PAGU 105 M
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN KAWASAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (KP3B) JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI PALIMA- SERANG TLP. (0254) 250666, 250777, 250888. FAX (0254)251425
TAHUN 2014
Diawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rakhmat serta karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 dapat terselesaikan sebagai wujud implementasi formal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pada prinsipnya, lahirnya PERDA Nomor 04 Tahun 2012 Tentang RPJMD Provinsi Banten telah memberikan dorongan kepada SKPD untuk melakukan adaptasi melalui Renstra-SKPD terhadap muatan dan target yang ada didalamnya dari beberapa sisi antara lain, isue strategis, sasaran program, indikasi kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dijabarkan pada Renja-SKPD. Memasuki tantangan di tahun 2014, maka dapat ditafsirkan pelaksanaan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah memasuki fase kedua dalam rentang waktu 5 (lima) tahun RPjM-Daerah untuk digunakan sebagai pedoman melalui pendekatan yang jelas, terukur, sinergis dan aplikatif sehingga diharapkan ke depan dapat lebih maju dan mampu dinamis untuk menjawab tantangan perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Mengingat hal tersebut, maka seluruh unit kerja, Pimpinan dan pelaksana haruslah melaksanakannya secara bersungguh-sungguh, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance), untuk itu dalam menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan Visi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yaitu “Terwujudnya Dukungan Optimal Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi Banten”, maka diperlukan suatu evaluasi setiap tahunnya. Selanjutnya, disadari benar bahwa dalam muatan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangatlah dinantikan dalam mencapai harapan dan kemajuan ke arah yang lebih baik, serta tidak lupa tentunya kepada seluruh pihak yang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Amin. Serang, JUNI 2014 SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,
Drs.H.IMAN SULAIMAN A,MM Pembina Utama Muda NIP. 19551114 198603 1 004
Halaman KATA PENGANTAR ............................................................. DAFTAR ISI ...................................................................... DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR ..................................... BAB
BAB
BAB
BAB
I
II
III
VII
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang............................................... 1.2. Landasan Hukum............................................. 1.3. Maksud dan Tujuan.......................................... 1.4. Sistematika Penulisan....................................... EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja..................... 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…………………………....... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................ 3.2. Tujuan dan Sasaran........................................ 3.3. Program dan Kegiatan..................................... PENUTUP
i ii iii 1 11 12 12 14 30 33 33 72 73 74 92
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR 2.1. 2.4. 3.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan……………………………………………………….. Review Rancangan Awal RKPD…............................................. Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016…………………………………………………………………
15 33 75
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : /2014 TANGGAL : 2014 TENTANG : DOKUMEN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
1.1. LATAR BELAKANG Dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mempunyai kewenangan yang besar dalam mengelola pembangunan daerah secara mandiri dan demokrastis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentulah diperlukan suatu tindakan nyata dalam menyongsong kemajuan teknologi modern yang salah satunya dengan melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya dipusat terbagi kedalam 3 (tiga) dokumen yaitu, 1) Perencanaan Jangka Panjang (RPJP-Daerah) untuk kurun waktu 20 tahun, 2) Perencanaan Jangka Menengah (RPM- Daerah) untuk kurun waktu 5 tahun dan 3) Perencanaan Tahunan Daerah (RKP-Daerah). Untuk tataran SKPD terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan yaitu, 1) Rencana Strategis (RenstraSKPD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Oleh karena itu, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Banten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah sebagai wujud dukungan terhadap program pembangunan daerah berlandaskan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, kedudukan Renja-SKPD dapat diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 1 Butir 19). Hubungan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretrariat DPRD Provinsi Banten, diuraikan dengan alur sebagai berikut : 1)
Sekretariat DPRD Provinsi Banten menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKP-Daerah Provinsi Banten dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten melalui Forum SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
2)
Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten menjadi rancangan RKPD Provinsi Banten;
3)
Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Banten;
4)
Hasil MUSRENBANG Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;
5)
Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD;
6)
Pada tahap akhir, Sekretaris DPRD Provinsi Banten menetapkan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD setelah ditetapkannya RKP- Daerah oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Gubernur.
Secara organisasi, gambaran umum Sekretariat DPRD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten dalam rangka meningkatan kualitas dan kinerja DPRD. Oleh karenanya dalam menetapkan progam dan kegiatan pada Tahun 2014, Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten harus mengakomodir Renja DPRD Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis opersional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. dalam penyelenggaraan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administrasi keuangan, medukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) antara lain sebagai berikut : 1)
Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi Pengawasan, Angggaran dan Legislasi serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
2)
Penyelenggaraan tugas administrasi berupa 1) layanan administrasi keuangan, 2) penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran serta, 3) Peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Banten tersusun menjadi 5 (lima) Bagian dan 15 (lima belas) Sub Bagian yang terdiri dari : 1)
Sekretaris DPRD;
2)
Bagian Hukum, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3)
Bagian Persidangan, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD; c. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
4)
Bagian Keuangan, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan; c. Sub Bagian Perbendaharaan.
5)
Bagian Humas dan Protokol, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Protokol; b. Sub Bagian Informasi dan Publikasi; c. Sub Bagian Aspirasi Masyarakat.
6)
Bagian Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan rentang kendalinya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN SEKRETARIS DPRD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN HUKUM
.
BAGIAN PERSIDANGAN
BAGIAN HUMAS DAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN TENAGA AHLI DPRD
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI & PEMBUKUAN
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
SUB BAGIAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
SUB BAGIAN RAPAT & RISALAH
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN ASPRASI
Sumber : Lampiran PERDA No.03 Tahun 2012
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan mengenai organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :
1)
Berbentuk organisasi lini, dimana garis-garis komando jelas terlihat pada struktur organisasi. Alur komando dari Sekretaris kepada 5 (lima) bagian yang ada yaitu Bagian Hukum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol. Demikian juga garis komando dari bagian kepada sub bagian yang ada yang rata-rata terdiri atas 3 (tiga) sub-bagian. Garis-garis pertanggungjawaban (accountability line) juga jelas dan mudah dipahami;
2)
Dengan menggunakan hasil kajian Henry Mintzberg di bidang teori organisasi, organisasi Sekretariat Dewan Provinsi Banten merupakan perpaduan antara machine bureaucracy dengan profesional bureaucracy. Machine bureaucracy terlihat pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sedangkan profesional bureaucracy terlihat pada keberadaan kelompok jabatan fungsional yang langsung berada di bawah Sekretaris DPRD;
3)
Telah mengakomodir seluruh Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yang seluruhnya merupakan fungsi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat;
Bagian-bagian yang dibentuk secara garis besar melaksanakan 2 (dua) fungsi utama Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu fungsi fasilitasi tugas-tugas anggota Dewan sebagai pengemban amanah rakyat dan fungsi pembinaan aparatur Sekretariat DPRD. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten , bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat, Sekretaris DPRD dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bagian dan 15 (lima belas) Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut : 2.1.1.Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan kajian dalam penyusunan dan
perumusan rancangangan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli serta fasilitasi bantuan hukum bagi DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.1.1.1
Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Tenaga Ahli, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum dan pengawasan PERDA dan fasilitasi tenaga ahli DPRD dengan rincian tugas : a. b. c. d.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum; Menyelenggarakan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD; Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan PERDA; e. Menyusun laporan tugas sesuai tugas dan fungsinya. 2.1.1.2
Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan produk hukum dengan rincian tugas : a. Menyusunan rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan dan pembuatan produk hukum; d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan penetapan pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD; e. Melaksanakan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.1.1.3
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pelayanan dan pengadaan dokumentasi dan informasi hukum dengan rincian tugas: a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan perhimpunan, penyusunan pendokumentasian produk hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi produk hukum DPRD; d. Melaksanakan fasilitasi referensi hukum bagi kegiatan Pansus dan pembahasan produk hukum; e. Melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah; g. Melaksanakan fasilitasi pendokumentasian kegiatan penyusunan dan pembahasan produk hukum; h. Melaksanakan fasilitasi informasi hukum bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.2.2.Kepala Bagian Persidangan Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD serta penyusunan risalah,
untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Persidangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.2.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD, dengan rincian tugas : a. b. c. d.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD; Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Pimpinan DPRD; Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian Aspirasi Masyarakat; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian aspirasi masyarakat; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.2.2. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi Alat Kelengkapan DPRD dengan rincian tugas: a. b. c. d.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; Melaksanakan koordinasi jadwal alat kelengkapan DPRD; Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
hasil
2.2.2.3. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat dan pembuatan risalah dan pembuatan risalah, dengan rincian tugas : a. b. c. d. e. f.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD; Membuat notulen pelaksanaan rapat DPRD; Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan hasil rapat DPRD; Melaksanakan penyusunan risalah rapat DPRD; Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.2.3.Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD, pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan perbendaharaan serta melakukan verifikasi dan pembukuan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.3.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan perencanaan penyusunan program dan anggaran dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan persiapan, penyusunan dan evaluasi dokumen rencana kerja dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan; e. Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan rekonsiliasi internal laporan keuangan Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Sekretariat DPRD; g. Melaksanakan penyusunan dan penghimpunan dokumen evaluasi program dan kegiatan; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.3.2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan verifikasi dan pembukuan dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan dan pengujian administrasi tanda bukti pengeluaran biaya; c. Melaksanakan pencatatan pembukuan pengeluaran belanja; d. Melaksanakan rekonsiliasi internal pengeluaran belanja; e. Menyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.3.3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan Perbendaharaan dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan; c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi perbendaharaan; d. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS Sekretariat DPRD; e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penatausahaan administrasi perbendaharaan Sekretariat DPRD; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.4.Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan ketatausahaan, kerasipan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.4.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha TU, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan data dan penataan administrasi kepegawaian dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan; c. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, penyelesaian gaji berkala dan bezeting formasi;
d. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD sperti pengiriman dan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis, seminar, workshop dan lokakarya; e. Melaksanakan pengolahan, penyajian dan fasilitasi layanan data pegawai Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik; g. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi perkantoran; h. Melaksanakan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.4.2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Menyusun penyiapan layanan pendukung kegiatan rapat-rapat persidangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan layanan keperluan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan layanan urusan rumah tangga Pimpinan DPRD; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengamanan di gedung DPRD; f. Melaksanakan pembinaan petugas keamanan dalam gedung DPRD; 2.2.4.3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan administrasi perencanaan, kebutuhan, pengadaan perlengkapan dan barang Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan penataan perlengkapan; c. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen pengadaan perlengkapan dan barang daerah di lingkungan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan pengadaan barang daerah dilingkungan Sekretariat DPRD; e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan kebersihan gedung, taman serta fasilitas lainnya; f. Melaksanakan pemeliharaan barang, perlengkapan, barang, sarana dan prasarana milik daerah dilingkungan Sekretariat DPRD; g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, layanan, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas; h. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik; i. Menyusun laporan sesuai tugas fungsinya. 2.2.5.Kepala Bagian Humas dan Protokol Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan dan melakukan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut: 2.2.5.1. Kepala Sub Bagian Informasi dan Publikasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan liputan kegiatan DPRD;
c. Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi; d. Melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan bahan informasi kegiatan DPRD; e. Melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data serta analisis pemberitaan kegiatan DPRD; f. Melaksanakan koordinasi kegiatan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD; g. Melaksanakan kerjasama kegiatan kehumasan dengan mitra (pers); h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaksanakan pengarsipan dokumentasi kegiatan DPRD; l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.5.2. Kepala Sub Protokol, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam penyusunan bahan keprotokolan, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD meliputi pengaturan tata tenpat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD; c. Melaksanakan pelayanan protokoler kegiatan DPRD; d. Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; e. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya; 2.2.5.3. Kepala Sub Bagian Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan sarana dan layanan pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD; c. Memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD; d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat; e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
1.2. LANDASAN HUKUM Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun berdasarkan landasan hukum yang berpijak pada : 1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 4)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7)
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 04);
8)
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13);
9)
Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 03);
10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 04); 11) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD dan mengacu pada RKP- Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten dimaksudkan untuk menjadi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten pada Tahun 2015 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambangunan. Sejalan dengan hal diatas, penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 ditujukan untuk : 1)
Menetapkan prioritas Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2015;
2)
Merumuskan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang disertai indikasi pagu anggarannya;
3)
Memberikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan melalui tata urut sebagai berkut : BAB
I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan
BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU Bab ini meresensikan tentang kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu kepada APBD Tahun berjalan yang dikaitkan dengan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan realisasi APBD.
BAB
III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan program, kegiatan prioritas pembangunan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta perumusan tujuan dan sasaran atas isuisu penting berdasarkan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.
BAB
IV
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan faktor kunci keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dari kerangka perencanaan jangka menengah SKPD (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang dilaksanakan dalam periode tahunan. Oleh karena itu, keselarasan dan sinergitas serta target pembangunan antara kedua dokumen tersebut harus berartikulasi satu dengan yang lainnya. Kegiatan evaluasi kinerja pada dasarnya dapat dipandang dari dua fungsi yaitu, 1) untuk keperluan “Eksternal SKPD” menjadikan Renja sebagain bahan pertanggungjawaban SKPD atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan menjaga konsistensi anntara dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, 2) untuk keperluan “Internal SKPD” menjadikan Renja sebagain suatu sarana dan upaya perbaikan kinerja lembaga di masa yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja dituangkan dalam tabel 2.1. berikut ini :
Bahwa dari tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD s.d tahun 2014 (berjalan) perkiraan realisasi capaian indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output) rata-rata mencapai 98,98% dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berbagai langkah yang telah diupayakan pada periode perencanaan tahun 20122017, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam mas yang akan datang. Disisi lain berbagai permasalahan kelembagaan yang perlu dibenahi dan diantisipasi dalam mendukung keberhasilan, atas apa yang akan dicapai yang selanjutnya dirumuskan dalam kekuatan (strenght) kelemahan (weakness) Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut : f.
Kekuatan (Streght) Modal utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan pada periode 20122017 terdapat pada sisi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yaitu: 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten; 2. Telah berjalannya penyelenggaraan terhadap fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; 3. Dukungan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
g. Kelemahan (Weakness) Hambatan dan kendala yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan sesuatu yang perlu diantispasi pada periode perencanaan selanjutnya yang antara lain meliputi : 1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang dinilai masih minim khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengeloaan keuangan dan estimasi target RAPERDA yang aka dilaksanakan; 2. Terbatasnya pengelolaan data dan informasi dibidang pemerintahan dan pembangunan; 3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas, pokok dan wewenang DPRD serta Sekretariat DPRD; 4. Metode kerja dan sistem kearsipan yang dinilai belum maksimal; 5. Belum adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur tentang pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.
Dinamika
eksternal
yang
mengemuka
turut
memberikan
andil
bagi
kelangsungan dan kegagalan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang dapat menjadikan suatu ancaman dan peluang dalam pencapaian target yang direncanakan meputi : a. Peluang (Opportunities) Beberapa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif dapat memotivasi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organinsasi antara lain sebagai berikut : 1. Dukungan kebijakan pusat melalui ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atas keberadaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai SKPD maupun unsur pelayanan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten; 2. Kepercayaan dan kerja sama yang baik telah terbangun sejak DPRD periode awal (2000-2004) sampai dengan sekarang (2009-2014); 3. Semakin tumbuh dan berkembangnya aspirasi dan respon masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan baik bersifat mendukung maupun memberikan kritik yang membangun;
4. Terjalinnya komunikasi yang baik antar Sekretariat DPRD Provinsi seIndonesia
sebagai
ajang
pengkayaan
wawasan,
pemahaman
dan
pengembangan pelayanan bagi DPRD Provinsi Banten. b. Ancaman (Treath) Ancaman dan situasi yang kurang menguntungkan dan akan menjadi faktor penghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten antara lain sebagai berikut : 1. Dinamika pmbangunan daerah yang semakin kompleks berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat; 2. Derasnya arus regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma Pemerintahan Daerah yang dinamis dan terkadang menimbulkan muti tafsir dalam pemahaman Peraturan Perundang-undanga
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD Hambatan dan kendala yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan sesuatu yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada periode 2012-2017 yang meliputi : 1) Kualitas sumber daya aparatur yang dinilai masih terbatas khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dan estimasi target RAPERDA yang akan dilaksanakan; 2) Terbatasnya pengelolaan data, informasi dan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan; 3) Metode kerja dan sistem kearsipan yang dinilai belum maksimal; 4) Belum adanya regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur tentang pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat. 2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD Berdasarkan hasil rancangan korelasi diperloleh analisis kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 seperti yang tertuang dalam tabel 2.4. berikut :
Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 merumuskan 4 (empat) program yang akan ditempuh melalui 17 (tujuh belas) kegiatan dengan analisa kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.183.510.143.300,\
3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Berdasarkan kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen RPJM-Nasional Tahun 2010-2014 dan evaluasi pencapaiannya yang difokuskan pada 11 (sebelas) Prioritas Utama dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian; Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sejalan dengan prioritas diatas, Sekretariat DPRD mengacu kepada Prioritas 1) yaitu, “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” yang memang memiliki korelasi secara langsung terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di fokuskan kepada 3 (tiga) substansi inti yang memang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD, antara lain sebagai berikut : 1. Penataan struktur kelembagaan instansi Pemerintah melalui konsolidasi berdasarkan struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi Pemerintah, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. Penataan yang dilakukan berpedoman pada Grand Design sistem kelembagaan pemerintah. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan sistem dan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja kelembagaan, pengembangan indikator utama pembangunan aparatur negara khususnya birokrasi Pemerintah, serta diperkuat dengan data base yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan ketentuan kebijakan ini melalui PERDA Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 2. Tata Kelola melalui ketatalaksanaan untuk meciptakan peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja instansi Pemerintahan. Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah melaksanakan amanah ini melalui Dokumen LAKIP yang telah menjadi agenda tahunan dalam siklus pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintahan sebagai wujud akuntabilitas atas pencapaian kinerja tahunan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; 3. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur melalui upaya pembenahan dan penyusunan landasan kebijakan berupa UU SDM aparatur dengan tujuan untuk
meningkatan kompetensi aparatur dengan langkah dan sistem diklat pola baru, pengembangan magangm pengembangan sistem informasi dan data base kepegawaian untuk mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian secara Nasional dan terpadu. Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan untuk melaksanakan langkah ini dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilpin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 3.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan rencana strategis yang termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Provinsi Banten periode 2012-2017 adalah : “MENDORONG PENINGKATAN PERAN DPRD PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN OPTIMAL DARI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN” Sedangkan sasaran dari rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 adalah, sebagai berikut : “PENCAPAIAN KINERJA YANG PROFESIONAL BAGI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN” Berdasarkan sasaran diatas, terdapat makna yang terkandung untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mencapai tujuan organisasi yaitu : a. Pertama, Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten, dengan indikator kinerja : 1. Rasio jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat, Bintek, seminar, lokakarya dll dengan jumlah aparatur; 2. Rasio jumlah alokasi biaya pemeliharaan sarana perkantoran dengan alokasi jumlah APBD SKPD; 3. Rasio Jumlah PNS berpendidikan D-III keatas dengan jumlah aparatur yang tersedia; 4. Efektfitas pelayanan kepegawaian dan kearsipan; 5. Ketersediaan satuan pengamanan yang cakap dan tanggap. b. Kedua, Peningkatan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan melalui penyediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD serta pengelolaan keuangan keuangan yang tertib dan efektif, dengan indikator kinerja : 1. Penyediaan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja, perencanaan anggaran , pengendalian dan evaluasi; 2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan penghargaan prestasi kerja; 3. Esensi dan kualitas opini BPK-RI atas laporan keuangan Sekretariat DPRD dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian). c. Ketiga, Meningkatkan kualitas pendampingan dan penyiapan bahan rapat risalah, penjaringan aspirasi masyarakat dan penyediaan tenaga ahli DPRD, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD;
2. Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD; 3. Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. d. Keempat, Fasilitasi perancangan produk hukum yang berkualitas ditopang oleh pengakajian ilmiah dan didukung jaringan informasi serta dokumentasi melalui penguatan hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui nota kesepakatan antara PEMDA dengan DPRD, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Raperda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD; 2. Jumlah pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 3. Penyediaan jaringan informasi dan dokumentasi produk hukum yang akurat, faktual dan aktual. 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan penetapan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2012-2017 yang selaras dengan RPJM-Daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui 4 (empat) Program sebagai pilar dan 17 (tujuh belas) Kegiatan sebagai penggerak penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka mendukung tugas fungsi dan kewenangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Matrikulasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 secara rinci dijabarkan melalui tabel 3.3 berikut :
4.1. KAIDAH PELAKSANAAN UMUM Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan impelementasi Renja Sekretariat Provinsi Banten Tahun 2015, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra ini yang diselaraskan dengan dengan dokumen RPJM-Daerah; 2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPD; 4.2. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada Renja Tahun 2014, antara lain sebagai berikut : 1. Pemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (Standart Operational Procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 2. Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas dan kehandalan sumber daya manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang memadai; 3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mencukupi; 4. Dukungan pengelolaan data dan informasi yang akurat, aktual dan faktual; 5. Kemitraan yang strategis dengan DPRD Provinsi Banten serta hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 6. Dukungan ketersediaan dan kelancaran biaya yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 7. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten secara tanggap, tepat dan proporsional. Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 ini dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 (satu) tahun kedepan sehingga dapat tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan yaitu terwujudnya dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten.
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,
