DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
HOTEL ARYADUTA, TANGERANG, 13-14 APRIL 2016
REKOMENDASI HASIL RAKERKESDA PROVINSI BANTEN 2016
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM KESEHATAN DAERAH PROVINSI BANTEN 1. Siskesda Provinsi Banten adalah lokomotif pembangunan kesehatan (dengan komponen berupa sub-sistem pembiayaan kesehatan, SDM-Kesehatan, FarmasiAlkes-Makanan, Pemberdayaan Masyarakat serta Litbangkes) yang menarik gerbong (berisi muatan Upaya Kesehatan) diatas rel (Informasi, Regulasi dan Manajemen) menuju suatu destinasi meningkatnya produktivitas seluruh penduduk di Provinsi Banten. 2. Peran Siskesda Provinsi Banten adalah acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (Re. Pasal 5 Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional). Karena Raperda Siskesda Provinsi Banten bukan sebuah dokumen perencanaan pembangunan, maka muatan Raperda Siskesda Provinsi Banten harus dapat diakomodasikan di dalam Rancangan RPJMD Bidang Kesehatan Provinsi Banten 2018-2022. Berdasarkan RPJMD Bidang Kesehatan Provinsi Banten 2018-2022, maka disusun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang memuat visi, misi, program dan kegiatan selama periode 2018-2022. Kemudian, rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat diisi dengan rincian program dan kegiatan serta penganggaran tahunan. 3. Siskesda Provinsi Banten acuan dalam pembangunann kesehatan di Provinsi Banten, yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional (Re. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional). 4. Pelaksanaan Siskesda Provinsi Banten ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif (Re. Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional). Upaya promotif dimaksud lebih luas dari sekedar penyuluhan kesehatan masyarakat, tetapi mencakup pula pemberdayaan masyarakat dan advokasi kepada unsur pemerintahan, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten, maupun dinas terkait kesehatan di Provinsi Banten (Re. Ottawa
Charter For Health Promotion, 1986). Sedangkan upaya preventif dimaksud adalah 5 (five) Levels of Prevention dengan sasaran kesehatan masyarakat (bukan sasaran individu) yang terdiri dari promosi kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini/pengobatan segera, pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi medik (Re. Leavell and Clark, 1968).
5. Kerangka konsep Siskesda Provinsi Banten Perlunya penetapan di dalam Raperda SIskesda Provinsi Banten bahwa secara konseptual tujuan akhir Siskesda Provinsi Banten adalah produktivitas seluruh penduduk Provinsi Banten yang dicapai melalui pembangunan kesehatan yang difokuskan pada upaya kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan upaya kesehatan perorangan agar tercapai derajat kesehatan yang setingginya.
6. Tantangan dan Rekomendasi Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten Permasalahan dan Issues terkini 1. Memperhatikan RPJMN dan
Rekomendasi Perlunya di dalam Raperda Siskesda
mempedomani RPJP Provinsi
Provinsi Banten tentang keselarasan tujuan
Banten sebagai acuan dalam
pembangunan kesehatan antara pusat,
penyusunan RPJMD Provinsi
provinsi, serta kabupaten/kota dengan
Banten (Re. UU No. 25 Tahun
memperhatikan kebutuhan dan risiko
2004 tentang Sistem
kesehatan yang unik dari setiap wilayah
Perencanaan Pembangunan) 2. Mempedomani RPJMD Provinsi
Perlunya di dalam Raperda Siskesda
dalam penyusunan Renstra
Provinsi Banten tentang keselarasan
Dinkes Provinsi Banten (Re. UU
program dan kegiatan pembangunan
No. 25 Tahun 2004 tentang
kesehatan antara pusat, provinsi, serta
Sistem Perencanaan
kabupaten/kota dengan memperhatikan
Pembangunan)
kebutuhan dan risiko kesehatan yang unik dari setiap wilayah serta dalam koridor pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Situasi Kependudukan
Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang perlunya pengendalian jumlah penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Provinsi Banten, sebagai akibat: a. Adanya variabilitas jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk,
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi struktur umur penduduk yang sangat tajam antar kabupaten/kota di Provinsi Banten. b. Situasi struktur umur penduduk yang semakin tua transisi demografi transisi epidemiologi double burden penyakit risiko kesehatan dan kebutuhan kesehatan yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya di Provinsi Banten, diluar batasbatas administrasi.
4. Disparitas faktor penentu derajat kesehatan
Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang upaya terobosan untuk mengendalikan disparitas tingkat kemiskinan (baik persentase, kedalaman maupun kemiskinan), kondisi geografi (keberadaan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan), peran pemerintah daerah (adanya perbedaan indeks kapasitas fiskal), peran keluarga (adanya keragaman sosiobudaya), serta peran individu (adanya keragaman dalam penerapan PHBS).
5. Situasi SDM Kesehatan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pemenuhan standar ketenagaan kesehatan menurut jumlah, jenis, dan kompetensi di puskesmas; b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pemenuhan standar ketenagaan kesehatan menurut jumlah, jenis, dan kompetensi di RSUD; c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pemenuhan standar ketenagaan kesehatan menurut jumlah, jenis, dan kompetensi di unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten lainnya; d. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang koordinasi dengan BKD Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi Banten tentang
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi perlunya pengecualian moratorium pengangkatan CPNS baru untuk berbagai jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah; e. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang penetapan kebijakan terkait penempatan SDM Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, Darah Tertinggal serta daerah yang tidak diminati, seperti misalnya team-based
approach (Program Nusantara Sehat, Hospital Goes to Village), task-shifting, serta insentif; f. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pemantapan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui registrasi dan lisensi; g. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait perencanaan pengadaan tenaga dokter spesialis melalui program tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit umum daerah baik di kabupaten/kota maupun di provinsi; h. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait perencanaan program pendidikan jarak jauh bagi tenaga kesehatan di seluruh Provinsi Banten, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit meninggalkan tempat bertugas; i. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang penguatan kerjasama dengan Universitas Indonesia dan universitas
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi negeri lainnya untuk mengampu pengembangan berbagai fakultas dalam rumpun ilmu kesehatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
6. Revitalisasi Puskesmas
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) upaya kesehatan masyarakat melalui pemantapan fungsi dasar puskesmas serta fungsi manajemen puskesmas termasuk didalamnya P1/P2/P3, monitoring and evaluation, microplanning, minilokakarya, stratifikasi puskesmas,
leadership. b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat menjamin fleksibilitas Puskesmas dalam penerimaan (collecting), penyimpanan (pooling), pemanfaatan (purchasing) dana yang masuk ke Puskesmas baik yang berasal dari APBN, APBD maupun BPJS. 7. Situasi Anggaran kesehatan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang besaran 10 persen proporsi anggaran kesehatan terhadap APBD Provinsi Banten di luar gaji (Re. Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang prioritas anggaran kesehatan dalam APBD Bidang Kesehatan di Provinsi Banten adalah untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari APBD Bidang Kesehatan di Provinsi Banten (Re. Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten bahwa alokasi
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi pembiayaan kesehatan ditujukan untk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan public, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar (Re. Pasal 172 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perpres Nomor 72 Tahun 12 tentang Sistem Kesehatan Naional); d. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang peningkatan allocative efficiency dalam penganggaran kesehatan di Provinsi Banten berdasarkan hasil survei
Provincial Health Account dan District Health Account yang valid, reliable dan accurate Sehingga terjadi keseimbangan anggaran kesehatan fungsional untuk UKM, UKP, serta untuk administrasi dan manajemen. 8. Penerapan Standar Pelayanan
Perlunya penetapan di dalam Raperda
Minimal Bidang Kesehatan di
Siskesda Provinsi Banten tentang dukungan
Kabupaten/Kota
finansial serta pendampingan manajemen bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sebagai akibat disparitas kapasitas fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta disparitas kemampuan manajerial Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Re. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi).
9. Pengelolaan Sistem Informasi
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda
Kesehatan/SIstem Informasi
Siskesda Provinsi Banten tentang inisiatif
Manajemen
untuk mengurai tumpang tindih antara SP2TP, SIMPUS, serta laporan khusus program vertikal; b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang inisiatif untuk melakukan penyederhanaan jumlah dan jenis format laporan berbagai program/kegiatan kesehatan;
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang inisiatif untuk meningkatkan relevansi monitoring dan evaluasi dengan perencanaan di setiap jenjang administrasi Variabel yang tidak relevan dengan kepentingan pembangunan kesehatan di kabupaten/kota harus dibiayai sendiri oleh Provinsi. Sedangkan variabel yang tidak relevan dengan kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi (diluar tugas dekonsentrasi dalam bidang kesehatan) tidak perlu dibiayai sendiri oleh Provinsi.
10. Kapasitas Dinas Kesehatan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda
Provinsi Banten dan Dinas
Siskesda Provinsi Banten tentang
Kesehatan di Kabupaten/Kota
pemantapan organisasi Dinas
di seluruh Provinsi Banten
Kesehatan Kabupaten/Kota melalui penetapan organisasi dan tatalaksana serta kategorisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang koordinasi dengan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan BPPSDM Kesehatan untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan pendidikan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Banten; c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang koordinasi dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan BPPSDM Kesehatan untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Banten.
11. Kapasitas Penyelenggaraan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda
Upaya Kesehatan Masyarakat
Siskesda Provinsi Banten tentang
dan Sistem Rujukan Berjenjang
peningkatan kapasitas puskesmas untuk
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi
Upaya Kesehatan Masyarakat
menyelenggarakan program/kegiatan
(Re. Permenkes Nomor 75
promotif dan preventif kesehatan
Tahun 2014 tentang Puskesmas)
termasuk didalamnya pemenuhan standar sarana/prasarana, standar SDM Kesehatan, standar peralatan kesehatan dan laboratorium di puskesmas, sistem pengelolaan keuangan puskesmas, sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan outreach puskesmas, sistem informasi kesehatan puskesmas serta penataan kelembagaan puskesmas (otonomi/UPT, non-eselon); b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang penambahan jenis fasilitas Balai Kesehatan Masyarakat (Balai Kesehatan Mata, Balai Kesehatan Paru, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat sekunder di beberapa daerah kabupaten/kota dengan masalah kesehatan tertentu; c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang jaminan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih dan sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Provinsi Banten; d. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang jaminan ketersediaan peralatan kesehatan esensial, laboratorium esensial dan obat-obatan esensial bagi seluruh penduduk Provinsi Banten; e. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang jaminan ketersediaan Obat Anti Malaria, Obat Anti Tuberkulosis, Obat Anti Retro Viral, Obat Anti Diare, Abat Anti ISPA, Abat Anti Pneumoni;
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi f. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang jaminan penyelenggaraan program/kegiatan outreach imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas/neonatal, serta penimbangan balita; g. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pendataan sasaran wanita usia subur, ibu hamil, ibu hamil risiko tinggi, gizi bayi, gizi balita, serta populasi berisiko tertular Malaria, TB, HIV.
12. Kapasitas Penyelenggaraan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda
Upaya Kesehatan Perorangan
Siskesda Provinsi Banten tentang
dan Sistem Rujukan Berjenjang
penataan sistem rujukan berjenjang dan
Upaya Kesehatan Perorangan
program rujuk balik di Provinsi Banten; b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang pengembangan rumah sakit rujukan regional di Provinsi Banten; c. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk penanganan 144 jenis penyakit (Re. Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia); d. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang peningkatan kapasitas fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten; e. Perlunya peningkatan kapasitas fasilitas rumah sakit rujukan regional di Srang dan Tangerang.
13. Kapasitas Penyelenggaraan
a. Perlunya penetapan di dalam Raperda
Upaya Kesehatan Berbasis
Siskesda Provinsi Banten tentang
Masyarakat.
identifikasi potensi masyarakat di tingkat Provinsi (Re. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan
Permasalahan dan Issues terkini
Rekomendasi Pemerintahan Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi) seperti misalnya Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Banten, Persatuan Pondok Pesantren Provinsi Banten, Palang Merah Indonesia Provinsi Banten, Kwartir Daerah Pramuka, serta berbagai organisasi non-pemerintah yang selama ini telah berkiprah di Provinsi Banten; b. Perlunya penetapan di dalam Raperda Siskesda Provinsi Banten tentang Bantuan Keuangan, Pendampingan Manajerial dan pendampingan teknis kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Dewan Mesjid Indonesia Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Banten, Palang Merah Indonesia Provinsi Banten.
2. BANTUAN KEUANGAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN Ruang Lingkup Menu Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Set PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar) Set Unit Gawat Darurat (UGD) Set Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Bidan Kit Pelayanan Dasar (Puskesmas)
Cold Chain Set Laboratorium PHN Kit (Public Health Nursing) Dental Unit dan Instrumen Set Posbindu Kit Alat Fogging Kit Kesehatan Lingkungan Ruang Perawatan Kelas III Set PONEK (Pelayan Obstetrik dan
1
Alat Kesehatan dan
Neonatal
Kedokteran
Emergensi
Komprehensif) Set Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Intensive Care Unit (ICU) Neonatal Pelayanan Rujukan (Rumah Sakit)
Intensive
Care
Unit
(NICU) Pediatric Intensive Care Unit (PICU) Laboratorium Central Sterile Supply Department (CSSD) Set OK (Kamar Operasi) Set Poli Klinik Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Radiologi Unit Hemodialisa Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Pembangunan
Puskesmas
dan
Jaringannya Pelayanan Dasar 2
Sarana dan
Rehab Puskesmas dan Jaringannya Sarana
Prasarana Kesehatan
Pengolah
Limbah
Puskesmas Sarana dan Prasana Puskesmas PONED Pelayanan Rujukan
Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III Pembangunan Gedung IGD
Pembangunan Gedung PONEK Pembangunan Gedung ICU Pembangunan Gedung NICU Pembangunan Gedung PICU Pembangunan Gedung Bedah Pembangunan Gedung CSSD Pembangunan Gedung BDRS Pembangunan Ruang Gizi 3
Peningkatan Jaminan
Bantuan PBI Non
Pemeliharaan
Kuota
Bantuan Premi JKN bagi PBI Non Kuota APBN
Kesehatan Masyarakat 4
Kesehatan Ibu dan
Peningkatan
Anak
Kapasitas Tenaga
Pelatihan / Pengiriman Diklat / Workshop (PNS / Non PNS)
Kesehatan Peningkatan
Replikasi Program Emas bagi Kab.
Kesehatan Ibu dan
Serang, Kab. Pandeglang, Kab.
Anak
5
Kompetensi SDM
Beasiswa DIII
Kesehatan
Kesehatan
Lebak Beasiswa DIII Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan PNS di RS dan Puskesmas
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN ttd
MOH. YANUAR Pembina Utama Madya 19610101 198802 1 001
