BAPPEDA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR T E N

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka Kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

A

N

Setda Provinsi Banten Tahun 2016.

B

Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tahun

I

2016 adalah dokumen perencanaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

IN S

Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman

O

V

kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

R

Akhir kata kami berharap semoga Renja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

P

Setda Provinsi Banten tahun 2016 ini dapat memenuhi harapan, Kami sampaikan ucapan rasa

A

terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro

E

D

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun 2016.

B

A

P P

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Serang,

2015

KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19610323 198903 1 009

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

i

DAFTAR ISI i

DAFTAR ISI ............................................................................................................

ii

A

Latar Belakang ............................................................................... Tujuan dan sasaran ........................................................................... Landasan Hukum ............................................................................ Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2016 .....................................

1 4 4 5

GAMBARAN UMUM

IN

BAB II

S

I

A. B. C. D.

N

PENDAHULUAN ...................................................................................

B

BAB I

T E

N

KATA PENGANTAR . ...........................................................................................

O V

A. Gambaran Umum Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan... BAB III

6

VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PROGRAM

P

R

A. Visi dan Misi ..................................................................................... B. Kebijakan ........................................................................................... EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIRO

A

BAB IV

17 19

E

D

EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA

P P

PROVINSI BANTEN A. Evaluasi Anggaran Tahun 2015 ........................................................

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO EKONOMI DAN

B

A

BAB V

21

BAB IV

ADMINSTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016 A. Rencana Kinerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun 2016 ..................................................

32

PENUTUP...............................................................................................

46

DAFTAR LAMPIRAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ii

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

BAB I

Pendahuluan N

Rencana Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

T E

A

N

A. Latar Belakang

I

B

IN

S

1. Pengertian Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

O V

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

R

Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

P

yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

A

Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

D

Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

E

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

P P

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) serta

A

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

B

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


1

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (Tahap Akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Dalam RPJPDProvinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu 1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas; 2) Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara

N

merata dan berkeadilan; 3) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan

T E

lingkungan hidup yang lestari; dan 4) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Adapun prioritas pembangunan pada tahap

N

Akselerasi I meliputi 1) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan

B

A

kesejahteraan sosial; 2) Pemantapan kualitas sumber daya manusia; 3) Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; 4) Pemantapan kualitas pelayanan prasarana

S

I

dan sarana wilayah; 5) Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam,

IN

dan lingkungan hidup;6) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;

O V

dan 7) Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

R

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

P

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

A

(RKPD) setiap tahun.Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif

D

dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif,

E

sertamemperhatikan

aspirasi

pemangku

kepentingan

yang

tertuang

dalam

P P

rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur

B

A

Banten Tahun 2007-2012. Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan

pembangunan di Provinsi Banten serta mewujudkan visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Setda Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kerja Biro

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

adalah Dokumen

Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran ke depan sebagai pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan tupoksi secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

2

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2. Kaitan Renja – SKPD Provinsi Banten dengan Forum Renja SKPD Forum Renja SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan atau pemangku kepentingan (stake holders) tingkat provinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD provinsi atau gabungan SKPD provinsi. Forum ini dilaksanakan untuk menyusun dan menjabarkan Renja SKPD kedalam berbagai kegiatan yang terfokus melalui upaya-

N

upaya :

T E

a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota

N

dengan rancangan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan

B

prioritas kegiatan pembangunan

A

b. Menetapkan prioritas Renja SKPD provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara

I

rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

IN

S

c. Menyesuaikan prioritas renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD provinsi.

O V

d. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD

P

R

provinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD provinsi.

Provinsi

D

A

3. Kaitan Renja - Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Banten dengan TUPOKSI

P P

E

Dengan berlakunya UU. No 17/2003 serta adanya Permendagri No. 13 tahun 2006, nomenklatur sektor dan bidang pemerintahan harus diadaptasi ke dalam

A

nomenklatur fungsi pemerintahan sesuai TUPOKSI yang akan digunakan sebagai

B

landasan dalam menyusun indikasi rencana program lima tahunan dan satu tahunan bagi setiap unit kerja. Dengan

demikian Renja Biro Ekonomi dan Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : a. Sebagai Implementasi operasional atas rencana strategis Setda Provinsi Banten. b. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku kegiatan

dalam rangka

penyelenggaran Tupoksi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan pada tahun 2016.


3

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2016. d. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian (evaluasi) program dan kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016.

T E

N

B. Tujuan dan Sasaran

Renja SKPD Biro Ekonomi dan Administrasi

N

Tujuan Penyusunan

A

Pembangunan Setda Provinsi Banten ini adalah untuk menetapkan prioritas

B

penyelenggaran kegiatan pada tahun 2016 guna memberikan arah dan pedoman dalam

S

I

pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu

IN

segera ditangani oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

O V

Provinsi Banten.

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya rencana kegiatan Biro Ekonomi dan

R

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tahun 2016 yang terurai secara tepat

P

dan terarah pada tingkat kebijakan serta menjadi pedoman rencana penganggaran yang

D

A

berbasis regulasi tupoksi dan evaluasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

P P

-

E

C. Landasan Hukum

A

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

B

Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

-

Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438) -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


4

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

N

-

T E

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

A

N

D. Sistematika Penyusunan Renja TA. 2016

B

Rencana Kerja (Renja) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat

S

I

Daerah Provinsi Banten TA.2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

IN

BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan & Sasaran

O V

dan Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan Renja 2016.

R

BAB II. GAMBARAN UMUM, Bab ini berisi Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

P

Provinsi Banten, Uraian Tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

D

A

Provinsi Banten.

P P

Misi.

E

BAB III. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PROGRAM, pada bab ini berisi tentang Visi,

A

BAB. IV EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

B

BIROEKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN Pada Bab ini Berisi tentang Evaluasi Anggaran TA.2015 BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVISI BANTEN TAHUN 2016, Pada Bab ini Berisi tentang Kebijkan, Program, Rencana Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten BAB. VI PENUTUP, Pada Bab ini Berisi tentang Kesimpulan.


5


BAB II

Gambaran Umum N


A

N

T E

B

A. Gambaran Umum

S

I

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten merupakan salah

IN

satu unsur Stafing pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga merupakan bagian dari

O V

perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi

R

Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

P

Banten dimana Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten secara

D

A

hirarkis berada di bawah Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

E

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah

P P

tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

A

a. Tugas Pokok Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten:

B

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi bidang perekonomian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten : 1. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang bina kelembagaan perekonomian, bina sarana perekonomian, administrasi pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan; Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

6


2. Perumusan

kebijakan

pembinaan,

pengembangan,

evaluasi,

koordinasi

dan

pengendalian kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan; 3. Perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan, dan analisis data pembangunan; 4. Perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian pengadaan barang/jasa dan

N

penyusunan standar harga barang dan jasa;

T E

5. Perumusan kebijakan evaluasi pengendalian penyerapan pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah;

N

6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bina kelembagaan perekonomian, sarana

A

perekonomian dan administrasi pelaksanaan pembangunan serta pengendalian

B

pelaksanaan pembangunan;

S

I

7. Monitoring, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan dibidang bina kelembagaan

IN

perekonomian, sarana perekonomian, dan administrasi pelaksanaan pembangunan

O V

serta pengendalian pelaksanaan pembangunan; 8. Pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur

R

dibidang kelembagaan perekonomian, sarana perekonomian dan administrasi

P

pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan;

E

D

A

9. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

P P

1. STRUKTUR ORGANISASI

A

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi

B

Pembangunan Setda Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Biro sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.


