T.A RENCANA KERJA BLHD PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

T.A. 2014 RENCANA KERJA BLHD PROVINSI BANTEN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik. Tersusunnya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan

tahunan

berjalan

yang

berorintasi

pada

peningkatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di Banten. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang bersifat membbangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Serang, September 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Dr. Ir. H. A. Karimil Fatah, MM, M.Si. Pembina Utama Madya NIP.19581006 198203 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ii DAFTAR ISI........................................................................................................iii DAFTAR TABEL ................................................................... ....................iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang............................................................

I-1

1.2.

Landasan Hukum.......................................................

I-4

1.3.

Maksud dan Tujuan...................................................

I-8

1.4.

Sistematika Penulisan.................................................

I-9

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLHD 2012 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012 ……………….

II-1

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…………………...

II-21

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD………………………………………………...

II-23

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD………….

II-29

2.5.

Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat………………………………………….

II-30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional………………

III-1

3.2

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BLHD ……………………

III-2

3.3. Program dan Kegiatan………………………………..

III-3

BAB IV PENUTUP

IV-1

LAMPIRAN iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Anggaran 2013

II-4

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012

II-5

Tabel 2.3 Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013)

II-14

Tabel 2.4 Evaluasi Pencapaian Renstra BLHD Proviinsi Banten 2007 – 2012

II-20

Tabel 2.5 Pencapaian Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012

II-22

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014

III-4

Tabel 3.2 Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten

III-5

Tabel 3.3 Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

III-6

iv

Bab 1 Pendahuluan014

1 Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Pengelolaan Lingkungan hidup mutlak diperlukan sebagai upaya

sadar,

berencana

dan

terpadu

dalam

pemanfaatan,

penataan,

pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Landasan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang - undang tersebut pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia berlandaskan pada upaya Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari Ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dimuka bumi, agar terwujud kelestarian fungsi lingkungan untuk menjamin Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Suistainable

Development). Oleh karena itu pengembangan kebijakan, strategi, program kegiatan lingkungan hidup hendaknya dapat efektif dan efisien, artinya dapat menjamin keberhasilan secara optimal. Permasalahan lingkungan hidup akan selalu berkembang sejalan dengan pesatnya pembangunan yang kita laksanakan.

Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014

I- 1


Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan luas wilayah yang meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Banten berlokasi di Serang. Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan. Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan dan mengejar ketertinggalan. Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, maka pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus disinergiskan, sehingga hasil pembangunan

dapat

dinikmati oleh

masyarakat secara berkelanjutan. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan

menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Substansi


I- 2


Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mengacu kepada RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2012-2017 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2013 serta Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017. Penyusunan Rencana kerja Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam bidang lingkungan hidup.


I- 3


1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);


I- 4


6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


I- 5


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;


I- 6


22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030; 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017; 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi


I- 7


Banten Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41). 31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 32. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015; 33. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten 2010-2020;

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah : 1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan

dan

tugas

pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 di bidang Lingkungan Hidup;


I- 8


2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; 3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 ini

memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2013. Dengan demikian maka penulisan rencana kerja SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan rencana kerja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2014 sebagai berikut : Bab I - Pandahuluan, menjelaskan secara ringkas hal-hal yang melatar belakangi rencana kerja, landasan hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2014 ini beserta sistematikanya. Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD BLHD Tahun 2012, menjelaskan muatan evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-


I- 9


isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, pada bab ini menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja BLHD, dan Program dan Kegiatan. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari penyusunan Rencana Kerja BLHD Provinsi Banten tahun 2014 ini dan menguraikan langkah strategi pemecahan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


I- 10

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3 3.1.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Salah satu prioritas pembangunan nasional tahun 2014 sesuai

dengan arahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui Program pendukung

pembangunan

berkelanjutan

(pro-environment)

yang

berbasis pada ketahanan pangan dan energi serta kualitas lingkungan hidup yang baik. Implikasi pencapaian sasaran-sasaran ekonomi dan efisiensi pembangunan bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah pertama, pelestarian fungsi produksi pangan, ditopang dengan ketersediaan air, keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakannya, kemampuan adaptasi terhadap cuaca dan iklim ekstrim dan perlindungan terhadap bencana alam. Kedua, penyediaan sumber energi memadai, ditopang dengan

ketersediaan

sumber

energi

terbarukan,

kemampuan

memanfaatkan energi alternative dan perubahan pola konsumsi yang hemat energy. Ketiga, percepatan pencapaian sasaran SPM, yang secara umum mencakup pelayanan informasi dan perlindungan atas kualitas air, udara dan tanah pelayanan pengaduan masyarakat. Kaitannya dengan pembangunan daerah provinsi Banten, saat ini masalah lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara dan tanah telah dikelola dengan baik. Namun pada masa mendatang, tantangan kinerja kualitas

pengelolaan

lingkungan

hidup

menjadi

sangat

penting

khususnya menghadapi perubahan iklim. Penyelenggaraan Rencana Aksi


III- 1


Daerah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Penanganan masalah persampahan dan sanitasi terutama di perkotaan harus dikelola secara terintegrasi dan terpadu antar wilayah. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional menjadi prioritas dan perlu diusahakan melalui kerja sama pembangunan antar daerah.

3.2.

Tujuan dan Sasaran renja BLHD Provinsi Banten Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu

1 (satu) tahun kedepan : a. Meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan. b. Meningkatkan pentaatan Hukum Lingkungan. c. Meningkatkan Akses Informasi Lingkungan Hidup. d. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dampak lingkungan Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya penataan lingkungan melalui RPPLH, KLHS, AMDAL, UPL-UKL, SPPL dan Izin lingkungan 2. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui kegiatan pengawasan berupa PROPER, Wasdal, Superkelola, Adaptasi Perubahan iklim (RAD GRK) dan persampahan 3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui MIH, Rehabilitasi dan konservasi danau, situ, penutupan lahan, ekosistem pesisir, perlindungan mata air, DAS dan keanekragaman hayati. 4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui kampanye lingkungan, diklat, bimtek, Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014

III- 2


sosialisasi, penguatan kelembagaan, adiwiyata, adipura, penyusunan SLHD dan sistem informasi lingkungan 5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penaatan hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan, pos pengaduan, penanganan sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan

3.3.

Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa. Badan pelaksanaan

Lingkungan

Hidup

Daerah

Provinsi

pengelolaan lingkungan hidup

Banten

dalam

mempunyai beberapa

program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Provinsi Banten

Tahun

2012-2017. 2. Pencapaian SPM bidang lingkungan hidup yang meliputi :


III- 3


a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien; c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3. Usulan dan masukan dari masyarakat melalui forum SKPD bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan. Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (empat) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, yaitu : 1. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 5. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Pada tahun rencana (2014) BLHD Provinsi Banten memiliki 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.1. Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014 No

Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014 Program Kegiatan

1

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 4. Pengkajian Dampak Lingkungan 5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan

2

Program Rehabilitasi dan 7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Konservasi Sumber Daya Sumberdaya Alam Alam dan Lingkungan 8. Konservasi Sumber Daya Air dan Hidup Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air


III- 4


3

Program peningkatan 9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD kualitas tata kelola 10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan pemerintahan daerah Neraca Aset BLHD

4

Pemeliharaan Sarana, 11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Prasarana Perkantoran dan 12. Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan Peningkatan Kapasitas prasarana aparatur Aparatur 13. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan kapasitas aparatur

5

Program Penyediaan Data 15. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan Pembangunan Daerah

Mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 bahwa proyeksi anggaran tahun rencana sama dengan tahun berjalan, maka pada tahun 2014 struktur rencana anggaran BLHD Provinsi Banten ditunjukan pada tabel 3.2 sedangkan rumusan rencana, program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.2. Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten Uraian

Rencana Anggaran (RP) 2013

2014

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

5.052.000.000,-

5.125.000.000,-

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan LH

1.000.000.000,-

1.600.000.000,-

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

950.000.000,-

1.040.000.000,-

Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

1.723.000.000,-

2.000.000.000,-

275.000.000,-

235.000.000,-

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Total

9.000.000.000,- 10.000.000.000,-


III- 5


Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Tolok Ukur

(2)

(3)

(1) 1

Rencana Tahun 2014 Lokasi

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja


(9)

(10)

WAJIB

1

8

LINGKUNGAN HIDUP

1

8

1

1

8

1

1

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

5.125.000.000,00 1.025.000.000,00 Prosentase Penurunan Beban Pencemaran oleh usaha / industri ( 200 indutri ) 1 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri 2 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri 3 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Bagi Industri Prosentase kualitas air yang terpantau dan Terinformasikan menurut SPM ( 5 Sumber Air)

Banten

20%

Banten

40 Industri

75.000.000,00

Banten

40 0rang

70.000.000,00

Banten

40 0rang

70.000.000,00

Banten

20%

5.390.000.000,00 1.240.000.000,00

APBD 20%


75.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -

III- 6

20%

-


(1)

1

8



Kode

(2)

1

2




Sumber Dana

4

(3) Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab

(4) Banten

(5) 1 sungai

(6) 200.000.000,00

5

Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung

Banten

1 sungai

200.000.000,00

6

Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten

Banten

1 sungai

160.000.000,00

Prosentase kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan Terinformasikan menurut SPM ( 4 Kota dan 2 kab) 7 Pemantaun Kualitas Udara Ambient

Banten

20%

Banten

8 kab/kota

Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3 dan B3 (90 Industri) 1 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah B3 2 Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri 3 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah Medis 4 Pengawasan Tindak Lanjut Pengelolaan Limbah Medis/Rumah Sakit

(8)



(9)

(10)

1.010.00 0.000

200.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00 20%

250.000.000,00 850.000.000,00

Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3

(7)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

250.000.000,00 900.000.000,00

APBD

250.000.000,00

-

Banten

20%

20%

Banten

50 orang

Banten

40 bengkel

-

-

Banten

50 orang

-

-

Banten

40 Rumah sakit

-

-

250.000.000,00 -


III- 7




Kode

(1)

(2)

(3) Prosentase Peningkatan penggunaan Refrigrerant ( freon) non CFC ( 200 bengkel) 5 Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan bahan perusak ozon 6 Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon 7 Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon Jumlah capaian layanan persampahan kab/kota pengelolaan persampahan 8 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah 9

1

8

1

3

Rencana Tahun 2014

Penyusunan Laporan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK Sektor Limbah

Lokasi


(4) Banten

(5) 20%

Banten

40 orang

Banten

40 bengkel

-

-

Banten

40 bengkel

-

-

Banten

100%

Banten

1 laporan

Banten

100%

Banten

1 laporan


Sumber Dana

(6) 250.000.000,00

Banten

20%

Banten

40 orang

(7)

(8)

Target capaian kinerja (9) 20%

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (10) 250.000.000,00 -

250.000.000,00

100%

250.000.000,00 -

100.000.000,00

100.000.000,00 -

800.000.000,00

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten 1 Rakor Koordinasi Pemantauan Adipura

Catatan Penting


800.000.000,00

APBD 20%

90.000.000,00


III- 8

90.000.000,00




Kode

(1)

Rencana Tahun 2014

(2)

(4) Banten

(5) 40 orang

(6) 90.000.000,00

3

Pemantauan Adipura

Banten

7 kab/kota

100.000.000,00

Banten

20%

Banten

24 sekolah

100.000.000,00

Banten

100 org

120.000.000,00

Banten

20%

Banten

20 org

100.000.000,00

Banten

1 keg

100.000.000,00

Banten

1 dokumen

100.000.000,00

Lokakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Sekolah Adiwiyata Peningkatan Edukasi dan Publikasi Lingkungan Hidup 6 Peningkatan Kinerja Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif di Provinsi Banten 7 Kegiatan Banten EXPO 2014 8 1

