BAPPEDA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta RidhoNya,

N

maka kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah

T

E

Banten Tahun 2016.

N

Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Banten Tahun 2016

B

A

adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang disusun untuk

S

I

dibuat selama periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan,

IN

program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta

O V

berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Banten

R

Tahun 2012 – 2017).

P

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit

D

A

Umum Daerah Banten Tahun 2016 dapat memenuhi harapan, kami sampaikan ucapan

P

E

terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja

P

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

B

A

Wassalamualaikum Warohamtullohi Wabarokatuh,

Serang, Januari 2016 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten

Drg.Dwi Hesti Hendarti,M.Kes Nip. 19610209 198911 2 001

Rencana Kerja RSUD Banten Tahun 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

…………………….

DAFTAR ISI

i ii

…………………….

1

1.2 Tujuan dan Sasaran

…………………….

4

1.3 Landasan Hukum

…………………….

6

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2016

…………………….

6

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Rumah

A

N

E

N

1.1 Latar Belakang

T

BAB I PENDAHULUAN

7

……………………

33

…………………….

43

…………………….

44

…………………….

47

4.2 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung (BTL) …………………….

49

B

…………………….

I

Sakit Umum Daerah Banten

IN

S

2.2 Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah

O V

Banten 3.1 Visi RSUD Banten IV

EVALUASI

KINERJA

A

BAB

P

3.2 Misi RSUD Banten

R

BAB III VISI DAN MISI

PELAKSANAAN

D

PEMBANGUNAN RSUD BANTEN

P

P

E

4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

A

dan Belanja Langsung

B

4.3 Analisis Pencapaian Sasaran Kegiatan di …………………….

51

Rumah Sakit Umum Daerah Banten Tahun 2015 dan Keterangan Rincian Kegiatan yang Terealisasi

…………………….

54

5.1 Program Kegiatan RSUD Banten Tahun 2016

…………………….

56

5.2 Rencana Kerja RSUD Banten

…………………….

57

…………………….

66

4.4 Permasalahan dan Solusi

BAB V INDIKATOR KINERJA, BIAYA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI

BAB VI PENUTUP


N E T N A B I S IN O V R P A D E P P A B


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

sistem

N

Berdasarkan

E

perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah

N

T

(RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang dalam

B

A

penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah

S

I

(RPJPD) serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional

IN

(RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang

O V

perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

R

daerah serta mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

A

P

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

D

daerah, yang dijabarkan melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010

P

E

tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, menyebutkan bahwa

A

P

RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah ditetapkan paling lama 6 (enam)

B

bulan setelah Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 merupakan tahap ketiga (tahap akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten tahun 2005 – 2025. Dalam


2

RPJPD Provinsi Banten tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan visi yaitu “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu 1) mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas 2) mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan

N

berkeadilan 3) mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

E

lestari dan 4) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

pembangunan

pada

tahap

akselesari

A

prioritas

1

meliputi

1)

B

Adapun

N

T

berwibawa.

S

I

penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial 2)

IN

pemantapan kualitas sumber daya manusia 3) pemantapan kualitas dan pemerataan

O V

perekonomian 4) pemantapan kualitas dan pelayanan prasarana dan sarana wilayah 5)

R

pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup 6)

A

P

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan 7) pengembangan dan

D

pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

P

E

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja

A

P

perangkat daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

B

setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komperehensif dan terpadu dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ akhir masa jabatan Gubernur Banten tahun 2012 – 2017. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara


3

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan renstra SKPD adalah dokumen

perencanaan

SKPD

untuk

periode

5

(lima)

tahun.

Dengan

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi

E

N

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan

N

T

masa depan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor

B

A

129/Menkes/SK/III/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, maka

S

I

RSUD Banten dalam menetapkan indikator kinerja dan target sasarannya diwajibkan

IN

mengacu pada peeraturan tersebut.

O V

Penyusunan rancangan renstra SKPD berpedoman pada surat edaran, rancangan

R

renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan

A

P

SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan

D

dalam forum SKPD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk

P

E

memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan

A

P

kegiatan pelayanan SKPD.

B

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Banten (RSUD Banten) 2013 –

2017 ini didasarkan pada revisi RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 yang telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Banten nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. Dokumen Renstra RSUD Banten disusun berdasarkan pada fungsi rumah sakit umum daerah Banten sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam


4

pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan sehingga agenda prioritas Banten sehat dapat terwujud. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan

N

fungsi SKPD provinsi.

T

E

1.2 Tujuan dan Sasaran

N

Tujuan penyusunan renja SKPD rumah sakit umum daerah Banten ini adalah

B

A

untuk menetapkan prioritas penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2016 guna

S

I

memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi

IN

serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani oleh rumah sakit umum daerah

O V

Banten.

P

R

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya rencana kegiatan rumah sakit umum

A

daerah Banten tahun 2016 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan

E

D

serta menjadi pedoman rencana penganggaran yang berbasis regulasi tupoksi dan

P

P

evaluasi.

B

A

1.3 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; b. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten; c. Undang-Undang nomor 17 Tahun 20023 Tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


5

f. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; g. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan; h. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

E

N

i. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

N

T

daerah;

B

A

j. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

S

I

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

IN

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan

O V

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

R

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

A

P

l. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem

D

Perencanaan Pembangunan Daerah;

P

E

m. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

A

P

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017;

B

n. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten; o. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017; p. Peraturan Gubernur Banten nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten;


6

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2016 Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Banten tahun anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran dan

N

Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2016.

T

E

BAB II GAMBARAN UMUM, Bab ini berisi tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum

N

Daerah Banten.

B

A

BAB III VISI, MISI RSUD BANTEN, Bab ini menjelaskan tentang visi, misi Rumah

S

I

Sakit Umum Daerah Banten.

O V

evaluasi anggaran pada Tahun 2015.

IN

BAB IV EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2015, Bab ini berisi tentang penjelasan

P

R

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A

BANTEN TAHUN 2016, Pada bab ini berisi tentang kebijakan, program, rencana kerja

E

D

Rumah Sakit Umum Daerah Banten.

B

A

P

P

BAB VI PENUTUP, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan.


7

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banten

N

Rumah Sakit Umum Daerah Banten merupakan salah satu fasilitas pelayanan

E

kesehatan milik Pemerintah Provinsi Banten yang diresmikan pada tanggal 3 Oktober

N

T

Tahun 2013. Sebagai instansi pelayanan publik Rumah Sakit Umum Daerah Banten

B

A

memiliki peranan yang sangat stratgis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat

S

I

kesehatan masyarakat Banten.Peran strategis ini terkait karena RSUD Banten adalah

IN

fasilitas kesehatan yang padat teknologi dan padat pakar ilmu. Peran tersebut dewasa

O V

ini makin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan epidemiologi penyakit,

R

perubahan struktur demografis, perkembangan IPTEK, perubahan struktur sosio

A

P

ekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan sanggup

D

memenuhi kebutuhan mereka yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan.

P

E

Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagai unit pelayanan publik dituntut

A

P

untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya.Hal ini seiring dengan program

B

percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu semakin meningkat terutama setelah memasuki era reformasi. Hal ini merupakan tantangan yang serius terhadap keberadaan Rumah Sakit Pemerintah dimasa yang akan datang, apakah masih tetap menjadi tumpuan masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan atau tumpuan masyarakat beralih ketempat lain dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk itu


8

perbaikan kualitas pelayanan kesehatan rujukan harus mendapat prioritas dari pemerintah daerah dalam hal pelayanan

terhadap pelanggan atau konsumen

kesehatan. Dengan demikian, nampak bahwa Rumah Sakit mengemban tugas yang sangat berat, disatu sisi dituntut memberi pelayanan yang bermutu yang dapat memuaskan

E

N

konsumennya. Rumah sakit sebagai institusi yang berperan penting dalam pelayanan

N

T

kesehatan masyarakat merupakan salah satu misi yang harus dijalankan, disisi lain

B

A

perubahan kecendrungan dari instansi yang sepenuhnya sosial menjadi sosio ekonomis

S

I

juga sudah merupakan kenyataan. Sementara itu, perubahan baik di tingkat lokal

IN

maupun global terus saja terjadi yang memaksa rumah sakit secara terus menerus perlu

O V

menyesuaikan dirinya.

R

Rumah Sakit Umum Daerah Banten dipimpin oleh Direktur yang mempunyai

A

P

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi

D

daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan terutama di lingkungan Rumah

P

E

sakit. Seiring dengan proses pembangunan pada era desentralisasi, pembangunan yang

A

P

telah berkembang di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten semakin besar pula

B

tantangan dan hambatan yang akan membentang di sepanjang masa suatu pemerintahan. Pembangunan yang terus dilaksanakan pemerintah tidak lain ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.


9

Perencanaan pembangunan yang berangkat dari dan akan kebutuhan masyarakat secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari aspek kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah kepada warga masyarakat, selain itu peningkatan kesejahteraan warga masyarakat merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan pembangunan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu bagian dari

E

N

pembangunan yang sedang, sudah dan akan dilaksanakan.

N

T

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan

B

A

Pemerintah Provinsi Banten, RSUD Banten dituntut untuk meningkatkan pelayanan

S

I

kepada warga masyarakat.Transparansi dan akuntabilitas wajib dikedepankan seiring

IN

dengan semakin berkembangnya tuntutan zaman.

O V

a. Tugas dan Fungsi

R

RSUD Banten memiliki Tugas Pokok sebagai berikut :

A

P

1. Perencanaan kegiatan pelayanan medik, sarana prasarana penunjang medik dan non

D

medik, administrasi kepegawaian serta keuangan dalam rangka pelayanan kesehatan

P

E

paripurna.

A

P

2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan medik, penunjang medik dan non medik,

B

pelayanan rujukan medik. 3. Penyelenggaraan pengelolaan teknis administratif tata usaha, umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit. 4. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dalam rangka mendukung pelayanan medik. 5. Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga medis, para medis, fungsional dan non medis.


10

6. Penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan rumah sakit dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelayanan rumah sakit melalui sistem asuransi. 7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, para medis fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga medis, para medis

E

N

dan non medis.

N

T

8. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga/institusi dalam

B

A

upaya mendukung pelaksanaan tugas.

S

I

9. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik non

IN

medik.

O V

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, RSUD Banten mempunyai

P

R

fungsi sebagaimana berikut :

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan

E

D

A

1.

B

A

P

P

lingkup tugasnya.

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup tugasnya.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Terlampir


11

2.1.4. Rincian Unsur-Unsur Organisasi 1. Direktur Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten menyatakan bahwa

N

Direktur mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

T

E

berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan

A

N

Rumah Sakit. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Direktur

I

S

Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis Rumah Sakit berdasarkan

IN

a)

B

mempunyai fungsi sebagai berikut:

O V

rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

c)

Perumusan kebijiakan pendidikan dan pelatihan.

d)

Perumusan kebijkan penelitian pengembangan serta pengabdian masyarakat.

e)

Perumusan kebijkan anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi.

f)

Perumusan kebijakan pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan

A

P

P

E

D

A

P

R

b)

B

masyrakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

g)

Perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.

h)

Pertanggung jawaban tugas rumah sakit secara administratif dan operasional kepada Gubenur Banten.

i)

Pengarahan pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit.


12

j)

Pengawasan operasional rumah sakit

k)

Pembinaan jabatan fungsional.

2. Wakil Direktur Pelayanan. Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

N

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategi bidang pelayanan medis dan

T

E

keperawatan.

A

N

b) Perumusan kebijakan pelayanan medis dan keperawatan.

B

c) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan

S

I

keperawatan.

IN

d) Pengkoordinasi penyusunan standar pelayanan medis dan keperawatan.

O V

e) Pengkoordinasian penyusunan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan teknis

P

R

operasional pelayanan medis dan keperawatan

A

f) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan fasilitas, sarana dan

E

D

prasanarana pelayanan medis dan keperawatan pada seluruh unit pelayanan

P

P

yang di bawahinya.

B

A

g) Penyusunann telaahan staf di bagian pelayanan medis dan keperawatan. h) Pengkoordinasian, fasilitasi dan sinkronisasi pelayanan medis dan keperawatan dengan akil direktur yang lain serta instalasi, komite dan staf fungsional di lungkungan rumah sakit maupun instalasi terkain lainnya. i) Pengkoordinasian penyusunann standar pelayanan medis pada unit pelayanan fungsional.


13

a. Bidang Pelayanan Medis. Kepala bidang pelayanan medis mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasiaan kegiatan dan pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas bagi pelayanan

E

N

medis.

N

T

b) Penyusunan rencana strategis seluruh unit fungsional pelayanan yang di lengkapi

A

program kerja, kegiatan, monitoring melalui sistem akuntabilitas.

I

B

c) Penyusunan rencanan anggaran sunber daya pelayanan medis.

IN

S

d) Pengembangan kualitas pelayanan medis dan keperawatan.

O V

e) Penyusunan dan pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medis dan

R

pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

P

f) Penetapan standar pelayanan medis pada unit pelayanan fungsional.

D

A

g) Pengendalian pemanfaatan fasilitas medis dan pengelolaan standar sarana dan

P

E

peralatan pelayanan medis.

A

P

h) Penyusunan telaahan staf bidang pelayanan medis.

B

i) Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan penyiapan sarana dan prasarana operasional, pelayanan dan pelaksanaan pelayanan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas. a.1. Seksi Operasional Pelayanan Kepala seksi operasional pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a)

Menyusun rencana kerja seksi operasional pelayanan

b)

Menyusun kebijakan teknis operasional pelayanan medis.

c)

Melaksanakan program dan kegiatan administrasi operasional pelayanan medis.


14

d)

Menyusun rencana aksi strategis seksi operasional pelayanan yang dilengkapi dengan system akuntabilitas kinerja. Memfasilitasi kegiatan pelayanan medis

f)

Menginventarisasi kebutuhan pelayanan medis.

g)

Menyiapkan data usulan kebutuhan pelayanan medis.

h)

Mengelola administrasi pelayanan medis dan fasilitasi standar pelayanan medis

i)

Memfasilitasi operasional pelayanan yang efektif, penggunaan bahan dan alat

N

T

E

N

e)

B

A

habis pakai dan obat – obatan. Menyusun kesiapan fasilitas medis.

k)

Menyusun dan memfasilitasi kebutuhan prosedur tetap pelayanan medis.

l)

Menyusun standar dan pedoman operasional pelayanan medis

O V

IN

S

I

j)

R

m) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinanan serta mengevaluasi

D

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

E

n)

A

P

pelaksnaan tugas bahan

P

a.2. Seksi Pemantauan pelayanan

B

A

P

Kepala seksi pemantauan pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a)

Menyusun rencana kerja seksi pemantauan pelayanan

b)

Menyusun kebijakan teknis pemantauan pelayanan medis

c)

Melaksanakan program dan kegiatan pemantauan pelayanan medis

d)

Menyusun rencana aksi strategis seksi pemantauan pelayanan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas kinerja.

e)

Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan

f)

Melaksanakan pemantauan dampak pelayanan medis


15

g)

Memfasilitasi pengendalian waktu pelayanan yang efektif.

h)

Mengevaluasi dan memantau kepuasan dan keluhan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan dan pelayanan medis.

i)

Menghimpun,mengelola,menganalisis dan menyusun hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap dokter, perawat, manajemen dan fasilitas rumah

E

N

sakit.

Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan medis.

k)

Melaksanakan pemantauan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis.

l)

Menyusun standar dan pedoman pemantauan pelayanan.

S

I

B

A

N

T

j)

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi

R

n)

O V

pelaksanaan tugas bawahan.

IN

m) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaaan serta mengevaluasi

A

P

b. Bidang Keperawatan

P

E

D

Kepala bidang keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

A

P

a) Perencanaan, pengeolaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian kegiatan

B

dan pengembangan sumber daya keperawatan. b) Menyusun rencana strategis seluruh unit keperawatan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas kinerja. c) Penyusunan rencana anggaran sumber daya keperawatan d) Penyusunan dana pengelolaan tata laksana penyelenggaraan keperawatan dan pengembangan potensi keperawatan. e) Penetapan standar pelayanan keperawatan pada unit pelayanan fungsional.


16

f) Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika mutu keperawatan. g) Penyelenggaraan bimbingan di bidang etika dan peningkatan mutu keperawatan. h) Pemberian rekomendasi mutasi dan penempatan dan pengembangan kompetensi perawat.

E

N

i) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksana kode etika, prosedur dan

A

B

j) Penyusunan talaahan staf di bidang keperawatan.

N

T

pelayanan keperawatan.

S

I

k) Pengawasan penggunaan fasilitas asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan

IN

etika mutu keperawatan.

O V

b.1 Seksi Asuhan Keperawatan

P

R

Kepala seksi asuhan, etika dan mutu keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

A

a) Menyusun rencana kerja seksi asuhan, etika dan mutu keperawatan.

E

D

b) Menyusun bahan kebijakan teknis asuhan etika dan mutu keperawatan.

P

P

c) Melaksanakan program dan kegiatan asuhan etika dan mutu keperawatan.

B

A

d) Menyusun rencana aksi strategis seksi asuhan etika dan mutu keperawatan yang dilengkapi dengan system akuntabilitas kinerja. e) Menyusun jadwal petugas perawat dan pengendalian kesiapan perawat dalam melaksakan tugasnya f) Menyusun bahan materi untuk pembinaan asuhan etika dan mutu keperawatan g) Melaksanakan bimbingan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika, mutu serta kode etik prosedur dan standar pelayanan keperawatan


17

h) Menginventarisasi dan menyiapkan data usulan kebutuhan sarana prasarana keperawatan. i) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan standar tenaga dan peralatan keperawatan. j) Melaksanakan fasilitas dan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan pada

E

N

seluruh unit pelayanan.

N

T

k) Menyusun standar dan pedoman etika dan mutu keperawatan.

B

A

l) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaaan serta mengevaluasi

S

I


IN

m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.

O V

b.2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

R

Kepala seksi pembinaan dan pengembangan keperawatan sebagaimana dimaksud

A

P

membantu kepal bnidang keperawatan dalam melaksanakan pembinaan dan

E

D

pengembangan keperawatan. Rincian tugas pokok sebagai berikut :

P

P

a) Menyusun rencana kerja seksi pembinaan dan pengembangan keperawatan

B

A

b) Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan keperawatan. c) Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan keperawatan. d) Menyusun rencana aksi strategis seksi pembinaan dan pengembangan keperawatan. e) Menyusun kebutuhan pelatihan dan keperawatan f) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan tenaga keperawatan. g) Melaksanakan pengkoordinasian pengembangan tenaga keperawatan h) Memfasilitasi dan pengendalian pemanfaatan tenaga dan keperawatan.


18

i) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tenaga dan peralatan keperawatan. j) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja keprawatan. k) Menyusun standar dan pedoman pembinaan dan pengembangan keperawatan. l) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

E

N

m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.

N

T

3. Wakil Direktur Penunjang.

B

A

Wakil direktur penunjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

S

I

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi strategis bidang logistik dan bidang

IN

rekam medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

O V

b) Perumusan kebijakan terkait pengelolaan barang medis dan non medis serta rekam

P

R

medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

A

c) Perencanaan peraturan, pemantauan dan evaluasi logistik dan pelaksanaan rekam

E

D

medis serta sistem informasi manajemen rumah sakit.

P

P

d) Pengembangan perbekalan dan pengelolaan barang medis dan non medis serta

B

A

pelaksanaan rekam medis dan non medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

e) Pengkoordinasiaan penyusunan standar penunjang medis f) Pengkoordinasian penyusunan pedoman petunjuk teknis penunjang medis. g) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang medis pada seluruh unit pelayanan yang di bawahnya. h) Penyusunan telaahan staf bidang rekam dan sistem informasi manajemen rumah sakit.


19

i) Pengkoordinasian, fasilitasi dan sinkronisasi pengelolaan barang medis dan non medis, rekam medis dan sistem informasi manajemen rumah sakit dengan wakil direktur yang lain serta intalasi, komite dan staf fungsional dilingkungan rumah sakit maupun instalasi terkait lainnya. j) Pengkoordinasiaan penyusunan standar pelayanan medis dan non medis pada unit

E T

Bidang Logistik.

A

N

a.

N

penunjang fungsinya.

I

B

Kepala bidang logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

IN

S

a) Perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian kegiatan

O V

dan pengembangan barang medis dan non medis.

R

b) Penyusunan recanan aksi strategis seluruh unit logistik yang di lengkapi program

D

A

P

kerja, kegiatan, monitoring melalui sistem akuntabilitasi.

P

E

c) Penyusunan rencana kegiatan anggaran pengelolaan barang medis dan non medis.

A

P

d) Penyusunan dan pengelolaan barang medis dan medis.

B

e) Penetapan standar pengelolaan barang medis dan non medis. f) Penyusunan telaahan staf bidang logistik. g) Pengawasan pengelolaan, penggunaan dan distribusi fasilitas medis dan non medis. a.1 Seksi Barang Medis. Kepala seksi pengelolaan barang medis mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a) Menyusun rencaana kerja seksi pengelolaan barang medis. b) Menyusun kebijakan teknis pengelolaan barang medis.


20

c) Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan barang medis. d) Menyusun rencana aksi strategis pengelolaan barang medis yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas kerja. e) Menghimpun, mengelola, menganalisis dan menyusun usulan rencana kebutuihan barang medis

E

N

f) Menghimpun, mengolah menganalisis dan menyusun biaya satuan barang medis.

N

T

g) Menghimpun, mengolah menganalisis dan menyusun standar kebutuhan peralatan,

B

A

sarana prasarana dan sumber daya manusia pada seksi pengolahan barang medis.

S

I

h) Menyusun standar pedoman sistem manajemen pengolahan barang medis.

IN

i) Menyusun perencanaan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan barang medis rumah

O V

sakit.

R

j) Melaksanakan kegiatan pengelolaan peralatan dan distribusi barang medis rumah

A

P

sakit

E

P

barang medis.

D

k) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan serta pengelolaan

A

P

l) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi

B

pelaksanaan tugas bawaan. m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya a.2 Seksi Barang Non Medis Mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a) Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan barang non medis. b) Menyusun kebijakan tekhnis pengelolaan barang non medis. c) Melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan barang non medis.


21

d) Menyusun rencana aksi strategis pengelolaan barang non medis yang dilengkapi sistem akuntabilitas. e) Menghimpun, mengelola, menganalisis dan menyusun usulan rencana kebutuhan barang non medis. f) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun biaya satuan barang non

E

N

medis.

N

T

g) Melaksanakan distribusi barang non medis.

B

A

h) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun standar kebutuhan peralatan,

S

I

sarana prasarana dan sumber daya manusia pada seksi barang non medis.

IN

i) Menyusun standar dan pedoman sistim manajemen pengelolaan barang non medis.

O V

j) Melaksanakan kegiatan distribusi kebutuhan peralatan dan pengelolaan barang non

R

medis rumah sakit.

D

barang non medis.

A

P

k) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan serta pemanfaatan

P

E

l) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi

A

P


B

m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. b. Bidang Rekam Medis dan SIM RS Kepala Bidang Rekam Medis dan SIM RS mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian kegiatan dan pengembangan bidang Rekam Medis dan Sistim Informasi Manajemen RS. b) Menyusun rencana aksi strategis administrasi Rekam Medis dan Sistim Informasi Manajemen RS dilengkapi dengan sistem akuntabilitas kinerja.


22

c) Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksaan Rekam Medis dan SIM RS. d) Penyusunan telaahan staf di bidang Rekam Medis dan SIM RS. e) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rekam Medis dan SIM RS. f) Pengawasan penggunaan fasilitas Rekam Medis dan SIM RS.

N

b.1 Seksi Rekam Medis

T

E

Kepala seksi Rekam Medis dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

A

N

a) Menyusun rencana kerja seksi Rekam Medis dan Pelaporan.

B

b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rekam medis dan

S

I

Pelaporan.

IN

c) Melaksanakan program dan kegiatan Rekam medis dan Pelaporan.

O V

d) Menyusun rencana aksi strategis administrasi Rekam medis dan Pelaporan yang

mengelola,

menganalisis

dan

menyusun

usulan

kebutuhan

A

e) Menghimpun,

P

R

dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

E

D

administrasi Rekam medis.

P

P

f) Menyusun bahan pengembangan Rekam medis.

B

A

g) Menyusun standar dan pedoman Rekam Medis. h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan meyusun laporan pengelolaan Rekam Medis. i) Menghimpun dan mengelola data Rekam Medis sebagai sumber informasi kebijakan. j) Mengelola administrasi dan kelengkapan dokumen Rekam Medis. k) Menyusun data base Rekam Medis. l) Menyusun dan mengembangkan format status Rekam Medis.


23

m) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. n) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. b.2. Seksi Sistem Informasi Rumah Sakit

N

Kepala Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit mempunyai rincian tugas sebagai

T

E

berikut:

Menyusun rencana kerja seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

b)

Menyusun bahan perumusan kebijakan tekhnis Sistem Informasi Manajemen

B

A

N

a)

S

I

Rumah Sakit.

Melaksanakan program dan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

d)

Menyusun rencana aksi strategis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang

O V

IN

c)

Menyusun, mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengembangan Sistem

A

e)

P

R

dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

E

D

Informasi Manajemen Rumah Sakit. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen.

g)

Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan Sistem

B

A

P

P

f)

Informasi.

h)

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi.

i)

Menghimpun, mengelola, menganalisis dan menyusun data base informasi.

j)

Mengembangkan Sistim Informasi Manajemen sesuai dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi.

k)

Pengelola administrasi dan dokumentasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.


24

l)

Menyusun data base informasi Rumah Sakit dan sistem informasi Rumah Sakit bersama instalasi terkait.

m) Menyajikan data hasil pelayanan dan sumber daya Rumah Sakit. Menyusun standar dan pedoman tekhnis Sistem Informasi Rumah Sakit.

o)

Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi tugas

E

N

n)

N A

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.

B

p)

T

bawahan.

S

I

4. Wakil Direktur Umum dan keuangan

IN

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

O V

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis bagian umum dan bagian keuangan.

P

R

b) Perumusan kebijakan administrasi Umum, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan,

A

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset.

E

D

c) Perencanaan, Pengaturan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan administrasi

P

P

umum, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan, Perencanaan, evaluasi, pelaporan,

B

A

keuangan dan aset. d) Pengembangan kualitas pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, pendidikan, Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset. e) Pengkoordinasian

penyusunan

standar

pelaksanaan

administrasi

umum,

kepegawaian, pendidikan, Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset.


25

f) Pengkoordinasian penyusunan pedoman petunjuk tekhnis dan pembinaan tekhnis pelaksanaan

admionistrasi

umum

kepegawaian,

pendidikan,

Pelatihan,

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset. g) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan, pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana administrasi umum, kepegawaian, pendidikan, Pelatihan, Perencanaan,

E

N

Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset serta seluruh unit yang di bawahinya.

N

T

h) Penyusunan telaahan staf pada bagian umum dan bagian keuangan.

B

A

i) Pengkoordinasian penyusunan pedoman petunjuk tekhnis dan pembinaan tekhnis

IN

Evaluasi, Pelaporan, Keuangan dan Aset.

S

I

pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, pendidikan, Pelatihan, Perencanaan,

O V

a. Bagian Umum

P

R

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

A


rencana

strategis

seluruh

sdministrasi

umum

melalui

sistim

P

P

b) Penyusunan

E

D

dan pengembangan sumber daya bagian umum.

B

A

akuntabilitas kinerja. c) Penyusunan rencana anggaran administrasi umum. d) Penyusunan penyelenggaraan urusan surat menyurat, arsip, pengadaan, ekspedisi dan pengagendaan serta keprotokolan. e) Penyusunan penyelenggaraan urusan adminitrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. f) Penyusunan telaahan staf di bagian umum.


26

g) Penyusunan penyelenggaraan urusan rumah tangga, kendaraan, kebersihan, ketertiban di lingkungan rumah sakit dan pemeliharaan perlengkapan. b.1 Subag Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai

N

berikut :

T

E

a) Menyusun rencana kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian.

A

N

b) Menyusun bahan perumusan kebijakan tekhnis administrasi Umum dan

B

Kepegawaian.

S

I

c) Melaksanakan program dan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian.

IN

d) Menyusun rencana aksi strategis administrasi Umum dan Kepegawaian

O V

yang dilengkapi dengan sistim akuntabilitas kinerja.

P

R

e) Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian Rumah

A

Sakit.

E

D

f) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi atau pihak terkait di bagian

P

P

kepegawaian.

B

A

g) Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang di bagian umum. h) Melaksanakan urusan rumah tangga. i) Melaksanakan urusan kendaraan dinas. j) Melaksanakan urusan ketertiban. k) Melaksanakan pemeliharaan gedung dan taman serta perlengkapan umum. l) Melaksanakan urusan perpustakaan. m) Melaksanakan urusan publikasi.


27

n) Menganalisa, menilai, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan bawahan. o) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. b.2. Subag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan dan DIKLAT

N

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi dan

T

E

Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

A

N

a) Menyusun rencana kerja sub bagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan,

B

Evaluasi dan Pelaporan.

S

I

b) Menyusun bahan perumusan kebijakan tekhnis Pendidikan dan Pelatihan,

program

dan

O V

c) Melaksanakan

IN

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan,

P

R

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

D

E

kinerja.

A

d) Menyusun rencana aksi strategis yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas

P

P

e) Menghimpun dan mengkaji data unit kerja di Rumah Sakit untuk

B

A

penyusunan program dan anggaran.

f) Menyusun bahan sosialisasi Renstra dan program Rumah Sakit. g) Menyusun bahan dan format penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintahan (LAKIP) Rumah Sakit. h) Melaksanakan pelatihan / Diklat fungsional tenaga kesehatan Rumah Sakit. i) Menyusun bahan evaluasi kegiatan Rumah Sakit. j) Menyusun bahan pelaporan kegiatan Rumah Sakit.


28

k) Menyusun kebutuhan data base untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran. l) Menyusun dokumen laporan tahunan Rumah Sakit. m) Menganalisa, menilai, memberi petunjuk,

arahan dan pembinaan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

E

N

n) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi

N

T

b. Bagian Keuangan

B

A

Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

S

I


IN

keuangan.

O V

b) Penyusunan rencana strategis bagian keuangan yang dilengkapi program kerja,

P

R

kegiatan, monitoring melalui sistem akuntabilitas.

A

c) Pengkoordinasian penyelenggaraan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja

E

D

Rumah Sakit.

P

P

d) Penyusunan telaahan staf dibagian keuangan.

B

A

e) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan yang meliputi belanja aparatur, belanja publik dan asuransi kesehatan. f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tata usaha keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi. b.1 Subag Anggaran dan Akuntansi Kepala Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a)

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.

b)

Menyusun kebijakan tekhnis Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.


29

c)

Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.

d)

Menyusun rencana aksi strategis yang dilengkapi dengan sistim akuntabilitas kinerja. Menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit.

f)

Melaksanakan analisa anggaran pendapatan dan belanja.

g)

Melaksanakan penyusunan anggaran Rumah Sakit.

h)

Melaksanakan penghimpunan data anggaran dari tiap-tiap lingkungan Rumah

N

T

E

N

e)

B

A

Sakit.

Melakukan inventarisasi rencana anggaran dari setiap unit di Rumah Sakit.

j)

Melakukan pengendalian anggaran pada setiap unit Rumah Sakit.

k)

Melakukan rekapitulasi data anggaran dari tiap-tiap bagian di lingkungan Rumah

O V

IN

S

I

i)

P

Menyiapkan bahan untuk pengajuan anggaran dari pemerintahan Provinsi Banten

A

l)

R

Sakit.

D

dan Pemerintah Pusat serta pihak ketiga.

P

Menyusun laporan keuangan Rumah Sakit secara berkala, bulanan, triwulan dan

A

n)

P

E

m) Melaksanakan pencatatan transaksi pendapatan maupun belanja Rumah Sakit.

B

tahunan. o)

Menganalisa,

menilai,

memberi

petunjuk,

arahan

dan

pembinaan

serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. p)

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.

b.2. Subag Perbendaharaan dan Verifikasi Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perbendaharaan dan verifikasi.


30

b) Menyusun kebijakan tekhnis Perbendaharaan dan verifikasi. c) Melaksanakan program dan kegiatan perbendaharaan dan verifikasi. d) Menyusun rencana aksi strategis perbendaharaan dan verifikasi yang dilengkapi dengan sisitim akuntabilitas kinerja. e) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan rutin, penerimaan, proyek dan asuransi

E

N

kesehatan.

N

T

f) Menyusun SPP dan SPM UP, GU, TU, LS belanja tidak langsung dan belanja

B

A

langsung.

S

I

g) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan yang meliputi belanja aparatur, belanja

menilai,

memberi

petunjuk,

O V

h) Menganalisa,

IN

publik, belanja bagi hasil dan belanja tidak tersangka. arahan

dan

pembinaan

serta

R

mengevaluasi tugas bawahan. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.

A

P

Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (Clinical Government) yang baik agar mutu

D

pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi maka Direktur

P A

instalasi.

P

E

membentuk komite medik, komite keperawatan, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi-

B

1. Komite Medik

Komite medik mempunyai tugas sebagai berikut : a) Komite medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional. b) Komite medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. c) Komite medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


31

d) Komite Medik mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan medik,

memantau

pelaksanaannya,

melaksanakan

etika

profesi,

mengatur

kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan. e) Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan

E

N

medis di rumah sakit.

N

T

f) Memelihara mutu profesi staf medis, dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi

B

A

staf medis.

S

I

g) Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dibantu oleh panitia medik yang

Komite Keperawatan

O V

2.

IN

anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya.

A

P

terdiri dari perawat/bidan.

R

a) Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya

D

b) Komite keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

P

E

c) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.

A

P

d) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar

B

keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. e) Ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur. 3.

Satuan Pengawas Intern a) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.


32

b) Pengawasan intern adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada didalam unit organisasi, pengawasan ini mempunyai sifat untuk meneliti apakah kebijaksanaan pimpinan telah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

A

Instalasi-Instalasi

B

4.

N

T

mengendalikan organisasinya yang bersifat komperehensif.

E

N

c) Pengawasan intern adalah suatu system yang ditetapkan oleh pimpinan dalam

S

I

a) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah sakit

IN

daerah.

O V

b) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional

R

c) Instalasi mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan

A

P

fungsional sesuai dengan fungsinya.

D

d) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah

P

E

sakit daerah dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai dengan

A

P

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B

e) Kepala instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Banten terdiri dari : 1)

Kepala Instalasi Rawat Inap

2)

Kepala Instalasi Rawat Jalan

3)

Kepala Instalasi IGD

4)

Kepala Instalasi ICU

5)

Kepala Instalasi Bedah Sentral


33

6)

Kepala Instalasi Forensik Medikolegal

7)

Kepala Instalasi IPRS, K3RS, dan Gas Medis

8)

Kepala Instalasi Laboratorium dan BDRS

9)

Kepala Instalasi Farmasi

10) Kepala Installasi Gizi

E

N

11) Kepala Instalasi Radiologi

N

T

12) Kepala Instalasi CSSD

B

A

13) Kepala Instalasi IPAL

S

I

14) Kepala Instalasi Laundry

IN

15) Kepala Instalasi Asuransi

O V

2.2. Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Banten

R

Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan RSUD Banten terdapat dua jenis

A

P

Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari

D

Jabatan Struktural Eselon II b, Eselon III a, Eselon III b, Eselon IV a, serta Jabatan

P

E

Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter,

A

P

perawat, bidan, apoteker, dll. Namun jabatan fungsional tertentu belum terakomodir

B

baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya. Komposisi pegawai dilingkungan RSUD Banten pada tahun 2015 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


34

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan RSUD Banten Tahun 2015

I

B

A

N

T

E

N

177 604 781

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

2.

Status Pegawai : 1. PNS 2. Non PNS Jumlah Jabatan : 1. Esselon II b 2. Esselon III a 3. Esselon III b 4. Esselon IV 5. Pelaksana PNS 6. Pelaksana Non PNS Jumlah

Jumlah

S

1.

Jenis Tenaga

IN

NO


1 3 6 12 155 604 781

35

Tabel 2.2 Data Ketenagaan sesuai Pelayanan Tahun 2015

1. 2.

Jenis Pelayanan

Jenis Tenaga

Pelayanan Medik Dasar Pelayanan Medik spesialis

Jumlah

dokter Umum

23

dokter Gigi

6

dr. Peny. Dalam

2

N

No

T

E

dasar

N

dr. Anak

2

B

A

dokter Bedah Umum

2

1

Dokter Bedah Urologi

2

Dr. Okupasi Klinik

1

dr. Mata

2

dr. THT

2

dr. Syaraf

1

dr.Kulit Kelamin

-

dr. Orthopedi

1

P A D

B

A

P

P

E

Pelayanan Medik spesialis lain

dr. Anastesi

O V

Pelayanan Medik Spesialis Penunjang

4.

1

R

3.

IN

S

I

Dokter Bedah Digestive

5

Pelayanan Medik

Obgyn

3

6

Pelayanan Kefarmasian

Apoteker

14

7

Tenaga Kes lain

Keterapian Fisik

5


36

Tabel 2.3 Data Ketenagaan Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2015 NO

Strata Pendidikan

Jumlah

Magister

18

2

Spesialis

30

3

Strata 1

198

4

Strata 1 Profesi Kedokteran

5

Strata 1 profesi Kedokteran Gigi

6

Strata 1 Apoteker

7

Diploma III

8

D1

9

SPK

10

SMA

11

SMP

12

SD

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

1

6 14 318 2 1 161 9 1 781

D

A

Jumlah

23

P

E

2.2.1 Sarana dan Prasarana

A

P

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya upaya pelaksanaan kinerja,

B

adapun sarana dan prasarana RSUD Banten yaitu : a. Bangunan Gedung Terletak di pusat ibu kota Provinsi Banten dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas gedung pemerintah yang lainnya. Memiliki luas tanah ± 41.384 M2 dengan luas bangunan (Perkantoran dan Pelayanan) Bangunan RSUD Gedung A Lt.1 1740 m2, Bangunan Teras 345 m2, Gedung A Lt.2 1897 m2, Gedung A Lt.3 1492 m2, Bangunan RSUD Gedung B Lt.1 1414 m2, Bangunan Teras 27 m2, Gedung B Lt.2


37

1414 m2, Gedung B Lt.3 1414 m2, Gedung B Lt.4 1414 m2, Sisa tanah yang belum dikembangkan sesuai dengan Master Plan yang dimiliki, beberapa gedung memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk menunjang pelayanan. b. Alat Transportasi

N

Kendaraan roda 4 yang dimiliki RSUD Banten berjumlah 20 Unit yang terdiri dari

T

E

mobil Ambulance 7 Unit, mobil jenazah 2 Unit dan 11 Unit Mobil Operasional dan 20

A B

Jumlah Tempat Tidur

I

c.

N

Unit Roda 2 dan kendaraan roda 3 berjumlah 2 Unit.

IN

S

Jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Banten Tahun 2015

O V

berjumlah 184 tempat tidur yang terdiri dari :

A

P

R

Tabel 2.4 Data Jumlah Tempat Tidur di RSUD Banten Tahun 2015 Kelas Perawatan Jumlah Kelas 1 10 Kelas 2 14 Kelas 3 96 VIP 1 VVIP 1 Isolasi 5 ICU 6 NICU 4 PICU 2 SCN 12 IGD 20 IGD VK 4 VK bersalin 9 Total 184

B

A

P

P

E

D

Perawatan Perawatan

Non Kelas

Non Perawatan


38

2.2.2. Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banten dipersiapkan sebagai Rumah Sakit Type B, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang meliputi : 1.

Instalasi Rawat Jalan meliputi :

N

 Klinik Penyakit Dalam

E

 Klinik Bedah

N B

A

 Klinik Anak

S

I

 Klinik Mata

IN

 Klinik THT

O V

 Klinik Jiwa

P

D

A

 Klinik Jantung

R

 Klinik Paru

 Klinik Saraf

P

E

 Klinik Bedah Digestive

A

P

 Klinik Bedah Urologi

B

 Klinik Gigi  Klinik MCU  Klinik Rehab Medik/Fisioterapi

2.

Instalasi Rawat Inap meliputi :  Ruang Nifas  Ruang Bedah Kelas 1 dan Kelas 2  Ruang Bedah Kelas III

T

 Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan


39

 Ruang Infeksius dan Ruang Non Infeksius  Ruang Anak  ICU /NICU/Perinatologi Pelayanan Ambulan

4.

Pelayanan lain terdiri dari :



Pemulasaran Jenazah



Laundry



Pojok Laktasi

T

IPSRS

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N



E

N

3.


40

BAB III VISI MISI DAN STRATEGI KEBIJAKAN RSUD BANTEN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

N

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012–2017 dengan mengacu

E

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 -

N

T

2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009 – 2014

B

A

dan amanat regulasi yang terkait lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah

S

I

Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten.

IN

Dengan melandasi kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka

O V

RPJMD 2012-2017 memasuki tahap Akselerasi-I dengan fokus pembangunan tetap pada

R

upaya percepatan: penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan

A

P

sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan

E

D

perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata

P

ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan

A

P

bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.

B

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan,


41

pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan

E

N

pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri

N

T

pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan

B

A

struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten.

S

I

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN

IN

2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang

O V

dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

R

“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera

A

P

Berlandaskan Iman dan Takwa”

D

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan

P

E

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan

A

P

dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

B

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala


42

bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja

E

N

sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan,

N

T

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan

B

A

mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul

S

I

secara cermat dan cerdas.

IN

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat

O V

pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan

R

infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

A

P

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang

D

proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro

P

E

environment, pro public, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada

A

P

bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta

B

infrastruktur wilayah dan kawasan. Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas

pengembangan

wilayah/kawasan

guna


percepatan

dan

perluasan

43

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan

N

untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam

E

rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

N

T

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan

B

A

Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber

S

I

Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

IN

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan

O V

Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan

R

Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan

A

P

yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan

E

D

fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

P

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa

A

P

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan

B

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 3.1 VISI RSUD BANTEN Provinsi Banten menyadari bahwa keberadaan organisasi ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi (TUPOKSI) diharapkan dapat memberikan peran yang nyata bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten khususnya,


44

maupun

pemerintah dan masyarakat Banten pada umumnya, terutama dalam jasa

pelayanan kesehatan di Provinsi Banten Untuk itu, seluruh jajaran dan unit kerja di lingkungan RSUD Banten perlu memiliki pandangan dan komitmen agar RSUD Banten senantiasa dapat eksis, antisipatif, proaktif dan inovatif di masa depan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menghadapi

E

N

perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi maupun perkembangan

N

T

permasalahan kesehatan secara lokal, regional maupun global. Sejalan dengan pandangan

B

A

dan harapan dimaksud maka Visi RSUD Banten dinyatakan dalam rumusan, yaitu :

S

I

“Rumah Sakit Pilihan Utama Dengan Pelayanan Santun ”. Visi tersebut di atas untuk

O V

yang berorientasi pada pembangunan”.

IN

mendukung terwujudnya ”Provinsi Banten menjadi daerah kondusif untuk berinvestasi

R

3.2 MISI RSUD BANTEN

A

P

Pernyataan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh dan

D

kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi.

P

E

Pernyataan misi RSUD Banten yang dirumuskan, juga sekaligus mencerminkan

A

P

pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya, dan hal yang sangat penting untuk

B

mengarahkan organisasi agar eksis dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan eksternal, global dan jiwa otonomi daerah, serta harus senantiasa berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas secara umumnya melalui kaidah-kaidah utama yaitu : partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka RSUD Banten memiliki misi : 1. Meningkatkan

kompetensi

sumber

daya

manusia

berkesinambungan dalam hal Skill, Knowledge dan Attitude.


Rumah

Sakit

secara

45

2. Mengembangkan bangunan yang atraktif dan peralatan medis yang canggih dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. 3. Memberikan pelayanan yang berstandar nasional dan menyenangkan pelanggan. 4. Berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten melalui pelayanan kesehatan perorangan dalam mendukung RPJMD Provinsi Banten.

E

N

Masyarakat tidak mampu/Gakin salah satu pelanggan .yang mempunyai target sasaran

N

T

100% harus terlayani dengan baik, hal ini sejalan dengan program Pemerintah dalam

B

A

rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia.

S

I

Adapun prinsip pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu / gakin di RSUD

IN

Banten adalah :

O V

- Merupakan pelayanan kesehatan rujukan

R

- Dilayani dahulu, administrasi bisa menyusul

A

P

- Perlakuan pelayanan adalah sama seperti pelanggan rumah sakit yang lain namun

D

dengan fasilitas perawatan non kelas.

P

E

- Pelayanan sesuai prosedur atau standar yang berlaku dan dilakukan sebaik mungkin

A

P

untuk menghindari komplain.

B

- Tidak ada biaya. 3.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD BANTEN 1. Strategi Strategi organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Strategi organisasi konsisten dengan TUPOKSI dan menjadi fokus arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan misi. Selaras dengan


46

kedudukan, tugas pokok dan fungsi dimaksud maka dirumuskan strategi organisasi yaitu : 1. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit.

N

3. Menciptakan Manajemen yang transparan dan Akuntabel.

E

4. Meningkatkan jenis dan sasaran Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Banten.

N

T

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

B

A

2. Kebijakan

S

I

Secara umum, kebijakan RSUD Banten pada dasarnya berpayung dan selaras

IN

dengan kebijakan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Provinsi

O V

Banten

R

Dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan

A

P

perundang-undangan, maka kebijakan, Provinsi Banten sejalan dengan kedudukan,

D

tugas pokok dan fungsi, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, adalah :

P

E

1. Meningkatkan pelayanan dalam bidang keperawatan dan penunjang medis.

A

P

2. Mengajukan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana rumah sakit.

B

3. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada populasi di sekitarnya.


47

BAB IV EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RSUD BANTEN TAHUN 2015

N

4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

E

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

N

T

Dalam rangka menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah

B

A

terutama yang berasal dari Pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2015 berbagai

S

I

upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi

IN

sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di

O V

bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan

R

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil

A

P

pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi

E

D

tinggi bagi masyarakat. Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam

P

P

bentuk pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang

A

dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada

B

APBD perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di RSUD Banten adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang diantaranya melayani berbagai Pelayanan Seperti : 1) Pelayanan Medik Umum 2) Pelayanan Gawat Darurat 3) Pelayanan Medik Spesialis Dasar


48

4) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik 5) Pelayanan Medik Spesialis Lain 6) Pelayanan Medik Spesialis gigi dan mulut 7) Pelayanan Medik Sub Spesialis

Target dan Realisasi Pendapatan

E

b.

N

8) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

N

T

Pada Tahun 2015 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

B

A

Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan target Pendapatan sebesar Rp.

S

I

12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dengan realisasi pendapatan sampai

IN

Bulan Desember sebesar Rp. 15.971.313.840,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh

O V

Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

R

Realisasi pendapatan tahun 2015 sampai dengan bulan Desember lebih

D

Adanya Peningkatan jumlah pasien BPJS dikarenakan adanya penetapan Rumah

E



A

P

besar dari target realisasi dikarenakan beberapa faktor yaitu :

P

Sakit Umum Daerah Banten menjadi Rumah Sakit Type B yang ditetapkan pada



Adanya peningkatan penyerapan pasien SKTM

B



A

P

bulan April tahun 2015.

Adanya komitmen pemerintah Provinsi Banten yaitu berupa pengalokasian dana SKTM melalui penetapan Peraturan Gubernur sehingga masyarakat yang tidak mempunyai BPJS dapat menggunakan fasilitas SKTM.



Meningkatnya sosialisasi dan informasi ke kabupaten/kota tentang adanya pelayanan SKTM di RSUD Banten.


49

4.2 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Realisasi Keuangan

Rp.94.881.690.500,-

Rp.79.972.628.842,-

(%)

98.92

98.92

84.29

99.41

88.21

97.03

Rp.458.865.000,-

100

100

Rp.1.154.798.000,-

Rp. 849.248.300,-

73.54

83.64

Rp.858.905.400,-

Rp.716.880.090,-

83.46

100

Rp.598.513.500,-

Rp.361.623.000,-

60.42

83.63

Pembinaan dan Pengembangan keperawatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan

Rp.617.138.000,-

Rp.484.745.000,-

78.55

100

Rp.817.866.306

Rp.696.411.756,-

85.15

100

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Rp.720.629.994,-

Rp.574.198.314,-

79.68

90.74

Rp. 182.583.300,-

Rp. 121.257.000,-

66.41

96.53

N

A B

Rp.7.865.125.716,-

I

Rp.8.916.391.750,-

S

Peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten Peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten Peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten (Kewajiban membayar TA.2014) Peningkatan Operasional Pelayanan Pemantauan Pelayanan Kesehatan Peningkatan asuhan, etika dan mutu keperawatan

T

E

Rp. 16.143.550.388,-

Reali sasi Fisik (%)

IN

N

(Rp)

Rp. 16.320.000.000,-

Rp.458.865.000,-

P

P

E

D

A

P

R

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembina Upaya Kesehatan

Pagu

A

2.

Kegiatan

B

1.

Program

O V

No

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah


50 Perencanaan, Evaluasi Pelaporan

86.64

100

Perbendaharaan dan verifikasi Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor

Rp. 108.678.000,-

Rp. 107.829.000,-

99.22

100

Rp. 16.226.690.000,-

Rp. 8.233.381.389,-

50.74

63.25

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Penyediaan barang dan jasa perkantoran Peningkatan Kapasitas Aparatur Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah Pengembangan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Banten Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Rp. 5.054.527.000,-

Rp. 3.828.520.050,-

75.74

88.12

Rp. 42.804.897.000,-

Rp. 29.438.274.825,-

68.77

95.93

Rp. 722.952.150,-

Rp. 344.011.944,-

47.58

79.00

Rp. 805.290.000,-

Rp. 272.155.188,-

34.17

73.90

Rp. 269.065.600,-

20.63

56

Rp. 70.070.000,-

70.74

100

Rp. 151.070.163.402

78.29

93.60

N

E

T

N

A B I

S Rp. 99.052.500,-

Rp.192.959.996.400,-

A

P

R

Total

Rp. 1.304.162.000,-

IN

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Rp. 259.322.000,-

O V

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rp. 306.366.000,dan

E

D

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan,

P

P

selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai

B

A

indikator keberhasilan yang dimaksud. Sumber pembiayaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Banten berasal dari Dana APBD Tahun Anggaran 2015. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah

mendapat

alokasi

dana

kegiatan

pembangunan

kesehatan

sebesar

Rp.192.959.996.400,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.151.070.163.402,- (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) atau 78,92 % dan


51

realisasi Fisik sebesar 93.60 % yang terbagi dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan belanja langsung dan 1(satu) kegiatan belanja tidak langsung. 4.3 Analisis Pencapaian Sasaran Kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banten

94.881.690.500

79.972.628.842

84,29

T

88,21

1.154.798.000

849.248.300

73,54

858.905.400

716.880.090

83,46

598.513.500

361.623.000

60,42

617.138.000

484.745.000

78,55

E

P

Jumlah Anggaran

D

A

P

R

O V

- Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan - Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

7.865.125.716

N

8.916.391.750

IN

- Peningkatan Operasional Pelayanan - Pemantauan Pelayanan

%

A

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten - Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

Realisasi

B

Pembinaan Upaya Kesehatan

pagu

E

Indikator

I

1.

Sasaran

S

No.

N

Tahun 2015 dan Keterangan Rincian Kegiatan yang Terealisasi

: Rp. 90.250.250.948,-

A

P

Jumlah Realisasi Anggaran

: Rp. 107.486.302.150,-

B

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pembinaan upaya kesehatan yang mempunyai enam indikator kinerja dengan target capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang direncanakan, namun pada indikator kegiatan peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten terdapat tolok ukur kegiatan yaitu Rapat persiapan dan pembahasan proses pengadaan barang medis tidak dapat dilaksanakan dikarenakan faktor keterbatasan waktu pelaksanaan serta terbatasnya ruang rapat yang ada di RSUD Banten.


52

Jumlah Anggaran

Indikator - Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan

pagu

Realisasi

%

817.866.306

696.411.756

85,15

574.198.314

79,68

- Pengadaan Sistem Informasi 720.629.994 Manajemen Rumah Sakit : Rp. 1.538.496.300,: Rp. 1.270.610.070,-

E


N

No. Sasaran 2 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

N

T

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran Peningkatan mutu layanan kesehatan

B

A

masyarakat yang mempunyai dua indikator kinerja dengan capaian kinerja sesuai dengan

S

IN

semua dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

I

yang ditargetkan, Sedangkan sisa anggaran yang tidak digunakan tidak dapat diserap

Indikator - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah - Perbendaharaan & Verifikasi

pagu

Realisasi

%

306.366.000

259.322.000

84,64

182.583.300

121.257.000

66,41

108.678.000

107.829.000

99,22

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

No Sasaran 3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

B

Jumlah Anggaran


: Rp. 597.627.300,: Rp. 488.408.000,-

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran Peningkatan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang mempunyai tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja sudah sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk sisa anggaran tidak dapat diserap semua dikarenakan adanya efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan kegiatan.


53 Realisasi

%

Rp.24.804.897.000

29.438.274.825

68,77

Rp.5.054.527.000

3.828.520.050

75,74

Rp.16.226.690.000

8.233.381.389

50,74

- Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rp.722.952.150

N

pagu

344.011.944

E

Indikator - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

47,58

Rp. 272.155.188,-

34.17

Rp. 269.065.600,-

20.63

IN

S

I

B

A

Koordinasi dan Rp. 805.290.000,Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah Pengembangan SDM Rp. 1.304.162.000,Rumah Sakit Umum Daerah Banten

T

Sasaran Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas aparatur

N

No 4.

: Rp. 66.918.518.150,-

O V

Jumlah Anggaran

: Rp. 42.388.408.996,-

R


P

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran Peningkatan sarana,prasarana perkantoran

D

A

dana kapasitas aparatur yang mempunyai empat indikator kinerja dengan capaian kinerja

P

E

tidak sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan pada indikator kegiatan pemeliharaan

A

P

sarana dan prasarana kantor untuk tolok ukur kegiatan pemeliharaan laundry tidak dapat

B

dilaksanakan dikarenakan alat yang dibutuhkan harus inden dari italia karena disesuaikan dengan suku cadang mesin laundry yang tersedia, kemudian pada tolok ukur kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik dan penambahan daya pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku

dan belanja modal

dan belanja jasa konsultan modal

pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan karena pengesahan DPA perubahan baru dapat dilaksanakan pada bulan November, sedangkan untuk kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan instalasi gardu listrik distribusi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan harus


54

melakukan penyesuaian luas gedung dengan besaran travo, dan untuk belanja perlengkapan pakaian kerja lapangan untuk pegawai Non PNS tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya peraturan Gubernur yang terkait dengan kegiatan tersbut, dan untuk kegiatan pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas aparatur realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya faktor keterbatasan tenaga PNS dan waktu

E

N

pelaksanaan pelatihan melewati tahun anggaran dan untuk kegiatan perjalanan dinas tidak

N

T

dapat diserap semua dikarenakan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan dan efisiensi

Indikator

pagu

Realisasi

%

70.070.000

70,74

99.052.500

O V

IN

- Penyediaan Data Pembangunan

S

I

No. Sasaran 5. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Jumlah Anggaran

B

A

anggaran.

R

: Rp. 99.052.500,: Rp. 70.070.000,-

P


D

A

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran Penyediaan data pembangunan daerah yang

P

E

mempunyai satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan,

P

namun untuk jumlah anggaran yang digunakan tidak dapat diserap semua dikarenakan

B

A

menyesuaikan dengan efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan kegiatan. 4.4 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan  Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dan juga proses pelaksanaan APBD perubahan baru dapat dilaksanakan pada bulan November.


55

 Adanya efisiensi anggaran dikarenakan penyesuaian dengan standar satuan harga dan juga keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan seperti belanja ATK, Honor narasumber, dll.  Adanya keterbatasan jumlah PNS dan waktu pelatihan yang melewati tahun

N

anggaran sehingga kegiatan diklat dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai

T

E

dengan target yang diharapkan.

N

b. Solusi

B

A

 Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan

S

I

dan out put kegiatan yang diharapkan.

IN

 Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan waktu

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target.


56

BAB V INDIKATOR KINERJA, BIAYA KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI

Dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

N

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

E

Banten merencanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2016 (Format lengkap terlampir)

N

T

sebagai berikut :

B

A

5.1 Program

S

I

Pada tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Banten akan melaksanakan 5 (lima)

IN

program dan 18 (delapan belas kegiatan) yang meliputi :

P

R

O V

Program / Kegiatan I. Pembina Upaya Kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

D

A

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

P

E

Peningkatan Operasional Pelayanan

A

P

Pemantauan Pelayanan

B

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan II. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RS

Indikator Kinerja

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten Pasien yang di layani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan Waktu Keberlangsungan Pelayanan Terpenuhi disemua bagian Pasien yang mendapatkan Asuhan Keperawatan Tenaga Perawat yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan Lengkapnya Pengisian Rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Tersedianya Data dan Informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan


57

III. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesehatan Rasio Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Anggaran, Aset Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah

N

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

N

T

E

Perbendaharaan Dan Verifikasi

A

IV. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

B

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

IN

S

I

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

O V

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

P

R

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

A

Peningkatan Kapasitas Aparatur

P

E

D

Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar Daerah V. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

B

A

P

Penyediaan Data Pembangunan

5.2 Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten Tahun 2016 Dalam melaksanakan rencana kerja Tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Banten bertumpu pada urusan wajib (belanja tidak langsung) yang terdiri dari 5 (lima) progrzm dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 127.220.200.000,(Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) adapun rincian rencana kinerja sebagai berikut :


58

Tabel 5.2 Rencana Kerja RSUD Banten Tahun 2016 No

Program / Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan dan Tolok Ukur

Pagu Anggaran (Rp.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an Daerah

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan , Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100%

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

123,352,000

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa ( Aset ) kegiatan RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 Penyusunan Laporan TLHP RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 Sosialisasi dan Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan BLUD RSUD Banten Aplikasi Sim RS

A

1 .

IN

2 .

2 Dokumen

3 .

12 Dokumen

4 .

1 Dokumen

5 .

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

1 Dokumen

S

I

B

1 Dokumen

N

T

E

N

1.

100% 1 Dok 1 Dok 1 Dok, 2 Keg 1 Dok 1 Dok

2.

Perbendaharaan dan Verifikasi 1 Penatausahaan Keuangan . 2 Laporan Pajak PPN/PPH . 3 Pengelolaan SIMDA . Keuangan 4 Verifikasi Dokumen SPJ . Kegiatan 5 Pola Pengelolaan . Keuangan BLUD


86,790,000

59 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1 Kegiatan

6 .

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Penyusunan LKPJ tahun 2015 Penyusunan LPPD tahun 2015 Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2016 Penyusunan RENJA, DRPK murni dan Renja, DRPK perubahan serta penyusunan RKA/DPA/DPPA RSUD Banten Tahun 2017 Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2017 Penyusunan Laporan Bulanan (penyusunan Evaluasi semesteran, penyusunan laporan barang dan Jasa RSUD Banten Tahun 2017)

N

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

S IN

R

O V

1 Dokumen

I

B

A

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen

215,499,000

E

3.

T

100%

N

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

8 .

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

P

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

100%

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

15,536,100,000

B

A

2.

P

E

D

A

P

3 Dokumen

7 .

12 Bulan

100% 12 Bulan

1 .

5.

Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran RSUD Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Pemeliharaan Sarana dan . Prasarana Kantor


5,614,480,000

60

6.

1 .

47,545,151,550

Peneydiaan Barang dan Jasa Perkantoran RSUD Banten

7.

P

E

I S 1 .

Pemahaman Sistem Kenaiakan Panglkat

2 .

Peningkatan dan Peningklatan Kualiatas Kinerja Kepegawaian Pembinaan dan Pemahaman Uraian Tugas Pengiriman Petugas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur

3 . 4 .

B

100% 6 Orang 1 Orang 6 Orang 3 Orang

545,000,000

IN O V

D

A

P

R

1 kegiatan/ 60 orang 1 kegiatan/ 60 orang 1 kegiatan/ 60 orang 83 orang

A

P

Peningkatan Kapasitas Aparatur

B

100%

A

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

N

T

12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

N

100%

E

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtangg aan

8.

Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten 1 . 2 . 3 . 4 .

PelatihanTenaga Kesehatan Medis Pelatihan Vitrioretina Pelatihan Tenaga Kesehatan Penunjang Medis/Non Medis Workshop/Lokakarya/Se minar Kesehatan


120,000,000

61 9.

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

12 Bulan

Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis

10 .

4 .

Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten

1 Paket

5 .

Belanja Pengisian Tabung Gas Medis

1 Paket

6 .

1 Paket

7 .

Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan RSUD Banten Belanja Alat Kedokteran Radiologi

I

3 .

Stok Opname Obat dan Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi Belanja Bahan ObatObatan RSUD Banten

O V

R P A D

N

2 .

Rapat Formularium Obat dan Bahan Habis Pakai

A

4 Kegiatan

E P P A B

20,088,303,450

B

1 .

4 Paket

80%

11 .

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

5 Paket dan 8500 Isi ulang air

1 .

9 Paket

2 . 3 .

6 Paket dan 6 Tabung

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

2 Kegiatan

4 Paket

Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah

T

80%

300,000,000

S

Pembinaan Upaya Kesehatan

IN

3.

1 .

N

100%

E

Rasio Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga dengan Penunjang Lainnya Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten Penyediaan Sarana Prasarana RSUD Banten


7,707,047,000

62

Pasien Yang Dilayani Dan Ditangani Sesuai Dengan Indikasi Dan Kemampuan

240 Tabung 167 Tabung

4 . 5 .

73 Tabung

6 .

12 .

Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan

E Penyusunan Clinical Pathway

5 .

Sosialisasi Clinical Pathway

6 .

Peningkatan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS)

A

I

S

O V

R

P A D E P

85%

T

4 .

2 .

N

3 .

Pembahasan SOP Standar Pelayanan Rumah Sakit Penilaian Tingkat Kepatuhan Layanan Terhadap SOP Evaluasi Operasional Pelayanan Kesehatan

B

1 .

IN

1 Kegiatan/ 40 Orang 1 Kegiatan / 40 Orang 12 Kegiatan/ 46 Orang 1 Kegiatan/ 60 Orang 1 Kegiatan/ 58 Orang 1 Kegiatan/ 51 Orang

13 .

Pemantauan Pelayanan Kesehatan

B

A

P

Waktu Keberlangsung an Pelayanan Terpenuhi di Semua Bagian

261,630,000

N

85%

Penyediaan Bahan Pakai Habis Tabung Gas Elpiji Penyediaan Bahan Pakai Habis Alat Pemadam Kebakaran Penyediaan Sarana Prasarana Alat Pemadam Kebakaran

10 Paket

1 .

Pendampingan Akreditasi RSUD Banten

4 Kegiatan/ 256 Orang 10 Kegiatan / 540 Orang 4 Kegiatan/ 244 Orang

2 .

Evaluasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Banten Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di RSUD Banten Kegiatan Penyuluhan Kesehatan di RSUD Banten Triwulan I s/d IV

3 . 4 .


826,792,000

63 2 Paket

5 .

12 Kegiatan/ 372 Orang

6 .

100%

16 .

1 Paket

100%

1 . 2 .

Pengembangan Profesi Keperawatan dan Kebidanan Penyegaran Ilmiah Keperawatan

3 .

Refleksi Kasus Keperawatan

4 .

Caring Keperawatan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1 . 2 . 3 .

1 Unit

205,000,000

IN O V

A

P

R

1 Kegiatan/ 35 Orang 12 Kali/40 Orang 12 Kali/40 Orang 12 Kali/40 Orang

1 Unit

Rasio Tercapainya

Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

S

15 .

N

2 .

E

1 Keg

Evaluasi Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan Service Excellent Bagi Perawat

T

1 .

120,000,000

N

12 Keg

60%

D E P P A B

Rasio Ketersediaan Sarana Dan Prasarana RSUD Banten

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan

B

Tenaga Perawat yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan

14 .

A

100%

I

Pasien yang Mendapatkan Asuhan Keperawatan

Evaluasi Kepuasan Pelanggang terhadap Pelayanan RSUD Banten Penyusunan Laporan Realisai Pembayaran Klaim BPJS di RSUD Banten

17 .

26,873,540,000

Pembangunan Gedung IGD Pembangunan Ruang Rawat Inap Pemenuhan Peralatan Kesehatan Ruang Rawat Inap

Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK)


346,660,000

64 Akreditasi Rumah Sakit

4 .

1 Kegiatan

5 .

N

1 Kegiatan

E

3 .

T

1 Kegiatan

N

2 .

A

1 Kegiatan

Workshop persiapan akreditasi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi Workshop persiapan akreditasi terkait bantuan hidup dasar (BHD) Workshop persiapan akreditasi terkait standar keselamatan pasien (SKP) Workshop persiapan akreditasi terkait standar manajemen pengelolaan obat (MPO) Workshop persiapan akreditasi terkait standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Bimbingan Teknis Akreditasi Survei simulasi Akreditasi

B

1 .

80%

Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan

83,855,000

E

A B

4 Keg, 160 orang

1 .

2 Keg, 80 orang

2 .

80% 1 Kegiatan/ 12 Bulan 1 Paket 1 Paket

18 .

D

A

Tersedianya Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan

Survei Akreditasi Rumah Sakit

P

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

P

4.

P

R

O V

1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 . 7 . 8 .

IN

2 Kali

S

I

1 Kegiatan

19 .

Audit Data Rekam Medis dalam Penyusunan Perencanaan Pelayanan di RSUD Banten Monitoring dan Evaluasi Pengisian Rekam Medis

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten 1 Pendampingan . Pengelolaan SIMRS 2 . 3 .

Pengembangan SIM RS Terintegrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIM RS


571,000,000

65 5.

Penyediaan Data Pembangun an Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Paket

20

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 .

Penyusunan Profil RSUD Banten 127,220,200,00 0

B

A

P

P

E

D

A

P

R

O V

IN

S

I

B

A

N

T

E

N

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016

50,000,000


66

BAB VI PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Rumah Sakit Umum

N

Daerah Banten yang lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran makan Rumah Sakit

E

Umum Daerah Banten menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten

N

T

ini yang merupakan rencana kegiatan yang dilakukan untuk satu tahun anggaran.

B

A

Pemahaman tupoksi dalam rangka meningkatkan kinerja unit/satuam kerja

S

I

khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Banten perlu dipahami dengan baik oleh

IN

masing-masing sub bagian dan upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari tugas pokok

O V

rumah sakit umum daerah Banten, maka fungsi koordinasi antar bagian maupun sub

R

bagian harus menjadi prioritas sehingga kerangka pikir yang keluar merupakan satu

A

P

kesatuan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

E

D

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja rumah sakit umum daerah Banten

P

tergantung kepada dukungan semua pihak serta sikap mental, semangat dan ketaatan

B

A

P

serta disiplin pada rencana yang telah ditetapkan sebagai acuan.


BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents