Oleh:
BAPPEDA PROVINSI RIAU Taluk Kuantan, 16 Agustus 2017
AMANAT UU 23/2014 Pasal 274: Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 391: Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pasal 394: Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dikenai sanksi SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
PASCA UU 23/2014 Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; dan Perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah yang diatur dalam PP 18/2016
IMPLIKASI
Dalam perencanaan dibutuhkan data yang diklasifikasikan berbasis urusan
SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH
Pasal 258 & Pasal 259 UU23/20 14
Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai target nasional yang dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan
Rapat Koordinasi Teknis Wilayah I dan Wilayah II
Pengawalan usulan daerah dalam Musrenbangnas 2017
SIPD Perlu dukungan data dan informasi yang akurat, update, dan akuntabel
Sinkronisasi data Pusat dan Daerah untuk terwujudnya single database nasional
efektivitas dan efisiensi sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pengertian : Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah
Tujuan : 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan 2.
Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah
3.
Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
PERAN SIPD DALAM PERENCANAAN Perumusan kebijakan Penyusunan dokumen rencana pembangunan
Input Perencanaan
Proses Perencanaan Data dan Informasi pembangunan daerah yang valid, update dan akuntabel Analisis pembangunan daerah
Dokumen rencana pembangunan
Output Perencanaan
• Menjawab permasalahan & kebutuhan pembangunan • Pencapaian target pembangunan
SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
2
1
PERSIAPAN
4
3
RANCANGAN AWAL
RANCANGAN
6
5
MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
Instrumen untuk: Pengolahan data dan informasi
SIPD
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
PERATURAN DAERAH
INTEGRASI DATABASE SIPD DAN SDDKN/SDDKD
Pusat Data Nasional Integrasi Database
SIPD
SDDKN
Sistem Informasi K/L Lain
Dalam rangka mewujudkan Single Entry & Single Database Integrasi antar sistem informasi dapat dilakukan jika terdapat kesamaan karakter database
KONSEP SIPD Proses pengumpulan data yang belum terfokus untuk perencanaan
SIPD LAMA
Konsep keterisian data adalah hal yang utama, belum kepada tujuan penggunaan data sehingga berdampak pada rendahnya komitmen Pemda dalam pengelolaan SIPD
Dalam kelompok data, jenis data, dan elemen data masih tercampur antara data dan informasi Fokus kepada data pembangunan daerah
SIPD BARU
untuk
perencanaan
Data berbasis urusan
SIPD sebagai intrumen evaluasi pembangunan daerah Pengembangan SIPD menjadi 4 bagian (eDatabase, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev)
BAPPEDA Kabupaten
1. Mengkoordinir pembentukan tim dengan mengikutsertakan seluruh OPD 2. Mengkoordinir rapat koordinasi 3. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data 4. Berkoodinasi dengan tim SIPD Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan data bagi OPD berbasis urusan
OPD Kabupaten
1. Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan pada rapat koordinasi 2. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim
Existing
8 Kelompok data
31 Jenis data
2.691 Elemen data
Saat ini
3 Kelompok data (Urusan wajib, urusan pilihan dan data umum) 32+2 Jenis data (data kumulatif dan data olahan/analisis) 3.077 elemen data
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup : a. Kondisi geografis daerah b. Demografi; c. Potensi sumber daya daerah; d. Ekonomi dan keuangan daerah; e. Aspek kesejahteraan masyarakat; f. Aspek pelayanan umum; dan g. Aspek daya saing Daerah.
EVALUASI KETERISIAN DATA SIPD No
Kab/Kota
2013 (%)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
2017 (%) Rata-rata
1 Kabupaten Siak
92.55
89.06
90.26
94.18
2.26
73.66
2 Kota Pekanbaru
79.85
68.23
85.95
86.77
0
64.16
3 Kabupaten Indragiri Hulu
58.64
58.66
58.62
63.52
1.49
48.19
4 Kabupaten Kampar
53.44
58.57
63.34
51.13
1.04
45.50
5 Kabupaten Rokan Hulu
83.89
56.76
37.74
47.07
0
45.09
6 Kabupaten Kuantan Singingi
80.31
66.58
50.03
13.02
0
41.99
7 Kabupaten Kepulauan Meranti
36.49
40.48
40.03
36.81
0
8 Kota Dumai
41.65
45.81
30.34
24.51
11.09
30.68
9 Kabupaten Pelalawan
33.25
18.06
14.48
12.77
2.99
16.31
10 Kabupaten Bengkalis
28.35
9.35
9.15
9.15
0
11.20
11 Kabupten Indragiri Hilir
13.01
13.88
20.83
3.44
0
10.23
12 Kabupaten Rokan Hilir
0.81
0.22
0
16.54
0
3.51
30.76
Tahun 2016 Bappeda Provinsi
Bappeda Kab/Kota
Input Data
Dokumen SIPD (Bappeda)
Dokumen Perencanaan
Tahun 2017 OPD Provinsi OPD Kab/Kota
Input Data
Dokumen SIPD (Bappeda)
Dokumen Perencanaan
Tampilan Dashboard SIPD Tahun 2013
Tampilan Dashboard SIPD Tahun 2017
Tampilan Utama SIPD Tahun 2013
Tampilan Utama SIPD Tahun 2017
Adanya dukungan dan komitmen Perangkat Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional Peran Bappeda kepada Perangkat Daerah dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru Masukan dari Perangkat Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen data
