BAPPEDA PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

N E T N A B I S IN O V R P A D E P P A B PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh undang‐undang no 25 tahun 2004 kepada setiap SKPD untuk disusun setiap tahunnya. Renja ini pada dasarnya merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai penjabaran dari rencana strategis SKPD yang bersangkutan sehingga merupakan penterjemahan tahunan secara lebih konkrit, spesifik dan operasional yang mengacu pada rencana strategis. Renja SKPD dalam hal ini Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagai bahan untuk rencana pelaksanaan pembangunan daerah. Renja Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2016 menjadi dokumen acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun 2016 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, Capaian Renstra dan Kinerja Pelayanan, Isu‐isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, usulan program dan kegiatan pembangunan serta program dan kegiatan yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan pembangunan Balitbangda Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya akan selalu mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017. Kami mengharapkan bahwa Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten guna meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan secara tepat dan terarah. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Serang, 2016 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Dr. H. Ajak Moeslim, M.Pd NIP. 19600610 198610 1 002 i

DAFTAR ISI

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... I‐1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... I‐1 I‐2 1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 1.3 Landasan Hukum ............................................................................................... I‐2 1.4 Sistimatika Penyusunan ............................................................................... I‐4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BALITBANGDA PROVINSI II‐1 BANTEN TAHUN LALU................................................................................................. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian II‐1 Renstra Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 ........... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Banten II‐15 Tahun 2015 ............................................................................................................. 2.3 Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi II‐17 Balitbangda Provinsi Banten .................................................................... 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi II‐20 Banten Tahun 2016 ........................................................................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... II‐34 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. III‐1 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................... III‐1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda Provinsi Banten......... III‐2 3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................. III‐4 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................................... IV‐1

ii

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

E

N

Pelaksanaan perencanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah diatur

T

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

A

N

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

B

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

S

I

Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan SKPD

IN

menyusun Rencana Kerja yang disusun mengacu rancangan awal RKPD dan

O V

Renstra SKPD, tentunya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

R

kegiatan periode sebelumnya dan berdasarkan pengolahan data dan informasi;

A

P

Analisis gambaran pelayanan SKPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja

D

SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; Isu‐isu penting penyelenggaraan

P

E

tugas dan fungsi SKPD; Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; Perumusan

A

P

tujuan dan sasaran; Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

B

Perumusan kegiatan prioritas; Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; Pembahasan Forum SKPD; dan

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta memperhatikan masalah yang dihadapi terhadap usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Pendahuluan

I-1


program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja

N

SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

E

Renstra SKPD akan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,

N

T

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program

B

A

prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD,

I

selaras dengan Renstra SKPD.

IN

S

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya

O V

sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja

P

R

SKPD tahun‐tahun sebelumnya.

A

Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud menjadi acuan

E

D

perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta

P

P

prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu‐isu

B

A

penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini berkewajiban untuk

Pendahuluan

menyiapkan

Rencana

Kerja

sebagai

acuan

dan

pedoman

I-2


penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan

N

dibidang penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perumusan

E

perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan

N

T

pembangunan daerah yang diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

B

A

Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 pada prinsipnya bertujuan untuk

I

memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan

IN

S

pembangunan daerah Provinsi Banten yang meliputi penelitian/pengkajian dan

O V

penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan selanjutnya Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

P

R

2016 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan

D

P

MAKSUD DAN TUJUAN .

P

1.2.

E

A

pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2016.

B

A

Dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan

pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2016 dengan tujuan : 1.

Sebagai acuan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan.

Pendahuluan

I-3


2. Sebagai acuan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi SKPD melalui program dan kegiatan tahun 2016. 3. Sebagai acuan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

N

Banten dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

E

pembangunan urusan pembangunan penelitian dan pengembangan

N A

LANDASAN HUKUM

B

1.3.

T

daerah tahun 2016.

IN

S

I

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

O V

Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang‐ undangan sebagai berikut:

P

R

Penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

A

Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

E

D

1.

P

P

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran

B

A

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang‐undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 3. Undang‐undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pendahuluan

I-4


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 4. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

N

5. Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

E

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

N

T

6. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B

A

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

I

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

IN

S

terakhir ;

O V

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

P

R

Pembangunan Daerah;

A

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang

E

D

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tatacara

P

P

Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

A

Daerah;

B

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/4616/SJ November 2010 Tentang Optimalisasi peran penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Kegiatan Kelitbangan;

Pendahuluan

I-5


11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 Tentang Pokok‐ Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/883/SJ/21 Maret 2011 Tentang

N

Pedoman penyusunan program penelitian dan pengembangan di

E

Lingkungkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun

N

T

2012;

B

A

13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/174/ SJ 11 Mei 2011 Tentang Kajian

I

BPP Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi Tahunn 2012;

IN

S

14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/174/ SJ 11 Mei 2011 Tentang Kajian

O V

BPP Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi Tahun 2012; 15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 – 360 Tahun 2011 Tentang Pokok‐

P

R

Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

A

Pemeritah Daerah;

E

D

16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis

P

P

Tahapan Kegiatan Kelitbangan;

B

A

17. Surat Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

18. Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten; 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten;

Pendahuluan

I-6


20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2017; 21. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil

N

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

N

T

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten 2015.

E

22. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja

B

SISTIMATIKA PENYUSUNAN

I

1.4.

A

O V

1.1. Latar Belakang

IN

S

BAB. I. PENDAHULUAN

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Badan

P

R

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten, Proses

A

penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

B

A

P

P

E

D

Provinsi Banten, Keterkaitan antara Renja Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Banten, dengan Renja K/L. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat Penjelasan tentang undang‐undang, peraturan pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten, serta pedoman yang

Pendahuluan

I-7


dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan

dan

penganggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten . 1.3. Maksud dan Tujuan

N

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

E

penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

N

T

Provinsi Banten .

B

A

1.4. Sistematika Penulisan

I

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan

IN

S

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten serta

O V

susunan garis besar isi dokumen.

P

R

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BALITBANGDA PROVINSI BANTEN

A

TAHUN LALU

E

D

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

B

A

P

P

Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Pokok‐pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pendahuluan

I-8


2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

E

melebihi target kinerja program/kegiatan;

N

4. Faktor‐faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

N

T

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

B

A

Renstra SKPD; dan

I

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

O V

tersebut.

IN

S

perlu diambil untuk mengatasi faktor‐faktor penyebab

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Banten

P

R

Tahun 2015

A

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan dan

Pengembangan

Daerah

Provinsi

Banten

B

A

P

P

E

D

Penelitian

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten. 2.3. Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Banten Berisikan uraian mengenai: a.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dan hal kritis yang

Pendahuluan

I-9


terkait

dengan

pelayanan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten, menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

N

dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

E

Provinsi Banten kabupaten/kota serta dengan kementerian

N

T

dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian

B

A

kinerja pembangunan;

I

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

IN

S

menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan

O V

Pengembangan Daerah Provinsi Banten; c.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

P

R

terhadap capaian Program /nasional / internasional, seperti

A

SPM dan MDG’s (Millenium Development Goals);

B

A

P

P

E

D

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dan Formulasi isu‐isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Pendahuluan

I - 10


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016. Membandingkan antara rancangan awal Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan

N

hasil analisis kebutuhan, penjelasan temuan‐temuan setelah

E

proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

N

T

rancangan awal RKPD Provinsi Banten tahun 2016.

B

A

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

I

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

IN

S

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

O V

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi‐asosiasi, perguruan tinggi

P

R

maupun dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

A

Provinsi Banten kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada

B

A

P

P

E

D

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu‐isu penting penyelenggaraan.

Pendahuluan

I - 11


BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Bagian ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan

N

nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

E

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

N

T

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

B

A

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

I

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda Provinsi Banten.

IN

S

Menjelaskan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan

O V

atas rumusan isu‐isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

P

R

Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

A

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten,

B

A

P

P

E

D

serta Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu‐isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

3.3. Program dan Kegiatan. Bagian ini menentukan program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang berisikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi,

Pendahuluan

I - 12


target capaian kinerja, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana, serta target capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif untuk rencana tahun 2016. BAB IV. PENUTUP.

N

Berisikan uraian penutup mengenai catatan penting yang perlu

T

E

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

A

N

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

B

Kaidah‐kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

Pendahuluan

I - 13


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BALITBANGDA PROVINSI BANTEN TAHUN LALU

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BALITBANGDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2012‐2017. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun lalu tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2012‐2017, serta program dan kegiatan tahun anggaran lalu secara operasional tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA‐SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang terdiri dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1.

O V

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

R

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

P

3. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten

A

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

E

D

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

P

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

B

A

P

6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah

3. Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK 8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM 10. Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosbud 11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan 12. Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna 13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan 14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan 15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

Evaluasi Kinerja

II - 1


4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 16. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten (outcomes dan output) sampai dengan akhir tahun 2015 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra atau Rencana Target Kinerja Capaian Program tahun 2012‐2017 sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Evaluasi Kinerja

II - 2

E N

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 2012‐2017 Balitbangda Provinsi Banten s/d Tahun 2015

Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) Tahun 2012-2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2012 (n-3)

2 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

3

4

5

N

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun 2013 (n-2)

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

0

20

20

20,00

R

O

V

IN

6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Target Program dan Realisasi Ringkasan program dan Kegiatan s.d Target Realisasi (%) kegiatan tahun Renstra Tahun 2015 berjalan (%) (tahun n-1) Target Program dan Kegiatan 2014 (Renja SKPD tahun n-1)

0

0

0

D

A

P

100

0

Dokumen Bulanan

0

Dokumen Bulanan

0

Dokumen Bulanan

1

12

12

20,00

20

0

Dok Triwulanan,

0

Dok Triwulanan,

0

Dok Triwulanan,

1

4

4

20,00

0

Dokumen Semester 1

0

Dokumen Semester 1

0

Dokumen Semester 1

1

1

1

20,00

0

Dokumen Semester 2

0

Dokumen Semester 2

0

Dokumen Semester 2

1

1

1

20,00

E

Dokumen Penatausahaan, Pengendalian keuangan 60 Dokumen Bulanan

5

P P

1.20.9.1

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Dok Triwulanan,

Dokumen Semester 1 5 Dokumen Semester 2 Dokumen Evaluasi Laporan Keuangan

A

1.20.9

B

1 1.20

S I

B

Kode

T

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2013 (n-2)

3

T

2





N


5 5

Evaluasi Kinerja

0

0

Dokumen Neraca Keu

0

Dokumen Neraca Keu

0

0

Dokumen Lap.SIMDA

0

Dokumen Lap.SIMDA

0

Dokumen. LRA

0

Dokumen. LRA

S I

6 Dokumen Lap. Akhir


8=(7/6) 1

9 1

10=(5+7+9) 1

11=(10/4) 20,00

1

1

1

20,00

0

Dokumen Neraca Keu Dokumen Lap.SIMDA

1

1

1

20,00

0

Dokumen. LRA

1

1

1

20,00

0

Dokumen CALK

0

Dokumen CALK

0

Dokumen CALK

1

1

1

20,00

Dokumen STS dan SP2D Paket Upgrade Sistem Informasi Bendahara

0


0


0


1

1

1

20,00

1

1

1

20,00

0

20

20

20,00

R

P

A

0

O

Dokumen CALK

5

100

0

0

0

P P

E

0

0

0

Dok. Renja SKPD

0

Dok. Renja SKPD

0

Dok. Renja SKPD

1

1

1

20,00

A

Dokumen Perencanaan 5 Dok. Renja SKPD

0

Dok Tapkin

0

Dok Tapkin

0

Dok Tapkin

1

1

1

20,00

5

Dok RKA

0

Dok RKA

0

Dok RKA

0

Dok RKA

1

1

1

20,00

5

Dok DPA

0

Dok DPA

0

Dok DPA

0

Dok DPA

1

1

1

20,00

5

Dok Tapkin

B

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

0


5

5

1.20.9.2


IN

5

0

V

4 Dokumen Lap. Akhir Dokumen Neraca Keu Dokumen Lap.SIMDA Dokumen. LRA

5

D

1

B

A

Kode


E N


II - 4

3

T

2





N


4 Dok DPA-P

5

5 Dok DPA-P

0

0

Dokumen Evaluasi

0

Dok. LKPJ

1

20,00

1

1

20,00

Dok. LKPJ

0

Dok. LKPJ

1

1

1

20,00

0

Laporan Bulanan

0

Laporan Bulanan

1

12

12

20,00

0

Laporan Triwulanan

0

Laporan Triwulanan

1

4

4

20,00

0

1

1

20,00

1

1

1

20,00

1

1

1

20,00

0

Dok. Komisi Bid. Pemerintahan Dok. Komisi Bid. Sosbud Dok. Komisi Bid. Tekbang Dok. Komisi Bid. SDA

1

0


0

0


1

1

1

20,00

0

Forum Riset Daerah

0

Forum Riset Daerah

0

Forum Riset Daerah

1

1

1

20,00

0

P

D

A

0

5

B

5

Dok. Komisi Bid. Pemerintahan Dok. Komisi Bid. Sosbud Dok. Komisi Bid. Tekbang Dok. Komisi Bid. SDA Forum Riset Daerah

P P

5

E

Dokumen Perencanaan

5

5

Evaluasi Kinerja

1

1

0

A

Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten

1

0

Laporan Triwulanan

Laporan Triwulanan

11=(10/4) 20,00

20,00

20

Laporan Bulanan

10=(5+7+9) 1

1

0

0

9 1

1

Laporan Bulanan

0

8=(7/6) 1

1

0

60

0

7 Dok DPA-P


Dok. Evaluasi Kinerja Semester I Dok. Evaluasi Kinerja Semester II Dok. LAKIP

Dokumen Pelaporan

1.20.9.3

0


IN

Dok. LKPJ

0

0


V

5

5

0

O

5


R

5

6 Dok DPA-P

S I

1

B

A

Kode


E N


0 0 0

0 0

II - 5

0 0

3 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah;Kerumahtang gaan; Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian; Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

T

2 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur





N


0

8=(7/6) 0

9 20

10=(5+7+9) 20

11=(10/4) 20,00

0

0

0

20

20

20,00

0

0

0

20

20

20,00

IN

100

0

0

V

0

6

7


5

Alat Listrik dan Elektronik Benda Pos

B

5

Orang Pegawai TT Alat Tulis Kantor

P P

960

E

D

A

P

R

O

100

5

5 5

Evaluasi Kinerja

5 0

S I

4 100

A

1 1.20.10

B

A

Kode


E N


Peralatan Kebersihan Bahan bakar minyak/gas

0

Orang Pegawai TT

0

Orang Pegawai TT

0

Orang Pegawai TT

1

192

192

20,00

0

Alat Tulis Kantor

0

Alat Tulis Kantor

0

Alat Tulis Kantor

1

1

1

20,00

0

0


1

1

1

20,00

0


0

0


1

1

1

20,00

0

Peralatan Kebersihan

0


0

1

1

1

20,00

0

Bahan bakar minyak/gas

0


0

1

1

1

20,00

II - 6

0

Peralatan Kebersihan Bahan bakar minyak/gas

3

T

2





N


0

5 Telepon

0

5

Surat Kabar

0

Surat Kabar

0

5

Internet

0

Internet

0

5

Dekorasi

0

Dekorasi

5

Publikasi

0

Publikasi

5

Belanja cetak

0

Belanja cetak

5

Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum

0

Belanja Penggandaan

0

Belanja makan dan minum

8=(7/6) 1

9 1

10=(5+7+9) 1

11=(10/4) 20,00

Surat Kabar

0

Surat Kabar

1

1

1

20,00

0

Internet

1

1

1

20,00

Dekorasi

0

Dekorasi

1

1

1

20,00

0

Publikasi

0

Publikasi

1

1

1

20,00

0

Belanja cetak

0

Belanja cetak

1

1

1

20,00

0

Belanja Penggandaan

0

1

1

1

20,00

0


0

Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum

1

1

1

20,00

1

20

40

40,00

1

1

1

10,00

R

O

IN

Internet

0

20

20

E P P

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat

Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

B

10

Evaluasi Kinerja

7 Telepon

D

100

A

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

0

0

P

5

6 Telepon

S I

4 Telepon


V

5

A

1

B

A

Kode


E N


0

Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat

0


II - 7

0


3

T

2





N


0

5 Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua

0

Mesin Hitung

5

Mesin Penghancur Kertas Filling Kabinet

0


0

0 0

Papan Struktur Organisasi Proyektor

0

5


5

Layar Proyektor

0

Layar Proyektor

Evaluasi Kinerja

0


Mesin Hitung

0


0

IN V

O

0

9 4

10=(5+7+9) 4

11=(10/4) 40,00

Mesin Hitung

1

1

1

20,00


1

1

1

20,00

1

12

12

20,00

1

1

1

16,67

0

1

2

2

40,00

Layar Proyektor

0

Layar Proyektor

1

2

2

40,00

0

Komputer Mainframe/ Server

0


1

1

1

50,00

Komputer/PC

0

Komputer/PC

0

Komputer/PC

1

5

5

20,00

Komputer Note Book

0

Komputer Note Book

0

Komputer Note Book

1

4

4

16,00

0

Scaner

1

1

1

20,00

0


0

0

0

8=(7/6) 1


0

0

E

Komputer Note Book Scaner

0

Scaner

0

Scaner

0

Meja Kerja

0

Meja Kerja

0

Meja Kerja

1

12

12

20,00

60

0

Kursi Kerja

0

Kursi Kerja

0

Kursi Kerja

1

12

12

20,00

A

0

Pengadaan Mebeulair 5 Paket 60 Meja Kerja

B

5

P P

25



D

Pengadaan Komputer 5 Paket 2 Komputer Mainframe/ Server 25 Komputer/PC

0

R

6

0

P

60

0

S I

4 Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Pengadaan Peralatan Kantor 5 Paket 5 Mesin Hitung 10


A

1

B

A

Kode


E N


Kursi Kerja

II - 8


2

3

4

5

T




N


5

Evaluasi Kinerja

100

A

Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)

S I

7

0

0

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

0

Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat

1

1

1

20,00

0

Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

0


1

1

1

20,00

Paket Pemeliharaan Peralatan Kantor

0


0


1

1

1

20,00

Paket Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

0


0


1

1

1

20,00

Paket Pemeliharaan Komputer

0


0


1

1

1

20,00

1

20

40

40,00

V

0



IN

0

0

20

20

B

Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan Iptek


E

5

1.20.14

0

D

5


O

5

0

R

Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Paket Pemeliharaan Peralatan Kantor Paket Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Paket Pemeliharaan Komputer

P

5

6

A

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

P P

1

B

A

Kode


E N


II - 9

3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

T

2





N


Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM

1.20.14.3

Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

10

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

0


0

E


7 Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan


8=(7/6) 1

9 2

10=(5+7+9) 2

11=(10/4) 10,00

0


0


1

3

3

15,00

0


0


1

4

4

40,00

B Evaluasi Kinerja

0

IN

S I


A

P P

0

V

20

O

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM

D

1.20.14.2


0

R


P

20

A

1 1.20.14.1

B

A

Kode


E N


II - 10

T





N


Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna

20

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna

1.20.14.6

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

16

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

S I

6 Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan



8=(7/6) 1

9 2

10=(5+7+9) 2

11=(10/4) 20,00


2


1

4

8

40,00

E

0


0


0


1

4

4

25,00

B Evaluasi Kinerja

0

2

A

P P

0

IN

2

D

1.20.14.5


0

V


O

10

R

3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan

P

2


A

1 1.20.14.4

B

A

Kode


E N


II - 11

T



N




Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

5

Evaluasi Kinerja

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

0

Dokumen Inventarisasi dan Pemutakhiran Data dan Informasi IPTEK

S I

6 Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

0

IN

V

O

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

0

R

100

0

0

P

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)



0

A

15

B

1.23.1.1

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang


D

1.23.1

20

0


0

E

1.20.14.7

3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

P P

2

A

1 1.20.14.6

B

A

Kode


E N



0

0


8=(7/6) 1

9 4

10=(5+7+9) 4

11=(10/4) 20,00


1

2

2

13,33

100

0

20

20

1

1

1

20,00

0


II - 12

0



3

T

2





N


IN

V O

9 1

10=(5+7+9) 1

11=(10/4) 20,00

0

Paket Penyusunan Buletin Litbang

1

2

2

20,00

Paket Penyusunan Jurnal Litbang

0


0


1

1

1

20,00

Paket Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi)

0


0


1

1

1

20,00

Paket Penyediaan Website Gerbang Inovasi Banten Paket Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur)

0


0


1

1

1

20,00

1

1

1

20,00

Paket Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi) Paket Penyediaan Website Gerbang Inovasi Banten Paket Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur)

0

D

E

P P

8=(7/6) 1


5

A

7 Paket Pelaksanaan Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian Balitbangda dan Lembaga Riset Lain di Provinsi Banten

0

0

B Evaluasi Kinerja

0



5



0

5

5

0

S I


0

R

10

4 Paket Pelaksanaan Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian Balitbangda dan Lembaga Riset Lain di Provinsi Banten Paket Penyusunan Buletin Litbang

P

5

A

1

B

A

Kode


E N


0 0

0

II - 13

0

3

T

2





N


0

6 Paket Pelaksanaan Pameran Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK

S I


0

IN


B

A

P P

E

D

A

P

R

O

5

V

1

B

A

Kode


E N


Evaluasi Kinerja

II - 14

0



8=(7/6) 1

9 1

10=(5+7+9) 1

11=(10/4) 20,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten 2016

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014. Indikator kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2013, 2014, dan rencana 2015 dan 2016 yang telah dicapai diharapkan dan/atau harus dicapai diantaranya adalah : 1.

