Kata Pengantar Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang selanjutnya akan menjadi acuan Dinas
T E N
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan diambil untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang tenaga
N
kerja dan transmigrasi satu tahun ke depan.
A
Koreksi dan masukan sangat diperlukan guna menyempurnakan penulisan
B
buku Renja SKPD ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritikan dan
I
saran konstruktif dalam mencari formulasi yang tepat dalam upaya menyusun
IN S
program dan kegiatan dinas. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan rumusanrumusan kebijakan aplikasi, program dan kegiatan yang dapat menyentuh akar
V
permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
R
O
Dengan terbitnya buku Renja SKPD ini mudah-mudahan bermanfaat dan
P
dapat dijadikan pijakan dalam penanganan permasalahan Ketenagakerjaan dan
B
A
P P
E
D
A
Ketransmigrasian di Provinsi Banten tahun 2013.
Serang,
Agustus 2012
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
DR.Erik Syehabudin, MM Pembina Utama Madya NIP. 19600828 198712 1 001
i Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013
DAFTAR ISI
i
Daftar Isi ......................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................
iii
1.1 Latar Belakang ............................................................................................
1
1.2 Tujuan dan Sasaran ..................................................................................
4
- Maksud .....................................................................................................
4
Tujuan dan Sasaran ..................................................................................
4
B
A
N
T E
N
Kata Pengantari ........................................................................................................
1.3 Dasar Hukum ..............................................................................................
9
S
I
1.4 Kondisi SDM, Sarana dan Prasarana ...................................................... 11
IN
A. Uraian Tugas dan Fungsi ..................................................................... 11
O V
B. Struktur Organisasi ................................................................................. 12 C. Kondisi SDM ........................................................................................... 13
R
D. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 14
P
1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................ 14
A
BAB II DATA DAN PERMASALAHAN
D
2.1 Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ..................................... 15
P P
E
2.2 Permasalahaan ......................................................................................... 19 BAB III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012-2017
A
3.1 Visi dan Misi Provinsi Banten ..................................................................... 21
B
3.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................... 24 3.3 Kebijakan ..................................................................................................... 25 3.4 Program Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasian .............................. 27
BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 4.1 Program dan Anggaran ........................................................................... 30 4.2 Rencana Kinerja Tahun 2013 ................................................................... 32
ii Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013
BAB V EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1 Evaluasi Program tahun 2012 .................................................................. 34 5.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut ........................................................... 36 BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan .................................................................................................. 39 6.2 Saran-saran ................................................................................................. 39
B
A
P P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T E
N
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013
N T E N A B I S IN O V R P A D E P P A B
iv Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013
I BAB BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rancangan
Awal
Renja
Dinas
Tenag
Kerja
dan
T E
N
Transmigrasi Prov. Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu
N
pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD
A
Prov. Banten Tahun 2012-2017, dan Peraturan Daerah Nomor 1
B
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
IN
S
I
Daerah (RPJPD) Prov. Banten Tahun 2005-2025.
Transmigrasi
ini
O V
Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja dan memuat
hasil
evaluasi
capaian
kinerja
P
R
penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan
A
Transmigrasi Prov. Banten tahun lalu, dan rencana program dan
E
D
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang disertai
P P
pendanaannya.
A
Proses Penyusunan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dan
B
Transmigrasi Prov. Banten ini telah melalui beberapa tahapan yaitu Persiapan Penyusunan, Pembahasan bersama dalam rapat pimpinan
Dinas
yang
membidangi
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian Kab/Kota Se-Prov. Banten dan Pembahasan dengan bidang-bidang teknis di Disnakertrans Prov. Banten yang kemudian hasilnya dilakukan finalisasi penyusunan dokumen
1 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Provinsi
Banten
sebagai
provinsi
ke-30
mempunyai
karakteristik yang khusus dimana wilayahnya secara struktur
N
ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah/kawasan yaitu sebagai
T E
daerah kawasan industry dan pertanian. Secara geografis kawasan
A
N
tersebut menjadikan Banten mempunyai kawasan pertumbuhan
B
ekonomi Selatan dan Utara. Kawasan Selatan dengan Kabupaten
S
I
Lebak dan Pandeglang sebagai penopang utama struktur ekonomi
IN
Banten dari sektor pertanian dan Wilayah Utara mulai dari
O V
Tangerang, Serang dan Cilegon sebagai kawasan industri dan
P
R
perdagangan.
A
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
E
D
sebagai Dinas yang mempunyai peran yang penting dalam
P P
membuka ruang dan informasi bagi para pencari kerja dan upaya
A
peningkatan
kualitas
keterampilan
para
B
Berdasarkan data bahwa pada tahun 2013
pencari
kerja.
Angkatan Kerja di
Provinsi Banten mencapai 5.146.300 orang, dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 4.637.000 orang sedangkan jumlah pengangguran terbuka sudah mencapai 509.300 orang (Agustus 2013 ).
2 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada Agustus 2013 dibandingkan Agustus 2012 menunjukan adanya perbaikan
yang
digambarkan
penduduk
yang
berkerja
adanya
dan
peningkatan
penurunan
jumlah
jumlah tingkat
N
pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja pada Agustus
T E
mencapai 4.637,000 ribu orang atau bertambah sekitar 31,200
A
N
ribu orang dibanding agustus 2012, yaitu sebesar 4.605,800 ribu
B
orang. 2012
-
Agustus
I
Agustus
S
periode
2013
jumlah
IN
Pada
O V
pengangguran mengalami penurunan dari 519,200 ribu orang menjadi 509.300 ribu orang atau turun sekitar 9,900 ribu orang.
P
R
Tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama juga
A
mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90
E
D
persen atau turun sekitar 0,23 poin.
P P
Berdasarkan penduduk yang bekerja menurut lapangan
B
A
pekerjaan utama, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di sektor industry sebesar 49 ribu orang (4,2 persen), sektor jasa kemasyarakatan sebesar 38 ribu orang (4,5 persen), sektor industri sebesar 160 ribu orang (1,12 persen), serta sektor perdagangan sebesar 3 ribu orang (0,3 persen), sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian sekitar 27 ribu orang (4,5 persen). Apabila
3 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
diperhatikan
maka
penyebab
masih
tingginya
angka
pengangguran antara lain: Pertambahan Angkatan Kerja lebih besar dari pada
N
pertambahan lapangan kerja dari tahun ke tahun;
T E
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang relatif
N
kecil;
B
A
Selain ke kedua hal tersebut di atas maka tugas lainnya
S
I
adalah dalam upaya menjamin perlindungan keberlangsungan
IN
pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu maka tugas
O V
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah
R
menjamin keberlangsungan pekerja untuk dapat bekerja secara
P
optimal dan mengembangkan kebijakan dan program peningkatan
D
A
keterampilan dan kemampuan berwirausaha bagi para pencari
P P
E
kerja agar ada penyerapan lapangan kerja tidak hanya disektor
B
A
formal saja.
Untuk itu pada tahun 2015, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten telah menyusun program/kegiatan dalam
upaya
mengurangi
dan
mengatasi
permasalahan-
permasalahan tersebut. Program tersebut selain diarahkan dalam upaya mengurangi angka pengangguran melalui program/kegiatan perlindungan
ketenagakerjaaan
penciptaan lapangan kerja
juga
baru
program
yang bersifat
yang
bersifat
membangun
4 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
kewirausahaan dan pembangunan dibidang ketransmigrasian. Disamping program dalam upaya meningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi para pekerja dan purna kerja. Penulisan Rencana Kerja Dinas tahun 2015
N
program/ kegiatan dalam upaya
T E
acuan dalam menyusun
ini sebagai
N
mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di
A
Provinsi Banten. Sehingga pada akhirnya rencana kerja ini akan
B
menjadi instrumen dalam menyusun program dan kegiatan
IN
S
I
selanjutnya dan akan memudahkan dalam menyusun laporan
pelaksanaan
O V
capaian kinerja program dengan tujuan menimalisir masalah Program/Kegiatan
bidang
ketenagakerjaan
dan
P
R
bidang ketransmigrasian di Provinsi Banten. Tujuan dan Sasaran
D
A
1.2
P P
E
a. Maksud
A
Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA
B
SKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bagian dari tugas pokok Sub.bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyusun acuan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015; 2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
5 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Dalam upaya menyusun pedoman strategis dinas dalam masalah-masalah
ketenagakerjaan
N
mengatasi
T E
ketransmigrasian;
dan
B
dinas dalam satu tahun ke depan;
A
N
4. Sebagai upaya dalam menyusun rencana capaian kinerja
S
I
5. Sebagai acuan dalam menyusun instrumen pengukuran
IN
capaian kinerja program dan kegiatan Dinas sesuai
O V
Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD Provinsi
A
P
R
Banten Tahun 2012-2017.
E
D
b. Tujuan dan Sasaran
P P
a. Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk
A
mengisi kesempatan kerja Dalam dan Luar Negeri;
B
b. Terwujudnya perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media;
c. Terwujudnya penempatan tenaga kerja di Dalam dan ke Luar Negeri ; d. Terwujudnya
pengembangan
kesempatan
kerja usaha
mandiri dan padat karya produktif;
6 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
e. Terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis dan
perbaikan syarat kerja; f. Terwujudnya
peningkatan
perlindungan
hak-hak
dasar
pekerja/buruh dan khususnya bagi pekerja perempuan dan
peningkatan
kerjasama
fungsional
T E
g. Terwujudnya
N
anak;
dalam
Daerah; pengembangan
kemampuan
Aparatur
S
I
h. Terwujudnya
B
A
N
penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di
IN
Ketenagakerjaan di Propinsi dan Kab / Kota; peningkatan
sarana
O V
i. Terwujudnya
dan
prasarana
P
R
pelayanan ketenagakerjaan pada UPT BLKI;
A
p. Terwujudnya kemandirian dan integrasi transmigran dan
E
D
masyarakat
P P
pemantapan
dan
melalui
tahap
penyesuaian,
di
permukiman
pengembangan
yang
layak
huni,
layak
usaha,
layak
B
A
transmigrasi
sekitarnya
berkembang dan layak lingkungan.
Sedangkan
sasaran
kegiatan
organisasi
dalam
Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 adalah : a. Sasaran untuk mencapai terwujudnya tenaga kerja yang memiliki
kompetensi
untuk
mengisi
kesempatan
kerja
Dalam dan Luar Negeri, dilakukan dengan sasaran kegiatan : 7 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Pelatihan MTU untuk UPT BLKI; Pelatihan Pemagangan ; Penyuluhan, Akreditasi dan Sertifikasi ;
Institusional
untuk
UPT
Kerja
A
N
Swadana ;
Pelatihan
T E
Pelatihan
N
Pelatihan Pengukuran Produktivitas ;
mencapai
perluasan jejaring informasi
S
untuk
IN
b. Sasaran
I
B
Pelatihan Ketrampilan calon TKI.
O V
lowongan kerja di berbagai media adalah :
rutin,
P
secara
R
Penyelenggaraan Job Fair pada Bursa Pasar Kerja Terbuka terjadwal
di
Dinas
Provinsi,
dengan
D
A
mengikut sertakan Disnakertrans Kab / Kota seProvinsi
P P
E
Banten;
Pengembangan ” Bursa Kerja One Line (BKOL) ”.
B
A
Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Bursa Kerja melalui
c. Sasaran untuk mencapai terwujudnya penempatan tenaga kerja di Dalam dan ke Luar negeri, adalah : Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri ; Penempatan tenaga kerja Dalam Negeri (AKL dan AKAD) ;
8 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Peningkatan pelayanan perjinan melalui layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). d.
Sasaran
untuk
mencapai
terwujudnya
pengembangan
kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif,
T E
N
adalah :
N
Bimbingan pemanduan wirausaha baru (WUB) bagi tenaga
teknologi
tepat
guna,
padat
karya
dan
S
I
Penerapan
B
A
kerja mandiri terdidik dan non terdidik ;
IN
perluasan kerja sistim padat karya produktif serta pola
O V
dampingan dana bergulir ;
R
Pelaksanaan padat karya fisik dan produktif pada daerah
untuk
D
Sasaran
mencapai
hubungan
industrial
yang
E
e.
A
P
miskin dan padat pengangguran.
P P
harmonis dan perbaikan iklim syarat kerja, adalah :
B
A
Pemberdayaan hubungan industrial ; Fasilitas
penyelesaian
perselisian
dan
pembinaan
hubungan industrial ; Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan. f. Sasaran untuk meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh dan khususnya bagi pekerja perempuan dan anak, adalah :
9 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Penilaian pelaksanaan K3 dan SMK3 di perusahaan ; Pengawasan penempatan TKI dan TKWNAP ; Pengujian kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja ;
T E
Perlindungan pekerja perempuan dan anak.
N
Sosialisasi dan pengawasan Jamsostek ;
A
N
g. Sasaran untuk mencapai terwujudnya kerjasama fungsional
B
dalam penyediaan Informasi dan perencanaan tenaga kerja
I
adalah :
IN
S
di Daerah,
O V
Forum koordinasi kebijakan dan program ketenagakerjaan melalui program Mitra Praja Utama (MPU) dan Koordinasi
P
R
dengan Lembaga Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan
D
A
Kab / Kota ;
E
Pendataan angkatan kerja, kesempatan kerja, penganggur
A
P P
dan pencari kerja terdaftar ;
B
Pendataan perusahaan dan pekerja / buruh ; Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) ; Penyusunan
program
pembangunan
ketenagakerjaan
Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. h. Sasaran
untuk
mencapai
meningkatnya
kompetensi
Aparatur Ketenagakerjaan, adalah :
10 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Peningkatan
kualitas/kuantitas
pejabat
fungsional
ketenagakerjaan; Pengembangan profesi jabatan fungsional ketenagakerjaan
kemampuan
SDM
aparatur
untuk
T E
Pengembangan
N
;
mencapai
meningkatnya
A
untuk
sarana
B
i. Sasaran
N
peningkatan layanan kepada masyarakat.
S
I
prasarana dan tenaga instruktur pelayanan ketenagakerjaan
IN
pada Unit Pelayanan Teknis (UPT), adalah :
O V
Peningkatan SDM tenaga instruktur pada UPT BLKI;
P
R
Renovasi sarana gedung pelatihan di UPT BLKI;
D
A
Pengadaan peralatan dan mesin di UPT BLKI;
P P
E
Pembangunan asrama siswa UPT BLKI.
A
j. Sasaran untuk meningkatnya bidang ketransmigrasian,
B
adalah :
Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal (Pengirim) dengan pemerintah daerah tujuan (penempatan) melalui KSAD dan forum KIE ;
Tersedianya Data Informasi potensi lokasi transmigrasi (LPT/WPT);
11 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan dalam
kawasan
potensi
SDM
calon
transmigrasi
penempatan daerah asal (TPA) ;
Standar Pelayanan Minimal/prima Perpindahan dan
pengembangan
T E
Pembinaan,
sosial
ekonomi
yang
N
N
Penempatan Transmigran ;
B
A
mandiri bagi masyarakat transmigran dan masyarakat
D
A
P
R
O V
IN
S
I
sekitanya.
Dasar Hukum
P P
E
1.3
A
Dasar sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
B
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Pembentukan
Nomor
Provinsi
23
Tahun
Banten
2000
(Lembaran
tentang Negara
Nomor 182 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010). 2. Undang-undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan; 12 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
3. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Keuangan Negara. 4. Undang-undang
Pemeriksaan,
Pengelolaan
dan
T E
Nomor
Tanggung
Jawab
N
5. Undang-undang
N
Perbendaharaan Negara.
A
Keuangan Negara.
