PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 I.
Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memasuki tahun ke 14. Dasar Hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008; (2) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju good governance, mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan. Wilayah Administratif No.
Kabupaten/Kota
Ibukota
Kecamatan
Kelurahan
Desa
1
2
3
4
5
6
Pandeglang
35
13
326
Rangkasbitung Tigaraksa Baros Cilegon Tangerang Serang Ciputat
28 29 29 8 13 6 7 155
5 28 43 104 66 54 313
340 246 326 1,238
1
Kabupaten Pandeglang
2 3 4 5 6 7 8
Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Jumlah
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 1
II. Gambaran Umum a.
Penduduk Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan data Kependudukan Kementerian
Dalam Negeri yang bersumber dari data Kependudukan Kabupaten dan Kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri adalah 9.916.848 jiwa. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Cilegon Serang Tangerang Selatan JUMLAH
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
587.091 586.311 1.293.803 727.671
546.124 546.388 1.207.824 670.719
1.133.215 1.132.699 2.501.627 1.398.390
798.701 198.703 303.948 619.210 5.115.438
761.195 187.798 285.845 595.517 4.801.410
1.559.896 386.501 589.793 1.214.727 9.916.848
b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini didukung dengan meningkatnya permintaan domestik dan Nasional serta mulai pulihnya ekonomi global. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 6,00 persen pada tahun 2012 menjadi 6,15 persen pada tahun 2013. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah) No
Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
Kab.Pandeglang
8,680,173
9,586,093
10,705,319
Kab.Lebak
8,456,674
9,312,035
10,271,993
Kab.Tangerang
34,866,222
39,414,367
44,119,454
Kab.Serang
12,694,795
14,207,172
15,714,905
Kota Tangerang
56,921,246
63,675,061
70,200,920
Kota Cilegon
31,259,027
34,490,322
38,218,713
Kota Serang
5,657,124
6,341,713
7,085,630
Kota Tangsel
11,612,264
13,223,885
14,971,048
171,747,586
192,227,500
212,856,630
1 2 3 4 5 6 7 8
Provinsi Banten
Sumber : Banten Dalam Angka Tahun 2013 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 2
c. Keuangan Pemerintah Daerah 1. Target dan Realisasi Pendapatan Sesuai dengan Perda Provinsi Banten No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, target pendapatan Provinsi Banten pada tahun 2013 adalah Rp. 6.272.174.027.000,- Dari target penerimaan yang telah ditetapkan di atas, telah terealisasi penerimaan sebesar Rp.6.230,010,768,667- atau mencapai 99.33 %. Pos pendapatan yang terealisasi lebih dari 100% diantaranya: Pendapatan Pajak Daerah sebesar 103,10%, Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 100,58%, lain-lain PAD yang sah 124,97%, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 115,08%, Dana Alokasi Umum (DAU) 100 %. Sedangkan yang lainnya lebih dari 86% sisa lainnya terealisasi lebih dari 100%. Pendapatan retribusi daerah yang terealilasasi sebesar Rp. 6.526.788.828 dari rencana pendapatan sebesar Rp. 14.354.380.000 hanya terealilasi sebesar 45,47%. Kurangnya pemenuhan target pendapatan pada pos tersebut tidak mempengaruhi target pendapatan secara keseluruhan bahkan realisasi pendapatan daerah total lebih besar dari target (103,44%). 2.
Pengelolaan Belanja Daerah Belanja
Daerah
Provinsi
Banten
Tahun
2013
adalah
sebesar
Rp 6.406.888.288.639,00 yang dalam pelaksanaannya, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp.5.294.922.756.865,00 atau mencapai 82,64%. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
(%)
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainya Lain-lain Pendapatan yang sah
6.272.174.027.000 3.981.348.856.000
6.230.010.768.667 4.118.332.671.327
99,33 103,44
1.234.979.932.000
1.126.004.171.838
91,18
1.050.445.240.000 5.400.000.000
980.842.446.285 4.831.479.217
93,37 89,47
BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Kab/Kota
6.406.888.228.639 3.538.239.995.924 1.520.377.983.076 5.000.000.000 1.343.270.249.639
5.294.922.756.865 3.147.389.297.995 813.259.948.967 1.334.273.509.903
82,64 88,95 53,49 0 99,33
Sumber : DPPKD Provinsi Banten
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 3
III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 1.
Visi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009 – 2014 dan amanat regulasi yang terkait lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah: “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” 2.
Misi Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut : NO 1.
MISI Misi Pertama
URAIAN Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
Mendukung
Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan
dan
perluasan
pembangunan
ekonomi
Banten
serta
meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; 2
Misi Kedua
Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3.
Misi Ketiga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
4.
Misi Keempat
Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 4
5.
Misi Kelima
Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
IV.
URUSAN DESENTRALISASI Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2013 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu
25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yaitu sebagai berikut: URUSAN WAJIB : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan Pembangunan; 7. Perumahan; 8. Kepemudaan dan Olah Raga; 9. Penanaman Modal; 10. Koperasi dan UKM; 11. Kependudukan dan Catatan Sipil; 12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan Pangan; 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan Informatikka; 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 21. Sosial; 22. Kebudayaan; 23. Statistik; 24. Kearsipan; 25. Perpustakaan.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 5
URUSAN PILIHAN 1. Kelauta dan Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan 8. Ketransmigrasian
V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Selama tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Tugas Pembantuan dalam 5 (lima) fungsi Kelima fungsi di atas, diselenggarakan oleh 10 (sepuluh) SKPD. Total program dan kegiatan yang terselenggara adalah sebanyak 17 program dengan 46 kegiatan, dengan total anggaran penyelenggaraan sebesar Rp 146.553.211.000,(Seratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 71,13%. Adapun pengukuran kinerja Program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada masing-masing fungsi di atas, dilakukan melalui capaian kinerja sub fungsi dari masingmasing. yaitu : 1. Fungsi Pelayanan Umum Tugas pembantuan pada fungsi pelayanan umum dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD yaitu : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman setiap SKPD melaksanakan
program berdasarkan sub fungsinya masing-masing. Anggaran
Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum di Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebesar Rp 57.354.825.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar 29,43%.
2.
Fungsi Ekonomi Tugas pembantuan pada fungsi ekonomi dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD yaitu
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang setiap SKPD melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi di Provinsi Banten Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 6
Tahun 2013 adalah sebesar Rp 79.601.108.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,96%.
3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Tugas pembantuan pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.591.935.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,51%.
4. Fungsi Pendidikan Tugas pembantuan pada fungsi Pendidikan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Pendidikan Tahun 2013 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,(Lima Milyar Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,16%.
5. Fungsi Perlindungan Sosial Tugas pembantuan pada fungsi Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan
untuk
fungsi
Perlindungan
Sosial
Tahun
2013
adalah
sebesar
Rp 3.005.343.000,- (Tiga Milyar Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 99,11%.
VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH a. Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Anggota Mitra Praja Utama (MPU) b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kementerian Riset dan Teknologi c. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan MPR RI d. Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas Pertanian dengan Kab/Kota 2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA a. Bidang Ekonomi dengan Banten Global Development b. BPR (Bank Perkereditan Rakyat) dengan Kab/Kota 3.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH a. Bidang Pengembangan Manajemen dengan BPK RI
b. Bidang Perumahan dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI c. Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 7
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender dengan Polda Banten, Kanwil Hukum / Ham , Kanwil Depag Banten dan P2TP2 tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Perdagangan Orang e. Bidang Pemerintahan dengan DPRD tentang Raperda diluar program legislasi Daerah f. Bidang Penanggulangan Bencana dengan BMKG g. Bidang Pemberdayaan Perempuan tentang PNPM h. Bidang Perencanaan Pembangunan dengan DPRD Prov Banten i. Bidang Penelitian Pengembangan dengan Pusat Penelitian Pengembangan Kementrian Pertanian 4.
PEMBINAAN WILAYAH PERBATASAN a. Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat b. Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta melalui BKSP Jabodetabekjur
5.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA a. Provinsi Banten dengan Kab/Kota tentang penanggulangan bencana b. Provinsi Banten dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Reaksi Cepat (SRC)
6.
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)
7.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Badan Kesbangpol Provinsi Banten menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan.
Plt. GUBERNUR BANTEN
H. RANO KARNO, S.IP
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2013
Page 8
