Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
KAJIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Listyaningsih
[email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang
Abstract : The existence of Banten Province as the province is still relatively young, encouraging provinces government made various efforts to improve its performance, one of which is to conduct studies in order to improve the discipline of the government apparatus. The results of this study are expected to resolve the problems faced by local government in particular on improving the discipline of Civil Servants in the province of Banten. The method used is to use a mixed method approach. Field findings show that in general the condition level of discipline civil servants Banten provincial government is still in good condition with a minimum level of discipline up to 70%, although partially discovered the existence of several dimensions that still need to be developed and improved, namely: commitment to the vows and promises of employee civil servants, welfare, and civil responsibility and obedience. Thus giving a clear reward and punishment, exemplary leadership, and other things that can increase a recommendation disciplinary apparatus in this study. Keywords: Discipline, Performance Apparatus harus
PENDAHULUAN
ditangani
oleh
pemerintah
Provinsi
daerah setempat. Oleh karena itu
Banten berada pada wilayah yang
dibutuhkan pegawai negeri sipil (PNS)
sangat strategis yaitu sebagai pintu
yang profesional dan dapat diandalkan.
gerbang antara Pulau Sumatera dan
Banten juga merupakan wilayah yang
Pulau
memiliki kekayaan alam yang bisa
Secara
Jawa.
geografis
Posisi
ini
sangat
menguntungkan bagi perkembangan
dikembangkan,
ekonomi, bila pemerintah daerah dapat
pertanian, pariwisata dan perikanan
menggunakan
disamping industri. Dukungan sumber
kesempatan
dan
sektor
daya
secara optimal. Disamping itu pula,
tenaga-tenaga
posisi strategis Provinsi Banten dapat
kemampuan di bidangnya, demikian
menarik masyarakat luar Banten untuk
pula dengan kesiapan para pegawai
hidup dan menetap di provinsi ini. Hal
negeri sipil provinsi yang tersebar
ini perlu mendapat perhatian dari
pada beberapa Satuan Kerja Perangkat
aparatur pemerintah daerah dalam
Daerah (SKPD) untuk mampu bekerja
memberikan
pelayanan
sesuai
masyarakat
Banten.
Semakin
heterogen masyarakatnya maka akan semakin kompleks pula masalah yang
tersebut
lain
memanfaatkan sumber daya yang ada
kepada
alam
antara
dengan
memerlukan
yang
tugas
memiliki
pokok
dan
kewenangan yang telah diberikan. Banyaknya
pegawai
negeri
sipil Provinsi Banten pada tahun 2010
56
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
mencapai 3.577 orang, yang tersebar
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
di
Provinsi Banten berdasarkan peraturan
berbagai
eselon
dengan
latar
belakang pendidikan strata 1 mencapai
gubernur
47,75%; strata II sebanyak 12,55%;
fenomena
dan strata III sebesar 0,08%, namun
penurunan disiplin atau pelanggaran
dengan banyaknya pegawai negeri
disiplin dikalangan pegawai baik yang
sipil yang ada tersebut belum dapat
dilakukan oleh PNS maupun CPNS di
menjadi
lingkungan Provinsi Banten. Sehingga
jaminan
bahwa
Provinsi
di
atas,
menunjukkan
bahwa
diperlukan
lebih maju, apabila hal ini tidak
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
didukung oleh kinerja dan peningkatan
lingkungan
disiplin para pegawai negeri sipil di
Provinsi Banten. Kajian ini menjadi
lingkungan
penting mengingat disiplin pegawai
Provinsi
kajian
terjadi
Banten akan menjadi lebih baik dan
pemerintahan
sebuah
telah
pemerintahan
tentang di
daerah
negeri sipil merupakan salah satu
Banten. Pentingnya peningkatan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil adalah untuk mencapai target seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017. Percepatan pembangunan di berbagai bidang menuntut pula peningkatan
indikator penting dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil Provinsi Banten. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi
oleh
khususnya
pemerintah
mengenai
daerah
peningkatan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Banten.
kualitas pegawai baik dari sisi tingkat
Tujuan dari kajian ini adalah
pendidikan maupun kualitas kerjanya.