7


SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015(Sesuai dengan PERDA No. Tahun 2008)

E

N

Gambar 1 :

N

B

BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN Drs. Budi Suryono Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780919 199803 1 001

NIP. 19590615 197804 1 002

BAGIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Drs. Dodo Mulyadi, M.Si Pembina Tk.I (IV/b)

BAGIAN PENGENDALIANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN Ardius Prihantono, S.Sos, M.Si Pembina (IV/a)

NIP. 19591227 198301 1 002

NIP. 19730220 199202 1 001

SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PEDOMAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

SUB. BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

O V

IN

S

I

BAGIAN BINA KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN Yadi Mulyadi, SSTP, M.Si Pembina (IV/a)

R

SUB. BAGIAN FASILITASI KETENAGAKERJAAN DAN TEKNOLOGI

P

SUB. BAGIAN FASILITASI PERINDAGKOP DAN UMKM

A

NIP. 19610323 198903 1 009

T

KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Drs. E. Kusmayadi, M.Si Pembina Tk. I (IV/b)

Ida Taurusida, SE, M.Si Penata Tk.I (III d)

NIP. 19611016 198211 1 001

NIP. 19700616 199003 2 004

SUB. BAGIAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGAWASAN HARGA DAN BARANG BEREDAR

TATA USAHA BIRO

Tito Istianto, SE, M.Si Penata Tk. I (III/d)

Ani Kurniasih, SH Penata Tk.I (III d)

NIP. 19750222 200212 1 005

NIP. 19680303 199703 2 002

D

A

Drs. Anda Juanda Penata Tk. I (III/d)

Engkun Kurnia, SE Penata (III/c) NIP. 19670105 200112 1 003

Rahmat T. Kusnandar, S.Kom Penata Tk.I (III d) NIP. 19750313 200112 1 001

NIP. 19710807 199803 2 009 SUB. BAGIAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN

Santi Rosilawali, S.Sos,M.Si Penata Tk.I (III d) NIP. 19790919 200112 2 005


P

P

SUB. BAGIAN

A

Lina A. D. Wulansari, SE Penata Tk. I (III/d)

B

FASILITASI KELEMBAGAAN KEUANGAN

E

SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Fathony Sukendran, SE Penata (III/c) NIP. 19750504 200112 1 003

SUB. BAGIAN KERJASAMA PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN INDUSTRI

Rohmawati, S.Ag, M.Si Penata Tk.I (III d) NIP. 19730613 200112 2 002

8


2. TUPOKSI BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi,

N

evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan

T E

pembangunan. Tugas Pokok ini terdapat pada BAB IV.

N

Dalam menjalankan Tupoksi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

A

Provinsi Banten sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi

S

I

Provinsi Banten mempunyai tugas sebagai berikut :

B

Pembangunan dan Bagian-bagian pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

O V

IN

a.Tugas Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1. Menetapkan rencana kerja Biro;

R

2. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pembinaan dan

P

penggembangan kelembagaan dan sarana perekonomian;

A

3. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan

E

D

koordinasi perumusan kebijakan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan

P P

ketentuan perundang-undangan;

A

4. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan

B

koordinasi perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan administrasi pembangunan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

5. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 6. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pengembangan system analisis data pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Rencana Kerja Tahun 2016

9


7. Mengendalikan pelaksanaan tugas dilingkungan biro berdasarkan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan; 8. Mengkoordinasikan penyusunan standarisasi barang/jasa pemerintah dan pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan; 9. Membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta bawahan di lingkungan biro;

T E

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan biro;

N

10. Mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan biro;

pengelolaan surat menyurat di lingkungan

A

kepegawaian, pengadaan barang/jasa,

N

12. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi

B

biro;

S

I

13. Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi biro;

IN

14. Melaporakan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan biro.

R

O V

15. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

P

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian

A

Tugas Pokok :

D

-

E

Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan

P P

bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan, fasilitasi Perindagkop

Fungsi :

B

-

A

dan UMKM, Kelembagaan Keuangan dan Infrastruktur Perekonomian.

1. Pelaksanaan koodinasi pembinaan dan evaluasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian; 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian;


10


3. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

kebijakan fasilitasi

peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian; 4. Penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian;

N

5. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi peningkatan

T E

dan pengembangan Perindagkop dan UMKM, Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur

N

Perekonomian;

A

6. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

B

kebijakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Perindagkop dan UMKM,

S

I

Kelembagaan Keuangan serta Infrastruktur Perekonomian.

IN

Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub-Bagian, berikut ini

O V

adalah penjelasan tugas pokok ke-tiga Sub-Bagian tersebut, yaitu :

R

1. Sub-Bagian Fasilitas Perindagkop dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu

P

Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan

D

dan tugasnya.

A

perumusan fasilitas Perindagkop dan UMKM.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi

P P

E

2. Sub-Bagian Fasilitas Kelembagaan Kelembagaan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan

A

penyiapan bahan perumusan fasilitas kelembagaan keuangan.; melaksanakan tugas

B

lain sesuai fungsi dan tugasnya.

3. Sub-Bagian Infrastruktur Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan infrastruktur perekonomian.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.


11


c. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bina Sarana Perekonomian -

Tugas Pokok : Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi

Fungsi :

T E

-

N

Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri.

N

1. Pelaksanaan koodinasi pembinaan pemantauan dan evaluasi Perlindungan Konsumen,

B

A

Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan

I

Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri.;

IN

S

2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama

O V

Perekonomian, Investasi Industri;

Konsumen,

Pengawasan

P

Perlindungan

R

3. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Harga

dan

Barang

kebijakan fasilitasi Beredar,

Fasilitasi

D

A

Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri;

E

4. Penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan

P P

Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama

A

Perekonomian, Investasi Industri;

B

5. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri; 6. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi dan Kerjasama Perekonomian, Investasi Industri.


12


Bagian Bina Sarana Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub-Bagian, berikut ini adalah penjelasan tugas pokok ke-tiga Sub-Bagian tersebut, yaitu : 1. Sub-Bagian Perlindungan Konsumen Pengawasan Harga dan Barang Beredar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Perlindungan Konsumen

N

Pengawasan Harga dan Barang Beredar.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan

T E

tugasnya.

2. Sub-Bagian Fasilitas Ketenagakerjaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok

N

membantu Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian melaksanakan penyiapan bahan

B

A

perumusan kebijakan Ketenagakerjaan dan Teknologi.; melaksanakan tugas lain sesuai

I

fungsi dan tugasnya.

S

3. Sub-Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri mempunyai tugas pokok

IN

membantu Kepala Bagian Sarana Kelembagaan Perekonomian melaksanakan

O V

penyiapan bahan perumusan kebijakan Kerjasama Perekonomian, Investasi dan

P

R

Industri.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

D

Tugas Pokok :

E

-

A

d. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

P P

Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dalam menyiapkan

A

bahan pengendalian, koordinasi, evaluasi penyusunan pedoman dan pelaporan

-

B

pelaksanaan pembangunan serta tata usaha biro. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi administrasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 3. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;


13


4. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan dan standarisasi harga barang/jasa pemerintah; 5. Penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi rekonsiliasi pelaksanaan pembangunan; 6. Penyiapan bahan rumusan dan fasilitasi kompilasi data pelaporan pelaksanaan pembangunan;

N

7. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan dan

T E

standarisasi harga satuan barang/jasa pemerintah;

N

8. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pelaporan

B

A

pembangunan serta standarisasi satuan barang/jasa pemerintah;

S

IN

dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

I

9. Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pedoman

O V

10. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan;

P

R

11. Pelaksanaan pengkajian, penyempurnaan dan pengembangan administrasi pelaksanaan

A

pembangunan;

E

D

12. Pelaksanaan administrasi tata usaha biro.

P P

Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan & Pelaporan membawahkan 2 (Dua) Sub-

A

Bagian, berikut ini adalah penjelasan tugas pokok ke-dua Sub-Bagian tersebut, yaitu :

B

1. Sub-Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyusunan pedoman dan pelaporan palaksanaan pembangunan.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya. 2. Sub-Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.


14


e. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan -Tugas Pokok : Membantu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian pengadaan barang dan jasa dan pengendalian pembangunan.

T E

N

- Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;

A

N

2. Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan-

B

kebijakan pelaksanaan pembangunan tentang pengendalian, evaluasi monitoring

S

I

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten;

IN

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan instrument kegiatan pengendalian pengadaan

O V

barang/jasa;

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian/ monitoring dan evaluasi

A

pemerintahan;

P

R

pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, social budaya dan prasarana fisik,

D

5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan

P P

E

pembangunan;

6. Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan-

B

A

kebijakan pengadaan barang dan jasa tentang pengendalian, evaluasi, monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten;

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan membawahkan 2 (dua) Sub-Bagian, berikut ini adalah penjelasan tugas pokok ke-dua Sub-Bagian tersebut, yaitu : 1. Sub-Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pengadaan barang dan jasa.; melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya. Rencana Kerja Tahun 2016

15


2. Sub-Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Pembangunan; melaksanakan tugas lain sesuai

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

fungsi dan tugasnya.


16


BAB III

Visi Misi dan Kebijakan Program

N


A

N

T E

I

B

A. Visi dan Misi

IN

S

1. VISI

O V

Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, posisi Sekretariat Daerah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Selain sebagai

R

perumus kebijakan Pimpinan yang akan dijalankan oleh SKPD, pemberian pelayanan

P

kepada Pimpinan Daerah, juga memberikan pelayanan fasilitasi administrasi kepada

E

D

pembangunannya.

A

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas

P P

Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada

A

bab sebelumnya dan juga untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten

B

sebagimana dimanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten menetapkan Visinya yaitu : “ terwujudnya Peningkatan Kualitas Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik”. Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

17


2. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip – prinsip tata kelola kepemeritahan yang baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tangkap, Profesionalisme, Efisien dan Efektivitas, Transparansi ; Kesetaraan; Wawasan Ke Depan; dan Penegakan Hukum

T E

N

2. MISI

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan

A

N

misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun

B

2012 – 2017 didasarkan pada isu – isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan

I

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

IN

S

Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten Masa 2012 –

O V

2017 adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama :

R

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner, profesional dan

P

akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

A

2. Misi Kedua

E

D

Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan

P P

menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Administasi

A

Pembangunan, serta umum.

B

3. Misi Ketiga Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku jabatan.

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sehingga dalam kebijakan umum penyelenggaraan tupoksinya mengacu pada SOTK Sekretariat Daerah. Dalam upaya mewujudkan visi Setda tersebut Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mengemban misi yaitu : pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

18


dibidang perekonomian dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan tergambar sebagai berikut : 1. Rumusan kebijakan yang dilahirkan Pemerintah Provinsi Banten agar saling mendukung satu dengan yang lain sehingga mampu meningkatkan akselerasi pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan prima. 2. Pemberian fasilitasi dengan memberikan dukungan moril dan

materil yang sesuai

N

dengan kebutuhan.

T E

3. Pembinaan perangkat daerah lain dalam merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas dalam rangka terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance ).

B

A

N

4. Pengendalian aktifitas pemerintah agar tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan.

IN

S

I

B. Kebijakan

O V

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara adalah menekan tingkat penyalahgunaan

A

P

1. Hasil yang diharapkan

R

kewenangan di lingkungan aparatur.

D

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah

E

saat ini diberi kesempatan lebih luas untuk mengembangkan pembangunan sesuai dengan

P P

kewenangannya. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan

A

keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik dapat

B

akan menjadi lebih sederhana dan cepat, dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil diharapkan dapat menciptakan : ”Membangun Sumber Daya Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas dan Funginya Dengan Cara Menambah Pengetahuan, Keterampilan, Keahlian dan Keilmuan ” Dari dasar-dasar yang melatarbelakangi kebijakan program dan pembangunan Provinsi Banten maka Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam menjalankan tupoksinya mengacu pada prioritas penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan Bersih dengan kebijakan yang ditempuh adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang tata praja, ekonomi dan pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan, dimana kebijakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

19


tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

Tahun 2012-2017


20


BAB IV

E

valuasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

N


A

N

T E

S

I

B

A. Evaluasi Anggaran Tahun 2015

IN

Dengan terbentuknya Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

3 Tahun 2012 tentang

O V

Provinsi Banten pada Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,

R

Anggaran Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan melalui APBD TA.2015

P

terdapat 5 program dan 16 kegiatan dimana masing-masing kegiatan telah dilaksanakan

A

secara maksimal dengan pagu anggaran dan realisasinya untuk masing masing kegiatan

Realisasi Anggaran berdasarkan kegiatan :

P P

-

E

D

adalah sebagai berikut :

A

Dari pagu anggaran yang diamanatkan APBD TA.2015 sebesar 44.954.930.000

B

Progres Fisik Sampai dengan bulan Maret (13,40%) yang telah dicapai oleh Biro Ekonomi

dan

Administrasi

Pembangunan

Setda

Provinsi

Banten

sebesar

3.428.610.081 (7,63%) berdasarkan serapan perkegiatan (sesuai DPA) dapat dilihat pada tabel berikut: Realisasi No.

1 I.

Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur

Pagu Anggaran

2

Sisa Anggaran

Keuangan

(Rp.)

Fisik (%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

(%)

3

4

5

6

7

8

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah


21

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2.16

10,700,000

2.14

489,300,000

97.86

71,942,000

2.16

10,700,000

14.87

61,242,000.00

85.13

19,165,000

0.00

0

0.00

19,165,000.00

100.00

10,518,000

0.00

0

0.00

10,518,000.00

100.00

6,181,000

0.00

0

0.00

6,181,000.00

100.00

52,231,000

0.00

6,061,000

0.00

5,989,000

0.00

35,342,000

0.00

29,335,000 166,033,000

52,231,000.00

100.00

0

0.00

6,061,000.00

100.00

0

0.00

5,989,000.00

100.00

0

0.00

35,342,000.00

100.00

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

29,335,000.00 166,033,000.00

100.00 100.00

IN

E

P P

A

B


T E 0.00

0.00

0

0.00

69,543,000.00

100.00

0.00

0

0.00

13,580,000.00

100.00

14,080,000

0.00

0

0.00

14,080,000.00

100.00

2,440,000,000

16.84

228,812,100

9.38

2,211,187,900.00

90.62

8,278,000

0.27

7,778,000

93.96

500,000.00

6.04

52,823,000

0.00

0

0.00

52,823,000.00

100.00

83,928,000

0.00

0

0.00

83,928,000.00

100.00

22,850,000

0.00

0

0.00

22,850,000.00

100.00

42,990,000

0.00

0

0.00

42,990,000.00

100.00

62,220,000

0.00

0

0.00

62,220,000.00

100.00

423,668,000

0.00

0

0.00

423,668,000.00

100.00

58,220,000

0.26

3,430,000

5.89

54,790,000.00

94.11

36,720,000

0.38

9,180,000

25.00

27,540,000.00

75.00

33,937,000

0.00

0

0.00

33,937,000.00

100.00

77,444,000

1.59

21,810,000

28.16

55,634,000.00

71.84

698,647,000

3.25

79,972,100

11.45

618,674,900.00

88.55

69,543,000

13,580,000

S

I

B

A

N

0

P

A

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1 Penyusunan Draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 2 Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 3 Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015 4 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2015 5 Penyusunan RKA dan DPA APBD TA. 2016 6 Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Ekonomi dan Pembangunan 8 Ketatausahaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 9 Rapat Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 10 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Banten 11 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten 12 Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota Fasilitasi Tata Usaha (TU)

D

2.

N

500,000,000

O V

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Bulanan 2 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Triwulanan 3 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 per Semester 4 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Akhir Tahun 5 Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 6 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 7 Penyusunan Neraca Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 8 Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 9 Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD 10 Bimtek Tata Cara Pengelolaan Arsip pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 11 Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 12 Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 13 Rekonsiliasi Data Aset Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

R

1.

22


0.00

0

0.00

135,314,000.00

100.00

286,792,000

10.69

80,842,000

28.19

205,950,000.00

71.81

161,639,000 90,810,000

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

161,639,000.00 90,810,000.00

100.00 100.00

163,720,000

0.41

25,800,000

15.76

137,920,000.00

84.24

4,300,000,000

1.72

58,256,000

1.35

4,241,744,000.00

98.65

182,810,000

2.00

3,100,000

1.70

179,710,000.00

98.30

218,650,000

2.00

3,100,000

1.42

215,550,000.00

98.58

11,221,000

100.00

11,221,000

100.00

0.00

0.00

585,635,000

3.34

19,547,000

3.34

566,088,000.00

96.66

590,836,000

1.00

826,000

0.14

590,010,000.00

99.86

865,002,000

1.00

962,000

0.11

864,040,000.00

99.89

121,200,000 411,293,000

17.00 0.00

19,500,000 0

16.09 0.00

101,700,000.00 411,293,000.00

83.91 100.00

0.00

0

0.00

421,593,000.00

100.00

0.00

0

0.00

406,593,000.00

100.00

0.00

0

0.00

356,593,000.00

100.00

128,574,000

0.00

0

0.00

128,574,000.00

100.00

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 1 Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD 2 Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan APBD 3 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah 4 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana 5 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 6 Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten 7 Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA 8 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I 9 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II 10 Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD

1,240,000,000

8.23

101,356,000

8.17

1,138,644,000.00

91.83

9,080,000

100.00

8,350,000

91.96

730,000.00

8.04

32,120,000

0.00

0

0.00

32,120,000.00

100.00

153,152,000

24.55

37,592,000

24.55

115,560,000.00

75.45

108,452,000

25.55

27,707,000

25.55

80,745,000.00

74.45

108,452,000

25.55

27,707,000

25.55

80,745,000.00

74.45

227,050,000

0.00

0

0.00

227,050,000.00

100.00

9,104,000 202,030,000

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

9,104,000.00 202,030,000.00

100.00 100.00

202,030,000

0.00

0

0.00

202,030,000.00

100.00

188,530,000

0.00

0

0.00

188,530,000.00

100.00

Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten 1 Rekonsiliasi Data Awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten

1,800,200,000

8.68

156,198,000

8.68

1,644,002,000.00

91.32

98,344,000

0.50

8,932,000

9.08

89,412,000.00

90.92

421,593,000

406,593,000

D

T E

N

A

P

356,593,000

A

Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1 Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan 2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten 3 Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan 4 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 5 Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan 6 Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten 7 Laporan Akhir 8 Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 9 Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara 10 Workshop Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah 11 Workshop Pengendalian Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten 12 Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

R

II. 3.

B

17

I

15 16

S

14

Bintek SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rakor Bidang Ekonomi Tahun 2015 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pelaporan dan Evaluasi

O V

13

N

135,314,000

IN

B

A

P P

E

4.

5.


23


9

10

1.59

28,611,000

15.04

161,609,000.00

84.96

98,420,000

0.97

17,511,000

17.79

80,909,000.00

82.21

98,420,000

0.97

17,511,000

17.79

80,909,000.00

82.21

282,368,000

0.00

0

0.00

224,232,000

0.00

219,916,000

2.56

175,800,000

0.00

N

190,220,000

100.00

0.00

224,232,000.00

100.00

20.93

173,892,000.00

79.07

0

0.00

175,800,000.00

100.00

0.00

0

0.00

113,072,000.00

100.00

0.00

0

0.00

201,380,000.00

100.00

1,240,000,000

3.00

37,233,000

3.00

1,202,767,000.00

97.00

601,344,000

0.00

0

0.00

601,344,000.00

100.00

342,545,000

2.63

9,000,000

2.63

333,545,000.00

97.37

60,040,000

47.02

28,233,000

47.02

31,807,000.00

52.98

125,691,000

0.00

0

0.00

125,691,000.00

100.00

50,590,000

0.00

0

0.00

50,590,000.00

100.00

59,790,000

0.00

0

0.00

59,790,000.00

100.00

800,000,000

21.12

167,584,500

20.95

632,415,500.00

79.05

640,621,000 121,074,000

22.67 12.55

145,254,500 13,780,000

22.67 11.38

495,366,500.00 107,294,000.00

77.33 88.62

38,305,000

22.32

8,550,000

22.32

29,755,000.00

77.68

T E

282,368,000.00

0

46,024,000

113,072,000

201,380,000

P

R

11

61.63

N

8

60,419,000.00

A

7

38.37

B

6

37,609,000

I

5

2.09

S

4

98,028,000

IN

3

Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten APBD Murni dan Perubahan Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Sosial Budaya Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Fisik dan Prasarana Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Ekonomi Daerah Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten TA.2015 dan Evaluasi RUP Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Se-Provinsi Banten Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten TA. 2015 Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-Provinsi Banten TA. 2016 Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya

O V

2

III.

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 1 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 3 Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 4 Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2015 5 Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 6 Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2016

B

A

P P

E

D

A

6.

7.

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM 1 Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten 2 Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian 3

Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan


24

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 14.39

117,814,000

4.91

2,274,227,000.00

94.76

85,957,200

0.46

11,010,000

12.81

74,947,200.00

87.19

94,169,000

3.42

81,302,000

86.34

12,867,000.00

13.66

200,575,200

0.00

0

0.00

200,575,200.00

100.00

82,418,200

0.00

0

0.00

82,418,200.00

100.00

150,989,000

0.00

0

0.00

150,989,000.00

100.00

138,013,000

0.00

0

0.00

138,013,000.00

100.00

150,623,200

0.00

82,418,200

0.00

150,623,200.00

100.00

2.67

25,502,000

N

30.94

56,916,200.00

69.06

15,539,000

0.00

0

0.00

15,539,000.00

100.00

266,637,000

6.50

0

0.00

266,637,000.00

100.00

0.00

0

0.00

132,661,000.00

100.00

99,730,000

0.00

0

0.00

99,730,000.00

100.00

292,638,000

0.00

0

0.00

292,638,000.00

100.00

62,991,500

0.19

0

0.00

62,991,500.00

100.00

59,369,500

0.19

0

0.00

59,369,500.00

100.00

59,369,500

0.19

459,000

0.77

58,910,500.00

99.23

59,369,500

0.19

7,500,000

12.63

51,869,500.00

87.37

59,369,500

0.19

0

0.00

59,369,500.00

100.00

188,489,000

0.00

0

0.00

188,489,000.00

100.00

59,369,500

0.19

0

0.00

59,369,500.00

100.00

59,304,000

0.19

0

0.00

59,304,000.00

100.00

2,535,330,000

23.54

250,306,000

9.87

2,285,024,000.00

90.13

162,929,000

5.78

112,406,000

68.99

50,523,000.00

31.01

386,014,000

13.70

106,202,000

27.51

279,812,000.00

72.49

S

IN

132,661,000

I

B

0

A

T E

N

2,400,000,000

O V

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah 1 Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK seProvinsi Banten 2 Rapat Koordinasi PD. BPR/PD.PK seProvinsi Banten 3 Bintek Manajemen PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten 4 Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR 5 Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR 6 Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7 Monitoring PD. BPR/PD.PK seProvinsi Banten 8 Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap PD. BPR 9 Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR/PD. PK seProvinsi Banten 10 Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN 11 Fasilitasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN 12 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Daerah se-Provinsi Banten 13 Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah 14 Kajian Analisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Banten 15 Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten 16 Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT pada PD. PK se-Provinsi Banten 17 Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR.PK Saketi Pandeglang menjadi PT. BPR Berkah 18 Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap ASKRIDA 19 Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten 20 Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Tangerang menjadi PT. BPR 21 Kajian Pengaturan Regulasi PD. BPR Kab/Kota di Provinsi Banten

B

A

P P

E

D

A

P

R

8.

9.

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pariwisata dan Sumber Daya Air Pemukiman) 2 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertanian dan Kehutanan Perkebunan)


25


10

11

12

0.00

0

0.00

217,074,000.00

100.00

122,655,000

0.00

0

0.00

122,655,000.00

100.00

89,736,000

0.00

0

0.00

89,736,000.00

100.00

89,718,000

0.00

0

0.00

89,743,000

0.00

62,569,000

0.00

62,569,000

0.00

N

217,074,000

100.00

0.00

89,743,000.00

100.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

0.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

T E

89,718,000.00

0

62,569,000

62,569,000

0.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

1.73

10,899,000

17.42

51,670,000.00

82.58

62,569,000

0.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

62,569,000

0.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

62,569,000

1.73

10,899,000

17.42

51,670,000.00

82.58

62,569,000

0.00

0

0.00

62,569,000.00

100.00

375,812,000

0.00

0

0.00

375,812,000.00

100.00

92,158,000

0.00

0

0.00

92,158,000.00

100.00

92,223,000

0.00

0

0.00

92,223,000.00

100.00

92,196,000

0.00

0

0.00

92,196,000.00

100.00

62,569,000

P P

B

17

A

16

E

D

15

A

14

P

R

13

100.00

N

9

100,976,000.00

A

8

0.00

B

7

0

I

6

0.00

S

5

100,976,000

IN

4

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina Marga Tata Ruang dan Transportasi dan Telekomunikasi) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Alam) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan) Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan Analisis Ketahanan Pangan serta Penguatan Logistik Pangan di Provinsi Banten Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan di Provinsi Banten Analisis Pengembangan Gula Aren Semut di Kabupaten Lebak melalui Modenisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten Analisis Penguatan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Unggulan dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Serang Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian daerah di Provinsi Banten Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Melalui Moderanisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten Workshop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung PusatPusat Pertumbuhan di Provinsi Banten

O V

3

18

19

20

21


26

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 9,900,000

16.24

51,075,000.00

83.76

2,592,000,000

21.24

170,974,600

6.60

2,421,025,400.00

93.40

570,856,000

2.81

6,444,500

1.13

564,411,500.00

98.87

172,648,000

3.55

6,413,000

3.71

166,235,000.00

96.29

246,996,000

0.44

6,000,000

2.43

240,996,000.00

97.57

100,455,000

0.85

427,704,000

24.66

53,389,000

0.00

85,152,000

0.54

0.00

100,455,000.00

100.00

68,529,000

N

16.02

359,175,000.00

83.98

A

17.60

43,990,000.00

82.40

87.13

10,962,900.00

12.87

B

9,399,000

74,189,100

I S

36,397,000

3.29

0

0.00

36,397,000.00

100.00

56,110,000

0.00

0

0.00

56,110,000.00

100.00

75,021,000

0.00

0

0.00

75,021,000.00

100.00

54,726,000

0.00

0

0.00

54,726,000.00

100.00

115,399,000

0.00

0

0.00

115,399,000.00

100.00

75,021,000

0.85

0

0.00

75,021,000.00

100.00

75,021,000

0.85

0

0.00

75,021,000.00

100.00

75,021,000

0.85

0

0.00

75,021,000.00

100.00

93,021,000

1.57

0

0.00

93,021,000.00

100.00

93,021,000

1.57

0

0.00

93,021,000.00

100.00

93,021,000

0.00

0

0.00

93,021,000.00

100.00

93,021,000

0.00

0

0.00

93,021,000.00

100.00

3,250,000,000

37.70

243,262,000

7.48

3,006,738,000.00

92.52

1,042,773,000

32.09

173,381,000

16.63

869,392,000.00

83.37

P

A

0

B

A

P P

E

D

T E

N

0.60

IN

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar 1 Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten 2 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten 3 Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten 4 Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah 5 Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah 6 Studi Komparasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 7 Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), Harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk 8 Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 9 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 10 Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 11 Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 12 Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 13 Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Banten 14 Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 15 Kajian Peningkatan Pelaku Usaha dalam Penerapan Standarisasi Barang bagi Komoditi Ekspor dan Konsumsi Lokal di Provinsi Banten 16 Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas dan Edukasi Masyarakat di Provinsi Banten 17 Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 18 Penyusunan Pedoman di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 19 Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten

60,975,000

R

10.

Penyusunan Laporan Administrasi Data Bidang Infrastruktur Perekonomian

O V

22

11

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi 1 Rapat Implementasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di Provinsi Banten


27


9

10

0.00

0

0.00

320,789,000.00

100.00

362,341,000

10.00

999,000

0.28

361,342,000.00

99.72

308,009,000

0.00

0

0.00

308,009,000.00

100.00

179,377,000

0.00

0

0.00

179,377,000.00

100.00

78,867,000

0.00

53,333,000

0.00

53,190,000

0.00

T E

N

320,789,000

0

0.00

78,867,000.00

100.00

0

0.00

53,333,000.00

100.00

0

0.00

53,190,000.00

100.00

0

0.00

53,190,000.00

100.00

0.00

0

0.00

85,290,000.00

100.00

85,290,000

0.00

0

0.00

85,290,000.00

100.00

85,290,000

0.00

0

0.00

85,290,000.00

100.00

65,954,000

0.00

55,462,000

84.09

10,492,000.00

15.91

75,160,000

0.00

0

0.00

75,160,000.00

100.00

3,350,000,000

18.72

513,201,000

15.32

2,836,799,000.00

84.68

304,986,000

70.00

127,516,000

41.81

177,470,000.00

58.19

161,095,000 161,095,000 230,679,000

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0.00 0.00 0.00

161,095,000.00 161,095,000.00 230,679,000.00

100.00 100.00 100.00

189,025,000

0.00

0

0.00

189,025,000.00

100.00

53,190,000

0.00

85,290,000

12

A

15

B

14

P P

E

13

D

A

12

P

R

11

96.65

N

8

387,727,000.00

A

7

3.35

B

6

13,420,000

I

5

2.47

S

4

401,147,000

IN

3

Rapat Koordinasi dan Sinegritas Peningkatan Kualitas Produk UMKM dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Upaya Menurunkan Angka Pengangguran Bagi Geberasi Muda (Usia Produktif) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi dan Sinegritas Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Petani di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten Surat Keputusan Gubernur Pembentukan Tim Pokja tentang Percepatan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Percepatan Pembangunan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten Kajian tentang Manfaat Pembentukan Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten Kajian tentang Pemetaan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan dengan meningkatkan Penggunaan Teknologi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Kajian tentang mengantisipasi masalah Tenaga Kerja Indonesia dengan Sistem dan Mekanisme serta Perlindungan sesuai Fungsi dan Kemampuan Kajian tentang Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Publikasi bagi Pelaku UMKM Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Data Pelaku UMKM di Provinsi Banten Studi Komparatif Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Provinsi Banten ke Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Studi Komparatif Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Produksi bagi Pelaku UMKM ke Provinsi Bali

O V

2

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri 1 Rapat Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten 2 Rapat Koordinasi Bidang Investasi 3 Rapat Koordinasi Bidang Industri 4 Fasilitasi Forum CEO (Cheef Eksekutif Organitation) 5 Rapat Koordinasi Penyusunan/ Mepping Potensi Unggulan di Provinsi Banten


28


13 14

15 16

Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE Provinsi Banten 1 Sarana Prasarana Pendukung Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) 2 Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional 3 Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 4 Rapat Koordinasi LPSE se-Provinsi Banten 5 Monitoring Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten 6 Bintek Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) Versi 4.0 7 Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang /Jasa 8 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Bagi Aparatur, Pers dan Penyedia 9 Bimtek Standarisasi LPSE bagi Kabupaten / Kota se Provinsi Banten 10 Pelatihan Aplikasi Pendukung (SiRUP, Monev Online, ePurchasing) 11 Website Informasi LPSE Provinsi Banten (Website, Report) 12 Tim Pengelola Jaringan LAN dan Server 13 Pelatihan e-Pengadaan Langsung bagi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SKPD

0.00

0

0.00

130,100,000.00

100.00

241,905,000

0.00

7,700,000

3.18

234,205,000.00

96.82

239,105,000

0.00

0

0.00

239,105,000.00

100.00

455,780,000

0.00

0

0.00

455,780,000.00

100.00

169,665,000

0.00

0

0.00

169,665,000.00

100.00

61,180,000

0.00

61,180,000

0.00

459,620,000

90.00

112,565,000

Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP 1 Workshop Pokja ULP Provinsi Banten


0

0.00

61,180,000.00

100.00

0

0.00

61,180,000.00

100.00

377,985,000

82.24

81,635,000.00

17.76

0.00

0

0.00

112,565,000.00

100.00

112,085,000

0.00

0

0.00

112,085,000.00

100.00

5,847,400,000

6.70

390,731,967

6.68

5,456,668,033.00

93.32

3,107,284,500

0.10

5,967,079

0.19

3,101,317,421.00

99.81

192,216,000

0.00

0

0.00

192,216,000.00

100.00

899,834,000

2.91

170,450,000

18.94

729,384,000.00

81.06

256,380,000

0.14

8,216,000

3.20

248,164,000.00

96.80

12,290,000

0.00

0

0.00

12,290,000.00

100.00

174,987,000

1.03

60,196,000

34.40

114,791,000.00

65.60

269,871,500

0.13

7,880,000

2.92

261,991,500.00

97.08

432,000,000

2.22

128,394,000

29.72

303,606,000.00

70.28

192,121,000

0.16

9,628,888

5.01

182,492,112.00

94.99

138,436,000

0.00

0

0.00

138,436,000.00

100.00

36,072,000

0.00

0

0.00

36,072,000.00

100.00

34,472,000

0.00

0

0.00

34,472,000.00

100.00

101,436,000

0.00

0

0.00

101,436,000.00

100.00

4,600,000,000

21.40

253,077,002

5.50

4,346,922,998.00

94.50

157,322,000

0.00

0

0.00

157,322,000.00

100.00

P

A

D

E

P P

A

B

14

T E

N

130,100,000

R

13

100.00

N

12

259,935,000.00

A

11

0.00

B

10

0

I

9

0.00

S

8

259,935,000

IN

7

Rapat Koordinasi Kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan di Provinsi Banten Forum Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Perekonomian Sinkronisasi Promosi dan Kerjasama Perekonomian di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Kebijakan Pembentukan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Promosi Daerah Terpadu Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Tanggung Jawab Daerah di Provinsi Banten Kajian Dampak Persaingan Usaha terkait dengan Implementasi Free Trade Are (FTA) di Provinsi Banten Kajian Potensi Ekonomi Sektor UMKM di Provinsi Banten Fasilitasi Peningkatan Kapasitas IKM dan UMKM di 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten Kajian Potensi Industri Perfilman di Provinsi Banten Kajian Upaya Daerah dalam rangka Mempromosikan Produk Unggulan dalam Satu Kawasan di Provinsi Banten

O V

6

29


0.21

9,790,000

11.90

72,490,000.00

88.10

29,340,000

0.00

0

0.00

29,340,000.00

100.00

57,990,000

0.00

0

0.00

57,990,000.00

100.00

2,992,904,000

10.17

220,577,002

7.37

2,772,326,998.00

92.63

37,500,000

0.00

0

0.00

37,500,000.00

100.00

3,200,000,000

3.53

99,821,000

3.12

3,100,179,000.00

96.88

168,454,000

0.00

0

0.00

168,454,000.00

100.00

105,323,000

0.00

0

0.00

105,323,000.00

100.00

47,020,000

0.00

0

0.00

47,020,000.00

100.00

1,108,936,000

2.77

79,165,000

7.14

1,029,771,000.00

92.86

863,403,000

0.00

0

0.00

863,403,000.00

100.00

285,471,000

0.00

0

0.00

285,471,000.00

100.00

0.00

0

0.00

431,213,000.00

100.00

121,940,000

0.76

20,656,000

16.94

101,284,000.00

83.06

68,240,000

0.00

0

0.00

68,240,000.00

100.00

4,860,000,000

5.42

115,492,000

2.38

4,744,508,000.00

97.62

28,953,000

0.00

0

0.00

28,953,000.00

100.00

27,368,000 29,573,000

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

27,368,000.00 29,573,000.00

100.00 100.00

28,273,000

0.58

27,123,000

95.93

1,150,000.00

4.07

31,273,000

0.64

30,373,000

97.12

900,000.00

2.88

117,290,000

0.00

0

0.00

117,290,000.00

100.00

129,575,000

0.67

17,705,000

13.66

111,870,000.00

86.34

119,065,000

0.00

0

0.00

119,065,000.00

100.00

3,461,483,000

3.29

35,650,000

1.03

3,425,833,000.00

98.97

100,487,000

0.24

4,641,000

4.62

95,846,000.00

95.38

116,710,000

0.00

0

0.00

116,710,000.00

100.00

P

431,213,000

E

D

A

N

82,280,000

T E

Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA) 1 Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran se Provinsi Banten 2 Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPPA Provinsi Banten 3 Koordinasi dan Konsultasi TEPPA Provinsi Banten 4 Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten 5 Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) 6 Rekonsiliasi Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Anggaran Pemerintah Daerah 7 Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah 8 Evaluasi APBD Pra Rapat Pimpinan Esselon III 9 Coffe Morning Capaian Realisasi Anggaran

100.00 100.00 100.00 7.58 100.00 88.10

R

15

484,080,000.00 332,640,000.00 315,174,000.00 1,060,000.00 14,510,000.00 72,490,000.00

N

12

0.00 0.00 0.00 92.42 0.00 11.90

A

11

0 0 0 12,920,000 0 9,790,000

B

10

10.52 0.00 0.00 0.28 0.00 0.21

I

9

484,080,000 332,640,000 315,174,000 13,980,000 14,510,000 82,280,000

S

8

Rakor ULP se Provinsi Banten Advokasi Peningkatan Kapasitas Pokja Validasi Data Lelang ULP Validasi Data Lelang ULP Perubahan Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Barang dan Konstruksi Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi Sosialisasi Standar Operasional (SOP) ULP Provinsi Banten Rekonsiliasi Progres Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten Pengelolaan Web ULP Provinsi Banten

O V

2 3 4 5 6 7

IN

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Inforrmasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1 Bintek Internal Pengelolaan Konten Website 2 Bintek Internal Digitalisasi Dokumen 3 Bintek Internal Pengolahan Data Sektor Pembangunan 4 Bintek Internal Pelayanan Informasi Publik 5 Bintek Internal Penyusunan dan Pengolahan Data Pembangunan 6 Rapat Evaluasi Penyediaan dan Penyajian Data Pembangunan 7 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 8 Pengolahan Data Sektor Pembangunan 9 Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 10 Maintanance Website Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 11 Digitalisasi Dokumen Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

B

A

P P

IV. 16


30

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 12 13 14

Penyediaan Data Pembangunan Sosialisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bagi SKPD dan Pers Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Bagi SKPD dan Pers

0.00 0.00

0 0

0.00 0.00

95,765,000.00 307,250,000.00

100.00 100.00

266,935,000

0.00

0

0.00

266,935,000.00

100.00

44,954,930,000

13.40

3,428,610,081

7.63

41,526,319,919

92.37

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

JUMLAH

95,765,000 307,250,000


31


BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan N

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016

A. RENCANA

KERJA

BIRO

B

A

N

T E


EKONOMI

DAN

ADMINISTRASI

S

I

PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN

IN

2016

O V

Dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016, Biro Ekonomi dan Administrasi

P

R

Pembangunan merencanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2015 (format lengkap

D

1. PROGRAM

A

terlampir) sebagai berikut :

E

Pada tahun Anggaran 2016 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan akan

Bidang Urusan Wajib

B

A

No

P P

melaksanakan 4 Program dan 16 kegiatan diantaranya :

I

Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Kegiatan 1

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

2

Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD

3

Pengendalian Laporan Realisasi Barang / Jasa Se -

32


Provinsi Banten Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

4

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM

B

A

N

5

T E

N

II

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah

7

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian

8

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar

9

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

10

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri

11

Pelayanan Penyelenggaraan

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

6


33


LPSE Provinsi Banten Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten

13

Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

A

N

T E

N

12

14

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

15

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

16

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

A

Statistik

Penyediaan data Pembangunan daerah

B

A

P P

E

D

III

P

R

O V

IN

S

I

B

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

2. RENCANA KERJA (RENJA) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten TA.2016 Dalam melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2016 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten bertumpu pada Program Urusan Wajib dan Urusan Perbantuan yang terdiri dari 16 Kegiatan dengan rencana anggaran Rp. 20.000.000.0000,- adapun rincian rencana kinerja sebagai berikut :


34


No

Rencana Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)

Pagu Indikatif Per Program

Sumber Dana

(1)

(2)

(3)

(4)

T E

N

Urusan Wajib Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

2,400,000,000

APBD Provinsi Banten

R

Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan

P

1

A

Evaluasi APBD Lingkup ASDA I

A

P P

E

D

2

3

Evaluasi APBD Lingkup ASDA II

4

Evaluasi APBD Lingkup ASDA III

5

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten

6

Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan

7

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

8

Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan

B

1

O V

IN

S

I

B

Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD

A

N

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


35


Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten

10

Evaluasi Hibah dan Bansos

654,000,000


2

Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Ekonomi Daerah

N

Penyusunan Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Murni dan Perubahan

A

1

T E

N

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD

B

2

9

I

S

IN

Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA APBD TA. 2016

A

P

5

O V

4

R

3

Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan Bidang Fisik dan Prasarana

Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD

650,000,000


A

Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten

B

3

P P

E

D

6

1

Rekonsiliasi Data awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten T.A. 2015

2

Pembinaan Petugas Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa


36


4

Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa APBD Prov. Banten TA. 2016 dan Evaluasi RUP

5

Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten

6

Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Prov. Banten T.A. 2016

7

Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa seProvinsi Banten Tahun anggaran 2017

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

3

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja barang/Jasa Bidang Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana dan Ekonomi Daerah

650,000,000


A

P P

E

D

A

P

Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Rapat Kerja Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi 1 Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kab/Kota Sosialisasi Pemantapan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan dan 2 Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Banten Koordinasi dan Konsultasi Tim Evaluasi Penyerapan dan 3 Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Banten Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan dan 4 Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)

B

4

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum


37


Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

T E N

A

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

844,000,000

B

1

N

Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017

2

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

3

Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

D

A

P

R

O V

IN

S

I

1


6

B

A

P P

E

5

3

Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2017 Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2017 dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten

1

Rakor ULP se Provinsi Banten

2

Fasilitasi Tim Advokasi ULP Prov. Banten


4,900,000,000


38


Updating Jaringan LAN ULP Prov. Banten

4

Fasilitasi Operasional On The Spot Pokja ULP Provinsi Banten

5

Fasilitasi Tata Usaha ULP Prov. Banten

6

Tim Verifikasi Dokumen Kontrak

7

Updating Aplikasi Report Lelang E-Procurement

8

Rekonsiliasi Progress Pengadaan Barang/ Jasa

9

Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten

1,000,000,000


950,000,000


Rapat Koordinasi Triwulan I Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten

A

P

1

O V

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar

R

4

IN

S

I

B

A

N

T E

N

3

3

B

A

P P

E

D

2

5

4

Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah

5

Updating Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah 1

Kompilasi Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK Se-Provinsi Banten


39

3

Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah

4

Penyusunan Peraturan Gubernur Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah

5

Penyusunan RAPERDA Tentang Penyertaan Modal PD. BPR se-Provinsi Banten

T E

Pembinaan Terhadap BUMD Provinsi Banten

804,000,000


700,000,000


B

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM

S

I

6

A

N

2

N


IN

R

O V

1

Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

P

Penyusunan Kajian Naskah Akademis Pembentukan PD. PASAR BANTEN

3

Penyusunan Draft Raperda Pembentukan PD. PASAR BANTEN

4

Pembuatan Visualisasi Perkembangan UMKMKoperasi dan Perdagangan Perekonomian Provinsi Banten

B

A

P P

E

D

A

2

7

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian

1

Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transportasi di Provinsi Banten


40

3

Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Agribisnis Regional (Jabodetabekjur)

4

Penyusunan Profil Infrastruktur Perekonomian di Provinsi Banten Tahun 2016

5

Pelaporan

P

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri Rapat Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Banten (FPEB)

2

Rapat Koordinasi Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten

3

Rapat Koordinasi Forum Chief Executive Officer (CEO)

4

Rapat Koordinasi Kesepakatan MPU Bidang Perekonomian

5

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Promosi Terpadu Provinsi Banten

6

Rapat Koordinasi Kerjasama Perekonomian Antar Daerah (Regional)


P P

E

D

A 1

895,000,000

A B

8

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

2

Rapat Koordinasai Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pasar Tradisional di Provinsi Banten

N



41


Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

4

Penyusunan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Lahan SITANDU

N

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN Bidang Ketenagakerjaan

T E

3

N

2

Penyusunan Kebijakan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Banten Ke Luar Negeri (Naskah Akademis)

A

Penyusunan Kebijakan Tentang Antisipasi Pengangguran Terbuka (Naskah Akademis)


I

B

1

750,000,000

A

P P

E

D

Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten

B

8

A

P

R

O V

IN

S

9

1 2

3 4 5 6

7

1,700,000,000.00


Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Rapat Koordinasi LPSE Se Provinsi Banten Bintek Aplikasi sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang/ Jasa Sosialisasi Mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah Pelatihan Aplikasi Pendukung SPSE


42


Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

4

Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2016

5

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA. 2017

N

3

Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun Anggaran 2016

T E

Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan Biro Ekbang

N

2


A

Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun Anggaran 2017

2,000,000,000

R

O V

IN

S

I

B

1

P

Laporan Penyusunan Realisasi Barang/Jasa Biro Ekbang TA. 2016 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro EKBANG TA. 2015

A

P P

E

D

A

6

7

8

Penyelenggaraan Ketatausahaan Biro Ekbang

9

Pengendalian dan Evaluasi Renja Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

10

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

11

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten

12

Updating Sistem Informasi Naskah Dinas Biro Ekbang

B

1


43


Penyusunan Laporan IKU dan PERKIN

N

14

Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

3

Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD

4

Pelaksanaan SPIP

N

Penyusunan Neraca Aset Biro Ekbang TA. 2016

A

2


B

1

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2016

T E

513,000,000

A

A

P P

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

B

1

E

Urusan Statistik

D

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

P

R

O V

IN

S

I

2

13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Ekbang TA. 2015

1

Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

2

Pelayanan Informasi Publik Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

3

Penataan Arsip Dinamis Inaktif Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016


590,000,000


44


4

Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

5

Pengelolaan Website Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016 20,000,000,000

B

A

P P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T E

N

Jumlah


45


BAB VI

Penutup N


B

A

N

T E

I

A. Kesimpulan

IN

S

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Biro Ekonomi dan

O V

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang lebih efektif dan efisien serta

R

tepat sasaran maka Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

P

menyusun rencana kerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016.

A

Rencana Kerja Tahunan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ini merupakan

D

rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun anggaran.

P P

E

Pemahaman Tupoksi dalam rangka meningkatkan kinerja Unit / Satuan Kerja Khususnya Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan perlu dipahami dengan baik

A

oleh masing-masing sub bagian dan upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari tugas

B

pokok biro, maka fungsi koordinasi antar bagian maupun sub bagian harus menjadi prioritas, sehingga kerangka pikir yang keluar merupakan satu kesatuan Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan tolok ukur/ target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan tergantung pada dukungan semua pihak stakeholder serta sikap mental, semangat dan ketaatan serta disiplin pada rencana yang telah ditetapkan sebagai acuan.


46

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents