PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 – 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Rencana
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012-2017; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Tambahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
2000
Nomor
Republik
182,
Indonesia
Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
(Lembaran
Indonesia
Tahun
2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1
4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang–Undang Nomor 32 tentang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2007
Nomor
Negara 33,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
2
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran
Daerah
Provinsi
Banten
Nomor 26); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN:
3
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
PEMBANGUNAN
TENTANG
JANGKA
RENCANA
MENENGAH
DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Provinsi adalah Provinsi Banten.
2.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
4.
Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian,
dan
pembangunan daerah.
4
evaluasi
pelaksanaan
rencana
9.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut RenjaSKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi. 16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan. 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu
program,
dan
terdiri
dari
sekumpulan
tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
5
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 memuat: a. penjabaran
visi,
penyusunannya
misi,
dan
program
berpedoman
Gubernur
kepada
RPJP
Banten Daerah
yang dengan
memperhatikan RPJM Nasional; b. arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana
kerja
dalam
kerangka
regulasi
dan
kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB III SISTEMATIKA RPJMD Pasal 3 Sistematika RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 terdiri dari: a. BAB I
PENDAHULUAN
b. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
d. BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
e. BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI
g. BAB VII
KEBIJAKAN
UMUM
DAN
DAERAH
6
PROGRAM
PEMBANGUNAN
h. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
i.
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
j.
BAB X
PENUTUP Pasal 4
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2012-2017 Pasal 5 (1) RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017 menjadi pedoman untuk penyusunan: a. RENSTRA SKPD; b. RKPD; (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
huruf a,
merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 6 (1) Gubernur perencanaan
melakukan
pengendalian
pembangunan
daerah
dan lingkup
evaluasi
terhadap
provinsi,
antar
kabupaten/kota. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
7
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah; b. Pengendalian
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2007
tentang
RPJMD
Provinsi
Banten
Tahun
2007-2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
2,
Tambahan
Lembaran
Daerah
dinyatakan tidak berlaku.
8
Nomor
27),
dicabut
dan
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 8 Agustus 2012 GUBERNUR BANTEN, TTD RATU ATUT CHOSIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 8 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD MUHADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR
SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM, TTD H.SAMSIR, SH, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19611214 198603 1 008 Salinan Sesuai dengan aslinya
9
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 SISTEMATIKA RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 DAFTAR ISI ................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang .................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... I-4 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... I-5 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................ I-5
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................. II-1 2.1 Aspek Geografis dan Demografis ............................................................ II-1 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................... II-4 2.3 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................... II-7 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................... II-31 2.5 Standar Pelayanan Minimal.................................................................... II-38
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ................................................................. III-1 3.1 Pendapatan Daerah ................................................................................ III-1 3.2 Belanja Daerah ...................................................................................... III-11 3.3 Pembiayaan Daerah ............................................................................... III-20 3.4 Neraca Daerah ....................................................................................... III-21 3.5 Rencana Kerangka Pendanaan ............................................................... III-23 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ......................................................... IV-1 4.1 Isu Strategis Internasional ..................................................................... IV-1 4.2 Isu Strategis Nasional............................................................................. IV-2 4.3 Isu Strategis Daerah............................................................................... IV-5 4.4 Isu Strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017 ...................................................................................................... IV-13
10
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................................. V-1 5.1 Visi ........................................................................................................ V-1 5.2 Misi ........................................................................................................ V-2 5.3 Tujuan dan Sasaran ............................................................................... V-4
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................. VI-1 6.1
Strategi ........................................................................................ VI-1
6.2
Arah Kebijakan ............................................................................ VI-7
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .......................................................................................... VII-1 7.1
Kebijakan Umum Pembangunan Daerah ...................................... VII-1
7.2
Program Pembangunan Daerah .................................................... VII-6
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................... VIII-1 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas.............................................. VIII-1
8.2
Kebutuhan Pendanaan ................................................................. VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................................... IX-1 BAB X
PENUTUP ........................................................................................ X-1 10.1
Pedoman Transisi ....................................................................... X-1
10.2
Kaidah Pelaksanaan ................................................................... X-1
11
