Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten 2012–2017 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, dimana dalam penyusunannya memiliki tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra SKPD; b. penyusunan rancangan Renstra SKPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan d. penetapan Renstra SKPD

2


Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Bentuk keterkaitan antara Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. Hubungan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten; b) Rancangan Awal (Draft) Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menjadi input dalam memuktahirkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten; c) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten tentang Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

2. Hubungan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renja (Rencana Kerja) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan

3


Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2008-2012 melalui Forum SKPD se-Provinsi Banten Urusan Sumber Daya Air dan Pemukiman; b) Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman menjadi input bagi BAPPEDA Provinsi Banten untuk melakukan finalisasi Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten; c) Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemuktahiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD termasuk Rancangan Akhir Renja SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten; d) Pada tahap akhir Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten, maka SKPD Provinsi Banten menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja (RENJA) SKPD termasuk RENJA Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD

4


dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-SKPD. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1. 2. 3.

Visi Misi Arah Pembangunan Daerah

RPJMD 1. 2. 3. 4. 5. 6.

RENSTRA - SKPD 1.Isu Strategis

Isu Strategis Visi Misi  Tujuan  Sasaran Strategi dan Kebijakan Program* Indikasi Kegiatan*

2. 3.

 Tujuan 4.

 Sasaran Strategi dan Kebijakan

5. 6.

Program* Indikasi Kegiatan*

1.

Mengadopsi Komponen 1 s/d 5 pada RENSTRA-SKPD Kegiatan* (Berpedoman pada indikasi kegiatan dalam RenstraSKPD)

RKPD 1. 2.

Visi Misi

RENJA - SKPD

Mengadopsi Komponen 1 s/d 5 pada RPJMD Kegiatan* (Berpedoman pada

2.

indikasi kegiatan dalam RPJMD)

KETERANGAN : Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Keterkaitan antar Komponen Dokumen Perencanaan

Mempedomani

Mempedomani Perumusan

Saling Mempengaruhi

Keselarasan Rumusan

*

Rumusan Yang Ditekankan

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN.

5


RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga diacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota dan berfungsi dalam pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Adapun

Keterkaitan

antara

dokumen

perencanaan

dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2.

LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berlandaskan pada peraturan perundang - undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6


4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang; 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 12. Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan; 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7


20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung; 24. Peraturan

Presiden

Nomor 5 Tahun

2010

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 29. KepmenPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP; 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten; 32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

8


34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; 35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode 2012-2017; 2. Menetapkan Program dan Indikasi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya untuk periode 2012-2017; 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 dilihat dari kebutuhan daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman untuk periode 2012-2017; 4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan tahunan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan menilai tingkat pencapaian terhadap setiap indikator kinerja kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika penulisan dan garis besar isi sebagai berikut : 9


BAB I

PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas latar belakang dari penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, landasan hukum dan pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra dan sistematika penulisan berupa susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting

yang

telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 20122017. BAB III

ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Pada

bagian

ini

dikemukakan

permasalahan-permasalahan

pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor

10


penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ataupun ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman tahun 2012-2017. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dikemukakan

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

11


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Provinsi

Banten, untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat. Perangkat

Daerah

merupakan

unsur

pembantu

Gubernur

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten merupakan salah satu Dinas Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam hal menjalankan tugasnya, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Terkait dengan tugas dan fungsi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, 12


telah ditetapkan secara lebih spesifik tentang mandat yang diberikan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman yang terbagi ke dalam 2 (dua) bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Perumahan yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan. Penyusunan Renstra 2012–2017 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012–2017 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2002–2022. Susunan Renstra 2012–2017 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Sumber Daya Air dan pemukiman; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; strategi penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dan permukiman; serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masingmasing Bidang/ Balai/ Sekretariat di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten tahun 2012 - 2017. Berdasarkan Undang-Undang sektor Pekerjaan Umum yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan

13


perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang di atas.

Gambar 2.1 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a.

Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten adalah Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum

yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang

Perumahan

Pemukiman

dan

Bangunan

Gedung,

serta

merumuskan/menyusun kebijakan, pembinaan teknis, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan lintas kabupaten/kota.

b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Sumber daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

14


1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas; 6. Pertanggungjawaban kegiatan dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. 8. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 9. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung; 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung;

15


13. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas; 14. Pertanggungjawaban kegiatan dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;dan 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Kedudukan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pasal 46): a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. b) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 47, bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. Sedangkan, pada Pasal 48 dijelaskan Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Bina Teknik, membawahkan: 1. Seksi Data dan Informasi; 2. Seksi Perencanaan Teknis; 3. Seksi Pengawasan Teknis. d. Bidang Sungai, membawahkan: 1. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;

16


2. Seksi Rawa dan Pantai; 3. Seksi Penanggulangan Bencana. e. Bidang Irigasi, membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Irigasi; 2. Seksi Pengujian Air; 3. Seksi Rehabilitasi Irigasi. f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan: 1. Seksi Perumahan dan Pemukiman; 2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; 3. Seksi Tata Bangunan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

17


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 8 Agustus 2012

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN

BIDANG BINA TEKNIK

18


Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi 1. Kepala Dinas 1.

Tugas pokok Kepala Dinas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembatuan di bidang sumber daya air dan pemukiman.

2.

Fungsi Kepala Dinas : a.

Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;

b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air dan pemukiman sesuai rencana strategis dinas;

c.

Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

d.

Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Bina Teknik;

e.

Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Sungai;

f.

Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Irigasi

g.

Pembinaan,

penyelenggaraan

dan

koordinasi

bidang

Perumahan dan Pemukiman; h.

Pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Dinas;

I

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Dinas Lingkup Dinas;

j.

3.

Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional;

Tugas Kepala Dinas : a.

Menyusun rencana strategis Dinas;

19


b.

Menyusun rencana kerja Dinas;

c.

Merencanakan,

mengorganisasikan

,

melaksanakan,

mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya; d.

Memimpin, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas;

e.

Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

f.

Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas ;

g.

Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h.

2.

Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas 1.

Tugas pokok Sekretaris Dinas : Membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

2.

Fungsi Sekretaris Dinas : a.

Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b.

Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

20


c.

Perumusan

pengaturan,

pembinaan,

pengembangan

pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan strandarisasi program administrasi umum dan kepegawaian , keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e.

Penyiapan data dan bahan urusan adminstrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f.

Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusnan program evaluasi dan pelaporan;

g.

3.

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretaris Dinas : a.

Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas;

b.

Menyiapkan

bahan

kebijakan,

pedoman,

standarisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c.

Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

adminsitrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d.

Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

e.

Menyiapkan bahan program dan kegiatan adminsitrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f.

Meyiapkan bahan program dan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

g.

Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

21


h.

Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;

i.

Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas; j.

Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinyan;

k.

Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.

Tugas Pokok Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat

menyurat,

kepustakaan,

kearsipan,

kehumasan,

perlengkapan, administrasi

rumah

tangga,

kepegawaian

dan

pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.

2.

Tugas Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Menyusun rencana kerja sub – bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas; c. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; d. Melaksanakan

kegiatan

kearsipan

dan

pengelolaan

kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas; g. Melaksanakan

pengelolaan

kebersihan,

ketertiban

dan

keamanan kantor serta lingkungannya; h. Melaksanakan fungsi kehumasan; i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas; j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

22


2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan 1.

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana

anggaran,

pembukuan,

verifikasi

dan

perbendaharaan dinas.

2.

Tugas Kepala Sub-Bagian Keuangan : a.

Menyusun rencana kerja sub – bagian;

b.

Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan dinas;

c.

Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;

d.

Melaksanakan

kegiatan

perbendaharaan

dalam

rangka

pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan; e.

Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g.

Melaksanakan

administrasi

pemungutan,

pelaporan

dan

penyetoran pajak- pajak; h.

Melaksankan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;

i.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;

j.

Melaksanakan pengaawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;

k.

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

23


2.3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 1.

Tugas Pokok Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan: Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

2.

Tugas Kepala Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan : a.

Menyusun rencana kerja sub – bagian;

b.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis ( Renstra) Dinas;

c.

Melaksankan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari sumber APBN maupun APBD;

d.

Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan dinas;

e.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengumpulan

indikator

keberhasilan kegiatan dinas; f.

Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;

g.

Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan kabupaten/ kota;

h.

Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan dinas;

i.

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraaan kegiatan Dinas;

j.

Melaksanakan

pengelolaan

dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;

24


k.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kabupeten / Kota; l.

3.


Kepala Bidang Bina Teknik a.

Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Teknik : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan teknis operasional.

b.

Fungsi Kepala Bidang Bina Teknik : a.

Perumusan kebijakan teknis operasional pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis, dan pengawasan teknis;

b.

Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;

c.

Pembinaan, pengembangan, pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;

d.

Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi , perencaaan teknis dan pengawasan teknis;

e.

Pelaksanaan

kegiatan

pengolahan

data

dan

informasi,

perencanaan teknis dan pengawasan teknis; f.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan teknis operasional pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;

c.

Tugas Kepala Bidang Bina Teknik : a. Menyusun rencana kerja bidang;

25


b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis; d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan

dan

pengendalian teknis program pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis; f. Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; g. Menyiapkan bahan dokumen perijinan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Kepala Seksi Data dan Informasi (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Data dan Informasi Membantu Kepala Bidang Bina Teknisk dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan dibidang data dan informasi.

(2) Tugas Kepala Seksi Data dan Infomasi : a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan pengolahan data dan informasi; c. Melaksanakan penyiapan bahan system informasi bidang sumber daya air dan pemukiman; d. Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis dibidang data dan informasi;

26


e. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan data dan informasi; f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan informasi; g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan teknis retribusi pemanfaatan sumber daya air; h. Melaksanakan

penyiapan

bahan

dokumen

perijinan

pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; Membantu kepala bidang Bina Teknik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perencanaan teknis;

2.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis: a.

Menyusun rencana kerja seksi;

b.

Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis;

c.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

rumusan

implemetasi

kebijakan teknis; d.

Melaksanakan penyiapan bahan untuk keperluan perencanaan teknis sumber daya air, perumahan pemukiman dan bangunan gedung;

e.

Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air, perumahan pemukiman dan bangunan gedung;

27


f.

Melakasanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan sumber daya air, perumahan pemukiman dan bangunan gedung;

g.


3.3. Kepala Seksi Pengawasan Teknis (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengawasan Teknis : Membantu Kepala Bidang Bina Teknik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengawasan teknis.

(2) Tugas Kepala Seksi Pengawasan Teknis: a. b.

Menyusun rencana kerja Seksi; Melaksanakan pengawasan teknis;

c.

Melaksanakan pengawasan

penyiapan teknis

bahan

sumber

daya

untuk

keperluan

air,

perumahan

permukiman dan bangunan gedung; d.

Melaksanakan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air, perumahan permukiman dan bangunan gedung;

e.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan teknis sumber daya air, perumahan pemukiman dan bangunan gedung;

f.


4. Kepala Bidang Sungai 1.

Tugas Pokok Kepala Bidang Sungai Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sungai.

28


2.

Fungsi Kepala Bidang Sungai : a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang sungai, situ, danau, waduk,rawa, pantai dan penanggulangan bencana;

b.

Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;

c.

Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;

d.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana; e. Pelaksanaan evaluasi dan supervisi kegiatan bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana.

3.

Tugas Kepala Bidang Sungai: a.

Menyusun rencana kerja Bidang;

b.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan banecana;

c.

Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;

d.

Menyiapkan kegiatan pendayagunaan sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;

e.

Menyiapkan pengendalian teknis kegiatan, pendayagunaan sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penganggulangan bencana;

f.

Menyiapkan rencana kebutuhan penanggulangan bencana;

g.

Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h.


29


4.1. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk. Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk;

(2) Tugas Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk. a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan pemutakhiran data sungai, danau dan waduk; c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk; d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk; e. Melaksanakan pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk; f. Melaksanakan inventarisasi sungai, situ, danau dan waduk; g. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Kepala Seksi Rawa dan Pantai (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Rawa dan Pantai Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengelolaan rawa dan pantai;

(2) Tugas Kepala Seksi Rawa dan Pantai a.

Menyusun rencana kerja Seksi;

b.

Melaksanakan pemutakhiran data rawa, muara dan pantai;

c.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan rawa, muara dan pantai;

30


d.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan rawa, muara dan pantai;

e.

Melaksanakan pengelolaan rawa, muara dan pantai;

f.

Melaksanakan inventarisasi rawa, muara dan pantai;

g.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan; h.


4.3. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

kegiatan

penanggulangan bencana.

(2) Tugas Kepala Seksi Penanggulangan Bencana a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan pemutakhiran data daerah rawan banjir dan kekeringan; c.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana;

d. Melaksanakan

penyelenggaraan

pembinaan

teknis

penanggulangan bencana, daerah rawan banjir dan kekeringan; e. Melaksanakan pengolahan data daerah rawan banjir dan kekeringan; f.

Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan penanggulangan bencana;

g. Melaksanakan fasilitasi teknis penanggulangan bencana; h. Melaksanakan penanggulangan bencana, rawan banjir dan kekeringan; i.


31


5. Kepala Bidang Irigasi a.

Tugas Pokok Kepala Bidang Irigasi: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang irigasi.

b.

Fungsi Kepala Bidang Irigasi: a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air dan kelembagaan;

b.

Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan kelembagaan;

c.

Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan kelembagaan;

d.

Pengkoordinasikan

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang

pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan kelembagaan; e.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air , pengembangan irigasi dan kelembagan;

f.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang pembangunan dan rehabilitasi,

pengujian

air,

pengembangan

irigasi

dan

kelembagaan;

c. Tugas Kepala Bidang Irigasi : a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang

pengelolaan,

pengendalian

pembangunan

dan

32


rehabilitasi,

pengujian

air,

pengembangan

irigasi

dan

kelembagaan; c. Menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air pengembangan irigasi dan kelembagaan; d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program pengelolaan, pengendalian pembangunan dan rehabiltasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan kelembagaan; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan kelembagaan; f. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan system irigasi; g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

5.1. Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi 1.

Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

2.

Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi a.


b.

Melaksanakan pemutakhiran data jaringan irigasi;

c.

Melaksanakan pengolahan data pembangunan dan rehabiltasi jaringan irigasi;

d.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;

33


e.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;

f.

Melaksanakan pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;

g.

Melaksanakan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;

h.

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i.


5.2. Kepala Seksi Pengujian Air (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengujian Air: Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengujian air.

(2) Tugas Kepala Seksi Pengujian Air: a.

Menyusun rencana kerja;

b.

Melaksanakan pengolahan data pengujian air;

c.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan pengujian air;

d.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan pemeriksaan dan pengujian air;

e.

Melaksanakan uji mutu kualitas air sesuai strandar dan spesifikasi teknis;

f.

Melaksanakan pengelolaan pemeriksaan dan pengujian air;

g.

Melaksanakan inventarisasi pemeriksaan dan pengujian air;

h.


i.


34


5.3. Kepala Seksi Pengembangan Irigasi (1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Irigasi :

Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan kelembagaan sumber daya air.

(2) Tugas Kepala Seksi pengembangan Irigasi :

a.

Menyusun rencan kerja Seksi;

b.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan pengembangan irigasi;

c.

Melaksanakan penetapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan irigasi;

d.

Melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, inventarisasi data pengembangan irigasi;

e.

Memfasilitasi koordinasi antar sector dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan sumber daya air;

f.

Memfasilitasi identifikasi kebutuhan produk regulasi pengelolaan sumber daya air dari pemangku kepentingan;

g.

Pembinaan, pembentukan, pemantauan dan evaluasi lembaga pengelolaan dan wadah koordinasi sumber daya air;

h.

Pelaksanaan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i.


6. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman a. Tugas Pokok Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan dan permukiman.

35


b. Fungsi Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;

b.

Penyusunan

program

pengaturan

standarisasi

bidang

permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; c.

Pembinaan,

pengembangan,

pelaksanaan

penataan

permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; d.

Pengkoordinasian, sinkronisasi kegiatan bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;

e.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;

f.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi kegiatan bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;

c. Tugas Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman : a. Menyusun rencana kerja bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; c. Menyelenggarakan

pembinaan,

pengelolaan,

penataan

permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; d. Melaksanakan pengendalian teknis program pengelolaan, penataan permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; e. Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

pembinaan,

pengendalian teknis program permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; f. Melaksanakan pemetaan permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

36


6.1 Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman 1

Tugas Pokok Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman : Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan permukiman dan pemukiman.

2.

Tugas Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman : a.


b.

Melaksanakan pemutakhiran data perumahan dan pemukiman;

c.

Menginventarisasi data perumahan dan pemukiman;

d.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perumahan dan pemukiman;

e.

Menyiapkan bahan strategi pembangunan perumahan dan pemukiman;

f.

Melaksanakan

pembinaan

penataan

perumahan

dan

pemukiman; g.

Melaksanakan percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman skala provinsi;

h.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i.


6.2 Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 1.

Tugas Pokok Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan : Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;

37


2.

Tugas Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan : a.


b.

Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;

c.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya dalam bidang air bersih dan penyehatan lingkungan

pada

kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota; d.

Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;

e.

Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;

f.

Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;

g.

Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan dikawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;

h.

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

6.3 Kepala Seksi Tata Bangunan 1.

Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Bangunan: Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan Tata Bangunan.

2.

Tugas Kepala Seksi Tata Bangunan: a.


38


b.

Melaksanakan

pemutakhiran

data

tata

bangunan

dan

lingkungan; c.

Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan Tata Bangunan;

d.

Melaksanakan

pengawasan

dan

penertiban

pelestarian

bangungan gedung yang dilindungi dan dilestarikan; e.

Menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara yang menjadi aset pemerintah Provinsi;

f.

Melaksanakan penyiapan bahan model bangunan gedung;

g.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

fasilitasi

penataan

pembangunan gedung dan rumah Negara; h.

7.

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Balai

Unit Pelaksana Teknis ( UPT)

Wilayah Sungai

Cidanau - Ciujung 1.

Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: Melaksanakan

kegiatan

teknis

operasional

Dinas

dibidang

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ciujung-cidanau.

2.

Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: a.

Penyusun rencana teknis operasional Balai;

b.

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air;

c.

Pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;

d.

Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air;

e.

Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penanganan darurat banjir;

f.

Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;

39


g.

Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;

h.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

i.

Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitas pengelolaan sumber daya air;

j.

Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;

k.

Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;

l.

Pengelolaan ketatausahaan Balai;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.

Tugas Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: a.

Menyusun rencana kerja balai;

b.

Menyusun dan menetapkan rencana teknis porasional Balai;

c.

Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Balai;

d.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

e.

Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f.

Mengkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Balai;

g.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;

h.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;

i.

Menyusun dan penyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

j.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

k.

Membuat Rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan pemakaian tanah Negara milik pengairan sesuai kewenangan;

40


l.

Menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem infomasi sumber daya air meliputi pengumpulan data, pemeliharaan serta pengendalian dan pengamanan sarana dan prasarana sumber daya air berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan;

m. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air; n.

Menyelenggarakan pemantauan banjir dan kekeringan;

o.

Meyelenggarakan upaya pelestarian air dan sumber daya air;

p.

Menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) dilingkungan Balai;

q.

Mengusulkan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan barang milik Balai;

r.

Mengusulkan Pejabat pengurus dan penyimpan barang pada Balai;

s.

Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;

t.

Menyusun dan menetapkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) dilingkungan Balai;

u.

Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan adminitrasi kepegawean di lingkungan Balai;

v.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1.

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan barang, rumah

tangga dan humas serta perjalanan

dinas.

41


2.

Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha : a.

Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;

b.

Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja Balai;

c.

Penyiapan bahan administrasi dan koordinasi penyusunan pelaporan keuangan Balai;

d.

Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Balai;

e.

Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas, dilingkungan Balai;

f.

Penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan,

pengadaan

dan

pemeliharaan inventaris Balai; g.

Penyiapan

bahan

penyusunan

laporan

dan

evaluasi

pelaksanaan program dilingkungan Balai; h.

3.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha : a.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;

b.


c.


d.


e.

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Balai;

f.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

g.


h.

Melaksanakan evaluasi pelaksanakaan kegiatan;

42


i.

Melaksanakan administrasi pengelolaan kepegawaian Balai berdasarkan sistem admistrasi kepegawaian;

j.

Melaksanakan

pengelolaan

admistrasi

keuangan

Balai

berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan; k.

Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin pegawai;

l.

Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan Balai;

m. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Balai; n.

Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;

o.

Pengelola

penatausahaan

dan

penyusunan

dokumen

administrasi; p.

Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan Surat Perintah Tugas berdasarkan penunjukan kepala Balai;

q.

Mengelola naskah dinas dan kearsipan;

r.

Melaksanakan sistem informasi inventarisasi Balai;

s.

Memelihara, merawat dan menata lingkungan kantor;

t.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

7.2 Kepala Seksi Pemanfaatan Air 1.

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air: Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan Hidrologi, perijinan, pemantauan banjir dan kekeringan.

2.

Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan Air: a.

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana hidrologi agar tetap berfungsi dengan baik;

b.

Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan pemakaian tanah Nagara milik pengairan sesuai kewenangan;

43


c.

Pelaksanaan kegiatan sistem informasi hidrologi, hidrometri, banjir dan kekeringan;

d.

Pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengelolaan sumber daya air dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas pengeloaan sumber daya air;

3.

e.

pelaksanaan pengambilan sampel air;

f.

pelaksanaan pemantauan banjir dan kekeringan;

g.

pelaksanaan alokasi air;

h.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air: a.

Menyusun rencana kerja Seksi Pemanfaatan Air;

b.

Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;

c.


d.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cerminan penilaian kinerja;

e.


f.


g.

Melaksanakan evaluasi pelaksaanaan kegiatan;

h.

Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana hidrologi meliputi pos duga air, pos curah hujan, klimatologi dan radio komunikasi;

i.

Melaksanakan

survey,

menyiapkan

data

untuk

bahan

rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan pemakaian tanah negara milik pengairan sesuai kewenangan; j.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data sistem informasi hidrologi, hidrometri, banjir, kekeringan dan perijinan;

44


k.

Menyiapkan

bahan

koordinasi,

kerjasama

pengelolahan

hidrologi, alokasi air, banjir dan kekeringan dengan instansi terkait; l.

Melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel air sebagai bahan pendukung perijinan;

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi banjir dan kekeringan; n.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan alokasi air;

o.


7.3 Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan 1.

Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan pemantauan inventarisasi/ kondisi dan fungsi prasarana sumber daya air.

2.

Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: a.

Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan, pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas masyarakat pengguna air;

b.

3.


Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: a.

Menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;

b.


c.


45


d.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;

e.

Menysun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

f.


g.


h.

Melaksanakan

pelayanan

pelaksanaan

kegiatan

sistem

informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola tanam, sarana dan prasarana sumber daya air; i.

Melaksanakan upaya pelestarian sumber daya air dan irigasi meliputi pemeliharaan situ dan jaringan irigasi;

j.

Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang sumber daya

air

dan

pembinaan

teknis

terhadap

gabungan

Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Perkumpulan Petani Pemakai Air; k.

Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber

daya

air

meliputi

pelumasan

pintu-pintu

air,

pengangkatan sampah, pengangkatan endapan lumpur, babatan rumput dan perbaikan darurat; l.

Melaksanakan

pengisian

blangko-blangko

operasi

dan

pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam; m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi; n.


46


8.

Kapala Balai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane. 1.

Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: Melaksanakan

kegiatan

teknis

operasional

Dinas

dibidang

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ciujung-cidanau

2.

Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: a.


b.


c.


d.


e.

Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penanganan darurat banjir;

f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.



47


3.

Tugas Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau: a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

Menyusun dan penyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

j.


k.


l.




o.


p.


48


q.


r.


s.


t.


u.


v.





dinas.

2.



b.


c.


d.


e.


49


f.

Penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan,

pengadaan

dan


Penyiapan

bahan

penyusunan

laporan

dan

evaluasi


3.




b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.

Melaksanakan

pengelolaan

admistrasi

keuangan

Balai



l.




50


o.

Pengelola

penatausahaan

dan

penyusunan

dokumen

administrasi; p.


q.


r.


s.


t.




2.



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


51


3.



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

Melaksanakan

survey,

menyiapkan

data

untuk

bahan



k.

Menyiapkan

bahan

koordinasi,

kerjasama

pengelolahan





o.


52




2.


Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan, pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas masyarakat pengguna air;

b.

3.



Menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;

b.


c.


d.


e.

Menyusun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

f.


g.


h.

Melaksanakan

pelayanan

pelaksanaan

kegiatan

sistem

informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola tanam, sarana dan prasarana sumber daya air;

53


i.


j.


air

dan

pembinaan

teknis

terhadap

gabungan



daya

air

meliputi

pelumasan

pintu-pintu

air,


Melaksanakan

pengisian

blangko-blangko

operasi

dan

pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam; m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi; n.


9.

Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna. 1.

Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna: Melaksanakan

kegiatan

teknis

operasional

Dinas

dibidang

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Ciliman – Cisawarna

2.

Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna: a.


b.


54


c.


d.


e.

Pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;

f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.



3.

Tugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna: a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


55


h.


i.


j.


k.


l.




o.


p.


q.


r.


s.


t.


u.


v.


56





dinas.

2.



b.


c.


d.


e.


f.

Penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan,

pengadaan

dan


Penyiapan

bahan

penyusunan

laporan

dan

evaluasi


3.




b.


c.


57


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.

Melaksanakan

pengelolaan

admistrasi

keuangan

Balai



l.




o.

Pengelola

penatausahaan

dan

penyusunan

dokumen

administrasi; p.


q.


r.


s.


t.


58




2.



b.


c.


d.


3.

e.


f.


g.


h.




b.


c.


d.


e.


59


f.


g.


h.


i.

Melaksanakan

survey,

menyiapkan

data

untuk

bahan



k.

Menyiapkan

bahan

koordinasi,

kerjasama

pengelolahan





o.




2.


Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan,

60


pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas masyarakat pengguna air; b.

3.



Menysun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;

b.


c.


d.


e.

Menyusun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

f.


g.


h.

Melaksanakan

pelayanan

pelaksanaan

kegiatan

sistem

informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola tanam, sarana dan prasarana sumber daya air; i.


j.


air

dan

pembinaan

teknis

terhadap

gabungan



daya

air

meliputi

pelumasan

pintu-pintu

air,


Melaksanakan

pengisian

blangko-blangko

operasi

dan

pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam;

61


m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi; n.


2.2

SUMBER DAYA

2.2. 1. Sumber Daya Manusia Sampai dengan Oktober 2013, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman adalah sebanyak 129 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas SDA dan Perkim Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir

Jumlah (Org)

Sekolah Dasar (SD)

1

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

3

(SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

18

Sarjana Muda

13

Diploma IV

2

Sarjana Strata -1

61

Sarjana Strata -2

29

Sarjana Strata -3

1

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa, sekitar 48,00 % personil PNS di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten didominasi oleh personil yang berbasis pendidikan S1. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi terus melakukan upaya

62


pembinaan pegawai melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1.2. Data Pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Pangkat/ Golongan

Jumlah (Org)

Pembina/ Gol. IV

9

Penata/ Gol. III

94

Pengatur/ Gol. II

21

Juru/ Gol. I

4

2.2.2. Inventarisasi Asset Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman antara tahun 2001-2013. Jenis aset yang dapat diinventarisasi dapat dilihat dalam Lampiran. Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan pemukiman saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah

63


di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuankan untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 akan lebih banyak menangani aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS), sedangkan aspek pembangunan akan lebih banyak bersifat sebagai stimulan, kewenangannya bersifat strategis provinsi (kawasan), pemenuhan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan kawasan Pemukiman serta secara administratif merupakan daerah lintas Kabupaten/ kota. Namun demikian, tetap terdapat hubungan keterkaitan (inter-relasi) dan

ketergantungan

(interdependensi)

dalam

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi domain masing-masing sebagai satu kesatuan sistem. Kewenangan dalam aspek pembangunan terlihat antara lain pada penanganan pengembangan/ pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/ pengelolaan/ konservasi sumber daya air /jaringan irigasi/ rawa/ pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta penyediaan dan pengelolaan air baku lintas kabupaten/ kota/ skala provinsi

(Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Khusus sub bidang Cipta Karya/ pemukiman, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada subbidang ini merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS yang merupakan lintas kabupaten/ kota dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan yang bersifat concurrent atas permintaan daerah kabupaten/ kota dalam upaya pencapaian

64


sasaran secara bersama-sama antara pembangunan nasional dan provinsi dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3. KINERJA PELAYANAN Tingkat capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten periode sebelumnya (Periode Tahun 20072012) dapat disajikan sebagai berikut:

65


NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

I

Ketahanan Pangan

1

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (km)

II

Konservasi SDA

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

42,65

59,91

62,40

31,57

22,05 100,00% 100,00% 115,73%

1,00

9,00

11,50

20,00

1,50

59,91

53,92

45,83

36,66

1

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dan Pengadaan Lahan Pengairan (ha)

14,00

6,00

5,00

20,00

2

Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (ha)

1,00

1,50

1,00

2,50

4,42

1,00

2,00

-

III

Pengendalian daya rusak air

1

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (km)

0,73

1,15

1,02

3,50

5,00

0,73

1,15

1,04

2

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (km)

0,08

-

0,20

0,30

0,50

0,08

-

IV

Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan

1

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (paket)

4,00

13,00

15,00

20,00

25,00

4,00

2

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (desa/ kel)

36,00

34,00

34,00

34,00

19,00

14,00

14,00

-

2,00

46,00

3

4

Peningkatan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan (P2WKSS) (desa/ kel) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan (paket)

5

Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kaw asan Pusat Pertumbuhan (desa/ kel)

V

Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

1

Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

VI

Pembangunan Gedung Kantor

1

Pembangunan Gedung Kantor

Rasio Capaian pada Tahun ke-

42,65

3,00

4,00

68,88%

60,14%

7,14% 150,00% 230,00%

-

100,00% 133,33%

0,00%

60,00%

2,03

4,70 100,00% 100,26% 102,35%

58,00%

94,00%

-

0,80

1,50 100,00%

13,00

15,00

17,00

16,00

36,00

-

140,00

-

14,00

12,00

19,00

22,00

24,00

38,00

3,00

4,00

2,00

-

6,00

2,00

3,00

42,00

42,00

42,00

46,00

94,00

55,00

89,00

8,00

9,00

2,00

8,00

4,00

2,00

2,00

5,00

4,00

2,00

9,00

5,00

4,00

0,00% 266,67% 300,00%

71,00 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

85,00% 284,00%

0,00% 411,76%

-

100,00% 157,14% 171,43% 271,43%

66,67%

300,00%

66,67%

75,00%

100,00% 223,81% 130,95% 211,90%

100,00%

44,44% 100,00%

100,00% 100,00% 180,00% 125,00%

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

66


 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pada 13 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Banten

Selain Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi, terdapat potensi Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Baru di Provinsi Banten yang beberapa diantaranya telah ditangani oleh Dinas Sumber Daya A ir dan Pemukiman, yaitu: 1.

D.I. Cimanyangray , luas potensial 1500 Ha

2.

D.I. Cikamunding I , luas potensial 1700 Ha ok

3.

D.I. Cikamunding II , luas potensial 1030 Ha ok

4.

D.I. Cikadueun , luas potensial 1700 Ha

5.

D.I. Cibama , luas potensial 1300 Ha

6.

D.I. Ciseukeut, luas potensial 1339 Ha

7.

D.I. Cihara, luas potensial 1200 Ha

8.

D.I. Cikalumpang, luas potensial 1050 Ha

9.

D.I. Kadugenep Petir, Luas Potensial 197 Ha

10. D.I Cikarang Udik, 199.80 Ha

67


 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dan Pengadaan Lahan Pengairan Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Pembebasan Lahan Cilemer dan Pembangunan Kolam Tandon Kronjo. Gambaran Umum Pembangunan Kolam Tandon Kronjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pembangunan Tandon Kronjo  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Normalisasi Sungai Sabi, Pembangunan Sudetan Cibinuangeun, Normalisasi Sungai Cilemer dan Sungai Cikawung. Beberapa detail pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai dapat dilihat dalam

tabel

sebagai

berikut:

68


Tabel 2.6 Pembangunan Sudetan Cibinuangeun

Gambar 2.3 Pembangunan Sudetan Cibinuangeun

69


Tabel 2.7 Normalisasi Sungai Cilemer

Gambar 2.4 Normalisasi Sungai Cilemer

70


 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengaman pantai caringin dan Pengaman pantai karangantu

Gambar 2.5 Pengaman Pantai Karang Antu  Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Dalam kegiatan ini dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut: - Pembangunan Brochaptering, Reservoir dan perpipaan Pada Daerah Rawan Air - Pengadaan dan pemasangan Pipa Distribusi IKK Air Bersih - Penyediaan Air Bersih (sumur bor) prioritas Penanggulangan Kemiskinan Pada Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan - Termasuk pembangunan Kolam retensi di KP3B dan bantuan air bersih pada musim kemarau dengan Mobil Tangki Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi banten dapat digambarkan seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

71


Tabel. 2.8 Capaian kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

Gambar 2.6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih  Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan pada tahun 2009, dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan, yang bertujuan menyediakan

72


infrastruktur

dasar

menuju

sentra

produksi

dikawasan

Pusat

pertumbuhan dan daerah-daerah penyangganya.  Peningkatan

Prasarana

Lingkungan

Pendukung

Desa

Binaan

(P2WKSS) Kegiatan pembangunan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan dilaksanakan dengan tujuan membangun Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Kumuh/ daerah Tertinggal dan kawasankawasan agropolitan sehingga dapat membuka akses antar Daerah/ Kawasan

yang

masyarakat

selanjutnya

sehingga

tingkat

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

perekonomian

masyarakat

dapat

meningkat.Pada Tahun 2010 pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 2 pekerjaan yaitu : 1. Peningkatan Prasarana Lingkungan Desa Binaan P2WKSS di laksanakan di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten. 2. Pembangunan Prasarana Kawasan Agropolitan  Pembangunan

Jalan

Akses

Sentra

Produksi

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan pekerjaan Pembangunan

Jalan

Akses

Sentra

Produksi

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan, yang bertujuan menyediakan infrastruktur dasar menuju sentra produksi dikawasan Pusat pertumbuhan dan daerah-daerah penyangganya

73


Tabel 2.9 Capaian Kegiatan Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan tersebar pada 8 Kab/ kota, serta dukungan Prasarana untuk Kawasan Binaan

Gambar 2.7 Capaian Kegiatan Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan tersebar pada 8 Kab/ kota, serta dukungan Prasarana untuk Kawasan Binaan

 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan Kegiatan

Pembangunan

Gorong-Gorong

dan

Drainase

Ke-

Ciptakarayaan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan pekerjaan Pembangunan Gorong-Gorong dan Drainase Ke-Ciptakaryaan dengan tujuan membangun dan memperbaiki jalar-jalur drainase yang ada di provinsi banten dengan tujuan dapat mengurai titik banjir yang ada di Provinsi Banten

74


Pemb.Gorong-gorong dan Drainase ke-Ciptakaryaan oleh Provinsi Banten (2011-2012): a. Saluran Pembuang / Drainase Ciceri – Kesawon Kota Serang b. Saluran Pembuang / DrainaseCipocok - Kaliparung Kota Serang

Gambar 2.8 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan  Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu dilaksanakan dengan tujuan mengatasi masalah backlog perumahan di Provinsi Banten. Program ini merupakan Pilot Project dari Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten yang diharapkan dapat membatu/ memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Terkait pekerjaan ini, capaian yang telah dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:

75


Tabel 2.10 Capaian Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu

76


Gambar 2.9 Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu  Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

Gambar 2.10 Master Plan KP3B

77


Gedung-gedung yang telah dibangun di KP3B mulai Tahun 2006 hingga Tahun 2008, antara lain:

Gambar 2.11. Gedung kantor di KP3B Tahun 2006-2008

78


Pembangunan Gedung kantor di KP3B yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain:

Tabel 2.11 Pembangunan Gedung kantor di KP3B

79


Gambar 2.12. Pembangunan Gedung kantor di KP3B  Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain:

80


Tabel 2.12. Pembangunan Gedung kantor

Gambar 2.13. Pembangunan Gedung kantor

81


Interpretasikan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten ditinjau dari kinerja pelayanan periode Tahun 2008-2012 berdasarkan hal-hal sebagai berikut: e. Ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, Secara garis besar, kinerja pelayanan pada periode Tahun 2008-2012 tidak banyak terjadi kesenjangan, dapat digambarkan dari indikator dan kegiatan-kegiatan berikut ini: - Dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi terlihat rasio yang cukup rendah pada capaian pelayanan rencana dan realisasinya, hal ini dikarenakan pada akhir periode pelayanan terdapat usulan baru yang perlu diprioritaskan yang merupakan pembangunan di luar pekerjaan yang direncanakan dalam target Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2008-2012, misalnya Pembangunan Bendung pada Daerah Irigasi Cihara di Kabupaten Lebak sebanyak 1 unit, sehingga target km dalam Renstra tidak dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan; - Dalam mendukung konservasi Sumber Daya Air, khususnya dalam pengadaan lahan pengairan terjadi gap pelayanan yang cukup tinggi yang tidak sesuai dengan rencana, yaitu tidak terlaksananya pengadaan lahan untuk Kolam Tandon Pontang dan untuk Pengendalian Banjir Sungai Cilemer; - Pengendalian daya rusak air, tidak terjadi kesenjangan yang signifikan; - Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan, tidak ditemukan gap pelayanan bahkan realisasi telah melebihi rencana yang ditargetkan; - Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, masih tersisa beberapa Pembangunan Gedung Kantor, diantaranya pekerjaan Gedung Kantor SKPD Terpadu yang rencana pelaksanaannya tertunda karena menggunakan sistem Multiyears. Tetapi, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah melalui penyediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai, Pembangunan

82


Gedung Kantor di KP3B sudah hampir pada puncaknya dan sebagian besar SKPD sudah memiliki ruang yang memadai sebagai tempat untuk bekerja. - Pembangunan Gedung Kantor, tidak terjadi kesenjangan yang signifikan.

f. Pelayanan yang targetnya telah tercapai Target pelayanan yang telah tercapai pada periode Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2008-2012 antara lain: - Dalam mendukung konservasi Sumber Daya Air, yaitu dengan melaksanakan Pembangunan Embung Kronjo di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Tahun 2009-2010 yang memiliki volume tampungan 180.000 m3. Embung Kronjo ini dibangun untuk dapat digunakan sebagai cadangan air 2 bulan saat musim kemarau, sebagai tampungan air untuk pengairan serta dapat meningkatkan muka air permukaan serta mengairi irigasi dengan Q intake = 1,1 m3/ dt. - Dalam pengendalian daya rusak air, yaitu dengan adanya sinergitas dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembangunan Sudetan Cibinuangeun sepanjang 2,855 km di Kecamatan Malimping, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak pada Tahun 2008-2012 dengan manfaat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir yang memutus jalan nasional & desa serta menggenangi pemukiman penduduk hingga mengurangi kerusakan areal pertanian seluas 2.833 Ha akibat banjir. Selain itu, mulai Tahun 2009, dilakukan penanganan banjir Sungai Cilemer berupa pembangunan tanggul sepanjang 20,6 km untuk mencegah meluapnya banjir ke 3.087 KK di wilayah permukiman dan 3.877 ha areal persawahan, perkebunan dan ladang di 3 Kecamatan yaitu Kec. Patia, Pagelaran dan Sukaresmi yang pembangunannya diperkirakan akan selesai pada Tahun 2016. - Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan terus dilaksanakan terutama untuk mendukung peningkatan kawasan demi kesejahteraan

83


masyarakat,

diantaranya

kawasan

sentra

produksi,

kawasan

agropolitan, kawasan P2WKSS, kawasan Minapolitan, Kawasan pesisir dan Kawasan Desa Tertinggal, dukungan untuk target MDG’s pada Air Bersih dan Sanitasi serta dukungan untuk target SPM pada Perumahan Layak Huni. Meskipun masih banyak yang harus dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat Banten, target pencapaian Renstra Tahun 2008-2012 untuk penyediaan Infrastruktur ini sudah melebihi rencana yang pernah ditargetkan.

g. Pelayanan yang targetnya belum tercapai Target pelayanan yang belum tercapai pada periode Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2008-2012 antara lain: - Dalam

mendukung Ketahanan

Pangan,

kegiatan

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 13 Daerah Irigasi kewenangan provinsi harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan mengingat kerusakan infrastruktur irigasi banyak terjadi karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan

di

samping rendahnya

keterlibatan

petani

dan

stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, dengan adanya target surplus 10 Juta Ton Beras pada Tahun 2014 membuat penanganan daerah Irigasi harus ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan yang ditempuh oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman adalah dengan mengembangkan potensi Daerah Irigasi baru pada 10 Daerah Irigasi yaitu: 

Daerah Irigasi Cimanyangray;



Daerah Irigasi Cikamunding I;



Daerah Irigasi Cikamunding II;



Daerah Irigasi Cikadueun;



Daerah Irigasi. Cibama;



Daerah Irigasi. Ciseukeut;



Daerah Irigasi. Cihara;



Daerah Irigasi. Cikalumpang;

84




Daerah Irigasi. Kadugenep Petir;



Daerah Irigasi Cikarang Udik.

- Pengadaan lahan pengairan dalam mendukung upaya konservasi Sumber Daya Air mengalami berbagai hambatan, diantaranya karena: 

tidak ditemukan kesepakatan harga negosiasi antara pemilik lahan dengan panitia pembebasan lahan;



tidak adanya fasilitasi dari Bupati untuk pembentukan panitia pembebasan lahan;



terjadinya kesepakatan harga pada akhir tahun masa anggaran, sehingga tidak dapat dilaksanakan proses pencairan dana untuk pembebasan lahan, pada akhirnya proses pembebasan lahan dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya.

- Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, terkendala permasalahan sistem pelaksanaan (Multiyears) yang harus mendapat penetapan dari Kepala Daerah. Pada saat akan dibangun bertepatan dengan masa pergantian Kepala Daerah, sehingga pelaksanaannya harus ditunda

untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Daerah terpilih.

Pengelolaan pendanaan pelayanan pada pelaksanaan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman periode Tahun 2008-2012 dapat digambarkan melalui tabel-tabel berikut: Anggaran pada Tahun keUraian (1)

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

TOTAL

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

186.267.837.490

246.382.355.064

291.563.099.426

302.529.761.823

316.412.633.534

1.724.437.000

7.306.505.937

8.402.481.828

9.662.854.102

11.112.282.217

187.992.274.490

253.688.861.001

299.965.581.253

312.192.615.924

327.524.915.751

Tabel 2.13 Target Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

85


Realisasi Anggaran pada Tahun keUraian (1)


TOTAL

1

2

3

4

5

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

186.267.837.490

246.382.355.064

285.034.741.145

299.686.235.200

286.389.914.800

1.724.437.000

7.306.505.937

6.566.340.121

8.585.039.500

8.835.035.878

187.992.274.490

253.688.861.001

291.601.081.266

308.271.274.700

295.224.950.678

Tabel 2.14 Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun keUraian (1)

1

2

3

4

5

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Belanja Langsung

100,00%

100,00%

97,76%

99,06%

90,51%

Belanja Tidak Langsung

100,00%

100,00%

78,15%

88,85%

79,51%

TOTAL

Tabel 2.15 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Rata-rata Pertumbuhan Uraian (1)


TOTAL

Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

26.028.959.209

20.024.415.462

1.877.569.043

1.422.119.776

27.906.528.252

21.446.535.238

Tabel 2.16 Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

86


Realisasi Pendanaan (Rp. x 1000) 350,000,000 291,601,081

300,000,000

308,271,275

295,224,951

253,688,861

250,000,000 200,000,000

187,992,274

150,000,000 100,000,000 50,000,000 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Gambar 2.14 Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Secara garis besar pendanaan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dapat dikatakan baik, terlihat dari anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, selain itu progres pelayanan program setiap tahunnya tidak banyak mengalami masalah karena masalah teknis maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang baik, tetapi disebabkan oleh masalah non teknis (bencana, terkait kewenangan, dll). Kecuali pada akhir periode pelayanan, anggaran pendanaan sedikit lebih kecil dari rencana dikarenakan adanya prioritas pengangaran Provinsi Banten untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi (adanya Perda Infrastruktur). STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

87


memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota. Dalam SPM bidang perumahan rakyat, Pemerintahan daerah provinsi menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025. a. Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi: - rumah layak huni dan terjangkau; - lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU). b. Indikator dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi: (i). Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau antara lain: - cakupan ketersediaan rumah layak huni; - cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. (ii). Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) c.Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari: (i)

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

(ii)

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen).

g. Batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada Tahun 2011, Target SPM bidang Perumahan Rakyat Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

88


NO

BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR SPM

RUMUS INDIKATOR SPM

DATA BASE

TAHUN TARGET 2011 SPM 2025

GAP

STRATEGI

I JENIS LAYANAN PERTAMA : RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH PROVINSI

1

Cakupan Rumah Layak Huni

(1)

Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu

Jml rumah tangga MBR yang menempati rumah Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu layak huni yang ( 1) Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu terjangkau tertentu

53% 100%

-47%

53% 70%

-17%

1.017.194 1.922.750

971.148 1.833.540

II JENIS LAYANAN KEDUA : LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM 2 Cakupan lingkungan yang Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun sehat dan aman yang waktu tertentu didukung prasarana, sarana dan utilitas umum Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (PSU) ( 2)

15% 100%

85%

227 1.535

Sumber Data : (1)

: Daftar Isian Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan Tahun 2010 (Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementrian Perumahan Rakyat RI)

(2)

: RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman) Provinsi Banten

Tabel 2.17. SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Banten

89


Adapun target SPM pada Tahun 2025 merupakan target dari Kementerian Negera Perumahan Rakyat untuk Provinsi. Untuk pelaksanaan di Provinsi Banten, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Langkah yang diambil dalam rangka mendukung target SPM ini adalah dengan melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut: 1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2010, berupa pembangunan Jalan Lingkungan Paving blok dan drainase, Rehab Rumah, Pembuatan MCK di 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. Hingga Tahun 2012, direncanakan akan dilaksanakan 140 unit rehab rumah. 2. Pembinaan dan Penataan Perumahan Merupakan langkah pembinaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota, antara lain sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan; b. Menyiapkan regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman (P3KP) di Provinsi Banten yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman c. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota; d. Melakukan

pengawasan,

pengendalian,

evaluasi,

koordinasi

serta

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

90


MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) Keberadaan MDGs merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). MDGs dicanangkan semenjak tahun 2000, dengan acuan dasar tahun 1993 dan kondisi eksisting tahun 2009, dimana pencapaian MDGs merupakan tanggung jawab bersama salah satunya sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Target-target MDGs tidak bisa dicapai berdiri sendiri karena setiap tujuan MDGs memiliki satu atau beberapa target yang saling berkaitan.

MDGs terdiri dari 8 Goals sebagai berikut: Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Goal 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Goal 3 :Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Goal 6 : Mengendalikan HIV dan Aids, Malaria dan Penyakit Menular ainn a T Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Goal 8 : Mengembangkan Kemitraan Pembangunan di Tingkat Global

Adapun target MDGs Bidang Cipta Karya termasuk pada Goal 7 yaitu menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup yang terdiri dari Target-target sebagai berikut: Target 7C : Menurunkan hingga separuhnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015 Target 7D :

91


Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Definisi dan Indikator-indikator dalam target tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.15. Target MDGs bidang Cipta Karya (Target 7c dan 7d)

92


(i). Sektor Air Minum DI Yogyakarta Jawa Tengah Maluku Kalimantan Barat Maluku Utara Jawa Timur Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Bali Jambi Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Nasional Kalimantan Timur Sumatera Barat Kalimantan Tengah Gorontalo Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Sulawesi Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Papua Aceh DKI Jakarta Bengkulu Kep. Riau Banten

60.41 57.44 56.95 54.47 54.18 52.94 50.74 49.29 48.97 48.44 48.28 46.20 46.06 45.99 45.26 45.12 44.41

44,19 %

43.27 41.92 40.55 40.09 40.01 38.17 38.07 37.44 35.32 35.10 32.42 29.02 28.41 28.23 23,82

22,32 %

0

10

20 30 40 50 Persentase Air Minum Layak (%)

60

70

Sumber: Susenas 2011 Gambar 2.16 Capaian Air Minum Layak

93


Gambar 2.17 Target Capaian Air Minum Layak Provinsi Banten

94


(ii). Sektor Sanitasi DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Kep. Riau Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Sulawesi Utara Banten Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sumatera Utara Jawa Barat Nasional Riau Maluku Utara Jawa Timur Jambi Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Maluku Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Papua Barat Gorontalo Kalimantan Barat Aceh Sumatera Selatan Sumatera Barat Lampung Bengkulu Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Papua

84.57 81.85 79.13 72.37 68.37 65.06 64.87

63,78 % 61.45 57.76 57.10 55.57

55.54 % 54.27 53.26 52.96 51.98 50.87 48.95 48.28 48.25 47.43 46.91 45.66 45.32 45.17 44.36 44.26 43.85 41.64 41.30 35.14 26.23 23.97 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sumber: Susenas 2011 Gambar 2.18 Capaian Sanitasi Layak

95


Gambar 2.19 Target Capaian Sanitasi Layak Provinsi Banten PERMASALAHAN Pencapaian Bidang Air Minum dan Sanitasi 1. Rendahnya cakupan pelayanan air minum & sanitasi 2. Keandalan teknis yang masih rendah 3. Lemahnya kapasitas kelembagaan 4. Keterbatasan pendanaan 5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta 6. Lemahnya sinkronisasi peraturan 7. Penurunan kuantitas, kualitas & kontinuitas air baku 8. Pencemaran domestik dan industri

KEBIJAKAN Pencapaian Bidang Air Minum dan Sanitasi 1. Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi 2. Pengurangan luas genangan di kawasan-kawasan strategis 3. Peningkatan cakupan pelayanan sistem penanganan air limbah (on site/off site) 4. Diversifikasi pendanaan dari berbagai sumber 5. Pengembangan kelembagaan, peraturan, dan perundang- undangan 6. Peningkatan peran serta kemitraan dunia usaha/swasta dan masyarakat

96


(iii). Sektor Rumah Tangga Kumuh Terdapat permasalahan ketersediaan data acuan, sehingga Data Capaian Sektor Rumah Tangga Kumuh belum didapatkan dengan jelas, sementara dalam rangka percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Gambar 2.20. Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh

97


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya. Bagi Provinsi Banten, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan

ekonomi

daerah.

Melalui

kebijakan

dan

komitmen

pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu

mengurangi

masalah

kemiskinan,

mengatasi

persoalan

kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan

melalui

kegiatan

pengoperasian

dan

pemeliharaan

infrastruktur. Infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Disamping itu, infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman karenanya

98


berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals,

yaitu:

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Perwujudan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman tersebut terlihat melalui: (i) Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (ii) Infrastruktur pemukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur pemukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan serta perumahan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan

99


permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2013, rencana struktur ruang Provinsi Banten jika dihubungkan dengan kebutuhan pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dapat dilihat dalam gambar dan uraian tabel sebagai berikut:

Gambar 2.21. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-20130

100


Gambar 2.22. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten

Gambar 2.23. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

101


Gambar 2.24. Rencana Kawasan Strategis Provinsi 2010-2030

Gambar 2.25. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Banten

102


Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai

(16,4%)

merupakan

penyumbang

kedua

sebagai

faktor

problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan

adalah

bagaimana

untuk

terus

meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik. Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antarkawasan di Provinsi Banten: antara Kawasan WKP I, WKP II dan WKP III, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun backlog yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang

103


Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km2, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaituKabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, tahun 2007-2008 telah terjadi pemekaran wilayah, dengan terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota Masih tingginya Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Banten pada maret 2011 sebesar 690.490 jiwa atau sebesar 6,32% dari jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan terbesar terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, masing-masing sebesar 11,14 % dan 10,38 %. Mengingat kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi pada penduduk yang bekerja di sector informal seperti pertanian. Dari sisi ke ekonomian ketenagakerjaan pada sector pertanian terdapat 42,77 % tenaga kerja setengah pengangguran yang artinya nilai produktifitas dan pendapatan yang sangat rendah karena jam kerja dibawah normal. Rendahnya ketersediaan lapangan kerja (pengangguran terbuka 13,50 % pada tahun 2011) menjadi bagian yang juga harus diperhatikan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif. Tantangan

penyelenggaraan

infrastruktur

Sumber

Daya

Air

dan

permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan

104


lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini di Provinsi Banten semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Pelayanan infrastruktur dasar di Indonesia saat ini kondisinya relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman selama 10 tahun terakhir belum dilakukan secara baik, sebagaimana ditunjukkan oleh pendanaan infrastruktur yang masih under-investment (< 2% PDB). Anggaran pemeliharaan terbatas, demand lebih besar dari supply terutama untuk daerah-daerah cepat tumbuh, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara di sisi lain kesepakatan MDGs untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, tidak dapat diabaikan pula berbagai kesepakatan pembangunan infratruktur bersama, seperti pada kesepakatan kerjasama ekonomi regional: APEC, AFTA, BIMP-EAGA, IMT-GT, SIJORI, Program ASEAN Highway, dan Asia Railway yang akan menuntut upaya sungguh-sungguh dari segenap pelaku pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. Karena itu upaya untuk memobilisasi berbagai sumber pembiayaan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan dengan mengembangkan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah-swasta (KPS), bank, dan dari lembaga keuangan non bank khusus infrastruktur, serta dana preservasi jalan.

105


Dari sisi penyelenggaraan, banyaknya daerah pemekaran baru serta delivery system yang diterapkan, termasuk adanya tugas pembantuan dan dekonsentrasi menuntut adanya pemantapan tugas umum pemerintahan berupa pengaturan, pembinanan, pengawasan, dan fasilitasi bantuan teknis dalam dalam penguatan kapasitas kelembagaan ke-Sumber Daya Air dan Pemukiman-an di daerah. Pelaksanaan pembangunan juga masih diwarnai praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) walaupun melalui kebijakan selama ini telah pula dilakukan pembenahan cukup signifikan untuk menghapus praktik-praktik tersebut. Lima tahun ke depan, dalam penyelenggaraan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman juga harus meningkatkan kesetaraan dan keadilan jender, dimana setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman. Disamping itu, khususnya infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang pemanfaatannya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat harus dapat dirasakan secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (special needs) seperti lansia, anak-anak, dan difable. Dengan demikian, tantangan pembangunan Sumber Daya Air dan Permukiman ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khusunya bidang Sumber Daya Air dan permukiman di Indonesia adalah

106


kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi

tanggung

provinsi/kabupaten/kota;

jawab serta

pemerintah

daerah

sulitnya

pembebasan

seperti tanah

irigasi untuk

pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan

pengembangan

irigasi

baru,

pengendali

banjir

dan

infrastruktur lainnya.

107


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Kondisi infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

belum

optimal

dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

pembangunan bidang Dinas Sumber Daya Air secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 20.474 ha/ 304,35 km jaringan sawah beririgasi kewenangan Provinsi yang sudah terbangun dapat dikatakan berfungsi. Namun demikian, masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat mencapai lebih kurang 30 %, yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana

alam

pemeliharaan

dan di

kurang

samping

optimalnya rendahnya

kegiatan

operasi

dan

petani

dan

keterlibatan

stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

108


Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (contohnya situ – situ di Tangerang seperti Situ Cipondoh, Situ Parigi dan waduk di Cilegon Waduk Krenceng,). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan (misalnya di Kab. Tangerang) sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir di wilayah Jabodetabek, wilayah Pandeglang, Cilegon, Lebak dan kekeringan di Serang dan Tangerang). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya. 1. Kondisi Sumber Daya Air Kondisi Aktual dan kondisi Sumber Daya Air Provinsi Banten, antara lain sebagai berikut : • Provinsi Banten dengan luas wilayah mencapai 9.018,64 km2 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sudah mencapai 10.632.166 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 5.439.148 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.193.018 jiwa. Sex ratio penduduk Provinsi Banten adalah 105 jiwa. Dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 (237.556.363 jiwa), sekitar 4,48% jumlah penduduk tersebut terdistribusi di Provinsi Banten. • Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian

109


kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m. • Bencana banjir dan genangan seringkali terjadi di wilayah –wilayah tertentu seperti di Pandeglang dan Labuan dengan frekuensi dan intensitasnya yang cenderung meningkat. • Kebutuhan air, khususnya air bersih, meningkat sementara kondisi ketersediaan air sangat beragam baik antar waktu/musim maupun antar kawasan/wilayah Provinsi Banten. • Kualitas air permukaan semakin memburuk akibat meningkatnya ancaman pencemaran oleh limbah (padat dan cair) rumah tangga maupun industri yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. • Muka air tanah dalam dan atau dangkal terus mengalami penurunan akibat

tingginya

pengambilan

(discharge)

sementara

kapasitas

pengimbuhan (recharge) air tanah semakin berkurang akibat perubahan tata guna lahan yang sangat pesat. • Wilayah Sungai di Provinsi Banten terbagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur, Wilayah Sungai Cibaliung – Cisawarna

dan Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian –

Cisadane – Ciliwung – Citarum. 2 (dua) wilayah sungai merupakan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan 1 (satu) wilayah sungai merupakan lintas Provinsi. • Terdapat 5 (lima) satuan Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Banten yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten maupun Kota, antara lain CAT Labuan, CAT Rawadano dan CAT Malingping dan lintas Propinsi, meliputi CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta. • Provinsi Banten saat ini memiliki sekitar 1.388 Daerah Irigasi (DI), besar maupun kecil dengan luas total 225.739 ha. Berdasarkan kewenangan pengelolaannya terdiri atas 5 DI Kewenangan Pusat dengan luas total 63.725 ha, 13 DI Kewenangan Provinsi dengan luas total 20.474 ha dan 1.388 DI kewenangan Kabupaten/Kota dengan luas total mencapai 141.540 ha. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2006, telah terjadi penambahan areal sekitar 54.465 ha atau meningkat sebesar 24,13%.

110


• Hasil penghitungan neraca air menunjukkan bahwa terjadi defisit di sebagian besar wáter district dan menunjukkan pula bahwa ketersediaan air di beberapa wáter district tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan air didalamnya selama 12 bulan penuh. Bahkan untuk beberapa wáter districtmenunjukkan bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air hanya dicapai 5 – 6 bulan saja. • Bila perhitungan neraca air dilakukan berdasarkan wilayah administratif, dalam hal ini kabupaten/kota, dengan mengkonversikan water district menurut wilayah kabupaten/kota, maka neraca air pada masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi tergantung dari alternatif pola tanam daerah irigasi. • Partisipasi masyarakat terkait Pengelolaan SDA sangat terbatas dan belum maksimal. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Banten, adalah : 1.

Peningkatan alih fungsi lahan dan pelanggaran terhadap tata ruang (di hulu, di tengah, di hilir) daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan gangguan terhadap sistem tata air.

2.

Kerusakan daerah aliran sungai akibat tidak terkendalinya pemanfaatan ruang.

3.

Penurunan kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran yang cenderung meningkat

4.

Keterbatasan ketersediaan air baku untuk rumah tangga, komersial dan industri.

5.

Pengambilan air tanah yang berlebihan yang telah mengakibatkan berkurangnya kuantitas air tanah,

6.

Mempercepat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) dan intrusi air asin baik dari laut maupun dari lapisan-lapisan dalam

7.

Kurang optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu, tengah dan hilir.

8.

Terbatasnya data dan informasi terkait sumber daya air.

111


9.

Kurangnya aksesibilitas terhadap data dan informasi terkait sumber daya air

10. Peralihan lahan perkebunan, kehutanan menjadi permukiman 11. Hutan rusak dan lahan kritis cenderung meningkat 12. Belum memadainya kondisi Sosekbud dan pengetahuan masyarakat terhadap aspek konservasi belum memadai 13. Tidak adanya keterpaduan antar lembaga pengelola Sumber Daya Air Provinsi Banten, maupun Pemerintah Pusat dan daerah sekitarnya. 14. Belum optimalnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam membangun

sinergi

baik

untuk

melindungi

maupun

untuk

memanfaatkan SDA yang ada. 15. Keterbatasan

regulasi

tentang

sistem

pengelolaan

termasuk

pembiayaan/kompensasi di antara daerah hulu & hilir untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengelolaan SDA 16. Lahan kritis dan gundul di Kawasan hulu DAS 17. Kurang optimalnya pengairan lahan irigasi 18. Degradasi hutan 19. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari waktu ke waktu semakin meningkat. 20. Ketersediaan air permukaan di Provinsi Banten semakin berkurang 21. Kebutuhan air semakin meningkat pada bulan kemarau. 22. Kualitas dan kuantitas pada sumber air terutama air tanah semakin menurun 23. Pengaturan perlindungan sumber air belum optimal dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air 24. Belum terkendalinya pengolahan tanah di daerah hulu. 25. Perlindungan bantaran sungai belum optimal 26. Sempadan danau atau waduk cenderung mengalami kerusakan 27. Sempadan mata air kurang mendapat perhatian 28. Potensi air berlebihan disaat musim hujan dan kekurangan ketika kemarau 29. Penggunaan air tanah tidak terkendali

112


Tantangan ke depan yang harus dihadapi terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Banten, antara lain: 1.

Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya air.

2.

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim global

3.

Pencapaian target Millennium Development Goals(MDGs)

4.

Pengembangan manajemen SDM termasuk kelembagaan dan teknologi bidang SDA

5.

Desentralisasi dan otonomi daerah

6.

Potensi pencemaran air cenderung semakin meningkat akibat limah rumah tangga, pertanian dan industri

7.

Pertumbuhan dan perkembangan lahan permukiman sebagai suatu keninscayaan akibat pertambahan penduduk.

8.

Konversi lahan, perubahan pemanfaatan lahan, dan perkembangan lahan terbangun harus diantisipasi pengaruhnya terhadap keseimbangan tata ruang air.

113


114


Gambar 3.1 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Banten 115


2.

Kondisi Pemukiman

Infrastruktur bidang Permukiman yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan, lingkungan dan perumahan menunjukkan pula kondisi yang beragam. a. Air Minum Untuk sub bidang air minum, pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

20/PRT/M/2006

tentang

Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Dalam

mengembangkan

sistem,

disamping

jumlah

penduduk

dan

kepadatannya per wilayah pengembangan, keberadaan sumber air baku potensial juga memegang peranan penting. Pemanfatan sumber air baku yang lebih dekat dengan daerah pengembangan pelayanan akan membentuk sistem yang efisien, demikian pula pendekatan penentuan wilayah pengembangan pelayanan.

Berbagai

cara

pendekatan

digunakan

untuk

memprediksi

perkembangan suatu daerah guna mengantisipasi arah pembangunan sarana prasarana wilayah agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia lebih efisien. Kondisi Pengembangan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum di beberapa Kabupaten/ Kota Provinsi Banten, dapat digambarkan antara lain sebagai berikut :  Kabupaten Pandeglang Sistem jaringan air baku untuk air bersih pada rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Pandeglang diarahkan pada pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai terdekat yang potensial.

116


Kriteria pemanfaatan air baku untuk air bersih secara umum adalah: a.

Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;

b.

Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

c.

Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d.

Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

e.

Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan atau reservoar, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan: 1) Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%; 2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%; 3) Sempadan Bangunan Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Lebar Jalan Atau Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Keputusan Bupati Pada Jalur-Jalur Jalan Tertentu. Pemanfaatan sumber air baku permukaan diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan waduk serta embung di Kabupaten Pandeglang. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Luas

No. Waduk/Embung

Lokasi

1

Waduk Cibeuteung Peurih

Kecamatan Cisata

2

2

Waduk Cikempong

Kecamatan Menes

3.5

3

Waduk Kadupayung

Kecamatan Menes

0.4

4

Waduk Gede

Kecamatan Menes

3

5

Waduk Cikeudal

Kecamatan Cikeudal

8

(Ha)

117


Luas

No. Waduk/Embung

Lokasi

6

Waduk Sadang

Kecamatan Cibaliung

0.2

7

Waduk Batu Hideung

Kecamatan Cibaliung

3

8

Waduk Cibeureum

Kecamatan Saketi

2

9

Waduk Parongpong

Kecamatan Menes

0.5

10

Waduk Jami

Kecamatan Menes

1.5

11

Waduk Ciandur

Kecamatan Saketi

3

12

Waduk Cukang Sadang

Kecamatan Pagelaran

10

13

Waduk Ciahaji

Kecamatan Munjul

2.6

14

Waduk Alaswangi

Kecamatan Menes

4.5

15

Waduk Cigambar

Kecamatan Menes

5

16

Waduk Gonggong

Kecamatan Cikeudal

4

17

Waduk Cicanggong

Kecamatan Cimanuk

0.5

18

Waduk Mulya

Kecamatan Banjar

0.5

19

Bendung Cibaliung

Kecamatan Cikeusik

5

20

Waduk Cikoncang

Kecamatan Cikeusik

20

21

Waduk Rorah Haur

Kecamatan Cigeulis

0.5

22

Waduk Karang bolong

Kecamatan Cigeulis

2

23

Waduk Ciheucit

Kecamatan Cibaliung

0.5

24

Embung Babakan Cibaliung

Kecamatan Cibaliung

0.02

25

Embung Cijengkol

Kecamatan Cigeulis

0.02

26

Embung Cijasi Cibaliung

Kecamatan Cibaliung

0.02

Jumlah

(Ha)

82.26

Sumber: Hasil Analisis, 2010 Tabel 3.1 Rencana Peningkatan Pengembangan Air Baku Waduk dan Embung di Kabupaten Pandeglang

Rencana sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna terdiri atas: a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan

118

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 b. pengembangan jaringan air minum dengan menggunakan sistem jaringan air secara

sederhana yaitu memanfaatkan sumber air baku seperti mata air, air tanah, dan air sungai di kawasan permukiman perdesaan. Jumlah Kebutuhan Air / Tahun No

Uraian

Keterangan 2013

1

2

3

4

5

Jumlah

Jiwa

Penduduk Kebutuhan Domestik

125 L/Org/h

1.334.218

2018 1.607.134

2023 1.834.564

2030 2.061.994

166.777.250 200.891.750 229.320.500 257.749.250

Kran Umum

30%

50.033.175

60.267.525

68.796.150

77.324.775

Hidran Umum

10%

16.677.725

20.089.175

22.932.050

25.774.925

41.694.313

50.222.938

57.330.125

64.437.313

Kebutuhan

25% Keb.

Non Domestik

Domestik

Kebutuhan D + ND Kehilangan Air

Kebutuhan Total

L/h 20% Total D+ND L/h

208.471.563 251.114.688 286.650.625 322.186.563

41.694.313

50.222.938

57.330.125

64.437.313

250.165.875 301.337.625 343.980.750 386.623.875

Sumber: Hasil Analisis, 2010 Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 – 2030

119


Gambar 3.2. Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2031

120


 Kota Tangerang (1)Sistem penyediaan air minum meliputi: a. jaringan perpipaan; dan b. jaringan non-perpipaan. (2)Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan meliputi: a. pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi cakupan pelayanan minimal 80 (delapan puluh) persen dari seluruh jumlah penduduk; b. pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air permukaan bersumber sungai, situ, dan tandon, meliputi Sungai Cisadane, Saluran Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ Bulakan di Kecamatan Periuk; c. pengembangan unit produksi dan sistem distribusi yang disesuaikan dengan wilayah layanan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan; d. pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan menurut tiga zona pelayanan terdiri atas: 1. Zona Riungdaperuk meliputi Kecamatan Neglasari, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Benda dan Kecamatan Periuk; 2. Zona Karpiladug meliputi Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Ciledug; dan 3. Zona Ciptawadas meliputi Kecamatan Cipondoh,

Kecamatan

Tangerang, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Cibodas; e. pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas jaringan distribusi primer, jaringan distribusi sekunder dan jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran; f. pengembangan unit pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan

121


g. pengembangan unit pengelolaan berupa bangunan gedung kantor dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisensi dan efektifitas pelayanan. (3)

Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan meliputi: a. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya dilakukan pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan; b. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan dilakukan dalam bentuk individual, komunal, dan komunal khusus; dan c. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk individual,

komunal,

dan

komunal

khusus

dilakukan

dengan

mempertimbangkan optimasi spasial, efektifitas dan efisiensi. (4)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan air minum dilengkapi dengan peta Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota Tangerang.

122


Gambar 3.3. Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang 123


 Kota Tangerang Selatan a. Kriteria Perencanaan Kebutuhan Air Minum

Jumlah Penduduk

Pemakaian Air

(Jiwa)

(Ltr/org/hari)

Metropolitan

> 1.000.000

190

2.

Kota Besar

500.000 – 1.000.000

170

3.

Kota Sedang

100.000 – 500.000

150

4.

Kota Kecil

20.000 – 100.000

130

5.

Kecamatan

3.000 – 20.000

100

6.

Desa

0 – 3.000

60

No.

Kategori Kota

1.

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum Tabel 3.3. Standar Kriteria Desain Kebutuhan Air Minum 

Jumlah penduduk 2010 – 2030 = 3.658.207



Kebutuhan air domestik = 190 lt/orang/hari



Kebutuhan air non domestik di-asumsikan sebesar 10%



Kebutuhan air cadangan diasumsikan juga 10%.

b. Skenario pengembangan Tahun 2030, tingkat layanan air minum perpipaan mencapai 80% dari total rumah tangga. Tahun 2030, standard kualitas air langsung minum (potable water) sesuai Persyaratan kualitas Air Minum dan Air Bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. : 416/MENKES/PER/IX/1990 yang terdiri dari 3 parameter : 1.

Fisika : Tidak (berbau, berasa, berwarna).

2.

Kimia : pemeriksaan terhadap kandungan senyawa anorganik yaitu : Ai, As, Fe, Fi, Ci, Caco3, Mn, No3, No2, Ag, So4, Cu, Zn.

3.

Mikrobiologi/Bakteriologik : pemeriksaan terhadap bakteri coliform.

124


c.

Kebutuhan penyediaan Kebutuhan penyediaan air minum baik domestic maupun non domestic sebagaimana pada table berikut ini.

No

Kriteria

Tahun 2010

1

Jumlah

2015

2020

2025

2030

1,303,569

1,672,437

2,157,598

2,800,315

3,658,207

247,678,110

317,762,982

409,943,550

532,059,944

695,059,386

49,535,622

63,552,596

81,988,710

106,411,989

139,011,877

24,767,811

31,776,298

40,994,355

53,205,994

69,505,939

321,981,543

413,091,876

532,926,615

691,677,927

903,577,202

Penduduk 2

Kebutuhan Air Bersih Domestic (liter/orang/ hari) Non Domestik (liter/orang/ hari) Cadangan (liter/orang/ hari) Total

Kapasitas layanan 2009 Kebutuhan tambahan sampai 2030 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik Tahun 2010 – 2030 Kota Tangerang Selatan (Liter/hari) 125


 Kabupaten Lebak -

Cakupan layanan masih rendah (di Kab. Lebak : 7,92% dari jumlah penduduk, 39,14% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM ).

-

Padahal Cakupan pelayanan target RPJMN tahun 2010 sebesar 62% dikarenakan Permasalahan sebagai berikut : (1) Terbatasnya jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun sehingga tidak dapat melayani beberapa kecamatan secara terintegrasi. (2) Jaringan pipa dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) masih terbatas, dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak baru terlayani 8 kecamatan. (3) Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum (4) Masih rendahnya minat masyarakat menjadi pelanggan PDAM karena terdapat alternatif sumber air lainnya. (5) Dengan sebaran penduduk yang luas dan tidak merata sehingga tidak semua wilayah di Kabuten Lebak terlayani jaringan PDAM.

Secara prinsip, identifikasi kondisi pelayanan SPAM dapat dilihat melalui 5 aspek utama sebagai berikut: 1. aspek cakupan layanan, 2.

aspek pendanaan,

3. aspek air baku, 4. aspek kelembagaan, dan 5. aspek pemberdayaan partisipasi stakeholder.

126


1. Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Cakupan Layanan

127


Tabel 3.5 Identifikasi Kondisi pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Cakupan Layanan

128


2.Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Air Baku

129


Tabel 3.6 Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Air Baku 130


3.Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Pendanaan

131


Tabel -3.7. Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Pendanaan

132


4.Identifikasi Pelayanan SPAM Berdasarkan Aspek Kelembagaan

133


Tabel 3.8. Identifikasi Pelayanan SPAM Berdasarkan Aspek Kelembagaan 134


Tabel 3.9. Identifikasi Palayanan SPAM Berdasarkan Aspek Umum 135


b.Persampahan Pada subbidang persampahan, Propinsi Banten dengan jumlah penduduk 9.308.944 juta jiwa, memproduksi sampah padat

± 19.097 m3

setiap

hari.Terdapat kecenderungan turunnya jumlah sampah yang diproduksi penduduk dengan semakin meningkatnya kepadatan suatu wilayah. Kabupaten dan Kota Tangerang dengan kepadatan lebih dari 2000 jiwa/km2 memproduksi sampah

rata-rata sekitar 1.24 lt per

kapita per hari,

sebaliknya kabupaten lain dengan kepadatan penduduk yang lebih jarang menghasilkan sampah rata-rata sebesar 2,06 lt per kapita per hari. Pengelolaan sampah untuk mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga keindahan lingkungan baik pada lokasi sumber sampah, tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif karena tanggung jawab pengelolaan ini tidak hanya berada di pemerintah daerah (Dinas/Subdinas Kebersihan) saja, namun menjadi tanggung jawab bersama. Di daerah perkotaan sebagian kecil sampah dikumpulkan atau didaur ulang oleh pemulung seperti: plastik, kertas, kayu, dll untuk dijual dan selanjutnya dipergunakan kembali. Saat ini pengelolaan sampah yang dilakukan di Propinsi Banten masih tersentralisasi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada level kabupaten/kota dalam hal ini adalah dinas atau subdinas kebersihan bertugas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengelolaan sampah di TPA. Secara umum pembuangan sampah ke TPA milik kabupaten/kota di Propinsi Banten masih dengan cara ditimbun dan dibakar (open dumping), walaupun di beberapa kabupaten/kota sudah dirancang menggunakan teknologi sanitary landfill tetapi prakteknya tetap secara open dumping. Pada umumnya sistem pengelolaan atau pembuangan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan berbeda, karena di pedesaan sebagian besar sampah dapat diselesaikan dalam skala komunitas dengan cara ditimbun ke dalam tanah dan dibakar, sisanya diangkut petugas, dibuang ke sungai atau selokan dan dibuang ke sembarang tempat. Sampah di perkotaan sebagian besar diangkut oleh petugas ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) untuk selanjutnya dibuang ke TPA, sedangkan sampah

136


yang dibuang ke sungai/selokan, dibakar dan dibuang secara sembarangan jumlahnya relatif kecil. Beberapa kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Propinsi Banten dalam mengelola sampah yang terbentuk selain mengumpulkan dan menimbum (landfill) antara lain adalah segregasi sampah skala rumah tangga dan segregasi bahan di tempat pengolahan serta pengomposan. Sarana pengelolaan sampah yang sekarang tersedia di Provinsi Banten masih tergolong kurang dan dapat ditingkatkan lagi jumlahnya terutama untuk sarana pengangkutan agar pelayanan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dan lebih memadai. Permasalahan sanitasi permukiman umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah:  Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll.  Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.  Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dll. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu terobosan di sektor sanitasi. Terobosan tersebut adalah melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan & SDM, penegakan peraturan, pemilihan opsi 137


teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Selama ini sampah menjadi masalah yang cukup mengganggu. selain masalah kesehatan, sampah juga berpotensi menjadi masalah sosial yang akut. Sampah diproduksi dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari behaviour manusia. Berikut ini adalah isu dan permasalahan mendasar bagi pengelolaan sampah di Provinsi Banten :

No 1

Aspek Peran serta masyarakat

Keterangan 

 

 



 





Kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan pemicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan perkotaan termasuk masalah kebersihan kota Masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya; ke kali, selokan, jalan, dsb. Pengelolaan sistem 3R di masyarakat sekitar masih belum bisa diterapkan dengan baik, mengingat masih belum siap kondisi sosial masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang yang tidak berhasil guna. Retribusi pengangkutan sampah bagi sebagian masyarakat masih terlalu tinggi Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bank teknis maupun non teknis Perhatian untuk sosialisasi, pembinaan, pendidikan, masyarakat sangat rendah Iklim dan birokrasi kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah,baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan 138


No

Aspek

Keterangan

 

2

Aspek kelembagaan, dan manajemen

organisasi

 







3

SDM







4

Anggaran

  

5

Pelayanan

  

manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya Timbulnya friksi antar daerah dalam pengelolaan persampahan Kordinasi antar kabupaten/kota dalam penanganan pengelolaan sampah masih sangat kurang dan belum optimal Belum adanya system insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi Pelaku Usaha Kepastian hokum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efesien. Political Will dalam penyelesaian masalah sampah lintas daerah masih sangat minim Menurunnya kapasitas SDM karena banyaknya pergantian personil yang sebelumnya pernah terdidik dalam bidang persampahan melalui program training atau capacity building. Kordinasi dinas kebersihan antar kabupaten/kota masih dirasakan sangat kecil mengingat adanya isu otonomi daerah Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan Prioritas pendanaan sangat rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan Menurunnya alokasi APBD untuk pengelolaan sampah Anggaran pengelolaan sampan yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah Rendahnya investasi dunia swasta Penurunan persentase pelayanan Perkembangan penduduk yang semakin besar, perkembangan kota/kabupaten dan 139


No

Aspek

Keterangan







 

6

Timbulan sampah yang semakin tinggi

   

  

7

TPA

  

terbatasnya armada pengangkutan serta petugas mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan pengelolaan persampahan Kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Banten semakin lama akan semakin besar. Upaya pemerintah kab/kota di Indonesia untuk mencari tempat pembuangan sampah yang representatif mengalami kesulitan, karena pendekatannya bukan mengolah, melainkan membuang sampah. Pada akhirnya hanya berupaya mencari lahan kosong dan kemudian berpindah lagi jika telah penuh atau dianggap tidak layak. Paradigma lama pengelolaan sampah mengandalkan proses (kumpul-angkutbuang) Kapasitas kelembagaan belum memadai (status, kewenangan, perencanaan, pengawasan, SDM, dll) Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani Perkembangan daerah Pola hidup masyarakat Jumlah populasi terus bertambah (alami/urbanisasi) Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk Meningkatnya kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas Peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi sampah Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik) Rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan Keterbatasan lahan TPA Secara umum pembuangan sampah ke TPA milik kabupaten/kota di Propinsi Banten masih dengan cara ditimbun dan dibakar (open dumping), walaupun di beberapa 140


No

Aspek

Keterangan

kabupaten/kota sudah dirancang menggunakan teknologi sanitary landfill tetapi prakteknya tetap secara open dumping  Posisi TPA yang mengakibatkan Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan barn untuk TPA/TPS  Perubahan Lingkungan sosial di kawasan TPA  Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan,karena membutuhkan biaya yang tinggi (retribusi tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan)  Permasalahan penepatan TPA yang berbatasan dengan daerah lain  Sarana dan prasarana di TPA yang ada (pengolah leacheat, pengomposan) tidak beroperasional di sebagian wilayah kabupaten/kota Tabel 3.10. Isu dan permasalahan mendasar bagi pengelolaan sampah di Provinsi Banten Selain membutuhkan habit positif bagi setiap individu, tata kelola sampah yang lahir sebagai produk aturan menjadi sangat penting. Volume sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari sampah rumah tangga hingga industri sudah sangat besar. Dalam pengelolan sampah diberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Penumpukan sampah di TPA (Tempat pembuangan Akhir) adalah akibat hampir semua pemerintah daerah masih menganut paradigma lama penanganan sampah kota, yang menitik beratkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir. TPA dengan sistem lahan urug saniter yang ramah 141


lingkungan ternyata tidak ramah dalam aspek pembiayaan, karena membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Perlu kita cermati bersama bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah antara lain: kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, karakteristik sampah , budaya sikap dan perilaku masyarakat, jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), rencana tata ruang dan pengembangan wilayah, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan TPA, dan ketersediaan biaya. Dan tak kalah pentingnya adalah peraturan daerah yang menjadi payung hukum tata kelola sampah. Terobosan kordinasi yang intensif antar daerah, dengan mencoba melakukan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah dirasakan merupakan upaya optimum dalam penanganan permasalahan sampah di Provinsi Banten. Political will yang ditunjukkan dengan mendatangi kota dan kabupaten sekitar untuk melakukan koordinasi dan kerjasama merupakan salah satu langkah yang membuka jalan dalam penanganan permasalahan persampahan karena penanganan sampah adalah upaya lintas daerah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten jelas harus menjawab dengan memberikan peran koordinasi agar secara kewilayahan pengelolaan sampah ini dapat diatasi dengan strategi kebersamaan dan terintegrasi. Keberadaan Perda memang sangatlah diperlukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antarpemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar kab/kota yang berdekatan atau bertetangga. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan : menetapkan kebijakan dan strategi sesuai dengan kebijakan pemerintah ; memfasilitasi kerjasama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring pengelolaan sampah;menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Desentralisasi pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan : mengubah sampah menjadi material baru yang memiliki

142


nilai ekonomis atau mengelola sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Sudah seharusnya pemerintah mengubah pola fikir pembangunan yang lebih bernuansa atau ramah lingkungan. Konsep pengelolaan sampah terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimasi sampah dan maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai TPA yang ramah lingkungan. Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sungguh sangat membantu jika pengelolaan sampah dilakukan terdesentralisasi. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan sampah di perkotaan tidak berjalan efektif dan efisien karena terpusat. Pengelolaan sampah terdesentralisasi dapat dilakukan di setiap RT atau RW, dengan cara mengubah sampah menjadi kompos. Dengan cara ini volume sampah yang diangkut ke TPA dapat dikurangi. Berdasarkan gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa ketujuh landasan prinsipil dalam rangka optimalisasi setiap kebijakan pemerintah dalam hal persampahan dapat terealisir secara optimal sepanjang mampu berharmonisasi dan terintegrasi satu sama lainnya. Matrik permasalahan diatas menunjukan bahwa landasan kebijakan persampahan yang Pro Poor dan Partisipasi Total dapat membuka seluas-luasnya peran dan partisipasi masyarakat terutama yang berada dibawah garis kemiskinan melalui pelayanan yang lebih responsif sehingga akan menciptakan iklim kesadaran bagi masyarakat secara menyeluruh (comprehensive). Hal tersebut tentu harus ditopang oleh bentuk kebijakan yang Pro Lingkungan dimana setiap proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan tidak boleh dilepaskan dari pengaruhnya terhadap lingkungan sehingga tercipta kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan persampahan dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya landasan yang berbasis pada konsep Regionalisasi dimana setiap daerah membangun pola kerjasama strategis antar sektor dengan merumuskan mekanisme pengelolaan dan pembangunan persampahan secara terpadu. Berikutnya adalah upaya mereformasi sumberdaya manusia dan aparatur pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sampah

yang

dimanifestasikan

dalam

konsep Good

Corporate 143


governance dan Real Demand Survey yang menuntut adanya optimalisasi terhadap aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip kepengusahaan yang baik dan prinsip pemulihan biaya dalam penyelenggaraan dan pembangunan persampahan serta cepat tanggap dalam hal mengidentifikasi permasalahan persampahan berdasarkan kebutuhan yang nyata dilapangan. Keseluruhan konsep tersebut tentu saja akan memeberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak apabila ditunjang dengan Penegakan Hukum yang konsisten dan kredibel dalam permasalahan pengelolaan dan pembangunan persampahan di negeri ini. Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya pengelolaan sampah di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten adalah diakibatkan oleh tidak optimalnya pola teknis operasional dalam pengelolaan sampah tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan hal-hal berikut: 

Aspek Pembiayaan.

Biaya adalah hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Teknis dan Operasional pengelolaan sampah memerlukan biaya yang cukup agar pengelolaan dapat berlangsung secara baik secara kualitas pengelolaan maupun cakupan pelayanan. Pada saat ini anggaran untuk pengelolaan persampahan dari pemerintah maupun dari masyarakat masih sangat terbatas sehingga berdampak pada rendahnya mutu pengelolaan sampah di kota dan Kabupaten di Provinsi Banten. 

Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan khususnya pada tahapan pengurangan, pewadahan dan pengumpulan sampah. 

Aspek Teknologi

Teknologi yang diterapkan saat ini dirasakan masih membebani pemerintah dan masyarakat. Teknologi yang bersifat end of pipe, hanya menjadikan sampah menjadi beban dan belum dapat menjadikan pengelolaan sampah menjadi suatu yang menghasilkan pendapatan. Pengelolaan sampah yang tidak optimal akibat tiga hal di atas menjadikan terjadinya berbagai macam masalah, diantaranya: masalah estetika masalah kesehatan dan masalah lingkungan. Secara regional, sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya terkait dengan 144


rendahnya tingkat pelayanan, akan menjadikan sampah akan dibuang secara sembarangan termasuk dibuang ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai, saat ini telah menjadi masalah yang yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten karena akibat yang ditimbulkannnya telah banyak merugikan masyarakat. Pada umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Banten dialiri oleh sungai-sungai yang besar, kecuali Kota Cilegon. Sungai-sungai tersebut banyak dimanfaatkan, terutama sekali untuk keperluan masyarakat sehari-hari, dan adanya pencemaran sungai sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat. Pencemaran sungai yang ada di Provinsi Banten mempengaruhi kualitas air sungai, dan pada akhirnya daya guna dan fungsi sungai akan berubah. Terdapat indikasi bahwa salah satu penyebab pencemaran tersebut adalah sampah, hal ini dapat dilihat baik secara fisik maupun dari hasil penelitan kualitas air dimana menunjukkan parameter organic telah melampaui ambang batas. Berikut disajikan beberapa dokumentasi pencemaran sampah di Sungai dan table hasil penelitian kualitas air sungai yang ada di Provinsi Banten.

Gambar. 3.4 Gambar Sampah di Sungai Cibanten Serang

145


Gambar 3.5 Sampah Di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Gambar 3.6 Tempat Pembuangan Sampah di Pinggir Sungai Ciujung Rangkasbitung Lebak Berikut ini adalah potensi, peluang dan tantangan pengelolaan sampah di Provinsi Banten : 1.

Potensi Ekonomi. Permasalahan sampah yang disebabkan pada rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebenarnya dapat diatasi mengingat besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Seperti diuraikan pada bab II. Provinsi Banten mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kontribusi sector industry dan jasa. Demikian juga dengan investasi sector industry 146


yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Potensi ekonomi tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi pengelolaan sampah apabila pengelolaan tersebut memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penanganan sampah berkelanjutan sesungguhnya akan saling bersinergi dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, industry manufacture dan industry pariwisata dapat memanfaatkan energy yang dihasilkan dari pengelolaan sampah berbasis recovery energy sehingga biaya pengelolaan sampahnya dapat terbayar dengan energi yang dijual kepada sector industry tersebut. Dengan demikian pengelolaan sampah akan dapat mendekati full cost recovery. 2.

UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jelas mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi masyarakat. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukan kontradiksi antara tindakan yang dilakukan pemerintah dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2008, ini terindikasi dari rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan beserta stakeholder lainnya terhadap peranannya dalam penanganan persampahan sebagai upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan berwawasan lingkungan, infektifitas instrumen hukum dalam mengarahkan pola perilaku masyarakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan sampah, serta menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ditandai dengan berubahnya sistem pengelolaan TPA dari sanitary landfill menjadi open dumping. Pemerintah beserta stakeholder lainnya dalam hal ini diharapkan mampu mensinergikan dan mengoptimalkan kembali kebijakan dan strategi pengelolaan sampah agar menjadi stimulus bagi masyarakat dalam mengembangkan pola perilaku yang berwawasan lingkungan, dalam artian setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup

3.

Adanya peningkatan cakupan pelayanan dari 40% pada tahun 2000 menjadi 70% pada tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan secara nasional yang selaras dengan sasaran MDG selain memerlukan investasi, sarana dan prasarana yang cukup besar juga harus didukung juga oleh 147


kesiapan management dan dukungan peraturan perundangan baik di tingkat pusat maupun daerah 4.

Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan dukungan SDM ahli yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama antar kota untuk melaksanakan pola penanganan sampah regional merupakan tantangan dalam era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan dengan cara meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola, meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan, memisahkan fungsi/unit regulator dan operator, serta mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

5.

Penggalian sumber dana untuk investasi biaya O/M terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera dicarikan solusin a secara ”win-win”

6.

Kondisi TPA yang sebagian besar dioperasikan secara open dumping memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumbersumber air dapat diminimalkan serta mencegah terulangnya tragedi TPA leuwigajah . Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perlunya komitment pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA yang sesuai dengan SNI

7.

Program 3R yang selama ini sulit dilaksanakan merupakan tantangan yang memerlukan kesungguhan terutama dalam masalah pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 3R menjadi 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan dan pembangunan persampahan serta mengembangkan dan menerapakan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R.

8.

Inovasi teknis untuk meningkatkan kualitas TPA terutama dengan pengolahan leacheate dan pemanfaatan gas landfill menjadi energi listrik dan insinerator yang ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya merupakan tantangan karena selain diperlukan SDM handal juga biaya yangcukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.

148


9.

Penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah merupakan tantangan aparat hukum bagaimana penerapan perda dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

10. Merevitalisasi konsep desentralisasi layanan persampahan sebagai sarana pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan cara pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dan mengedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah. 11. Mengembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah. 12. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana maupun prasarana persampahan.

Konsekuensi terhadap pengimplementasian prinsip-prinsip kebijakan dan strategi diatas secara konsisten, terpadu dan menyeluruh tentu saja akan memberikan pegaruh yang positif terhadap peran dan kinerja pemerintah, stakeholderterkait, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah saat ini. Dengan konsep dan mekanisme tersebut diharapkan mampu menjadi katalisator bagi setiap komponen masyarakat agar lebih memaksimalkan peranannya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pembangunan sampah yang berwawasan lingkungan. Dalam dokumen RTRW Provinsi Banten 2010- 2030 telah di tetapkan berbagai arahan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah yang terpadu dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diamanatkan oleh UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan TPA Regional pada tahun 2010 harus menggunakan System Sanitary Landfill. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional diarahkan pada TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang nantinya dapat dimanfaatkan bekerjasama dengan Kota Serang, pengembangan TPST ini telah memenuhi syarat berdasarkan kajian site selection terhadap beberapa calon lokasi TPS, analisis berdasarkan SK SNI-7-11-1991-03 Dep. 149


PU dan SK SNI-19-3242-1994 Dep. PU, kriteria dari direktorat geologi tata lingkungan. Selain itu pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) lainnya diarahkan di Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang yang merupakan program kerjasama antar daerah yakni Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2007. Dewasa ini, kegiatan sehari-hari masyarakat semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup. Jumlah konsumsi yang berlebihan dan banyaknya pembuangan sampah, merupakan penyebab utama dari semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup. Wilayah yang dikembangkan sebagai tempat pembuangan akhir terletak di masing-masing Kabupaten dan Kota, yang digunakan sebagai pembuangan sampahnya. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang dikelola secara bersama antar wilayah, dan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Pemahaman hubungan manusia dan lingkungan hidup, dengan berperan aktif dalam mengenal alam sekitar.



Anjuran untuk memilih barang kebutuhan yang dapat di recycle dan sedikit bebannya terhadap lingkungan hidup. Menggunakan energi secara efektif serta mengurangi jumlah sampah dll. Berperan aktif dalam kegiatan recycle, penghijauan, dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat. Berkerjasama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.

  

c.

Air Limbah

Dalam penanganan air limbah secara nasional pada periode 2004–2009, berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) sebesar 65,5% pada tahun 2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi (90,50% di perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah keluarga terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,5% 150


pada tahun 2004 menjadi 81,8% pada tahun 2007 di kawasan perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari 52,2% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2007. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktik pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Dari kondisi secara keseluruhan saat ini prosentase pelayanan air limbah perkotaan terpusat baru sebesar 1% dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasis masyarakat telah dilakukan di 409 lokasi.

d. Bangunan Gedung dan Lingkungan Secara umum, lingkungan strategis yang berpengaruh pada program

pembangunan

bidang

penataan

bangunan

dan

lingkungan,antara lain : a. Tuntutan sustainable development dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. b. Tuntutan penanganan Global Public Goods seperti pemanasan global, P&S internasional, maupun kemiskinan, yang potensial untuk dilakukan antara lain Debt Swap. c.

Tuntutan

penerapan

Good

Governance

terutama

melalui

demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum maupun 151


debirokratisasi yang menggeser peran pusat dari provider ke enabler sehingga lebih dominan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan umum, sedangkan peran Pemda, dunia usaha dan masyarakat meningkat. d. Semakin efektifnya liberalisasi perdagangan barang dan jasa (WTO), AFTA dan KESR, sehingga diperlukan peningkatan profesionalisme keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan daya saing. e. Komitmen terhadap kesepakatan internasional MDG 2015 serta Protocol Kyoto dalam masalah lingkungan serta Habitat dimana pembangunan lingkungan permukiman perlu didorong sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan kawasan kumuh. f. Perkembangan pesat teknologi INFOCOM membawa implikasi adanya Global Village dengan P&S nasional merupakan sub-sistem P&S global. Dalam hal ini dihadapi tuntutan P&S nasional harus sesuai dengan standar internasional, Shelter for All dan City Without Slums . g. Bangunan Gedung baik individual maupun berkelompok ikut mempengaruhi kualitas pemanfaatan ruang kota dan lingkungan permukiman; h. Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana di daerah.

e. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pembangunan

dan

pengembangan

suatu

perumahan

dan

kawasan

permukiman tentunya sangat berkaitan erat dengan penggunanya, dalam hal ini adalah penduduk. Dengan kata lain, pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman akan mengacu kepada kepentingan penduduk yang akan menghuni dan memanfaatkannya. Jumlah total ketersediaan rumah hingga Tahun 2010 di Provinsi Banten adalah 2.655.105 unit, dengan jumlah total terbanyak berada di Kabupaten Tangerang, sedangkan backlog

152


perumahan hingga Tahun 2010 adalah 531.020 unit. Data mengenai ketersediaan rumah di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

6.3 6.1

NO6.2

KAB/KOTA

Jumlah Keluarga (KK)

329.362 6.5

6.6 1

Pandeglang

6.7

6.8 2

Lebak

6.9

6.10 3

Tangerang

6.11 6.12 4

Jumlah Penduduk (Orang) 6.4

KABUPATEN 1.149.610

Kebutuhan Mnimum Rumah (Unit) Ketersediaan Rumah (Unit)

Kekurangan Rumah/Backlog (Unit)

274.468

54.894

355.241

1.204.095

296.034

59.207

843.650

2.834.376

703.042

140.608

389.402

1.402.818

324.502

64.900

588.883

KOTA 1.798.601

490.736

98.147

110.402

374.559

92.002

18.400

154.064

577.785

128.387

25.677

415.121

1.290.322

345.934

69.187

Serang

6.13 6.14 5

Tangerang

6.15 6.16 6

Cilegon

6.17 6.18 7

Serang

6.19 6.20 8

TangerangSelatan

3.186.125 10.632.166 2.655.105 531.020 TOTAL Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2010, DSDAP Provinsi Banten 2011, Susenas BPS 2011

Tabel 3.11 Jumlah Ketersediaan Rumah di Provinsi Banten

6.21

NO

KAB/KOTA

Jumlah Keluarga (KK)

329.362 6.23 6.24 1

Pandeglang

6.25 6.26 2

Lebak

6.27 6.28 3

Tangerang

6.29 6.30 4

Serang

Jumlah 6.22 Penduduk (Orang) KABUPATEN 1.149.610

Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2017

Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2017

1.303.813

325.953

355.241

1.204.095

1.365.607

341.402

843.650

2.834.376

3.214.566

803.641

389.402

1.402.818

1.590.985

397.746

KOTA

153


6.31 6.32 5

Tangerang

6.33 6.34 6

Cilegon

6.35 6.36 7

Serang

6.37 6.38 8

TangerangSelatan

588.883

1.798.601

2.039.857

509.964

110.402

374.559

424.801

125.211

154.064

577.785

655.286

163.822

415.121

1.290.322

1.463.400

3.186.125 10.632.166 TOTAL Sumber : Analisa Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan PKP

12.058.315

365.850

3.033.589

Tabel 3.12 Proyeksi Jumlah Rumah di Provinsi Banten Kepadatan bangunan rumah menunjukkan jumlah unit rumah yang terdapat dalam satuan luas tertentu. Dalam hal ini, kepadatan bangunan rumah dihitung berdasarkan jumlah unit rumah di suatu kelurahan dibagi dengan luas kelurahan yang bersangkutan dalam satuan hektar. Kepadatan rata-rata bangunan rumah di Provinsi Banten adalah 3,07 unit/Ha. Kepadatan bangunan tertinggi dimiliki oleh Kota Tangerang, yaitu 21,45 unit/Ha, sedangkan kepadatan terendah dimiliki oleh Kabupaten Pendeglang dengan rataan hanya 1,03 unit/Ha. No

Luas Wilayah

Jumlah Rumah

(Ha)

(unit)

Kabupaten/Kota

Kepadatan Bangunan (unit / Ha)

Kabupaten 1

Pandeglang

266.111,27

274.468

1,03

2

Lebak

296.445,24

296.034

0,99

3

Tangerang

104.329,09

703.042

6,74

4

Serang

132.086,19

324.502

2,46

Kota

8

5

Tangerang

13.445,87

490.736

21,45

6

Cilegon

17.173,57

92.002

5.36

7

Serang

18.839,86

128.387

6,81

Tangerang Selatan

16.688,92

345.934

20,72

865.120,01

2.655.105

60,02

Total Provinsi Banten Sumber:Provinsi Banten Dalam Angka, 2010

Tabel 3.13 Kepadatan Bangunan Rumah di Provinsi Banten Tahun 2010

154


Kondisi fisik rumah diartikan sebagai karakteristik fisik konstruksi bangunan rumah atau dinding bangunan rumah. Sehingga, jika dibagi berdasarkan karakteristik konstruksi, maka kondisi fisik rumah dibedakan atas bangunan permanen, bangunan semi permanen dan bangunan non-permanen. Untuk tipe rumah dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu rumah sederhana, menengah dan mewah. Dasar pembagian kelompok ini amat relatif, karena banyaknya kemungkinan perbedaan sudut pandang dan klasifikasi. Sehingga digunakan data yang sudah terpublikasi dan tidak menimbulkan goncangan sosial dalam hal ini adalah data-data yang tercantum dalam Banten dalam angka.

Kabupaten/Kota

(1) Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangsel Banten

Rumah Sederhana (Unit) (2) 96.574 167.236 325.731 127.533 255.285 22.406 27.759 117.127 1.139.652

Tipe Rumah (Unit) Rumah Rumah Menengah Mewah (Unit) (Unit) (3) (4) 169.010 8.884 126.029 2.768 362.832 14.479 190.425 6.538 196.422 39.029 59.076 10.520 82.759 17.869 187.170 41.637 1.373.731 141.723

Jumlah (7) 274.468 296.034 703.042 324.502 490.736 92.002 128.387 345.934 2.655.105

Tabel 3.14 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Tipe Rumah

Jenis bangunan dibedakan atas kualitas bahan yang dipergunakan, sehingga digunakan pengelompokan berdasarkan tingkat keawetan bangunan, yaitu permanen, semi permanen dan temporer. Dengan rincian sebagai berikut:

155


Kabupaten/Kota (1) Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangsel Banten

Tipe Rumah (Unit) Semi Permanen Temporer Permanen (2) (3) (4) 134878 139.590 146.475 148.909 650 619.261 81.721 2.060 273.213 51.289 472.821 15.996 1.919 88.306 3.355 341 120.831 5.556 328.034 17.511 389 2.183.819 46.3927 5.360

Jumlah (6) 274.468 296.034 703.042 324.502 490.736 92.002 128.387 345.934 2.655.105

Tabel 3.15 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jenis Bangunan Rumah

Kepemilikan rumah terkait dengan kondisi kesejahteraan penduduk. Karena dalam kenyataannya, tidak semua KK yang menempati rumah memiliki rumah itu, karena ada yang berstatus mengontrak/sewa, rumah dinas, hingga menumpang. Data kepemilikan rumah di Provinsi Banten diperoleh dari Data Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2010, di Kabupaten Pandeglang dan Lebak status kepemilikan rumah hampir seluruhnya merupakan rumah milik sendiri, sedangkan di beberapa Kabupaten/Kota, 50-60 % merupakan rumah milik sendiri dan sisanya sebagian besar mengontrak maupun menyewa. Untuk lebih jelasnya status kepemilikan rumah di Provinsi Banten dapat dilihat paa tabel berikut:

156


Status Tempat Tinggal Kabupaten/ Kota

(1)

Milik Dinas Ortu/ Lain-nya Saudara

Milik Sendiri

Kontra k

Sewa

Bebas Sewa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1.116

Pandeglang

249.458

3.371

934

1.800

Lebak

256.883

7.067

1.971

Tangerang

509.742

35.676

Serang

272.164

Kota Tangerang

(7)

(8)

Jumlah

(9)

17.357

433

274.468

11.282

18.181

650

296.034

88.931

13.959

54.734

16.552

3.350

3.151

335

27.709

1.241

324.502

263.603

24.313

149.716

11.517

1.919

27.512

12.156

490.736

Kota Cilegon

55.606

3.412

15.726

. 905

5.460

9.381

512

92.002

Kota Serang

97.474

10.492

4.484

2.121

1.245

11.899

673

128.387

Kota Tangsel

215.576

90.667

12.841

7.393

17.122

2.335

345.934

1 920.506

19. 550

277. 953

53.127

183.894

18.000

2.655.105

Banten

10.075

703.042

Sumber: Bappeda Provinsi Banten 2011 Tabel 3.16 Jumlah Penguasaan Tempat Tinggal Berdasarkan Cara Perolehan Rumah Di Provinsi Banten Penggunaan lahan permukiman dimaksudkan sebagai lahan di suatu wilayah yang digunakan sebagai lahan permukiman. Data terakhir menunjukkan bahwa penggunaan lahan permukiman di Provinsi Banten yang diklasifikasikan di dalam RTRW Provinsi Banten 2010-2030 sebagai kawasan perkotaan adalah seluas 100.529,79 Ha atau sebesar 11,62 % dari total luas daratan Provinsi Banten. Wilayah dengan alokasi lahan untuk perukiman terluas adalah Kota Tangerang yakni seluas 11.622,48 Ha atau 86,44 % dari luas total Kota Tangerang, sedangkan alokasi pemanfaatan lahan utuk permukiman yang terendah adalah di Kabupaten Lebak yakni hanya sekitar 7.646,60 atau hanya 2.58% dari luas total wilayah Kabupaten Lebak.

157


Uraian lengkap mengenai proporsi penggunaan lahan permukiman terhadap luas daratannya adalah sebagai berikut.

Presentasi (%) Terhadap No

Kabupaten/Kota

Luas (Ha) Kabupaten

Provinsi

Kabupaten 1

Pandeglang

11.471,88

4,31%

11,41%

2

Lebak

7.646,60

2,58%

7,61%

3

Tangerang

17.928,45

17,18%

17,83%

4

Serang

28.539,46

21,61%

28,39%

5

Tangerang

11.622,48

86,44%

11,56%

6

Cilegon

7.837,16

45,64%

7,80%

7

Serang

10.167,25

53,97%

10,11%

8

Tangerang Selatan

5.316,51

31,86%

5,29%

Kota

Total Provinsi Banten

100.529,79

11,62 %

Sumber :RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Tabel 3.17 Penggunaan Lahan Permukiman/Perkotaan di Provinsi Banten Tahun 2011

Pengeloaan Perumahan dan kawasan Pemukiman dilakukan untuk menyediakan tempat tinggal dan bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilainilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

158


a)

Kriteria Pengelolaan PKP  Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunvai akses untuk kesempatan berusaha.  Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pemukiman secara ruang dapat memberikan manfaat: - Ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana investasi yang ada di daerah sekitarnya; - Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya; - Tidak mengganggu fungsi lindung; - Tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam; - Meningkatkan pendapatan masyarakat; - Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional; - Meningkatkan kesempatan kerja; - Mendorong perkembangan masyarakat.

b) Arahan pengelolaan PKP :  Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat

bagi

peningkatan

ketersediaan

permukiman,

mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.  Pengembangan

permukiman

perdesaan

dilakukan

dengan

menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman  Menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian. 159


 Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga

fungsi

dan

hirarki

kawasan

perkotaan

serta

tetap

memperhatikan proporsi kawasan terbangun terhadap ruang terbuka baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.  Membentuk

cluster-cluster

permukiman

untuk

menghindari

penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau  Pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem transportasi yang memadai diantaranya mass rapid transit.  Pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.  Perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.  Permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten.  Permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rtrw masing-masing kabupaten/kota.  Kawasan peruntukan permukiman diarahkan tersebar di setiap kabupaten/kota di provinsi banten Penentuan prioritas pemanfaatan ruang Penunjang PKP di Provinsi Banten diarahkan pada suatu upaya pengurangan keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, serta pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya

160


INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN Untuk lebih jelasnya mengenai program prioritas pemanfaatan ruang PKP di 1.

Kabupaten Serang : dilihat pada Tabel 2.13 berikut. Provinsi Banten dapat • Dermaga Penyeberangan P. Tunda • Waduk Sindang Heula • Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng • Simpang susun (interchange) Cikande

2.

Kota Serang : • • • • •

Drainase Kota Pelebaran jalan Yumaga Penataan Geometrik Simpang sebidang Kawasan Situs Banten Lama Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu • Pelebaran jalan lingkar selatan/Tb. Suwandi (Kebon Jahe-Kepandean) • Terminal Pakupatan

INFRASTRUKTUR 3.

Kota Cilegon : • Jalan Lingkar Selatan (PCI-Ciwandan) • Terminal Angkutan Kota (exit Cilegon Timur) • Terminal Terpadu Merak (TTM)

4.

Kabupaten Pandeglang : • Terminal Tipe A Kadubanen • Gardu Induk Listrik untuk Kawasan Tanjung Lesung • Taman Bambu Nusantara dan Taman Hutan Raya • Bandara Panimbang

5.

•Perlu perbaikan dermaga dan pengadaan kapal penyeberangan P. Tunda kapasitas 15-20 orang •Pembebasan lahan oleh daerah, pembangunan fisik oleh pusat •Perlu kesepakatan bersama pengelolaan dan Penyiapan Lahan 119,5 Ha, pembangunan fisik oleh pusat •Realisasi Pembebasan lahan 8 Ha, dari kebutuhan 12 Ha

Kabupaten Lebak : • Ruas Jln. Cikande – Rangkasbitung • Ruas Jln. Wr Gunung – Gn Kencana • Waduk Karian

• • • • •

Penanganan bersama sesuai urusan Penanganan bersama sesuai urusan Penanganan bersama sesuai urusan Perlu pelestarian bersama pusat dan daerah Penyiapan lahan oleh daerah, pembangunan fisik oleh pusat • Penanganan bersama sesuai urusan • Penanganan bersama sesuai urusan

LANGKAH PENANGANAN • Penanganan bersama sesuai urusan • Lahan telah tersedia agar pembangunan fisik dibantu provinsi • Penanganan bersama sesuai urusan • Penanganan bersama sesuai urusan • Lahan telah tersedia agar pembangunan dibantu provinsi dan PLN • Diperlukan penanganan bersama

• Penanganan bersama sesuai urusan • Sudah terkontrak dan perlu dukungan penertiban kelebihan muatan angkutan • Penanganan secara bertahap • Penyelesaian pembebasan lahan

161


INFRASTRUKTUR 6.

LANGKAH PENANGANAN

Kabupaten Tangerang :

• Pemprov telah memberikan rekomendasi • Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta dan BKSP Jabodetabekjur • Penanganan bersama sesuai urusan • Abrasi Pantai Utara • Tempat Pembuangan Akhir Sampah Ciangir • Penanganan bersama sesuai urusan dan KarangJati • Penanganan secara bertahap •Penanganan ruas Jalan Hasyim Ashari • Revitalisasi situ •Situ Garukgak dan Situ Patrasana •Tangerang Internasional City • Penanganan Banjir

7.

Kota Tangerang : • Revitalisasi Situ Cipondoh • Penanganan Banjir •Kemacetan Lalu intas •Akses jalan alternatif ke Bandara (STA 11)

8.

• Penanganan bersama sesuai urusan • Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta dan BKSP Jabodetabekjur • Penanganan bersama sesuai urusan • Sedang dilakukan proses pembebasan lahan

Kota Tangerang Selatan :

• Payung hukum tata ruang provinsi bahwa seluruh sempadan situ merupakan kawasan lindung dan Rehabilitasi fisik dan Rencana Tata Ruang Detail telah dilakukan dan disusun oleh Pemerintah Pusat • Situ Pamulang, Situ Ciledug dan Situ Parigi • Revitalisasi situ • Penataan Jalan Siliwangi mendukung Pusat • Penanganan bersama sesuai urusan Pemerintahan Kota Tangsel • Revitalisasi Situ Gintung

Sumber : RTRW Provinsi Banten, 2010-2030 Tabel 3.18 Prioritas Pemanfaatan Ruang PKP di Provinsi Banten

162


Pelaku Pembangunan PKP di Provinsi Banten terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat di Provinsi Banten. Pelaku pembangunan

PKP

tersebut dapat dibedakan menjadi pelaku internal dan pelaku eksternal PKP berdasarkan kedekatan urusan PKP dalam keseharian dan tupoksi dari masing-masing pelaku.

No.

List Pelaku

Sangat Terkait 

1.

Dinas SDAP Prov. Banten

2.

Dinas Teknis Perkim kab/kota se- Banten



3.

Bappeda Banten

Prov.



4.

Bappeda kab/kota se-Banten



5.

REI Banten



6.

Apersi Banten



7.

Pengembang non asosiasi



8.

Perumnas Banten



9.

BPN Kanwil + BPN Kab/Kota seBanten Dinas Tenaga

10

Cukup Terkait

Kurang Terkait

Program



Peningkatan kualitas PKP, peningkatan kualitas lingkungan PKP, rehabilitasi fisik kawasan berikut sarana dan prasarana pendukung, pembangunan PKP baru, serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang pada kawasan baru Peningkatan kualitas PKP, peningkatan kualitas lingkungan PKP, rehabilitasi fisik kawasan berikut sarana dan prasarana pendukung, pembangunan PKP baru, serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang pada kawasan baru Koordinator Pembangunan PKP, peningkatan kualitas PKP berbasis masyarakat Koordinator Pembangunan PKP, peningkatan kualitas PKP berbasis masyarakat, Pengembangan PKP Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru untuk MBR Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru untuk MBR Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru untuk MBR Legalisasi Aset Masyarakat



Fasilitasi perumahan bagi pekerja

163

Sumber Dana APBN, APBD

APBN, APBD

APBN, APBD APBN, APBD Swasta Swasta

Swasta

Swasta

APBN

APBD


13.

Kerja dan Transmigrasi Dinas Kesehatan + Dinas Pendidikan BPPMD Prov Banten PLN

14.

PDAM



15.

BTN



Penyediaan sambungan air bersih perpipaan Pemberian KPR kepada Masyarakat

16.

Dinas Sosial



Bantuan Bahan Bangunan

17.

BPS



Survey pendataan perumahan

18.

Akademisi



19.

LSM



Penelitian Teknologi Bangunan tepat Guna, tahan gempa, dll Monitoring pembangunan PKP

11. 12.

industri 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

APBD



PNPM mandiri perdesaan



Penyediaan sambungan listrik

APBD, APBN BUMN BUMD

APBD/ APBN APBN

Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen PKP, 2011

Tabel 3.19 Tabel Pelaku Pembangunan PKP Provinsi Banten

Dalam melaksanakan pembangunan PKP di Provinsi Banten, para pelaku tersebut juga mengalami berbagai tantangan maupun permasalahan yang mempengaruhi proses pembangunan PKP di Provinsi Banten. Beberapa tantangan dan permasalahan yang terkait bidang pembangunan PKP tersebut antara lain:

No . 1.

Tantangan dan Permasalahan

Penanggung Jawab

KOORDINASI a. Belum adanya lembaga yang menangani perumahan Pemda secara khusus.

b. Kurangnya koordinasi antar instansi dan pelaku Bappeda pembangunan PKP. c. Banyaknya program yang tumpang tindih.

Bappeda

d. Program Rumah Sehat di tiap desa terkendala Pemdes 164

BUMN

Swaday a Swaday a


No .


Penanggung Jawab

stakeholder desa belum maksimal. e. Perijinan yang susah dan cenderung membebani Unit Pelayanan (harga rumah naik). Terpadu 2.

KEBIJAKAN a. Lemahnya dukungan kebijakan dan aturan main di Pemda daerah.

b. Masalah perumahan dan kawasan permukiman belum Pemda menjadi prioritas bagi daerah. c. Kegiatan Monev PKP belum maksimal, jangkauan Pemda dan medan tempuh ke daerah jauh selain juga pemangku kepentingan yang kurang. 3.

ANGGARAN a. Anggaran yang terbatas.

Pusat/ Provinsi/ Pemda

b. Pembangunan PKP belum menjadi prioritas dalam Pemda perencanaan daerah. c. Alokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan Bidang bidang Perumahan dan Permukiman untuk Kota Perumahan Banten baru di alokasikan mulai tahun 2008 Rakyat pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Banten d. Besaran alokasi anggaran untuk bidang Perumahan Bappeda Kota hanya 2% dari jumlah APBD Kota Banten Banten e. Perhatian Pemerintah Kota Terhadap Bidang Perumahan belum maksimal ini dilihat dari alokasi Penanganan Perumahan dan Permukiman untuk tahun 2011 ini hanya sebesar Rp 1. 500.000.000

Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Banten

165


No . 4.


Penanggung Jawab

PERENCANAAN a. Perencanaan PKP yang belum optimal.

Bappeda

b. Konsep Kasiba belum optimal dilaksanakan.

Bappeda

5.

SARANA DAN PRASARANA a. Penyediaan PSU primer yang seharusnya menjadi Dinas PU tanggung jawab stakeholder belum terpenuhi.

b. Banyaknya prasarana dan sarana terkait PKP yang Dinas PU tidak terurus dengan baik. 6.

SUMBER DATA PKP a. Keterbatasan data mengenai perumahan dan kawasan Bappeda permukiman.

b. Beberapa kebutuhan data sulit dikumpulkan dan Bappeda diakses di tingkat bawah. 7.

LAHAN a. Pembebasan lahan yang susah dan kriteria lokasi Bappeda/ BPN/ yang tidak sesuai dengan tata ruang. Kehutanan

b. Pembangunan perumahan tidak pada lahan Bappeda peruntukan yang tepat/sesuai sehingga menimbulkan kekumuhan dan masalah sosial. c. Keterbatasan ketersediaan tanah (tingginya harga Pemda tanah). d. Penyiapan lahan Mahyani tidak disertai dengan BPPMD rencana tata ruang desa. 8.

PEMBIAYAAN a. Persyaratan untuk mengajukan KPR ada yang BTN menyulitkan konsumen antara lain SPT Tahunan.

b. Belum ada pembiayaan yang mudah, murah dan BTN cepat seperti misalnya Proses KPR terlambat (1 berkas maksimal 7 bulan) untuk dapat diselesaikan 166


No .


Penanggung Jawab

(petugas 1 orang se Provinsi) c. Banyaknya pemohon Mahyani kurang lebih 2000 BPPMD RTM (Tahun 2011). 9

PARTISIPASI MASYARAKAT a. Swadaya masyarakat kurang, khususnya dalam Pemda program BSP2S dari Kemenpera, dikarenakan masyarakat tahu adanya program Pemda (Mahyani) yang tidak membutuhkan swadaya. b. Kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat, Pemda sehingga masyarakat bersikap apatis terhadap program PKP.

Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen PKP, 2011 Tabel 3.20 Tantangan dan Permasalahan Pelaku Pembangunan PKP di Provinsi Banten Lembaga yang khusus menangani PKP di Provinsi Banten menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diwujudkan dengan pertimbangan :  Apabila lembaga yang menangani PKP tidak khusus/berdiri sendiri maka kebijakan otonomi daerah yang makin menciptakan kemandirian wilayah, kemandirian sektoral yang terkadang kontraproduktif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menciptakan konflik dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan permukiman.  Tingginya permukiman

kompleksitas yang

masalah

dihadapi

dalam

pembangunan kondisi

perumahan

keterbatasan

&

sistem

perencanaan dan implementasi yang berimplikasi terhadap kecendrungan penanganan yang bersifat kuratif dan incremental (menunggu terjadinya persoalan dan dengan penanganan sepotong sepotong) ketimbang penanganan yang bersifat antisipatif.

167


 Belum terciptanya kepedulian masyarakat atau lembaga di masyarakat dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman khususnya dalam penyediaan perumahan dan lingkungan yang memenuhi syarat baik dari sisi syarat perumahan (sehat, nyaman, layak) maupun dari sisi kesesuaian lokasi (bukan lahan ilegal, tidak melanggar tata ruang).  Arah

pembangunan

permukiman

secara

nyata

nampak

dalam

pembangunan perumahan pada kawasan baru yang diprakarsai oleh swasta developer saedangkan pembangunan permukiman yang bersifat rehabilitasi, penanganan lingkungan (mis : peremajaan kota) menjadi tidak populer dan kurang mendapatkan prioritas, dan harus ditangani oleh pemerintah sendiri karena swasta sulit untuk dilibatkan. Dengan keterbatasan dana pemerintah maka program semacam itu menjadi tidak berjalan sebagai mana mestinya.  Pembangunan sektor perumahan & permukiman yang belum terdukung oleh sistem informasi untuk kepentingan perencanaan, implementasi & evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat kebijakan dan khususnya di tingkat teknis implementasi.

Pokja PKP yang sudah terbentuk saat ini yang didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat melalui Dekonsentrasi TA 2011 merupakan faktor utama dalam rangka akselerasi peningkatan pembangunan PKP yang lebih baik dengan menitikberatkan kepada, antara lain :  Upaya menempatkan kebijakan otonomi daerah bukan sebagai upaya mengedepankan

kepentingan

masing-masing

daerah

tapi

lebih

mengembangkan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan & program pembangunan perumahan & permukiman.  Upaya penanganan masalah perumahan & permukiman yang lebih antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya persoalan permukiman yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti munculnya permukinan kumuh, pelanggaran tata ruang atau kemungkinan terjadinya bencana terkait perkembangan permukiman.

168


 Upaya meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat atau lembaga yang ada dimasyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap upaya penyediaan perumahan dan penanganan lingkungan.  Penyusunan strategi kelembagaan dan tatalaksana kawasan bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Banten  Fasilitasi legaliasi dan implementasi Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)  Mengaktifkan

BKP4P

(Badan

Koordinasi

Pembangunan

dan

pengembangan Perumahan dan permukiman Provinsi) atau sejenisnya sebagai wadah perumusan operasionalisasi kebijakan permukiman di Provinsi Banten,  Mendorong terbentuknya Dinas PKP Provinsi Banten sebagai lembaga / SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki tupoksi dalam

pelaksanaan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

dalam

pengembangan PKP di Provinsi Banten.  Pembinaan dan penguatan terhadap lemabaga-lembaga di masyarakat yang dibentuk dalam kerangka proyek (P2KP, PPS, PPK, dll) sebagai instusi pendukung pelaksanaan program-program di sektor permukiman.

Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak diluncurkan dengan berbagai skim oleh perbankan, diantaranya Kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan berbagai jenis kredit lainnya dengan persyaratan dan skala waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan PKP sering ditemui tantangan dan permasalahan yang terkadang menimbulkan hambatan-hambatan. Tantangan dan permasalahan yang sering ditemui terkait aspek pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

169


No.


1.

Program pembangunan PKP belum menjadi prioritas.

2.

Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan.

3.

Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk pembangunan PKP.

4.

Harga material pembangunan PKP yang fluktuatif.

5.

Perumahan belum menyentuh MBR, karena harga rumah yang tinggi.

6.

Koordinasi di bidang pembiayaan yang belum maksimal.

Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen PKP, 2011 Tabel 3.21 Tantangan dan Permasalahan Terkait Aspek Pembiayaan Dalam Pembangunan PKP di Provinsi Banten Kendala-kendala dan permasalahan yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan PKP dari aspek pembiayaan adalah : a.

Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan & permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.

b.

Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial (swasta) hanya dapat melayani kebutuhan non MBR (golongan masyarakat menengah keatas) , sedangkan untuk MBR perlu dibiayai oleh pemerintah.

170


c.

Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui pengaturan dan kebijakan.

d.

Tingginya overhead cost atau biaya lain-lain diluar biaya pokok dalam pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan PKP baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta belum transparan dan akuntabelnya pelaksanaan pembangunan PKP.

Arah penanganan yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan dalam pembangunan PKP di Provinsi Banten dengan cara : a. Pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggali potensi masyarakat dan

lembaga didalamnya dalam penyediaan

perumahan dengan mengakomodasi pembiayan sektor non formal (swadaya masyarakat) dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat/ pengentasan kemiskinan dan peningkatan tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah. b. Pelibatan lembaga keuangan non bank

untuk menjadi instrumen

pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta dan koperasi. c. Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah melalui koordinasi anggaran yang lebih terpadu antara pemerintah pusat, propinsi, kota & kabupaten dalam

mendukung program-program pembangunan

perumahan permukiman. d. Pelaksanaan pendataan dan penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta menerapkan pelaksanaan good goovernance dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan perinsip transparan dan akuntable. 171


Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi.

Saat

ini

pembangunan/pengembangan

rumah

baru

mencapai 600.000 unit per tahun. Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Terdapat backlog pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun 2000 menjadi sebesar 7,4 juta unit rumah pada akhir tahun 2009. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Untuk pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan mencapai 18.000 unit (2009) dari 200 unit di tahun 2005. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Dalam konsep pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Banten memperhatikan, diantaranya mengenai ; 

Pengembangan dan peningkatan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan



Pengembangan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya



Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);



Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas

172


sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Secara internal, pola pemanfaatan Provinsi Banten diarahkan untuk Kawasan Andalan yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor

unggulan

industri,

pariwisata,

pertanian,

perikanan,

dan

pertambangan. Selain itu diarahkan pula kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten. Arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya a)

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

b)

Kawasan Peruntukan Pertanian.

c)

Kawasan Peruntukan Perkebunan.

d)

Kawasan Peruntukan Perikanan

e)

Kawasan Peruntukan Pertambangan

f)

Kawasan Peruntukan Industri

g)

Kawasan Peruntukan Pariwisata

h)

Kawasan Peruntukan Permukiman.

Arahan Sistem Pusat Perwilayahan mengidentifikasikan bahwa di Provinsi Banten akan terdapat beberapa jenjang sistem pusat. 173


1.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

2.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

3.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Beberapa kawasan kota dan perkotaan menyatu melalui proses penyatuan antar kawasan (konurbasi) sedangkan kawasan perkotaan mengalami pemekaran secara monosentris. Berdasarkan potensi perkembangan kota – perkotaan tersebut hirarki kota – perkotaan di Banten berdasarkan tipe kota – perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut : 1.

Perkotaan Metropolitan meliputi : Perkotaan Tangerang

sebagai

bagian dari Metropolitan Jabodetabekpunjur 2.

Perkotaan Menengah meliputi : Perkotaan Serang, Perkotaan Cilegon

3.

Perkotaan Kecil meliputi: Perkotaan Rangkasbitung, Pandeglang, Saketi, Panimbang jaya, Labuan, Malingping, Bayah, Maja, Kaduagung Timur, Balaraja, Cikupa, Cikande, Cikupa, Anyer, Kasemen, Petir.

Propinsi Banten dibagi menjadi 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP), yakni: WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adapun arahan fungsi dan peranan masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) tersebut meliputi : a.

Wilayah

Kerja

Pembangunan

(WKP)

I

diarahkan

untuk

pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan permukiman/ perumahan; b.

Wilayah

Kerja

pengembangan

Pembangunan kegiatan

(WKP)

pemerintahan,

II

diarahkan

pendidikan,

untuk

kehutanan,

174


pertanian,

industri,

pelabuhan,

pergudangan,

pariwisata,

(WKP)

diarahkan

jasa,

perdagangan, dan pertambangan; c.

Wilayah

Kerja

pengembangan

Pembangunan kegiatan

kehutanan,

III

pertanian,

untuk

pertambangan,

pariwisata, kelautan dan perikanan

Untuk masa yang akan datang sesuai dengan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2030, kebutuhan perumahan diperkirakan 4.720.276 unit. Dengan asumsi penerapan konsep pembangunan permukiman dengan lingkungan berimbang (konsep 1:3:6) dapat diperkirakan kebutuhan perumahan tiap kelompok masyarakat berdasarkan luas kapling sebagai berikut: 

Rumah mewah (600 m²)



Rumah menengah (400 m²)



Rumah sederhana (200 m²)

Dengan komposisi jenis rumah tersebut serta asumsi luas kapling 60% dari luas perumahan, maka sampai dengan tahun 2030 diperkirakan kebutuhan lahan perumahan adalah seluas 141,608 ha.

No 1

Konsepsi Rencana

Strategi Pelaksanaan

Langkah Penunjang

Pengembangan Pola Swadaya : Rumah Baru  Kesesuaian peruntukan  Sinkronisasi perijinan dengan RTRWP/RTRW dengan aspek tata ruang Kab/Kota setempat  Kemudahan perijinan bagi masyarakat  Antisipasi ketidak teraturan pembangunan berpenghasilan rendah melalui aspek legal (pertanahan) dan perijinan dan arahan teknis pembangunan (muka bangunan, GSB, KLB, perpetakan, dll)  Penyediaan sarana dan prasarana umum sejalan dengan perkembangan 175


No

Konsepsi Rencana


Langkah Penunjang

perumahan Pola Developer/Pemerintah :

2

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

 Sinkronisasi perijinan dengan aspek tata ruang  Kemudahan perijinan investasi bagi pengembang perumahan  Dukungan program pembangunan dari Pusat (PU/Menpera)

 Kesesuaian peruntukan dengan RTRWP/RTRW Kab/Kota setempat  Memanfaatkan orientasi pembangunan di wilayah Provinsi Banten secara merata  Integrasi pembangunan pusat pemerintahan dan pendidikan dengan pembangunan perumahan  Pembangunan perumahan KORPRI sebagai pemancing pembangunan perumahan yang lebih luas  Penyediaan sarana dan prasarana umum sejalan dengan perkembangan perumahan  Kemudahan investasi bagi pengembang perumahan  Intergasi program pembangunan dengan tingkat Pusat (Menpera/PU) Penanganan Padat dan Kumuh  Memanfaatkan Pilar Pembangunan Provinsi : Banten bebas kumuh tahun 2030  Dukungan program  Prioritas penanganan pembangunan dati Pusat kawasan kumuh akan (PU/Menpera) dilihat dari tingkat kekumuhan kawasan tersebut 

Pendekatan dilakukan peningkatan lingkungan

penanganan melalui kualitas atau 176


No

Konsepsi Rencana


Langkah Penunjang

peremajaan permukiman kumuh yang memadukan konsep TRIDAYA dalam pelaksanaannya 

Pendekatan TRIDAYA akan mencangkup : a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, yaitu suatu proses untuk menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola serta memelihara program b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama. c. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat mendukung pilihan yang dikehendaki oleh masyarakat

Penanganan Permukiman  Memanfaatkan Pilar Pembangunan Provinsi Nelayan /Pesisir : Banten bebas kumuh tahun 2030  Integrasi pembangunan  Entry point yang perlu dan penanganan dilakukan dalam hal ini kawasan pesisir adalah penguatan  Dukungan program kelembagaan serta pembangunan dati Pusat pemberdayaan masyarakat (PU/Menpera) nelayan, melalui 177


No

Konsepsi Rencana


Langkah Penunjang

pendekatan TRIDAYA, sehingga lambat laun kesadaran untuk memelihara lingkungan permukiman akan tumbuh dengan sendirinya. 

Bantuan stimulan dari pemerintah perlu diberikan sebagai titik awal bagi peningkatan produktivitas nelayan, disamping pula untuk menata lingkungan permukiman nelayan. Dalam hal ini model penanganan yang dilakukan perlu mengintegrasikan berbagai sektor dan dilakukan secara sinergis.



Penataan lingkungan permukiman nelayan mutlak diperlukan, selain demi kenyamanan bermukim dan peningkatan kesehatan lingkungan, lingkungan nelayan yang telah tertata akan memberikan nilai lebih, dan bukan tidak mungkin dapat menjadi potensi wisata agro disamping pula dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan.



Prioritas penanganan kawasan nelayan dilakukan pada kawasan-kawasan dengan kualitas lingkungan yang rendah (kumuh).

178


Tabel. 3.22. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Dalam Strategi Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan di Provinsi Banten ada masalah – masalah yang dihadapi dan diperlukan arahan dalam penangannya, yaitu :

A. Permasalahan  Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan & permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.  Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial (swasta) hanya dapat melayanai kebutuhan non MBR (golongan masyarakat menengah keatas) , sedangkan untuk MBR

perlu dibiayai oleh

pemerintah.  Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui pengaturan dan kebijakan.

B. Arahan Penanganan  Pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggali potensi masyarakat dan

lembaga didalamnya dalam penyediaan

perumahan dengan mengakomodasi pembiayan sektor non formal (swadaya masyarakat) dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan

179


pendapatan masyarakat/ pengentasan kemiskinan dan peningkatan tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah.  Pelibatan lembaga keuangan non bank

untuk menjadi instrumen

pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta dan koperasi.  Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah melalui koordinasi anggaran yang lebih terpadu antara pemerintah pusat, propinsi, kota & kabupaten

dalam

mendukung

program-program

pembangunan

perumahan permukiman. Dalam Strategi Pengembangan Sistem Kelembagaan di Provinsi Banten ada masalah – masalah yang dihadapi dan Arahan penanganannya, yaitu : A. Masalah  Kebijakan otonomi daerah yang makin menciptakan kemandirian wilayah, kemandirian

sektoral

yang

terkadang

kontraproduktif

terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menciptakan konflik dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan permukiman.  Tingginya kompleksitas masalah pembangunan perumahan & permukiman yang dihadapi dalam kondisi keterbatasan sistem perencanaan dan implementasi yang berimplikasi terhadap kecendrungan penanganan yang bersifat kuratif dan incremental (menunggu terjadinya persoalan dan dengan penanganan sepotong sepotong) ketimbang penanganan yang bersifat antisipatif.  Belum terciptanya kepedulian masyarakat atau lembaga di masyarakat dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman khususnya dalam penyediaan perumahan dan lingkungan yang memenuhi syarat baik dari sisi syarat perumahan (sehat, nyaman, layak) maupun dari sisi kesesuaian lokasi (bukan lahan ilegal, tidak melanggar tata ruang).  Arah

pembangunan

permukiman

secara

nyata

nampak

dalam

pembangunan perumahan pada kawasan baru yang diprakarsai oleh swasta developer

saedangkan

pembangunan

permukiman

yang

bersifat 180


rehabilitasi, penanganan lingkungan (mis peremajaan kota) menjadi tidak populer dan kurang mendapatkan prioritas, dan harus ditangani oleh pemerintah sendiri karena swasta sulit untuk dilibatkan. Dengan keterbatasan dana pemerintah maka program semacam itu menjadi tidak berjalan sebagai mana mestinya.  Pembangunan sektor perumahan & permukiman yang belum terdukung oleh sistem informasi untuk kepentingan perencanaan, implementasi & evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat kebijakan dan khususnya di tingkat teknis implementasi.

B. Arahan Penanganan  Upaya menempatkan kebijakan otonomi daerah bukan sebagai upaya mengedepankan

kepentingan

masing-masing

daerah

tapi

lebih

mengembangkan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan & program pembangunan perumahan & permukiman.  Upaya penanganan masalah perumahan & permukiman yang lebih antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya persoalan permukiman yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti munculnya permukinan kumuh, pelanggaran tata ruang atau kemungkinan terjadinya bencana terkait perkembangan permukiman.  Upaya meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat atau lembaga yang ada dimasyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap upaya penyediaan perumahan dan penanganan lingkungan.  Penyusunan strategi kelembagaan dan tatalaksana bidang permukiman di Provinsi Banten  Fasilitasi legaliasi dan implementasi Rencana Pengembangan dan Pembangunan perumahan dan Permukiman (RP4D)  Mengaktifkan

BKP4P

(Badan

Koordinasi

Pembangunan

dan

pengembangan Perumahan dan permukiman Provinsi) atau sejenisnya sebagai wadah perumusan operasionalisasi kebijakan permukiman di Provinsi Banten, 181


 Pembianaan dan penguatan terhadap lemabaga-lembaga di masyarakat yang dibentuk dalam kerangka proyek (P2KP, PPS, PPK, dll) sebagai instusi pendukung pelaksanaan program-program di sektor permukiman

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan

pada

permasalahan

tersebut,

maka

arah

kebijakan

pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dan

pendidikan,

pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten. Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

182


“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global. Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan tantangan

kondisi

ke

depan,

dan dan

permasalahan

yang

memperhitungkan

ada

serta

peluang

yang

dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung

Pengembangan

Wilayah

Berwawasan

Lingkungan,

ditujukan

dan

Kawasan

untuk

yang

konektivitas

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat,

ditujukan

untuk

meningkatkan

kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam

rangka

mempercepat

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan

Kualitas Sumberdaya Manusia yang

Religius,

Berdaya

Cerdas

dan

Saing

dalam

Kerangka

Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan 183


Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk

mewujudkan

kebersamaan

yang

Banten sinergis

rukun antara

damai,

membangun

pusat-daerah,

beserta

stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masingmasing secara terintergrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya air dan Pemukiman Provinsi Banten terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 antara lain terkait misi 1 dan misi 5 sebagai berikut:

1. Misi Terkait (Misi Pertama), Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan

Wilayah

dan

Kawasan

yang

Berwawasan

Lingkungan, yang memliki sasaran program: - Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal

untuk

mendukung

upaya

konservasi

dan

pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; - Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran ini dibagi ke dalam infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Infrastruktur Pemukiman sebagai berikut:

184




Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

 Faktor Penghambat Infrastruktur Sumber Daya Air ( SDA)  Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 20.474 ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1.340 ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.  Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai.  Mengembalikan

fungsi

seluruh

infrastruktur

SDA

yang

mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi  Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah

Kab/Kota

dan

stakeholders

lainnya

dalam

pengelolaan irigasi.  Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumbersumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.  Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.  Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan

185


keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.  Mengupayakan

pengarusutamaan

gender

dalam

proses

pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.  Mencari

peluang-peluang

investasi

baru

dalam

upaya

pengembangan infrastruktur SDA.

 Faktor pendorong pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)  Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.  Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 bahwa 80 % jumlah penduduk Provinsi Banten harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.  Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.  Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.

186


 Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim. 

Infrastruktur Permukiman

 Faktor Penghambat Infrastruktur Pemukiman  Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah - Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam - Saat ini Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota Cilegon sebesar 19,84% dan Kota Serang sebesar 17,11% dan terendah di Kota Tangsel sebesar 8,22%  Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi - Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global. - Saat ini penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 46,59 Hektar.  Kab/Kota sebagai engine of growth - pembentukan PDRB Banten pun secara spasial didominasi oleh ketiga kabupaten/kota tersebut. Tercatat, ketiga kabupaten/kota tersebut pada tahun 2009 masing-masing memberikan share sebesar 34,94 persen; 21,75 persen dan 14,15 persen terhadap pembentukan PDRB Nonimal Banten. Sedangkan sisanya yang hanya sebesar 29,16 persen disumbang oleh Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 ini menjadi daerah yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya yaitu mencapai 8,49 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Serang yang hanya tumbuh sebesar 3,18 persen. Sedangkan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota

187


Cilegon masing-masing tumbuh sebesar 5,74 persen; 4,40 persen dan 4,84 persen. Meskipun demikian, andil terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Banten tetaplah dipegang oleh Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan kontribusi masing-masing sebesar 1,19 bps (basispoints); 0,98 bps dan 0,71 bp.

 Desentralisasi - Persebaran penduduk di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di wilayah Tangerang - Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar.  Kerusakan lingkungan hidup - Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.  Daya saing kota dan demokratisasi - Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata. - Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju ke era competitive advantages.  Perubahan Iklim dan bencana alam - Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir. - Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan. 188


 Faktor pendorong pembangunan Infrastruktur Pemukiman  Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.  Meningkatkan

keterpaduan

penanganan

drainase

dari

lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota.  Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.  Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.  Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.  Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.  Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari

terjadinya

penambahan

kebutuhan

rumah

akibat

189


penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.  Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.  Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.  Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.  Mendukung program pengembangan kawasan agropolitan.  Mengupayakan

pengarusutamaan

jender

dalam

proses

pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2. Misi Terkait (Misi Kelima), Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, yang memliki sasaran program:

-

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

-

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;

190


-

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran

misi ke-lima terfokus pada kesekretariatan dan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten sebagai berikut:

 

Sekretariat

Faktor penghambat pada Sekretariat  Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga

diperlukan

peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.  Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.  Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan

pembangunan dan daya kritis masyarakat

yang terus berkembang.  Dibutuhkan

langkah-langkah

reformasi

birokrasi

yang

strategis, konkret dan terintegrasi.  Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.  Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi),

masih

bersifat

manajemen

proyek

belum

manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand.

191


 Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.  Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.  Diperlukan

penyusunan

produk-produk

kajian

untuk

pimpinan yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang

mendesak

dan

produk-produk

yang

sifatnya

permintaan. 

Kelembagaan dan SDM

 Faktor penghambat aspek kelembagaan dan SDM  Praktik penyelenggaraan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.  Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.  Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.  Kapasitas institusi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.  Kualitas dan produktivitas SDM Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten saat ini belum cukup memadai,

192


padahal secara kuantitas SDM Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten telah melampaui kebutuhan saat ini (± 134 pegawai PNS).  Faktor pendorong pembangunan aspek kelembagaan dan SDM  Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.  Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals Sumber Daya Air, yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi,

kontribusi

bagi

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.  Peningkatan

koordinasi

penyelenggaraan

infrastuktur

Sumber Daya Air antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.  Penyelenggaraan

good

governance

yang

efektif

untuk

mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap

transparansi

dan

akuntabilitas

pelaksanaan

pembangunan.

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/ L Khusus Sub bidang Cipta Karya/ Perumahan Pemukiman, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada

subbidang

ini

merupakan

tanggungjawab

pemerintah

kabupaten/ kota sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat/ provinsi melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurent atas

permintaan

daerah

dalam

upaya

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional/ daerah dan Standar pelayanan Minimum (SPM). 193


Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN/CIPTA KARYA yang bersifat multi tahun, multi sumber dana, dan multi sektor diperlukan dokumen teknis sebagai consolidated FS (dokumen kelayakan

program/proyek)

yang

diperlukan

untuk

proses

perencanaan program/anggaran bersifat integratif menterpadukan berbagai sumber daya, baik Pusat (bidang PU/CK: APBN) dengan sumber daya Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Program RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah). Dengan keterpaduan program dan anggaran diharapkan dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis pada prinsip pengembangan wilayah dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (bidang PU/Cipta Karya) yang dapat dimasukkan dalam RPIJM tersebut meliputi, antara lain: a. Pembangunan

Infrastruktur Permukiman Perdesaan

untuk

mendukung: i). pengembangan kawasan agropolitan, ii). pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Desa Pusat Perturnbuhan (DPP), dan iii). penyediaan infrastruktur bagi desa tertinggal dan terpencil, a. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan, melalui: i)

penanggulangan

kemiskinan

perkotaan

(P2KP),

ii) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman (NUSSP), dan iii) peremajaan kawasaan kumuh/nelayan, c. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman

bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, melalui : 194


i)

penyediaan infrastruktur permukiman (air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan) untuk pengembangan kawasan perumahan RSH bagi PNS/TNI-POLRI/pekerja,

ii) pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), dan iii) penyediaan

infrastruktur

permukiman

di

daerah

terpencil/pulau kecil/kawasan perbatasan, d. Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota, meliputi : i)

Sistem Penyediaan (prasarana dan sarana) Air Minum,

ii) Sistem Pengolahan Air

Limbah

Terpusat

dan

sistem SANIMAS, iii) Pengelolaan Persampahan dan Drainase, dan iv) Penataan Revitalisasi kawasan/ lingkungan/ bersejarah di perkotaan, e Pengembangan Kawasan Permukiman, termasuk penyediaan infrastruktur pendukungnya baik melalui Peremajaan Kawasan di dalam

Kota,

maupun

untuk

pengembangan/perluasan

permukiman kota dan kawasan ekonomi perbatasan, f. Pembinaan teknis bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan gedung.

Dalam bidang Sumber Daya Air, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Provinsi Banten melakukan kerja sama dengan

Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian (BBWS C-3) dan

Pemerintah

dilaksanakan

Kabupaten/

dalam

rangka

kota.

Adapun

pengendalian

kerjasama banjir

yang

melalui

Pembangunan Sudetan Cibinuangeun di kabupaten Lebak dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:

195


Tabel. 3.23. Pelaksanaan pekerjaan dan anggaran Pembangunan Sudetan Cibinuangeun 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I

Pengembangan Sistem Perkotaan

diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi

PKN Tangerang



PKN Tangerang Selatan

Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II


PKN Serang



PKN Cilegon

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD (6)

196


No




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III



PKW Pandeglang



PKW Rangkasbitung



PKWp Panimbang



PKWp Bayah



PKWp Maja



PKWp Balaraja



PKWp Teluk Naga


PKL Labuan



PKL Cibaliung



PKL Malimping



PKL Tigaraksa



PKL Kronjo

3

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)



Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD

197


No




(1)

(2)

(3)

(4)

4

Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)




PKL Anyar



PKL Baros



PKL Kragilan

Perencanaan dan pelaksanaan oleh Pusat (BBWS C-3)

Bendungan Karian di Kabupaten Lebak

Perencanaan melibatkan Provinsi, pelaksanaan oleh Pusat (BBWS C3)

Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang

Tahap Pembebasan Lahan dan Pembuatan Jalan Akses Tahap Pembebasan Lahan

Perwujudan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak Bendungan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang

Pelaksanaan oleh pusat




terdapat kegiatan OP Irigasi oleh Provinsi






Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang Bendung Cisadane pintu sepuluh di Kota Tangerang Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di SerangPandeglang Cekungan Air Tanah (CAT) SerangTangerang

198


No




(1)

(2)

(3)

(4)


(6) Cekungan Tanah Labuhan




jumlah situ/ rawa/ bendung di Provinsi Banten tercatat berjumlah 120 buah, kondisinya sudah banyak yang baeralih fungsi dan mengalami pendangkalan

ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan

membutuhkan MoU dalam pelaksanaannya, karena belum ada payung hukum mengenai kewenangan pengelolaan situ/ waduk/ danau/ rawa

Pengembangan dan Pemantapan Daerah Irigasi (DI)

Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD

Air (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Malimping Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta Situ/Waduk/Danau /Rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,Kabu paten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,dan Kota Cilegon diarahkan untuk kolam penyimpanan

diprogramkan provinsi

pada

kegiatan

DI Cicinta Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Cibanten Atas Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Cipari/Ciwuni Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Cisangu Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Cisangu Bawah Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Ciwaka Kabupaten Serang



pada

kegiatan

DI Cikawa Bawah Kabupaten Serang

belum ditangani Provinsi dan perlu dikaji kewenangannya

belum diprogramkan pada kegiatan provinsi

DI Kedung Ingas Kota Cilegon



DI Cisata Kabupaten Pandeglang

pada

kegiatan

199


No




(1)

(2)

(3)

(4)

5

Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya





pada

kegiatan

DI Pasir Eurih Kabupaten Pandeglang



pada

kegiatan



pada

kegiatan

DI Cibinuangeun Kabupaten Lebak



pada

kegiatan

DI Cikoncang Kabupaten Lebak



pada

kegiatan

DI Cilangkahan I Kabupaten Lebak

DI Cilemer Kabupaten Pandeglang

jumlah situ/ rawa/ bendung di Provinsi Banten tercatat berjumlah 120 buah, kondisinya sudah banyak yang baeralih fungsi dan mengalami pendangkalan

Rehabilitasi dan Pemantapan Prasarana Situ/ Waduk/ Danau/ Rawa

membutuhkan MoU dalam pelaksanaannya, karena belum ada payung hukum mengenai kewenangan pengelolaan situ/ waduk/ danau/ rawa

di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang

sudah penanganan

ada

Pengembangan Wilayah Sungai (WS)

Pembuatan pola, Master Plan dan Desain Penanganan

WS Ciliman Cibungur

–

sudah penanganan

ada

Pembuatan pola, Master Plan dan Desain Penanganan

WS Cibaliung Cisawarna

–

sudah penanganan

ada

kewenangan pusat

WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum

sedang dikaji kelayakannya oleh Provinsi

1 TPST Bojong Menteng Kabupaten Serang

sedang dikaji kelayakannya oleh Provinsi

2 TPST Ciangir Kabupaten Tangerang

terhambat pembangunannya karena terkait masalah pembebasan lahan

TPA untuk persampahan

Tabel 2.24. Telaahan Struktur Ruang Wilayah PKN, PKW, PKL

200


3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS Berdasarkan informasi-informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapt disimpulkan Isu strategis terkait Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten sebagai berikut: a. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air 1.

Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan

2.

Penanggulangan bencana akibat banjir, kekeringan, abrasi pantai dan tsunami

3.

Konservasi hulu-hilir sumber daya air

4.

Percepatan pembangunan Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian untuk penyediaan air baku

5.

Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air

b.

Isu Strategis Bidang Permukiman 1.

Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

perkotaan

dan

perdesaan, kawasan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil 2.

Penyediaan air bersih, penyelenggaraan sanitasi lingkungan dan persampahan

3.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan binaan,

kawasan

tradisonal/

bersejarah

(agropolitan,

minapolitan, pariwisata, sentra produksi) 4.

Pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi kawasan kumuh

5.

Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan gedung penunjang lainnya

6.

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sport Center.

201


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI Pembangunan infrastrukur Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten pada tahun 2017, dimana infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang

terbangun

telah

memenuhi

kualifikasi

teknis

sesuai

perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Makna dari infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Sumber Daya Air dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

202


1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan; 2. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; 3. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; 4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; 5. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang

aman,

nyaman,

produktif

dan

berkelanjutan

yang

mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, maka untuk mencapai Visi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten “Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera 2017 ”,

203


ditetapkan Misi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2012 – 2017, yaitu: 1.

Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk

meningkatkan

kelestarian

fungsi

dan

keberlanjutan

pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 2.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan

infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 3.

Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang

akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif

dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 1. Tujuan Sebagai penjabaran atas visi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dalam periode lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air , bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan 2 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 204


4. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 antara lain: 1. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman; 3. Meningkatnya kualitas Lingkungan Pemukiman; 4. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur; 5. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi 6. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

2. Sasaran 

Sasaran Strategis Sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta

kebutuhan

produktivitas

sektor-sektor sektor

untuk produksi

meningkatkan melalui 205


pembangunan/peningkatan/rehabilitasi

serta

operasi

dan

pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 2. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk

perkotaan

dan

penduduk

perdesaan,

serta

meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.



Sasaran Rinci

Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan tujuan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten yang akan dicapai meliputi: 1. Tersusunnya

Strategi

Pembangunan

Permukiman

dan

Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah. 2. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan.

206


3. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 4. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM)

serta

peningkatan

peran

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pengembangan permukiman. 5. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan (sosialisasi dan diklat). 6. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan. 7. Terlaksananya

pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM,

peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan. 8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 9. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim. 10. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. 11. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa. 12. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 13. Terselenggaranya layanan teknis untuk keandalan

sistem

jaringan

infrastruktur

meningkatkan SDA

dan

permukiman. 14. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.

207


15. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. 16. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru. 17. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. 18. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau. 19. Terwujudnya

pemberdayaan

masyarakat

mandiri

dan

sejahtera. 20. Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

infrastruktur

air

limbah. 21. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. 22. Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

infrastruktur

persampahan. 23. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih terhadap Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan. 24. Meningkatnya

kapasitas

tampung

sumber

air

melalui

pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air. 25. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir. 26. Terlindunginya pembangunan,

garis

pantai

rehabilitasi,

dari dan

abrasi

melalui

pemeliharaan

sarana/prasarana pengaman pantai.

208


27. Terselenggaranya

pengembangan

kawasan-

kawasan

potensial di perdesaan. 28. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan(Lintas Kab/Kota, Lintas Provinsi), dan pulaupulau kecil terluar. 29. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan

dan

drainase

pada

lokasi

pasca

bencana/konflik sosial. 30. Terselenggaranya

layanan

teknis

dalam

percepatan

pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal. 31. Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten. 32. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholder. 33. Tersedianya pedoman pengawasan (persampahan, limbah, drainase, audit perijinan tata bangunan dan jasa konstruksi dan audit manfaat dll). 34. Meningkatnya

dokumen

rancangan

dan

hasil

evaluasi

kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang SDA dan permukiman yang dimanfaatkan. 35. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pemograman,

penganggaran, koordinasi program, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. 36. Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan

SDM

aparatur

yang

profesional

dan

berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.

209


37. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik. 38. Meningkatnya

administrasi

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana SDA dan Pemukiman. 39. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang sumber daya air dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan. 40. Meningkatnya

pendokumentasian

dan

penyebarluasan

informasi bidang sumber daya air serta dukungan terhadap pimpinan dalam bentuk protokoler dan penyiapan laporan pimpinan.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten, antara lain: 1) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 3) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal; 5) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan; 6) Meningkatkan

infrastruktur

dasar

permukiman

di

daerah

tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana 7) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat; 8) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;

210


9) Meningkatkan kinerja, displin dan profesionalitas aparatur daerah; 10) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian; 11) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur; 12) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak; 13) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD; 14) Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 15) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

Kebijakan Umum Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten, antara lain: - Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi; - Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung; - Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekering]an serta pengamanan pantai. - meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik - Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman - Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana. - Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman - Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, 211


penataan

kawasan

kumuh,

serta

fasilitasi

dan

koordinasi

pengembangan perumahan dan permukiman. - Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara - Meningkatnya kinerja aparatur - Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian; - Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas - Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya - Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD; - tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Adapun hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2012-2017 dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:

VISI

: Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera MISI I : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Tersedianya 1) Mengembangkan Tersedianya jaringan kualitas infrastruktur sumber dan Pengelolaan irigasi yang handal, pembangunan daya air dan irigasi Jaringan Irigasi, melalui infrastruktur yang handal untuk Rawa dan pengembangan Sumber Daya Air mendukung upaya Jaringan daerah irigasi (DI) , bagi konservasi dan Pengairan dan rehabilitasi terwujudnya pendayagunaan Lainnya; irigasi; pembangunan sumber daya air, yang serta pengendalian 2) Mengembangkan, Meningkatnya berkelanjutan daya rusak air; Pengelolaan dan kondisi dan fungsi (termasuk Konservasi sungai, waduk, situ, adaptasi dan Sungai, Danau embung, dan sumber mitigasi terhadap dan Sumber Daya daya air lainnya perubahan iklim) Air Lainnya; yang dapat untuk memenuhi meningkatkan kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan 212


industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung; 3) Meningkatkan Tersedianya Pengendalian infrastruktur sumber Banjir dan daya air yang dapat Pengamanan mengendalikan Pantai; banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai. MISI II : Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur yang terpadu, andal dan berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya 1) Meningkatkan meningkatnya cakupan pembangunan akses masyarakat ketersediaan pelayanan air limbah kawasan terhadap sarana dan sarana dan domestik strategis, prasarana dasar prasarana air wilayah pemukiman minum di tertinggal, wilayah rawan air perbatasan, dan minum dan penanganan daerah tertinggal; kawasan rawan 2) Meningkatkan Meningkatnya kualitas bencana untuk cakupan lingkungan permukiman mengurangi pelayanan kesenjangan persampahan di antar wilayah. perkotaan; 3) Meningkatkan Meningkatnya infrastruktur infrastruktur dasar dasar permukiman di daerah permukiman di tertinggal, desa daerah tertinggal, terpencil, permukiman desa terpencil, kumuh nelayan dan permukiman kawasan rawan kumuh nelayan bencana. dan kawasan rawan bencana; Meningkatkan Meningkatnya 1) Mengembangkan meningkatnya kualitas kualitas lingkungan Lingkungan pemberdayaan lingkungan permukiman Permukiman komunitas permukiman permukiman Sehat; Terpenuhinya dan cakupan kebutuhan rumah layak pelayanan huni melalui fasilitasi (dasar) pembangunan hunian infrastruktur vertikal (rusun), permukiman pengembangan untuk kasiba/lisiba, penataan 213


meningkatkan kesejahteraan masyarakat

kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman. terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara

Terwujudnya 1) Meningkatkan keamanan dan kinerja keserasian dalam pengelolaan pembangunan bangunan infrastruktur gedung/rumah Negara; MISI III : Menyelenggarakan tata laksana kepemerintahan yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Optimalisasi Meningkatnya 1) Meningkatkan Meningkatnya kinerja peran pengawasan, kinerja, displin aparatur; (koordinasi, akuntabilitas, dan sistem kinerja dan profesionalitas informasi, data, disiplin aparatur aparatur daerah; SDM, yang berbasis kelembagaan kompetensi dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Tabel 4.1 Hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi kebijakan pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2012-2017

214


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten periode Tahun 2012-2017 berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut: I.

Bidang Pemerintahan Keuangan 1.

Umum,

Otonomi

dan

Administrasi

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, indikator kinerja programnya adalah: a. Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan, kegiatannya adalah: - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Ciliman-Cisawarna - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Ciujung-Cidanau - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Cidurian-Cisadane

215


b. Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, kegiatannya adalah: - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Ciujung-Cidanau - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Ciliman-Cisawarna - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Cidurian-Cisadane c. Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian, kegiatannya adalah: - Peningkatan Kapasitas Aparatur

2.

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, indikator kinerja programnya adalah: a.

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan, kegiatannya adalah: - Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD

b.Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Pelaporan, kegiatannya adalah:

Evaluasi

dan

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

II.

Bidang Statistik 1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, indikator kinerja programnya adalah: a. Rasio Penyediaan Data Pembangunan Daerah, kegiatannya adalah: - Penyediaan Data dan Informasi

216


III. Bidang Pekerjaan Umum 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, indikator kinerja programnya adalah: a. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara, kegiatannya adalah: - Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya - Pengadaan Lahan Pengairan - Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai b. Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan pemulihan banjir dan abrasi, kegiatannya adalah:

dan

- Pengendalian Banjir - Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane - Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau - Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna - Pengadaan Bahan Banjiran - Pengamanan Pantai c. Peningkatan dan rehabilitasi kegiatannya adalah:

jaringan

irigasi

teknis,

- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna - Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun WS Ciujung-Cidanau - Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane - Pemberdayaan Petani Pemakai Air 217


- Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Sumber Daya Air - Perencanaan Teknis, Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu - Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air 2. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Pemukiman, indikator kinerja programnya adalah: a.

Tingkat ketersediaan adalah:

air bersih dan sanitasi, kegiatannya

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih - Pembangunan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan b. Rasio Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman, kegiatannya adalah: - Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan - Pembangunan jalan akses pusat pertumbuhan - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang SDA dan Pemukiman c.Rasio Penyelesaian Gedung KP3B, kegiatannya adalah: - Pembangunan Gedung Kantor di KP3B - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang KP3B d. Rasio Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, kegiatannya adalah: - Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan - DED Gedung Kantor/Badan/Dinas Keciptakaryaan Lainnya

dan

Infrastruktur

- Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman

218


IV. Bidang Perumahan 1. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan, indikator kinerja programnya adalah: a. Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan, kegiatannya adalah: - Fasilitasi dan Stimulasi Masyarakat Kurang Mampu

Pembangunan

Perumahan

- Pembinaan & Penataan Perumahan

219


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2013

2014

2015

2016

2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

target

target

target

target

target

target

SKPD Penanggung Jawab

Urusan Wajib

1

1

1

1

Bidang Pemerintahan Umum, Otonomi dan Adm. Keuangan 1

Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasitas Aparatur

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

100%

100%

a

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100,00

b

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Ciliman-Cisawarna

100,00

c

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Ciujung - Cidanau

100,00

d

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Cidurian Cisadane

100,00

100%

100%

100%

100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

100%

100%

220


Kode



Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur


100%


2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Ciliman-Cisawarna

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPSDA Ciujung - Cidanau

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPSDA Ciujung - Cidanau

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100%


221



Kode


a.

1

1

2


Peningkatan Kapasitas Aparatur


2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan a

100%

Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD

100,00

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

100%

100,00

100%

100%

100%

100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

100%

222



Kode

1

2

1

2




2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target


Bidang Pekerjaan Umum

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara

53,47

a

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

78%

2,52

b

Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

-27%

0,50

c

Pengadaan Lahan Pengairan

0%

a

Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai

100%

Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi

0%

50,45

100,00

4,99

43,71

15,86

16,54

6,50

3,00

3,00

0,50

0,50

40,21

12,36

11,54

-

100,00

100,00

100,00

100,00

8,14

10,05

10,92

12,11

4,50

0,50

6,00

0,50

136,08

19,02

2,50

114,56

100,00

46,20

223


Kode





2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

7,00

9,00

10,00

10,91

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,14

1,05

a

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (km)

b

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane

100,00

c

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau

100,00

d

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna

100,00

e

Pengadaan Bahan Banjiran

100,00

f

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

17%

4,00

0,99

0,92

1,20


40,91

100%

100%

100%

100%

5,29

224


Kode




Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)


2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

1.071,72

2.448,88

2.534,82

3.911,98

5.151,10

1.071,72

2.448,88

2.534,82

3.911,98

5.151,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

a

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3300

b

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai CilimanCisawarna

100%

100,00

c

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun WS Ciujung-Cidanau

100%

100,00

d

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai CidurianCisadane

100%

100,00

e

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

100%

100,00


15.118,50

15.118,50

100%

100%

100%

100%

225



Kode

1

2

2




2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

8,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

f

Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Sumber Daya Air

100%

100,00

g

Perencanaan Teknis, Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya

100%

8,00

h

Peningkatan Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

100%

100,00

a

Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air

100%

100,00

8,00

8,00


100%

40,00

100%

100%


Program Pengembangan Infrastuktur Pemukiman Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

1.976,25

1.537,50

1.826,25

1.830,00

1.983,75

1.976,25

1.537,50

1.826,25

1.830,00

1.983,75

9.153,75

9.153,75

226


Kode





2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

5,00

5,00

336,00

335,00

335,00

336,00

30,00

31,00

31,00

32,00

15,00

15,00

15,00

15,00

42,00

42,00

42,00

42,00

7,00

7,00

2,00

1,00

2,00

1,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan

5,00

Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (desa/ kel)

335,00

Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Perkotaan

31,00

Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan

15,00

Pembangunan jalan akses pusat pertumbuhan

42,00

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang SDA dan Pemukiman

7,00

Penyelesaian Gedung KP3B Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

1,00 1,00

5,00

7,00

1,00 1,00

5,00

7,00

1,00 1,00


25,00

1.677,00

155,00

75,00

210,00

35,00

6,00 6,00

227



Kode


Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Infrastruktur Penunjang KP3B DED Gedung Kantor/Badan/Dinas dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman

1

3

1

3



2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

3,00

3,00

3,00

3,00

100,00

100,00

8,00

8,00

100,00

100,00

3,00

3,00

100,00

8,00

100,00

3,00

3,00

100,00

8,00

100,00

3,00

3,00

100,00

8,00

100,00


15,00

15,00

100%

40,00

100%

Bidang Perumahan 1

Program Pembinaan dan Penataan Perumahan

Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan


228



Kode


Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pembinaan dan Penataan Perumahan

1

4

1

4



2013

2014

2015

2016

2017


target

target

target

target

target

target

24,00

24,00

24,00

24,00

100%

100%

100%

100%

24,00

100%


120,00

100%

Bidang Statistik

1

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah


Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

a.

Penyediaan Data dan Informasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Pencapaian Target Kinerja sangat tergantung pada kebijakan, arahan program strategis dan konsistensi alokasi pendanaan setiap tahunnya.

229


5.2 PENDANAAN Pendanaan pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain sebagai berikut: Program/ Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan Infrastuktur Pemukiman Pembinaan dan Penataan Perumahan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Total

Pagu Anggaran (Rp. X 1.000.000,00)

Total

2013

2014

2015

2016

2017

120.002

118.404

121.280

132.948

148.128

640.761

233.420

240.468

241.716

241.634

248.114

1.205.352

16.250

16.275

16.303

16.333

16.366

81.526

5.825

6.134

6.457

6.795

7.148

32.358

1.050

1.010

1.071

1.132

1.223

5.485

1.200

1.260

1.323

1.389

1.459

6.631

377.747

383.551

388.149

400.230

422.437 1.972.113

Tabel. 5.2 Rencana Alokasi Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Periode Renstra Tahun 2012-2017 Untuk selanjutnya Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disertakan dalam Lampiran

230


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah pada RJMD Tahun 2012-2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Adapun Indikator kinerja daerah, hubungan antara kebijakan umum, program pembangunan daerah,

indikator kinerja program, bidang urusan pada

RPJMD Tahun 2012-2017 terkait dengan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 antara lain sebagai berikut:

231

NO

B 1 1.2

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

e

C

ASPEK DAERAH

2.1 a b

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

17.029,64

18.218,52

19.407,39

20.596,26

21.785,14

22.974,00

22.974,00

67,01

70,53

74,05

77,57

81,09

84,61

84,61

27,47

32,87

37,48

42,48

47,49

52,50

52,50

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)

2

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012

DAYA

SAING

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Pekerjaan Umum Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%) Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Misi Pertama: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan 1

2

3

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara Meningkatkan pembangunan infrastruktur

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air

Program Pembinaan dan Penataan Perumahan

Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)

35

46,2

Pekerjaan Umum

Dinas SDAP

Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha) Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan

1360

15118,5

Pekerjaan Umum

Dinas SDAP

45

100%

Perumahan

Dinas SDAP


NO

KEBIJAKAN UMUM


INDIKATOR KINERJA


KONDISI AKHIR

URUSAN

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

100%

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


permukiman 4

5

6

Mengembangkan pembinaan dan penataan perumahan Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

233


NO

7

KEBIJAKAN UMUM

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan


Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA


KONDISI AKHIR

URUSAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

100%

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

100%

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Statistik

Ketersediaan Data 41 Paket dan Informasi Pembangunan (unit)

205 Paket


Se

Se

Se

Tabel 6.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017

234

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun

Recommend Documents