untuk memperoleh data mengenai
Seiring
Peraturan
disiplin aparatur pemerintah Provinsi
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Banten, potensi pelanggaran disiplin
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
yang mungkin dan telah dilakukan
dan
Banten
oleh pegawai negeri sipil Provinsi
tentang
Banten
berlakunya
Peraturan
Nomor
10
Gubernur
tahun
2010
serta
untuk
mengetahui
Pemotongan Tambahan Penghasilan
permasalahan krusial yang dihadapi
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
pegawai negeri sipil dalam tugas dan
Banten menandakan bahwa betapa
fungsinya di lingkungan Pemerintah
tingkat disiplin pegawai negeri sipil
Provinsi
sangat diperhatikan.
dirumuskan berbagai alternatif cara
Kemudian, munculnya
bila
melihat
sanksi-sanksi
terhadap
pelanggaran disiplin yang diberikan
Banten
sehingga
dapat
untuk mengatasinya.
METODE PENELITIAN
kepada PNS Provinsi Banten oleh
57
Jurnal Adminsitrasi Publik
Penelitian
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
ini
dirancang
sampel
320
responden
diambil
persentase
jumlah
menggunakan dua pendekatan (mixed
berdasarkan
method)
pegawai negeri sipil di 37 Satuan
yaitu
dengan
pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Kerja
Langkah pertama dalam penelitian ini
secara
adalah menjaring data awal melalui
dilakukan
penyebaran kuesioner kepada pegawai
menggunakan
negeri sipil Provinsi Banten di setiap
terhadap kerangka sampel yang ada
SKPD yang menjadi responden dalam
pada 37 SKPD tersebut.
penelitian ini. Penyebaran kuesioner
Sebagian besar responden memiliki
dimaksudkan
menjaring
pendidikan sarjana strata 1, yaitu
informasi mengenai beberapa indikator
sekitar 48%. Angka ini tampaknya
yang mempengaruhi dan menentukan
relevan dengan statistik kepegawaian
tingkat disiplin pegawai. Pada langkah
sebagaimana dijelaskan sebelumnya
kedua, hasil analisis yang diperoleh
yang menunjukkan bahwa sebagian
melalui
besar pegawai negeri sipil adalah
untuk
kuesioner
ditindaklanjuti
kemudian
dengan
pendekatan
Perangkat
pegawai
Daerah
proporsional. secara
(SKPD)
Pemilihannya acak
tabel
dengan
angka
golongan
III
acak
(60,72%),
kualitatif. Data akan dikumpulkan
sisanya golongan II sebesar 27,76%,
melalui wawancara (interview) dengan
golongan IV sebesar 12,89%, dan
para pegawai negeri sipil Provinsi
pegawai golongan I sebesar 0,3%.
Banten dan para pimpinan SKPD
Variabilitas
dilingkungan
Provinsi
ditemukan pada masa kerja pegawai
Interview ini dimaksudkan
negeri sipil, yang tentu menunjukkan
Banten.
Pemerintah
profil
responden
juga
untuk menjaring informasi mengenai
relevansi
potensi
berdasarkan golongan, usia, maupun
pelanggaran
disiplin
yang
dengan
data
pegawai
mungkin dan telah dilakukan oleh
tingkat
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
temuan di lapangan diperoleh data
Pemerintah Provinsi Banten. Selain
bahwa 29 persen responden adalah
interview digunakan pula observasi
pegawai negeri sipil baru dengan masa
dan
untuk
kerja kurang dari enam tahun, 24
melengkapi data kualitatif yang sudah
persen merupakan pegawai negeri sipil
didapatkan.
dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun,
studi
dokumentasi
pendidikan.
Berdasarkan
33 persen pegawai negeri sipil dengan PEMBAHASAN Berdasarkan
masa kerja 11 sampai 20 tahun, dan metodologis
sisanya (14%) adalah pegawai negeri
yang telah direncanakan, responden
sipil dengan masa kerja lebih dari
dalam
duapuluh tahun.
penelitian
berdasarkan cluster
kerangka
ini
teknik
sampling,
diambil
proportional
dimana
Berikut ini adalah temuan-temuan
jumlah
58
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
lapangan terkait keduabelas dimensi
berdasarkan
kedisiplinan
sebagai berikut:
dapat
dilakukan
pedoman
interpretasi
Tabel 1 Pedoman Interpretasi Dimensi-dimensi Disiplin Kerja PNS Pemprov Banten Rentang Skor Interpretasi 3,51 – 4,00 Sangat Baik 2,75 – 3,50 Baik 2,50 – 2,74 Cukup Baik 2,00 – 2,49 Kurang Baik 0 – 1,99 Buruk
No 1 2 3 4 5
1. Komitmen Terhadap Sumpah dan
janji yang pernah mereka ucapkan
Janji PNS
tersebut, yang secara umum justru jauh
Dimensi komitmen terhadap sumpah dan
janji
diidentifikasi
dari
dua
indikator pertanyaan dalam angket, yaitu pertanyaan tentang kesadaran /
lebih rendah dari kesungguhan hati mereka saat mengucapkan sumpah dan janji, yakni sebesar 1,87 dari skala 4 yang berarti kurang.
kesungguhan pegawai saat diambil
2. Disiplin Waktu, Ketaatan, dan
sumpah dan janjinya. Kesadaran ini
Tanggung Jawab PNS
merupakan
sangat
Dimensi kedua dilihat dari tingkat
yang
disiplin kerja, tanggung jawab, dan
pegawai
ketaatan pegawai terhadap peraturan
dimensi
yang
penting karena pengaruhnya besar
terhadap
motivasi
dalam bekerja. Berdasarkan data yang
perundang-undangan
berhasil
Temuan lapangan tentang indikator
dihimpun
ditemukan
dan
kenyataan
mengejutkan
dianalisis,
yang
dimana
cukup tingkat
yang
berlaku.
disiplin kerja ini menunjukkan kondisi yang
relatif
kurang
baik
bila
kesadaran/kesungguhan pegawai saat
dibandingkan
mengucapkan
janji
tanggung jawab dan ketaatan pegawai
sebagai pegawai negeri sipil maupun
negeri sipil. Namun demikian, ketiga
sumpah dan janji sebagai pejabat,
indikator pada dimensi kedua ini
ternyata dalam kondisi yang cukup
secara umum menggambarkan kondisi
memprihatinkan yaitu sebesar 2,6 dari
yang relatif memprihatinkan, dimana
skala 4.
Artinya pada umumnya
tingkat disiplin pegawai negeri sipil
pegawai tidak memandang serius dan
secara agregat berada pada level paling
berkesungguhan hati terhadap sumpah
rendah yaitu sebesar 2,38 kendati di
dan janji yang pernah mereka ikrarkan,
sisi ketaatan dan tanggung jawab telah
baik saat dilantik sebagai pegawai
cukup baik, masing-masing sebesar
negeri sipil maupun ketika akan
2,78 dan 2,75.
sumpah
dan
dengan
indikator
memangku jabatan struktural tertentu. Demikian pula dengan indikator daya
3. Loyalitas Pegawai Negeri Sipil
ingat pegawai terhadap sumpah dan 59
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Dimensi ketiga dari disiplin pegawai
baik
dapat
instabilitas
diidentifikasi
dari
loyalitas
agar
tidak
menimbulkan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
mereka terhadap negara dan tanggung jawabnya, yang terdiri dari : kesetiaan untuk menjunjung kehormatan negara,
4. Profesionalisme PNS
mengutamakan kepentingan negara,
Profesionalisme
pada
dasarnya
serta
merupakan
mental
pegawai
menjaga/memelihara
rahasia
sikap
negara/jabatan. Temuan di lapangan
negeri sipil yang tercermin pada sikap
menggambarkan
dan
kondisi
loyalitas
perilakunya
dalam
menjalani
pegawai negeri sipil yang masih dalam
status,
taraf relatif cukup rendah khususnya
jawabnya. Karenanya guna melihat
pada indikator
dimensi profesionalisme ini, terdapat
memegang
rahasia
pekerjaan
dan
tanggung
negara/jabatan dengan skor 2,55 dari
banyak
skala 4. Sementara komitmen untuk
digunakan,
menjunjung kehormatan negara dan
digunakan dalam penelitian ini guna
mengutamakan
memetakan
kepentingan
negara
indikator dan
yang
enam
dapat
diantaranya
kondisi
eksisting
memiliki nilai yang lebih baik, yaitu
profesionalisme pegawai negeri sipil di
masing-masing sebesar 2,83 dan 2,87.
lingkungan
Kondisi ini tentu patut ditelaah lebih
Banten. Berikut ini adalah gambaran
lanjut
secara
mengingat
bahwa
rahasia
Pemerintah
grafis
Provinsi
pemetaan
kondisi
negara/jabatan merupakan informasi
profesionalisme pegawai negeri sipil
strategis yang harus dikelola dengan
sebagaimana dimaksud di atas.
