SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan

POKOPK BAHASAN 1) KETENAGAAN DI BANTEN DAN TANTANGAN SDM KESEHATAN KEDEPAN 2) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA 3) PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

ISSU NASIONAL RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00O PENDUDUK TAHUN 2015 BIDAN Target : 104 / 100.000 pddk Realisasi : 145 per 100.000 pddk

DOKTER SPESIALLIS Target : 10,2 / 100.000 pddk Realisasi : 12 per 100.000 pddk

PERAWAT Target : 162,4 / 100.000 pddk Realisasi : 151 per 100.000 pddk

DOKTER Target : 41 / 100.000 pddk Realisasi : 43 per 100.000 pddk

7 Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 2015

Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015

KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015 CATATAN PUSAT (Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat) NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

17.760

2.594

2

Dokter Gigi

6.809

4.603

3

Perawat

104.318

7.902

4

Bidan

102.060

7.017

5

Tenaga Kefarmasian

9.848

4.114

6

Tenaga Kesehatan Masyarakat

21.307

3.198

7

Tenaga Kesehatan Lingkungan

10.148

3.448

8

Tenaga Gizi

9.612

5.813

9

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

5.565

5.716

JUMLAH

287.427

44.405

Jumlah Puskesmas 9731

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014

8

KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015 (Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)

BANTEN SAAT INI NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

457

0

2

Dokter Gigi

246

0

3

Perawat

1885

0

4

Bidan

3027

0

5

Tenaga Kefarmasian

89

0

6


157

0

7


141

0

8

Tenaga Gizi

140

0

9

Ahli Teknologi Laboratorium Medik JUMLAH

Jumlah Puskesmas 243

0

KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 (Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)

1. KAB. LEBAK NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

63

0

2

Dokter Gigi

26

0

3

Perawat

423

0

4

Bidan

646

0

5

Tenaga Kefarmasian

24

0

6


53

0

7


18

0

8

Tenaga Gizi

19

0

9


0

0

JUMLAH

Jumlah Puskesmas : 42 SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014


2. KAB. PANDEGLANG NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

49

0

2

Dokter Gigi

14

0

3

Perawat

507

0

4

Bidan

622

0

5

Tenaga Kefarmasian

5

0

6


12

0

7


23

0

8

Tenaga Gizi

16

0

9


0

0

JUMLAH



3. KAB. SERANG NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

70

0

2

Dokter Gigi

32

0

3

Perawat

261

0

4

Bidan

498

0

5

Tenaga Kefarmasian

4

0

6


16

0

7


17

0

8

Tenaga Gizi

9

0

9


0

0

JUMLAH



4. KAB. TANGERANG NO

TENAGA KESEHATAN

1

Dokter Umum

2

Dokter Gigi

3

KEADAAN

KEKURANGAN 100

0

69

0

Perawat

237

0

4

Bidan

653

0

5

Tenaga Kefarmasian

14

0

6


29

0

7


26

0

8

Tenaga Gizi

30

0

9


0

0

JUMLAH



5. KOTA TANGERANG NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

63

0

2

Dokter Gigi

49

0

3

Perawat

105

0

4

Bidan

137

0

5

Tenaga Kefarmasian

17

0

6


13

0

7


28

0

8

Tenaga Gizi

27

0

9


0

0

JUMLAH



6. KOTA CILEGON NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

22

0

2

Dokter Gigi

14

0

3

Perawat

115

0

4

Bidan

114

0

5

Tenaga Kefarmasian

7

0

6


6

0

7


13

0

8

Tenaga Gizi

13

0

9


0

0

JUMLAH



7. KOTA SERANG NO

TENAGA KESEHATAN

1

Dokter Umum

2

Dokter Gigi

3

Perawat

4

Bidan

5

KEADAAN

KEKURANGAN 21

0

9

0

99

0

168

0

Tenaga Kefarmasian

10

0

6


20

0

7


10

0

8

Tenaga Gizi

9

0

9


0

0

JUMLAH



8. KOTA TANGERANG SELATAN NO

TENAGA KESEHATAN

KEADAAN

KEKURANGAN

1

Dokter Umum

69

0

2

Dokter Gigi

33

0

3

Perawat

138

0

4

Bidan

189

0

5

Tenaga Kefarmasian

8

0

6


8

0

7


6

0

8

Tenaga Gizi

16

0

9


0

0

JUMLAH


KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 (Standar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) TENAGA KESEHATAN Spesialis Anak Spesialis Obgyn Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Rehab Medik Spesialis Anestesi Spesialis Pat Klinik Spesialis Pat Anatomi Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf Spesialis Paru Dr Umum Dr Gigi Drg Spesialis Perawat Bidan Apoteker Tng Teknis Farmasi Ahli Lab Medik Kesehatan Masyarakat Sanitarian Tenaga Gizi TOTAL Jumlah Rumah Sakit : 97 Sumber :

KEADAAN 5.832 6.859 5.458 5.089 2.413 837 3.852 1.224 591 1.319 2.774 2.535 1.284 2.662 1.325 24.408 5.130 1.159 150.512 31.035 12.107 10.011 10.937 3.418 3.443 5.408 301.622

KEKURANGAN 727 613 704 842 969 425 313 707 442 102 61 21 126 65 102 1.443 726 1.320 130.618 24.030 6.029 366 1.449 2.500 1.929 2.412 179.041 9

1

Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan

PENGADAAN SDM KES

2 TENAGGA TENAGGA KESEHATAN KESEHATAN

Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENDIDIKAN SDMK

PENINGKATAN MUTU SDMK PELATIHAN SDMK

3

Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata

REGULASI PENEMPATAN SDM

PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES

10

Peran dan Tanggungjawab Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH ( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: • pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan; • perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan • pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. 19

UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib – pelayanan dasar URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

a) Tenaga kesehatan • Pemantauan Penerbitan izin praktik Indonesia, TK-WNA serta pendayagunaan dan izin kerja tenaga penerbitan rekomendasi TKWNA yg dilakukan kesehatan. pengesahan rencana oleh dinas kesehatan penggunaaN tenaga kerja kab/kota asing (RPTKA) dan izin • Koordinasi dengan mempekerjakan tenaga disnaker asing (IMTA). • Koordinasi dengan menhumham • Menjadi anggota tim PORA • Pembutan perda

20

PUSAT b) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

PROVINSI Perda tenaga kesehatan

KABUPATEN/KOTA

SK TIM AKREDITASI

PERDA TENAGA KESEHATAN

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. 21

Pasal 6 & 7 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota berwenang untuk: menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan; membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan. 22

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

a) Penerbitan STR Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKI Membina org profesi Alokasi anggaran

Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKP Membina org profesi Alokasi anggaran

Menerbitkan SIP Membina mutu & kompetensi Mengawasi Membina org profesi Alokasi anggaran

b) Penerbitan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan Alokasi anggaran

Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan Alokasi anggaran

Menerbitkan SIP TKWNA Mengawasi Alokasi anggaran

23

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

c) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan mengawasi

Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan mengawasi

d) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan Menyusun kurikulum dan modul pelatihan

Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasi Melaksanakan pelatihan

Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasi Melaksanaka n pelatihan 17

PUSAT e) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. Menyusun regulasi jabatan fungsional, jenjang karir f) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

PROVINSI Menerapkan NSPK yang disusun Pelatihan jabatan fungsional Penggunaan jenjang karir

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi. Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan mengawasi

KABUPATEN/KOTA Menerapkan NSPK yang disusun Pelatihan jabatan fungsional Penggunaan jenjang karir

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan mengawasi

25

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

26

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Perencanaan kebutuhan SDMK adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

B. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

1. TUJUAN Menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi o

jenis,

o

jumlah, dan

o

kualifikasi

sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

2. MANFAAT MANFAAT BAGI INSTITUSI

1.Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 2.Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3.Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 4.Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 5.Bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan; 6.Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; 7.Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan; 8.Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

2. MANFAAT MANFAAT BAGI WILAYAH

a. b. c. d. e.

Bahan perencanaan distribusi Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan) Bahan penyesuaian kapasitas produksi Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah f. Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDMK.

C. PERIODESASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

1.

Perencanaan kebutuhan SDMK tahunan (tiap tahun) – ABK Kes – Standar Ketenagaan (Kebutuhan Minimal)

2.

Perencanaan kebutuhan SDMK Jangka Menengah (5 - 10 th) – Metode Ratio Penduduk

D. Tim perencana kebutuhan SDMK Terdiri dari Pemangku Kepentingan Terkait di masing-masing Tingkat Administrasi Pemerintahan (Koordinasi dari Dinkes)

E. Metode perencanaan kebutuhan SDMK Metode berdasarkan Institusi a. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes) b. Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes 75/2014; Permenkes 56/2015; Permenkes 340/2010 Lampiran RS Khusus) c. Metode berdasarkan Wilayah Metode “Ratio Penduduk” yakni Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di suatu wilayah.

F.

Pendekatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK (Top Down dan Bottom Up Planning)

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK

- Merekapitulasi hasil Renbut Prov (Agregat) - Mengevaluasi hasil Rekap Rennbut SDMK Prov

- Menetapkan kebijakan Renbut SDMK Nas - Sosialisasi & Advokasi Kebij Renbut SDMK

- Menghitung Renbut

- Menetapkan kebijakan Prov - Sosialisasi dan advokasi - Memfasilitasi Metode Renbut SDMK

SDMK - Institusi / UPTD Proviinsi - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK

Institusi / Faskes

- Menghitung Renbut

- Memfasilitasi Metode

Institusi/ Faskes

Renbut SDMK kpd Institusi dan Faskes -

Menghitung Renbut SDMK Menyusun Renbut SDMK

SDMK Institusi Kab/Kota - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Faskes dan Institusi

Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK Pedoman Umum 1. Pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan 2. Pembentukan tim perencana kebutuhan sdmk 3. Melakukan pemilihan metode perencanaan kebutuhan sdmk dan persiapan data 4. Melakukakan fasilitasi renbut tingkat Prov 5. Menghitung kebutuhan sdmk 6. Menganalisis data dan informasi 7. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sdmk 8. Tindak lanjut

Provinsi 1. Sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan SDMK 2. Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan 3. Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi 4. Melakukan Fasilitasi Perhitungan Kebutuhan SDMK 5. Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 6. Analisis Data dan Informasi 7. Memasukkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Provinsi 8. TINDAK LANJUT

Kab/Kota 1. Melaksanakan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan Terkait 2. Membentuk Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Melakukan Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan SDMK 4. Mengkompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 5. Menganalisis Data dan Informasi 6. Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Kabupaten/Kota 7. TINDAK LANJUT

Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pemerintah Provinsi

A. Pendahuluan B. Konsep Perencanaan C. Strategi D. Mekanisme E. Tindak Lanjut F. Penutup

A. Latar Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Belakang Pemerintah Provinsi B. Tujuan dan Sasaran C. Tahapan A. Latar Belakang Penyusunan B. Tujuan dan Sasaran Dokumen C. Tahapan Penyusunan Renbut SDMK Dokumen Renbut SDMK D. Tindak Lanjut D. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut No 1

Komponen

Tindak lanjut

Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Tahunan (institusi / fasyankes)

a Kesenjangan antara ketersediaan kebutuhan SDMK menurut jenis jumlahnya

dan dan -

Usulan formasi SDMK Distribusi yang adil dan merata

b Peta distribusi jenis dan jumlah SDMK Upaya redistribusi SDMK yang sejenis dari institusi tertentu (kelebihan dan kekurangan) di / fasyankes yang kelebihan jenis dan jumlah institusi / fasyankes pemerintah dan SDMK ke institusi / fasyankes yang kekurangan pemerintah daerah 2

Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Jangka Menengah 5 atau 10 th

(Prov & Nasional)

a Kesenjangan

Upaya redistribusi SDMK antar wilayah kab/kota dan provinsi secara adil dan merata

b Peta disribusi

Perlunya kebijakan pemerataan SDMK untuk peningkatan mutu pelayanan

KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG : PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

POKOK – POKOK PIKIRAN • • • •

HAK DAN KEBUTUHAN LAYANAN KESEHATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN TENAGA KESEHATAN YANG MEMADAI BAIK JUMLAH MAUPUN MUTU TERWUJUDNAY PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

LANDASAN HUKUM • • • • • • • • • • • • •

UUD 1945 (PASAL 18, AYAT (6)) UU NO : 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO : 23 THN 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN UU NO: 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAAH DAERAH UU NO : 29 THN 2004 TTG PRAKTEK DIOKTER UU NO: 40 THN 2004 TTG JKN UU NO: 25 THN 2009 TTG LAYANAN PUBLIK UU NO; 36 THN 2009 TTG KESEHATAN UU NO: 44 THN 2009 TTG RS UU NO : 12 THN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI] UU NO: 5 THN 2014 TTG ASN UU NO : 36 THN 2014 TTG TENAGA KESEHATAN UU NO: 23 THN 2014 PEMERINTAHAN DIDAERAH

• • •

TERMASUK PERATURAN PEMERINTAH NO 32 / 1996 TENTENG TENAGA KESEHATAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 8 / 2012 KRANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PERATURAN MENRTI KESEHATAN NO: 971/2009 TTG KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN DSB

•

RUANG LINGKUP PENGATURAN

• • • • • • • • •

REGULASI TENAGA KESEHATAN YG BEKERJA DI FASILITAS MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA PERENCANAAN PENGADAAN PENDAYAGUNAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENEMPATAN TENAGA KHUSUS PENGATURAN TENAGA ASING SERTIFIKASI

SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA

http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg

407

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Recommend Documents