I
B
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
IN
S
Perencanaan Pembangunan Nasional; Nomor
O V
7. Undang-undang
Daerah
Tahun
2004
tentang
sebagaimana
telah
diubah
R
Pemerintahan
32
P
beberapa kali dengan Undang-undang No.12 tahun
D
A
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
E
No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
B
A
P P
8. Undang-undang
Nomor
33
tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang
Nomor
29
tahun
2009
tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
N
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
T E
Republik Indonesia nomor 4737);
dan
Tugas
Pembantuan
B
Dekonsentrasi
A
N
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang (Lembaran
S
I
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
IN
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
O V
4816);
P
R
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang
A
Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan
E
D
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
P P
14. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
B
A
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian Pembangunan
dan
Evaluasi
Daerah
Pelaksanaan
(Berita
Negara
Rencana Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 14 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Penbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten; 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 4 Tahun
N
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
O V
IN
S
I
B
A
N
T E
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
P
R
1.4 Struktur Organisasi dan Kondisi SDM
D
A
A. Struktur Organisasi
E
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 yang telah
P P
direvisi dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang
B
A
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Prov. Banten maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahkan :
15 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,
T E
a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
N
membawahkan :
A
N
b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar
B
Negeri ;
S
I
c. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan
IN
Kerja.
O V
4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
P
R
a. Seksi Fasilitasi Perpindahan ;
A
b. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi ;
E
D
c. Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.
P P
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,
B
A
membawahkan: a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan ; b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial ; c. Seksi Pemasyarakatan hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.
16 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan : a. Seksi Norma Kerja ;
N
b. Seksi Norma keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ;
T E
c. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan
A
N
Anak.
B
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLKI Provinsi Banten
S
I
a. Kepala UPT BLKI Provinsi Banten;
IN
b. Subag TU BLKI Provinsi Banten;
O V
c. Seksi Pelatihan BLKI;
P
R
d. Seksi Pengambangan dan Pemasaran BLKI Provinsi
A
Banten;
E
D
8. Jabatan Fungsional
P P
Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud
B
A
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008.
C. Kondisi SDM Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 17 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
2008 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, sampai dengan bulan Desember 2013 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak 157
N
orang, yang terdiri dari 100 orang PNS dan 57 orang non PNS
57 Orang 43 Orang
- Penjaga malam
6 Orang
- Pramubakti
4 Orang
O V
IN
S
I
- Tenaga Administrasi
N
2. Non PNS (TKS)
A
100 Orang
B
1. PNS
T E
(TKS) dengan rincian sebagai berikut :
4 Orang
Jumlah dan Status Pegawai
E
D
A
P
R
- Driver
B
A
P P
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
No
Status Pegawai
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
100 Orang
-
Pembina Utama Madya (IV/d)
1 Orang
-
Pembina Tk.1 (IV/b)
1 Orang
-
Pembina (IV/a)
11 Orang
-
Penata Tk.I (III/d)
24 Orang
18 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Penata (III/c)
18 Orang
-
Penata Muda Tk.I (III/b)
13 Orang
-
Penata Muda (III/a)
24 Orang
-
Pengatur Tk.I (II/d)
1 Orang
-
Pengatur (II/c)
3 Orang
-
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
-
Pengatur Muda (II/a)
2
Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
-
Tenaga Administrasi
-
Penjaga Malam
-
Pramubakti
-
Driver
T E
N
-
3 Orang
A
N
1 Orang
B
57 Orang
IN
S
I
43 Orang
O V
6 Orang 4 Orang
P
R
4 Orang 157 Orang
A
TOTAL
P P
E
D
Sumber : Disnakertrans Provinsi Banten, 2014
A
Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja
B
dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
No
Kantor
Golongan
19 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
II
1
Dinas
Tenaga
Kerja
III
IV
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
8
8
79
79
13
13
B
A
N
Sumber : Disnakertrans Provinsi Banten, 2013
T E
N
dan Transmigrasi
I
Dari tabel diatas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan
IN
S
tingkat golongan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
O V
Provinsi Banten didominasi oleh pegawai Golongan III, yakni
R
sebanyak 79%, menyusul Golongan IV sebanyak 13% dan terakhir
D
A
P
Golongan II sebanyak 9%.
berdasarkan Golongan
B
A
P P
E
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
N T E N A B I S IN
O V
Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan
R
Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikan
P
yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai
D
A
memiliki tingkat pendidikan yang relative cukup memadai. Kondisi
E
ini ditunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki tingkat
P P
pendidikan hingga jenjang Strata Satu (S1) bahkan Strata Dua
B
A
(S2).
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
21 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
-
Pasca Sarjana (S3)
-
Pasca Sarjana (S2)
-
Sarjana (S1)
-
Sarjana Muda/Diploma III
-
SLTA
2
Non
N
1
1
15 Orang
15
69 Orang
69
6 Orang
6
9 Orang
9
15 Orang
13.46
3 Orang
1.92
Jumlah
Persentase
Negeri
P
Pegawai
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T E
1 Orang
(Non
E
D
A
PNS)
Sipil
Sarjana Muda/Diploma II
B
A
-
Sarjana (S1)
P P
-
No
Tingkat Pendidikan
(%) -
Sarjana Muda/Diploma I
-
SLTA
1 Orang
0.89
30 Orang
26.92
22 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
-
SLTP
2 Orang
2.88
-
SD
1 Orang
1.92
pegawai
pada
Dinas
Tenaga
A
komposisi
Kerja
dan
B
Dari
N
T E
N
Sumber : Disnakertrans Provinsi Banten, 2014
S
I
Transmigrasi berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa
IN
pegawai dengan tingkat pendidikan S1 jumlahnya paling banyak
O V
dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sebesar 69%.
P
R
Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
D
B
A
P P
E
berikut :
A
Transmigrasi Provinsi Banten disajikan pada bagan sebagai
23 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
A
D
Bidang Transmigrasi
Seksi Fasilitasi Perpindahan
Seksi Pengerahan Dan Penempatan Transmigrasi
Seksi Pembinaan Pasca Transmigrasi
Seksi Norma Kerja
Seksi Norma Keselamatan dan Kerja
Seksi Perlindungan TK Perempuan dan Anak
Seksi Lembaga HI, Penyelesian Perselisihan
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
Seksi Pemasyarakatan Hub. Industrial dan Syarat Kerja
Subbag Prog. Dan Evalap
E
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
UPT BLK Provinsi Banten
P P
A
Sekertaris Dinas
B
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Subbag Umum & Kepeg
Kelompok Jabatan Fungsional
Peraturan Daerah Nomor 3 DINAS KEPALA tahun 2012
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
24
IN
O V
R
P
Subbag Keuangan
I
S
B
T E
N
A
N
N T E N A B I S IN O V R
P
1.5 Sistematika Penulisan
Daerah
D
Perangkat
A
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Tahun
2014
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
P P
E
Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
A
Menguraikan mengenai latar belakang penyusunan program /
B
kegiatan prioritas tahun 2015 dengan disertai tujuan fungsional yang ingin dicapai. BAB II DATA DAN PERMASALAHAN Menguraikan data dan permasalahan objektif di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang melandasi disusunnya program / kegiatan prioritas Dinas. BAB III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2012-2017
25 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
Menguraikan sekilas pandang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012-2017 yang diuraikan dengan tugas dan fungsi struktur Dinas. BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 Menguraikan evaluasi dan capaian program/kegiatan bidang
N
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 Menguraikan
Rencana
Program
T E
BAB V RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 /
Kegiatan
bidang
N
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2015
B
A
BAB VI PENUTUP
S
B
A
P P
E
D
A
P
R
O V
IN
dilaksanakan pada tahun 2015.
I
Kesimpulan dan saran-saran mengenai rencana kerja yang akan
26 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2016
B P
P
A A
D
E R
P
IN S
V
O
I
B
N
E
T
N
A
BAB II DATA DAN PERMASALAHAN
2.1 Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Untuk
menggambarkan
ketransmigrasian
di
Provinsi
kondisi
data
Banten
pada
ketenagakerjaan tahun
2013
dan dapat
digambarkan sebagai berikut :
1. Jumlah Penduduk Banten
Agustus 2010 (4) 9.782.779
Agustus 2011 (4) 10.632.137 7.686.359
Agustus 2012 (5) 11,241.000 7.881.000
N
(1)
Agustus 2009 (3)
A
Agustus 2008 (2)
Kegiatan Utama
T E
N
a. Kondisi Ketenagakerjaan pada tahun 2008 s/d semester II 2013
Agustus 2013 (6) 8.100.000
6.674.895
6.836.418
8.126.410
3. Angkatan Kerja a. Bekerja
4.325.455 3.668.895
4.357.240 3.704.778
5.309.462 4.583.085
5.210.224 4.529.660
5.125.000 4.606.000
5.146.300 4.637.000
656.560
652.462
726.377
680.464
519.000
509.300
2.476.135
2.758.000
2.953.700
67,79
65,03
63,53
13.06
10,13
9,90
2.349.440
I
S
IN
2.479.178
R
4. Bukan Angkatan Kerja
O V
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)
B
2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
2.816.948
64,80
63,74
65,34
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT % )
15,18
14,97
13,68
A
P
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)
E
D
Sumber : BPS Provinsi Banten Agustus 2013
B
A
P P
Rumus : TPT % TPAK Pengagguran Terbuka Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja
= = = = =
Jumlah Yang Tidak Bekerja / Angkatan Kerja Angkatan Kerja / Penduduk Usia 15 Tahun keatas Angkatan Kerja – Jumlah yang Bekerja Penduduk yang Bekerja + Pengagguran Terbuka Penduduk usia 15 Tahun keatas – Angkatan Kerja
19 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015
b. Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2013 No
Sektor Usaha
1.
Pertanian
2.
Industri
3.
Perdagangan
4.
Jasa Kemasyarakatan
5.
Lainnya
695,200
T E
N
1.201.700 1.094.300
A
N
785.300
B
860.500 4.637.000
S
I
Jumlah
Usia
Kerja
di
Provinsi
Banten
R
Penduduk
O V
IN
BPS Provinsi Banten 2013
c. Jumlah
Jumlah
P
Dirinci Menurut Pendidikan Tahun 2013
SLTP Sederajat
866.000
Sekilah Menengah Atas/Kejuruan
1,437.500
SLTA Sederajat
526.200
Jumlah
4.637.000
D
1.807.300
P P
2
A
3
B
4
Jiwa
SD
E
1
Pendidikan
A
No
Sumber BPS Prov.Banten 2013
20 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015
d. Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
9.
Kab. Lebak Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel
2009 955.300
2010 1.000.000
2011 1.042.000
2012 1.170.000
2013 1.325.000
927.500 840.000 842.000 953.850
1.030.000 1.030.000 918.950 918.000 1.044.500
1.101.000 1.050.000 964.500 959.500 1.125.000
1.189.600 1.156.000 1.117.000 1.007.500 1.285.000
1.410.000 1.379.150 1.050.000 1.047.800 1.527.150
2.080.000 1.798.446 1.182.000 1.187.500 2.200.000
2.340.000 2.166.000 1.418.000 1.490.000 2.442.000
971.400
1.099.000
1.174.000 1.130.000
1.224.000 1.290.000
1.481.000 1.529.150
953.850 -
1.054.660 -
1.125.000
1.290.000
2.200.000 2.203.000
2.443.000 2.444.301
1.529.150
2.200.000
2.442.000
I
B
A
Sumber : Disnakertrans Prov. Banten 2012
N
7. 8.
Kab. Pandeglang
2008 917.500
T E
2. 3. 4. 5. 6.
Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang
2007 837.000
N
1.
UPAH MINIMUM (Rp)
Kab/Kota
No
Beberapa Daerah Tahun 2004 – 2013
O V
SASARAN TAHUN 2004 - 2013
DAERAH TUJUAN
Sumatra Selatan
2
Riau
3
Bengkulu
4
Sulawesi Barat
5
Sulawesi Tengah
6
Sulawesi
2006
50 kk
A
P
1
2005
2008
2009
2010
25 kk
25 kk
25 kk
D
25 kk
E
8
Gorontalo
9
Kalimantan Timur
25 kk
25 kk
50 kk
28 kk
25 kk
10
Kalimantan
25 kk 25 kk 25 kk
25 kk 25 kk
2014
10 kk
B
Sulawesi Selatan
2012
45 kk
50 kk
7
2011
25 kk
A
Tenggara
2007
R
2004
PROVINSI
P P
No
IN
S
e. Jumlah Transmigrasi Yang Sudah Berhasil ditempatkan Asal Prov.Banten ke
25 kk
50 kk
14 kk
35 kk
15 kk
25 kk
65 kk
25 kk
50 kk
24 kk
25 kk
10 kk
25 kk
Selatan 11
Kalimantan Barat
12
Kalimantan
25 kk
15 kk
35 kk
25 kk
25 kk
Tengah
21 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015
45 kk
13
Maluku
50 kk
14
Maluku Utara
50 kk
25 kk
24 kk
25 kk
152
175
25 kk
15 JUMLAH
125
100
129
189
TOTAL 2004 - 2013
150
125
110
1315 KK
Sumber : Disnakertrans Prov. Banten 2013
2.2 Permasalahan bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
N
Permasalahan
T E
berdasarkan kondisi eksisting yang terjadi yaitu antara lain:
N
a. Angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya
A
yang disebabkan oleh peningkatan kelulusan anak sekolah dan
B
urbanisasi serta perpindahan para pencari kerja baik dari dalam
S
I
Provinsi Banten maupun dari luar provinsi Banten;
IN
b. Angka kemiskinan yang jumlahnya besar, serta penangannannya
O V
tidak cukup dilakukan oleh satu atau beberapa sektor saja,
R
tetapi harus melibatkan lintas sektor dan melibatkan instansi
P
lain yang teritegritas dalam berbagai program / kegiatan;
A
c. Kesempatan kerja/lowongan kerja dan bursa kerja yang setiap
E
P P
kerja;
D
tahunnya tidak sebanding dengan angkatan kerja atau pencari d. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang relative masih rendah
A
belum didukung dengan program peningkatan
keterampilan
B
para pencari kerja baik dari pemerintah maupun dukungan dunia usaha;
e. Perlindungan dan hubungan industrial tenaga kerja yang belum optimal disebabkan belum maksimalnya sosialisasi mengenai hubungan industrial yang harmonis antara pegawai/ buruh dan perusahaan sebagai satu kesatuan dalam operasionalisasi dan kemajuan perusahaan;
22 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015
60
f. Provinsi Banten adalah salah satu tujuan para pencari kerja dari luar Provinsi Banten karena letak geografis sangat strategis dengan didukung adanya industri hulu maupun industri hilir; g. Pengawasan ketenagakerjaan yang tidak optimal, hal ini terjadi karena jumlah tanaga pengawas ketenagakerjaan sangat sedikit baik tingkat provinsi dan kab/kota sehingga tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada d kab/kota di Provinsi
N
Banten, sehingga kasus pelanggaran ketenagakerjaan banyak
T E
yang luput dari pengawasan;
N
h. Pelaksanaan Jamsostek belum dijalankan oleh perusahaan
A
dengan benar sehingga mengganggu hubungan industrial yang
B
kondusif;
S
I
i. Masih terjadinya trafficking/perdagangan anak-anak dibawah
IN
umur untuk berkerja dengan resiko kerja dan kondisi yang
O V
kurang memperhatikan mertabat dan keselamatan kerja serta tingginya angka HIV di perusahaan-perusahaan; seperti
dari
kesiapan
fisik,
mental
dan
usia
calon
A
baik
P
R
j. Rekrutmen atau seleksi calon transmigrasi tidak berjalan dengan
D
transmigran dan kendala kesiapan lahan tempat bermukim
B
A
P P
E
calon transmigran serta permasalahan pasca penempatan.
23 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015
BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Visi dan Misi Memasuki era pembangunan lima tahun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi
Banten
memiliki
kewajiban
untuk
turut
serta
dalam
mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, yaitu “ Bersatu Banten
Perwujudan
visi
Sejahtera ini
Berlandaskan
dicirikan
dengan
Iman
N
Takwa”.
Rakyat
dan
meningkatnya
T E
Mewujudkan
N
kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang sehat,
A
cerdas, berkualitas dan produktif.
B
Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas
S
I
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten periode 2012-2017 yaitu
ketenagakerjaan
peningkatan
dan
kualitas
O V
Transmigrasi,
IN
terfokus pada optimalisasi fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja dan ketransmigrasian,
manajemen
serta
pelayanan
kemitraan
sinergis
R
pengembangan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Isu
P
strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi
A
yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang
D
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah diupayakan oleh Dinas
P P
E
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Dalam menyusun visi dan misi Disnakertrans tidak terlepas dari
B
A
visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten, untuk itu sebelum menetapkan visi dan misi Disnakertrans tentunya harus ada keterkaitan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan Misi yang berkaitan dengan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
Provinsi Banten
dan
pelaksanaan
pembangunan daerah adalah : Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang kondusif untuk medorong pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
24 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian
daerah
dalam
rangka
mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan
fungsinya
serta
isu
strategis
yang
dihadapi
dalam
bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam kurun waktu 2012-2017,
N
maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan visi 2012-2017
T E
sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
N
DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”
B
A
Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam bentuk produk dan pelayanan
S
I
yang akan diberikan atau dilaksanakan. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja
IN
dan Transmigrasi Provinsi Banten menetapkan misi 2012-2017 sebagai
O V
berikut:
1. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menyeluruh dan
P
R
terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja;
A
2. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
D
kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta
P P
E
mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri; 3. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja,
B
A
dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis;
4. Peningkatan penyelesaian
dan
perluasan
berbagai
jaringan
permasalahan
kemitraan
dalam
ketenagakerjaan
rangka dan
ketransmigrasian; 5. Pengembangan kemampuan aparatur di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
25 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
6. Peningkatan
koordinasi
dan
kerjasama
dalam
mengatur
dan
melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 7. Pengarahan dan penempatan masyarakat sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
T E
N
3.2 Tujuan dan Sasaran
N
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
A
misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu sesuatu
B
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
S
I
depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas
IN
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan
O V
dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek yang
akan
dicapai
P
Tujuan
R
dari tujuan.
oleh
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
A
Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan
P P
E
D
misi adalah sebagai berikut : 1. Misi 1 “Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menyeluruh
A
dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja”
B
Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja Dalam dan Luar Negeri.
2. Misi 2 “Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya perluasan jejaring informasi lowongan kerja serta terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif.
26 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
3. Misi 3 “Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh serta terwujudnya hubungan industrial
N
yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.
berbagai
permasalahan
dan
A
ketransmigrasian”
ketenagakerjaan
N
penyelesaian
T E
4. Misi 4 “Peningkatan dan perluasan jaringan kemitraan dalam rangka
5
“Pengembangan
kemampuan
aparatur
di
bidang
O V
5. Misi
IN
S
I
fungsional dalam penyediaan informasi.
B
Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian”
P
A
ketenagakerjaan.
R
Tujuan dari misi ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur
D
6. Misi 6 “Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam mengatur dan
P P
E
melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota”
A
Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama
B
fungsional dalam penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di daerah
7. Misi 7 “Pengarahan dan penempatan masyarakat sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan” Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. 27 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Kondisi yang diharapkan secara internal di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yaitu terwujudnya profesionalisme pelayanan publik secara berkesinambungan melalui strategi
pengembangan
jaringan
teknologi
informasi,
penguatan
kelembagaan daerah, pengembangan perangkat, jaminan kepastian hukum, pengadaan UPTD di tiap Kab/Kota dan menjalin kerjasama
T E
N
kemitraan dengan seluruh dunia usaha, stakeholders dan daerah.
N
Adapun tujuan spesifik yang akan dicapai dalam Rencana Strategis
A
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2012-2017
B
adalah sebagai berikut :
O V
Tujuan spesifik :
IN
masyarakat secara mandiri.
S
I
1. Terwujudnya produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan hidup
a. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan tenaga kerja perlindungan,
R
melalui
pemulihan
dan
pemberdayaan
P
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
A
b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani masalah
D
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
melalui
fasilitasi
P P
E
pemanfaatan potensi sumber daya manusia; c. Meningkatkan pemahaman tentang fungsi peran dan fungsi para
A
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menangani masalah
B
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
d. Meningkatkan
perluasan
lapangan
kerja,
produktivitas
dan
perlindungan tenaga kerja didalam maupun diluar negeri. Target sasaran : a. Keluarga dan lingkungan sekitar; b. Pencari kerja, tenaga kerja dan purna kerja; c. Pengusaha dan asosiasi pengusaha; d. LPK, BLK, federasi dan serikat kerja.
28 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
2. Terwujudnya mutu dan profesionalisme pelayanan yang didukung oleh perangkat hukum yang memadai : Tujuan spesifik : a. Meningkatkan
aksesibilitas
informasi
manajemen
usaha
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Meningkatkan kualitas manajemen perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
N
c. Meningkatkan jangkauan pelayanan usaha ketenagakerjaan dan
T E
ketransmigrasian, baik cakupan maupun penyebaran, sehingga kualitas
sarana
dan
prasarana
A
d. Meningkatkan
N
masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal;
dalam
rangka
B
mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan tenaga kerja;
O V
Target sasaran :
IN
pelatihan bagi tenga kerja.
S
I
e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan system pelatihan-
a. Pegawai Provinsi dan Kabupaten/Kota;
R
b. Pencari kerja dan pengawas tenaga kerja;
P
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
A
d. Unit Pelaksana Teknis;
P P
E
D
e. Pengusaha dan asosiasi pengusaha. 3. Terwujudnya relasi yang harmonis dalam memberikan perlindungan
A
hak asasi masyarakat transmigrasi dan para tenaga kerja.
B
Tujuan spesifik : a. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar Asosiasi, Federasi dan Serikat Pekerja sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Meningktakan perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam memperoleh pelayanan sosial dasar. Target sasaran : a. Pengusaha dan Asosiasi Pengusaha; b. Asosiasi, Federasi dan Serikat Pekerja. 29
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
3.3 Strategi dan Kebijakan Renstra SKPD 1. Strategi Strategi biasanya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi, dan tau untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.
N
Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk
T E
mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.
N
Arah Pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian
S
I
strategi pelaksanaan, yang meliputi upaya :
B
A
dan dalam rencana strategi (Renstra) tahun 2012-2017, didukung oleh
IN
1. Penciptaan lapangan kerja di dalam dan di luar negeri melalui
O V
pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan,
R
pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan
A
P
pengembangan padat karya produktif ;
D
2. Revitalisasi dan renovasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas
P P
E
SDM dan kuantitas instruktur UPT. Balai Latihan Kerja serta
A
pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan
B
kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi ; dan bertaraf internasional.
3. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja ; 4. Peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
petugas
pengawas
ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan
30 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
keselamatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja anak serta petugas fungsional ketenagakerjaan lainnya ; 5. Memperkuat jejaring kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja dan
N
pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan;
T E
6. Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan
B
A
N
cepat tumbuh. 2. Kebijakan
S
I
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
IN
ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
O V
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran
R
dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
A
P
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
D
1) Arah kebijakan dibidang perluasan lapangan kerja.
P P
E
Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik fomal maupun informal, dipedesaan dan perkotaan
A
terutama angkatan kerja bagi penduduk miskin korban PHK, baik laki–
B
laki maupun perempuan yang terukur dalam : (a) menurunnya tingkat pengangguran terbuka, (b) menurunnya angka setengah penganggur, (c) meningkatnya kualitas dan produktivitas tenagakerja, (d). meningkatnya pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja, serta keharmonisan dalam hubungan industrial. 2). Arah kebijakan bidang standar pelayanan minimal/prima. Keterkaitan dengan layanan dasar dibidang ketenagakerjaan, telah ditetapkan standar pelayanan minimal melalui Peraturan Mentri
31 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang standart pelayananan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, pelayanan dasar dibidang ketenagakerjaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi telah mengeluarkan 5 (lima) jenis pelayanan dan 8 (delapan) indikator untuk pelayanan dasar ketenagakerjaan, yang
N
meliputi:
T E
(a). Pelayanan Pelatihan Kerja, lingkup indikator pelayanan minimalnya
N
adalah :
A
(1). Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis
I
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
S
(2).
B
kompetensi;
Besaran
tenaga
kewirausahaan.
kerja
O V
(3).
IN
masyarakat.
yang
mendapatkan
pelatihan
adalah
Besaran
Penempatan
Tanaga
Kerja
yang
D
ditempatkan.
:
A
minimal
P
R
(b). Pelayanan Penempatan Tanaga Kerja, lingkup indikator layanan
E
(c). Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, lingkup
P P
indikator layanan minimal adalah : Besaran Kasus yang diselesaikan
A
dengan Perjanjian Bersama (PB).
B
(d). Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, lingkup indikator minimal adalah : Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. (e). Pelayanan Pengewasan Ketenagakerjaan, lingkup indikator layanan minimal adalah : (1). Besaran Pemeriksaan Perusahaan; (2). Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (f).
Urusan Pilihan Bidang Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi, lingkup indikator layanan minimal adalah : 32
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
(1). Layanan informasi peluang berusaha di kawasan LPT dan WPT serta pada wilayah PWSCT termasuk di kawasan Kota Terpadu Mandiri, (2). Pemberian
Fasilitasi
Perpindahan
serta
Penempatan
Transmigran, (3). Pembinaan pasca penempatan dan Pelatihan calon transmigran dengan
tingkat
kopetensi
yang
/
T E
dikembangkan.
dibutuhkan
N
sesuai
N
Kebijakan tersebut diwujudkan dalam :
B
A
1. Terwujudnya penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri ;
I
2. Terwujudnya perluasan jejaring informasi pasar kerja di berbagai
IN
S
media;
padat karya produktif ;
O V
3. Terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan
R
4. Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi
P
kesempatan kerja dalam dan luar negeri ;
E
kerja ;
D
A
5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat
P P
6. Terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh
A
dan khususnya bagi pekerja perempuan dan anak ;
B
7. Terwujudnya peningkatan kerjasama fungsional dalam penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di daerah ;
8. Terwujudnya pengembangan kemampuan SDM aparatur dan Tenaga Fungsional ketenagakerjaan di Propinsi dan Kab / Kota ; 9. Terwujudnya
peningkatan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
ketenagakerjaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLKI; 10. Terwujudnya fasilitasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran dilokasi WPT dan LPT ;
33 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
11. Terwujudnya kemandirian dan integrasi masyarakat transmigran dengan sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan transmigran di daerah asal dan daerah tujuan.
3.4 Program dan Indikasi Kegiatan
T E
N
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
N
Provinsi Banten sebagai wujud implementasi dari strategi dan kebijakan
A
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan indikasi kegiatan adalah
B
bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
S
I
sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
IN
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
O V
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
R
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program
P
yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
D
A
Banten dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :
E
a. Bidang Ketenagakerjaan.
P P
Fokus arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diimplementasikan
Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan
B
1)
A
dalam bentuk program prioritas utama, meliputi :
Perlindungan Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial serta peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
34 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
di Implemantasikan dalam kegiatan : 1)
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
2)
Peningkatan
Pengawasan
Norma
Keselamatan
dan
Kesejahteraan Kerja (K3); 3)
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja;
5)
Fasilitasi Penempatan UMP;
6)
Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat
A
N
T E
N
4)
Produktivitas,
Perluasan
Kesempatan
I
Program
Kerja
dan
S
2).
B
Kerja.
IN
Berusaha
kerja
baik
sektor
O V
Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan formal
maupun
sektor
informal
secara
P
R
remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan
D
A
formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.
P P
E
di implemantasikan dalam kegiatan : 1).
Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari
B
A
Kerja dan Tanaga Daerah;
2).
Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;;
3).
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
4).
Pelayanan Penemapatan dan Perlindungan TKI;
4).
Pengambangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.
3).
Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
35 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Program ini bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja serta untuk mengisi lapangan kerja didalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT-BLKI yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional.
N
di implementasikan dalam kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI
T E
1).
N
Provinsi Banten;
Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil
A
2).
IN
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.
O V
4).
S
I
B
Lulusan BLKI Provinsi Banten;
Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur rangka
peningkatan
R
dalam
pelayanan
publik
dengan
bentuk
P
kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa kegiatan peningkatan UPT
D
dan
BLKI
maupun
pelaksana
pelayanan
kepada
E
Dinas
A
pelayanan oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan
P P
masyarakat berupa kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian,
A
umum dan perencanaan penyusunan program.
B
di implementasikan dalam kegiatan : 1). Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disnakertrans Provinsi Banten; 2). Penyusunan Lapoaran Kinerja Keuangan dan Aset SKPD.
36 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
5).
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. Merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana gedung, peralatan kantor dan sarana pendukung lainnya untuk kelancaran dan
N
kenyamanan.
T E
di implementasikan dalam kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
2).
Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor;
3).
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4).
Penyediaan Barangdan Jasa Perkantoran BLKI;
5).
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BLKI;
6).
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLKI.
A
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
D
6).
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
1).
P P
E
Merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan dan (Bank
Data
SKPD)
untuk
kelancaran
dan
B
A
ketransmigrasian
kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. di implementasikan dalam kegiatan : 1). Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan.
b. Bidang Ketransmigrasian. 1). Program Penyiapan, Pengarahan dan Pembinaan Transmigrasi.
37 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
(a). Program
ini
bertujuan
untuk
mendapatkan
animo
calon
transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan didaerah penempatan. (b). Program
ini
bertujuan
untuk
menjembatani
kepentingan
N
daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang
T E
tertuang dalam perjanjian formal (MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing
N
of experiences), manfaat (sharing of benefits) dan saling
B
A
memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan
S
I
sarana dan prasarana yang menuntut skala economi tertentu
IN
agar efisien untuk masing-masing daerah.
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan
R
1).
O V
Di implemantasikan dalam kegiatan :
P
Transmigrasi;
Fasilitasi Perpindahaan Transmigrasi;
3).
Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi.
B
A
P P
E
D
A
2).
38 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2013 memperoleh alokasi APBD sebesar Rp. 21,991,000,000 yang terbagi atas Belanja Langsung sebesar Rp. 13,870,000,000 (63,07%) dan Belanja
T E
N
Tidak Langsung sebesar Rp.8,121,000,000 (36,93%). 1. Struktur APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA.2013 pelaksanaan
tugas
pembangunan
ketenagakerjaan
N
Dalam
dan
B
A
ketransmigrasian di tahun 2013, struktur anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten TA. 2013 dialokasikan pada 7 Aparatur,
Penyediaan
Data
IN
Kapasitas
S
I
program yaitu program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Pembangunan
Daerah,
O V
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Pengembangan Kelembagaan Hubungan industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,
R
Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha,
P
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Peningkatan Perluasan
D
A
Kesempatan Kerja dan Berusaha. Alokasi atau struktur anggaran Dinas
B
A
P P
berikut.
E
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi banten dapat dilihat pada tabel
39 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Struktur Anggaran APBD TA. 2013 Berdasarkan Program/Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APAATUR PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
T E
3,968,000,000
IN
5
2,803,900,000
N
4
720,000,000
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA TOTAL
28,61% 9,37%
1,237,100,000
8,92%
13,870,000,000
100%
D
A
P
R
7
20,22%
1,300,000,000
O V
6
5,19%
A
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
1,05%
B
3
146,000,000
I
2
3,695,000,000
PERSENTASE (%) 26,64%
S
1
PAGU ANGGARAN
N
NO
E
Berdasarkan rasionalitas percepatan pembangunan ketenagakerjaan
P P
dan ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
A
mengalokasikan anggaran dengan persentase terbesar pada Program
B
Peningkatan Produktivitas, Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha sebesar 28,61% atau Rp. 3,968,000,000. Sedangkan alokasi anggaran terkecil pada Program Data Pembangunan Daerah sebesar 1,05 % atau Rp.146,000,000. 2. Realisasi Keuangan APBD TA. 2013 Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja sebuah intansi dalam pelaksanaan tugas pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan program dan kegiatan APBD TA.2013 dapat melalui realisasi fisik keuangan dari anggaran yang telah disusun. Berikut tabel realisasi
40 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
fisik keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
N
APBD TA. 2013
1
3
B
A
2
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan
2.
Tambahan Pengahsilan PNS
S
I
1.
Realisasi
Keuangan Rp
%
4
5
8,121,000,000
8,005,547,320
98.51
5,066,200,000
5,013,913,242
98.97
3,054,800,000
2,986,150,000
97.75
420,374,000
409,648,000
97.45
420,374,000
409,648,000
97.45
705,598,000
666,349,361
94.44
239,071,000
238,322,750
99.69
63,190,000
62,690,000
99.21
66,000,000
66,000,000
100.00
7,200,000
7,200,000
100.00
IN
1
T E
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
N
NO
Pagu Anggaran (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
P
1.
R
2
O V
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
Bahan Pakai habis
2
Cetak dan Penggandaan Dokumen
E
Makanan dan Minuman Kegiatan
4.
Sarana Olah Raga
5.
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah
6.
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.
A
P P
3.
8.
5
D
1.
7.
4
A
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
B
3
82,700,000
61,932,011
74.89
126,932,900
110,406,600
86.98
Penilaian Aset BLKI
73,373,000
73,373,000
100.00
Fasiltasi Banten EXPO 203
35,125,000
34,425,000
98.01
Jasa kebersihan
12,006,100
12,000,000
99.95
1,034,300,000
1,013,437,659
97.98
863,640,000
842,987,659
97.61
25,160,000
24,950,000
99.17
145,500,000
145,500,000
100.00
195,728,000
193,403,000
98.81
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.
Jasa dan Pelayanan Perkantoran
2.
Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan Komputer
3.
Perawatan Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kapasitas Aparatur
41 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
2.
Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai Disnakertrans
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
190,288,000
98.79
3,115,000
3,115,000
100.00
306,000,000
295,197,500
96.47
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI
47,700,000
46,400,000
97.27
2.
Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan
38,300,000
37,412,500
97.68
3.
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
220,000,000
211,385,000
96.08
450,000,000
395,480,000
87.88
450,000,000
395,480,000
87.88
583,000,000
582,497,372
99.91
197,574,650
99.79
N
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2
T E
1.
2.
Jasa Kebersihan Kantor
3.
Jasa Keamanan Kantor (Satpam)
A
Jasa Administrasi Perkantoran
198,000,000
4.
Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet
5.
Fasilitas Penerangan Listrik
6.
Terlaksananya Koordinasi
I
B
1.
N
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
O V
8
192,613,000
1.
S
7
Pembinaan Disiplin Pegawai
IN
6
1.
67,000,000
67,000,000
100.00
99,000,000
99,000,000
100.00
17,400,000
17,358,322
99.76
96,000,000
95,964,400
99.96
105,600,000
105,600,000
100.00
146,000,000
145,982,000
99.99
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
R
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran DataPembangunan SKPD
17,044,000
17,044,000
100.00
2.
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
89,048,000
89,048,000
100.00
3.
Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
36,808,000
36,790,000
99.95
4.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,100,000
3,100,000
100.00
70,000,000
69,810,000
99.73
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD
43,421,100
43,231,100
99.56
2.
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
8,649,300
8,649,300
100.00
3.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I
4,405,100
4,405,100
100.00
4.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III
4,314,400
4,314,400
100.00
5.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I
4,555,100
4,555,100
100.00
6.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II
4,655,000
4,655,000
100.00
650,000,000
648,091,000
99.71
162,808,000
161,399,000
99.13
D
A
P
1.
P P
E
9
10
B
A
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 1.
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.
Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2013
42 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
2.
Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014
86,656,000
86,656,000
100.00
3.
Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans Tahun 2013-2017
175,170,000
175,170,000
100.00
4.
Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
9,738,000
9,738,000
100.00
5.
Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013
9,888,000
9,888,000
100.00
6.
Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Biro Adpem
13,768,000
13,768,000
100.00
7.
Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Bappeda
11,388,500
11,388,500
100.00
9,157,500
9,157,500
100.00
9,557,500
9,557,500
100.00
65,195,500
64,695,500
99.23
55,373,000
55,373,000
100.00
41,300,000
41,300,000
100.00
915,000,000
908,739,500
99.32
46,669,500
46,669,500
100.00
N
Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013 Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
T E
10.
Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
12.
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013
I
B
11.
N
9.
A
8.
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
2.
Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan SeProvinsi Banten Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
144,782,500
144,782,500
100.00
124,698,000
124,698,000
100.00
4.
Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kepada Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
132,190,000
131,243,000
99.28
5.
Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan SeProvinsi Banten
280,713,500
277,961,500
99.02
6.
Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya (THR)
31,012,000
29,750,500
95.93
7.
Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
12,200,000
12,200,000
100.00
107,723,500
107,723,500
100.00
35,011,000
33,711,000
99.02
185,400,000
177,974,925
95.93
32,924,550
32,699,550
100.00
9.
13
R
E
P P
A
B
8.
D
P
3.
O V
1.
A
12
IN
S
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se-Provinsi Banten Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se-Provinsi Banten
Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) 1.
Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013
2.
Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3
71,417,500
70,850,500
100.00
3.
Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014
29,145,500
23,092,925
96.29
43 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
4.
51,912,450
51,331,950
96.00
190,000,000
189,417,000
99.32
Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di Perusahaan
36,829,600
36,754,600
99.21
2.
Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak
62,559,400
62,291,400
79.23
3.
Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home Industri)
34,305,200
34,305,200
98.88
4.
Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak
56,305,800
56,065,800
99.69
T E
N
1.
Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif
2.
Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota Se-Provinsi Banten
506,385,000
99.80
72,950,000
69,693,000
99.57
69,147,000
68,819,000
100.00
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon, Kab.Pandeglang dan Lebak
124,280,000
122,740,000
99.57
123,280,000
122,740,000
98.61
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang
O V
4.
IN
S
3.
513,500,000
A
1.
N
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
B
15
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
I
14
Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS di Tempat Kerja
Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
55,050,000
54,000,000
95.54
6.
Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
68,793,000
68,393,000
99.53
800,000,000
799,389,800
98.76
Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten
129,134,000
129,114,000
99.56
2.
Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum
106,435,000
106,271,000
98.09
3.
Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
48,519,000
48,519,000
99.42
4.
Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi
69,004,000
68,794,000
99.92
A
P P
E
1.
5.
69,528,000
69,318,000
99.98
Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang
50,375,000
50,375,000
99.85
7.
Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan Kota tangerang Selatan
50,375,000
50,375,000
100.00
8.
Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak
44,750,000
44,750,000
99.70
9.
Fasilitasi Dewan Pengupahan
40,230,000
40,223,800
99.70
6.
17
D
Fasilitasi Penetapan UMP
Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota
B
16
A
P
R
5.
10.
Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten
11.
Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta dan Jawa Barat
Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
37,300,000
37,300,000
100.00
154,350,000
154,350,000
100.00
200,000,000
196,110,000
98.06
44 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
1.
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB
2.
Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing
102,879,500
99,474,500
96.69
97,120,500
96,635,500
99.50
250,000,000
234,257,000
93.70
73,242,000
72,224,000
98.61
105,568,000
91,757,000
86.92
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
2.
Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota SeProvinsi Banten tahun 2013
3.
Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
N
Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
T E
71,190,000
500,000,000
Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II
3.
Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III
4.
Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang
6.
Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang dengan Kementerian dan Im Jepang
O V
IN
S
5.
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
93.48
170,964,900
98.01
33,945,700
33,345,700
98.23
33,945,700
32,645,700
96.17
33,945,700
32,845,700
96.76
R
Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I
74,115,000
71,215,000
96.09
149,615,000
126,365,000
84.46
2,568,000,000
2,373,571,483
92.43
38,954,500
37,554,500
96.41
Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II
38,954,500
37,554,500
96.41
3.
Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III
38,954,500
37,054,500
95.12
4.
Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV
38,954,500
37,054,500
95.12
5.
Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan I
32,567,500
27,559,807
84.62
6.
Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan II
15,712,600
14,482,891
92.17
7.
Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III
15,712,600
14,685,186
93.46
8.
Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan IV
15,712,600
14,380,992
91.53
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN
71,533,900
69,516,900
97.18
9.
E
D
P
2.
A
1.
98.72
467,382,000
A
2.
70,276,000
174,432,900
B
Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I
I
1.
N
Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang
P P
20
1.
A
19
Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga daerah
B
18
10.
Pemberdayaan TKI Purna
142,261,500
138,921,500
97.65
11.
Penanganan TKI Bermasalah
100,692,000
89,642,000
89.03
12.
Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu
13.
Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair
376,739,300
301,711,107
80.08
1,000,000,000
919,133,800
91.91
14.
Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)
177,275,700
174,225,700
98.28
15.
Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing
338,712,300
336,431,600
99.33
16.
Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten
84,012,000
82,412,000
98.10
17.
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA
41,250,000
41,250,000
100.00
45 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
21
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 1. Padat Karya Infrastruktur
650,000,000
644,094,500
99.09
332,443,800
329,290,300
99.05
2.
Terapan teknologi Tepat Guna (TTG)
156,899,800
155,067,800
98.83
3.
Pelatihan Kewirausahaan
100,000,000
99,080,000
99.08
4.
Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
60,656,400
60,656,400
100.00
1,080,000,000
1,040,645,300
96.36
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
2.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri
3.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik
4.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu
5.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC
6.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit
7.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las
8.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin
9.
130,517,500
95.65
59,726,600
95.32
70,623,700
96.32
61,750,300
58,942,700
95.45
128,257,400
122,695,900
95.66
63,394,500
59,775,300
94.29
221,766,500
213,709,600
96.37
66,613,800
63,739,200
95.68
Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit
60,399,300
60,127,700
99.55
Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor
63,397,500
61,745,500
97.39
62,659,600
IN
S
I
B
A
73,320,900
O V
10.
136,446,500
T E
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas
N
1.
N
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten
11.
Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP
12.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer
77,676,800
75,964,800
97.80
64,316,900
63,076,800
98.07
220,000,000
187,253,000
85.12
109,870,000
109,660,000
99.81
P
R
22
D
A
Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Prov.Banten Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK
2.
Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las Listrik
16,100,000
15,170,000
94.22
3.
Penempatan Lulusan BLKI
94,030,000
62,423,000
66.39
225,000,000
224,800,000
99.91
P P
E
1.
A
23
24
25
B
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi 1.
Persiapan Penempatan transmigrasi
59,259,000
59,059,000
99.66
2.
Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi untuk Tahun 2014
69,744,000
69,744,000
100.00
3.
Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan Transmigrasi Tahun 2012
65,668,000
65,668,000
100.00
4.
Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali
30,329,000
30,329,000
100.00
312,000,000
310,269,880
99.45
2,150,000
2,150,000
100.00
Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 1.
Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi
46 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Penjaringan Animo Calon Transmigrasi
24,462,100
3.
fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi
4.
fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi
24,462,100
100.00
18,550,100
18,550,100
100.00
167,066,620
165,616,500
99.13
5.
Mediasi Kerjasama Antar Daerah
46,728,800
46,448,800
99.40
6.
Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013
53,042,380
53,042,380
100.00
700,100,000
682,771,880
97.52
45,364,500
45,357,780
99.99
7,111,000
7,111,000
100.00
647,624,500
630,303,100
97.33
21,363,020,402
97,14
1.
Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online
2.
Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan transmigrasi Pembinaan dan Pembekalan catrans
3.
N
Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi
T E
26
2.
21,991,000,000
ini dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Dinas
B
Pada tabel
A
N
JUMLAH
I
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten APBD TA. 2013 mencapai
S
Rp 21,363,020,402 atau setara dengan 97,14 % dari total pagu anggaran
IN
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang mencapai
O V
Rp.21,991,000,000. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan
R
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yaitu sebesar
P
99,99%, sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada kegiatan
A
Sosialisasi BLKI, Penyusunan kurikulum dan penempatan hasil lulusan
D
BLKI yaitu sebesar 85,12%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar
B
A
P P
E
Rp.627,979,598 atau setara dengan 2,86%.
47 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
BAB V RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2014
5.1
Program dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2014 ini
mendapat alokasi Anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) Rp. 9.370.000.000,-. Adapun rincian masing-masing
T E
Langsung (BTL) sebesar
N
program dan 26 (dua puluh empat) kegiatan serta 1 (satu) Belanja Tidak
N
anggaran kegiatan adalah sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
01
02
JUMLAH
S
I
NO
B
A
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
IN
03
PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
1
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor
3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rp
100.000.000,00
5
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
Rp
583.000.000,00
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
Rp 1.006.000.000,00
7
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
Rp
450.000.000,00
II
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
Rp
700.000.000,00
2
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Rp
128.000.000,00
Rp
498.798.000,00
Rp
585.309.000,00
Rp 1.308.715.000,00
B
A
P P
E
D
A
P
R
O V
I
48 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
1
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
IV
PROGRAM PENGAMBANGAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
1
246.000.000,00
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
Rp
800.000.000,00
2
Peningkatan Pengewasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Rp
250.400.000,00
3
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
Rp
240.000.000,00
4
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
Rp
513.500.000,00
5
Fasilitasi Penetapan UMP
Rp
950.000.000,00
6
Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Rp
389.328.000,00
V
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
1
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Rp
974.323.800,00
2
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
Rp
639.526.200,00
3
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Rp
650.000.000,00
4
Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah
Rp
400.000.000,00
5
Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang
Rp
500.000.000,00
VI
PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
1
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Tangerang
Rp 1.280.000.000,00
2
Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Prov. Banten
Rp
270.000.000,00
Rp
250.000.000,00
VII 1
B
A
P P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T E
Rp
N
III
PROGRAM PENYIAPAN, PENGERAHAN DAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi
49 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
2
Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
Rp
287.000.000,00
3
Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi
Rp 1.000.100.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Rp 15.000.000.000,00
N
5.2 Rencana Kinerja Tahun 2014
T E
Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan untuk menyelesaikan
N
masalah-masalah-masalah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
A
pada tahun 2014 dimana rencana tolok ukurnya seperti dimuat dalam
B
lampiran. Gambaran tersebut menerangkan program dan kegiatan yang
I
akan ditempuh dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah
IN
S
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten.
O V
Program-program diarahkan dan difokuskan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka disamping dalam upaya pengembangan
R
kondisi iklim kerja yang kondusif. Kondisi tersebut ditempuh dangan
P
program perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan
D
A
dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja baru di susun
E
program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja
P P
dengan sasaran program peningkatan kemampuan keterampilan teknis
A
dan wirausaha.
B
Untuk program Transmigrasi diarahkan dalam upaya meningkatnya
pemahaman warga akan program transmigrasi yang meliputi berbagai kebijakan, program dan mekanisme. Program pelaksanaan transmigrasi ini dilakukan sejak proses pendaftaran, seleksi, pelatihan dan penempatan serta pembinaan pasca penempatannya, selain itu program didorong dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi sosial ekonomi peserta program transmigrasi asal Banten.
50 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan Sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut : a. Permasalahan ketengakerjaan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, tingkat
T E
N
pendidikan dan keterampilan, kondisi makro ekonomi serta iklim investasi
A
N
b. Pertambahan permasalahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
B
selain disebabkan oleh belum optimalnya anggaran program
I
yang tersedia juga belum terpadunya penanganan program
IN
S
antara provinsi dengan kabupaten/ kota serta stakeholder.
pelayanan
yang
O V
c. Daya dukung kelembagaan dinas belum mampu mendorong optmal
terhadap
permasalahan
bidang
E
D
6.2 Saran-saran
A
P
R
ketenagkerjaan di masyarakat.
P P
Sebagai langkah awal dalam upaya mengatasi permasalahan
A
tersebut adalah sebagai berikut :
B
1. Perlu disusun kebijakan bidang ketangakerjaan yang bersifat lintas sektoral baik dalam institusi internal provinsi maupun semua stakeholder yang terlibat maupun di kabupaten/ kota. 2. Perlu disusun kebijakan makro dalam menyusun program bidang tenaga kerja yang tersinergi antara program provinsi dengan kabupaten/kota 3. Pembentukan kelembagaan atau unit pelayanan teknis di daerah seperti pendirian lembaga pelatihan tingkat Kab/Kota Se-Provinsi
51 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014
Banten,
pengangkatan
pegawai
dalam
jabatan
fungsionl
ketenagakerjaan dll. Demikian hasil penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2014, dengan harapan semoga
Agustus 2012
T E
Serang,
N
penyusunan Renja Disnakertrans ini bisa memberikan manfaat.
DR. ERIK SYEHABUDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19600828 198712 1001
B
A
P P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
52 Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2014