Malingping/ RSUD Banten

Pekerjaan umum;

2

4

SKPD

Biro Pemerintahan

Dinsos Dinsos Dinsos/ Biro Kesra

Ketenagakerjaan; 1

- 232 -


NO

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS 2

14

Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

1

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM

1 2

Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BKPMPT BKPMPT

1

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Disbudpar

1

Kepemudaan dan Kepramukaan Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Dispora

3

16

17

19

Disnakertrans

Penanaman modal;

Kebudayaan;

Kepemudaan dan olah raga;

2 18

Disnakertrans

3

2

15

Tenaga Kerja Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha

SKPD

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

1

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

1


2

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

3 4 5 6 7 8 9

- 233 -

Dispora

Kesbangpol

Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro Humas Protokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung Satpol PP BPBD Biro Aset dan Perlengkapan DPPKD Biro Organisasi BKD Badiklat Seluruh SKPD


NO

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS 10 11 12 13 14

20

21

22

23

24

25

1

Set DPRD Biro Hukum Balitbangda

Pemberdayaan masyarakat dan desa; Statistik;

Ketahanan Pangan Masyarakat

1


1

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

BKPP

1

Pembinaan Kearsipan Daerah

Baperpus-arda

1

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

1

Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Baperpus-arda

Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

Distanak/DKP/ Dishutbun

BPPMD

Kearsipan

Komunikasi dan informatika; Dishubkominfo/ Set. KPID

Perpustakaan.

Baperpus-arda

Urusan Pilihan Pertanian;

2

3

4

3

Inspektorat

1

1

2

Seluruh SKPD

Ketahanan pangan;

2 2.

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK

SKPD

Distanak/DKP/ Dishutbun Distanak/BKP/ Dishutbun Distanak

Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral;

1

Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan

Dishutbun

2

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Distamben

- 234 -


NO

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS 3

4

4

2

6

7

8

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

Distamben

Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Disbudpar

Distamben

Pariwisata; 1

5

SKPD

Kelautan dan perikanan;

Disbudpar

1

Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil

DKP

1

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

Disperindag

1

Peningkatan Daya Saing Industri

Disperindag

1

Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi 78 Program

Perdagangan;

Industri;

Ketransmigrasian

JUMLAH

Disnakertrans 42 SKPD

Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan di atas dan sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016, yaitu “Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing SDM untuk Kesejahteraan Rakyat yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan Berkeadilan” serta memperhatikan prioritas daerah tahun 2016 maka besaran pagu anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk masing-masing aspek pembangunan terlihat sebagaimana Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 berikut ini. Tabel 5.2 Pagu Belanja Tidak Langsung Per Aspek Tahun 2016 NO

PAGU INDIKATIF (Rp)

ASPEK

1

Daya Saing

1,594,354,411,540

2

Kesejahteraan Masyarakat

2,512,496,961,660

3

Pelayanan Umum

921,072,739,100 JUMLAH

5,027,924,112,300

- 235 -


Tabel 5.3 Pagu Belanja Langsung Per Aspek Tahun 2016 NO

PAGU INDIKATIF (Rp)

ASPEK

1

Daya Saing

2

Kesejahteraan Masyarakat

831,698,600,000

3

Pelayanan Umum

442,700,000,000

2,573,636,045,700

JUMLAH

3,848,034,645,700

Sedangkan pagu anggaran Belanja Langsung untuk masing-masing bidang urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini. Tabel 5.4 Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SKPD

PAGU INDIKATIF (Rp)

Energi Dan Sumber Daya Mineral Industri Kearsipan Kebudayaan Kehutanan Kelautan Dan Perikanan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kepemudaan Dan Olah Raga Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kesehatan Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Ketransmigrasian Komunikasi Dan Informatika Koperasi Dan Ukm Lingkungan Hidup Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Pariwisata Pekerjaan Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Penanaman Modal Penataan Ruang Pendidikan Perdagangan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Perkebunan Perpustakaan Pertanian Perumahan Sosial Statistika JUMLAH

- 236 -

50,200,000,000 6,479,269,900 2,565,000,000 16,819,419,500 19,450,000,000 37,832,306,000 400,250,000 33,200,000,000 52,300,000,000 196,193,460,000 29,350,000,000 91,052,503,500 4,100,000,000 13,483,827,050 28,900,000,000 16,750,000,000 700,756,870,000 18,050,580,500 1,279,804,720,000 20,581,577,500 10,983,172,500 26,563,115,000 3,857,000,000 401,585,600,000 17,436,311,100 34,740,332,500 30,796,172,950 5,950,000,000 11,235,000,000 49,012,000,000 549,491,325,700 65,953,000,000 22,161,832,000 3,848,034,645,700


Adapun rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk masing-masing prioritas terlihat sebagaimana Tabel 5.5 dan Tabel 5.6 berikut ini. Tabel 5.5 Pagu Belanja Tidak Langsung Per Prioritas Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIORITAS

PAGU INDIKATIF (Rp)

Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Dan Antisipasi Kerawanan Sosial Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan, Penguatan Logistik Pangan Peningkatan Daya Saing, Pemasaran Investasi Dan Komoditas Peningkatan Konektivitas Dan Daya Dukung Kawasan Pusat Pertumbuhan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Optimalisasi Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Dan Integrasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengendalian Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Air, Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Keamanan, Ketertiban Dan Kondusivitas Masyarakat JUMLAH

1,996,738,860,440 212,395,471,000 21,230,000,000 47,829,000,000 834,992,705,770 696,302,705,770 261,812,630,220 40,000,000,000 888,572,739,100 28,050,000,000 5,027,924,112,300

Tabel 5.6 Pagu Belanja Langsung Per Prioritas Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIORITAS

PAGU INDIKATIF (Rp)

Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Dan Antisipasi Kerawanan Sosial Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan, Penguatan Logistik Pangan Peningkatan Daya Saing, Pemasaran Investasi Dan Komoditas Peningkatan Konektivitas Dan Daya Dukung Kawasan Pusat Pertumbuhan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Optimalisasi Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Dan Integrasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengendalian Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Air, Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Keamanan, Ketertiban Dan Kondusivitas Masyarakat JUMLAH

402,895,600,000 123,403,000,000 117,742,000,000 133,950,000,000 1,925,798,045,700 149,346,000,000 196,500,000,000 75,200,000,000 670,400,000,000 52,800,000,000 3,848,034,645,700

- 237 -


Sedangkan rencana belanja langsung per program untuk masingmasing SKPD Provinsi Banten pada Tahun 2016 terlihat sebagaimana Tabel 5.7. Tabel 5.7 Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD Tahun 2016 NO 1

SKPD Badan Kepegawaian Daerah

PROGRAM Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1,525,000,000 3,300,000,000 50,000,000

18,400,000,000 1,780,000,000 5,400,000,000 320,000,000 25,900,000,000

Ketahanan Pangan Masyarakat Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

4

11,125,000,000

16,000,000,000

Sub Jumlah 3

PAGU INDIKATIF (Rp)

13,768,638,000 8,278,724,600

1,100,000,000 6,202,637,400 350,000,000 29,700,000,000

Peningkatan Iklim Investasi

5,000,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

2,276,939,000

Sub Jumlah

15,027,708,900 4,258,467,100 4,436,885,000 31,000,000,000

- 238 -


NO 5

SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah

PROGRAM Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Jumlah 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sub Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggulangan Bencana

Sub Jumlah Badan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

5,570,000,000 250,000,000 2,000,000,000

400,250,000 10,983,172,500 9,965,069,500 6,355,000,000 1,030,108,000 3,231,400,000 485,000,000

26,778,500,000 1,230,000,000 4,091,500,000 200,000,000 32,300,000,000

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 9

1,150,000,000

32,450,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah 8

8,030,000,000

17,000,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah 7

PAGU INDIKATIF (Rp)

37,475,652,000 913,500,000 21,413,545,000 197,303,000 60,000,000,000

Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah

9,800,000,000 5,250,000,000 4,050,000,000 700,000,000 19,800,000,000

- 239 -


NO 10

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM Kerjasama Pembangunan Daerah

1,400,000,000

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Pengendalian Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

2,100,000,000

Sub Jumlah 11

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Biro Hukum

Biro Humas dan Protokol

Biro Kesra

1,259,667,500 12,700,000,000

Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

2,281,000,000 1,951,000,000 1,198,000,000 5,805,000,000 200,000,000 14,000,000,000