Tingkat capaian kinerja kelembagaan Balitbangda Provinsi Banten.

E

N

2. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Balitbangda Provinsi Banten.

N

T

3. Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten.

B

A

4. Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian keuangan pelaksanaan pembangunan Balitbangda Provinsi Banten.

IN

S

I

5. Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Balitbangda Provinsi Banten.

O V

6. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi Pelaporan keuangan Balitbangda Provinsi Banten.

R

7. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausahaan dan kerumah tanggaan Balitbangda Provinsi Banten.

A

P

8. Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Balitbangda Provinsi Banten.

E

D

9. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur Balitbangda Provinsi Banten.

A

P

P

10. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Balitbangda Provinsi Banten.

B

11. Tingkat capaian penelitian dan pengembangan daerah.

12. Tingkat capaian penerapan hasil penelitian dan pengembangan daerah. 13. Tingkat ketersediaan dokumen pengembangan inovasi daerah.

kebijakan

hasil

penelitian

dan

Selanjutnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat capaian Indikator kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dari target dan realisasi tahun 2013 dan 2014 serta rencana tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2012‐2017 dapat dilhat pada tabel sebagai berikut.

Evaluasi Kinerja

II - 15


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Provinsi Tahun 2014‐2015 NO

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Indikator

Proyeksi

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Tingkat capaian kinerja kelembagaan Balitbangda Provinsi Banten

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Tingkat kelancaran adminstrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Tingkat kelancaran kerja aparatur

100%

100%

100%

100%

4.

Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan

100%

100%

100%

5.

Tingkat Ketersediaan dokumen pengendalian dan 100% evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

100%

6.

Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian keuangan pelaksanaan pembangunan

100%

5.

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Balitbangda Provinsi Banten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.

Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tatausahaan dan 100% kerumah tanggaan Balitbangda Provinsi Banten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Balitbangda Provinsi Banten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T

N

A

B

I S

IN

O V

P

E

D

A

P

R

N

100%

E

1.

A

P

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi Pelaporan keuangan Balitbangda Provinsi Banten

B

7.

Evaluasi Kinerja

100%

II - 16


NO

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Indikator

Proyeksi

100%

100%

100%

100%

100%

11.

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi 100% kepegawaian Balitbangda Provinsi Banten

100%

100%

100%

12.

Tingkat ketersedia an Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan daerah

100%

100%

100%

13.

Tingkat capaian penerapan hasil penelitian dan 25% pengembangan daerah

25%

14.

Tingkat Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

100%

100%

100%

100%

N

10.

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur Balitbangda Provinsi Banten

E

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

B

A

N

T

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

O V

IN

S

I

100%

100%

A

P

R

100%

B

A

P

P

E

D

2.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BALITBANGDA PROVINSI BANTEN. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 masih dirasakan belum optimalnya sumberdaya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan SKPD. Program dan kegiatan yang sifatnya implementatif dalam hal ini benar‐ benar perlu dukungan tingkat kemampuan aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan penelitian dan kajian. Sehingga yang sifatnya penelitian dapat menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan yang bersifat kajian dapat menggambarkan suatu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang Evaluasi Kinerja

II - 17


yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Penelitian Dan Pengembangan daerah Provinsi Banten yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

N

Sehingga permasalahan yang masih dirasakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 dan harus dapat ditanggulangi pada tahun 2014 diantaranya sebagai berikut : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai;

2.

Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;

3.

Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi., sehingga hasill penelitian masih belum menjadi berfungsi dan /atau bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbangan seperti diantaranya Idea Concept Paper (ICP); Term of Reference (TOR); Proposal; Research Design; Finaly Report.

5.

Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

B

A

P

6.

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

1.

7.

Sistem dan jaringan kelembagaan litbang daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi.

8.

Pelaksanaan penelitian didaerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten.

9.

Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah.

Selanjutnya berdasarkan dari permasalahan yang masih harus mendapatkan perhatian, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, dan isu strategis tersebut diantaranya adalah : Evaluasi Kinerja

II - 18


Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

2.

Penerapan system, mekanisme dan proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan benar‐benar memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta akan berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat dan wilayah.

3.

Ketersediaan Data dan informasi penelitian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.

Pengarahan hasil penelitian yang akan menjadi bahan teknologi terapan bagi masyarakat secara implementatif dalam rangka melakukan /menjalankan usaha produktif dengan memanfaatkan sumberdaya potensial yang tersedia.

5.

Peningkatan koordinasi penelitian dan pengembangan didaerah secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten.

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

1.

B

A

P

P

E

D

A

Selanjutnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten, maka indikator yang harus dicapai dalam jangka menengah tersebut sesuai dengan sasaran misi yang telah ditetapkan adalah tingkat capaian kinerja kelembagaan 100%; Tingkat capaian penelitian dan pengembangan daerah 100%; Tingkat capaian implementasi penelitian 100%, dengan indikator dan target kinerja capaian tiap tahun dari tahun 2012‐ 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 2.4.

No. (1) 1. 2. 3.

Tabel Indikator Dan Target Kinerja Capaian Target Kinerja Tahun Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 (2) (3) (4) (5) (6) Tingkat capaian kinerja kelembagaan Tingkat capaian penelitian dan pengembangan daerah Tingkat capaian implementasi penelitian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

80%

90%

100%

Evaluasi Kinerja

II - 19


2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan semakin kompleks dinamis, maka perlu perencanaan dan penganggaran yang terarah, teratur dan terukur, terkoordinasiantara pusat daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing

N

daerah tercantum didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

E

Banten yang telah beberapa 7 (tujuh) program prioritas untuk dijadikan

T

landasan pembangunan padatahun 2015 mengacu pada isu strategis yang ada.

N

Prioritas tujuh bidang pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015

A

seperti isu strategis dibawah ini :

B

1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja; 3. Ketahanan Pangan;

IN

4. Investasi dan daya saing produk;

S

I

2. Kemiskinan;

O V

5. Infrastruktur wilayah dan kawasan;

6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja;

R

7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan;

P

8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;

A

9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah.

D

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan

E

Daerah Provinsi Banten diantaranya adalah tujuh poin penting yang akan

P

P

menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Banten pada 2014 ini dengan

A

mendukung pemantapan pembangunan infrastruktur konektivitas dan daya

B

dukung pusat‐pusat pertumbuhan di Provinsi Banten, revitalisasi investasi

dalam upaya memperluas lapangan kerja baru, pembentukan bank Banten

serta memebentuk perusahaan penjamin kredit daerah, optimalisasi peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah serta yang terakhir upaya untuk menyukseskan Pemilu 2014. Arah kebijakan nasional yang diarahkan untuk Provinsi Banten dalam rangka perluasan pembangunan ekonomi diantaranya adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan arahan :

Evaluasi Kinerja

II - 20


1. Banten adalah sebagai wilayah utama yang akan menyatukan antara Koridor II (Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya) dan Koridor I Sumatera (Banda Aceh, Medan, Pakanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang). 2. Posisi geo‐strategis Banten dalam Koridor II MP3EI memiliki keunggulan kompetitif, berkonsentrasi pada pendorong industri dan jasa nasional, juga

N

akan dijadikan pusat industri tekstil, makanan‐minuman, alat transportasi,

E

perlengkapan pertahanan, perkapalan, dan proyek Metropolitan Jakarta

T

Area.

N

3. Koridor II menjadi pusat industri dimulai dengan pembangunan pabrik baja

A

terpadu s.d. 2013, akan menyerap ribuan tenaga kerja, menimbulkan

B

multiplier effect yang sagat besar: pengembangan industri hilir, pendidikan,

I

perdagangan, kesehatan, dan pariwisata serta infrastruktur lain mendukung

IN

S

kelancaran operasi perusahaan joint venture.

4. Mendukung Program MP3EI faktor pendukung seperti JSS, etos kerja, iklim

O V

investasi perlu ditingkatkan sehingga pembangunan lebih integral dan holistik, contohnya Bandara Banten Selatan, jalan tol akses Serang‐

R

Panimbang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung

A

P

termasuk pembangunan Waduk Karian menjadi target capaian MP3EI.

D

Dari arah kebijakan tersebut yang cukup berkaitan dengan tugas dan

E

fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

Posisi geo‐strategis Banten dalam Koridor II MP3EI memiliki keunggulan

B

A

P

1.

P

diantaranya adalah

kompetitif, berkonsentrasi pada pendorong industri dan jasa nasional, juga akan dijadikan pusat industri tekstil, makanan‐minuman, alat transportasi,

perlengkapan pertahanan, perkapalan, dan proyek Metropolitan Jakarta Area.

2. Koridor II menjadi pusat industri dimulai dengan pembangunan pabrik baja terpadu s.d. 2013, akan menyerap ribuan tenaga kerja, menimbulkan multiplier effect yang sagat besar: pengembangan industri hilir, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata serta infrastruktur lain mendukung kelancaran operasi perusahaan joint venture.

Evaluasi Kinerja

II - 21


3. Mendukung Program MP3EI faktor pendukung seperti JSS, etos kerja, iklim investasi perlu ditingkatkan sehingga pembangunan lebih integral dan holistik.

T

E

N

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dituntut berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Banten sehingga hasil analisis kebutuhan harus efektif dan sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 tersebut.

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

Adapun kebutuhan program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif berdasarkan hasil análisis kebutuhan dibanding dengan program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut.

