RENCANA KERJA UNIT KERJA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 BAPPEDA PROVINSI BANTEN

N TE N BA SI N VI

PR

O

RENCANA KERJA

BA

PP

ED

A

UNIT KERJA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

N TE N BA SI N VI O PR A ED PP

BA

BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520 website : www.biropemerintahan.bantenprov.go.id

Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016

PENGANTAR

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Daerah dalam hal pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, organisasi, perekonomian, administrasi pembangunan, kesejahteraan rakyat, umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya Atas dasar hal tersebut, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan berkewajiban menyiapkan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten di bidang penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Rencana Kerja tahun 2016 merupakan pedoman bagi seluruh unit satuan kerja di

A

lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dalam menyusun program

BA

PP

ED

kegiatan disertai pagu indikatif sesuai kewenangannya.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si. NIP. 19681012 198803 2 003

i


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

…………………………………………………………… ……………........

………………………………………………………………………………………..

i ii

N TE N

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Rancangan Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 …………………………………….. PENDAHULUAN

….………………………………………………………. 1.2

Latar Belakang

……………………………………………...… 1.2

1.2.

Landasan Hukum

..................................................................

1.3.

Maksud dan Tujuan

……………………………………… 1.5

1.4.

Sistematika Penulisan

……………………………………… 1.5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 ……………….. 2.2 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian

VI

BAB 2

1.3

N

BA

1.1.

SI

BAB 1

iii

O

Renstra Tahun 2007‐2012 ……………………………………… 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ……………………………………… 2.4

2.3.

Isu‐Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …. 2.5

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi

PR

2.2.

Banten Tahun 2016 …………………………….……………..……… 2.7

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari

ED

A

2.5.

BA

PP

BAB 3

BAB 4

Pemangku Kepentingan ………………………..…………………… 2.9

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

………. 3.2

3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………… 3.2

3.2.

Program dan Kegiatan

……………………………………… 3.2

PENUTUP

…………………………….………………………………………

4.2

ii

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi, Palima - Serang Telp/Fax. (0254) 267060, 267070

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

PR

O

VI

N

Menimbang

SI

BA

N TE N

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : TENTANG RENCANA KERJA UNIT KERJA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

PP

ED

Mengingat

BA

:

1.

A

2.

3.

4.

Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) iii


7.

8.

VI

PR

11.

O

10.

N

SI

9.

N TE N

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010‐2030; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14);

BA

5.

13.

14.

BA

PP

ED

A

12.

15.

iv


16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61); 17. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/Kep.64‐ORG/2012 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017

:

KEDUA

:

N TE N

KESATU

BA

:

VI

Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : April 2015 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si. NIP. 19681012 198803 2 003

BA

PP

ED

A

PR

O

N

SI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA UNIT KERJA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 Menetapkan Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

v

Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun 2016

BA

N TE N

SI

BAB 1

O PR A ED

BA

PP

VI

N

PENDAHULUAN

Pendahuluan

1.1


1.1.

BAB PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANG

BA

PP

ED

A

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang ‐ Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah tahunan; dan 2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagai Unit Kerja Sekretariat Daerah menyusun RENJA Unit Kerja sebagai Bahan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sebagai wujud pelaksanaan tahun keempat dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 Proses penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Renja Unit Kerja dan usulan‐usulan Pasca Forum Renja Unit Kerja serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, kerjasama, pertanahan, kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun sebelumnya. Pendahuluan

1.2


BA

PP

ED

A

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N

Lebih lanjut RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2016 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017, hal ini sejalan dengan Pasal 260 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 diintegrasikan pula dengan hasil pelaksanaan Forum Renja Unit Kerja berdasarkan pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan sebagaimana Pasal 261 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan antar para pemangku kepentingan tentang rancangan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dalam pencapaian tujuan penguatan penyelenggaraan urusan desentralisasi, kerjasama, pertanahan, kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan dan program kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Sebagai rencana operasional, RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA‐ PPAS) tahun 2016. 1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pendahuluan

1.3


9.

10. 11.

12.

ED

16.

A

15.

PR

O

14.

VI

N

13.

N TE N

8.

BA

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010‐2030; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012‐ 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14); Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 61); Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/Kep.64‐ORG/2012 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017

SI

6.

17.

PP

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

BA

Maksud dari Penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pendahuluan

1.4


BA

PP

ED

A

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten; 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penulisan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB l PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2013 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu‐Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB 4 PENUTUP

Pendahuluan

1.5


N TE N

BA

BAB 2

VI

N

SI

O

PR

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

PP

ED

A

BA

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013

2.1


BAB EVALUASI PELAKSANAAN

2

RENJA TAHUN 2013

N TE N

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

BA

setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil

SI

pelaksanaan program & kegiatan.

N

Penyusunan Rancangan RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016,

VI

memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki;

O

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

PR

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

A

Penyusunan Bahan Rancangan Awal RENJA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

ED

Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan

PP

perencanaan tahun 2016;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

BA

konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2014 terhadap capaian kinerja Renstra periode Tahun 2007‐2012 sampai dengan Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar


2.2


Daerah dan Luar Negeri, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 172 kegiatan penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar daerah, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 12.21%. 2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil

N TE N

review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 54 kegiatan peningkatan tata kelola administrasi kependudukan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015, tercapai sebesar 69.17%.

3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan :

BA

a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan kegiatan

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Penatausahaan, Pengendalian Evaluasi Pelaporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

SI

Daerah (LPPD) Provinsi Banten, berdasarkan hasil review terhadap target

N

indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebanyak 180 dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi

VI

realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 19.86%.

O

b. Program Pembinaan Pemantapan Otda dan Pemerintahan Umum berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja program yang telah ditetapkan,

PR

sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 54.35% melalui pelaksanaan kegiatan : -

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, berdasarkan hasil review

A

terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak

ED

115 kali fasilitasi administrasi pertanahan, sampai dengan tahun 2014 dan

prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 33.33%.

-

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, berdasarkan hasil

PP

review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

BA

sebanyak 2 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur bidang pemerintahan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 telah melampaui target sebesar 50% dari target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%.

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 8 dokumen fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 87.50%.


2.3


-

Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 10 kali kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 50%.

-

Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 25 kali fasilitasi administrasi pejabat negara dan DPRD, sampai dengan tahun

N TE N

2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 telah melampaui target sebesar 80% dari target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. -

Fasilitasi Desk Pemilukada Provinsi Banten, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 25

kali kegiatan fasilitasi desk pemilukada Provinsi Banten, sampai dengan tahun -

BA

2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 20%.

Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Baru, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 15

SI

kali fasilitasi penataan daerah otonom baru, sampai dengan tahun 2014 dan -

N

prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 20%. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, berdasarkan hasil review

VI

terhadap target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak

O

102 kali fasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, sampai dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015 tercapai sebesar 30%.

PR

c. Urusan Wajib Statistik, melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Data dan Informasi Bidang Pemerintahan, berdasarkan hasil review terhadap target indikator kinerja

A

program yang telah ditetapkan sebanyak 5 paket data dan informasi, sampai

ED

dengan tahun 2014 dan prediksi realisasi sampai tahun 2015, tercapai sebesar

10%.

PP

Secara rinci, capaian kinerja Renja tahun 2014 terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 untuk periode tahun 2015 sebagaimana terlampir

BA

pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Renja tahun 2014 terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017


2.4


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN Provinsi Banten merupakan provinsi ke‐30 di Indonesia yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Banten merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

N TE N

Secara administratif luas wilayah Provinsi Banten 8.794,01 Km2 dan dibatasi oleh :  Sebelah Barat

:

Selat Sunda (Provinsi Lampung)

 Sebelah Utara

:

Laut Jawa

 Sebelah Timur

:

Provinsi DKI Jakarta & Jawa Barat

 Sebelah Selatan

:

Samudera Hindia

BA

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang

SI

cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target‐target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan

N

(jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan

VI

pembangunan.

O

Mempedomani RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2007‐2012, strategi

PR

yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 adalah melalui : 1. Membangun Kepribadian Sumber Daya Aparatur Menuju Profesionalisme, Jujur Dan

A

Kredibel

ED

2. Memantapkan Fungsi Dan Peran Sekretariat Daerah Dalam Perumusan Kebijakan 3. Membangun Proses Dan Tahapan Dalam Pemberian Pelayanan Yang Cepat, Tepat, dan Efesien

PP

Kinerja pelayanan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten menghadapi

BA

beragam permasalahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, meliputi : 1.

Pemanfaatan data dan informasi belum optimal

2.

Sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal

3.

Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur belum optimal


2.5


2.3. ISU‐ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2012‐2017, meliputi : Pengangguran dan Daya Saing Tenaga Kerja

2)

Kemiskinan dan Kerawanan Global

3)

Keamanan Pangan, Distribusi Pangan dan Produktivitas Pangan

4)

Daya Saing dan Pemasaran Investasi dan Komoditas

5)

Konektivitas dan Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

6)

Pendidikan Orientasi Pasar Kerja

7)

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

8)

Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Kerawanan

BA

SI

Kebencanaan 9)

N TE N

1)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

N

10) Pilkada Banten

VI

Isu strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang

O

berkaitan langsung dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Pilkada.

PR

Tantangan dalam meningkatkan dan memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dihadapkan pada belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah

ED

A

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Secara internal, tantangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dihadapkan pada

PP

situasi belum optimalnya : 1.

Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

3.

Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.

4.

Daya dukung sarana prasarana kerja.

BA

2.

Hasil analisis terhadap isu‐isu dalam peningkatan dan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


2.6


2. Penyelarasan/ Pemantapan Dokumen Perencanaan 3. Pemantapan Kelembagaan 4. Penataan Kepemilikan Lahan Dan Batas Wilayah 5. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum 6. Peningkatan Ketertiban Dan Keamanan 7. Penyediaan Data Dan Informasi 8. Peningkatan Efesiensi Dan Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Antar

N TE N

Daerah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

BA

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah

provinsi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 yang teknis operasional perencanaan tahunan

SI

dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan

N

pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum

VI

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui tema Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 “PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA

O

SAING SDM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI, BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN” dengan perencanaan program kegiatan Biro

PR

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2016.

Tema rancangan awal RKPD Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas

2.

Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial; Pemantapan ketahanan pangan;

PP

3.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;

ED

1.

A

pembangunan tahun 2016 meliputi :

Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;

5.

Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;

6.

Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;

7.

Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan

BA

4.

8.

pelayanan kesehatan masyarakat; Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana;

9.

Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah; dan

10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.


2.7


Sebagai pengejawantahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2016, maka ditetapkan pula tema rencana kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2016, berupa “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU BANTEN MANTAP 2016” yang diarahkan kepada pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah melalui : 1. Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinergitas

N TE N

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan simbang; dan

2. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

BA

Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan sinergitas

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan simbang bertujuan untuk mewujudkan Banten rukun, damai, membangun kebersamaan yang

SI

sinergis antara pusat‐daerah, beserta stakeholder dalam menjalankan peran dan

N

fungsinya masing‐masing secara terintegrasi dengan sasaran berupa terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah melalui

VI

peningkatan jumlah kerjasama (kesepakatan) pembangunan daerah.

O

Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola

PR

pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran berupa : (1) terwujudnya kelembagaan

A

dan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui peningkatan kemandirian daerah, (2)

ED

meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kepuasan masyarakat; (3) meningkatnya kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan komunikasi dan

PP

koordinasi antar instansi pemerintah; dan (4) meningkatnya kualitas kualitas demokrasi di daerah melalui peningkatan demokrasi.

BA

Proritas pembangunan tahun 2016 selanjutnya diimplementasikan secara nyata melalui program prioritas meliputi : 1. Penataan administrasi kependudukan, yang berorientasi kepada peningkatan tata kelola administrasi kependudukan; 2. Kerjasama pembangunan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri;


2.8


3. Pembinaan, pemantapan otonomi daerah dan pemerintahan umum, yang berorientasi kepada peningkatan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum serta fasilitasi administrasi pertanahan; 4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan; dan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

N TE N

5. Penyediaan data pembangunan daerah, yang berorientasi kepada peningkatan

Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2016 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2012‐2017 sebagaimana tabel 2.2 terlampir.

BA

Tabel 2.2 Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2016 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2012‐2017

SI

N

Secara umum substansi sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 telah

VI

mempedomani kepada pencapaian sasaran dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013,

O

sebagaimana terlampir pada Tabel 2.6

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

PR

A

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

ED

2.5.

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata kelola

PP

pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait dan diformulasikan kedalam usulan program kegiatan. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme Forum Rencana Kerja

BA

maupun usulan Pasca Forum Rencana Kerja ditindaklanjuti melalui verifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, terdapat program kegiatan yang telah diakomodir ke dalam program kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Namun demikian terdapat usulan


2.9


program kegiatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Bantuan Keuangan dan, Bantuan Hibah. Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.4 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BA

PP

ED

A

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N


2.10


N TE N

BA

BAB 3

VI

N

SI

ED

A

PR

O

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BA

PP

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1


BAB TUJUAN, SASARAN,

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

N TE N

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten adalah : a.

Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi bagian dan subbag Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016;

c.

Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Biro

BA

b.

Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

SI

Provinsi Banten Tahun 2016 adalah:

Menjabarkan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

VI

a.

N

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Setda

O

Tahun 2012‐2017 kedalam rencana Program kegiatan Prioritas Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016; Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

PR

b.

diantara bagian dan subbag di lingkup Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang

A

c.

ED

ada pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

BA

PP

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peningkatan dan pemantapan tata kelola pemerintahan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan program dan kegiatan prioritas tahun 2016 sebagai berikut :


3.2


A. Program Kerjasama Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri yang difokuskan kepada : a) Rapat Koordinasi Kerjasama Antar Daerah b) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten c) Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD‐MPU)

N TE N

d) Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) e) Rapat BKSP Jabodetabekjur

f) Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten dan Luar Negeri g) Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah

BA

B. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui Kegiatan : 1) Pembinaan dan Penataan Kependudukan yang difokuskan kepada :

SI

a) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat

N

Provinsi Banten Provinsi Banten

VI

b) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat

O

c) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Banten d) Rapat Evaluasi Pelaksanaan E‐KTP Tingkat Provinsi Banten

PR

e) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) f) Bintek ADB dan Operator SIAK se‐Provinsi Banten g) Sosialisasi Pengelolaan Laporan Informasi Kependudukan

A

h) Persiapan dan Penyerahan DP4 dalam rangka Pemilihan Gubernur dan

ED

Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

2) Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil yang difokuskan kepada :

BA

PP

a) Penguatan Penyelenggaraan Pecatatan Sipil b) Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil c) Rapat Kerja Tingkat Nasional Bidang Pencatatan Sipil d) Bintek Pengelolaan Data Pencatatan Sipil e) Pengelolaan Data Pencatatan Sipil f) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil


3.3


C. Program Pembinaan Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang difokuskan kepada : a) Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum b) Rapat Fasilitasi Pembinaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten c) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan

N TE N

Tugas Pembantuan di Provinsi Banten

d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

e) Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan

Angkatan I (Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan

BA

Kota Cilegon)

f) Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan Angkatan II (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang

SI

Selatan)

N

2) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan yang difokuskan kepada :

VI

a) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Kode dan Data Wilayah

O

Administrasi Pemerintahan

b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan di WKP I

PR

c) Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan d) Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang e) Penyusunan Profil Kecamatan di Kabupaten Tangerang

A

f) Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Tangerang

ED

g) Penyusunan Profil Kecamatan di Kabupaten Pandeglang h) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

BA

PP

3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang difokuskan kepada : a) Pembinaan Terhadap Kabupaten dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang Desa b) Pembinaan Kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana desa c) Workshop tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa bagi bendahara desa d) Pembinaan Dalam Rangka Alokasi Dana Desa 4) Penegasan Batas Daerah yang difokuskan kepada : a) Koordinasi dan Konsultasi Penegasan Batas Daerah b) Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat


3.4


c) Rapat Koordinasi Batas Daerah antar Kabupaten/Kota se‐Provinsi Banten d) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah e) Perapatan Pilar Penegasan Batas Daerah 5) Penataan Daerah Otonom yang difokuskan kepada : a) Rapat Kerja Penyelenggaraan Penataan Daerah b) Sosialisasi Peraturan Perundang‐undangan tentang Penataan Daerah c) Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah Tahun 2016

N TE N

d) Rapat Koordinasi Penataan Daerah

6) Administrasi Pejabat Daerah dan DPRD yang difokuskan kepada :

a) Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan DPRD

b) Pemberhentian Anggota DPRD dan Pengangkatan PAW

BA

c) Pemberian ijin ke luar negeri alasan penting bagi pejabat negara/daerah dan DPRD d) Pensiun Pejabat Negara/Daerah dan

Fasilitasi

Administrasi

Peresmian/

N

f) Koordinasi

SI

e) Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota

Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peraturan

Perundang‐undangan

tentang

Fasilitasi

O

h) Sosialisasi

VI

g) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

PR

7) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada yang difokuskan kepada : a) Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2017 8) Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan yang difokuskan kepada :

A

a) Koordinasi dan Kosultasi Administrasi Pertanahan

ED

b) Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan c) Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

BA

PP

Kepentingan Umum

d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum

9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada yang difokuskan kepada : a) Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017 b) Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur Tahun 2017 c) Rapat Evaluasi Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017


3.5


D. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Kegiatan : 1) Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Keuangan yang difokuskan kepada : a) Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan b) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan c) Penyusunan Neraca dan Laporan Aset 2016

N TE N

d) Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Tahun e) Penyusunan Laporan Rekonsiliasi SPJ Belanja Fungsional f) Penguatan

Kapasitas

Pengelola

Penatausahaan Keuangan

Pemerintahan

BA

g) Penataan Arsip Keuangan Tahun 2012‐2015

Biro

h) Pengelolaan SIMDA Keuangan

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang difokuskan kepada :

N

b) Penyusunan RENJA Tahun 2017

SI

a) Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan c) Penyusunan DRPK tahun 2017

VI

d) Penyusunan Bahan LAKIP Akhir Tahun Anggaran 2015

O

e) Penyusunan Bahan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2015 f) Penyusunan Bahan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2015

PR

g) Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) h) Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2017 i) Penyusunan DPPA 2016

A

j) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

ED

2016

k) Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Daerah Tahun

BA

PP

2016

l) Evaluasi Capaian Kinerja RENSTRA Setda Provinsi Banten tahun 2012‐ 2017 Bidang Kewenangan Biro Pemerintahan

m) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan n) Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Pemerintahan Dalam Menyusun Rencana Kerja o) Penataan Arsip Unit Kerja p) Penyelenggaraan Tugas Umum Lainnya Bidang Pemerintahan q) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Unit Kerja r) Koordinasi Perencanaan Mitra Biro Pemerintahan Tahu 2016 s) Pelaksanaan SPIP Unit Kerja SKPD


3.6


t) Evaluasi Usulan Hibah Unit Kerja SKPD 3) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten yang difokuskan kepada : a) Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 b) Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015

N TE N

c) Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 d) Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2015

e) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 f) Penyusunan Teknis LPPD Tahun 2015

BA

g) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

h) Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan bagi SKPD Provinsi Banten dan Kab/Kota

SI

i) Kajian Naskah Akademis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

N

E. Program Penyediaan Data dan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui

VI

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pemerintahan yang difokuskan

O

kepada :

a) Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

PR

b) Penyelenggaraan PPID Pembantu SKPD c) Pengelolaan Website Biro Pemerintahan

A

d) Penyusunan Profil Biro Pemerintahan

ED

Rincian program dan kegiatan beserta pendanaan sebagaimana tabel 3.1 terlampir

BA

PP

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016


3.7

BAB 4 PENUTUP

BA

PP

ED

A

PR

O

VI

N

SI

BA

N TE N


Penutup

4.1

Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun 2016

BAB PENUTUP

4 Dengan adanya Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat

N TE N

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, diharapkan pelaksanaan program

dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017, dapat

lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran

BA

yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daeraj Banten

dalam

mendukung

pencapaian

SI

Provinsi

target

kinerja

N

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi

BA

PP

ED

A

PR

O

VI

Banten Tahun 2012-2017.

Penutup

4.2

RENCANA KERJA UNIT KERJA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents