BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Kata Pengantar Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang selanjutnya akan menjadi acuan Dinas

T E N

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan diambil untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang tenaga

N

kerja dan transmigrasi satu tahun ke depan.

A

Koreksi dan masukan sangat diperlukan guna menyempurnakan penulisan

B

buku Renja SKPD ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritikan dan

I

saran konstruktif dalam mencari formulasi yang tepat dalam upaya menyusun

IN S

program dan kegiatan dinas. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan rumusanrumusan kebijakan aplikasi, program dan kegiatan yang dapat menyentuh akar

V

permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

R

O

Dengan terbitnya buku Renja SKPD ini mudah-mudahan bermanfaat dan

P

dapat dijadikan pijakan dalam penanganan permasalahan Ketenagakerjaan dan

B

A

P P

E

D

A

Ketransmigrasian di Provinsi Banten tahun 2013.

Serang,

Agustus 2012

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

DR.Erik Syehabudin, MM Pembina Utama Madya NIP. 19600828 198712 1 001

i Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013

DAFTAR ISI

i

Daftar Isi ......................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................

iii

1.1 Latar Belakang ............................................................................................

1

1.2 Tujuan dan Sasaran ..................................................................................

4

- Maksud .....................................................................................................

4

Tujuan dan Sasaran ..................................................................................

4

B

A

N

T E

N

Kata Pengantari ........................................................................................................

1.3 Dasar Hukum ..............................................................................................

9

S

I

1.4 Kondisi SDM, Sarana dan Prasarana ...................................................... 11

IN

A. Uraian Tugas dan Fungsi ..................................................................... 11

O V

B. Struktur Organisasi ................................................................................. 12 C. Kondisi SDM ........................................................................................... 13

R

D. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 14

P

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................ 14

A

BAB II DATA DAN PERMASALAHAN

D

2.1 Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ..................................... 15

P P

E

2.2 Permasalahaan ......................................................................................... 19 BAB III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012-2017

A

3.1 Visi dan Misi Provinsi Banten ..................................................................... 21

B

3.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................... 24 3.3 Kebijakan ..................................................................................................... 25 3.4 Program Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasian .............................. 27

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 4.1 Program dan Anggaran ........................................................................... 30 4.2 Rencana Kinerja Tahun 2013 ................................................................... 32

ii Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013

BAB V EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1 Evaluasi Program tahun 2012 .................................................................. 34 5.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut ........................................................... 36 BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan .................................................................................................. 39 6.2 Saran-saran ................................................................................................. 39

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013

N T E N A B I S IN O V R P A D E P P A B

iv Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013

I BAB BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rancangan

Awal

Renja

Dinas

Tenag

Kerja

dan

T E

N

Transmigrasi Prov. Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu

N

pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD

A

Prov. Banten Tahun 2012-2017, dan Peraturan Daerah Nomor 1

B

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

IN

S

I

Daerah (RPJPD) Prov. Banten Tahun 2005-2025.

Transmigrasi

ini

O V

Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja dan memuat

hasil

evaluasi

capaian

kinerja

P

R

penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan

A

Transmigrasi Prov. Banten tahun lalu, dan rencana program dan

E

D

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang disertai

P P

pendanaannya.

A

Proses Penyusunan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dan

B

Transmigrasi Prov. Banten ini telah melalui beberapa tahapan yaitu Persiapan Penyusunan, Pembahasan bersama dalam rapat pimpinan

Dinas

yang

membidangi

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian Kab/Kota Se-Prov. Banten dan Pembahasan dengan bidang-bidang teknis di Disnakertrans Prov. Banten yang kemudian hasilnya dilakukan finalisasi penyusunan dokumen

1 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Provinsi

Banten

sebagai

provinsi

ke-30

mempunyai

karakteristik yang khusus dimana wilayahnya secara struktur

N

ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah/kawasan yaitu sebagai

T E

daerah kawasan industry dan pertanian. Secara geografis kawasan

A

N

tersebut menjadikan Banten mempunyai kawasan pertumbuhan

B

ekonomi Selatan dan Utara. Kawasan Selatan dengan Kabupaten

S

I

Lebak dan Pandeglang sebagai penopang utama struktur ekonomi

IN

Banten dari sektor pertanian dan Wilayah Utara mulai dari

O V

Tangerang, Serang dan Cilegon sebagai kawasan industri dan

P

R

perdagangan.

A

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

E

D

sebagai Dinas yang mempunyai peran yang penting dalam

P P

membuka ruang dan informasi bagi para pencari kerja dan upaya

A

peningkatan

kualitas

keterampilan

para

B

Berdasarkan data bahwa pada tahun 2013

pencari

kerja.

Angkatan Kerja di

Provinsi Banten mencapai 5.146.300 orang, dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 4.637.000 orang sedangkan jumlah pengangguran terbuka sudah mencapai 509.300 orang (Agustus 2013 ).


Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada Agustus 2013 dibandingkan Agustus 2012 menunjukan adanya perbaikan

yang

digambarkan

penduduk

yang

berkerja

adanya

dan

peningkatan

penurunan

jumlah

jumlah tingkat

N

pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja pada Agustus

T E

mencapai 4.637,000 ribu orang atau bertambah sekitar 31,200

A

N

ribu orang dibanding agustus 2012, yaitu sebesar 4.605,800 ribu

B

orang. 2012

-

Agustus

I

Agustus

S

periode

2013

jumlah

IN

Pada

O V

pengangguran mengalami penurunan dari 519,200 ribu orang menjadi 509.300 ribu orang atau turun sekitar 9,900 ribu orang.

P

R

Tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama juga

A

mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90

E

D

persen atau turun sekitar 0,23 poin.

P P

Berdasarkan penduduk yang bekerja menurut lapangan

B

A

pekerjaan utama, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di sektor industry sebesar 49 ribu orang (4,2 persen), sektor jasa kemasyarakatan sebesar 38 ribu orang (4,5 persen), sektor industri sebesar 160 ribu orang (1,12 persen), serta sektor perdagangan sebesar 3 ribu orang (0,3 persen), sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian sekitar 27 ribu orang (4,5 persen). Apabila


diperhatikan

maka

penyebab

masih

tingginya

angka

pengangguran antara lain: Pertambahan Angkatan Kerja lebih besar dari pada

N

pertambahan lapangan kerja dari tahun ke tahun;

T E

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang relatif

N

kecil;

B

A

Selain ke kedua hal tersebut di atas maka tugas lainnya

S

I

adalah dalam upaya menjamin perlindungan keberlangsungan

IN

pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu maka tugas

O V

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah

R

menjamin keberlangsungan pekerja untuk dapat bekerja secara

P

optimal dan mengembangkan kebijakan dan program peningkatan

D

A

keterampilan dan kemampuan berwirausaha bagi para pencari

P P

E

kerja agar ada penyerapan lapangan kerja tidak hanya disektor

B

A

formal saja.

Untuk itu pada tahun 2015, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten telah menyusun program/kegiatan dalam

upaya

mengurangi

dan

mengatasi

permasalahan-

permasalahan tersebut. Program tersebut selain diarahkan dalam upaya mengurangi angka pengangguran melalui program/kegiatan perlindungan

ketenagakerjaaan

penciptaan lapangan kerja

juga

baru

program

yang bersifat

yang

bersifat

membangun


kewirausahaan dan pembangunan dibidang ketransmigrasian. Disamping program dalam upaya meningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi para pekerja dan purna kerja. Penulisan Rencana Kerja Dinas tahun 2015

N

program/ kegiatan dalam upaya

T E

acuan dalam menyusun

ini sebagai

N

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di

A

Provinsi Banten. Sehingga pada akhirnya rencana kerja ini akan

B

menjadi instrumen dalam menyusun program dan kegiatan

IN

S

I

selanjutnya dan akan memudahkan dalam menyusun laporan

pelaksanaan

O V

capaian kinerja program dengan tujuan menimalisir masalah Program/Kegiatan

bidang

ketenagakerjaan

dan

P

R

bidang ketransmigrasian di Provinsi Banten. Tujuan dan Sasaran

D

A

1.2

P P

E

a. Maksud

A

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA

B

SKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bagian dari tugas pokok Sub.bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyusun acuan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015; 2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi


berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Dalam upaya menyusun pedoman strategis dinas dalam masalah-masalah

ketenagakerjaan

N

mengatasi

T E

ketransmigrasian;

dan

B

dinas dalam satu tahun ke depan;

A

N

4. Sebagai upaya dalam menyusun rencana capaian kinerja

S

I

5. Sebagai acuan dalam menyusun instrumen pengukuran

IN

capaian kinerja program dan kegiatan Dinas sesuai

O V

Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD Provinsi

A

P

R

Banten Tahun 2012-2017.

E

D

b. Tujuan dan Sasaran

P P

a. Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk

A

mengisi kesempatan kerja Dalam dan Luar Negeri;

B

b. Terwujudnya perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media;

c. Terwujudnya penempatan tenaga kerja di Dalam dan ke Luar Negeri ; d. Terwujudnya

pengembangan

kesempatan

kerja usaha

mandiri dan padat karya produktif;


e. Terwujudnya

hubungan industrial yang harmonis dan

perbaikan syarat kerja; f. Terwujudnya

peningkatan

perlindungan

hak-hak

dasar

pekerja/buruh dan khususnya bagi pekerja perempuan dan

peningkatan

kerjasama

fungsional

T E

g. Terwujudnya

N

anak;

dalam

Daerah; pengembangan

kemampuan

Aparatur

S

I

h. Terwujudnya

B

A

N

penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di

IN

Ketenagakerjaan di Propinsi dan Kab / Kota; peningkatan

sarana

O V

i. Terwujudnya

dan

prasarana

P

R

pelayanan ketenagakerjaan pada UPT BLKI;

A

p. Terwujudnya kemandirian dan integrasi transmigran dan

E

D

masyarakat

P P

pemantapan

dan

melalui

tahap

penyesuaian,

di

permukiman

pengembangan

yang

layak

huni,

layak

usaha,

layak

B

A

transmigrasi

sekitarnya

berkembang dan layak lingkungan.

Sedangkan

sasaran

kegiatan

organisasi

dalam

Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 adalah : a. Sasaran untuk mencapai terwujudnya tenaga kerja yang memiliki

kompetensi

untuk

mengisi

kesempatan

kerja

Dalam dan Luar Negeri, dilakukan dengan sasaran kegiatan : 7 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

 Pelatihan MTU untuk UPT BLKI;  Pelatihan Pemagangan ;  Penyuluhan, Akreditasi dan Sertifikasi ;

Institusional

untuk

UPT

Kerja

A

N

Swadana ;

Pelatihan

T E

 Pelatihan

N

 Pelatihan Pengukuran Produktivitas ;

mencapai

perluasan jejaring informasi

S

untuk

IN

b. Sasaran

I

B

 Pelatihan Ketrampilan calon TKI.

O V

lowongan kerja di berbagai media adalah :

rutin,

P

secara

R

 Penyelenggaraan Job Fair pada Bursa Pasar Kerja Terbuka terjadwal

di

Dinas

Provinsi,

dengan

D

A

mengikut sertakan Disnakertrans Kab / Kota seProvinsi

P P

E

Banten;

Pengembangan ” Bursa Kerja One Line (BKOL) ”.

B

A

 Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Bursa Kerja melalui

c. Sasaran untuk mencapai terwujudnya penempatan tenaga kerja di Dalam dan ke Luar negeri, adalah :  Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri ;  Penempatan tenaga kerja Dalam Negeri (AKL dan AKAD) ;


 Peningkatan pelayanan perjinan melalui layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). d.

Sasaran

untuk

mencapai

terwujudnya

pengembangan

kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif,

T E

N

adalah :

N

 Bimbingan pemanduan wirausaha baru (WUB) bagi tenaga

teknologi

tepat

guna,

padat

karya

dan

S

I

 Penerapan

B

A

kerja mandiri terdidik dan non terdidik ;

IN

perluasan kerja sistim padat karya produktif serta pola

O V

dampingan dana bergulir ;

R

 Pelaksanaan padat karya fisik dan produktif pada daerah

untuk

D

Sasaran

mencapai

hubungan

industrial

yang

E

e.

A

P

miskin dan padat pengangguran.

P P

harmonis dan perbaikan iklim syarat kerja, adalah :

B

A

 Pemberdayaan hubungan industrial ;  Fasilitas

penyelesaian

perselisian

dan

pembinaan

hubungan industrial ;  Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan. f. Sasaran untuk meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh dan khususnya bagi pekerja perempuan dan anak, adalah :


 Penilaian pelaksanaan K3 dan SMK3 di perusahaan ;  Pengawasan penempatan TKI dan TKWNAP ;  Pengujian kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja ;

T E

 Perlindungan pekerja perempuan dan anak.

N

 Sosialisasi dan pengawasan Jamsostek ;

A

N

g. Sasaran untuk mencapai terwujudnya kerjasama fungsional

B

dalam penyediaan Informasi dan perencanaan tenaga kerja

I

adalah :

IN

S

di Daerah,

O V

 Forum koordinasi kebijakan dan program ketenagakerjaan melalui program Mitra Praja Utama (MPU) dan Koordinasi

P

R

dengan Lembaga Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan

D

A

Kab / Kota ;

E

 Pendataan angkatan kerja, kesempatan kerja, penganggur

A

P P

dan pencari kerja terdaftar ;

B

 Pendataan perusahaan dan pekerja / buruh ;  Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) ;  Penyusunan

program

pembangunan

ketenagakerjaan

Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. h. Sasaran

untuk

mencapai

meningkatnya

kompetensi

Aparatur Ketenagakerjaan, adalah :


 Peningkatan

kualitas/kuantitas

pejabat

fungsional

ketenagakerjaan;  Pengembangan profesi jabatan fungsional ketenagakerjaan

kemampuan

SDM

aparatur

untuk

T E

 Pengembangan

N

;

mencapai

meningkatnya

A

untuk

sarana

B

i. Sasaran

N

peningkatan layanan kepada masyarakat.

S

I

prasarana dan tenaga instruktur pelayanan ketenagakerjaan

IN

pada Unit Pelayanan Teknis (UPT), adalah :

O V

 Peningkatan SDM tenaga instruktur pada UPT BLKI;

P

R

 Renovasi sarana gedung pelatihan di UPT BLKI;

D

A

 Pengadaan peralatan dan mesin di UPT BLKI;

P P

E

 Pembangunan asrama siswa UPT BLKI.

A

j. Sasaran untuk meningkatnya bidang ketransmigrasian,

B

adalah : 

Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal (Pengirim) dengan pemerintah daerah tujuan (penempatan) melalui KSAD dan forum KIE ;



Tersedianya Data Informasi potensi lokasi transmigrasi (LPT/WPT);




Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan dalam

kawasan

potensi

SDM

calon

transmigrasi

penempatan daerah asal (TPA) ; 

Standar Pelayanan Minimal/prima Perpindahan dan

pengembangan

T E

Pembinaan,

sosial

ekonomi

yang

N



N

Penempatan Transmigran ;

B

A

mandiri bagi masyarakat transmigran dan masyarakat

D

A

P

R

O V

IN

S

I

sekitanya.

Dasar Hukum

P P

E

1.3

A

Dasar sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Pembentukan

Nomor

Provinsi

23

Tahun

Banten

2000

(Lembaran

tentang Negara

Nomor 182 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010). 2. Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan; 12 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

3. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Keuangan Negara. 4. Undang-undang

Pemeriksaan,

Pengelolaan

dan

T E

Nomor

Tanggung

Jawab

N

5. Undang-undang

N

Perbendaharaan Negara.

A

Keuangan Negara.

I

B

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

IN

S

Perencanaan Pembangunan Nasional; Nomor

O V

7. Undang-undang

Daerah

Tahun

2004

tentang

sebagaimana

telah

diubah

R

Pemerintahan

32

P

beberapa kali dengan Undang-undang No.12 tahun

D

A

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

E

No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

B

A

P P

8. Undang-undang

Nomor

33

tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang

Nomor

29

tahun

2009

tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

N

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

T E

Republik Indonesia nomor 4737);

dan

Tugas

Pembantuan

B

Dekonsentrasi

A

N

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang (Lembaran

S

I

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

IN

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

O V

4816);

P

R

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang

A

Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan

E

D

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

P P

14. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

B

A

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian Pembangunan

dan

Evaluasi

Daerah

Pelaksanaan

(Berita

Negara

Rencana Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 14 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Penbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten; 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 4 Tahun

N

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

P

R

1.4 Struktur Organisasi dan Kondisi SDM

D

A

A. Struktur Organisasi

E

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 yang telah

P P

direvisi dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang

B

A

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Prov. Banten maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahkan :


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,

T E

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;

N

membawahkan :

A

N

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar

B

Negeri ;

S

I

c. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan

IN

Kerja.

O V

4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :

P

R

a. Seksi Fasilitasi Perpindahan ;

A

b. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi ;

E

D

c. Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.

P P

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,

B

A

membawahkan: a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan ; b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial ; c. Seksi Pemasyarakatan hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.


6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan : a. Seksi Norma Kerja ;

N

b. Seksi Norma keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ;

T E

c. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan

A

N

Anak.

B

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLKI Provinsi Banten

S

I

a. Kepala UPT BLKI Provinsi Banten;

IN

b. Subag TU BLKI Provinsi Banten;

O V

c. Seksi Pelatihan BLKI;

P

R

d. Seksi Pengambangan dan Pemasaran BLKI Provinsi

A

Banten;

E

D

8. Jabatan Fungsional

P P

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud

B

A

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008.

C. Kondisi SDM Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 17 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

2008 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, sampai dengan bulan Desember 2013 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak 157

N

orang, yang terdiri dari 100 orang PNS dan 57 orang non PNS

57 Orang 43 Orang

- Penjaga malam

6 Orang

- Pramubakti

4 Orang

O V

IN

S

I

- Tenaga Administrasi

N

2. Non PNS (TKS)

A

100 Orang

B

1. PNS

T E

(TKS) dengan rincian sebagai berikut :

4 Orang

Jumlah dan Status Pegawai

E

D

A

P

R

- Driver

B

A

P P

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

No

Status Pegawai

Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

100 Orang

-

Pembina Utama Madya (IV/d)

1 Orang

-

Pembina Tk.1 (IV/b)

1 Orang

-

Pembina (IV/a)

11 Orang

-

Penata Tk.I (III/d)

24 Orang


Penata (III/c)

18 Orang

-

Penata Muda Tk.I (III/b)

13 Orang

-

Penata Muda (III/a)

24 Orang

-

Pengatur Tk.I (II/d)

1 Orang

-

Pengatur (II/c)

3 Orang

-

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

-

Pengatur Muda (II/a)

2

Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

-

Tenaga Administrasi

-

Penjaga Malam

-

Pramubakti

-

Driver

T E

N

-

3 Orang

A

N

1 Orang

B

57 Orang

IN

S

I

43 Orang

O V

6 Orang 4 Orang

P

R

4 Orang 157 Orang

A

TOTAL

P P

E

D

Sumber : Disnakertrans Provinsi Banten, 2014

A

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja

B

dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

No

Kantor

Golongan


II

1

Dinas

Tenaga

Kerja

III

IV

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

8

8

79

79

13

13

B

A

N


T E

N

dan Transmigrasi

I

Dari tabel diatas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan

IN

S

tingkat golongan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

O V

Provinsi Banten didominasi oleh pegawai Golongan III, yakni

R

sebanyak 79%, menyusul Golongan IV sebanyak 13% dan terakhir

D

A

P

Golongan II sebanyak 9%.

berdasarkan Golongan

B

A

P P

E

Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


N T E N A B I S IN

O V

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan

R

Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikan

P

yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai

D

A

memiliki tingkat pendidikan yang relative cukup memadai. Kondisi

E

ini ditunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki tingkat

P P

pendidikan hingga jenjang Strata Satu (S1) bahkan Strata Dua

B

A

(S2).

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase (%)

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

Pasca Sarjana (S3)

-

Pasca Sarjana (S2)

-

Sarjana (S1)

-

Sarjana Muda/Diploma III

-

SLTA

2

Non

N

1

1

15 Orang

15

69 Orang

69

6 Orang

6

9 Orang

9

15 Orang

13.46

3 Orang

1.92

Jumlah

Persentase

Negeri

P

Pegawai

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

1 Orang

(Non

E

D

A

PNS)

Sipil

Sarjana Muda/Diploma II

B

A

-

Sarjana (S1)

P P

-

No

Tingkat Pendidikan

(%) -

Sarjana Muda/Diploma I

-

SLTA

1 Orang

0.89

30 Orang

26.92


-

SLTP

2 Orang

2.88

-

SD

1 Orang

1.92

pegawai

pada

Dinas

Tenaga

A

komposisi

Kerja

dan

B

Dari

N

T E

N


S

I

Transmigrasi berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa

IN

pegawai dengan tingkat pendidikan S1 jumlahnya paling banyak

O V

dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sebesar 69%.

P

R

Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

D

B

A

P P

E

berikut :

A

Transmigrasi Provinsi Banten disajikan pada bagan sebagai


A

D

Bidang Transmigrasi

Seksi Fasilitasi Perpindahan

Seksi Pengerahan Dan Penempatan Transmigrasi

Seksi Pembinaan Pasca Transmigrasi

Seksi Norma Kerja

Seksi Norma Keselamatan dan Kerja

Seksi Perlindungan TK Perempuan dan Anak

Seksi Lembaga HI, Penyelesian Perselisihan

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

Seksi Pemasyarakatan Hub. Industrial dan Syarat Kerja

Subbag Prog. Dan Evalap

E

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

UPT BLK Provinsi Banten

P P

A

Sekertaris Dinas

B

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Subbag Umum & Kepeg

Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Daerah Nomor 3 DINAS KEPALA tahun 2012

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016

24

IN

O V

R

P

Subbag Keuangan

I

S

B

T E

N

A

N

N T E N A B I S IN O V R

P

1.5 Sistematika Penulisan

Daerah

D

Perangkat

A

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Tahun

2014

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

P P

E

Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

A

Menguraikan mengenai latar belakang penyusunan program /

B

kegiatan prioritas tahun 2015 dengan disertai tujuan fungsional yang ingin dicapai. BAB II DATA DAN PERMASALAHAN Menguraikan data dan permasalahan objektif di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang melandasi disusunnya program / kegiatan prioritas Dinas. BAB III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2012-2017


Menguraikan sekilas pandang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012-2017 yang diuraikan dengan tugas dan fungsi struktur Dinas. BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 Menguraikan evaluasi dan capaian program/kegiatan bidang

N

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 Menguraikan

Rencana

Program

T E

BAB V RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 /

Kegiatan

bidang

N

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2015

B

A

BAB VI PENUTUP

S

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

dilaksanakan pada tahun 2015.

I

Kesimpulan dan saran-saran mengenai rencana kerja yang akan


B P

P

A A

D

E R

P

IN S

V

O

I

B

N

E

T

N

A

BAB II DATA DAN PERMASALAHAN

2.1 Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Untuk

menggambarkan

ketransmigrasian

di

Provinsi

kondisi

data

Banten

pada

ketenagakerjaan tahun

2013

dan dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Banten

Agustus 2010 (4) 9.782.779

Agustus 2011 (4) 10.632.137 7.686.359

Agustus 2012 (5) 11,241.000 7.881.000

N

(1)

Agustus 2009 (3)

A

Agustus 2008 (2)

Kegiatan Utama

T E

N

a. Kondisi Ketenagakerjaan pada tahun 2008 s/d semester II 2013

Agustus 2013 (6) 8.100.000

6.674.895

6.836.418

8.126.410

3. Angkatan Kerja a. Bekerja

4.325.455 3.668.895

4.357.240 3.704.778

5.309.462 4.583.085

5.210.224 4.529.660

5.125.000 4.606.000

5.146.300 4.637.000

656.560

652.462

726.377

680.464

519.000

509.300

2.476.135

2.758.000

2.953.700

67,79

65,03

63,53

13.06

10,13

9,90

2.349.440

I

S

IN

2.479.178

R

4. Bukan Angkatan Kerja

O V

b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)

B

2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

2.816.948

64,80

63,74

65,34

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT % )

15,18

14,97

13,68

A

P

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)

E

D

Sumber : BPS Provinsi Banten Agustus 2013

B

A

P P

Rumus : TPT % TPAK Pengagguran Terbuka Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja

= = = = =

Jumlah Yang Tidak Bekerja / Angkatan Kerja Angkatan Kerja / Penduduk Usia 15 Tahun keatas Angkatan Kerja – Jumlah yang Bekerja Penduduk yang Bekerja + Pengagguran Terbuka Penduduk usia 15 Tahun keatas – Angkatan Kerja


b. Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2013 No

Sektor Usaha

1.

Pertanian

2.

Industri

3.

Perdagangan

4.

Jasa Kemasyarakatan

5.

Lainnya

695,200

T E

N

1.201.700 1.094.300

A

N

785.300

B

860.500 4.637.000

S

I

Jumlah

Usia

Kerja

di

Provinsi

Banten

R

Penduduk

O V

IN

BPS Provinsi Banten 2013

c. Jumlah

Jumlah

P

Dirinci Menurut Pendidikan Tahun 2013

SLTP Sederajat

866.000

Sekilah Menengah Atas/Kejuruan

1,437.500

SLTA Sederajat

526.200

Jumlah

4.637.000

D

1.807.300

P P

2

A

3

B

4

Jiwa

SD

E

1

Pendidikan

A

No

Sumber BPS Prov.Banten 2013


d. Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota

9.

Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel

2009 955.300

2010 1.000.000

2011 1.042.000

2012 1.170.000

2013 1.325.000

927.500 840.000 842.000 953.850

1.030.000 1.030.000 918.950 918.000 1.044.500

1.101.000 1.050.000 964.500 959.500 1.125.000

1.189.600 1.156.000 1.117.000 1.007.500 1.285.000

1.410.000 1.379.150 1.050.000 1.047.800 1.527.150

2.080.000 1.798.446 1.182.000 1.187.500 2.200.000

2.340.000 2.166.000 1.418.000 1.490.000 2.442.000

971.400

1.099.000

1.174.000 1.130.000

1.224.000 1.290.000

1.481.000 1.529.150

953.850 -

1.054.660 -

1.125.000

1.290.000

2.200.000 2.203.000

2.443.000 2.444.301

1.529.150

2.200.000

2.442.000

I

B

A

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten 2012

N

7. 8.

Kab. Pandeglang

2008 917.500

T E

2. 3. 4. 5. 6.

Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang

2007 837.000

N

1.

UPAH MINIMUM (Rp)

Kab/Kota

No

Beberapa Daerah Tahun 2004 – 2013

O V

SASARAN TAHUN 2004 - 2013

DAERAH TUJUAN

Sumatra Selatan

2

Riau

3

Bengkulu

4

Sulawesi Barat

5

Sulawesi Tengah

6

Sulawesi

2006

50 kk

A

P

1

2005

2008

2009

2010

25 kk

25 kk

25 kk

D

25 kk

E

8

Gorontalo

9

Kalimantan Timur

25 kk

25 kk

50 kk

28 kk

25 kk

10

Kalimantan

25 kk 25 kk 25 kk

25 kk 25 kk

2014

10 kk

B

Sulawesi Selatan

2012

45 kk

50 kk

7

2011

25 kk

A

Tenggara

2007

R

2004

PROVINSI

P P

No

IN

S

e. Jumlah Transmigrasi Yang Sudah Berhasil ditempatkan Asal Prov.Banten ke

25 kk

50 kk

14 kk

35 kk

15 kk

25 kk

65 kk

25 kk

50 kk

24 kk

25 kk

10 kk

25 kk

Selatan 11

Kalimantan Barat

12

Kalimantan

25 kk

15 kk

35 kk

25 kk

25 kk

Tengah


45 kk

13

Maluku

50 kk

14

Maluku Utara

50 kk

25 kk

24 kk

25 kk

152

175

25 kk

15 JUMLAH

125

100

129

189

TOTAL 2004 - 2013

150

125

110

1315 KK

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten 2013

2.2 Permasalahan bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

N

Permasalahan

T E

berdasarkan kondisi eksisting yang terjadi yaitu antara lain:

N

a. Angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya

A

yang disebabkan oleh peningkatan kelulusan anak sekolah dan

B

urbanisasi serta perpindahan para pencari kerja baik dari dalam

S

I

Provinsi Banten maupun dari luar provinsi Banten;

IN

b. Angka kemiskinan yang jumlahnya besar, serta penangannannya

O V

tidak cukup dilakukan oleh satu atau beberapa sektor saja,

R

tetapi harus melibatkan lintas sektor dan melibatkan instansi

P

lain yang teritegritas dalam berbagai program / kegiatan;

A

c. Kesempatan kerja/lowongan kerja dan bursa kerja yang setiap

E

P P

kerja;

D

tahunnya tidak sebanding dengan angkatan kerja atau pencari d. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang relative masih rendah

A

belum didukung dengan program peningkatan

keterampilan

B

para pencari kerja baik dari pemerintah maupun dukungan dunia usaha;

e. Perlindungan dan hubungan industrial tenaga kerja yang belum optimal disebabkan belum maksimalnya sosialisasi mengenai hubungan industrial yang harmonis antara pegawai/ buruh dan perusahaan sebagai satu kesatuan dalam operasionalisasi dan kemajuan perusahaan;


60

f. Provinsi Banten adalah salah satu tujuan para pencari kerja dari luar Provinsi Banten karena letak geografis sangat strategis dengan didukung adanya industri hulu maupun industri hilir; g. Pengawasan ketenagakerjaan yang tidak optimal, hal ini terjadi karena jumlah tanaga pengawas ketenagakerjaan sangat sedikit baik tingkat provinsi dan kab/kota sehingga tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada d kab/kota di Provinsi

N

Banten, sehingga kasus pelanggaran ketenagakerjaan banyak

T E

yang luput dari pengawasan;

N

h. Pelaksanaan Jamsostek belum dijalankan oleh perusahaan

A

dengan benar sehingga mengganggu hubungan industrial yang

B

kondusif;

S

I

i. Masih terjadinya trafficking/perdagangan anak-anak dibawah

IN

umur untuk berkerja dengan resiko kerja dan kondisi yang

O V

kurang memperhatikan mertabat dan keselamatan kerja serta tingginya angka HIV di perusahaan-perusahaan; seperti

dari

kesiapan

fisik,

mental

dan

usia

calon

A

baik

P

R

j. Rekrutmen atau seleksi calon transmigrasi tidak berjalan dengan

D

transmigran dan kendala kesiapan lahan tempat bermukim

B

A

P P

E

calon transmigran serta permasalahan pasca penempatan.


BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi Memasuki era pembangunan lima tahun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi

Banten

memiliki

kewajiban

untuk

turut

serta

dalam

mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, yaitu “ Bersatu Banten

Perwujudan

visi

Sejahtera ini

Berlandaskan

dicirikan

dengan

Iman

N

Takwa”.

Rakyat

dan

meningkatnya

T E

Mewujudkan

N

kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang sehat,

A

cerdas, berkualitas dan produktif.

B

Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas

S

I

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten periode 2012-2017 yaitu

ketenagakerjaan

peningkatan

dan

kualitas

O V

Transmigrasi,

IN

terfokus pada optimalisasi fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja dan ketransmigrasian,

manajemen

serta

pelayanan

kemitraan

sinergis

R

pengembangan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Isu

P

strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi

A

yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang

D

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah diupayakan oleh Dinas

P P

E

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Dalam menyusun visi dan misi Disnakertrans tidak terlepas dari

B

A

visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten, untuk itu sebelum menetapkan visi dan misi Disnakertrans tentunya harus ada keterkaitan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan Misi yang berkaitan dengan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

Provinsi Banten

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah adalah : Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang kondusif untuk medorong pertumbuhan

ekonomi

daerah

dan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.


Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

perekonomian

daerah

dalam

rangka

mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan

fungsinya

serta

isu

strategis

yang

dihadapi

dalam

bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam kurun waktu 2012-2017,

N

maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan visi 2012-2017

T E

sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

N

DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

B

A

Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam bentuk produk dan pelayanan

S

I

yang akan diberikan atau dilaksanakan. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja

IN

dan Transmigrasi Provinsi Banten menetapkan misi 2012-2017 sebagai

O V

berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menyeluruh dan

P

R

terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja;

A

2. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan

D

kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta

P P

E

mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri; 3. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja,

B

A

dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis;

4. Peningkatan penyelesaian

dan

perluasan

berbagai

jaringan

permasalahan

kemitraan

dalam

ketenagakerjaan

rangka dan

ketransmigrasian; 5. Pengembangan kemampuan aparatur di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;


6. Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama

dalam

mengatur

dan

melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 7. Pengarahan dan penempatan masyarakat sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

T E

N

3.2 Tujuan dan Sasaran

N

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

A

misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu sesuatu

B

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

S

I

depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas

IN

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan

O V

dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek yang

akan

dicapai

P

Tujuan

R

dari tujuan.

oleh

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

A

Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan

P P

E

D

misi adalah sebagai berikut : 1. Misi 1 “Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menyeluruh

A

dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja”

B

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja Dalam dan Luar Negeri.

2. Misi 2 “Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya perluasan jejaring informasi lowongan kerja serta terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif.


3. Misi 3 “Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh serta terwujudnya hubungan industrial

N

yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

berbagai

permasalahan

dan

A

ketransmigrasian”

ketenagakerjaan

N

penyelesaian

T E

4. Misi 4 “Peningkatan dan perluasan jaringan kemitraan dalam rangka

5

“Pengembangan

kemampuan

aparatur

di

bidang

O V

5. Misi

IN

S

I

fungsional dalam penyediaan informasi.

B

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian”

P

A

ketenagakerjaan.

R

Tujuan dari misi ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur

D

6. Misi 6 “Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam mengatur dan

P P

E

melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota”

A

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama

B

fungsional dalam penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di daerah

7. Misi 7 “Pengarahan dan penempatan masyarakat sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. 27 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014

Kondisi yang diharapkan secara internal di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yaitu terwujudnya profesionalisme pelayanan publik secara berkesinambungan melalui strategi

pengembangan

jaringan

teknologi

informasi,

penguatan

kelembagaan daerah, pengembangan perangkat, jaminan kepastian hukum, pengadaan UPTD di tiap Kab/Kota dan menjalin kerjasama

T E

N

kemitraan dengan seluruh dunia usaha, stakeholders dan daerah.

N

Adapun tujuan spesifik yang akan dicapai dalam Rencana Strategis

A

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2012-2017

B

adalah sebagai berikut :

O V

Tujuan spesifik :

IN

masyarakat secara mandiri.

S

I

1. Terwujudnya produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan hidup

a. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan tenaga kerja perlindungan,

R

melalui

pemulihan

dan

pemberdayaan

P

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

A

b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani masalah

D

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

melalui

fasilitasi

P P

E

pemanfaatan potensi sumber daya manusia; c. Meningkatkan pemahaman tentang fungsi peran dan fungsi para

A

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menangani masalah

B

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

d. Meningkatkan

perluasan

lapangan

kerja,

produktivitas

dan

perlindungan tenaga kerja didalam maupun diluar negeri. Target sasaran : a. Keluarga dan lingkungan sekitar; b. Pencari kerja, tenaga kerja dan purna kerja; c. Pengusaha dan asosiasi pengusaha; d. LPK, BLK, federasi dan serikat kerja.


2. Terwujudnya mutu dan profesionalisme pelayanan yang didukung oleh perangkat hukum yang memadai : Tujuan spesifik : a. Meningkatkan

aksesibilitas

informasi

manajemen

usaha

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Meningkatkan kualitas manajemen perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

N

c. Meningkatkan jangkauan pelayanan usaha ketenagakerjaan dan

T E

ketransmigrasian, baik cakupan maupun penyebaran, sehingga kualitas

sarana

dan

prasarana

A

d. Meningkatkan

N

masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal;

dalam

rangka

B

mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan tenaga kerja;

O V

Target sasaran :

IN

pelatihan bagi tenga kerja.

S

I

e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan system pelatihan-

a. Pegawai Provinsi dan Kabupaten/Kota;

R

b. Pencari kerja dan pengawas tenaga kerja;

P

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

A

d. Unit Pelaksana Teknis;

P P

E

D

e. Pengusaha dan asosiasi pengusaha. 3. Terwujudnya relasi yang harmonis dalam memberikan perlindungan

A

hak asasi masyarakat transmigrasi dan para tenaga kerja.

B

Tujuan spesifik : a. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar Asosiasi, Federasi dan Serikat Pekerja sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Meningktakan perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam memperoleh pelayanan sosial dasar. Target sasaran : a. Pengusaha dan Asosiasi Pengusaha; b. Asosiasi, Federasi dan Serikat Pekerja. 29


3.3 Strategi dan Kebijakan Renstra SKPD 1. Strategi Strategi biasanya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi, dan tau untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

N

Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk

T E

mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

N

Arah Pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian

S

I

strategi pelaksanaan, yang meliputi upaya :

B

A

dan dalam rencana strategi (Renstra) tahun 2012-2017, didukung oleh

IN

1. Penciptaan lapangan kerja di dalam dan di luar negeri melalui

O V

pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan,

R

pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan

A

P

pengembangan padat karya produktif ;

D

2. Revitalisasi dan renovasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas

P P

E

SDM dan kuantitas instruktur UPT. Balai Latihan Kerja serta

A

pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan

B

kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi ; dan bertaraf internasional.

3. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja ; 4. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

petugas

pengawas

ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan


keselamatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja anak serta petugas fungsional ketenagakerjaan lainnya ; 5. Memperkuat jejaring kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja dan

N

pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan;

T E

6. Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan

B

A

N

cepat tumbuh. 2. Kebijakan

S

I

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

IN

ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

O V

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran

R

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

A

P

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

D

1) Arah kebijakan dibidang perluasan lapangan kerja.

P P

E

Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik fomal maupun informal, dipedesaan dan perkotaan

A

terutama angkatan kerja bagi penduduk miskin korban PHK, baik laki–

B

laki maupun perempuan yang terukur dalam : (a) menurunnya tingkat pengangguran terbuka, (b) menurunnya angka setengah penganggur, (c) meningkatnya kualitas dan produktivitas tenagakerja, (d). meningkatnya pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja, serta keharmonisan dalam hubungan industrial. 2). Arah kebijakan bidang standar pelayanan minimal/prima. Keterkaitan dengan layanan dasar dibidang ketenagakerjaan, telah ditetapkan standar pelayanan minimal melalui Peraturan Mentri


Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang standart pelayananan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, pelayanan dasar dibidang ketenagakerjaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi telah mengeluarkan 5 (lima) jenis pelayanan dan 8 (delapan) indikator untuk pelayanan dasar ketenagakerjaan, yang

N

meliputi:

T E

(a). Pelayanan Pelatihan Kerja, lingkup indikator pelayanan minimalnya

N

adalah :

A

(1). Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis

I

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

S

(2).

B

kompetensi;

Besaran

tenaga

kewirausahaan.

kerja

O V

(3).

IN

masyarakat.

yang

mendapatkan

pelatihan

adalah

Besaran

Penempatan

Tanaga

Kerja

yang

D

ditempatkan.

:

A

minimal

P

R

(b). Pelayanan Penempatan Tanaga Kerja, lingkup indikator layanan

E

(c). Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, lingkup

P P

indikator layanan minimal adalah : Besaran Kasus yang diselesaikan

A

dengan Perjanjian Bersama (PB).

B

(d). Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, lingkup indikator minimal adalah : Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. (e). Pelayanan Pengewasan Ketenagakerjaan, lingkup indikator layanan minimal adalah : (1). Besaran Pemeriksaan Perusahaan; (2). Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (f).

Urusan Pilihan Bidang Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi, lingkup indikator layanan minimal adalah : 32


(1). Layanan informasi peluang berusaha di kawasan LPT dan WPT serta pada wilayah PWSCT termasuk di kawasan Kota Terpadu Mandiri, (2). Pemberian

Fasilitasi

Perpindahan

serta

Penempatan

Transmigran, (3). Pembinaan pasca penempatan dan Pelatihan calon transmigran dengan

tingkat

kopetensi

yang

/

T E

dikembangkan.

dibutuhkan

N

sesuai

N

Kebijakan tersebut diwujudkan dalam :

B

A

1. Terwujudnya penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri ;

I

2. Terwujudnya perluasan jejaring informasi pasar kerja di berbagai

IN

S

media;

padat karya produktif ;

O V

3. Terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan

R

4. Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi

P

kesempatan kerja dalam dan luar negeri ;

E

kerja ;

D

A

5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat

P P

6. Terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh

A

dan khususnya bagi pekerja perempuan dan anak ;

B

7. Terwujudnya peningkatan kerjasama fungsional dalam penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di daerah ;

8. Terwujudnya pengembangan kemampuan SDM aparatur dan Tenaga Fungsional ketenagakerjaan di Propinsi dan Kab / Kota ; 9. Terwujudnya

peningkatan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

ketenagakerjaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLKI; 10. Terwujudnya fasilitasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran dilokasi WPT dan LPT ;


11. Terwujudnya kemandirian dan integrasi masyarakat transmigran dengan sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan transmigran di daerah asal dan daerah tujuan.

3.4 Program dan Indikasi Kegiatan

T E

N

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

N

Provinsi Banten sebagai wujud implementasi dari strategi dan kebijakan

A

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan indikasi kegiatan adalah

B

bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

S

I

sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk

IN

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau

O V

kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

R

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program

P

yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

D

A

Banten dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

E

a. Bidang Ketenagakerjaan.

P P

Fokus arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diimplementasikan

Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan

B

1)

A

dalam bentuk program prioritas utama, meliputi :

Perlindungan Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial serta peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).


di Implemantasikan dalam kegiatan : 1)

Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;

2)

Peningkatan

Pengawasan

Norma

Keselamatan

dan

Kesejahteraan Kerja (K3); 3)

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja;

5)

Fasilitasi Penempatan UMP;

6)

Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat

A

N

T E

N

4)

Produktivitas,

Perluasan

Kesempatan

I

Program

Kerja

dan

S

2).

B

Kerja.

IN

Berusaha

kerja

baik

sektor

O V

Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan formal

maupun

sektor

informal

secara

P

R

remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan

D

A

formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.

P P

E

di implemantasikan dalam kegiatan : 1).

Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari

B

A

Kerja dan Tanaga Daerah;

2).

Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;;

3).

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;

4).

Pelayanan Penemapatan dan Perlindungan TKI;

4).

Pengambangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

3).

Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja


Program ini bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja serta untuk mengisi lapangan kerja didalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT-BLKI yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional.

N

di implementasikan dalam kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

T E

1).

N

Provinsi Banten;

Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil

A

2).

IN

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.

O V

4).

S

I

B

Lulusan BLKI Provinsi Banten;

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur rangka

peningkatan

R

dalam

pelayanan

publik

dengan

bentuk

P

kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa kegiatan peningkatan UPT

D

dan

BLKI

maupun

pelaksana

pelayanan

kepada

E

Dinas

A

pelayanan oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan

P P

masyarakat berupa kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian,

A

umum dan perencanaan penyusunan program.

B

di implementasikan dalam kegiatan : 1). Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disnakertrans Provinsi Banten; 2). Penyusunan Lapoaran Kinerja Keuangan dan Aset SKPD.


5).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. Merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana gedung, peralatan kantor dan sarana pendukung lainnya untuk kelancaran dan

N

kenyamanan.

T E

di implementasikan dalam kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

2).

Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor;

3).

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

4).

Penyediaan Barangdan Jasa Perkantoran BLKI;

5).

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BLKI;

6).

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLKI.

A

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

D

6).

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

1).

P P

E

Merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan dan (Bank

Data

SKPD)

untuk

kelancaran

dan

B

A

ketransmigrasian

kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. di implementasikan dalam kegiatan : 1). Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan.

b. Bidang Ketransmigrasian. 1). Program Penyiapan, Pengarahan dan Pembinaan Transmigrasi.


(a). Program

ini

bertujuan

untuk

mendapatkan

animo

calon

transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan didaerah penempatan. (b). Program

ini

bertujuan

untuk

menjembatani

kepentingan

N

daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang

T E

tertuang dalam perjanjian formal (MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing

N

of experiences), manfaat (sharing of benefits) dan saling

B

A

memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan

S

I

sarana dan prasarana yang menuntut skala economi tertentu

IN

agar efisien untuk masing-masing daerah.

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan

R

1).

O V

Di implemantasikan dalam kegiatan :

P

Transmigrasi;

Fasilitasi Perpindahaan Transmigrasi;

3).

Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi.

B

A

P P

E

D

A

2).


BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2013 memperoleh alokasi APBD sebesar Rp. 21,991,000,000 yang terbagi atas Belanja Langsung sebesar Rp. 13,870,000,000 (63,07%) dan Belanja

T E

N

Tidak Langsung sebesar Rp.8,121,000,000 (36,93%). 1. Struktur APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA.2013 pelaksanaan

tugas

pembangunan

ketenagakerjaan

N

Dalam

dan

B

A

ketransmigrasian di tahun 2013, struktur anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten TA. 2013 dialokasikan pada 7 Aparatur,

Penyediaan

Data

IN

Kapasitas

S

I

program yaitu program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Pembangunan

Daerah,

O V

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Pengembangan Kelembagaan Hubungan industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,

R

Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha,

P

Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Peningkatan Perluasan

D

A

Kesempatan Kerja dan Berusaha. Alokasi atau struktur anggaran Dinas

B

A

P P

berikut.

E

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi banten dapat dilihat pada tabel


Struktur Anggaran APBD TA. 2013 Berdasarkan Program/Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APAATUR PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

T E

3,968,000,000

IN

5

2,803,900,000

N

4

720,000,000

PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA TOTAL

28,61% 9,37%

1,237,100,000

8,92%

13,870,000,000

100%

D

A

P

R

7

20,22%

1,300,000,000

O V

6

5,19%

A

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

1,05%

B

3

146,000,000

I

2

3,695,000,000

PERSENTASE (%) 26,64%

S

1

PAGU ANGGARAN

N

NO

E

Berdasarkan rasionalitas percepatan pembangunan ketenagakerjaan

P P

dan ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A

mengalokasikan anggaran dengan persentase terbesar pada Program

B

Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha sebesar 28,61% atau Rp. 3,968,000,000. Sedangkan alokasi anggaran terkecil pada Program Data Pembangunan Daerah sebesar 1,05 % atau Rp.146,000,000. 2. Realisasi Keuangan APBD TA. 2013 Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja sebuah intansi dalam pelaksanaan tugas pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan program dan kegiatan APBD TA.2013 dapat melalui realisasi fisik keuangan dari anggaran yang telah disusun. Berikut tabel realisasi


fisik keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013

Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

N

APBD TA. 2013

1

3

B

A

2

Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan

2.

Tambahan Pengahsilan PNS

S

I

1.

Realisasi

Keuangan Rp

%

4

5

8,121,000,000

8,005,547,320

98.51

5,066,200,000

5,013,913,242

98.97

3,054,800,000

2,986,150,000

97.75

420,374,000

409,648,000

97.45

420,374,000

409,648,000

97.45

705,598,000

666,349,361

94.44

239,071,000

238,322,750

99.69

63,190,000

62,690,000

99.21

66,000,000

66,000,000

100.00

7,200,000

7,200,000

100.00

IN

1

T E

Nama Kegiatan & Tolok Ukur

N

NO

Pagu Anggaran (Rp)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

P

1.

R

2

O V

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

Bahan Pakai habis

2

Cetak dan Penggandaan Dokumen

E

Makanan dan Minuman Kegiatan

4.

Sarana Olah Raga

5.

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah

6.

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9.

A

P P

3.

8.

5

D

1.

7.

4

A

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

B

3

82,700,000

61,932,011

74.89

126,932,900

110,406,600

86.98

Penilaian Aset BLKI

73,373,000

73,373,000

100.00

Fasiltasi Banten EXPO 203

35,125,000

34,425,000

98.01

Jasa kebersihan

12,006,100

12,000,000

99.95

1,034,300,000

1,013,437,659

97.98

863,640,000

842,987,659

97.61

25,160,000

24,950,000

99.17

145,500,000

145,500,000

100.00

195,728,000

193,403,000

98.81

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.

Jasa dan Pelayanan Perkantoran

2.

Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan Komputer

3.

Perawatan Kendaraan Bermotor

Peningkatan Kapasitas Aparatur


2.

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai Disnakertrans

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri

190,288,000

98.79

3,115,000

3,115,000

100.00

306,000,000

295,197,500

96.47

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI

47,700,000

46,400,000

97.27

2.

Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan

38,300,000

37,412,500

97.68

3.

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat

220,000,000

211,385,000

96.08

450,000,000

395,480,000

87.88

450,000,000

395,480,000

87.88

583,000,000

582,497,372

99.91

197,574,650

99.79

N

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2

T E

1.

2.

Jasa Kebersihan Kantor

3.

Jasa Keamanan Kantor (Satpam)

A

Jasa Administrasi Perkantoran

198,000,000

4.

Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet

5.

Fasilitas Penerangan Listrik

6.

Terlaksananya Koordinasi

I

B

1.

N

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri

O V

8

192,613,000

1.

S

7

Pembinaan Disiplin Pegawai

IN

6

1.

67,000,000

67,000,000

100.00

99,000,000

99,000,000

100.00

17,400,000

17,358,322

99.76

96,000,000

95,964,400

99.96

105,600,000

105,600,000

100.00

146,000,000

145,982,000

99.99

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

R

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran DataPembangunan SKPD

17,044,000

17,044,000

100.00

2.

Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

89,048,000

89,048,000

100.00

3.

Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

36,808,000

36,790,000

99.95

4.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3,100,000

3,100,000

100.00

70,000,000

69,810,000

99.73

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD

43,421,100

43,231,100

99.56

2.

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

8,649,300

8,649,300

100.00

3.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I

4,405,100

4,405,100

100.00

4.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III

4,314,400

4,314,400

100.00

5.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I

4,555,100

4,555,100

100.00

6.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II

4,655,000

4,655,000

100.00

650,000,000

648,091,000

99.71

162,808,000

161,399,000

99.13

D

A

P

1.

P P

E

9

10

B

A

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 1.

11

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.

Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2013


2.

Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014

86,656,000

86,656,000

100.00

3.

Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans Tahun 2013-2017

175,170,000

175,170,000

100.00

4.

Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013

9,738,000

9,738,000

100.00

5.

Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013

9,888,000

9,888,000

100.00

6.

Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Biro Adpem

13,768,000

13,768,000

100.00

7.

Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Bappeda

11,388,500

11,388,500

100.00

9,157,500

9,157,500

100.00

9,557,500

9,557,500

100.00

65,195,500

64,695,500

99.23

55,373,000

55,373,000

100.00

41,300,000

41,300,000

100.00

915,000,000

908,739,500

99.32

46,669,500

46,669,500

100.00

N

Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013 Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013

T E

10.

Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

12.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013

I

B

11.

N

9.

A

8.

Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

2.

Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan SeProvinsi Banten Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten

144,782,500

144,782,500

100.00

124,698,000

124,698,000

100.00

4.

Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kepada Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten

132,190,000

131,243,000

99.28

5.

Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan SeProvinsi Banten

280,713,500

277,961,500

99.02

6.

Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya (THR)

31,012,000

29,750,500

95.93

7.

Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

12,200,000

12,200,000

100.00

107,723,500

107,723,500

100.00

35,011,000

33,711,000

99.02

185,400,000

177,974,925

95.93

32,924,550

32,699,550

100.00

9.

13

R

E

P P

A

B

8.

D

P

3.

O V

1.

A

12

IN

S

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se-Provinsi Banten Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se-Provinsi Banten

Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) 1.

Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013

2.

Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3

71,417,500

70,850,500

100.00

3.

Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014

29,145,500

23,092,925

96.29


4.

51,912,450

51,331,950

96.00

190,000,000

189,417,000

99.32

Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di Perusahaan

36,829,600

36,754,600

99.21

2.

Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak

62,559,400

62,291,400

79.23

3.

Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home Industri)

34,305,200

34,305,200

98.88

4.

Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak

56,305,800

56,065,800

99.69

T E

N

1.

Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif

2.

Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota Se-Provinsi Banten

506,385,000

99.80

72,950,000

69,693,000

99.57

69,147,000

68,819,000

100.00

Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon, Kab.Pandeglang dan Lebak

124,280,000

122,740,000

99.57

123,280,000

122,740,000

98.61

Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang

O V

4.

IN

S

3.

513,500,000

A

1.

N

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja

B

15

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

I

14

Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

55,050,000

54,000,000

95.54

6.

Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II

68,793,000

68,393,000

99.53

800,000,000

799,389,800

98.76

Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten

129,134,000

129,114,000

99.56

2.

Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum

106,435,000

106,271,000

98.09

3.

Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

48,519,000

48,519,000

99.42

4.

Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi

69,004,000

68,794,000

99.92

A

P P

E

1.

5.

69,528,000

69,318,000

99.98

Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang

50,375,000

50,375,000

99.85

7.

Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan Kota tangerang Selatan

50,375,000

50,375,000

100.00

8.

Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak

44,750,000

44,750,000

99.70

9.

Fasilitasi Dewan Pengupahan

40,230,000

40,223,800

99.70

6.

17

D

Fasilitasi Penetapan UMP

Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota

B

16

A

P

R

5.

10.

Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten

11.

Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta dan Jawa Barat

Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

37,300,000

37,300,000

100.00

154,350,000

154,350,000

100.00

200,000,000

196,110,000

98.06


1.

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB

2.

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing

102,879,500

99,474,500

96.69

97,120,500

96,635,500

99.50

250,000,000

234,257,000

93.70

73,242,000

72,224,000

98.61

105,568,000

91,757,000

86.92

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

2.

Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota SeProvinsi Banten tahun 2013

3.

Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

N

Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

T E

71,190,000

500,000,000

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II

3.

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III

4.

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang

6.

Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang dengan Kementerian dan Im Jepang

O V

IN

S

5.

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

93.48

170,964,900

98.01

33,945,700

33,345,700

98.23

33,945,700

32,645,700

96.17

33,945,700

32,845,700

96.76

R

Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I

74,115,000

71,215,000

96.09

149,615,000

126,365,000

84.46

2,568,000,000

2,373,571,483

92.43

38,954,500

37,554,500

96.41

Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II

38,954,500

37,554,500

96.41

3.

Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III

38,954,500

37,054,500

95.12

4.

Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV

38,954,500

37,054,500

95.12

5.

Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan I

32,567,500

27,559,807

84.62

6.

Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan II

15,712,600

14,482,891

92.17

7.

Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III

15,712,600

14,685,186

93.46

8.

Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan IV

15,712,600

14,380,992

91.53

Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN

71,533,900

69,516,900

97.18

9.

E

D

P

2.

A

1.

98.72

467,382,000

A

2.

70,276,000

174,432,900

B

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I

I

1.

N

Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang

P P

20

1.

A

19

Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga daerah

B

18

10.

Pemberdayaan TKI Purna

142,261,500

138,921,500

97.65

11.

Penanganan TKI Bermasalah

100,692,000

89,642,000

89.03

12.

Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu

13.

Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair

376,739,300

301,711,107

80.08

1,000,000,000

919,133,800

91.91

14.

Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

177,275,700

174,225,700

98.28

15.

Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing

338,712,300

336,431,600

99.33

16.

Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten

84,012,000

82,412,000

98.10

17.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA

41,250,000

41,250,000

100.00


21

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 1. Padat Karya Infrastruktur

650,000,000

644,094,500

99.09

332,443,800

329,290,300

99.05

2.

Terapan teknologi Tepat Guna (TTG)

156,899,800

155,067,800

98.83

3.

Pelatihan Kewirausahaan

100,000,000

99,080,000

99.08

4.

Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

60,656,400

60,656,400

100.00

1,080,000,000

1,040,645,300

96.36

PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

2.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri

3.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik

4.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu

5.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC

6.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit

7.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las

8.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin

9.

130,517,500

95.65

59,726,600

95.32

70,623,700

96.32

61,750,300

58,942,700

95.45

128,257,400

122,695,900

95.66

63,394,500

59,775,300

94.29

221,766,500

213,709,600

96.37

66,613,800

63,739,200

95.68

Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit

60,399,300

60,127,700

99.55

Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor

63,397,500

61,745,500

97.39

62,659,600

IN

S

I

B

A

73,320,900

O V

10.

136,446,500

T E

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas

N

1.

N

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten

11.

Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP

12.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer

77,676,800

75,964,800

97.80

64,316,900

63,076,800

98.07

220,000,000

187,253,000

85.12

109,870,000

109,660,000

99.81

P

R

22

D

A

Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Prov.Banten Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK

2.

Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las Listrik

16,100,000

15,170,000

94.22

3.

Penempatan Lulusan BLKI

94,030,000

62,423,000

66.39

225,000,000

224,800,000

99.91

P P

E

1.

A

23

24

25

B

PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi 1.

Persiapan Penempatan transmigrasi

59,259,000

59,059,000

99.66

2.

Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi untuk Tahun 2014

69,744,000

69,744,000

100.00

3.

Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan Transmigrasi Tahun 2012

65,668,000

65,668,000

100.00

4.

Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali

30,329,000

30,329,000

100.00

312,000,000

310,269,880

99.45

2,150,000

2,150,000

100.00

Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 1.

Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi


Penjaringan Animo Calon Transmigrasi

24,462,100

3.

fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi

4.

fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi

24,462,100

100.00

18,550,100

18,550,100

100.00

167,066,620

165,616,500

99.13

5.

Mediasi Kerjasama Antar Daerah

46,728,800

46,448,800

99.40

6.

Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013

53,042,380

53,042,380

100.00

700,100,000

682,771,880

97.52

45,364,500

45,357,780

99.99

7,111,000

7,111,000

100.00

647,624,500

630,303,100

97.33

21,363,020,402

97,14

1.

Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online

2.

Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan transmigrasi Pembinaan dan Pembekalan catrans

3.

N

Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi

T E

26

2.

21,991,000,000

ini dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Dinas

B

Pada tabel

A

N

JUMLAH

I

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013 mencapai

S

Rp 21,363,020,402 atau setara dengan 97,14 % dari total pagu anggaran

IN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang mencapai

O V

Rp.21,991,000,000. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan

R

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yaitu sebesar

P

99,99%, sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada kegiatan

A

Sosialisasi BLKI, Penyusunan kurikulum dan penempatan hasil lulusan

D

BLKI yaitu sebesar 85,12%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar

B

A

P P

E

Rp.627,979,598 atau setara dengan 2,86%.


BAB V RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2014

5.1

Program dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2014 ini

mendapat alokasi Anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) Rp. 9.370.000.000,-. Adapun rincian masing-masing

T E

Langsung (BTL) sebesar

N

program dan 26 (dua puluh empat) kegiatan serta 1 (satu) Belanja Tidak

N

anggaran kegiatan adalah sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN

01

02

JUMLAH

S

I

NO

B

A

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

IN

03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2

Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor

3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rp

100.000.000,00

5

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri

Rp

583.000.000,00

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri

Rp 1.006.000.000,00

7

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri

Rp

450.000.000,00

II

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Rp

700.000.000,00

2

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Rp

128.000.000,00

Rp

498.798.000,00

Rp

585.309.000,00

Rp 1.308.715.000,00

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

I


PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

1

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

IV

PROGRAM PENGAMBANGAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

1

246.000.000,00

Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

Rp

800.000.000,00

2

Peningkatan Pengewasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Rp

250.400.000,00

3

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

Rp

240.000.000,00

4

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja

Rp

513.500.000,00

5

Fasilitasi Penetapan UMP

Rp

950.000.000,00

6

Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Rp

389.328.000,00

V

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

1

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Rp

974.323.800,00

2

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

Rp

639.526.200,00

3

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Rp

650.000.000,00

4

Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah

Rp

400.000.000,00

5

Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang

Rp

500.000.000,00

VI

PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

1

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Tangerang

Rp 1.280.000.000,00

2

Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Prov. Banten

Rp

270.000.000,00

Rp

250.000.000,00

VII 1

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

Rp

N

III

PROGRAM PENYIAPAN, PENGERAHAN DAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi


2

Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

Rp

287.000.000,00

3

Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi

Rp 1.000.100.000,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Rp 15.000.000.000,00

N

5.2 Rencana Kinerja Tahun 2014

T E

Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan untuk menyelesaikan

N

masalah-masalah-masalah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

A

pada tahun 2014 dimana rencana tolok ukurnya seperti dimuat dalam

B

lampiran. Gambaran tersebut menerangkan program dan kegiatan yang

I

akan ditempuh dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah

IN

S

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten.

O V

Program-program diarahkan dan difokuskan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka disamping dalam upaya pengembangan

R

kondisi iklim kerja yang kondusif. Kondisi tersebut ditempuh dangan

P

program perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan

D

A

dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja baru di susun

E

program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja

P P

dengan sasaran program peningkatan kemampuan keterampilan teknis

A

dan wirausaha.

B

Untuk program Transmigrasi diarahkan dalam upaya meningkatnya

pemahaman warga akan program transmigrasi yang meliputi berbagai kebijakan, program dan mekanisme. Program pelaksanaan transmigrasi ini dilakukan sejak proses pendaftaran, seleksi, pelatihan dan penempatan serta pembinaan pasca penempatannya, selain itu program didorong dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi sosial ekonomi peserta program transmigrasi asal Banten.


BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan Sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut : a. Permasalahan ketengakerjaan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, tingkat

T E

N

pendidikan dan keterampilan, kondisi makro ekonomi serta iklim investasi

A

N

b. Pertambahan permasalahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi

B

selain disebabkan oleh belum optimalnya anggaran program

I

yang tersedia juga belum terpadunya penanganan program

IN

S

antara provinsi dengan kabupaten/ kota serta stakeholder.

pelayanan

yang

O V

c. Daya dukung kelembagaan dinas belum mampu mendorong optmal

terhadap

permasalahan

bidang

E

D

6.2 Saran-saran

A

P

R

ketenagkerjaan di masyarakat.

P P

Sebagai langkah awal dalam upaya mengatasi permasalahan

A

tersebut adalah sebagai berikut :

B

1. Perlu disusun kebijakan bidang ketangakerjaan yang bersifat lintas sektoral baik dalam institusi internal provinsi maupun semua stakeholder yang terlibat maupun di kabupaten/ kota. 2. Perlu disusun kebijakan makro dalam menyusun program bidang tenaga kerja yang tersinergi antara program provinsi dengan kabupaten/kota 3. Pembentukan kelembagaan atau unit pelayanan teknis di daerah seperti pendirian lembaga pelatihan tingkat Kab/Kota Se-Provinsi


Banten,

pengangkatan

pegawai

dalam

jabatan

fungsionl

ketenagakerjaan dll. Demikian hasil penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2014, dengan harapan semoga

Agustus 2012

T E

Serang,

N

penyusunan Renja Disnakertrans ini bisa memberikan manfaat.

DR. ERIK SYEHABUDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19600828 198712 1001

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten


BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents