Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

1


A. Latar Belakang Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). Bappeda merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan secara fungsional dibina oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Dalam Negeri yang dalam hal ini adalah Dirjen Pembangunan Daerah.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan penyusunan rencana Makro pembangunan Kalimantan Selatan, dan penyusunan rencana mikro pembangunan Kalimantan Selatan. Selain sebagai penyusun rencana makro dan penyusun rencana mikro Bappeda juga berkewajiban mengawal seluruh penyusunan rencana pembangunan Kalimantan Selatan, agar selalu konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Kalimantan Selatan.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban mengusahakan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan, untuk

itu

maka

dilaksanakan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan

pembangunan di Kalimantan Selatan, pengendalian ini dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pengendalian yang dilaksanakan oleh BAPPEDA diharapkan dapat membuat pelaksanaan pembangunan menjadi efisien dan efektif.

2


Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

menentukan

kebijaksanaan

di

bidang

perencanaan

pembangunan di Daerah Provinsi serta penilaian atas pelaksanaannya. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsurunsur

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 tahun 2009 pada pasal 2 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah. Secara rinci tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKPD). c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Sosial Budaya. d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Ekonomi. e. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. f.

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronkan di bidang statistic dan pengendalian

serta mengevaluasi kegiatan pembangunan

Daerah. 3


g. Membina dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan Daerah. h. Mengelola kegiatan kesekretariatan. i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. b. Koordinasikan dan menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKPD). c. Koordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Sosial Budaya. d. Koordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Ekonomi. e. Koordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. f.

Koordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronkan di bidang statistik dan pengendalian serta mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah.

g. Pembinaan dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan Daerah. h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri : a. Sekretariat Sekretariat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

4


1) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan

program

dan

rencana

kegiatan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 2) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjwaban keuangan. 3) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan

ketatausahaan,

rumah

tangga

dan

perlengkapan, hubungan

masyarakat dan keprotokolan. 4) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud sekretariat Bappeda ini dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Program Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah 2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

b. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana 5


pembangunan di bidang sumberdaya manusia, sosial, politik dan pemerintahan. Dengan demikian Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegatan perencanaan pembangunan di bidang sumberdaya manusia. 2) Penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Sosial Budaya dilengkapi dengan 2 (dua) Subid yaitu : 1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia. Sub Bidang Sumberdaya manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, kebudayaan, kependudukan dan keolahragaan. 2) Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan. Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, politik, hukum, ketenteraman, penanggulangan bencana dan pemerintahan. c. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang ekonomi adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian. 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha. 6


Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Ekonomi dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian. Sub Bidang Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian. 2) Sub Bidang Pertambangan dan Energi serta Pembangunan Dunia Usaha. Sub Bidang Pertambangan dan Energi serta Pembangunan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan penanaman modal. d. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang infrastruktur dan tata ruang adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengairan, permukiman dan kepariwisataan. 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk

melaksanakan

tugas-tugas

dan

fungsi

dimaksud

Bidang

Infrastruktur dan Tata Ruang dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata. Sub Bidang Pengairan, Permukiman dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 7


melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata. 2) Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pembangunan di bidang Penataan Ruang, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

e. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

dan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

membina

dan

mengendalikan di bidang statistik, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang statistik, pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemantauan dan pengendalian

pembangunan di

daerah. 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan statistik dan evaluasi pelaksanaan pengembangan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pengendalian. Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan

kegiatan

pemantauan

dan

pengendalian

terhadap

pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah. 2) Sub Bidang Statistik dan Evaluasi. Sub Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama kegiatan statistik dokumentasi dan informasi serta evaluasi dan pelaporan pembangunan di daerah.

8


f. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SKPD. B. Struktur Organisasi Gambaran pembagian tugas kepada masing-masing unsur dalam organisasi dapat digambarkan pada struktur organisasi. KEPALA BAPPEDA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Jabfung. Perencana Jabfung. Analisis Kepegawaian Jabfung. Pranata Komputer

SUB BAGIAN PROGRAM

Jabfung. Pustakawan Jabfung. Arsiparis

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG SOSIAL, POLITIK & PEMERINTAHAN

BIDANG INFRASTRUKTUR & PENATAAN RUANG

SUB BIDANG PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAG & KOPERASI

SUB BIDANG PERHUB. PENGAIRAN,PEM UKIMAN & PARIWISATA

SUB BIDANG PERTAMBEN & PENGEMB. DUNIA USAHA

SUB BIDANG PENATAAN RUANG,SDA & LH

SUB BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG STATISTIK PENGENDALIAN & EVALUASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN

SUB BIDANG STATISTIK & EVALUASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kalimantan Selatan

Kapasitas Pelayanan Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

adalah

melaksanakan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

integrasi

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung oleh: a. Sumberdaya Manusia.

9


Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pada Per September tahun 2013 sebanyak 72 orang yang disebar pada 4 bidang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Kesekretariatan sebanyak 32 orang 2. Bidang Sosial Budaya sebanyak 7 orang 3. Bidang Ekonomi sebanyak 9 orang 4. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang sebanyak 8 orang 5. Bidang Pengendalian sebanyak 7 orang 6. Jabatan Funsional Perencana sebanyak 9 orang

Struktur kepangkatan, golongan/ruang sumberdaya manusia Badan Perencanaan Pembangunan didominasi oleh pangkat Penata Muda, ruang/golongan III/a Lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut : 1. Golongan IV/c ,dengan pangkat Pembina utama Muda sebanyak 1orang 2. Golongan IV/b, dengan pangkat Pembina Tk. I sebanyak 6 orang 3. Golongan IV/a, dengan pangkat Pembina sebanyak 9 orang 4. Golongan III/d, dengan pangkat Penata Tk. I sebanyak 6 orang 5. Golongan III/c, dengan pangkat Penata sebanyak 6 orang 6. Golongan III/b, dengan pangkat Penata Muda Tk. I sebanyak 15 orang 7. Golongan III/a, dengan pangkat Penata Muda sebanyak 9 orang 8. Golongan II/d, dengan pangkat Pengatur Tk. I sebanyak - orang 9. Golongan II/c, dengan pangkat Pengatur sebanyak 3 orang 10. Golongan II/bdengan pangkat Pengatur Muda Tk. I 6 orang 11. Golongan II/a, dengan pangkat Pengatur Muda sebanyak 5 orang 12. Golongan I/d, dengan pangkat Juru Tk. I, 2 orang 13. Golongan I/c, dengan pangkat Juru sebanyak - orang 14. Golongan I/b, dengan pangkat Juru Muda Tk. I, 2 orang 15. Golongan I /a, dengan pangkat Juru MudaI sebanyak 1 orang Struktur

pendidikan

sumberdaya

manusia

Badan

Perencanaan

Pembangunan didominasi oleh tingkat pendidika sarjana, Lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut: 1. Sekolah Dasar sebanyak 5 orang 2. SLTP sebanyak 5 orang 3. SLTA sebanyak 19 orang 10


4. Diploma (D1) sebanyak 1 orang 5. Diploma (D IV) sebanyak 1 orang 6. Sarjana sebanyak 25 orang 7. Master/Pasca Sarjana sebanyak 15 orang 8. Doktor/S3 sebanyak 1 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4 orang Kepala Bidang yang masing-masing dibantu oleh 2 orang Kepala Sub Bidang dan seorang sekretaris yang dibantu oleh 3 orang Kepala sub Bagian. Skala jabatan Kepala Bappeda adalah eselon II, Kepala Bidang dan Sekretaris adalah eselon III serta Kasubid dan Kasubag adalah eselon IV. Masing-masing Kasubag dan Kasubid dibantu oleh tenaga pelaksana dan tenaga fungsional perencana tahun 2013 dengan sebaran sebagai berikut Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 JENIS KELAMIN No

UNIT KERJA

1

2

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

3

4

5

1.

KEPALA BAPPEDA

1

-

1

2.

SEKRETARIAT

19

12

31

3.


7

-

7

4.

BIDANG EKONOMI

8

1

9

5.

BIDANG INFRASTRUKTUR & TR

5

3

8

6.

BIDANG STATISTIK, DAL & EVA

4

3

7

7.


4

5

9

48

24

72

JUMLAH TOTAL

11


Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di Lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 N o

UNIT KERJA

GOLONGAN

JML PNS

IV

III

A B C D E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KEPALA BAPPEDA SEKRETARIAT BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG EKONOMI BIDANG INFRASTRUKTUR & TR BIDANG STATISTIK, DAL & EVA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH TOTAL

JML

A

II

I

B

C

D

JML

A

B

C

D

JML

A

B C D

JML

-

1

3

16

2

5

1

0

8

1

2

0

2

5

1 31

- 1 1

1 0

0

0

1 2

7

7

2 1

0

0

0

3

0

1

1

0

2

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

9

2 1

0

0

0

3

0

3

1

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2 1

0

0

0

3

1

2

0

0

3

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

7

0 1

0

0

0

1

1

3

0

0

4

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

9

2 1

0

0

0

3

1

0

4

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

9 6

1

0

0

16

10

14

7

6

37

5

6

3

0

14

1

2

0

2

5

5

12


Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 PENDIDIKAN

1 1.

KEPALA BAPPEDA

3 -

4 1

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

DATA TDK ADA 12 -

2.

SEKRETARIAT

1

3

8

0

0

13

3

3

0

-

31

3.


0

1

2

0

0

1

1

1

0

-

7

4.

BIDANG EKONOMI

0

3

5

-

0

1

0

0

0

-

9

5.

BIDANG INFRASTRUKTUR & TR

0

3

1

0

1

1

1

1

0

-

8

6.

BIDANG STATISTIK, DAL & EVA

0

1

3

0

0

3

0

0

0

-

7

7.


0

2

7

0

0

0

0

0

0

-

9

1

15

26

0

1

19

5

5

0

-

72

No

UNIT KERJA 2

JUMLAH TOTAL

S3

S2

S1

D3

D2

SLTA

SLTP

SD

NON SD

JMLH 13 1

Tabel 1.4 Rekapitulasi subag/subid, tenaga pelaksana dan jafung di Lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6

Sekretariat/Bidang Sekretariat Bidang Sosbud Bidang Ekonomi Bidang Infra & TR Bidang Stadalev JFPerencana Jlh

Subag/ Subid 3 2 2 1 0 8

Tenaga Pelaksana 22 4 6 6 6 44

Tenaga Fungsional 6 0 0 0 0 9 15

13


14


Renstra Tahun 2011-2015 A. Visi Visi BAPPEDA Propinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan visi Bappeda Propinsi

Kalimantan Selatan

adalah : “ TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN ” Adapun maknanya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Suatu proses penyusunan Program dan Kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pengendalian

Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Berkualitas

Hasil perencanaan yang lebih terukur dan merupakan perencana

yang

aspiratif,

responsif,

partisipatif,

implementatif, integratif, komprehensif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Berkelanjutan

Mekanisme

perencanaan

yang

lebih

terpadu

dan

berkesinambungan baik secara vertikal antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota maupun secara Horisontal ngan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

15


B. Misi Visi tersebut dijabarkan dalam misi dengan rumusan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Mutu dan Akuntabilitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinerg Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Melaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Secara Efektif dan Efisien; 4. Mewujudkan Aparatur Bappeda yang Profesional dan Memiliki Integritas; 5. Meningkatkan kualitas data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah.

16

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tabel 2.1 Tabel Rencana Strategis

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

1. Sinkronisasi Antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi

4. Kerjasama Pembanguna n Daerah Antara Pembanguna n Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia Bappeda dan dukungan pemerintah daerah secara optimal.

1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda; 2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

3. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah

5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian.

5. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah

2. Meningkatkan penyediaan kebutuhan sarana, prasarana dan manajemen pelayanan. 3. Meningkatkan pemanfaatan IPTEK dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

KET

6

1. Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6. Kerjasama Pembangunan 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 8. Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Pengembangan Data & Informasi

4. Membangun Satu Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Selatan.

10. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

17

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 12. Perencanaan Prasarana Wil & SDA

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Visi: Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian yang Berkualitas dan Berkelanjutan MISI 1. Meningkatkan Mutu dan Akuntabilitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinerg Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Melaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Secara Efektif dan Efisien; 4. Mewujudkan Aparatur Bappeda yang Profesional dan Memiliki Integritas;

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;

1. Sinkronisasi Antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi

2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

3. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah

4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian.

5. Meningkatkan kualitas data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah.

18


C. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tujuan Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda; 2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian.

Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Sinkronisasi Antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi 2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah

19


D. Strategi dan kebijakan Strategi Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) Sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2) Kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan (3) Bidang masalah yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; cakupan wilayah dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasiltas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian strategis pembangunan

yang

keterpaduan/interaksi

telah

dihasilkan

dengan

dan

stakeholders

dimanfaatkan; yang

sudah

serta

semakin

meningkat.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: struktur organisasi yang belum memadai (miskin struktur tapi kaya fungsi) besarnya beban pekerjaan tidak sebanding struktur yang dimiliki, belum terpenuhinya

kompetensi

SDM

di

masing-masing

Bidang;

belum

dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan; rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini (Up to date) ; masih

20


terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, serta belum primanya pelayanan Bappeda kepada stakeholders dan masyarakat.

Disisi lain, hasil análisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappeda,

antara lain:

tingginya

kepercayaan

Gubernur

terhadap

keberadaan Bappeda tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan; pesatnya perkembangan teknologi informasi; tersedianya inovasi teknologi yang memadai; globalisasi yang akan membuka peluang meningkatkan peluang kerjasama perdagangan berbagai produk Kalimantan Selatan; dan terbukanya peluang kerjasama dalam pembangunan Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: ACFTA (Asean China Free Trade Aggrement); berkembangnya perusahaan multinasional yang merambah pasar domestik; persaingan teknologi di dalam maupun di luar negeri; dan ego

SKPD

yang

menyebabkan

rendahnya

konsistensi

antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian/pengkajian strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan (2011-2015) sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Mutu (SO). Produk perencanaan dan kajian strategis yang dihasilkan oleh Bappeda harus

baik,

logis

dan

dimanfaatkan

oleh

stakeholders

dan

masyarakat. Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) memanfaatkan sumber daya Bappeda dan dukungan pemerintah daerah

seoptimal

mungkin;

(b)

mendiseminasikan

dan

21


mensosialisasikan produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan secara intensif; dan (c)

Menerapkan IPTEK dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Antisipasi Perubahan Lingkungan Strategis (ST). Setiap bidang lingkup Bappeda harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang utuh. Lebih lanjut strategi ini dijabarkan sebagai berikut: (a) Menetapkan skala prioritas program pembangunan; (b) melaksanakan kajian akurat mengenai dampak dari berbagai permasalahan yang mendesak dan melakukan deteksi dini dan respon cepat secara komprehensif; (c) meningkatkan manajemen perencanaan kolaboratif dalam rangka meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan.

3. Perkuatan Kondisi Internal (WO). Bappeda harus memiliki basis yang kuat baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun di tingkat nasional dan sebagai garda terdepan bagi perencanaan, kajian strategis, dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di Kalimantan Selatan. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: (a) memperluas jejaring dan kerjasama perencanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, nasional dan internasional; (b) melakukan konsolidasi dan penyesuaian mandat perencanaan, penganggaran,

pelaksanan

dan

pengendalian

serta

evaluasi

pembangunan; (c) meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan seluruh karyawan dan karyawati Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan (d) meningkatkan kualitas basis data dan informasi pembangunan. (e) menyeimbangkan antara struktur yang ada dengan beban pekerjaan (fungsi) agar lebih efektif dan efisien.

22


4. Mengembangkan Budaya Kerja Optimal (WT). Bappeda akan melakukan

alokasi

sumberdaya

yang

lebih

besar

untuk

program/kegiatan pembangunan yang memiliki keunggulan yang luar biasa secara regional, untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan. Strategi ini dapat dijabarkan menjadi: (a) rasionalisasi program/kegiatan Bappeda; (b) memfokuskan

alokasi

sumberdaya

Bappeda

hanya

pada

program/kegiatan unggulan; dan (c) menerapkan good governance dan clean government serta menjadikan Bappeda sebagai lembaga pembelajaran (learning organization).

Dari hasil analisis maka menghasilkan 4 (empat) rumusan strategi utama Bappeda periode 2011-2015 adalah: 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan integritas Bappeda serta rasionalisasi antara struktur dan fungsinya. 2. Memantapkan hubungan kemitraan dengan pusat, kabupaten/kota dan SKPD,

serta

stakeholders

lainnya,

di

bidang

perencanaan

pembangunan 3. Meningkatkan sinergitas perencanaan lintas tingkatan pemerintahan, sektor dunia usaha dan masyarakat. 4. Menggali dan mengelola berbagai sumber data dan informasi .

Namun demikian, strategi lainnya bukan berarti tidak penting tetapi sangat tergantung perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun ke depan. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya. Kebijakan Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut,

maka

Bappeda

menetapkan

kebijakan

dalam

proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

23


1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia Bappeda dan dukungan pemerintah daerah secara optimal. 2. Meningkatkan

penyediaan

kebutuhan

sarana,

prasarana

dan

perencanaan

dan

manajemen pelayanan. 3. Meningkatkan

pemanfaatan

IPTEK

dalam

pelaksanaan pembangunan. 4. Membangun Satu Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Selatan.

24


E.

Rencana Kinerja tahun 2013 Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 SASARAN Uraian

1 1

Sinkronisasi antara Pembangunan Daerah

PROGRAM IKU

TRGT

2

3

Prosentase Dok. RPJMD Kab/Kota yg di Evaluasi

100 %

URAIAN

URAIAN

4 1.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pemb.Daerah

5 1.

Prosentase RKPD yang di Evaluasi

2.

Prosentase Renstra yang di Evaluasi Prosentase Renstra yang di Evaluasi berda sarkan RPJMD

3.

2.Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR

4.

5.

6.

7.

8.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Bimbingan Teknis ttg perencanaan Pembangunn Daerah Pembinaan BKPRD Prov. Kal Sel Peningkatan Wawasan SDM Bappeda

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2014 Penyelenggara an Musrenbang RKPD 2012

Penyusunan Pendukung Rancangan Dokumen APBD (khusus) Masterplan Per cepatan pemb. Ekonomi indonesia di Kalsel

KEGIATAN INPUT (Rp)

6

7

REALISASI KEU (Rp) 8

REALI SASI(% ) 9

0UTPUT

OUTCOME

TARGET

REALI SASI

12

13

10

11 Kemampuan Teknis Aparat perencana

144.900.000

93.150.995

64,29

Pegawai yg di kirim mengikuti Diklat

75.000.000

32.850.000

43,80

Mendukung kelancaran pekerjaan

Pekerjan lancar

250.000.000

142.198.600

56,88

175.000.000

130.720.000

74,70

Pegawai yg mengikuti Diklat

305.000.000

280.099.400

91,84

708.300.000

664.611.000

93,83

168.600.000

102.944.900

61,06

145.000.000

122.478.570

83,78

Meningkatnys wawasan/kemampuan tek nis Aparat perencana Kualitas penyusunan Rancangan meningkat Pelaksanaan Musrenbang utk thn-thn ke depan akan lebih baik Tersedianya buku capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan MP3EI di Kal Sel

Tersusunny Rancangan RKPD tahun 2012 Terselenggaran ya Musrenbang Prov.KalSel

Tersusunya Rancangan Dokumen APBD dg baik Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Kalsel berdasarkan MP3EI

25


9.

Koordinasi Perencanaan Pemb/Infrastruk tur Perhub,Pariwis ata,TR,SDA,LH 10. Penyusunan Dokumen & Ap likasi Pendu kung Perenc. (RKPD Online) 11. Penjabaran RPJMD

2

Meningkatkan Sinergi Perenca naan Pembangu nan Daearah

Prosentase usul an kegitan Kab/ Kota sesuai dg RPJMD Provinsi

3.Kerjasama Pembangunan

Prosentase Jumlah Laporan Program/Kegiat an RKPD yg ter akomodir dlm KUA PPAS/APBD

12. Peningkatan Wawasan TPAD dalam rangka Perenca naan, Penganggaran Pembangunan 13. Koordinasi Kerjasama pemba ngunan Antar Daerah

14. Pelaksanaan Pertemuan Tri wulan Bappeda se Kalsel

4.Perencanaan Pembangunan Ekonomi

15. Penggambaran kondisi ekonomi makro Daerah Tahun 2011 (N-1) 16. Penyusunan Masukan renca na Target ekonomi makro thn 2013 (asumsi target ekonomi makro) 17. Koordinasi Pe – rencanaan Pem bangunan ekonomi

860.000.000

816.187.700

94,91

Tersedianya data spasial daerah Kalsel

484.300.000

308.418.050

63,68

Mendukung Perencanaan scr Online

150.000.000

91.102.500

60,74

500.000.000

-

0

446.500.000

413.529.400

92,62

95.000.000

28.750.000

30,26

422.000.000

326.067.600

77,27

60.400.000

59.637.500

98,74

433.004.040

390.208.780

90,12

Partisipasi pd rangkai-an kegiatan kerjasama perencanaan pemba ngunan regi onal Kali mantan Terlaksananya pembangunan daerah se Kalsel

Peningkatan kualitas pembangunan regional Kali mantan

Peningkatan kualitas pembangunan Daerah

Tersedianya da ta kondisi ekonomi makro Daerah Kalsel Dokumen peren canaan pemb.fungsi2 ekonomi

Terbinanya & berkembangny aperenc.pemb. fungsi2 ekonomi

Terselenggaran ya keg.bid.eko nomituk meng hadiri kegiatan und,rapat/konsu

Terbinanya & berkembangny perenc.pemb. fungsi-fungsi ekonomi

26


ltasi fungsi2 ekonomi

5.Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

18. Evaluasi Kondisi Ekonomi Daerah Th 2013 19. Perkuatan Koor dinasi Monev RAD-PG 20. Alih Pengetahu an Cara Predik si Indikator Eko nomi 21. Koordinasi Perencanaan Pem bangunan Sosial dan Budaya 22. Fasilitasi prog. Penanggulangn Kemiskinan Daerah

23. Sosialisasi RAD MDGs

6 Perencanaan Ta ta Ruang

24. Percepatan Pencapaian tar get IPM 25. Penyusunan sis tem informasi SDM 26. Penyusunan RAD Pemberan tasan Korupsi 27. Penyelesaian & Penetapan RTRWP Kalsel

28. Pengadaan Peralatan Pemetaan 29. Inventarisasi & identifikasi kawasan strategis Bagian Timur Kal Sel

28.750.000

26.775.000

93,13

57.850.600

37.347.600

64,56

105.000.000

88.225.300

84,02

682.980.000

597.191.800

87,44

781.040.000

581.207.940

74,41

150.000.000

97.519.850

65,01

750.000.000

522.075.250

69,61

13.310.000

12.523.000

94,09

0

0

669.550.000

433.305.300

64,72

600.000.000

592.650.000

98,77

200.000.000

96.871.850

48,44

Terlaksananya koordinasi pe rencanaan sosbud Terlaksananya fasilitasi koord. Perencanaan penanggulangn kemiskinan Daerah Meningkatnya keterpaduan ke giatan sospol & pemerintahan

Buku laporan hasil koordinasi

Terselesainya RTRWP sebagai acuan pembangunan

Meningkatnya keterpaduan perencanaan sosbud berkualitas Meningkatnya kualitas perenc bidang sosial budaya

Terkoodinasin ya pembinaan prog.sospol & pemerintahan

Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pariwaisata Data dan informasi RiTRWP tersedia

27


7.Pelayanan Admi nistrasi Perkan toran

30. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

30.000.000

29.983.700

99,95

370.800.000

212.935.417

57,43

32.Penyediaan jasa administrasi keuangan

173.400.000

161.000.000

92,85

33.Penyediaan jasa kebersihan kantor

195.000.000

194.352.880

99,67

34. Penyediaan jasa barang cetakan & penggandaan

31.200.000

29.630.800

94,97

30.000.000

22.291.500

74,30

36.440.000

20.509.500

56,28

5.000.000

4.200.000

84,00

38. Penyediaan makanan & minuman

257.836.700

151.274.150

58,67

39. Rapat2 Koordi nasi & konsultasi ke luar daerah

942.360.000

802.472.247

85,16

40. Rapat2 Koordi nasi dalam daerah

58.000.000

38.625.000

66,59

31.Penyediaan Jasa komunikasi SDA & listrik

35. Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

36. Penyediaan bahan bacaan & per UU 37. Penyediaan bahan logistik

Adm lancar surat terkirim se banyak 90% dari surat yang masuk

Penggunaan dlm 1 thn selu ruh rek,penggu naan listrik selama 1 thn ter bayar lunas Terfasilitasinya pejabat/petugas pelaksana kegiatan 100 % lingkungan kantor terpelihara Kebutuhan barang cetakan & penggandaan terpenuhi Terpenuhi komponen kebutuhan akan listrik 90% krn kantor menggunakan lampu hemat listrik 75% informasi yang diperlukan tersedia Tersedia .... unit tabung pema dam kebakaran dalam kondisi Makan nimum utk rapat tersedia dalam 1 thn Koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun Koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun

Kelancaran komunikasi dgn SKPD dgn pihak luar,tingakt kelancaran ko munikasi 90 % Komunikasi,air dan listrik cukup

Peningkatan motivasi dan optimalisasi kerja terpenuhi Terciptanya kenyamanan dalam lingkung an kantor Penunjang administrasi kantor terpe nuhi Kenyamanan kebutuhan akan listrik/pe nerangan terpenuhi

Wawasan PND terpenuhi /bertambah 75% Antisipasi dari bahaya keba karan Mendukung kelancaran pekerjaan Peningkatan koordinasi dan konsultasi terpenuhi Peningkatan koordinasi dan konsultasi terpenuhi

28


Keamanan dan pelayanan kantor dalam 1 tahun Mendukung kelancaran pekerjaan

Keamanan dan pelayanan kantor terpenuhi Kenyamanan dalam bekerja terpenuhi

96,86


Kenyamanan dalam bekerja terpenuhi

184.183.310

96,84



192.500.000

156.806.464

81,46



46. Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Ge dung Kantor

45.500.000

34.167.000

75,09



9.Peningkatan Disiplin Aparatur

47.Pengadaan Pakai an dinas beserta perlengkapan

39.150.000

37.710.000

96,32

10.Pengembangan Sistem Pelaporan

48. Penyusunan Laporan Capai an Kinerja dan Ikhtisar Reali sasi Kinerja SKPD 49. Kursus, diklat, Sosialisasi dan Bimtek PNS

296.750.000

235.522/850

79,37

Mendukung kelancaran pekerjaan Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja

Kenyamanan dalam bekerja terpenuhi Tersedianya buku laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja

8.Sarana & Prasa rana Aparatur

41. Penyediaan jasa pegawai non PNS

27.500.000

26.250.000

95,45

42. . Pengadaan Peralatan Ge dung Kantor

399.750.000

382.062.935

95,58

402.550.000

389.922.000

44. Pemeliharaan Rutin/ berkala Pemeliharaan Gedung Kantor

190.200.000

45 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /operasional.

43. Pengadaan Komputer

11.Peningkatan Kapasitas Sum ber daya Aparatur 3.

Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah

Prosentase jlh lap. Triwulan SKPD yang tepat waktu Prosentase Pemanfataan data hasil monitoring dan evaluasi

12.Pengembangan Data & Informasi

0

0

50. Dokumentasi & Informasi keg. Pembangunan

444.434.000

340.269.332

51. Evaluasi Pembangunan

325.000.000

302.862.600

52. Pengendalian

0

76,56

93,19

Meningkatnya Sumber daya aparatur di bidang perenca naan.

Data kegiatan pembangunan Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tersedianya

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Tersedianya data informasi pembangunan

Tersedianya

29


Kegiatan Pembangunan

53. Fasilitasi & du kungan manajemen Pengendali- an & Evaluasi

664.850.000

511.425.350

416/750.000

358.895.650

86.12

11.716.000750

77,92

15.036.455.340

76,92

informasi kegiatan pembangunan

data pembangunan daerah

Tersedianya data pembangunan & evaluasi Prov. Kal sel

Lancarnya dan kenyamanan dalam perjalan an di prov. Kal sel.

30


A. Identifikasi Tujuan/ Sasaran strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Rencana Program yang akan dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 Program Kerja Pembangunan yaitu sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6) Program Kerjasama Pembangunan 7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 11) Program Perencanaan Tata Ruang 12) Program Pengembangan Data Informasi

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

ke depan, maka disusun program dan kegiatan

sebagai berikut: 1. Program Kesekretariatan; a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.

2)

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

3)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan

Konponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

dan

Bangunan kantor. 7) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 31


8)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9)

Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 11) Rapat koordinasi di Dalam Daerah 12) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

b. Program Sarana & Prasarana Aparatur dengan Kegiatan:

c.

1)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2)

Pengadaan Komputer

3)

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

4)

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5)

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kursus ,Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dengan kegiatan: 1)

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

f.

Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan: 1)

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

2)

Pelaksanaan Pertemuan Triwulan Bappeda se Kal Sel

g. Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

dengan kegiatan: 1) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 2) Bimbingan teknis ttg perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pembinaan BKPRD Provinsi Kal Sel (Infrastruktur & TR 32


h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan Wawasan SDM Bappeda 2) Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2014 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2013 4) Penyusunan

Pendukung

Rancangan

Dokumen

APBD

(khusus........) 5) Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Kal Sel 6) Koordinasi

Perencanaan

Pemb.Infrastruktur,

Perhubungan

Pariwisata, Penataan Ruang, SDA, dan LH 7) Penyusunan Dokumen dan Aplikasi Pendukung Perencana (RKPD Online) 8) Penyesuaian RPJMD 9) Peningkatan Wawasan TAPD dalam rangka Perencanaan, Penganggaran Pembangunan

i. Program Peningkatan Perencanaan Ekonomi dengan kegiatan : 1) Penggambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2011 (N-1) 2) Penyusunan Masukan Rencana Target Ekonomi Makro 2013 (Asumsi Target Ekonomi Makro) 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4) Evaluasi Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 5) Perkuatan Koordinasi Monitoring Evaluasi RAD-Pangan & gizi 6) Alih Pengetahuan Cara Prediksi Indikator Ekonomi

j.

Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 2) Fasilitasi Program Penanggulangan KemiskinanDaerah 3) Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) 4) Percepatan Pencapaian Target IPM Kal Sel 5) Penyusunan RAD Pemberantasan Korupsi 6) Fasilitasi Implementasi RAD-MDGs 33


k. Program Peningkatan Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang, dengan kegiatan : 1)

Lanjutan Penyelesaian & penetapan Raperda RTRWP Kal Sel

2)

Pengadaan peralatan Pemetaan.

3)

Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan strategis Bagian Timur Kal Sel

l.

Program Pengembangan Data Informasi, dengan kegiatan : 1)

Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan

2)

Evaluasi Pembangunan

3)

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

4)

Fasilitasi dan dukungan Manajemen Pengendalian dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kinerja Pembangunan pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa indikator.

Indikator kinerja ini merupakan ukuran

kinerja yang harus

dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a) Indikator Dampak (Impact) Indikator dampak ini memberikan gambaran bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan akan memberikan sumbangan dampak kepada tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling tinggi dalam suatu organisasi dan atau komonity. Berkaitan dengan itu, maka indikator dampak ini baru dapat terwujud mana kala indikator-indikator lainnya dicapai dengan baik. Secara rinci dampak yang diinginkan terhadap pencapaian sasaran pembangunan 5 tahun ke depan (tahun 2011 s/d 2015) adalah sebagai berikut :

34


Tabel 2.4 Program dan Indikator Dampak No

Indikator Dampak Indikator Sasaran Semakin Mantapnya 90-100% Pelayanan Perkantoran

Program

1.

Kesekretariatan

2.

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Semakin terakomodasinya Perencanaan bidang Sosbud

75%

3.

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Semakin terakomodasinya Perencanaan bidang Ekonomi

85%

4.

Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan TR

Semakin terakomodasinya bidang Infrastruktur dan Tata Ruang.

95%

5.

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Semakin Terkendalinya Pelaksanaan Program Pembangunan daerah.

95%

b) Indikator Manfaat (Benefit) Keuntungan

yang

diharapkan

pada

program

pembangunan

Perencanaan Bidang adalah meningkatnya capaian sasaran dengan waktu lebih cepat dan dengan biaya yang lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan ketika perencanaan yang dilakukan telah dikoordinasikan dengan baik antar SKPD terkait. Untuk itu diharapkan pada tahun 2011 s/d 2015 perencanaan yang dilakukan oleh bidang sosial budaya mampu mempertajam sasaran hingga 15% pertahunnya. Capaian ini dapat dilakukan pada penekanan biaya dan atau memperbesar target/sasaran.

No 1.

2.

Tabel 2.5 Program dan Indikator Benefit Indikator Binefit Program Indikator Kesekretariatan Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Efektif dan Efesien Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Meningkatnya Implementasi Perencanaan bidang Sosbud

Sasaran 95%

45%

35


3.

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Meningkatnya Implementasi Perencanaan bidang Ekonomi

55%

4.

Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan TR

Meningkatnya Implementasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

75%

5.

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan daerah.

95%

Diharapkan dengan disusunnya berbagai dokumen perencanaan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek. Implementasi dari berbagai dokumen perencanaan yang diikuti kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diharapkan perencanaan yang disusun akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi SKPD terkait. Bentuk manfaat ini adalah bahwa bahwa setiap perencanaan program/kegiatan yang disusun selalu mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan. Manfaat ini adalah sebagai berikut: a. Seluruh program dan kegiatan Kesekretariatan yang disusun pada saat mengusulkan kebutuhan 100% sesuai dengan rencana semula. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Kegiatan dan Sasaran 1)

Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

No. 1.

2.

3.

Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik. a. Memperlancar komunikasi dan informasi b. Memperlancar proses kebersihan c. Memperlancar penggunaan peralatan kantor dan penerangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Memperlancar Proses Pelaporan Keuangan b. Memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Teknis. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor a. Memperlancar Pelaksanaan Pekerjaan b. Mempermudah Pelaksanaan Pekerjaan

Sasaran

100 %

100%

100%

36


4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

11.

12

c. Menciptakan Rasa nyaman dalam Bekerja Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Memperlancar Kegiatan Administrasi b. Mempermudah Proses Ketata usahaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Mempermudah Proses Administrasi b. Mempermudah Memenuhi Kebutuhan Dokumen Penyediaan Konponen Instalasi Listrik/ Penerangan dan Bangunan Kantor. a. Mendukung Penyediaan penerangan b. Mendukung Rasa Aman Dalam Bekerja. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Mempermudah memperoleh bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pegawai. b. Mempermudah memperoleh data dan informasi bagi Pegawai. Penyediaan Logistik Kantor a. Mempermudah Memenuh Kebutuhan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman a. Memperlancar Proses Kerja Rapat Konsultasi ke Luar Daerah a. Memperlancar Kegiatan Pusat di Daerah. b. Mempermudah Memperoleh Informasi Rapat Koordinasi di Dalam Daerah a. Memperlancar Kegiatan Koordinasi b. Mempercepat Memperoleh Data Terbar Penyediaan jasa Pegawai Non PNS a.Tersedianya pegawai Non PNS tuk menyelesaikan pekerjaan

2) Sub Program Sarana dan Prasarana Aparatutur; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Komputer a. Tersedianya Komputer 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Kantor a. Terpeliharanya Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Terpeliharanya Kendaraan Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor a. Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100 %

Sasaran 100% 100% 100% 100%

100%

37


3) Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya a. Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap

Sasaran 100%

4) Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Pelatihan dan Pendidikan Formal 100% a. Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SDM Aparatur. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. -

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam

5) Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 100% Realisasi Kinerja SKPD a. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6) Sub Program Kerjasama Pembangunan; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 100% a. Terkoordinasinya Bappeda se Kal sel b. Tersedianya Laporan kegiatan Pembangunan se Kab/Kota 2.

Pelaksanaan Pertemuan Triwulanan Bappeda se Kal Sel a. Tersedianya Laporan kegiatan Pembangunan di Kab/Kota se Kal sel

100 %

38


7) Sub Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 100% a. Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparat Perencana 2. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan 100 % Pembangunan Daerah a.Terlaksananya Bimtek tentang Perencanan Pembangunan Daerah Pembinaan BKPDR Prov. Kal Sel 3. a. Terbinanya Badan Koordinasi Penataan Ruang 100 % Daerah Kal Sel

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat 1. Penyusunan Rancangan RKPD a. Tersusunnya Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD a. Terselenggaranya Musrenbang RKPD 3. Penyusunan Dokumen dan Aplikasi Pendukung Perencanaan (RKPD Online) a. Tersusunnya dokumen dan Aplikasi Pendukung Perencanaan (RKPD Online) 4. Peningkatan Wawasan SDM Bappeda a. Meningkatnya Wawasan SDM Bappeda 5. Penyusunan Pendukung Rancangan Dokumen APBD (Rancangan khusus Belanja Langsung) a. Tersusunnya Pendukung Rancangan Dokumen APBD 6. Master PlanPercepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Kalimantan Selatan a. Terkoordinasinya Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kal Sel 7. Koordinasi Perencanan Pembangunan Infrastruktur,Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang SDA dan LH 8. Penjabaran RPJMD b. Tersusunnya Penjabaran RPJMD Peningkatan Wawasan TAPD dalam rangka 9. Perencanaan,Penganggaran Pembangunan

Sasaran 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100 %

100 % 0%

b. Sasaran seluruh program dan kegiatan yang diusulkan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 s/d 2015 bidang Sosial Budaya setiap tahunnya sudah mengacu pada dokumen RPJM yang telah ditetapkan.

39


1) Sub Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 100% Sosial Budaya a. Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Sosial Budaya 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Penanggulangan 100% Bencana a. Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Penanggulangan Bencana 2) Sub Program Perencanaan Penangulangan Kemiskinan: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan 100% Kemiskinan a. Terskoordinasinya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

3) Sub Program Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 100% (SDM) a. Tersusunnya Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 0% Pemberantasan Korupsi a. Terssusunnya RAD Pemberantasan Korupsi 3 Fasilitasi Implementasi RAD MDGs Kal Sel 100% a. Terfasilitasinya Implementasi RAD MDGs Kal Sel 4. Percepatan Pencapaian Target IPM Kal Sel 100% b. Terkoordinasinya Percepatan Pencapaian Target IPM Kal Sel c. Sasaran seluruh program dan kegiatan yang diusulkan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 s/d 2015 setiap tahunnya sudah mengacu pada Perencanaan Bidang Ekonomi yang telah ditetapkan.

1) Sub Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Penggambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 100% 2012 (n-1) a. Tersedianya data Kondisi Ekonomi Makro Daerah 2. Penyusunan masukan Rencana Target Ekonomi Makro 20% Tahun 2014 (asumsi Target Ekonomi Makro a. Tersedianya Data dan Informasi Ekonomi Makro 40


3 4. 5.

6.

Evaluasi Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 a. Tersedianya Rencana Evaluasi Ekonomi Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi. Perkuatan Koordinasi monitoring Evaluasi RAD Pangan dan Gizi. a. Terlaksananya RAD Pangan dan Gizi Prov. Kal sel. Alih Pengetahuan Cara Prediksi Indikator Ekonomi a. Tersedianya Data Prediksi Indikator Ekonomi

50% 20% 20%

100%

d. Sasaran seluruh perencanaan yang disusun oleh SKPD terkait dengan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mengacu pada kesepakatan pada perencanaan yang telah ditetapkan. 1) Sub Program Perencanaan Prasarana Wilayah SDA; No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyelesaian dan Penetapan Raperda RTRWP Kal sel 95% a. Terkoordinasinya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah

2) Sub Program Perencanaan Tata Ruang: No. Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran 1. Pengadaan Peralatan Pemetaan 100% a. Tersedianya Peta Wilayah Kal sel 2. Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Strategis 100% Bagian Timur Kalimantan Selatan a. Tersedianya Rencana Kawasan Strategis Bagian Timur Kalsel

e. Sasaran seluruh kegiatan yang direncanaan akan dilakukan kegiatan Monitoring, Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan. Hasil monitoring, evaluasi dan Pelaporan minimal 80% setiap tahun menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan tahun berikutnya.

1) Sub Program Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan, dengan kegiatan: No Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran . 1. Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Kegiatan 100% Pembangunan a. Terlaksananya kegiatan pembangunan tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan rencana tahunan Kegiatan Evaluasi Pembangunan 100 % 2. c. Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pembangunan 41


3.

sesuai rencana Kegiatan Fasilitasi dan dukungan Manajemen Pengendalian dan Evaluasi a. Terlaksananya fasilitasi dan Evaluasi dukungan Manajemen Pengendalian dan Evaluasi

100 %

1) Sub Program Evaluasi RPJMD No . 1.

Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Kal Sel a. Terlaksananya kegiatan Evaluasi RPJMD sesuai dengan rencana tahunan

Sasaran 100%

2) Sub Program Sosialisasi Kebijakan Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan No Kegiatan/Indikator Kinerja Manfaat Sasaran . 1. Keg. Dokumentasi dan informasi kegiatan 100% pembangunan Tersedianya data : buku KDA buku HSPK buku Lap. Keg. Pembangunan Profil Kalsel Tersedianya informasi berupa : website yang ter up date baner buku saku leaflet vcd media informasi elektronik

42


Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Pertama) (Sinkronisasi Antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi)

Sasaran

Indikator

Penjelasan

Strategis

Kinerja Utama

Perhitungan IKU

1. Sinkronisasi

Prosentase

Antara Pemba

Dok RPJMD

berdasakan atas 3

ngunan

Kab/Kota se-

elemen :

Daerah

suai

(RPJMD

Permendagri

Kab/Kota dgn

54/ 2010

2. Sistematika

Provinsi

(Kinerja Pembi

3. Substantif

Perhitungan

T arget

2 011

13

2 012

6

2 013

3

2

2

014 2

015 1

1

1. Prosedur penyusunan

naan)/RPJMD yg di Evaluasi Prosentas

- Sda -

100

100

100

100

100

100

e RKPD yg sesuai Permendagri

43


54/2010 (kualitas dokumen)/ yg di Evaluasi Prosentase

Prosentase

Renstra yang di

Dok.KUA-PPAS yang

Evaluasi

sesuai dengan

100

100

100

100

100

100

100

-

-

95

5

100

Prioritas Daerah Prosentase

Prosentase tingkat

Renstra yang di

kemajuan

evaluasi ber-

penyelesaian

dasarkan

dok.RTRWP

RPJMD

44


45


A.

Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja

merupakan

kewajiban

untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas. Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Aministrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saat ini kita sedang membangun dan menerapkan agenda Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang pelaksanaannya diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta petunjuk pelaksanaannya yang lebih dikonkritkan mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan,

monitoring

dan

evaluasi

serta

penilaian

Reformasi Birokrasi tersebut. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah tersebut melakukan tahap-tahap dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengukuran, Pemantauan

dan

Pengendalian

hingga

menyampaikan

Pelaporan

akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi. 46


Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh, yang meliputi: 1.

Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur;

2.

Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalm rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah) secara efektif dan efisien;

3.

Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

4.

Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinejra dan peningkatan akuntabiitas kinerja secara berkesinambungan.

B.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran

kinerja

merupakan

proses

sistematis

dan

berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Bappeda diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai

Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dilakukan

47


melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome. Sedangkan

pencapaian

Indikator

Makro

dilakukan

dengan

membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro. Adapun media pengukuran kinerja terdiri atas : 1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang ditentukan di (data sebagaimana terlampir) 2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang ditentukan. (data sebagaimana terlampir) dilakukan

evaluasi

untuk

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

mengetahui

keberhasilan

dan

kegagalan

pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 1. > 100 = Amat Baik 2. 80 – 100 = Baik 3. 50 – 79 = Cukup 4. < 50 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan,

berdasarkan

indikator-indikator

yang

sudah

ditentukan

sebelumnya, yang terdiri dari : 1. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

48


ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). 2. Indikator kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. 3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam : a. Masukan (input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. b. Keluaran (output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. c. Hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

C. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi dari kedua pengukuran tersebut sebagai berikut : 1. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis Pada Tahun Anggaran 2013, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan telah menentukan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran utama dan 14 (empat belas) sub indikator sasaran utama, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Tabel tersebut diatas. Ketiga Sasaran Strategis tersebut antara lain : a.

Tersusunnya rencana pembangunan daerah 49


Sasaran tersebut di atas terdiri atas 4 (empat) indikator sasaran utama dan 5 (lima) sub indikator sasaran utama, dan hanya 3 (tiga) indikator sasaran utama serta

5 (lima) sub indikator sasaran utama yang baru dilaksanakan

dalam program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, ke 9 (sembilan) sasaran indikator

tersebut dari hasil evaluasi menunjukan keadaan pada

Tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Pertama (Sinkronisasi Antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab/Kota dengan Provinsi) N Sasaran Strategis o

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1 .

Prosentase dok RPJMD Kab/Kota yang sesuai dgn Perendagri 54/2010 yg di evaluasi(Kiner ja Pembinaan). Prosentase RKPD yang sesuai dengan Permendagri 54/2010 yang di evaluasi (Kualitas Dokumen). Prosentase Renstra SKPD yang di evaluasi Prosentase Renstra SKPD yg dievaluasi berdasarkan RPJMD

Prosentase

95

Prosentase

100

Prosentase

90

Prosentase

90

2 .

3 . 4 .

Sinlronisasi antara Pembangunan Daerah (RPJMD Kab /Kota dg Provinsi

Prosentase

93,8

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Permendagri nomor 54/2010 yang dievaluasi pada tahapan proses yang sesuai, memuat visi.dan misi program bupati/walikota tetapi ada beberapa Kabupaten/Kota yang masih belum mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota, karena masih banyak yang belum ditetapkan 2. Pada tahapan cara penyusunan RKPD tahun 2013 sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang dievaluasi sesuai fotmat dan sistematika yang mengandung pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 50


pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program kegiatan prioritas daerah 3. Renstra SKPD masih diverifikasi dan di eavaluasi oleh masing-masing bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Prosentase capaian kesesuaian Renstra yang sesuai dengan Permendagri Nomo 54 tahun 2010 mencapai 90 % dengan indikator : a. Kesesuaian visi, misi, dan tujuan b. Kesesuaian strategi dan kebijakan c. Kesesuaian program dan kegiatan dengan arah pembangunan. 4. Renstra SKPD yang dievaluasi berdasarkan RPJMD, setelah dievaluasi ada beberapa SKPD yang masih belum terarah untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga capaian yang didapat sebanyak 90 %. Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Kedua (Meningkatnya Sinergi Pembangunan Daerah) No

Sasaran Strategis


Satuan

3.

Meningkatkan SinergI Pembangunan Daerah;

Prosentase Usulan Kegiatan Kab/Kota yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Prosentase jumlah Program yang disepakati sesuai dengan RPJMD 20112015 pada saat Mus renbang Prosentase jumlah program/kegiatan RKPD yang terakomodasi didalam KUAPPAS/APBD

Prosentase

Capaian Tahun 2013 80%

Prosentase

85%

Prosentase

75%

Capaian

93,75

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Prioritas Usulan kegiatan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan RPJMD sekitar sekitar 80 % dan sudah mengacu pada Kepmendagri no. 54/2010 dan juga selaras dengan RPJMD. Besaran capaiannya yang hanya 80% disebabkan beberapa hal diantaranya disamping untuk mendukung program Provinsi. Kabupaten/Kota juga ada kegiatan yang dikerjakan untuk memenuhi visi misi Bupati terpilih. 51


2. Jumlah program yang disepakati sesuai dengan RPJMD 2011- 2015 pada saat Musrenbang,sekitar 85 %, usulan Kabupaten/kota tidak semua disetujui, karena kita terkendala dengan dana, tetapi provinsi berusaha supaya semua bidang urusan sudah mengacu pada program nasional seperti Penanggulangan kemiskinan, Percepatan MDGs, sosial Politik, Peningkatan pendapatan/ekonomi masyarakatmisal dibidang pertanian secara luas, yang terbesar dananya untuk peningkatan jalan dan jembatan, penanggulangan bencana banjir/kebakaran. 3. Jumlah program/kegiatan RKPD yang terakomodasi didalam KUAPPAS/APBD,ada sebagian program/kegiatan yang belum dikerjakan dari RPJMD, prosentase 95 %. Untuk mencapai sinergi pembangunan diperlukan berbagai upaya yang saling terpadu dan berkesinambungan tidak sektoral dan parsial dari berbagai stakeholders dan dari berbagai level atau tingkatan. Pelaksanaan evaluasi sinergi pembangunan terkendala kepada ketersediaan data yang valid dan dana yang tersedia sehingga monitoring dilaksanakan tidak maksimal,sehingga belum dapat dilakukan perhitungan prosentase sinergi program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Selatan,

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Ketiga (Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah) No

Sasaran Strategis


3.

Meningkatkan kualitas data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah.

Prosentase Laporan bulanan SKPD yang tepat waktu

Prosentase

Capaian Tahun 2013 95 %

Prosentase pemanfa atan data dan infor masi hasil monev utk kegiatan penyusun an Program/kegiatan

Prosentase

83 %

Prosentase tingkat penyerapan anggaran APBD oleh SKPD

Satuan

Prosentase 87,05 % Capaian

88,35

52


Dari tabel diatas dijelaskan sebagai beikut : 1. Dari matrik indikator Kinerja Utama sasaran startegis dan prosentase capaian kinerja indikator kinerja utama Prosentase jumlah laporan Bulanan SKPD yang tepat waktu baru mencapai 79 %, namun setelah di ingatkan terus supaya cepat untuk melaporkan jika tidak Gubernur akan mengambil kebijakan, hingga akhirnya bisa mencapai 95 % 2. Prosentase pemanfaatan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penyusunan program/kegiatan mencapai 83 %, karena informasi yang didapat kurang maksimal, jadi tidak maksimal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk semua Program/kegiatan SKPD 3. Prosentase tingkat penyerapan anggaran APBD oleh SKPD, di Triwulan ke 4 mencapai 87,05 %.

2. Evaluasi Kinerja Kegiatan Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2013 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kegiatan.

Dari 12 (dua belas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan yang

ada pada Rencana Kerja pada tahun 2013 secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi. Adapun Komposisi program dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

53


Grafik 1. Komposisi Program dan Anggaran Tahun 2013

Anggaran

13% 10%

15%

8% 0% 2%

16% 24%

4%

8%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pengembangan Sistem Pelaporan Kerjasama Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tabel 3.4. Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2013 No. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4. Pengembangan Sistem Pelaporan 5. Kerjasama Pembangunan 6. Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Perencanaan Sosial dan Budaya 9. Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 10. Pengembangan Data Informasi Total Anggaran

Anggaran (Rp) 2.157.536.700 1.230.500.000 39.150.000 296.750.000 541.500.000 3.496.200.000 1.107.004.640 2.377.330.000 1.469.550.000 1.851.034.000 15.036.455.340

54


Evaluasi diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan katagori < 50 berkatagori kurang, 50 – 79 berkatagori cukup, dan capaian kinerja yang bernilai 80 sampai dengan 100 berkatagori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkatagori amat baik. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Jumlah Kegiatan : 12 (dua belas) kegiatan N o.

1.

Kegiatan

2Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik.

Indikator Kinerja

2.

3.

4.

e

Rp.212.935.417

57,43%

Output

Penggunaan dalam 1 tahun Komunikasi air dan listrik cukup Rp. 173.400.000

100%

100%

Rp.161.000.000

92,85%

100%

100%

Rp.194.352.880

99,67%

100%

100%

Rp.29.983.700

99,95%

Input Output

Input Output

Outcome

5Penyedia Alat Tulis Kantor.

Prosentas

Rp.370.000.000

Outcome

4Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Realisasi

Input

Outcome 3Penyediaan Jasa Adm Keuangan.

Target

Input Output

terfasilitasinya pejabat/petugas pelaksana kegiatan peningkatan motivasi kerja dan optimalisasi kinerja pengelolaan peningkatan motivasi dan optimalisasi kerja Rp. 195.000.000 Lingkungan kantor terpelihara terciptanya kenyamanan dalam lingkungan hidup Rp. 30.000.000 Pengguna ATK dalam 1 tahun

55


Outcome

5.

6Penyedia Barang Cetakan/Penggand aan

Input Output

Outcome

6.

7.

7Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Input

8Penyedia bahan bacaan dan PP.

Input

Output

Outcome

Output

Outcome

8.

9Penyedia bahan logistik kantor.

Input Output

Outcome

9.

1Penyedia makanan dan minuman.

Input Output Outcome

1Rapat-rapat koordinasi 10. dankonsultasi ke LD

Input Output

Outcome

1Rapat-Rapat koordinasi 11. dankonsultasi ke DD

Input Output

ATK siap digunakan Rp. 31.200.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran Rp. 30.000.000 Mendukung kelancaran pekerjaan Kenyamanan dalam bekerja Rp. 36.440.000 Tersedianya informasi yang diperlukan Wawasan PNS bertambah Rp. 5.000.000 Keamanan dari bahaya kebakaran Antisipasi dari bahaya kebakaran Rp. 257.836.700 Makan minum cukup tersedia Mendukung kelancaran pekerjaan Rp.942.360.000 Koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun Peningkatan koordinasi dan informasi Rp. 58.000.000

100%

100%

Rp. 29.630.800

94,97%

100%

100%

Rp.22.291.500

74,30%

100%

100%

Rp. 20.509.500

56,28%

100%

100%

Rp. 4.200.000

84%

100%

100%

Rp.151.274.150

58,67%

100%

100%

Rp.802.472.247

85,16%

100%

100%

Rp.38.625.000

66,59%

Koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun 56


Outcome

12.

1Penyedia Jasa pegawai non PNS

Input Output

Outcome

Total Input

Peningkatan koordinasi dan informasi Rp.27.500.000 Prosentase keamanan dan pelayanan kantor dalam 1 tahun Keamanan dan pelayanan kantor terpenuhi Rp. 2.277.536.700

100%

100%

Rp.26.250.000

95,45%

100%

100%

Rp.1.693.525.1 94

80,44%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 80,44 % yang bermakna baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Jumlah Kegiatan : 5 (lima) kegiatan. N

Kegiatan

o. 1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Indikator Kinerja Input

Rp. 399.750.000

Output

Mendukung kelancaran pekerjaan Kendaraan dinas operasional roda Rp.402.550.000 Mendukung Kelancaran pekerjaan Terselesainya pekerjaan sesuai rencana Rp.190.200.000 Mendukung kelancaran pekerjaan Kenyamanan dalam bekerja Rp.192.200.000

Outcome

2.

2 Pengadaan Komputer

Input Output

Outcome

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input Output

Outcome

4

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional.

Input Outcome

Outcome 5.

Pemeliharaan Rutin

Target

Input

Kendaraan dinas operasional roda 4,2 Kenyamanan dalam bekerja Rp.45.500.000

Realisasi

Rp. 382.062.935

100% Rp.389.922.000

Prosentase

95,58%

100% 96.86%

100 %

Rp.184.183.310 100%

100% Rp.156.806.464

96,84 % 100%

100% 81,46%

100%

100%

100%

100%

Rp.34.167.000

75.09 %

57

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan /Berkala Per alatan ged.Ktr

Output

Outcome Total Input

Mendukung Kelancaran pekerjaan Kenyamanan dlm bekerja Rp. 1.230.500.000 Rp. 1.147.141.709

89,17%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 89,17 % yang bermakna baik. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan : 2 (satu) kegiatan. N o.

Kegiatan

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

1

Indikator Kinerja Input Output Outcome

Total Input

Target

Realisasi

Rp.39.150.000 Mendukung kelancaran pekerjaan Kenyamanan dalam bekerja

Rp.37.710.000

Rp. 39.150.000.000

Rp.37.710.000

Prosentase 96,32 %

100% 96,32

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 96,32% yang bermakna baik. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Jumlah Kegiatan :1 (satu) kegiatan.

N o.

1

Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Total Input

Indikator Kinerja Input Output

Outcome

Target Rp. 246.750.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya buku laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Rp.246.750.000

Realisasi Rp. 235.522.850

100% Rp.235.522.850

Prosentase 92%

100% 79,37%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 58


Keuangan. dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 79,37 % yang bermakna baik.

5. Program Kerjasama Pembangunan. Jumlah : 2 (satu) kegiatan. N o. 1.

Kegiatan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah


Outcome

2 2.

Pelaksanaan Pertemuan Triwulanan Bappeda se Kal sel

Target Rp.446.500.000

Rp.95.000.000

Output

Terlaksananya Pertemuan Triwulanan Tersedianya Laporan Triwu lanan Bappeda

Outcome

Total Input

92,62%

Rp.413.529.400

Partisipasi pada rangkaian kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan regional Kalimantan Peningkatan kualitas pembangunan Regional Kalimantan

Input

Prosentase

Realisasi

1 keg

100%

100%

%

30,26

Rp.28.750.000

Rp.541.500.000

Rp.442.279.400

61,44%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Kerjasama Pembangunan. dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 61,44 % yang bermakna cukup baik.

6. Program Peningkatan Kapasitas Pembangunan Daerah. Jumlah Kegiatan :3 (tiga) kegiatan. N o. 1

Kegiatan

Peningkatan kemampuan teknis Aparat Perencana.


Outcome

2Bimbingan teknis

Input

Kelembagaan

Target Rp.144.900.000 Pegawai yang dikirim mengikuti Diklat Kemampuan Teknis Aparat perencana Rp. 75.000.000

Perencanaan

Realisasi Rp. 93.150.995

100% Rp.32.850.000

Prosent ase 64,29%

100% 43,80%

59

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2.

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Output

Outcome

Input Output

3

3.

Pembinaan BKPRD Prov. Kalsel

Outcome

Total Input

Kegiatan bimbingan teknis perencanaan pembangunan Meningkatnya kemampuan teknis petugas perencana Rp.250.000.000 Laporan koordinasi penataan ruang daerah Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Rp. 469.900.000

100%

100%

Rp.142.198.600.

56,88%

1 dok

100%

100%

Rp.268.199.595

54,99%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 54,99 % yang bermakna cukup. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, Kegiatan yang dilakukan adalah untuk perjalanan dinas dana Nara sumber dan Transport yang dusah ditanggung oleh Instansi pengirim, Sisa konsumsi rapat tidak digunakan, karena sisa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain. Untuk Bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Sisa anggaran pada akomodasi nara sumber dari pusat dan perjalanan dalam daerah terkait dengan tahapan perencanaan. Hal ini dikarenakan kegiatan Bimtek hanya dilaksanakan di Banjarmasin dan diisi oleh nara sumber di Bappeda Provinsi Kal Sel sebanyak 2 kali pelaksanaan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah Kegiatan : 9 (sembilan) kegiatan. N o.

Kegiatan

2Penyusunan 1.

Rancangan RKPD Tahun 2014

Indikator Kinerja

Realisasi

Prosenta se

Input

Rp.305.000.000

Rp.280.099.400

91,84 %

Output

Terlaksananya Rancangan RKPD tahun 2014 Tersusunnya Rancangan RKPD tahun 2014 Rp.708.300.000

Rp.664.611.000

93,83%

Outcome

2Penyelenggara

Target

Input

60


2.

Musrenbang RKPD.

output

Outcome

3Penyusunan 3.

Dokumen dan Aplikasi Pendukung Perencanaan (RKPD Online)

Input Output

Outcome

4Peningkatan 4.

Wawasan SDM Bappeda.

Input output

Outcome

3Pennyusunan 5.

Pendukung Rancangan Dokumen APBD

Input output

Outcome

4Master Plan 6.

Percepatan Pembangunan Ekonomi Ind. Di Kal Sel.

5Koordinasi 7.

Perencanaan Pemb.Infrastruktur. Perhub,Pariwisata Penataan Ruang, SDA dan LH

Input output

Outcome

Input output

Outcome

Penyelenggaraa n Musrenbang RKPD Tahun 2011 Meningkatnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah Rp.484.300.000 Terlaksananya penyusunan Dok & Aplikasi Pendu kung Perencana- an (RKPD Online Penyusunan Perencanaan Scr Online Rp. 175.000.000 Terlaksananya kegiatan peningkatan wa –wasan SDM Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Rp.168.600.000 Peraturan kepala daerah tentang RKPD Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp. 145.000.000 Peningkatan wawasan SDM Bappeda Kemampuan teknis aparat perencana Rp.860.000.000 Kegiatan penyusunan Perencanan Pemb.ITR Meningkatnya kuantitas dokumen

100

1 keg

100%

Rp.308.418.050

%

100%

63,68%

100 % Rp.130.720.000

74,70%

1 keg

100%

100%

100%

Rp.102.944.900

61,06%

1 dok

100%

100%

100%

Rp.122.478.570

100%

84,47%

100%

Rp.816.187.700

94,91%

1 dok pendukung

100%

100%

100%

61


Input Output

6 8. Penjabaran RPJMD Prov. Kal Sel

9.

Peningkatan Wawasan TAPD dalam rangka Perencanaan,Penga ng garan Pembangunan

Outcome

Input Output

Outcome

Total Input

perencanaan pembangunan daerah Rp.150.000.000 Perbaikan dokumen RPJMD Dokumen RPJMD yg sudah disesuaikan Rp.500.000.000 Perbaikan dokumen RPJMD Dokumen RPJMD yg sudah disesuaikan Rp. 3.496.200.000

Rp.91.102.500

60,74 %

-

Rp. 2.516.562.120

0%

78,15%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 78,15 % yang bermakna baik. 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. JumlahKegiatan : 6 (enam) kegiatan. N o. 1.

2.

Kegiatan

1Penggambaran kondisi ekonomi Makro daerah Tahun 2012 (N1)

2Penyusunan masukan renca na target ekono mi Makro Tahun 2014 (Asumsi target ekonomi makro)

Evaluasi kondisi


Outcome

Target Rp.422.000.000 Buku Kondisi Ekonomi 2012 (N-1) Tersedianya data Ekonomi makro Daerah Kalsel

Input

Rp.60.400.000

Output

Penyusunan masukan bagi prediksi pertum buhan ekonomi & inflasi 2014 Penyusunan masukan bagi prediksi pertum buhan ekonomi & inflasi 2014 dg melibatkan Bappeda BPS.BI

Outcome

Input

Rp. 28.750.000

Realisasi Rp326.067.600.

Prosentase 77,27%

1 dok

100%

100%

100%

Rp.59.637.500

98,74 %

100 %

Rp. 26.775.000

93,13%

62


ekonomi daerah Tahun 2013.

Output

Outcome

4.

2Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Input Output

Outcome

5.

3Perkuatan Koor dinasi Monitoring Evaluasi RAD Pangan dan Gizi.

Input Output

Outcome

6.

4Alih Pengetahuan Cara Prediksi Indikator Ekonomi Total Input


Dokumen perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Terbina dan berkembangnya perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Rp.433.004.000 Dokumen perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Terbina dan berkembangnya perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Rp. 57.850.600 Dokumen perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Terbina dan berkembangnya perencanaan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi Rp.105.000.000

1 dok

100%

100%

100%

Rp.390.208.780

90,12%

1 dok

100%

100%

100%

Rp.37.347.600

64,56%

1 dok

100%

100%

100%

Rp.88.225.300 1 dok

84,02% 100%

100% Rp. 1.107.004.640

Rp. 928.261.780

100% 84,64%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 84,64 % yang bermakna baik. 9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Jumlah Kegiatan : 6 (enam) kegiatan. N o.

Kegiatan

1Koordinasi

Indikator Kinerja Input

Target Rp.682.980.000

Realisasi

Prosent ase

Rp.597.191.800

87,44%

63


Perencanaan Sumber Daya Manusia.

output

Outcome

2.

2Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Input output

Outcome

3.

4.

3Penyusunan RAD Pemberantasan Korupsi 3Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Input Output Outcome Input output

Outcome

5.

4Penyusunan RAD MDGs

Input output Outcome

6.

6Percepatan Penca paian Target IPM Kal Sel Total Input


Terlaksananya koordinasi perencanaan SDM Meningkatnya keterpadsuan perencanaan SDM berkualitas Rp.781.040.000 Terlaksanya fasilitasi koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan bidang sosial budaya Rp.-

Rp. 13.310.000 Meningkatnya keterpaduan kegiatan sospol dan pemerintahan Terkoordinasinya pembinaan program sospol dan pemerintahan Rp. 150.000.000 Terlaksananya RAD MDGs Tersusunnya data RAD MDGs Rp.750.000.000

Rp. 2.377.330.000

1 dok

100%

%

Rp.581.207.940

74,41%

100%

100%

-

0%

Rp. 12.523.000

94,09%

100%

%

Rp.97.519.850 65,01

%

100%

%

Rp.522.075.250

69,61

Rp.1.810.517.840

65,09%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 65,09 % yang bermakna cukup.

10. Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan SDA. Jumlah kegiatan : 3 (tiga) kegiatan. N

Kegiatan

Indikator

Target

Realisasi

Prosentase

64

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Kinerja Input

o. 1.

1Penyelesaian & penetapan RTRWP Kalsel

output

Outcome

2.

PengadaanPeralatan Pemetaan

Rp.669.550.000 Buku laporan hasil koordinasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pariwisata

Input

Rp.600.000

Output

Tersedianya alat pemetaan

Rp.433.305.300

64,72%

5 eks

100%

100%

100%

Rp.592.650.000

98,77 %

Outcome

3 3. Inventarisasi & Identifikasi Kawasan Stra tegis Bagian Timur Kalimantan Selatan

Input

Rp.200.000.000

Output

Tersedianya data ksp Bag.Timur Kal Sel Tersusunnya data KSP Bag.Ti mur Kal Sel Rp. 1.469.550.000

Outcome

Total Input

Rp.96.871.850

48.44 %

Rp.1.122.827.150

70,65%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Perencanaan Prasrana Wilayah dan SDA dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 70,65 % yang bermakna baik. 11. Program Pengembangan Data dan Informasi. Jumlah Kegiatan : 4 (empat) kegiatan. N o. 1.

Kegiatan

1Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan

Indikator Kinerja Input output

Outcome

2.

2Evaluasi Pembangunan

Input output Outcome

Target Rp. 444.434.000 laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Rp. 325.000.000 Data kegiatan pembangunan Tersedianya data informasi pembangunan

Rp. 340.269.332

Prosent ase 76,56%

100%

100%

Rp.302.862.600

93,19%

100%

100%

Realisasi

65


3.

4Pengendalian ke giatan Pembangunan


4.

3Fasilitasi dan du kungan Manaje men Pengendalian dan Evaluasi

Input output

Outcome

Total Input

Rp.664.850.000 Penyusunan buku Triwulanan Tersusunnya bu ku triwulanan kegiatan pembangunan Rp. 416.750.000 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan Prov. Kalsel Penentuan program penanganan jalan Prov. Kalsel Rp. 1.230.500.000

Rp.511.425.350

76,92%

100 %

100 %

Rp.358.895.650

86,12%

1 dok

100%

100%

100%

Rp. 1.147.141.709

83,20%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pengembangan Data dan Informasi dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran mencapai 83,20 % yang bermakna baik. Dari matrik indikator Kinerja Utama sasaran startegis dan prosentase capaian kinerja indikator kinerja utama Prosentase jumlah laporan Bulanan SKPD yang tepat waktu baru mencapai 79 %, namun setelah di ingatkan terus supaya cepat untuk melaporkan jika tidak Gubernur akan mengambil kebijakan, hingga akhirnya bisa mencapai 95 % Prosentase pemanfaatan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penyusunan program/kegiatan mencapai 83 %, karena informasi yang didapat kurang maksimal, jadi tidak maksimal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk semua Program/kegiatan SKPD

C. Aspek Keuangan Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akanmenentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahuluditetapkan dalam rangkamelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Tahun 2011 Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 16.315.100.000,00 dengan rincian : a. Belanja Rutin sejumlah Rp. 3.723.936.700,00 (24,77%). b. Belanja Kegiatan sejumlah Rp. 11.312.518.640,00 (75,23%). c. Belanja Langsung sejumlah Rp.15.036.455.340,00 (item a+b) d. Belanja tidak langsung sejumlah Rp.6. 863.569.000,00 (80,90)

66


Bila dibandingkan dengan prosentase capaian kinerja sasaran utama sebelumnya yakni tahun 2012, 78,93 % maka capaian tahun 2013 ini menurun menjadi 77,92 % turunnya sekitar 1,01 % dari tahun 2012, Penurunan ini disebabkan, ada kegiatan yang tidak bisa di jalankan, kalau kegiatan Musrenbang sendiri dana yang terserap 93,83 %, terutama pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi kepentingan

yang lebih berkualitas dan respon pemangku

(stakeholders)

baik

dari

semua

unsur

dan

level

(Kabupaten/Provinsi) yang hadir dan berperan aktif dalam kegiatan tersebut sehingga

serapan

aspirasi

yang

timbul

hampir

sebagian

besar

terakomodasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013. D. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara Input dan Output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini mengambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Besaran Dana yang diterima (input) tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 15.036.455.700 (lima belas milyar tiga puluh enam empat ratus lila puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) dengan nilai anggaran yang dibelanjakan (output) sebesar Rp. 11.761.000.570 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh rupiah). Maka dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja Bappeda Provinsi Kalimantan sebesar : Rp 15.036.455.700.. Rp 11.761.000.570 = Rp 3.320.454.770 Berarti Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut, sebesar Rp 3.320.454.770,00

Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dalam melaksanakan 49 kegiatan mempunyai nilai tingkat efektifitas 100 %, Grafik 2 Target dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Tahun 2013

67

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0

Target Realisasi

KETERANGAN A Peningkatan Kapasitas Kelembagaan B Perencanaan Pembangunan Daerah C Perencanaan Pembangunan Ekonomi D Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya E Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA F Kerjasama Pembangunan G Pelayanan Administrasi Perkantoran H Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur I Peningkatan Disiplin Aparatur J Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

68


K Pengembangan Data dan Informasi

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan anlisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (Outcome) dengan keluaran (Output), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (Outcome). Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dalam melaksanakan 53 kegiatan mempunyai nilai tingkat efektifitas 100 %,

69


A. Keberhasilan Program

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan adalah perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Kalimantan 70


Selatan

untuk

mempertanggung-jawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Secara umum berdasarkan berdasarkan metode penilaian sendiri (self assessment), secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dalam kategorisasi capaian termasuk BAIK, terintegrasi dengan upaya pencapaian sasaran strategis pada Renstra dan turut berperan serta dalam pencapaian Sasaran Kedua Agenda I Bidang Hukum dan Pemerintahan pada RPJM Provinsi Kalimantan Selatan dan dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang cukup efisien.

B. Strategi Pemecahan Masalah Berdasarkan pencapaian di atas, strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut : 1. Kemampuan SDM terkait proses penatausahaan keuangan pada tahun anggaran mendatang diharapkan lebih meningkat sehingga tingkat serapan anggaran dan capaian kinerja dapat lebih baik. 2. Pengawasan/pengendalian internal oleh unsur pimpinan dilaksanakan secara optimal. 3. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar makin memahami tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing khususnya terkait dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru.

C. Perbandingan Data Kinerja Perbandingan data kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja tahun 2008, kinerja tahun 2009 dan 2010 meliputi beberapa komponen secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.1. Perbandingan Data Kinerja dari tahun 2008 s/d 2013 KOMPONEN

Capaian kinerja

TAHUN 2008

14 Program

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2009

2010

2011

2012

2013

14

12

12 program

10 program

12 Program

71

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan program

42 Kegiatan

Capaian kinerja sasaran

Program

program

24

49

kegiatan

kegiatan

10 sasaran

9 sasaran

12

(Sangat Baik)

(Sangat Baik)

44 kegiatan

44 kegiatan

53 kegiatan

26 sasaran

26 sasaran

26 sasaran

(Sangat

(Sangat

(sangat

Baik)

Baik)

baik)

sasaran (Sangat Baik)

Realisasi

Target

Target

Target

Target

Target Rp.

Target Rp.

anggaran

Rp.16.284.524.

Rp.14.251.

Rp.9.000

Rp.9.392.90

12.140.700.

14.989.736.

927.

332.000

.000.000

0.000

000

700

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi Rp

Rp.14.088.738.

Rp.12.043.

Rp.6.745

Rp

Rp

11.716.000.

561

054.674

.635.709

7,941,850,9

7.941.850.9

570

Persentase

Persentas

Persenta

30

30

Presentase

capaian

e capaian

se

Persentase

Persentase

Capaian

86,52%.

85%.

capaian

capaian

capaian

77,92 %

Cukup efisien

Cukup

74,34%

84,6%

78,93%

Cukup

efisien

Cukup

Cukup

Cukup

efisien

efisien

efisien

efisien

Hasil

baik

baik

baik

baik

baik

baik

Dari tabel data diatas tergambar bahwa capaian kinerja program Bappeda pada kurun waktu 5 tahun terakhir cukup baik. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalisir sehingga berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, dengan daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. 2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana sehingga dapat tercapai

good

governance.

72


3. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal. 4. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 6. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar makin memahami fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing khususnya terkait dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru.

73

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Recommend Documents