Grafik 1 Profesionalisme PNS Pemprov Banten Rerata
2.85
Pemahaman Tupoksi
2.90 3.12
Pemahaman Status Semangat Kerja
2.88
Jujur, Tertib, dan Cermat
2.88 2.73
Bekerja Sepenuh Hati
2.57
Mengutamakan Pekerjaan 0
1
2
3
4
Dengan rerata profesionalisme sebesar
demikian perhatian serius tampaknya
2,86 kondisi profesionalisme pegawai
patut dialamatkan pada indikator sikap
negeri sipil pada umumnya berada
mengutamakan
pada tingkat yang cukup baik. Namun
kondisinya
pekerjaan paling
yang rendah
60
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
dibandingkan dengan kelima indikator
yang mereka jalankan. Dengan rerata
lainnya, yaitu sebesar 2,57. Kondisi
sebesar 2,89 secara umum kondisi
terbaik dicapai indikator pemahaman
kesiapan dan kepuasan kerja pegawai
statusnya sebagai PNS yang mencapai
negeri sipil berada dalam kondisi yang
3,12;
dan
cukup baik, yang diindikasikan oleh
dan
terbiasanya
pegawai
pemahaman akan tugas pokok dan
menetapkan
target
fungsi sebesar 2,90.
(3,04)
kejujuran,
kecermatan
ketertiban
sebesar
2,97;
5. Kesiapan dan Kepuasan Kerja
serta
negeri dalam
intensitas
sipil bekerja
pemberian
penjelasan sebesar 3,06. Demikian pula dengan kesesuaian tugas pokok
PNS
dan fungsi yang mereka jalani dengan Grafik
berikut
menggambarkan
dimensi kesiapan dan kepuasan kerja pegawai negeri sipil, yang diformasi oleh
indikator
kebiasaan
pegawai
negeri sipil memiliki target kerja, kesulitan
yang
dihadapi
dalam
menjalankan pekerjaannya, kesesuaian tugas pokok dan fungsinya dengan latar belakang yang dimiliki, intensitas pemberian
penjelasan
dalam
menjalankan pekerjaan mereka, serta
latar belakang masing-masing pegawai negeri sipil yang cukup baik (2,70) serta tingkat kepuasan kerja yang mencapai
2,94. Namun demikian,
dengan kondisi yang relatif baik ini, pegawai negeri sipil pada umunya masih mengalami kesulitan dalam kerja. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian
guna
mendalam
hal-hal
ditelaah yang
lebih menjadi
penyebab kesulitan-kesulitan tersebut.
kepuasan mereka terhadap pekerjaan Grafik 2 Kesiapan dan Kepuasan Kerja 3.1
3.04
2.94
2.69
2.70
3.06
2.1 Target Kerja
Kepuasan Kerja
Kesulitan Kerja
Kesuaian Tupoksi
Intensitas Briefing
6. Sikap PNS dalam Bekerja
negara yang menjadi tanggung jawab
Disiplin pegawai negeri sipil juga
mereka, komitmen untuk memberikan
dapat diindentifikasi dari sikap mereka
pelayanan terbaik, serta kesediaan
dalam bekerja, yang dalam hal ini
mereka untuk melaksanakan apel yang
diindikasikan dari sikap mereka dalam
secara periodik dilaksanakan oleh
penggunaan
satuan kerja mereka masing-masing.
barang-barang
milik
61
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
lapangan menggambarkan
efektivitas pengawasan melekat yang
kondisi sikap pegawai negeri sipil
skornya paling rendah (2,86) di antara
dalam bekerja yang secara umum
indikator lainnya, diikuti keteladanan
berkategori baik, yang seluruhnya
sebesar 2,88 dan ketegasan dengan
berada pada skor di atas 3,0 yang
skor 2,89. Kondisi ini tentu berkaitan
berarti baik. Skor tertinggi dicapai
erat
pada
untuk
khususnya indikator kesulitan dalam
memberikan pelayanan terbaik yang
bekerja di kalangan pegawai negeri
mencapai 3,22; diikuti oleh kesediaan
sipil yang skornya hanya mencapai
untuk mengikuti apel sebesar 3,10 dan
2,69 serta intensitas penjelasan kepada
sikap
pegawai negeri sipil sebesar 3,06.
Temuan
indikator
kesiapan
memelihara
inventaris
yang
berada dalam tanggung jawab mereka
dengan
temuan
sebelumnya,
8. Perilaku Menyimpang PNS
sebesar 3,06. Dimensi
ini
secara
umum
telah
kadar
kualifikasinya
7. Kepemimpinan Atasan
diidentifikasi
Secara umum kondisi kepemimpinan
pada dimensi disiplin, tanggung jawab
atasan
dan
di
satuan-satuan
kerja
ketaatan
yang
menunjukkan
Pemerintah Provinsi Banten memang
kondisi cukup baik dengan skor 2,78
belum cukup memuaskan, yang dapat
sebagaimana dijelaskan pada grafik
dilihat
kualitas
13. Namun pada dimensi ini, sejumlah
hanya
perilaku menyimpang diidentifikasi
mencapai skor rata-rata 2,92. Namun
guna melihat dan memetakan ragam
demikian diantara enam indikator yang
jenis perilaku menyimpang yang eksis
dikembangkan, tidak ada satupun yang
dilakukan dan berpotensi dilakukan di
dalam kondisi kurang apalagi buruk,
kalangan
sehingga kondisi ini patut diapresiasi.
Pemerintah Provinsi Banten. Grafik
Meskipun kondisinya tidak terlalu
berikut akan menjelaskan temuan di
memuaskan,
lapangan terkait dengan hal tersebut.
dari
rerata
kepemimpinannya
dicurahkan
yang
perhatian pada
konsistensi
perlu
pegawai
negeri
sipil
dan
62
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Grafik 3 Identifikasi Perilaku Menyimpang PNS Pemprov Banten
3.08
Mempersulit Pelayanan
3.03
Gratifikasi
3.13
2.89 2.92
Berkomplot Memperkaya diri
3.00 3.05
Bekerja Utk Perushn/LSM Asing Menjadi Perantara
3.17 3.16
2.93 2.70
Grafik di atas menjelaskan fenomena adanya sejumlah perilaku menyimpang
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
keuntungan pihak ketiga. 9. Netralitas PNS
yang secara faktual dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang seluruhnya diadopsi dari sejumlah larangan dalam peraturan disiplin PNS yang berlaku. Dari sepuluh hal yang dilarang untuk dilakukan oleh PNS ditemukan fakta bahwa gratifikasi merupakan perilaku yang paling umum terjadi di kalangan PNS dengan skor 2,89, diikuti dengan praktik suap menyuap
dengan
skor
2,92
dan
menjadi perantara pihak ketiga sebesar 2,93. Skor ketiga indikator ini memang tidak terlalu buruk karena masih dalam taraf wajar karena masih berkualifikasi cukup baik. Namun terverifikasinya temuan ini membuktikan sinyalemen yang muncul sebagai persepsi publik selama ini bahwa birokrasi pada umumnya terhadap
memang
sangat
rentan
praktik-praktik gratifikasi,
suap menyuap, serta praktik makelar proyek
dan
informasi
untuk
Di
samping
sejumlah
perilaku
menyimpang sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, netralitas pegawai negeri sipil dalam aktivitas politik, kepartaian, dan kepemiluan juga merupakan hal yang dilarang kendati pegawai negeri sipil masih dapat menyalurkan hak politiknya dalam pemilihan umum. Larangan ini dilakukan tentu dengan maksud agar pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus berjalan dengan stabil tanpa
terkotak-kotak
politiknya
oleh
pilihan
masing-masing.
Namun
demikian, karena pada saat yang sama hak politik PNS tetap diberikan, maka potensi masih sehingga
terjadinya sangat
penyimpangan
mungkin
sejumlah
terjadi,
rambu-rambu
ditetapkan guna mengatur perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil, yaitu antara lain: menjadi pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye,
63
Jurnal Adminsitrasi Publik
mengambil
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
keputusan
yang
lain-lain. Berikut ini adalah hasil
menguntungkan salah satu kontestan
temuan
Pemilu/Pemilukada,
dimensi netralitas PNS khususnya
memanfaatkan
lapangan
fasilitas negara dan jabatannya untuk
dalam
keuntungan salah satu kontestan, dan
Pemilihan Presiden.
terkait
Pemilihan
dengan
Umum
dan
Grafik 4 Netralitas PNS Pemprov Banten dalam Pemilu/Pilpres
3.10
Keberpihakan Aktif
3.10
Menguntungkan Pihak tertentu Memanfaatkan Fasilitas Negara
3.09
Mengerahkan PNS lain
3.09 3.10
Peserta Kampanye 3.04
Pelaksana Kampanye
2.98 3.00 3.02 3.04 3.06 3.08 3.10 3.12
Secara
umum
menggambarkan
grafik
di
atas
kondisi
netralitas
terhadap kontestan yang terlibat dalam Pemilu/Pilpres
sehingga
netralitas
PNS yang baik, dengan rata-rata skor
mereka dapat terwujud dengan baik.
di atas 3,0 yang berarti baik, artinya
Kondisi yang agak jauh berbeda
dalam konteks Pemilihan Umum dan
ditemukan di lapangan dalam konteks
Pemilihan Presiden PNS di lingkungan
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Pemerintah Provinsi Banten relatif
Daerah
dapat bersikap netral pada hampir
meskipun kondisinya dalam kategori
seluruh perilaku yang diatur dalam
tidak terlalu buruk namun perbedaan
peraturan
yang cukup signifikan antara netralitas
perundang-undangan.
(Pemilukada),
dimana
Kendati tidak teridentifikasi sebab-
PNS
sebab cenderung baiknya netralitas
netralitas
PNS pada Pemilu/Pilpres ini, namun
menunjukkan
kuat dugaan bahwa kondisi ini tercipta
yang patut dicermati secara serius.
karena
Gambaran
tidak
adanya
keeratan
kepentingan dan hubungan langsung
dalam
Pemilu
PNS
dibandingkan
dalam gejala
Pemilukada permasalahan
permasalahan
dimaksud
dapat dilihat pada grafik berikut ini.
64
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Grafik 5 Netralitas PNS Pemprov Banten dalam Pemilukada
2.84
Keberpihakan Aktif
2.88
Menguntungkan Calon tertentu 2.80
Memanfaatkan Fasilitas Negara
2.79
Berkampanye
2.74 2.76 2.78 2.80 2.82 2.84 2.86 2.88 2.90
Dari empat indikator yang digunakan
yang menguntungkan calon tertentu
untuk mengukur netralitas pegawai
dengan skor 2,88.
negeri
sipil
Banten
Pemerintah dalam
Provinsi
Pemilukada,
10. Iklim Kerja
keseluruhannya menunjukkan rata-rata
Iklim kerja merupakan faktor eksternal
skor yang cenderung menunjukkan
yang banyak diteliti dan dikaji guna
gejala tidak netral (semakin kecil skor,
mendorong peningkatan kinerja PNS
semakin
melalui
manipulasi/rekayasa
keseluruhannya masih dalam kategori
lingkungan
eksternal
relatif
yang
memungkinkan PNS melakukan suatu
umumnya terjadi terkait persoalan
tindakan yang sesuai dengan harapan
netralitas PNS dalam Pemilukada ini
dan
terletak pada PNS yang berkampanye
diharapkan. Terkait dengan hal ini,
(baik langsung dan terang-terangan
pemahaman
maupun
eksisting
tidak
baik.
tak
netral)
walaupun
Kerentanan
langsung
dan
tidak
atau
berperilaku
yang
iklim
yang
kerja
benar kerja
yang
terhadap merupakan
terbuka) dengan skor terrendah yakni
prakondisi yang dibutuhkan untuk
2,79;
yang
dapat melakukan tindakan afirmatif
memanfaatkan fasilitas negara untuk
dalam rangka meningkatkan kinerja
menguntungkan calon kepala daerah
pegawai negeri sipil. Berikut adalah
yang didukungnya, dengan skotr 2,80;
temuan
diikuti indikator keberpihakan aktif
eksisting
dengan skor 2,84; serta indikator
lingkungan
bersikap dan mengambil keputusan
Banten.
diikuti
dengan
PNS
lapangan iklim
terkait kerja
Pemerintah
kondisi PNS
di
Provinsi
65
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Grafik 7 Iklim Kerja PNS Pemprov Banten 2.98
Kenyamanan
3.08
Kepercayaan
3.12
Keterbukaan Dialogis
3.12
Kebersamaan
3.12 2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
Secara umum kondisi iklim
mengidentifikasinya. Namun demikian
kerja pegawai negeri sipil masih dalam
patut dihipotesiskan keterkaitan antara
kategori baik, dengan rata-rata skor di
ketidaknyamanan ini dengan kondisi
atas 3,0. Kondisi ini menggambarkan
kesejahteraan
iklim kerja yang telah cukup memadai
Provinsi Banten yang pada umumnya
kendati pada indikator kenyamanan
mengaku belum merasa mendapatkan
pegawai negeri sipil dalam bekerja
kesesuaian gaji dengan kemampuan
skor-nya
2,98;
yang mereka miliki, serta belum
terrendah dibandingkan dengan skor
merasa apa yang diperolehnya dari
indikator
Sayangnya,
bekerja sebagai PNS tersebut telah
penelitian ini tidak dilakukan dalam
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
rangka
faktor-faktor
Berikut
yang menyebabkan ketidaknyamanan
kondisi
tersebut, sehingga kajian lebih lanjut
sebagaimana dimaksud.
perlu
hanya
mencapai
lainnya.
menemukenali
dilakukan
guna
PNS
adalah
Pemerintah
gambaran
kesejahteraan
tentang PNS
dapat
Grafik 8 Kesejahteraan PNS Pemprov Banten 2.57
3 2.5 2
Kesesuaian Gaji
2.38
Kecukupan
Berdasarkan paparan dimensi-dimensi
masih dalam kategori baik dengan skor
reflektif dari variabel disiplin kerja di
2,83.
atas, secara umum rerata disiplin kerja
dimensi harus diakui masih dalam
PNS
kategori kurang memadai sebagaimana
Pemerintah
Provinsi
Banten
Namun
demikian
beberapa
66
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
telah dipaparkan di atas. Dimensi
hanya mencapai 2,47; serta dimensi
dengan skor terrendah terletak pada
disipin, tanggung jawab dan ketaatan
komitmen terhadap sumpah dan janji
yang hanya mencapai 2,64.
yang diucapkan saat dilantik sebagai PNS
Pemerintah
Provinsi
Banten
maupun dilantik sebagai pengampu
I.
KESIMPULAN Kesimpulan
jabatan tertentu, dengan skor hanya
umum
tentang
sebesar 2,23 yang berarti masuk dalam
kondisi disiplin kerja pegawai negeri
kategori kurang baik; diikuti dengan
sipil
dimensi kesejahteraan pegawai yang
Provinsi Banten dapat digambarkan
di
lingkungan
Pemerintah
sebagai berikut: Grafik 9 Performa Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Banten 2.83
Rerata Disiplin PNS
3.08
Iklim Kerja 2.47
Kesejahteraan
2.83
Netralitas dlm Pemilukada Netralitas dlm Pemilu/Pilpres
3.09
Perilaku Menyimpang PNS
3.04 2.92
Kepemimpinan Atasan
3.12
Sikap dlm Bekerja Kesiapan & Kepuasan Kerja
2.89
Profesionalisme
2.86 2.75
Loyalitas
2.64
Disiplin, Tg Jwb & Ketaatan 2.23
Komitmen Thd Sumpah Janji -
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Informasi pada grafik di atas
temuan kuantitatif. Temuan-temuan
memang tidak menunjukkan kondisi
tersebut antara lain sebagai berikut:
yang tidak terlalu mengkhawatirkan,
1.
Sebagian
responden
terutama bila melihat rerata performa
mengidentifikasi
lemahnya
disiplin kerja yang masih dalam
penerapan prinsip reward and
kategori
sejumlah
punishment
temuan kualitatif tampaknya patut
peningkatan
dicermati
negeri sipil sekaligus mencegah
yang
baik.
Namun
mengingat
mengkonfirmasi
eksistensinya sejumlah
terjadinya
dalam kinerja
memotivasi pegawai
penyimpangan
dan
demotivasi pegawai negeri sipil.
67
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Sebagian menyebutkan kondisi
kesesuaian tupoksi yang hanya
kesejahteraan yang relatif tidak
sebesar 2,70; skor kesulitan dalam
merata
bekerja sebesar 2,69; dan skor
antar
satuan
kerja,
DPKAD dinilai sebagai satuan
pemahaman
kerja yang paling sejahtera dan
sebesar 2,90.
tingkat kesejahteraannya dinilai
Sebagian
tupoksi
responden
cukup timpang bila dibandingkan
mengidentifikasi keteladanan dan
dengan
kepemimpinan
satuan
kerja
lainnya.
sebagai
faktor
Kondisi ini berkorelasi dengan
yang mempengaruhi kinerja dan
temuan
disiplin
data
kuantitatif
mengkonfirmasi
fakta
yang
tersebut
pegawai
Obyektivitas
negeri
pimpinan
dalam
melakukan
dengan beban kerja yang skornya
bawahan, ketegasan dan keadilan
hanya sebesar 2,57; kecukupan
pimpinan
gaji
2,38;
sanksi, konsistensi dan efektivitas
PNS
pengawasan
dengan
kebutuhan
tingginya
potensi
evaluasi
sipil.
melalui indikator kesesuaian gaji
cukup
dalam
terhadap
memberikan
(waskat)
yang
Banten
dilakukan oleh pimpinan, serta
menjadi perantara proyek (2,93),
contoh keteladanan dari pimpinan
suap
dan
umumnya menjadi catatan yang
cenderung
diberikan responden. Kondisi ini
rendahnya tingkat kenyamanan
dikonfirmasi oleh temuan pada
dalam bekerja; relatif rendahnya
sejumlah indikator yang terkait
semangat kerja (2,88); komitmen
dengan hal ini, antara lain: skor
bekerja sepenuh hati (2,73); dan
ketegasan pimpinan yang hanya
kesediaan untuk mengutamakan
sebesar 2,89; skor konsistensi
pekerjaan (2,57);
pengawasan melekat yang hanya
Sebagian responden menyebutkan
sebesar 2,86; skor keteladanan
persoalan staffing yang sesuai
pimpinan yang hanya sebesar
dengan
Beberapa
2,88; serta sikap adil pimpinan
kedekatan
terhadap bawahan sebesar 2,92.
Pemerintah
Provinsi
menyuap
gratifikasi
2.
3.
terhadap
(2,92),
(2,89);
kompetensi.
menyebutkan
faktor
(nepotisme) sebagai masalah, dan
Skor
sebagian
dalam
lagi
mempersoalkan
tersebut
eksistensinya
(TKS) dan atau tenaga kerja
bawah
kontrak (TKK) yang mendapat
kepemimpinan
porsi
mengindikasikan
dan
perhatian
masih
baik,
namun
kategori
eksistensi tenaga kerja sukarela
peran
memang
yang rerata
berada
di
dimensi tentu masalah
berlebihan. Kondisi ini sedikit
sebagaimana menjadi catatan di
banyak dikonfirmasi oleh tiga
atas.
temuan kuantitatif yaitu: skor
68
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
mengatasinya
V . SARAN a. Perlunya dilakukan kajian secara komprehensif tingkat
guna
mengetahui
kesejahteraan
Pemerintah
Provinsi
PNS Banten
sekaligus mengidentifikasi usahausaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Banten. Saran ini
muncul
mengingat
temuan
bahwa
dilapangan
mengkonfirmasi kesejahteraan
adanya PNS
tingkat
Pemerintah
Provinsi Banten yang masih relatif
dengan
di
cara
masa
depan
mempertegas
pemberian reward and punishment di lingkungan Provinsi Banten; d. Perlu adanya upaya sistematis guna menginternalisasi sumpah dan janji PNS Pemerintah Provinsi Banten dalam alam bawah sadar setiap pegawai
negeri
sipil,
sebagai
bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan PNS. Juga ditekankan kepada para pimpinan SKPD untuk dapat meningkatkan pengawasan melekat
kepada
para
Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Provinsi
rendah; b. Netralitas
PNS
Pemerintah
Banten.
Provinsi Banten dalam Pemilukada tampaknya perlu menjadi perhatian serius kendati kondisinya tidak terlalu buruk. Namun perbedaan yang cukup nyata dengan kondisi netralitas PNS Pemerintah Provinsi Banten pada Pemilu/Pilpres cukup menunjukkan
permasalahan
tersebut. Karenanya perlu upaya sistematis yang dilakukan oleh Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi Banten guna mewujudkan netralitas PNS yang lebih nyata di masa depan; c. Gratifikasi,
suap-menyuap,
dan
menjadi perantara pihak ketiga merupakan modus penyimpangan yang paling rentan terjadi di kalangan PNS Pemerintah Provinsi Banten, karenanya perlu upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Banten untuk mencegah
DAFTAR RUJUKAN Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2011. Banten Dalam Angka 2011. Serang. BPS Provinsi Banten Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPPTAHE Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Cetakan kelima. Jakarta: Bumi Aksara Mangkunegara, Anwar Prabu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nazir, Moh, Ph.D. 2003. Metodologi Penelitian. Cetakan keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta
meluasnya praktik ini sekaligus
69
Jurnal Adminsitrasi Publik
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian kualitatif dan Kuantitatif untuk IlmuIlmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP UI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
70