4

Pengkajian Dampak Lingkungan

Sumber Dana

(3) Rakor Evaluasi Pemantauan Adipura

5

8


2

Jumlah Sekolah Adiwiyata ( 240 Sekolah untuk Kab/Kota ) 4 Penilaian Sekolah Adiwiyata tk. Provinsi

1

Lokasi


Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahuun 2014

(7)

Catatan Penting (8)



(9)

(10) 90.000.000,00 100.000.000,00

20%

100.000.000,00 120.000.000,00 -

800.000.000,00


100.000.000,00 100.000.000,00

APBD

III- 9

100.000.000,00 800.000.000,00


Kode

(1)


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Rencana Tahun 2014

(3) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (250 usaha dan atau kegiatan) 1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha dan atau kegiatan Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat AMDAL Provinsi Banten 2 Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Amdal dan Sekretariat Amdal Provinsi Banten 3 Fasilitasi Rapat Kerja Regional Amdal 4

Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Provinsi Banten dan Kab/Kota Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun 5 Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B, Badiklat dan RS Malingping

Lokasi


(4) Banten

(5) 20%

Banten

50 usaha/keg

Banten

20%

Banten

1 Dokumen

300.000.000,00 70.000.000,00

Banten Banten

1 Kegiatan (10 Orang) 1 Kegiatan (30 Orang) 10

Banten

6 Dokumen

200.000.000,00


Sumber Dana

(6)

(7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja (9) 20%

150.000.000,00

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (10)

150.000.000,00 20%

-

300.000.000,00 70.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00 10


III- 10

-

200.000.000,00


(1) 1

8

1



Kode

5

Rencana Tahun 2014

(2) Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

(3)

Presentase Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup ( 100 usaha/kegiatan) 1 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perUUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder 2 3 4

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup ( 7 kasus/tahun)

Lokasi


(4)

(5)

Banten

20%

Kab. Pandegl ang dan Kab. Lebak Banten

20 orang, 2 keg

121.013.500,00

24 orang, 2 keg

190.268.000,00

Banten

1 dokumen

442.436.500,00

Banten

1 dokumen

16.725.000,00

Banten

100%


Sumber Dana

(6) 900.000.000,00

(7) APBD

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja (9)

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (10) 900.000.000,00

20%


121.013.500,00

190.268.000,00 442.436.500,00 16.725.000,00 20%

III- 11

-

-




Kode

(1)

(2) 5

1

1

8

8

1

2

6

Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Rencana Tahun 2014

(3) Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu

Lokasi


(4) Banten

(5) 7 kasus, 3 lab


Sumber Dana

(6) 129.557.000,00

(7)

750.000.000,00

APBD

Tersedianya SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 Rapat koordinasi laboratorium lingkungan

Banten

10%

Banten

30 orang

Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan LH ( 250 orang) 2 Bimtek Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH 3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Fasilitasi Pelaksanaan Saka Kalpataru Provinsi Banten

Banten

20%

Banten

50 orang

339.080.000,00

Banten

100 orang

99.477.000,00

Banten

100 orang

149.216.000,00

Catatan Penting (8)



(9)

(10) 129.557.000,00

750.000.000,00 30%

162.227.000,00

-

162.227.000,00 20%

1.600.000.000,00


III- 12

339.080.000,00

149.216.000,00 1.650.000.000,00


(1) 1

8

2



Kode

1

Rencana Tahun 2014

(2) Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam

(3)

Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS ( 5 Forum ) 1 Penyusunan Profil Ekosistem Das Cidanau (FKDC) 2 Penyusunan Profil Ekosistem DAS Ciujung (FPDC) 3 Penyusunan Profil Ekosistem Pegunungan Akarsari (FKPA) 4 Rakor Penyusunan Forum DAS Ciliman

Lokasi


(4)

(5)

Banten

20%

Banten

1 dokumen

50.000.000,00

Banten

1 dokumen

50.000.000,00

Banten

1 dokumen

50.000.000,00

Banten

1 keg

50.000.000,00


Sumber Dana

(6) 850.000.000,00

(7) APBD

(8)

Target capaian kinerja (9)

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (10) 850.000.000,00

20%

5

Pembentukan Forum DAS Cisadane

Banten

1 keg

50.000.000,00

5

Pembentukan Forum DAS seluruh Banten

Banten

1 keg

50.000.000,00

6

Workshop Optimalisasi Pengelolaan DAS dan KEHATI

Banten

60 orang

200.000.000,00

Banten

20%

Serang

1 dokumen

Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keankeragaman hayati ( 5 kabupaten) 7 Penyusunan profil keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan di kawasan Akarsari

Catatan Penting


50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000. 000 -

200.000.000,00


III- 13

-

-

200.000.000,00 20%

200.000.000,00




Kode

(1)

Lokasi

(2) 8

1

8

2

2

Rencana Tahun 2014

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

1 2

3

4



Sumber Dana

(3) Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Kawasan Akarsari

(4) Pandegl ang, Serang

(5) 1 dokumen

(6) 150.000.000,00

Penanganan Kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten ( 5 DAS) Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Situ di wilayah Provinsi Banten

Banten

20%

Banten

1 dokumen

200.000.000,00

Bintek Penanganan Kerusakan Ekosistem Situ di wilayah Provinsi Banten

Banten

50 orang

100.000.000,00

Penanganan Kerusakan Sumber Mata Air di wilayah Provinsi Banten ( 3 Kabupaten) Workshop Sosialisasi Program Perlindungan Mata Air (PERMATA)

Banten

34%

Banten

60 orang

Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten ( 4 kab + 1 Kota Serang) Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Mangrove di wilayah Provinsi Banten

Banten

20%

Banten

1 dokumen

(7)

750.000.000,00

Catatan Penting (8)



(9)

(10)

100.000. 000

150.000.000,00 800.000.000,00 20%

150.000.000,00

200.000.000,00


III- 14

150.000. 000

200.000.000,00

75.000.0 00

100.000.000,00

80.000.0 00

20%

150.000.000,00

20%

-

200.000.000,00




Kode

(1)

(2) 5

1

20

1

20

9

1

20

9

1

Rencana Tahun 2014

(3) Bintek Penanganan Kerusakan Mangrove di wilayah Provinsi Banten

Lokasi



(4) Banten

(5) 50 orang

(6) 100.000.000,00

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)



(9)

(10)

75.000.0 00

100.000.000,00 -

1.040.000.000,00 850.000.000,00 Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD 1 Forum SKPD Bidang LH 2014 2 3 4

Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun 2015 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bid. LH Kab/Kota

Banten

100%

Banten

1 Kegiatan

Banten

1 dokumen

Banten

1 dokumen

Banten

1 Keg

1.050.000.000,00 APBD

100%

850.000.000,00 -

180.000.000,00

180.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

164.000.000,00

164.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00


III- 15




Kode

(1)

(2)

20

9

2

Lokasi


5

(3) Penyusunan LAKIP BLHD 2013

(4) Banten

(5) 1 dokumen

6

Penyusunan LPPD BLHD 2013

Banten

1 dokumen

7

Penyusunan LKPj BLHD 2013

Banten

1 dokumen

8

Banten

1 dokumen

Banten

3 dokumen

10

Penyusunan Laporan SPM Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2013 Penyusunan Dokumen RKA/DPA/DPPA Tahun 2014 Fasilitasi FKD Mitra Praja Utama

Banten

1 Kegiatan

11

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Banten

1 kegiatan

Banten

100%

9

1

Rencana Tahun 2014

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD


Sumber Dana

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

14.000.000,00

14.000.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00 190.000.000,00

Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I

Banten

1 dokumen

19.353.300,00

2

Banten

1 dokumen

19.406.800,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis

Catatan Penting


APBD

100%

15.000.000,00 200.000.000,00 -


III- 16

19.353.300,00 19.406.800,00




Kode

(1)

(2) 3 4 5 6

1

20

10

1

20

10

1



(3) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III

(4) Banten

(5) 1 dokumen

(6) 19.071.100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rekapitulasi SPP, SPM dan SP2D (semester I dan II) Sosialisasi Tata Kelola Keuangan

Banten

1 dokumen

19.517.800,00

Banten

2 dokumen

25.000.000,00

Banten

1 Kegiatan

22.651.000,00

Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)



(9)

(10) 19.071.100,00 19.517.800,00 25.000.000,00 22.651.000,00 2.310.000.000,00

2.000.000.000,00

Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 1 Penyediaan tenaga kerja satpan, supir, pramubakti, Cleaning Service dan Operasional kantor 2 Penyediaan Penunjang Kantor selama 12 Bulan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah

1.230.000.000,00

Banten

100%

Banten

100%

Banten

12 Bulan

230.000.000,00

Banten

12 Bulan

650.000.000,00

Banten

100%

APBD

100%

1.400.000.000,00 -


230.000.000,00

100%

III- 17

650.000.000,00 -




Kode

(1)

(2) 3

1

20

10

2

(3) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi Tugas Kantor

20

10

3

Lokasi



(4) Banten

(5) 12 Bulan

(6) 350.000.000,00

(7)

240.000.000,00

APBD

Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur 1 Pemeliharaan Bangunan kantor

1

Rencana Tahun 2014 Sumber Dana

Banten

100%

Banten

1000 M2

50.000.000,00 150.000.000,00

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Banten

3

Pemelihaaraan perlengkapan kantor

Banten

13 Unit Roda 4 dan 14 Unit Roda 2 1 Paket

4

Pemeliharaan komputer

Banten

1 Paket

20.000.000,00

Banten

100%

470.000.000,00

Rasio pengadaan prasarana dan sarana aparatur 1 Pengadaan Komputer Server 2

Pengadaan Kendaraan Roda 4

(8)



(9)

(10)

100%

350.000.000,00 250.000.000,00 -

2

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Catatan Penting


20.000.000,00

APBD

100%

500.000.000,00 -

Banten

1 Unit

40.000.000,00

Banten

1 Unit

400.000.000,00


III- 18




Kode

(1)

Rencana Tahun 2014

(2) 3

(3) Pengadaan aplikasi sistem perkantoran

Lokasi



(4) Banten

(5) 1 paket

(6) 30.000.000,00

1

Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi Banten

Banten

10 kegiatan

10.000.000,00

2

Pemutahiran Data Kepegawaian BLHD Provinsi Banten Fasilitasi kenaikan gaji pangkat/berkala dan golongan PNS BLHD Provinsi Banten

Banten

Data Kepegawaian 2 Kali

25.000.000,00

3 23

1

23

1

1

23

1

(7)

(8)



(9)

(10)

60.000.000,00

Peningkatan kapasitas aparatur

1

Sumber Dana

Catatan Penting


Banten

160.000.000,00

25.000.000,00

STATISTIK

1

-

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

235.000.000,00 Banten

100%

235.000.000,00

350.000.000,00 APBD

tersedianya data pembangunan daerah

100%

350.000.000,00 -

1

Penyusunan Data dan Informasi

Banten

1 dokumen

85.000.000,00

2

Pengelolaan Data

Banten

1 paket

150.000.000,00


III- 19


Kode

(1)



(2)

(3)

Jumlah




Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

10.000.000.000,00


III- 20

Catatan Penting (8)



(9)

(10) 10.750.000.000,00

Bab 4 Penutup

4

Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah

untuk

memberikan

pedoman,

arahan

dan

acuan

bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dan 15 kegiatan yaitu : a. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 4. Pengkajian Dampak Lingkungan 5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 6. Peningkatan

SDM

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengelolaan lingkungan b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup 7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam 8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD 10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD


IV- 1

Bab 4 Penutup

d. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 11.Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12.Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur 13.Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 14.Peningkatan kapasitas aparatur e. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 15.Penyediaan Data dan Informasi pembangunan Demikian Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 disusun, kiranya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014. Serang, September 2013 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Dr. Ir. H.A. Karimil Fatah, MM, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19581006 198306 1 007


IV- 2

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

2 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 3 (tiga) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran adalah Rp. 14.437.780.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung 4.617.780.000,00

dan

Belanja

Langsung

Rp.

9.820.000.000,00.

terealisasi sebesar Rp 9.292.877.884,00 atau sebesar 95.49 %. Dengan capaian kinerja sebesar 95.49 % tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target. Namun, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

RENJA BLHD Provinsi Banten Tahun 2014

II - 1


a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012. b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 Realisasi

program/kegiatan

telah

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud tertera pada tabel 2.2. c. Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan

program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.


II - 2


e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian target capaian program Renstra adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik; Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; Meningkatnya Penaatan Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan; Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah; dan Meningkatnya

Peran

serta

Masyarakat

dalam

perlindungan

Sumberdaya Alam.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan

dan

penyesuaian

anggaran

terhadap

pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 secara lengkap terdapat pada tabel 2.2.


II - 3


2.1.2. Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (TA. 2013) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 5 (lima) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran Belanja Langsung Rp. 9.000.000.000,00. Sebanyak 56,13 persen (Rp. 5.052.000.000,-) dialokasi untuk program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 11,11 persen (Rp. 1.000.000.000,-) untuk program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 10,56 persen (Rp. 950.000.000,-) untuk program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, 19,14 persen (Rp. 1.723.000.000.-) untuk program pemeliharaan sarana, prsarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur. Dan sisanya 3,06 persen atau sebanyak Rp. 275.000.000,- untuk pelaksanaan program penyediaan data pembangunan daerah. Tabel 2.1. Komposisi Anggaran 2013 NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

%

1

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

5.052.000.000,-

56,13

2

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan LH

1.000.000.000,-

11,11

3

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

950.000.000,-

10,56

4


1.723.000.000,-

19,14

5

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

275.000.000,-

3,06

JUMLAH

9.000.000.000,-

100,00

Perkiraan target capaian kinerja pada tahun 2013 terdapat pada tabel 2.3. 2.1.3. Capaian Renstra BLHD 2007-2012 Capaian Renstra BLHD Provinsi Banten 2007-2012 sampai dengan realisasi tahun 2012 tergambar pada tabel 2.4 RENJA BLHD Provinsi Banten Tahun 2014

II - 4


Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Program dan Sasaran A. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1. Penataan regulasi manajemen sumberdaya aparatur

Indikator Kinerja

Standart Pelayanan Minimal pada SKPD yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik

Target

Realisasi

Capaian

2012

2011

2012

2012

40 %

40 %

40 %

100 %

Kegiatan dan Tolok Ukur

Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan a. Peningkatan Kapasitas dalam program Proper b. Bimtek Peningkatan SDM dalam Program Adiwiyata c. Bimtek Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Peningkatan SDM dalam Program Adipura e. Peningkatan SDM dalam Program Amdal f. Penyusunan Naskah Akademis Tentang UPTD Lab Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten g. Penyusunan Rancangan Peraturan gubernur (Rapergub) Tentang UPTD lab lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten


Pagu Anggaran 2012

699.530.000

II - 5

Realisasi Anggaran Rp

637.409.000

%

91,12


Program dan Sasaran 2. Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai

Indikator Kinerja

Target 2012

Rasio Penyediaan 25,87% Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Realisasi 2011 20 %

Capaian

2012

2012

25,87 %

100 %

Kegiatan dan Tolok Ukur Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran a. Fasilitasi Tenaga Kerja pendukung pada BLHD b. Penyediaan Penunjang Operasional Kantor Selama 12 Bulan c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Penyediaan Barang dan Jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan

Rasio Pengendalian 21,29% dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana

20

20,29 %

100 %

Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD a. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I b. Penyusunan Laporan


Pagu Anggaran 2012


%

1.100.000.000

1.064.987.384 96,82

263.000.000

257.380.000 97,86

150.000.000

146.208.000 97,47

100.000.000

100.000.000 100

II - 6


Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Pembangunan SKPD

Target 2012

Realisasi 2011

2012

Capaian 2012

Kegiatan dan Tolok Ukur Keuangan Semesteran/Prognosis c. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD a. Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada BLHD Tahun 2013 c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) e. Penyusunan Laporan SPM Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2011 f. Penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten g. Penyusunan Dokumen RKA 2013 h. Penyusunan Dokumen LKPJ BLHD i. Penyusunan Renstra BLHD


Pagu Anggaran 2012

1.022.470.000

II - 7


%

976.651.000 95.52


Program dan Sasaran

B. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2011

2012

Capaian 2012


Pagu Anggaran 2012


%

Provinsi Banten tahun 2012-2017 j. Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Raperda Pengelolaan Lingkungan hidup. k. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pembinaan 100 % kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

100 %

100%

100%

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air a. Pemantauan dan Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Mangrove di wilayah Provinsi Banten b. Pemantauan dan Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Semapadan Situ di wilayah Provinsi Banten c. Bimbingan Teknis Pelestarian dan Konservasi Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun d. Fasilitasi Kegiatan Sumber Daya Air, Pesisir dan Laut di Provinsi Banten


550.000.000

II - 8

538.505.000 97,91


Program dan Sasaran

2. Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah

Indikator Kinerja

Target 2012

Rasio Luas 100 % Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Rasio dokumen 100 % Pentaatan lingkungan

Realisasi 2011

2012

Capaian 2012

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan dan Tolok Ukur e. Bimtek pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA a. Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Cidanau (FKDC) b. Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Ciujung (FPDC) c. Fasilitasi Forum DAS Ciliman (FPDC) d. Fasilitasi Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (FKPA) e. Penyusunan Data Kerusakan Lahan Kritis f. Fasilitasi Program MIH g. Bintek Pengendalian Kerusakan Lahan Kritis

Pengkajian Lingkungan

Dampak


Pagu Anggaran 2012


%

600.000.000

597.720.000 99,62

1.175.000.000

1.058.449.000 90,08

II - 9


Program dan Sasaran Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan.

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2011

2012

Capaian 2012

terhadap jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

Rasio Tindak 20 % Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup

40 %

42 %

210 %

Kegiatan dan Tolok Ukur a. Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Penilai dan Sekretariat Komisi AMDAL Daerah b. Pengawasan Dokumen Lingkungan c. Raker Komisi Amdal Daerah d. Penyusunanan RKL/RPL, KP3B, MAPOLDA, BADIKLAT e. Penyusunan KLHS Provinsi Banten Pengawasan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten se-Provinsi Banten; b. Penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten; c. Pelaksanaan Pembekalan


Pagu Anggaran 2012

925.000.000

II - 10


%

920.310.000 99,49


Program dan Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2012

2. Meningkatnya Rasio Pengelolaan 16.67% pengelolaan Limbah B3 (540 lingkungan industri) hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik

Realisasi 2011

16.67%

2012

16.67%

Capaian 2012

100 %

Kegiatan dan Tolok Ukur dan Pemantapan Penyisik Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Banten; d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup; e. Fasilitasi Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten. Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Limbah B3 a. Pembinaan teknis pengelolaan limbah Domestik, B3 dan Limbah B3 b. Pembinaan teknis pengelolaan limbah medis/rumah sakit c. Rapat Kerja teknis Tim Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO) d. Pengawasan tindak lanjut pengelolaan limbah B3 industri e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah medis f. Pengawasan dan


Pagu Anggaran 2012

750.000.000

II - 11


%

728.007.500 97,07


Program dan Sasaran

3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatankegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan

Indikator Kinerja

Target 2012

Rasio insentif dan 100 % disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan

Realisasi 2011

100 %

2012

100 %

Capaian 2012

100 %

Kegiatan dan Tolok Ukur pengendalian pengelolaan Bahan Perusak Ozon g. Sosialisasi pengelolaan sampah h. Bimtek penanggulangan bahan prusak ozon Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup a. Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Program SUPERKELOLA Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri b. Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Industri c. Penyusunan Draft SUPERKELOLA Bagi Industri Tahun 2011 d. Finalisasi Naskah SUPERKELOLA Tahun 2011 e. Uji Petik Emisi Kendaraan bermotor Roda Empat f. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Peserta Superkleola Tahun 2009 – 2011 g. Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai Ciujung h. Penyusunan Daya Tampung


Pagu Anggaran 2012

1.400.000.000

II - 12


%

1.201.453.000 85,82


Program dan Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2011

2012

Capaian 2012

Pagu Anggaran


2012


%

dan Daya Dukung Sungai Cibanten 1.110.000.000

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan a. Fasilitasi Program ADIPURA b. Fasilitasi Program Adiwiyata c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten d. Fasilitasi Pembentukan Kaukus Lingkungann Hidup Provinsi Banten e. Publikasi lingkungan hidup f. Penilaian kota sehat g. Fasilitasi program informasi lingkungan

9.820.000.000

1.090.798.000 98,27

9.292.877.884

Sumber : Lakip 2011 dan 2012


II - 13

95,49


Tabel 2.3. Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Sasaran Strategis (1) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja (2) Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM

Target (3) 20%

Kegiatan dan Tolok Ukur (4) 1

Pemantauan Kualitas Lingkungan

2

Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara bagi Industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Air bagi Industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Udara bagi Industri Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten Pemantauan Kualitas Udara Ambien Penyusunan Database Pengendalian Pencemaran Air dan udara Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah B3 Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah Medis Pengawasan Tindak Lanjut Pengelolaan Limbah Medis/Rumah Sakit Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan bahan perusak ozon Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan Penyusunan Database Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Banten

40 industri 40 industri 40 industri 10 kali 10 kali 8 kab/kota 1 aplikasi 40 industri 50 industri 50 RS 40 RS 40 Peserta 40 bengkel 40 bengkel 1 laporan 1 aplikasi

Anggaran (5)


II - 14

977,000,000.00

800,000,000.00


Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Kegiatan dan Tolok Ukur (4) 3

1 dokumen 1 keg 35 usaha/keg 6 dokumen

Pengkajian Dampak Lingkungan

1,125,000,000.00

Fasilitasi Operasional Komisi AMDAL Daerah Provinsi Banten Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Amdal Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha/kegiatan

8 kab/kota

Penyusunan Laporan RPL/RKL KP3B, Badiklat dan Mapolda Banten Penyusunan Kajian Akademis Penapisan tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal di Provinsi Banten Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Banten dan Kab/kota Penyusunan Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Banten Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Fasilitasi Program Adipura

8 kab/kota

Fasilitasi Program Adiwiyata

1 keg

Publikasi Lingkungan Hidup

1 keg 1 keg 1 dokumen 4 40 orang 3 kali 250 orang Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Anggaran (5)

20%

5


II - 15

600,000,000.00

700,000,000.00




Target (3)

Kegiatan dan Tolok Ukur (4)

1 keg

Fasilitasi Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Banten

1 keg

Fasilitasi kegiatan eco-office 6

7 kasus (7 dokumen)

3 keg 2 keg

20%

850,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 dokumen Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung

Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten Sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten

1 dokumen

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Anggaran (5)

7

Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam

7 kali

Fasilitasi Forum Komunikasi DAS Cidanau

7 kali

Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Ciujung

6 kali

Fasilitasi Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (FKPA)

7 kali

Fasilitasi Forum DAS Ciliman

1 keg

Bimbingan teknis Keanekaragaman hayati (kehati)

1 keg

Workshop Identifikasi dan pengelolaan Biodeversity


II - 16

500,000,000.00




Target (3) 8 40 peserta 1 dokumen 50 peserta 2 keg

Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

100%

9

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD Provinsi Banten Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota

1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun 2014

1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Penyusunan Laporan SPM Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2012

1 dokumen 30 orang/keg 1 dokumen

500,000,000.00

Pembinaan Masyarakat sekitar mata air

50 peserta

1 dokumen

Anggaran (5)

Fasilitasi kegiatan sumberdaya air, pesisir dan laut

120 peserta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan dan Tolok Ukur (4) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi dan Rencana Aksi Pelestarian Situ di Wilayah Provinsi Pemantauan dan penyusunan data kerusakan Ekosistem Situ di Wilayah Provinsi Banten Bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut

Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bid. LH Kab/Kota Penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten

1 dokumen

Penyusunan Dokumen RKA/DPA/DPPA Tahun 2014

1 dokumen

Penyusunan Dokumen LKPJ BLHD


II - 17

850,000,000.00




Target (3)


12 bulan

Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan


Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah Rasio pembangunan, pengadaan,

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1 keg

Mitra Praja Utama

1 keg

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

Anggaran (5)

10

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Prognosis

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

25 orang 100%

Sosialisasi Tata Kelola Keuangan 11

12 bulan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1,150,000,000.00

Penyediaan Tenaga Kerja Satpam, Supir dan Pramubakti / Cleaning Service dan operasional kantor Penyediaaan penunjang operasional kantor selama 12 (Dua Belas) bulan. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi tugas pemerintahan.

12 bulan 100%

100%

100,000,000.00

12

Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur


II - 18

200,000,000.00



Indikator Kinerja (2) pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur

Target (3)


12 bulan

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 13

Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan

100% 1 dokumen 1 aplikasi

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

373,000,000.00

Pengadaan Sarana dan prasarana kantor

49 unit Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Anggaran (5)

14

Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten 2012 Pembuatan Sistem Informasi Lingkungan Jumlah

275,000,000.00

9,000,000,000.00

Sumber : Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2013


II - 19


Tabel 2.4. Evaluasi Pencapaian Renstra BLHD Proviinsi Banten 2007 - 2012 NO

PROGRAM

1 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

2 Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup

SASARAN PROGRAM Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik

Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan Meningkatnya Penaatan Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan

TARGET 2007-2012

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

100

100%

Penumbuhan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Rasio Ambang Baku Mutu Air Limbah Rasio Ambang Baku Mutu Emisi Gas Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 Industri) Rasio timbulan Sampah yang di angkut ke TPA Rasio penggunaan Refrigrerant ( freon) non CFC Rasio insentif dan disentif terhadap kegiatankegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan

100

90%

100

100%

100 100 100 100 100 100

100 100 100 80% 100 100

Rasio dokumen lingkungan terhadap jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup Rasio Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup

100

100

100

100

Sumber : Evaluasi Renstra BLHD Provinsi Banten 2007-2012


II - 20


2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan Pengendalian teknis analisis mengenai pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; b. Perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian pencemaran lingkungann; c.

Perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis konservasi sumberdaya

alam,

pengendalian

rehabilitasi

dan

kerusakan

lingkungan hidup; d. Pengembangan

program

komunikasi,

sumberdaya

alam

dan

pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan ; e.

Penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

f.

Pelaksanaan tugas lain lain sesuai tugas dan fungsinya; Sebagai upaya agar pembangunan sektor lingkungan hidup dapat

berjalan dengan baik, maka diperlukan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, sehingga hal ini akan menjadi sebuah komitmen dan tanggung jawab bersama guna mewujudkan Provinsi Banten yang maju, modern dan bersih. Dengan demikian, kondisi ini akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Banten, selanjutnya

diharapkan

tercipta

peningkatan

kesejahteraan

masyarakatnya.


II - 21


Dengan Telah Terbitnya SPM Bidang Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan SPM tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup yang terdiri atas : a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air; b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien; c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tabel 2.5 Pencapaian Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 Realisasi Capaian 2015 2012 2013 (6) (7) (8) 100 20 60

Target Renstra SKPD

NO Indikator

2012 2013 (1) (2) (3) (4) 1 Pelayanan 40 60 Informasi Status Mutu Air

2014 (5) 80

Proyeksi 2014 (9) 80

2015 (10) 100

2

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

40

60

80

100

25

80

80

100

3

Pelayanan Tindak lanjut pengadua n masyarak at akibat adanya dugaan

60

70

90

100

42

70

90

100


Catatan Analisis (11)

II - 22


Realisasi Capaian 2015 2012 2013

Target Renstra SKPD

NO Indikator

2012 2013

2014

Proyeksi 2014

2015

Catatan Analisis

pencemar an dan/atau perusaka n lingkunga n hidup.

Keterangan : Satuan dalam %; Sumber : Laporan SPM Bidang LH Tahun 2012

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Memperhatikan perkembangan kondisi existing dan perkiraan

mendatang, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Banten

mempunyai isu strategis pada tahun 2014 ini adalah :

1. Terjadinya Penurunan Kualitas Air Sungai Perkembangan jumlah dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas (pencemaran) sumber daya air. Selain itu juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi dampakl terhadap penurunan kualitas air. Pemantauan kualitas air di 8 sungai di Provinsi Banten menunjukkan lebih dari 10 % parameter yang dipantau seperti

Dissolved Oksigen (DO), Besi Total (Fe), Zat Tersuspensi (TSS), Total Coli,

Chemical Oxygen Dimand (COD), Nitrit (NO2),

Permanganat (KMnO4) dan Ecoly sudah tidak memenuhi kriteria baku mutu air kelas II PP 82 Tahun 2001.

2. Terjadinya Kerusakan DAS Provinsi Banten DAS

Ciujung-Cidurian-Ciliman

merupakan

salahsatu

DAS

terbesar di provinsi Banten yang menghidupi sebagian besar


II - 23


wilayah Lebak dan Serang terutama wilayah bagian utara, paling tidak: kecamatan Pamarayan, kecamatan Kragilan, Kecamatan Carenang,

Kecamatan

Tanara,

Kecamatan

Tirtayasa

dan

Kecamatan Pontang). DAS Ciujung terletak di bagian Barat kabupaten Lebak dan mengalir di sepanjang Kabupaten Serang bagian utara. Kini, Sungai Ciujung sejak dari hulu hingga hilir menjadi sarana pembuangan limbah, sehingga pencemaran air terjadi yang tentu saja kepekatannya akan semakin menjadi-jadi di daerah hilir. Sumber limbahnya bermacam mulai dari erosi alamiah, rumah tangga, rumah sakit, industri kecil hingga besar dan jasa bentuknya pun beragam dari cair hingga padat. Bukan saja kualitas airnya yang menurun namun juga membawa dampak bagi kehidupan biota air, baik di sungai tersebut maupun yang dialiri air dari sungai tersebut.

3. Terjadinya Kerusakan Ekosistem Laut Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di

perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir. Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada


II - 24


perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang

lamun);

abrasi

pantai;

hilangnya

daerah

konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (over exploitation); dan bencana alam.

4. Terjadinya Peningkatan Pencemaran Udara Indikator kualitas udara mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB). Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO2, SO2, CO, NH3, H2S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemar udara misalnya CO2 yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m3), CO (10.000 µg/m3), NO2 (150 µg/m3), SO2 (365 µg/m3), HC (160 µg/m3), Pb(2 µg/m3), NH3 (1360 µg/m3), H2S (42 µg/m3). Pencemaran udara di Propinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius


II - 25


dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

5. Terjadinya Peningkatan Pencemaran Limbah Domestik, B3 Dan Limbah B3 Limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari kegiatan makhluk hidup (manusia) sehari-hari dalam sebuah pemukiman. Secara kuantitatif jumlah limbah cair domestik yang dibuang relatif tidak terlalu besar, namun jika pemukiman tersebut padat,

maka

pembuangan

limbah

cair

domestik

dapat

menimbulkan permasalahan tersendiri. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan mengapa permasalahan limbah cair domestik

akan

bertambah

besar

seiring

dengan

adanya

peningkatan jumlah penduduk. Bahan organik yang terdapat pada limbah cair domestik dapat memberikan dampak terhadap adanya proses oksidasi perairan yang akan menurunkan jumlah oksigen dalam air.

Selain itu

adanya bahan organik dan nutrien akan memacu pertumbuhan alga dan tanaman air lainya dengan cepat (eutrofikasi). Zat padatan yang terdapat dalam limbah cair sangat mempengaruhi kondisi perairan secara fisik dan juga secara tidak langsung dapat menimbulkan sedimentasi. Sedangkan mikroorganisme koliform dapat menimbulkan bahaya penyakit bagi manusia. Macam industri/aktivitas yang ada di Propinsi Banten sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memilki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Provinsi Banten didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus diperhatikan dan


II - 26


diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3). Limbah cair industri kecil selama ini belum dilakukan pengelolaan secara benar, terkadang limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Kendala yang paling utama adalah masalah biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah yang tinggi dan industri kecil tersebut tidak mampu membuatnya. Selain itu juga masalah teknologi pengolahan limbah yang belum diketahui oleh sebagian besar industri kecil.

Walaupun sebagian besar industri kecil

tersebut menghasilkan limbah cair tidak berbahaya dan dalam jumlah yang sedikit, namun ada beberapa industri kecil di Propinsi Banten memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

6. Terjadinya Penurunan Kualitas Air Tanah Air tanah di beberapa daerah terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan. Wilayah di Provinsi Banten yang minim sumberdaya air ialah wilayah Kota Cilegon, sehingga suplai air bersih Cilegon bergantung pada sumber air dari Kabupaten Serang (Rawa Danau) yang disalurkan oleh PT. KTI. Kalangan industri dan wisata (terutama hotel) mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan kebutuhan air selama ini terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan penduduk d wilayah Provinsi Banten. Kebutuhan ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.


II - 27


Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut).

7. Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, saat kini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim, yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan mahluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia, adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah yang akibatnya juga akan merugikan semua mahluk hidup termasuk kita.


II - 28


Penyumbang

terbesar

kerusakan

lingkungan

hidup

secara

menyeluruh, adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, seperti batubara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pada rancangan awal RKPD provinsi Banten 2014 bertemakan

“Memantapkan Perekonomian Banten untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Prioritas pembangunan provinsi banten tahun 2014 adalah : 1. Memantapkan

konektivitas

dan

dava

dukung

pusat-pusat

pertumbuhan 2. Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan mendirikan bank banten 3. Optimalisasi peningkatan daya saing sdm. 4. Percepatan penanggurangan kemiskinan dan pengangguran. 5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 6. Reformasi birokrasi dan tata kelol pemerintahan 7. Mensukseskan penyerenggaraan pemilu 2014 Mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2014 khusunya point 5 di atas, kaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten maka pada tahun 2014 kegiatan difokuskan pada : a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di kawasan industri dan wilayah sungai Cidurian - Ciujung – Cisadane; b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca c. Pelestarian dan Revitalisasi Situ/waduk;


II - 29


2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan

hasil

kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi melalui penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Lingkungan

Hidup dan

mengacu

pada

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kegiatan yang perlu diakomodir Provinsi Banten dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota adalah : a. Pembinaan terhadap Komisi Amdal Daerah Kabupaten/Kota. b. Pembinaan dalam rangka optimalisasi program Adipura dan Adiwiyata. c. Pembinaan terkait dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup. d. Pembinaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan IKK bidang LH e. Pembinaan program Proper dan Superkelola. f. Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3. g. Penetapan peruntukan dan klas sungai lintas Kabupaten/Kota (Ciujung, Cidurian, Cibanten). h. Pelaksanaan SPM bidang LH kewenangan Propinsi (pemantauan sungai, pemantauan udara ambient, dan tindak lanjut pengaduan) i. Penguatan forum DAS Cidanau, DAS Ciujung dan DAS Ciliman serta Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (koordinasi, pelaksanaan kinerja, dsb). j. Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Rangka Optimalisasi Lab LH Daerah. k. Pembinaan program kampung iklim (PROKLIM)


II - 30

T.A RENCANA KERJA BLHD PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Recommend Documents