12,543,000,000

Pengendalian Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah

4,354,000,000 2,513,000,000 590,000,000 20,000,000,000

Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah

6,875,000,000 575,000,000 50,000,000 7,500,000,000

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 15

12,430,332,500

2,565,000,000

Sub Jumlah 14

1,880,000,000

Pembinaan Kearsipan Daerah

Sub Jumlah 13

4,230,000,000

36,000,000,000

Sub Jumlah 12

PAGU INDIKATIF (Rp)

15,025,000,000 725,000,000 250,000,000 16,000,000,000

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

- 240 -

24,550,000,000 7,285,000,000


NO

SKPD

PROGRAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 16

Biro Organisasi

Biro Pemerintahan

Kerjasama Pembangunan Daerah

Sub Jumlah Biro Perlengkapan dan Aset

Biro Umum

Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

750,427,500 1,044,802,000 165,000,000

757,856,000 7,092,787,050 1,549,520,950 3,052,531,000 547,305,000

124,050,000,000 1,050,000,000 17,500,000,000 400,000,000 143,000,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 20

5,539,770,500

13,000,000,000

Sub Jumlah 19

1,000,000,000

7,500,000,000 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah

18

1,215,000,000

34,050,000,000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 17

PAGU INDIKATIF (Rp)

2,624,947,000 62,225,053,000 150,000,000 65,000,000,000

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah

1,038,251,224,300 3,857,000,000 1,400,000,000 25,641,775,700 850,000,000 1,070,000,000,000

- 241 -


NO 21

SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 22

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kelautan dan Perikanan

10,272,149,500

14,897,349,500 3,153,231,000 795,349,000 5,751,921,000 380,000,000 35,250,000,000

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Jumlah 23

PAGU INDIKATIF (Rp)

2,550,000,000

1,650,000,000 3,400,000,000

1,300,000,000 5,250,000,000

9,200,000,000 500,000,000 2,050,000,000 25,900,000,000

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah

6,067,983,000 7,201,360,000

1,024,108,900 11,053,266,000

12,485,588,100 767,694,000 38,600,000,000

- 242 -


NO 24

SKPD Dinas Kesehatan

PROGRAM Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan

2,380,000,000

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

54,701,000,000

Sub Jumlah 25

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kepemudaan dan Kepramukaan

Sub Jumlah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pendidikan

2,722,418,000 658,000,000 1,484,000,000 8,310,582,000 60,000,000

8,800,000,000 6,200,000,000 4,800,000,000 1,600,000,000 7,500,000,000 500,000,000

9,412,000,000 14,661,000,000 1,500,000,000 7,627,000,000 300,000,000 33,500,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1,533,786,655

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

29,701,172,745

Sub Jumlah 28

6,475,000,000

29,400,000,000

Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah 27

7,209,000,000

84,000,000,000

Sub Jumlah 26

PAGU INDIKATIF (Rp)

76,312,546,600 452,494,000 108,000,000,000

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

- 243 -

4,942,337,000 12,281,063,000


NO

SKPD

PROGRAM Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Pendidikan Tinggi

305,485,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

3,379,200,000

Sub Jumlah 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Dinas Pertambangan dan Energi

1,340,000,000

5,375,000,000 14,450,000,000 40,478,000,000 1,110,000,000

17,371,400,750 8,603,827,050 1,600,000,000 11,824,772,200 400,000,000 39,800,000,000

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Peningkatan Daya Saing Industri

7,748,583,500


1,866,219,000

Sub Jumlah 31

13,855,000,000

402,695,600,000

Sub Jumlah 30

PAGU INDIKATIF (Rp)

6,479,269,900

7,821,508,600 584,419,000 24,500,000,000

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah

7,600,000,000

34,676,000,000 2,174,000,000 1,350,000,000 4,400,000,000 800,000,000 51,000,000,000

- 244 -


NO 32

SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 33

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,303,801,750

1,429,899,500 23,996,117,550

13,876,861,200 430,000,000

7,433,500,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Perlindungan dan Jaminan Sosial

1,300,000,000

7,013,576,850

10,597,115,000 450,000,000 26,502,025,750 13,106,782,400 66,403,000,000

Pembinaan dan Penataan Perumahan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 35

4,870,320,000

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sub Jumlah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

535,000,000

49,442,000,000

Rehabilitasi Sosial 34

PAGU INDIKATIF (Rp)

54,600,000,000 214,511,720,000 481,289,768,700 2,225,000,000 11,376,557,000 995,000,000 764,998,045,700

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- 245 -

12,000,000,000 10,500,000,000 7,200,000,000 1,931,940,000


NO

SKPD

PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

Sub Jumlah 36

Inspektorat Provinsi

Kantor Penghubung

RSU Malingping

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

RSUD Banten

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah Pembinaan Upaya Kesehatan

Sub Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja

15,250,000,000 550,000,000 4,350,000,000 250,000,000

4,948,004,000 980,000,000 4,411,996,000 160,000,000

1,132,460,000 253,260,500 11,424,103,900 14,493,635,600 196,540,000 27,500,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah 40

4,100,000,000

10,500,000,000

Sub Jumlah 39

893,496,500

20,400,000,000

Sub Jumlah 38

59,420,563,500

96,046,000,000 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sub Jumlah 37

PAGU INDIKATIF (Rp)

22,285,526,662 468,236,000 170,274,500 62,025,962,838 50,000,000 85,000,000,000

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

- 246 -

17,820,000,000 550,000,000 8,350,000,000


NO

SKPD

PROGRAM Penyediaan Daerah

Data

Pembangunan

Sub Jumlah 41

Sekretariat DPRD

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Data Pembangunan Daerah

106,368,972,000 6,000,000,000 20,500,000,000 131,028,000 133,000,000,000

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

1,760,000,000


380,000,000

Sub Jumlah

2,740,000,000 120,000,000 5,000,000,000

JUMLAH

5.2

180,000,000 26,900,000,000

Sub Jumlah 42

PAGU INDIKATIF (Rp)

3,848,034,645,700

RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana kegiatan prioritas daerah Provinsi Banten Tahun 2016

terdiri dari rencana program/kegiatan, indikator dan target capaian kinerja, lokasi, pagu indikatif tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017. Masing-masing kegiatan prioritas pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terlihat sebagaimana Tabel 5.8 berikut :

- 247 -


BAB VI PENUTUP

6.1

KAIDAH PELAKSANAAN RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan penjabaran dan

pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2016 mendatang. SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif,

efisien, transparan,

akuntabel,

partisipatif dan koordinatif

dalam

melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta

masyarakat

berkewajiban

untuk

mengoptimalkan

peran

guna

melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya; 2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA.2016; 3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD kabupaten/kota

TA.2016,

dalam

rangka

mengupayakan

keterpaduan,

sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;

- 605 -


4. Bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, pada akhir TA.2016, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 5. Setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program. 6. Terdapat

penyesuaian

tanggungjawab

indikator

institusi

pendidikan

kesehatan binaan yang terakreditasi (unit) yang semula diampu oleh Dinas Kesehatan menjadi tugas bersama dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan restrukturisasi kementerian/kelembagaan pusat. 7. Terdapat penyesuaian tanggungjawab indikator jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap yang semula diampu oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang menjadi tugas bersama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

6.2

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2012

tentang

RPJMD

Provinsi

Banten

Tahun

2012-2017

juga

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

- 606 -


Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan

oleh

Inspektorat

Provinsi.

Pengorganisasian

pelaksanaan

pembangunan terlihat pada Gambar 6.1 berikut ini: Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH

Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Daerah Tata Praja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Biro Pemerintahan Biro Hukum Biro Organisasi Inspektorat Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Kantor Penghubung Sekretariat KPID

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Biro Kesejahteraan rakyat Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Sumber daya Air dan Permukiman Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 607 -

Asisten Daerah Administrasi Umum 1. Biro Umum 2. Biro Perlengkapan dan Aset 3. Biro Humas dan Protokol 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Kesehatan 9. Badan Kepegawaian Daerah 10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat Desa 13. RSUD Malingping 14. RSUD Banten


RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Serang, 8 Juni 2015 Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd. RANO KARNO

- 608 -

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

Recommend Documents