Evaluasi Kinerja

II - 22

E N

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Tahun 2016

(5)

(6)

(7)

(8)

IN R

O

V

100%

1 Dok.

A

-

Evaluasi Kinerja

Target capaian

(9)

(10)

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan

Provinsi Kegiatan Perencanaan Banten Pelaksanaan Pembangunan SKPD

100%

100%

-

1 Dok.

4 Dok

Dokumen Renja Balitbangda Provinsi Banten TA. 2016

1 Dok

4 Dok.

Dokumen Tapkin/IKU Balitbangda Provinsi Banten 2015

1 Dok

II - 23

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11) 5.720.000.000

Dokumen Rakorbid Balitbangda Provinsi Banten

P P

Dokumen Renja Balitbangda Provinsi Banten Tahun Dokumen RKA/DPA Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2013 Dokumen Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2013

-

D

Provinsi Banten

100%

P

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah

5.214.032.500

S I

-

Indikator kinerja

N

(4)

E

Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah

Lokasi

A

(3)

Program/ Kegiatan

B

(2)

Indikator kinerja

Pagu indikatif (Rp.000)

A

1

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

B

(1)

Program/ Kegiatan

T

Rancangan Awal RKPD No

Catatan Penting (12)

Rancangan Awal RKPD

Target capaian 1 Dok

N

T

Dokumen RKA Balitbangda Provinsi Banten 2016

2 Dok

1 Dok.

V O R P A D E P P A Evaluasi Kinerja

Indikator kinerja

E N

Lokasi

IN

Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Balitbangda Provinsi BantenTahun 2013 Dokumen LKPJ dan LAKIP Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2012 Dokumen SPM Balitbangda Provinsi Banten

Program/ Kegiatan

A

Indikator kinerja


B

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian 2 Dok

S I

Program/ Kegiatan

B

No

II - 24

Dokumen DPA Balitbangda Provinsi Banten 2016

1 Dok

Dokumen DPA Perubahan Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen Revisi Renstra Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Evaluasi Semester I Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Evaluasi Semester II Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Lakip Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen LKPJ Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen LPPD/IKK Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen Lap. Bulanan Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Triwulanan Balitbangda Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok 1 Dok

1 Dok

1 Dok 1 Dok 1 Dok 12 Dok 4 Dok

Kebutuhan Dana (Rp.000)

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD Lokasi

Indikator kinerja



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

E N

Program/ Kegiatan

Target capaian 3 Dok

IN

S I

4 dok

V

4 dok

O

4 dok

P

R

1 dok

4 dok

A

4 dok

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Pemerintahan

Evaluasi Kinerja

Dokumen Laporan Neraca Sistem Akutansi Keuangan

4 dok

Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD

4 dok

Dokumen LRA Sistem Akutansi Keuangan Keuangan Dokumen CALK Sistem Akutansi Keuangan

4 dok

Pelaksanaan Rekonsiliasi STS dan SP2D Pelaksanaan Sosialisasi Penatausahaan Akutansi dan Keuangan Pelaksanaan Sosialisasi e-Filling SPT Pajak Tahunan

4 dok

1 dok

1 Rapat

1 Rapat

A

P P

E

Dokumen Penyusunan Laporan Neraca Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Penyusunan Laporan LRA Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Penglolaan SIMDA Keuangan SKPD Dokumen Sosialisasi Penatausahaan Akutansi dan Keuangan Dokumen Penyusunan CALK Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Rekonsiliasi STS dan SP2D

Provinsi Banten

A

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

B

Provinsi Banten

D

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

N

T

Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Balitbangda Tahun 2015

B

No

1 Paket


II - 25

1 Paket


Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD

T

Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Teknologi Ekonomi Pembangunan Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Sosial dan Budaya Dokumen Forum Riset Daerah Provinsi Banten Paket Jurnal Forum Riset Daerah Provinsi Banten

N

1 Paket 2 Paket 1 Paket

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran dan kapasitas Aparatur

1.233.255.462

Target capaian 1 Paket

2 Paket 1 Paket

1.950.000.000

V O

Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

E

D

100%

A

P

R

100%

100%

A

100%

II - 26


1 Paket


P P

Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

Evaluasi Kinerja

Indikator kinerja

E N

Lokasi

A

Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Teknologi Ekonomi Pembangunan Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Sosial dan Budaya Dokumen Forum Riset Daerah Provinsi Banten Paket Jurnal Forum Riset Daerah Provinsi Banten

Program/ Kegiatan

B

Indikator kinerja


S I

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian 1 Paket

IN

Program/ Kegiatan

B

No

100%

100%

100%

100%

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja


Program/ Kegiatan

Lokasi

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Alat Tulis Kantor

1 Paket


1 Paket 1 Paket


1 Paket


1 Paket

Telepon

1 Paket

Surat Kabar

1 Paket

Internet

1 Paket

Dekorasi

1 Paket

Publikasi

1 Paket

Belanja cetak

B S I IN V O R P A

D

P P

1 Paket

1 Paket


1 Paket

A

Belanja Penggandaan

Evaluasi Kinerja

II - 27

Target capaian

Paket Alat Tulis Kantor Paket Alat Listrik dan Elektronik Paket Perangko

1 Paket

Paket Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Paket Bahan Bakar Minyak/Gas Paket Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Paket Pengisian Tabung Gas Paket Paket Perlengkapan Peserta/Panitia Paket Belanja Bahan Percontohan Paket Belanja Telepon/Faksimili/Int ernet Paket Belanja Surat Kabar/Majalah Paket Belanja Cetak dan Penggandaan Paket Sewa Kamar/Tempat Penginapan Paket Sewa Sarana Mobilitas Darat Paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan

1 Paket

N

192 Orang

A

Orang Pegawai TT

E

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Indikator kinerja

E N

Lokasi


T

Program/ Kegiatan

B

No

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket


Catatan Penting



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

E N

Lokasi


Paket Belanja Pakaian Olahraga Paket Belanja Dekorasi Paket Belanja Promosi dan Publikasi Pramubakti

S I

B

A

N

T

Program/ Kegiatan

Peserta Diklat

Target capaian 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 Orang 6 Orang

Peserta Bimtek

55 Orang

Pengurus KPID

10 Orang

191 orang 144 orang

1 unit

5 paket

Kendaraan Dinas Roda Empat Kendaraan Dinas Roda Dua AC Split 1 PK

5 paket

1 paket

Lemari Besi/Brankas

1 paket

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

D

1 unit 8 unit

Lemari Besi/Brankas Mainframe/Server

A

PC Desk Book

1 paket

Mainframe/Server PC Desk Book

11 paket

8 unit

1 paket 11 paket

7 unit

Note Book

7 unit

Life Book

2 unit

Life Book

2 unit

Proyektor

4 unit

Proyektor

4 unit

Note Book

Evaluasi Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran

P P

Kendaraan Dinas Roda Empat Kendaraan Dinas Roda Dua AC Split 1 PK

A

P

R

O

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

E

V

IN

Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah

B

No

II - 28


Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja Handycam


Program/ Kegiatan

Lokasi

Handycam Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

A

1 paket

B

1 paket

S I

1 paket

IN

1 paket

Program penelitian Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah Dan Iptek

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket


6.000.000.000

P

R Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

A 4 Dok

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Evaluasi Kinerja


100%

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

5 Dok

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Provinsi Banten

A

Provinsi Banten

P P

E

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

100%

D



1 paket

O

5.036.176.503

Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Paket Pemeliharaan Peralatan Kantor Paket Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Paket Pemeliharaan Komputer

V

1 paket

Target capaian 1 unit

T

Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Paket Pemeliharaan Peralatan Kantor Paket Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Paket Pemeliharaan Komputer

Indikator kinerja

E N

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian 1 unit

N

Program/ Kegiatan

B

No

II - 29

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD

Provinsi Banten

5 dok

Indikator kinerja

E N

Lokasi

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM

T


Program/ Kegiatan

Target capaian 5 dok

B

Provinsi Banten

Indikator kinerja


N

Lokasi


A

Program/ Kegiatan Politik Hukum dan HAM

Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

Provinsi Banten

Evaluasi Kinerja

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna

Provinsi Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan

4 Dok

Provinsi Banten


6 Dok

E

A


Dokumen Kajian / Diskusi Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

4 Dok

4 Dok

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan

D

4 Dok

P P

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan

A

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan Provinsi Banten

Provinsi Banten

O

V

5 Dok

R

Dokumen Kajian / Diskusi Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

P

Provinsi Banten

IN

S I

Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

B

No


II - 30


Catatan Penting



Program/ Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

Provinsi Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

6 Dok

Provinsi Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

5 Dok

Provinsi Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

3 Dok

A

6 Dok

B

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

Target capaian


S I

Provinsi Banten

Indikator kinerja

T

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

Lokasi

E N

Lokasi


N

Program/ Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

O

V

3 Dok

R


P

Provinsi Banten

IN

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

2 Dok

E

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Penataan Ruang

Program Penyediaan Data Pembangunan daerah

A

P P

Provinsi Banten

D

A

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Penataan Ruang

Rasio ketersedia an data dan informasi

Evaluasi Kinerja

437.882.053

B

No

605.000.000

Program Penyediaan Data Pembangunan daerah

100%

Rasio ketersedia an data dan informasi

II - 31

100%

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD Lokasi

Indikator kinerja



Program/ Kegiatan

Lokasi


pembangunan penelitian dan pengembangan daerah

N

S I

1 Dok

V

IN

1 paket

O

1 paket

R

1 paket

605.000.000

A

Paket Update Website Gerbang Inovasi Banten

1 Paket

Paket Pelaksanaan Pameran Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

3 Paket

Paket Penyusunan Buletin Litbang Paket Penyusunan Jurnal Litbang Paket Pelaksanaan Seminar Hasil Litbangda (Regional dan Daerah)

1 paket

Paket Workshop Informasi Manajemen SIDa Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur) dengan 3 Kategori

E

D

1 paket

P

1 paket

1 paket

A

P P

Dokumen Inventarisasi dan Pemutakhiran Data dan Informasi IPTEK Paket Pelaksanaan Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian Balitbangda dan Lembaga Riset Lain di Provinsi Banten Paket Penyusunan Buletin Litbang Paket Penyusunan Jurnal Litbang Paket Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi) Paket Penyediaan Website Gerbang Inovasi Banten Paket Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur)

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi.

A

437.882.053

B

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi.

Evaluasi Kinerja

Target capaian

T

pembangunan penelitian dan pengembangan daerah

Indikator kinerja

E N

Program/ Kegiatan

B

No

II - 32

2 paket 2 Paket

1 paket 1 paket

Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2016

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

S

I

B

A

N

T

E

N

Program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten merupakan program dan kegiatan hasil rumusan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten, yang pada saat perumusanya telah melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Kabupaten/Kota dan stakeholders melalui kegiatan koordinasi penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2012‐2017 dan koordinasi penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2016 dalam pelaksanaan forum SKPD. Adapun rencana program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

O V

IN

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten/Kota Tahun 2016 Program/ Kegiatan

(1)

Lokasi

(2)

(4)

(5)

(6)

8 kab/Kota

Dokumen hasil koordinasi

1 dokumen

Pada tolok ukur kegiatan penyusunan Renja sebagai penunjang keterarahan pelaksanaan kegiatan penelitian

Dokumen Profil Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

1 dokumen

Tolok ukur kegiatan yang menunjang terhadap keterarahan data dan informasi penelitian dan pengembangan daerah

(3)

Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah Koordinasi rencana pelaksanaan penelitian /kajian potensi daerah

A

D

B

A

P

P

E

1.1.

2.

2.1.

Catatan

P

1.

Besaran/ Volume

Indikator Kinerja

R

No

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil 8 kab/Kota Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

Evaluasi Kinerja

II - 33


8 kab/Kota

Dokumen Grand Design Pemekaran Daerah Otonom di Provinsi Banten hasil penelitian Dokumen Pengembangan potensi umbi‐ umbian lokal di wilayah Provinsi Banten hasil penelitian Dokumen Pengembangan Desa Inovatif Model di Provinsi Banten hasil penelitian Dokumen Pengembangan sentra pelatihan produk unggulan daerah hasil penelitian Dokumen Tipe keterampilan khusus berbasis Iptek SDM lokal di KEK Tanjung Lesung hasil Base line survey Pesantren yang terfasilitasi Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Kewirausahaan

1 dokumen

Penelitian Pengembangan potensi umbi‐umbian lokal

3 kabupaten

3.3

Penelitian Pengembangan Desa Inovatif Model di Provinsi Banten

3 kabupaten

3.4.

Penelitian Pengembangan sentra pelatihan produk unggulan daerah

8 kab/Kota

3.5

Penelitian Tipe keterampilan khusus berbasis Iptek SDM lokal di KEK Tanjung Lesung

1 dokumen

3.8

Fasilitasi pengembangan “Desa Inovatif Model” di Kab. Pandeglang dan Lebak

Evaluasi Kinerja

Mengetahui Potensi umbi‐ umbian yang dapat dikembang kan

1 dokumen

Pengemba gan unggulan daerah

1 dokumen

Penciptaan lapangnan usaha untuk masyarakat

1 Pesantren tradisional 1 Pesantren modern

Peningkatan usaha dipesantren dengan melalui penerapan teknologi Penerapan Ruang Terbuka Hijau

S

I

1 dokumen

IN O V

R P

E

D

A

Kab. Pandeglang

P

P

Fasilitasi Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Kewirausahaan di lingkungan Pesantren Penelitian Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Banten

A

B 3.7

B

A

N

3.2

3.6

Catatan

N

3.1

Besaran/ Volume

E

3.

Indikator Kinerja

Lokasi

T

Program/ Kegiatan Program penelitian Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah Dan Iptek Penelitian Pemekaran Daerah Otonom

No

3 kabupaten

Dokumen Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Banten

1 dokumen

Kabupaten Pandeglang dan Lebak

Desa yang terfasilitasi pengembangan “Desa Inovatif Model” di Kab. Pandeglang dan Lebak

8 desa

Mengembangkan potensi desa

II - 34


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

N

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

E

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

T

penelaahan yang menyangkut isu strategis, arah kebijakan dan prioritas

N

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan

B

A

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam hal ini Badan Penelitian dan

S

I

Pengembangan Daerah Provinsi Banten merupakan salah satu SKPD yang

IN

dibentuk tahun 2008, dengan struktur organisasi Badan Penelitian dan

O V

Pengembangan Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

R

Daerah Provinsi Banten, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

P

merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan

D

A

penelitian dan pengembangan daerah.

E

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, fungsi Badan Penelitian

P

dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut: Perumusan perencanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan

B

A

P

1.

pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku;

2.

Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang bidang politik, hukum dan pemerintahan;

3.

Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang teknologi dan ekonomi pembangunan;

4.

Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;

5.

Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang bidang sumberdaya alam

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

III - 1


6.

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya Isu strategis pembangunan nasional yang diarahkan untuk Isu Strategis

Pembangunan Wilayah Jawa‐Bali berdasarkan permasalahan belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional, diantaranya adalah : Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan

E

tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian.

N

1.

T

2. Terancamnya fungsi wilayah Jawa‐Bali sebagai salah satu lumbung pangan

A

B

3. Menurunnya daya dukung lingkungan.

N

nasional.

I

4. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital.

IN

S

5. Ketimpangan pembangunan intra‐regional wilayah Jawa‐Bali. 6. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa‐Bali.

O V

7. Tingginya tingkat pengangguran di pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi.

R

8. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan

P

Jabodetabek dan sekitarnya .

A

9. Tingginya kasus tindak pidana korupsi.

E

D

10. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan.

P

11. Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial

P

ekonomi masyarakat.

B

A

12. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BALITBANGDA PROVINSI BANTEN. Tujuan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah bidang/urusan SKPD secara tepat dan terarah pada tahun 2016, dengan target sasarannya sebagai berikut : 1. Review yaitu tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

III - 2


2. Forecast, yaitu melakukan perkiraan (proyeksi) tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut. 3. Resource Assessment yaitu penilaian terhadap ketersediaan dan kecukupan sumberdaya yang dimiliki Balitbangda Provinsi Banten khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aperatur daerah dan sumber daya alam yang dimiliki.

N

4. Policy Formulation yaitu perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk

E

tahun 2015 setelah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

N

T

kegiatan tahun berjalan, dan menilai kondisi sosial budaya dan sumber daya

A

yang tersedia.

B

5. Programming and Activity Planing yaitu penyusunan program dan kegiatan

I

pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan yang

S

direncanakan secara rinci lengkap dengan indikator dan target kinerjanya

IN

serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab.

O V

Sehingga diharapkan pada tahun 2016 Balitbangda Provinsi Banten mencapai target seperti yang tercantum pada Renstra Balitbangda Provinsi

P

sebagai berikut :

R

Banten, beberapa hasil inventarisasi data evaluasi yang telah lakukan adalah

A

1. Teridentifikasinya evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra

E

D

2012‐2017 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

P

2. Teridentifikasinya Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan

P

Daerah Provinsi Banten.

B

A

3. Teridentifikasinya Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

4. Teridentifikasinya Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 5. Teridentifikasinya program dan kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten yang direncanakan tahun 2015 yang berisikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif dan sumberdana, serta target capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif untuk rencana tahun 2016.


III - 3


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta

N

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja

E

Perangkat daerah.

T

Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari

N

program yang memiliki tolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap

B

A

tahun anggaran.

Rencana program dan kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan

S

I

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ini berdasarkan Renstra Badan Penelitian

IN

Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2107, hasil evaluasi tahun 2016 dan merupakan pula usulan dari pemangku kepentingan yang

O V

bersifat bottom up planning.

R

Selanjutnya program dan kegiatan yang merupakan instrument dari

P

kebijakan yang direncanakan dan harus dilaksanakan secara operasional pada

A

tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan

D

diantaranya adalah :

E

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

P

1.

B

A

P

2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten

2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5. Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah 6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 3. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK 9. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 10. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM


III - 4


11. Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Budaya 12. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan 13. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna 14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

N

15. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

E

16. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

T

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

N

17. Penyediaan Data dan Informasi

A

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Badan Penelitian Dan

S

tertuang dalam table berikut ini.

I

B

Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagaimana

O V

IN

Tabel 3.1. Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten TA. 2016 Target

a. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan bulanan SKPD tahun 2016; 12 Dokumen. 2. Laporan keuangan semesteran SKPD tahun 2016, dengan rincian :  Laporan Keuangan Semester I, 1 paket dokumen;  Laporan Keuangan Semester II, 1 paket dokumen. 3. Laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun 2016, 1 paket dokumen.

B

A

P

P

P

E

D

A

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

R

Sasaran Strategis

b. Rasio ketersediaan dokumen 1. Laporan pelaksanaan program dan Perencanaan, Evaluasi dan kegiatan SKPD tahun 2016, dengan Pelaporan rincian :  Laporan Bulanan 12 dokumen;  Laporan Triwulanan 4 dokumen. 2. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD tahun 2016, dengan rincian :  Laporan Evaluasi Kinerja Semester I, 1 dokumen;  Laporan Evaluasi Kinerja Semester II, 1 dokumen. 3. Penetapan Kinerja /IKU SKPD tahun 2016, 1 dokumen; 4. LAKIP SKPD tahun 2016, 1 dokumen; 5. LKPJ SKPD tahun 2016, 1 dokumen;


III - 5


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 6. DPA-Perubahan SKPD tahun 2016, 1 dokumen; 7. Rencana Kerja SKPD tahun 2017, 1 dokumen; 8. RKA/DPA SKPD tahun 2017, 2 dokumen; a. Cakupan surat yang terkirim dan surat masuk yang selesai dan yang dapat ditangani 100% pada tahun 2016.

E

A

N

T

b. Cakupan rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Banten 100% pada tahun 2016. c. Cakupan keterpeliharaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan dengan yang dibutuhkan tahun 2016 d. Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang disediakan dengan yang dibutuhkan pada tahun 2016.

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

c. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Admministrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan; d. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah; d. Peningkatan kapasitas e. Rasio Pembinaan dan sumber daya aparatur, peningkatan pelayanan, tata manajemen usaha dan administrasi kelembagaan serta kepegawaian; lengkapnya sarana dan f. Rasio Pembangunan, prasarana kerja aparatur Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

N

b. Ketersediaan Sarana, Prasarana Perkantoran yang memadai, efesien dan efektif. c. Peningkatan Kapasitas Aparatur.

e. Peningkatan h. Ketersediaan dokumen pengetahuan dan kebijakan hasil Penelitian kemampuan pegawai dan Pengembangan Inovasi negeri sipil yang diberi Daerah . tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian di lingkungan pemeritahan Provinsi Banten f. Peningkatan kualitas Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

e. Cakupan aparatur yang telah mendapatkan pendidikan /Bintek bidang kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan penelitian terhadap jumlah aparatur yang harus mendapatkan pendidikan/ pelatihan tahun 2016. f. Cakupan kehadiran kerja aparatur yang hadir dalam waktu hari kerja dengan jumlah aparatur yang ada pada tahun 2016. g. Cakupan kehadiran kerja aparatur yang hadir dalam waktu hari kerja dengan jumlah aparatur yang ada pada tahun 2016 1. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, 4 Dokumen. 2. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, 5 Dokumen. 3. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya, 5 Dokumen. 4. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, 3 Dokumen. 5. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, 5 Dokumen. 6. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, 6 III - 6


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Dokumen. 7. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, 4 Dokumen

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

8. Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang, 3 Dokumen 9. Hasil fasilitasi Rapat Komisi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten tahun 2016, 6 dokumen, 1 paket buletin.

B

A

P

P

E

D

A

P

penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah yang berbasis daya saing, keunggulan lokal, berkelanjutan serta yang relatif dapat diterima atau diakses oleh masyarakat g. Penerapan dan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah untuk menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat h. Pemanfataan ilmu pengetahunan dan teknologi hasil dari penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan, pembangunan daerah yang berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan serta yang dapat diterima atau diakses oleh masyarakat;

Target

i. Penyediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai promosi ilmu dan teknologi terapan yang akan bermanfat dan/atau dapat diterapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

i. Ketersediaan data dan infomasi pembangunan.


1 Paket Update Website Website Gerbang Inovasi Banten; 3 Paket Pelaksanaan Pameran Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK ; 1 Paket Jurnal ; 2 Paket Buletin ; 2 Paket Pelaksanaan Seminar Hasil Litbangda (Regional dan Daerah) ; 2 Paket Workshop Informasi Manajemen SIDa 1 Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur) dengan 3 Kategori

III - 7

(4)

(5)

(6)

T

(3)

N

(2)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

B

(7)

(8)

(9)

(10)

O

V

IN

S I

Urusan wajib Otonomi daerah,pemerintahan umum, adiministrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah

Catatan Penting

Sumber Dana

A

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

5.834.400.000

5.214.032.500

R

20 9


P

1

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

100%

100%

100%

100%

1

20 9

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

B

A

P P

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rasio ketersediaan dokumen penatausaha an, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan

A

20

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

D

(1) 1 1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah /Program/ Kegiatan

E

Kode

E N

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Provinsi Banten

APBD Provinsi Banten

Kegiatan rutin penunjang Tupoksi

153.000.000

E N (7)

(8)



(9)

(10)

A

4 dok

4 dok 4 dok

V

4 dok

4 dok

R

O

4 dok

4 dok

P

4 dok

D

A

1 Rapat

1 Rapat

E Provinsi Banten

Dokumen Rakorbid Balitbangda Provinsi Banten


4 dok

P P

2 Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

(6)

4 dok


-

A

20 9

B

1

(5)

Catatan Penting

Sumber Dana

T

(4)


N

(3) Dokumen Penyusunan Laporan Neraca Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Penyusunan Laporan LRA Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Dokumen Penyusunan CALK Sistem Akutansi Keuangan Dokumen Rekonsiliasi STS dan SP2D Pelaksanaan Sosialisasi Penatausahaan Akutansi dan Keuangan Pelaksanaan Sosialisasi e-Filling SPT Pajak Thnan


B

(2)

Lokasi


S I

(1)

Rencana Tahun 2016


IN

Kode


1 Dok


-

1.295.400.000

1 Dok

III - 9

(5)

(6)

Catatan Penting

Sumber Dana (7)

(8)



(9)

(10)

1 Dok

B

A

1 Dok

S I

1 Dok

O

V

1 Dok

IN

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

P

R

1 Dok

P P


E N


1 Dok

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

B

A


T

(4)


N

(3) Dokumen Renja Balitbangda Provinsi Banten TA. 2016 Dokumen Tapkin/IKU Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen RKA Balitbangda Provinsi Banten 2016 Dokumen DPA Balitbangda Provinsi Banten 2016 Dokumen DPA Perubahan Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen Revisi Renstra Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Evaluasi Semester I Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Evaluasi Semester II Balitbangda Provinsi Banten

A

(2)

Lokasi

D

(1)

Rencana Tahun 2016


E

Kode


III - 10

3 Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten

B



E N

(6)

(7)

(8)


(9)

(10)

1 Dok

B

A

1 Dok


S I

1 Dok

O

V

12 Dok

IN

1 Dok

1 Dok

12 Dok

4 Dok

P

R

4 Dok

1 Dok

3 Dok

3 Dok

P P

20 9

A

1

(5)

Catatan Penting

Sumber Dana

T

(4)


N

(3) Dokumen Lakip Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen LKPJ Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen LPPD/IKK Balitbangda Provinsi Banten 2015 Dokumen Lap. Bulanan Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Triwulanan Balitbangda Provinsi Banten Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Balitbangda Tahun 2015


A

(2)

Lokasi


D

(1)

Rencana Tahun 2016


E

Kode


4.300.000.000

1 Paket

1 Paket

III - 11

E N


(9)

(10)

(8)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

V

1 Paket

2 Paket

R

O

2 Paket

1.233.255.462

1.950.000.000

A

P


(7)


A 1 Paket

100%

100%

100%

100%

B

A

P P

Rasio penyediaan barang dan jasa Administrasi perkantoran serta pelayanan tata-usaha kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

D

20 10

(6)

1 Paket

E

1

(5)

Catatan Penting

Sumber Dana

T

(4)


N

(3) Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Teknologi Ekonomi Pembangunan Dokumen Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Sosial dan Budaya Dokumen Forum Riset Daerah Provinsi Banten Paket Jurnal Forum Riset Daerah Provinsi Banten


B

(2)

Lokasi


S I

(1)

Rencana Tahun 2016


IN

Kode



III - 12

(4)

(7)



(9)

(10)

(8)

B

A

100%

100%

IN R


1.000.000.000

180 OB

56 Macam 5 Macam

56 Macam 5 Macam

148 Lembar 25 Macam 15.840 ltr

148 Lembar 25 Macam 15.840 ltr

2 Tabung 2 Line/bulan 228 Media/bulan 1 Paket/bulan

2 Tabung 2 Line/bulan 228 Media/bulan 1 Paket/bulan

P

180 OB

A

P P

A

B

Catatan Penting

Sumber Dana


O

Provinsi Banten

Orang Pegawai TT/15 orang Alat Tulis Kantor Alat Listrik dan Elektronik Benda Pos Peralatan Kebersihan Bahan bakar minyak/gas Isi Tabung Gas Telepon Surat Kabar Internet


V

1 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(6)

100%

D

20 10

(5) 100%

E

1


E N

(3) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian


T

(2)

Lokasi


N

(1)

Rencana Tahun 2016


S I

Kode


III - 13

E N

T

(10)

3 orang

O

V

55 orang 10 orang

D E

191 orang

191 orang

144 orang

144 orang

Provinsi Banten

B

Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2


(9) 4 Keg 38 kali 16 Macam 47.314 lbr 480 kali

250.000.000

P P

3 Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran


R

2 Kegiatan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah

A

20 10

(8)

55 orang 10 orang

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1

(7)


P

20 10

(6)

3 orang

A

1

(5) 4 Keg 38 kali 16 Macam 47.314 lbr 480 kali

Catatan Penting

Sumber Dana

N

(4)


A

(3) Dekorasi Publikasi Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum rapat Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Bimtek Aparatur Pelatihan Metode Penelitian Lapangan


B

(2)

Lokasi


S I

(1)

Rencana Tahun 2016


IN

Kode




500.000.000

1 unit

1 unit

8 unit

8 unit

III - 14

B

A


E N

T

(8)

V R


(9)

(10)

5 paket 1 paket 1 paket 11 paket 7 unit 2 unit 4 unit 1 unit Kegiatan rutin penunjang Tupoksi

200.000.000

7 unit

7 unit

10 unit

10 unit

17 unit

17 unit

8 unit

8 unit

26 unit

26 unit

2 unit

2 unit

P A

P P

Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Paket Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Paket Pemeliharaan Peralatan Kantor Paket Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Paket Pemeliharaan Komputer Paket perbaikan jaringan telepon

(7)


O

Provinsi Banten

4 Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

(6)


D

20 10

E

1

(5) 5 paket 1 paket 1 paket 11 paket 7 unit 2 unit 4 unit 1 unit

Catatan Penting

Sumber Dana

N

(4)


A

(3) AC Split 1 PK Lemari Besi/Brankas Mainframe/Server PC Desk Book Note Book Life Book Proyektor Handycame


B

(2)

Lokasi


S I

(1)

Rencana Tahun 2016


IN

Kode


III - 15


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20 14


(9)

N

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

B

A

3.799.500.000

100%

APBD Prov. Banten

459.000.000

4 Dok

A

P

R

5 Dok

D

APBD Prov. Banten

5 dok

433.500.000

4 dok

B

A



(8)

E

2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM


IN V

1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

P P

20 14

(7)

S I

100%

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 1

(6)

Catatan Penting

Sumber Dana

O

20 14

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5.036.176.503

Tingkat Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengem-bangan inovasi daerah. 1

E N

Lokasi


T


Kode

1

Rencana Tahun 2016


III - 16

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


(9)

(10) 459.000.000

R

O

V

IN

4 Dok

P A D

4 Dok

510.000.000

3 Dok

P P

APBD Prov. Banten

A

5 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna

(8)

APBD Prov. Banten

B

20 14

4 Dok

4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan

1

(7)


E

20 14


APBD Prov. Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya 1

Catatan Penting

Sumber Dana

N

3 Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya

E N


T


A

20 14

Lokasi

B

(1) 1



S I

Kode

Rencana Tahun 2016


III - 17

510.000.000

(2)

(3)

(4)

(9)

(10)

4 Dok

B

561.000.000

A

P

R

O

5 Dok

459.000.000

D

APBD Prov. Banten

5 Dok

5 Dok

B

A




E

7 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan

(8)


APBD Prov. Banten

6 Dok

P P

20 14

(7)

S I

6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan

1

(6)

6 Dok

IN

20 14

(5)

Catatan Penting

Sumber Dana

V

1


A



E N

Lokasi


T

(1)

Rencana Tahun 2016


N

Kode


III - 18

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(9)

IN V R

O

617.100.000

A

P

100%

APBD Prov. Banten

617.100.000

1 Paket

1 Dok

3 paket

3 paket

B

A

Paket Update Website Updating Website Gerbang Inovasi Banten Paket Pelaksanaan Pameran Hasil Penelitian,


(10) 408.000.000

437.882.053

E

1 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi.

(8)

4 Dok

100%

P P

23 1

3 Dok

Program Penyediaan Data Pembangunan daerah Rasio ketersediaan data dan informasi pembangunan penelitian dan pengembangan daerah

1

(7)


D

23 1


APBD Prov. Banten

Dokumen Kajian / Diskusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang 1

Catatan Penting

Sumber Dana

N

8 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang PenataanRuang

E N


T


A

20 14

Lokasi

B

(1) 1



S I

Kode

Rencana Tahun 2016


III - 19


(3)

(4)

(5)

(6)

1 paket 2 paket


(8)

(9)

(10)

2 paket 2 paket 2 paket

N

R

1 paket

D

A

P

1 paket

11.921.346.518

P P A B Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan


1 paket

O

1 paket

E

JUMLAH TOTAL

(7)

V

2 paket

Catatan Penting

Sumber Dana

A

Pengembangan dan Penerapan IPTEK Paket Penyusunan Jurnal Litbang Paket Penyusunan Buletin Litbang Paket Pelaksanaan Seminar Hasil Litbangda (Regional dan Daerah) Paket Workshop Informasi Manajemen SIDa Pelaksanaan Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur) dengan 3 Kategori

E N


T

Lokasi

B

(2)


S I

(1)

Rencana Tahun 2016


IN

Kode


III - 20

12.201.000.000


BAB IV PENUTUP

Program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang rencana akan dilaksanakan pada tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Program dan 17

N

(tujuh belas) kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp 11.921.346.518 yang

T

E

tediri dari :

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

A

1.

N

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

B

2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

I

3. Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten

IN

S

2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

O V

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5. Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah

R

6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

P

7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

A

8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

D

3. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK

P

E

9. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

B

A

P

10. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM

11. Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Budaya 12. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan 13. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna 14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan 15. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan 16. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah 17. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Rencana program dan kegiatan merupakan rencana program dan kegiatan hasil rumusan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Penutup

IV - 1


Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017, yang pada saat perumusannya telah melibatkan Kabupaten/Kota dan stakeholders melalui kegiatan koordinasi penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017 dan koordinasi penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dalam forum SKPD. Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah diarahkan/ditentukan

N

pada dasarnya membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas

T

E

program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut.

N

Selanjutnya apabila rencana program dan kegiatan yang berkinerja tersebut

A

kurang mendapatkan dukungan dari anggaran yang akan dialokasikan, maka dalam

B

hal ini tidak akan mengurangi jumlah program dan kegiatan, namun akan mengurangi

I

tolok ukur kegiatan dari kegiatan yang telah di rencanakan.

IN

S

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penelitian dan

O V

Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012‐2017, pada pelaksanaanya

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten pada

P

a.

R

selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut:

implementasinya berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan,

A

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam

D

Rencana Kerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan

P

E

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten akan benar‐benar

A

b.

P

tahun 2012‐2017.

B

menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2015 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan. c.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 akan menjadi /merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) /Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

d.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar‐benar

Penutup

IV - 2


memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. e.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 setelah

E

Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten selanjutnya

T

f.

N

diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ).

N

akan dilakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten akan

B

g.

A

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten tahun 2016;

I

menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

IN

S

pembagunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

tahun 2016.

Penutup

IV - 3

GAMBARAN UMUM BALITBANGDA PROVINSI BANTEN Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unit kerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur

N

dalam melaksanakan kewenangan penelitian dan pengembangan daerah.

E

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, fungsi Badan Penelitian dan

N

T

Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

A

1. Perumusan perencanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah

B

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

I

dan perundang‐undangan yang berlaku;

IN

S

2. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang politik, hukum dan pemerintahan;

O V

3. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang teknologi dan ekonomi pembangunan;

P

Kemasyarakatan;

R

4. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial Budaya dan

D

A

5. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sumber Daya Alam;

E

6. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

P

P

1.2.1.1. Kepala Balitbangda

A

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan

B

Daerah, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut : (1)

Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(2)

Penyiapan dan perumusan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standard pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(3)

Penyusunan rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(4)

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang‐bidang (a) politik, hukum dan tata

I-1

pemerintahan, (b) teknologi dan ekonomi pembangunan, (c) sosial budaya dan kemasyarakatan, (d) sumberdaya alam, ketataruangan dan Pengembangan Kawasan ; (5)

Pelaksanaan koordinasi,

kerjasama dan fasilitasi perencanaan

dan

penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan; (6)

Pembinaan dan pengembangan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan

N

jaringan penelitian dan pengembangan daerah;

Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil‐hasil penelitian dan

E

(7)

T

pengembangan bidang politik, hukum dan pemerintahan, teknologi dan ketata‐ruangan

dan

Pengembangan

A

alam,

Kawasan

B

sumberdaya

N

ekonomi pembangunan serta sosial budaya dan kemasyarakatan, dan

I

pembangunan;

Pemberian perijinan, rekomendasi dan pelaksa‐naan pelayanan umum bidang

S

(8)

IN

penelitian dan pengembangan daerah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; Perumusan bahan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur dan Sekretaris

O V

(9)

Daerah berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

R

(10) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

D

Daerah;

A

P

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris

Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

(12)

Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda, Kepala Badan dibantu

P

E

(11)

P

oleh (1) Sekretariat dan bidang‐bidang teknis penelitian dan pengembangan,

B

A

yaitu (2) Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, (3) Bidang Teknologi dan

Ekonomi Pembangunan, (4) Bidang Sosial Budaya dan Kemasyara‐katan, (5) Bidang Sumberdaya Alam dan (6) Kelompok Pejabat Fungsional Peneliti.

1.2.1.2. Sekretariat Badan Sekretariat Balitbangda dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Balitbangda menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan kerumah‐tanggaan, pelayanan kehumasan, data dan informasi,

I-2

perpustakaan, ketentuan dan aturan perundang‐undangan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk menyelenggarakan fungsi kesekretariatan tersebut, Sekretaris Badan mempunyai tugas : (1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;

N

(2) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja penelitian dan pengembangan;

E

(3) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan umum, kepegawaian dan

T

administrasi keuangan;

N

(4) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat,

A

perpustakaan, hukum dan aturan perundang‐undangan, organisasi dan

B

ketatalaksanaan, kerumahtangga‐an dan perlengkapan;

S

I

(5) Menyiapkan bahan sistem data dan informasi penelitian dan pengembangan

IN

daerah;

O V

(6) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi forum dan jaringan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;

R

(7) Menyiapkan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

P

penelitian dan pengembangan daerah;

D

A

(8) Menyiapkan bahan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;

E

(9) Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

P

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretaris Balitbangda

P

dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian

B

A

Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretaris Balitbangda

dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum.

I-3

1.2.1.2.1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: (1) Menyiapkan dan menghimpun bahan perencanaan, program dan kegiatan Badan; (2) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja jangka panjang, jangka menengah

N

dan tahunan;

E

(3) Menyiapkan bahan rencana dan program kegiatan koordinasi dan fasilitasi

T

Badan;

N

(4) Menyiapkan dan merumuskan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi

B

A

program dan kegiatan Badan;

I

(5) Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan fungsional;

IN

S

(6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan; (7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Badan;

O V

(8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

R

1.2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan

P

Sub‐Bagian Keuangan mempunyai tugas:

D

A

(1) Menyiapkan dan menghimpun bahan rencana anggaran dan keuangan Badan;

E

(2) Menyiapkan bahan pembinaan adminis‐trasi keuangan Badan;

P

P

(3) Mengumpulkan dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;

A

(4) Mengadministrasikan dan membukukan keuangan Badan;

B

(5) Menyusun dan membuat daftar gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan daerah;

(6) Melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan; (7) Memantau dan mengevaluasi pelaksa‐naan kegiatan keuangan Badan; (8) Menyusun laporan pengelolaan keuang‐an Badan; (9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 1.2.1.2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

I-4

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja kepegawaian, ketata‐laksanaan dan kerumahtanggaan Badan; (2) Menyusun bahan dan melaksanakan pengadaan sarana, prasarana dan perlengkapan Badan; (3) Menerima, mengolah dan mengelola persuratan dan kearsipan Badan;

N

(4) Menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas pegawai;

E

(5) Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, ketertiban dan keamanan kantor;

T

(6) Menginventarisasi, memelihara, merawat sarana dan prasarana kantor dan aset

N

lainnya;

B

A

(7) Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data kepegawaian

I

(8) Mengumpulkan bahan bagi kenaikan pangkat DP3, DUK sumpah/janji pegawai,

S

gaji berkala, dan bahan pembinaan pegawai; standar kompetensi pegawai baik

IN

tenaga struktural, tenaga teknis maupun fungsional;

O V

(9) Menyiapkan, mengelola dan member‐kan pelayanan data, informasi dan manajemen litbang.

A

P

dan kepegawaian;

R

(10) Mengumpulkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bag umum

D

(11) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bag umum dan

E

kepegawaian;

P

P

(12) Melaksanakan tugas lain yang di‐perintahkan oleh pimpinan.

A

1.2.1.3. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

B

Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan

kebijakan teknis, rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana, serta sistem data dan informasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mencakup pelayanan administrasi dan teknis bidang sumberdaya aparatur, kelembagaan Pemerintah Daerah, ketatalaksanaan pemerintahan daerah, otonomi daerah, politik dan hukum, informasi dan komunikasi, ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian bidang. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas:

I-5

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; (2) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; (3) Menyelenggarakan penelitian dan kajian bidang Politik, Hukum dan

N

Pemerintahan mencakup: (a) kebijakan daerah, (b) peraturan perundang‐

E

undangan daerah, (c) perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban

T

umum, (d) pelaksanaan otonomi daerah, (e) kelembagaan Pemerintah Daerah,

N

(f) ketatalaksanaan pemerintahan daerah, (g) SDM aparatur Pemerintah Daerah;

I

bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;

B

A

(4) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teori dan metode penelitian

IN

Hukum dan Pemerintahan;

S

(5) Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang Politik,

O V

(6) Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penerbitan hasil penelitian bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;

R

(7) Menyusun data base dan sistem informasi penelitian dan pengembangan bidang

A

P

Politik, Hukum dan Pemerintahan;

D

(8) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Politik,

E

Hukum dan Pemerintahan;

P

P

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

A

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan bidang

B

Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Kepala Sub Bidang Pemerintahan. 1.2.1.3.1. Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM; (2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian kebijakan daerah, peraturan perundang‐ undangan daerah, perlindungan hukum dan HAM, ketenteraman dan ketertiban umum;

I-6

(3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang politik, hukum dan Ham; (4) Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan daerah, peraturan perundang‐ undangan daerah, perlindungan hukum dan HAM, ketenteraman dan ketertiban umum;

N

(5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan

E

daerah;

T

(6) Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan hasil

A

N

penelitian politik, hukum dan HAM;

B

(7) Melaksanakan tugas lain yang diperin‐tahkan oleh pimpinan.

S

I

1.2.1.3.2. Sub Bidang Pemerintahan

IN

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

O V

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemerintahan; (2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian otonomi daerah, kelembagaan

P

Pemerintah Daerah.

R

Pemerintah Daerah; ketatalaksanaan pemerintahan daerah, dan SDM aparatur

D

A

(3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang Pemerintahan;

E

(4) Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian

P

dan pengembangan hasil penelitian otonomi daerah, kelembagaan Pemerintah

P

Daerah, Ketatalaksanaan Pemerintah; Daerah, dan SDM aparatur Pemerintah

A

Daerah;

B

(5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan politik, hukum dan HAM;

(6) Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan hasil penelitian bidang pemerintahan daerah; (7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 1.2.1.4. Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan Teknologi dan Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana dan program, sistem data dan informasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan penelitian dan

I-7

pengembangan bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan mencakup kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, industri pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, teknologi terapan, perindustrian & perdagangan, penanaman modal dan pendapatan daerah, koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Teknologi dan Ekonomi

N

Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

E

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi,

T

pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Bidang

N

Teknologi dan Ekonomi Pembangunan;

B

A

(2) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan

S

Teknologi dan Ekonomi Pembangunan;

I

pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

IN

(3) Menyelenggarakan penelitian dan kajian kebijakan dan penyelenggaraan

O V

pemerintahan daerah di bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan mencakup penerapan teknologi yang berdampak pada pengembangan ekonomi (a)

R

pertanian dan peternakan, (b) kehutanan dan perkebunan, (c) kelautan dan

P

perikanan, (d) pertambangan dan energi, (e) industri pariwisata, (f) pekerjaan

A

umum dan infrastruktur dasar, (g) teknologi terapan (h) perindustrian &

D

perdagangan, (i) penanaman modal dan pendapatan daerah, (j) koperasi dan

E

usaha kecil menengah.

P

(4) Pelaksanaan pengembangan teori dan metode penelitian kebijakan dan

A

P

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan.

B

(5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan.

(6) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, penerbitan hasil penelitian bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan. (7) Penyusunan data base dan sistem informasi penelitian dan pengembangan bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan. (8) Penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan. (9) Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

I-8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna dan Kepala Sub Bidang Ekonomi Pembangunan. 1.2.1.4.1.

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Teknologi Tepat

E

N

Guna;

T

(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengem‐

N

bangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan

A

komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

B

(3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;

S

I

(4) Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

IN

pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi,

O V

rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

R

(5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan Teknologi Tepat

P

Guna.

A


D

penelitian bidang teknologi tepat guna;

P

E


P

1.2.1.4.2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan

B

A

Sub Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Ekonomi Pembangunan; (2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian produk unggulan daerah, pendapatan daerah, penanaman modal, industri manufaktur dan jasa, agribisnis, kepariwisataan, koperasi dan usaha kecil menengah; (3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian sub bidang Ekonomi Pembangunan; (4) Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian produk unggulan daerah, pendapatan daerah,

I-9

penanaman modal, industri manufaktur dan jasa, agribisnis, kepariwisataan, koperasi dan usaha kecil menengah; (5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan Ekonomi Pembangunan. (6) Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan hasil

E


N

penelitian ekonomi pembangunan;

Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

N

1.2.1.5.

T

B

A

Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi

S

I

penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana dan program, sistem data dan informasi,

IN

pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan mencakup kebijakan dan

O V

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial‐keagamaan, kepemudaan dan

P

R

olahraga, serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

A

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Sosial Budaya dan

D

Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut :

E

(1) Penyiapan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi,

P


A

P

Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;

B

(2) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;

(3) Pelaksanaan penelitian dan kajian kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan mencakup (a) kependudukan, (b) ketenagakerjaan, (c) pendidikan dan kebudayaan, (d) kesehatan, (e) sosial‐keagamaan, (f) kepemudaan dan olahraga, serta (g) pemberdayaan masyarakat dan perempuan. (4) Pelaksanaan pengembangan teori dan metode penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; (5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;

I-10

(6) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, penerbitan hasil penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; (7) Penyusunan data base dan sistem informasi penelitian dan pengembangan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; (8) Penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang Sosial Budaya dan

E

(9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

N

Kemasyarakatan;

T

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan bidang

N

Teknologi dan Ekonomi Pembangunan, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub

A

Bidang Sosial Budaya dan Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan.

B

1.2.1.5.1. Sub Bidang Sosial Budaya

S

I

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas sebagai berikut :

IN

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Sosial Budaya;

O V

(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian agama dan kepercayaan, nilai budaya dan kearifan lokal, kelembagaan

P

R

(3) Masyarakat desa dan kota, kebudayaan material;

A

(4) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang Sosial Budaya;

D


E

dan pengembangan hasil penelitian sub bidang Sosial Budaya;

P

P

(6) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial budaya;

A


B

penelitian sub bidang sosial budaya;

(8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1.2.1.5.2. Sub Bidang Kemasyarakatan Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Kemasyarakatan; (2) Menyelenggarakan

kegiatan

penelitian

kependudukan,

ketenagakerjaan,

pendidikan, kesehatan dan pember‐dayaan perempuan dan masyarakat pedesaan; (3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Sub Bidang Kemasyarakatan;

I-11

(4) Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian sub bidang Kemasyarakatan; (5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kemasyarakatan; (6) Melaksanakan pelayanan data dan infor‐masi penelitian dan pengembangan hasil penelitian sub bidang kemasyarakatan;

N


E

1.2.1.6. Bidang Sumberdaya Alam

T

Bidang Sumberdaya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Sumberdaya

N

Alam menye‐lenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program,

A

sistem data dan informasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan

B

pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sumberdaya Alam mencakup

I

kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya alam

S

dan lingkungan hidup, sumberdaya air dan kelautan, tata ruang dan permukiman, dan

IN

Pengembangan Kawasan .

O V

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Sumberdaya Alam

R

mempunyai tugas:

P

(1) Penyiapan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi,

A


D

Sumberdaya Alam;

E

(2) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang

P

P

bidang Bidang Sumberdaya Alam;

A

(3) Pelaksanaan penelitian dan kajian kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan

B

daerah di Bidang Sumberdaya Alam mencakup (a) pengelolaan dan pengembangan umberdaya alam dan lingkungan hidup, (b) sumberdaya air dan kelautan, (c) ketataruangan dan (d) permukiman, (e) Pengembangan Kawasan .

(4) Pelaksanaan pengembangan teori dan metode penelitian bidang Sumberdaya Alam; (5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang Sumberdaya Alam; (6) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, penerbitan hasil penelitian bidang Sumberdaya Alam;

I-12

(7) Penyusunan data base dan sistem informasi penelitian dan pengembangan bidang Sumberdaya Alam; (8) Penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang Sumberdaya Alam; (9) Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan bidang Sumberdaya Alam, Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penataan Ruang

E

1.2.1.6.1.

N

dan Sub Bidang Pengembangan Kawasan .

A

N

Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

T

Sub Bidang Tata Ruang

B

(1) Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Sub Bidang Tata Ruang;

I

(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian ketata‐ruangan, permukiman dan

IN

S

infrastruktur, pemanfaatan dan peles‐tarian alam dan lingkungan hidup; (3) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian sub bidang tata ruang;

O V


R

dan pengembangan hasil penelitian sub bidang tata ruang;

P

(5) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang tata

A

ruang;

D


E

penelitian ketataruangan provinsi dan kabupaten / kota;

P

P


B

A

1.2.1.6.2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Sub Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas :

(1) Pembangunan terpadu di daerah perbatasan kab/kota dan antar Provinsi; (2) Melaksanakan pengembangan hasil penelitian sub bidang Pengembangan Kawasan ; (3) Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian pembangunan wilayah. (4) Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan Pengembangan Kawasan ;

I-13

(5) Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan hasil penelitian Pengembangan Kawasan Provinsi dan Kabupaten / Kota; (6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 1.2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Pejabat Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok

N

pejabat fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional peneliti yang terbagi ke

E

dalam empat bidang teknis dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan

T

Daerah. Pengelompokan bidang penelitian dan pengembangan disesuaikan dengan

N

bidang keahlian yang dibutuhkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

B

A

dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah dan

I

pemerintahan daerah.

S

Kelompok pejabat fungsional peneliti menye‐lenggarakan sebagian fungsi penelitian

IN

dan pengembangan kebijakan umum dan pemerintahan daerah sesuai dengan

O V

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kelompok pejabat fungsional peneliti

R

mempunyai tugas:

P

(1) Membantu penyiapan bahan kebijakan teknis rencana dan program penelitian

A

dan pengembangan hasil penelitian kebijakan dan penyelenggaraan

D

pemerintahan daerah di Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Teknologi dan

E

Ekonomi Pembangunan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, dan Sumberdaya

P

P

Alam;

A

(2) Membantu pengkoordinasian, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan

B

pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian;

(3) Menyusun kerangka acuan penelitian dan pengembangan daerah; (4) Menyusun dan menyajikan desain dan instrumen penelitian dan pengembangan daerah;

(5) Melaksanakan penelitian, kajian, analisis dan pengembangan teori dan metode penelitian dan pengembangan kebijakan dan pemerintahan daerah untuk bidang‐bidang politik, hukum dan pemerintahan, teknologi dan ekonomi pembangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta pengembangan sumberdaya alam dan Pengembangan Kawasan ;

I-14

(6) Menyusun laporan penelitian dan pengembangan hasil penelitian bidang‐bidang politik, hukum dan pemerintahan, teknologi dan ekonomi pem‐bangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta sumberdaya alam; (7) Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan hasil‐hasil penelitian kebijakan dan pemerintahan daerah; (8) Membantu mengembangkan dan menerapkan hasil‐hasil penelitian sebagai

N

bahan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.

T

E

(9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

N

Kedudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai unsur

A

pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

B

dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan selanjutnya,

I

struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah disajikan pada

S

gambar berikut :

O V

IN

Gambar Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Banten KEPALA

R

P

KELOMPOK JABATAN

A

D

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

E

SUB BAGIAN KEUANGAN

P

P

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

A

SEKRETARIAT

FUNGSIONAL

B

BIDANG SUMBER DAYA ALAM

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN

BIDANG TEKNOLOGI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG POLITIK, HUKUM DAN HAM

SUB BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

SUB BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG KEMASYARAKATAN

I-15

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

BAPPEDA PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Recommend Documents