PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS SUMBER DAYA AIR

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Siliwangi (Pasir Ona) Nomor 101 Rangkasbitung telp/fax (0252) 280914

KATA PENGANTAR Bismillaahirahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT, Dialah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-NYA kepada kita semua, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulallah SAW beserta sahabat, keluarga dan orang – orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Dinas Sumber Daya Air sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah telah berupaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Sumber Daya Air serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah memenuhi amanat yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak. Segala daya dan upaya dari segenap unsur pimpinan dan pelaksana dicurahkan guna mewujudkan cita-cita yang akan digariskan didalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air tahun 2014-2019. Berdasarkan UU NO. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis SKPD dalam upaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah serta berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 050/14-Bapp/2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2014-2019, maka kami menyusun Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kami. Kami sadar dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, untuk itu

tentu

diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan masukan-masukan yang positif dan konstruktif guna mewujudkan Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2014-2019 yang lebih baik.

Rangkasbitung,

Juli 2014

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK Ttd

RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

1

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................. 1 BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 4 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................4 1.2 Landasan Hukum ..............................................................................................................5 1.3 Maksud dan Tujuan .........................................................................................................9 1.4 Sistematika Penulisan.....................................................................................................9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ....................................... 12 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..................................................... 12 2.1.1 Tugas Organisasi SKPD ................................................................................... 12 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................................. 12 2.1.3 Struktur Organisasi SKPD .............................................................................. 14 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan................................................................. 16 2.2 Sumber Daya SKPD ...................................................................................................... 19 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset Perkantoran ............................ 19 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air ...................... 22 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................................. 27 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .................................. 32 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..... 35 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................................................... 35 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .................................................................................... 36 3.2.1 Visi ...................................................................................................................... 36 3.2.2 Misi ...................................................................................................................... 38 3.2.3 Program ................................................................................................................. 41 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ........................................................ 44 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......................................................................................................................... 45 3.5 Penentuan isu-isu strategis ...................................................................................... 45 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...................................................... 48 4.1 Visi dan Misi SKPD ...................................................................................................... 48 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................................................... 49 RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

2

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............. 55

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................ 58 BAB VII PENUTUP ............................................................... 60


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak disusun dalam upaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU NO. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang isinya memuat perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium term expenditure framework/MTEF), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan

penerapan

penganggaran

berdasarkan

kinerja

(performance

based

budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) dan pasal 19 ayat (4), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra

SKPD

merupakan

naskah

SKPD

yang

menggambarkan

Perencanaan dan program Kerja SKPD selama 5 tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai Pedoman arah RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

4

kebijakan SKPD melalui penjabaran visi, misi, sasaran, target hingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra SKPD di awali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Renstra SKPD tersebut kemudian akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD. Di dalam Renstra SKPD memuat Program dan kegiatan yang harus sinkron atau sejalan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dengan program Turunan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


6

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi; 18. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

7

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten; 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Irigasi; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025; 31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sungai; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

8

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan jangka menengah berdasarkan tugas dan fungsinya; 2. Menetapkan Program, Indikator Kegiatan dan kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan tugas dan fungsinya ; 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) berdasarkan RPJMD 2014-2019 dilihat dari kebutuhan daerah di bidang Sumber Daya Air untuk periode 2014-2019; 4. Sebagai dasar dalam evaluasi keberhasilan Dinas Sumber Daya Air selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis terdiri atas 6 bab disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas latar belakang dari penyusunan Renstra, landasan hukum dan pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan, maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra dan sistematika penyajian berupa susunan garis besar isi dokumen.


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sumber Daya Air tahun 2014 - 2019.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan sumber

daya

air

beserta

faktor

Renstra

yang

mempengaruhinya,

mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air

yang

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sumber Daya Air yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Propinsi Banten ataupun ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sumber Daya Air tahun 2014-2019.


10

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sumber Daya Air dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP


11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Organisasi SKPD Dinas Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 5 Desember 2007 Nomor 10 dan berlaku efektif pada tahun 2008. Dinas Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sumber daya air, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok ’’Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah’’.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2007 Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi antara lain : a. Perumusan kebijakan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air (SDA) tingkat kabupaten dan wilayah sungai dalam kabupaten; b. Perumusan kebijakan kelembagaan pengelolaan SDA tingkat Kabupaten; c.

Pengelolaan perizinan penatagunaan, pengamanan dan pelestarian SDA tingkat kabupaten dan wilayah sungai dalam kabupaten;

d. Pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan (Perencanaan, Pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan) SDA tingkat kabupaten; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

12

e. Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan dan Pengelolaan SDA; f.

Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan peningkatan kapabilitas karyawan yang profesional (pendidikan dan pelatihan) serta peralatan dan perlengkapan kantor dan keuangan; dan

g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sumber Daya Air mempunyai kewenangan : a.

Menetapkan kebijakan pengelolaan SDA tingkat kabupaten;

b. Menetapkan pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; c.

Menetapkan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten; e. Membentuk Wadah Koordinasi SDA ditingkat kabupaten atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; f.

Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;

g. Menetapkan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; h. Menetapkan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah; i.

Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten;

j.

Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;


13

k. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA tingkat kabupaten; l.

Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA tingkat kabupaten;

m. Konservasi, Pendayagunaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten dan pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala kabupaten; n. Menyelenggarakan

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

SDA

tingkat

kabupaten; o. Pembangunan dan peningkatan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten; p. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 Ha; q.

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten; dan

r.

Mengawasi pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

2.1.3 Struktur Organisasi SKPD Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Sungai dan Danau a. Seksi Pengembangan dan Konservasi b. Seksi Pengamanan dan Pengendalian Banjir c. Seksi Bina Manfaat RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

14

4. Bidang Irigasi a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan c. Seksi TGA (Tata Guna Air) dan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani)

5. Bidang Program dan Perencanaan a. Seksi Perizinan dan Pengolahan Data b. Seksi Perencanaan c. Seksi Monitoring dan Evaluasi 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah a. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

15

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan A. KEPALA DINAS Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang sumber daya air serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

B. SEKRETARIAT Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan serta umum, membawahi 2 (dua) Sub Bagian antara lain : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketatalaksanaan

dan

pengelolaan

urusan

administrasi

umum,kerasipan surat menyurat, rumah tangga dinas, perlengkapan, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi kantor serta kendaraan dinas. b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.

C. BIDANG SUNGAI DAN DANAU Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengamanan sungai dan danau serta pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sungai dan danau, membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain : a. Seksi Pengembangan dan Konservasi


16

Mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengendalikan

kegiatan

pembangunan bendung multiguna, bendung konsolidasi, penghijauan pada

daerah

aliran

sungai

dan

danau/situ

serta

pengendalian

pencemaran pada sungai, danau/situ dan menetapkan, mengelola kawasan lindung sumber air, serta kegiatan konservasi lainnya. b. Seksi Pengamanan dan Pengendalian Banjir Mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengendalikan

kegiatan

pembangunan bendung pengendali banjir, pembangunan /rehabilitasi tanggul, pembangunan rehabilitasi pengaman tebing sungai, pengarah aliran dan pembangunan pengaman/pengendali banjir lainnya. c. Seksi Bina Manfaat Mempunyai tugas pembentukan dan pemberdayaan lembaga pengelola sumber daya air, penelitian dan pencegahan pencemaran pada sungai, danau/situ, optimalisasi pendayagunaan sungai, danu/situ, pengendalian pemanfaatan bantaran dan daerah empadan sungai, danau situ serta memberikan rekomendasi teknis dan pengendalian galian golongan C.

D. BIDANG IRIGASI Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sumber daya air yang meliputi pengendalian operasional, pengembangan dan pengelolaan irigasi serta pembinaan dan pemberdayaan lembaga pengguna air (P3A/GP3A/IP3A), membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain : a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengendalikan

kegiatan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi Irigasi.


17

b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi. c. Seksi Tata Guna Air dan Jitut Mempunyai tugas pembentukan dan pemberdayaan P3A/ GP3A/IP3A, pengendalian

pemanfaatan

pendayagunaan

saluran

daerah

irigasi

sepadan

dan

saluran,

pengembangan

optimalisasi /rehabilitasi/

pembinaan jaringan irigasi tingkat usaha tani/jaringan tersier.

E. BIDANG PROGRAM DAN PERENCANAAN Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sumber daya air yang meliputi penyusunan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, perijinan penatagunaan sumber daya air, penyusunan program dan perencanaan teknis, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan sumber daya air, membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain : a. Seksi Perijinan dan Pengolahan Data Mempunyai

tugas

melaksanakan

kebijakan,

pola

dan

rencana

pengelolaan serta menetapkan ijin penatagunaan sumber daya air. b. Seksi Perencanaan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan data system informasi sumber daya air. c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Mempunyai

tugas

melaksanakan

sinkronisasi

program

tingkat

kabupaten, propinsi dan nasional serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sumber daya air. RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

18

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset Perkantoran Sumber Daya Manusia aparatur pada Dinas Sumber Daya Air merupakan pelaku dan penggerak roda organisasi yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan bidang SDA serta pelayanan masyarakat yang prima. Potensi SDM aparatur Dinas Sumber Daya Air pada umumnya masih belum memenuhi harapan baik kuantitas maupun kualitasnya. Data pegawai Dinas SDA pada tahun 2014 berjumlah 200 orang , terdiri dari status PNS sebanyak 44 orang dan status honorer sebanyak 156 orang. Adapun penyebaran pegawai, status pendidikan, status kepangkatan dan keterampilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Status dan penyebaran pegawai. No

UNIT KERJA

1

Dinas

2

UPT Jumlah

STATUS KEPEGAWAIAN PNS Honorer PNS Honorer PNS Honorer

Jumlah PNS + Honorer


JUMLAH

PROSENTASE

31 Orang 44 Orang 13 Orang 112 Orang 44 Orang 156 Orang

16% 22% 7% 56% 22% 78%

200 Orang

100%

19

Tabel 2. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin dan Struktur Usia NO 1

> 50 thn

2

40 – 50 thn

3

JENIS KELAMIN

STATUS KEPEGAWAIAN

USIA

30 - 40 thn

PRIA

20 - 30 thn

16

Orang

1

Orang

8,50%

Honorer

27

Orang

1

Orang

14,00%

PNS

17

Orang

3

Orang

10,00%

Honorer

67

Orang

3

Orang

35,00%

6

Orang

-

Orang

3,00%

35

Orang

6

Orang

20,50%

1

Orang

-

Orang

0,50%

11

Orang

6

Orang

8,50%

PNS PNS Honorer PNS

JUMLAH

WANITA

PNS

Honorer 4

PROSENTASE

Honorer

JUMLAH TOTAL

PNS + Honorer

40

Orang

4

Orang

22,00%

140

Orang

16

Orang

78,00%

180

Orang

20

Orang

100%

Tabel 3.Komposisi pegawai menurut status kepangkatan UNIT KERJA

NO

PANGKAT /GOLONGAN

DINAS

UPT

1

IV/c

1

2

IV/b

3

JUMLAH

PROSENTASE

-

1

2,27%

-

-

-

-

IV/a

1

-

1

2,27%

4

III/d

3

-

3

6,82%

5

III/c

6

-

6

13,65%

6

III/b

1

3

4

9,09%

7

III/a

6

3

9

20,45%

8

II/d

1

-

1

2,27%

9

II/c

7

1

8

18,18%

10

II/b

1

1

2

4,55%

11

II/a

4

5

9

20,45%

12

I/d

-

-

-

-

13

I/c

-

-

-

-

14

I/b

-

-

-

-

15

I/a

-

-

-

-

31

13

0

100%

JUMLAH


20

Tabel 4. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan NO

PENDIDIKAN

1

S2

2

S1

3

D3/D2

4

SLTA

5

SLTP

6

SD

JENIS KELAMIN

STATUS KEPEGAWAIAN

PRIA

WANITA

PNS

4

Orang

1

Orang

2,50%

Orang

-

Orang

-

9

Orang

3

Orang

6,00%

10

Orang

3

Orang

6,50%

PNS

6

Orang

Honorer

2

Orang

1

Orang Orang

2,00%

PNS

17

Orang

-

Orang

8,50%

Honorer

71

Orang

10

Orang

40,50%

Honorer

-

PNS Honorer

-

Orang

-

Orang

-

Honorer

29

Orang

1

Orang

15,00%

4

Orang

-

Orang

2,00%

28

Orang

-

Orang

14,00%

40

Orang

4

Orang

22,00%

Honorer

140

Orang

16

Orang

78,00%

PNS + Honorer

180

0rang

20

orang

100%

Honorer PNS

JUMLAH TOTAL

3,00%

PNS PNS

JUMLAH

PROSENTASE

Berdasarkan data yang ada sampai dengan saat ini aset perkantoran yang ada pada Dinas Sumber Daya Air dalam menunjang kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 5. Aset Perlengkapan Kantor No

Uraian Aset

Satuan

Jumlah

Kondisi

Keterangan Aset Propinsi

1 2 3

Gedung Kantor Gedung UPT Utara Gedung UPT Tengah

Unit Unit Unit

1 1 1

Rusak Berat Rusak Ringan Rusak Ringan

4 5

Gedung UPT Selatan Kendaraan Roda 4

Unit Bh

1 4

6 7 8

Kendaraan Roda 2 Komputer PC Laptop

Bh Bh Bh

20 11 5

9

Printer A4

Bh

8

Rusak Berat 2 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 1 Baik 20 Rusak Berat Rusak Ringan 3 Baik, 2 RusakBerat Rusak Ringan


Aset Kec. leuwidamar

21

No

Uraian Aset

Satuan

Jumlah

Kondisi 2 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan Baik Baik Baik Baik Rusak Ringan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

10

Printer A3

Bh

3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Scaner Kamera Digital Infocus GPS Theodolite Waterpas Meja Rapat Meja Kerja Kursi Rapat Kursi Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Lipat Lemari Arsip Lemari Kayu

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

2 4 1 9 1 1 3 65 38 1 28 31 11 1

Keterangan

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Lebak merupakan bagian integral dari Propinsi Banten memiliki luas wilayah 3.305,07 km2 (330.507,18 Ha) dengan kewenangan pengelolaan lautnya sepanjang 91,42 km. Secara Geografis letak Kabupaten Lebak berada pada 105025’ – 106030’ BT dan 6018’ - 7000’ LS, sedangkan topografi daerah umumnya berbukit – bukit dengan ketinggian antara 0 – 200 m (Lebak utara), antara 201 – 500 m (Lebak tengah) dan antara 501 – 1000 m untuk daerah Lebak bagian timur dengan daerah tertinggi berada pada puncak Gunung Halimun dan Gunung Sanggabuana. Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan tidak terkecuali sumber daya air. Dengan curah hujan yang terjadi ratarata antara 2000 – 4000 mm pertahun, Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya air yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, rumah tangga, transportasi dan lain – lain. Potensi ini dapat dilihat juga RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

22

dari banyaknya sungai yang mengalir baik yang bermuara di Laut Hindia ,Laut Jawa dan Selat Sunda. Banyaknya sumber daya air di Kabupaten Lebak, sebagian telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yaitu sungai, penampungan air (Waduk/Situ/Embung) dan Irigasi yang pembangunannya telah dilaksanakan sejak pra reformasi hingga masa reformasi melalui anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Kabupaten Lebak meliputi 4 Wilayah Sungai, 16 Daerah Aliran Sungai & 183 Sungai Panjang Sungai 2.701 Km yang terdiri dari : a. 16 sungai ordo 1 dengan panjang sungai 877.40 Km; b. 62 sungai ordo 2 dengan panjang sungai 900.60 Km; c. 43 sungai ordo 3 dengan panjang sungai 417.60 Km; d. 45 sungai ordo 4 dengan panjang sungai 368.70 Km; e. 11 sungai ordo 5 dengan panjang sungai 97.46 Km; dan f. 6 sungai ordo 6 dengan panjang sungai 46.53 Km.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Lebak sebagaimana tabel 6 berikut ini : Tabel 6. Daftar Daerah ALiran Sungai (DAS) DAS 1 DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIBALIUNG Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CILEMER Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CISIIH Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CISAWARNA Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIBARENO Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CILANGKAHAN Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIHARA Jumlah SungaiDSDA KAB. LEBAK RENSTRA DAERAH ALIRAN SUNGAI CIPAGER Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMADUR

JUMLAH SUNGAI 2 113 3 6 16 3 6 3 3 3 10

2014-2019

2 6

PANJANG SUNGAI (Km)

WILAYAH

Orde 1 Orde 2 Orde 3 Orde 4 Orde 5 Orde 6 3 147.8 327.44 279.45 336.8 90.46 46.53 1 24 29 42 11 6 126.56 57.6 8.62 ‐ ‐ ‐ 1 1 1 0 0 0 111.95 61.68 5.71 ‐ ‐ ‐ 1 4 1 0 0 0 107.76 50.57 67.87 31.94 ‐ ‐ 1 5 7 3 0 0 43.62 65.77 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 0 0 0 0 57.29 76.76 18.88 ‐ ‐ ‐ 1 3 2 0 0 0 38.09 36 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 0 0 0 0 37.01 20.28 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 0 0 0 0 36.82 34.88 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 0 0 0 0 35.74 64.69 5.78 ‐ ‐ ‐ 1 8 1 0 0 0 29.6 18.37 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 0 0 0 0 24.95 37.41 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 5 0 0 0 0 23.1 29.17 19.73 ‐ ‐ ‐

SUNGAI 4 Cidanau ‐ Ciujung ‐ Cidurian Cidanau ‐ Ciujung ‐ Cidurian Ciliman ‐ Cibungur Cidanau ‐ Ciujung ‐ Cidurian Cibaliung ‐ Cisawarna Ciliman ‐ Cibungur Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna

23

DAS

JUMLAH SUNGAI

1 DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMADUR Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANCAK Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIBUTUHDEING Jumlah Sungai DAERAH ALIRAN SUNGAI CIPAMBULAN Jumlah Sungai

2 4 1 3 1

JUMLAH Jumlah Sungai

PANJANG SUNGAI (Km)

WILAYAH

Orde 1 Orde 2 Orde 3 Orde 4 Orde 5 Orde 6 23.1 29.17 19.73 3

Cibaliung 4 Cisawarna

1 2 1 19.6 ‐ ‐ 1 0 0 25.45 19.98 11.6 1 1 1 12.08 ‐ ‐ 1 0 0

0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0

0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0

0 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 0

SUNGAI

Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna Cibaliung ‐ Cisawarna

877.42 900.6 417.64 368.74 90.46 46.53 183

16

62

43

45

11

6

untuk rincian data sungai yang ada di Kabupaten Lebak (data terlampir) Selain sungai Kabupaten Lebak juga memiliki areal konservasi air seluas

129.16 Ha dengan daya tampung

3.206.450

m3 yang terdiri dari

sebagai berikut : a. Waduk berjumlah 2 unit, luas genangan 47 Ha, dengan daya tampung 1.325.000 m3 terdiri dari : b. Situ berjumlah 17 unit, luas genangan 58.60 Ha, dengan daya tampung 1.598.730 m3 terdiri dari : c. Embung berjumlah 26 unit, luas genangan 23.56 Ha, dengan daya tampung 282.720 m3.

Untuk rincian areal konservasi yang ada di Kabupaten Lebak sebagaimana tabel di bawah ini :


24

Tabel 7. Daftar Areal Konservasi NO

URAIAN

DESA

LOKASI KECAMATAN

DAYA TAMPUNG HA m3

KEWENANGAN PROPINSI KABUPATEN

A WADUK 1 CICINTA 2 CIMAUR

Maja Cibatu Keusik

47.00 12.00 35.00

1,325,000.00 450,000.00 875,000.00

3  

0

Maja Banjarsari

B SITU 1 CIJORO 2 CIKUDA 3 CILEMBUN 4 KOMPENI 5 CIBOJAN 6 CITINGGAR 7 CIBANGRENG 8 PALAYANGAN 9 CIMADANG 10 GEDE CITEUPUSEUN 11 CIBOLEGER 12 CIKAMUNDING 13 CIMAESTA 14 SINAR GALIH 15 GUNUNG BOTOL 16 CIBURIAL 17 LEBAK LARANG

Rks Timur Rks Timur Selaraja Pajagan Sukarame Sajira Muara Dua Marga Jaya Kumpay Keusik Cisimeut Bayah Bayah Bayah Sindangratu Cibeber Cibeber

58.60 6.00 1.00 4.50 1.30 3.50 5.50 0.50 7.00 8.40 0.90 2.00 5.00 3.00 3.50 2.00 1.50 3.00

1,598,730.00 190,000.00 20,000.00 80,000.00 26,000.00 36,600.00 110,000.00 16,000.00 314,000.00 398,130.00 18,000.00 40,000.00 150,000.00 60,000.00 75,000.00 20,000.00 15,000.00 30,000.00

3 

14

Rangkabitung Rangkabitung Warunggunung Sajira Sajira Sajira Cikulur Cimarga Banjarsari Banjarsari Leuwidamar Cikamunding Cijengkol Bayah Panggarangan Panggarangan Mekarsari

C EMBUNG 1 CURUG BANTENG 2 ALINGAN 3 CILANDAK 4 CURUG 5 TAMAN JAYA 6 JULAD 7 CIRANGKONG 8 CIKEUTREUK 9 PASIR LELES 10 PALWA 11 CIHURANG 12 CISADANG 13 PARUNGKUJANG 14 CICAPER 15 TELAGA 16 CIBEUNTEUR 17 CIRUMAH HIANG 18 CIKERE 19 BABAKAN WALUYA 20 KADUBUGANG 21 RANCAKIARJALI 22 CISARAP 23 BADONG 24 CITEUREUP 25 CIBEUREUM 26 SAMPALEUN

Cijoro Pasir Kalanganyar Kalanganyar Kalanganyar Cikulur Anggalan Sukdaya Mekarsari Mekarsari Luhur Jaya Parungkujang Parungkujang Parungkujang Cipadang Prabugantungan Cirinteun Gunung Kencana Sindangwangi Pasir Nangka Mekarwangi Sindanglaya Cisarap Parung Panjang Cihara Mekarsari Sogong

23.56 0.20 2.00 0.26 0.50 1.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00 0.75 2.00 1.40 1.50 1.25 2.50 1.00 0.30 0.50 2.50 0.20 0.50 0.50 0.20

282,720.00 2,400.00 24,000.00 3,120.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 9,000.00 24,000.00 16,800.00 18,000.00 15,000.00 30,000.00 12,000.00 3,600.00 6,000.00 30,000.00 2,400.00 6,000.00 6,000.00 2,400.00

0

Rangkasbitung Kalanganyar Kalanganyar Kalanganyar Cikulur Cikulur Maja Maja Sajira Cipanas Cileles Cileles Cileles Cileles Cileles Cirinteun Gunung Kencana Mucang Mucang Mucang Sobang Wanasalam Wanasalam Cihara Cihara Panggarangan

                26                          

Untuk menunjang pertanian dengan pemanfaatan sumber daya air yang ada, Kabupaten Lebak memiliki prasarana Irigasi sebanyak 483 Daerah Irigasi


25

dan areal potensial 63.857 Ha, dengan kewenangan pengelolaan sebagai berikut : a. Kewenangan Pemerintah Propinsi Banten ada 9 Daerah Irigasi dengan areal potensial 13.310 Ha; b. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak ada 474 Daerah Irigasi dengan areal potensial 50.547 Ha yang terdiri dari : 

Irigasi Air Permukaan sebanyak 463 Daerah Irigasi dengan areal potensial 49.264 Ha.



Irigasi Pompa sebanyak 11 Daerah irigasi dengan areal potensial 1.283 Ha. Untuk lebih jelas lagi jumlah dan lokasi Daerah Irigasi di Kabupaten

Lebak yang disusun berdasarkan kecamatan seperti pada tabel 8 di bawah ini : Tabel 8. Daftar Irigasi Per Kecamatan Kewenangan Propinsi

Kewenangan Kabupaten KECAMATAN

Banjarsari Bayah Bojongmanik Cibadak Cibeber Cigemblong Cihara Cijaku Cikulur Cileles Cilograng Cimarga Cipanas Cirinten Curugbitung Gunung Kencana Kalanganyar Lebak Gedong Leuwidamar Maja Malingping Muncang Panggarangan Rangkasbitung Sajira Sobang Wanasalam Warunggunung Jumlah Total

Irigasi Pompa Irigasi Permukaan Jumlah Jumlah Areal Areal (Ha) D.I D.I (Ha) 20 1,733 22 2,435 19 1,624 3 280 2 250 68 7,363 6 505 15 1,991 11 1,026 20 2,083 1 10 19 1,945 23 2,884 11 685 3 335 24 3,105 11 1,075 2 225 19 1,553 1 108 1 211 1 100 14 1,787 19 1,811 1 100 4 270 10 1,885 22 2,402 23 2,730 8 650 2 380 19 1,740 30 2,945 3 335 17 1,986 463

49,264


11

1,283

Total

Jumlah Total Irigasi Permukaan Jumlah Jumlah Jumlah Areal (Ha) Areal (Ha) Areal (Ha) D.I D.I D.I 20 1,733 20 1,733 22 2,435 22 2,435 19 1,624 19 1,624 5 530 5 530 68 7,363 68 7,363 6 505 6 505 15 1,991 15 1,991 11 1,026 2 2,939 13 3,965 21 2,093 21 2,093 19 1,945 19 1,945 23 2,884 2 3,000 25 5,884 14 1,020 14 1,020 24 3,105 24 3,105 11 1,075 1 1,500 12 2,575 2 225 2 225 20 1,661 20 1,661 2 311 2 311 14 1,787 14 1,787 19 1,811 19 1,811 5 370 5 370 10 1,885 1 2,570 11 4,455 22 2,402 22 2,402 23 2,730 1 1,050 24 3,780 10 1,030 10 1,030 19 1,740 19 1,740 30 2,945 30 2,945 3 335 1 1,805 4 2,140 17 1,986 1 446 18 2,432 474

50,547

9

13,310

483

63,857

26

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dapat terukur dengan melihat evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bisa terlihat dari Target SPM (Standar Pelayanan Minimal) atau IKK (Indikator Kinerja Kunci) terhadap

realisasi

di

tahun-tahun

bersangkutan

dan

capaian

kinerja

berdasarkan Renstra periode sebelumnya. Berdasarkan data SPM yang telah dibuat pada tahun 2012 berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 bahwa SPM keandalan ketersediaan air irigasi baru mencapai 62.15 %, sedangkan SPM yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah 70.00 %, sedangkan berdasarkan IKK bahwa pada tahun 2013 Daerah Irigasi dengan kondisi baik baru mencapai 77.24 %. Pelayanan kinerja SKPD dapat dilihat dari capaian kinerja

Renstra

2009 – 2013 sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 halaman berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak NO

(1)

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Target

Sesuai Tugas Fungsi

Indikator

SKPD

Lainnya

(2)

(3)

(4)


(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

27


28

Berdasarkan tabel 2.1 dari ke 4 (empat) program prioritas hanya 2 (dua) program yang rasio capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2009 – 2013 yaitu Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan rasio capaian kinerja kegiatan rata-ratanya adalah 100 %, bahkan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya rasio capaian kinerja kegiatan rata-ratanya mencapai 126.17 %, hal ini dipengaruhi adanya dukungan pengganggaran yang penuh baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam Program tersebut, seperti untuk pemerintah propinsi adanya dana kontingensi dan untuk pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk 2 (dua) program lainnya yang rasio capaian kinerjanya dibawah

target

capaian

kinerja

Renstra

adalah

Program

Program

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang rasio capaian kinerja kegiatan rata-ratanya hanya mencapai 61.46 % dan Program Pengendalian Banjir yang rasio capaian kinerja kegiatan rata-ratanya hanya mencapai 54.44 %, hal ini dipengaruhi antara lain : a.

Untuk Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Pengendalian Banjir akibat kurangnya

dukungan

dana

baik

dari

Pemerintah

Propinsi

maupun

Pemerintah Pusat; b. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga Program Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Pengendalian Banjir kurang diprioritaskan dalam pengganggarannya. c.

Untuk Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dalam pelaksanaannya kesulitan dalam hal


29

penyediaan lahan, karena kebanyakan lahan yang berpotensi untuk konservasi air merupakan milik masyarakat sehingga harus di bebaskan.

Mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD, untuk dapat menentukan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat terlihat pada tabel 2.2 berikut ini ;


30


31

Berdasarkan data tabel 2.2 mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD bahwa penyerapan anggaran atau realisasi keuangan selama 5 (lima) tahun mencapai 94.16 % sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 (lima) tahun mencapai 0.50 % namun untuk realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 (lima) tahun minus 0.87 %, hal ini di karenakan pada realisasi penyerapan anggaran terdapat anggaran akibat sisa tender dan adanya anggaran pemeliharaan sebesar 5 % pada setiap paket pekerjaan yang di luncurkan ke tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pelayanan SKPD tahun 2009 – 2013 dapat dikatakan baik, namun kendala dalam setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran pasti ada diantaranya : a. Adanya perubahan sistem administrasi keuangan yang tadinya manual sejak tahun 2010 mulai diberlakukan sistem aplikasi (SIPKD) dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga hal tersebut membutuhkan waktu dalam penyesuaian pengelolaan administrasi keuangan di lingkup SKPD Dinas Sumber Daya Air. b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan penganggaran sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan dalam setiap pengelolaan program dan kegiatan.

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan banyaknya Potensi sumber daya air di Kabupaten Lebak hal tersbut merupakan tantangan dan peluang dalam setiap pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Lebak. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Lebak sangat besar antara lain :


32

a. Kondisi geografis Kabupaten Lebak yang topografi daerah umumnya berbukit – bukit dan sebagian besar sungai yang ada di Kabupaten Lebak merupakan sungai hulu yang memiliki elevasi beda tinggi yang cukup curam; b. Sumber Daya Manusia di SKPD Dinas Sumber Daya Air yang masih jauh dari kata ideal dengan komposisi pegawai PNS hanya 22 % sedangkan untuk pegawai honorernya mencapai 78 %, hal ini berpengaruh pada pengelolaan sumber daya air; c. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Dinas Sumber Daya Air sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air kurang optimal; d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti bangunan kantor, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, mabeleur, komputer dan lain-lain sehingga mehambat kinerja dalam pengelolaan sumber daya air; e. Semakin besarnya perubahan peruntukan fungsi tata guna lahan; f. Meningkatnya kerusakan hutan/vegetasi, penebangan liar, pembakaran dan penjarahan; g. Berkurangnya ketersediaan air akibat hutan/vegetasi yang semakin berkurang; h. Sulitnya penyediaan konservasi air melalui upaya pembangunan embung akibat permasalahan pembebasan lahan; i. Banyaknya kawasan strategis pertanian, sarana publik dan permukiman padat penduduk yang berada pada lokasi sungai sehingga kemungkinan besar terkena dampak daya rusak air; j. Sulitnya pengaturan penataan lahan sempadan sungai akibat banyak lahan sempadan sungai yang sudah menjadi hak milik; k. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi; l. Keandalan air irigasi yang tidak dapat terjamin sepanjang waktu; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

33

m. Terjadinya potensi konflik kepentingan akan air; n. Rendahnya partisipasi masyrakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi; o. Terjadinya pencurian dan dan pengambilan air irigasi; p. Adanya alih fungsi lahan sawah; q. Kurang memadainya data dan informasi sumber daya air; dan r. Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Sedangkan peluang yang dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut : a. Adanya peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya air. b. Adanya dukungan legislatif dalam penganggaran pengelolaan sumber daya air. c. Banyaknya potensi sumber daya air yang dimiliki; d. Tersedianya bahan baku kontruksi; e. Adanya potensi lahan sawah yang masih bisa dikembangkan; f. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat; g. Tersedianya kuantitas sumber daya manusia; dan h. Adanya lembaga pengguna air (P3A dan GP3A) yang sudah dibentuk;

Tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya air ini dikemukakan berdasarkan hasil analisis terhadap Rentra Kementrian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Propinsi Banten serta telaah terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dengan makin meningkatnya perkembangan seluruh aspek kehidupan sebagai dampak lajunya pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan disegala bidang, telah meningkatkan permintaan dan tuntutan pelayanan air untuk berbagai kebutuhan sehingga menyebabkan tekanan berat kepada daya dukung sumber daya air. Sementara jumlah air yang tersedia jumlahnya tetap dan cenderung menurun serta ketersediaannya semakin menurun khususnya dimusim kemarau, indikasi kelangkaan air akan menyebabkan persaingan penggunaan yang memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, menangkal terjadinya konflik sebagai tantangan masa depan menjadi tujuan utama manajemen sumber daya air. Bentuk Penjabaran diatas terus berkembang sebagai bentuk identifikasi masalah diantaranya : 1. Permasalahan dengan adanya pergeseran nilai dari sumber daya air sebagai milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya, menjadi sumber daya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial; 2. Rusaknya hutan/vegetasi yang berpengaruh terhadap resapan air di hulu sungai mengakibatkan rentang (margin) debit sungai yang sangat besar pada saat musim hujan (banjir) dan pada saat musim kemarau (kekeringan); 3. Ketersediaan air yang semakin berkurang; 4. Adanya persaingan pemanfaatan air untuk irigasi dan penggunaan air untuk sektor lain; 5. Adanya konversi lahan pertanian untuk keperluan lainnya; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

35

6. Lemahnya penegakan hukum dalam pelanggaran tata guna lahan; dan 7. Masih rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam melestarikan sumber daya air. Kesemuanya itu memerlukan penyesuaian arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif serta perlunya suatu perencanaan strategis di bidang Sumber Daya Air dan keberlanjutan sistem irigasi dan hakhak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin baik untuk saat ini maupun generasi yang akan datang. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3.2.1 Visi Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan transformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Visi RPJPD sebagaimana dimaksud adalah “Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan”, Kabupaten

Lebak

2014-2019

merupakan

tahapan

ketiga

serta RPJMD pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak 2005-2025 yaitu “Tahap Pertumbuhan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, dengan karakteristik yang diharapkan pada kondisi : (1) sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; (2) Hampir setiap sendi kehidupan masyarakat termasuk

seni

dan

budaya

akan

memasuki

tahap

komersialisasi;

(3)

berkembangnya industri pariwisata yang mendorong permintaan terhadap barang seni dan kerajinan rakyat; (4) perkembangan yang pesat dalam investasi


36

bidang industri jasa berbasis sumberdaya alam yang didukung faktor kedekatan geografis

Kabupaten

pemerintahan

daerah

Lebak

dengan

menerapkan

wilayah

e-Government

Jabodetabek; yang

serta

mencapai

(5)

tingkat

kedewasaan (maturity level). Di samping itu, visi dalam RPJMD juga merupakan abstraksi yang mengakomodasi visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada DPRD Kabupaten Lebak pada saat pencalonannya, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lebak yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Agama serta Kearifan Lokal”. Berdasarkan visi RPJPD tersebut, serta visi kepala daerah di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 diarahkan dalam rangka mencapai :

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Lebak yang Maju, menggambarkan kondisi Kabupaten Lebak yang lebih baik dengan pembangunan yang dinamis, inovatif dan kreatif, yang didukung dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Lebak yang Maju dicirikan dengan pencapaian indikator-indikator makro daerah yang lebih baik dari sebelumnya yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya


37

kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik juga terjadi pada indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Lebak yang Berdaya Saing, menggambarkan kondisi daerah dimana perekonomian daerah mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kondusifitas investasi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia dengan kemampuan untuk bersaing dengan sehat, baik dalam lingkup daerah, regional maupun nasional. Pemantapan Pembangunan Perdesaan, merupakan upaya untuk terus melanjutkan pembangunan perdesaan sebagai basis utama pembangunan yang dilakukan pada periode pembangunan sebelumnya. Pemantapan pembangunan perdesaan menunjukan itikad pemerintah daerah untuk mengusung desa sebagai pusat pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dan menggiring mereka menjadi desa yang berkembang dan mandiri. Pengembangan ekonomi Kerakyatan, merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Melalui Pengembangan ekonomi rakyat diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

3.2.2 Misi Dalam

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada


38

dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut. Adapun misi sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam 6 (enam) misi operasional sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif, hal ini ditunjukan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh. Misi ini merupakan hasil dari reformulasi rumusan misi pertama calon kepala daerah yaitu mewujudkan SDM Kabupaten Lebak yang produktif, kreatif, inovatif, partisipatif, dan berdaya saing;

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik. Birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan daerah dengan karakteristik organisasi yang responsif terhadap tuntutan publik sehingga senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan secara transparan dan akuntabel. Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-5 calon kepala daerah yaitu menguatkan tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan. Kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

39

global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan

sektor pertanian

serta pengembangan investasi yang mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerah. Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-3 calon kepala daerah yaitu meningkatkan akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;

Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas. Hal ini ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan perluasan akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat

terutama

pada

bidang

pendidikan,

kesehatan

dan

perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas. Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-2 calon kepala daerah yaitu meningkatkan

pengembangan

wilayah

dan

infrastruktur

melalui

pemantapan pembangunan perdesaan;

Misi 5 : Menjaga

Keseimbangan

Lingkungan

dan

pembangunan

yang

berkelanjutan, Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan. RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

40

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-4 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam kerangka rencana tata ruang.

Misi 6 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, hal ini ditunjukan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2.3 Program Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan adanya kerangka kerja atau program kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada kelima misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Tujuan : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar; 2) Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahan ciri masyarakat yang santun berbudaya.


41

Sasaran : 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata; 2) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata; 3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia; 4) Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga; 5) Terpelihara dan termanfaatkanya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik Tujuan

: Meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan Tujuan

: Meningkatkan

Perekonomian

Masyarakat

Berbasis

Ekonomi

Kerakyatan Sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi; 2) Meningkatnya Ketahanan pangan daerah; 3) Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan; 4) Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.


42

4. Meningkatkan

Ketersediaan

Infrastruktur

Strategis

Wilayah

yang

berkualitas Tujuan : 1) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; 2) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi. Sasaran : 1) Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan; 2) Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat; 3) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat; 4) Meningkatnya kualitas perumahan permukiman; 5) Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat; 6) Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ; 7) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.

5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Tujuan : 1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup; 2) Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana. Sasaran : 1) Meningkatnya rehabilitasi lahan; 2) Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air; 3) Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas; 4) Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah; 5) Pengendalian dan pemanfaatan ruang; 6) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

43

6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Tujuan

: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah

Sasaran : 1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat.

Keterkaitan antara visi, misi, program kepala daerah terpilih dengan SKPD terlihat pada misi keempat, dimana dalam misi keempat tersebut adalah Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan sasaran yang jelas, yakni Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian SKPD Sumber Daya Air memiliki arah yang jelas dalam

pelaksanaan

pengelolaan

sumber

daya

air

untuk

mengupayakan

pengembangan wilayah sehingga memungkinkan Kabupaten Lebak untuk lebih maju dan berdaya saing.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Faktor-Faktor penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L (Renstra Kementrian Pekerjaan Umum) dan Renstra SKPD Provinsi (Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman) adalah : a. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan; b. Rendahnya SDM yang mampu menjembatani program turunan SDM dari Pusat, ataupun provinsi; dan c. Kurang intensnya dan terakomodirnya Program dan Kegiatan yang berbasis partisipatif masyarakat; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

44

3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkembang saat ini lebih diarahkan kepada tata guna lahan yang mendukung kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Tentunya tanpa mengindahkan kesinambungan dari daya dukung lahan yang menunjang ketersediaan dan kualitas infrastruktur di bidang sumber daya air khususnya.

3.5 Penentuan isu-isu strategis Penentuan

isu-isu

strategis

merupakan

hal

penting

yang

dapat

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat

penting,

mendasar,

berjangka

panjang,

mendesak,

bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menetukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Upaya ini dapat dilakukan melalui analisa permasalahan umum daerah dengan tetap memperhatikan hal yang menjadi prioritas dan isu strategis Renstra K/L dan Renstra Propinsi. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD mensyaratkan bahwa programprogram yang tertuang dalam Renstra Sumber Daya Air harus mendukung distribusi tata guna lahan sesuai peruntukannya. Program yang terkait dengan distribusi tata guna lahan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

45

jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya. Program tersebut merupakan salah satu bentuk usaha dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam Kajian RTRW Kabupaten Lebak 2013-2034, Renstra Dinas Sumber Daya Air diakomodir melalui indikasi program induk “Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana’’ melalui program ‘Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air’. Melalui kegiatan sebagai berikut : a. Normalisasi Sungai b. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan kapasitas jaringan irigasi c. Rencana pemeliharaan dan pengelolaan jaringan beririgasi pada daerah irigasi (D.I.) yang ada di kabupaten. d. Rencana peningkatan dan pengelolaan irigasi desa yang ada di kabupaten pendayagunaan potensi mata air dan air tanah.

Berdasarkan kajian Lingkungan hidup startegis berdampak bagi pelayanan SKPD, yakni program-program yang tertuang dan Renstra Sumber Daya Air harus mendukung kelestarian lingkungan hidup. Program yang mendukung kelestarian lingkungan hidup adalah : a. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; dan b. Program Pengendalian banjir. Kedua Program diatas merupakan bentuk kebijakan berupa peningkatan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Disebutkan dalam Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lebak 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan salah satunya adalah ”Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Konservasi Melalui


46

Optimalisasi

Pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

dengan

tetap

Menjaga

Kelestarian Lingkungan Hidup”. Keterkaitan KLHS terhadap Renstra Dinas Sumber Daya Air yaitu mengacu pada isu strategis bahwasanya sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum terintegrasi dengan baik karena Kabupaten Lebak merupakan daerah tangkapan air bagi DAS Ciujung, Cidurian dan Ciliman sehingga Kabupaten Lebak dinyatakan sebagai darah konservasi sumber daya air. Kondisi saat ini, daerah tangkapan air yang ada mengalami degradasi yang sangat cepat akibat penebangan hutan, penggalian pasir kali maupun akibat banyaknya penambang tanpa ijin. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan

pembangunan

periode

sebelumnya,

serta

permasalahan

dan

tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada lima tahun mendatang ditetapkan isu-isu strategis Dinas Sumber Daya Air adalah : 1. Tata kelola pemerintah daerah; 2. Kondisi hutan/vegetasi hulu sungai; 3. Konversi lahan pertanian; 4. Partisipasi masyarakat untuk memelihara prasarana sumber daya air; 5. Keterpaduan dan Sinkronisasi Program dan kegiatan; 6. Pendanaan pemerintah daerah; 7. Komposisi dan kompetensi SDM; 8. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja; dan 9. Ketersediaan data dan informasi sumber daya air.


47

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Oleh karenanya visi Dinas Sumber Daya Air dibuat berdasarkan berbagai isu yang berkembang dan kondisi riil yang dihadapi saat ini. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Pengelolaan sumber daya air dan dalam rangka menunjang visi Pemerintah Kabupaten Lebak, maka visi dari Dinas Sumber Daya Air adalah: “Terwujudnya sarana dan prasarana

sumber

daya

air

yang

bermanfaat

secara

optimal

bagi

kesejahteraan masyarakat terutama petani”. Berdasarkan visi tersebut diatas maka pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan Pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan sesuai dengan pola induk pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, maka Misi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut adalah : a. Pengembangan Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan; b. Pendayagunaan sumber daya air dan peningkatan partisipasi masyarakat; c. Pengendalian daya rusak air; dan d. Peningkatan sistem perencanaan, pengendalian pembangunan dan Pembaharuan data/informasi sumber daya air. RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

48

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan implementasi/ penjabaran dari pernyataan misi yaitu sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun. Oleh karena itu dirumuskan tujuan dari Dinas Sumber Daya Air adalah mewujudkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan diatas adalah meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi, ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat serta terkendalinya daya rusak air. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan SKPD


49


50

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mencapai keberhasilan yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan cepat dan lancar, maka diperlukan strategi yaitu antara lain : a.

Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;

b.

Melaksanakan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi guna peningkatan fungsi layanan jaringan irigasi;

c.

Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi P3A/GP3A/IP3A;

d.

Adanya dukungan operasional kegiatan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan sistem irigasi;

e.

Melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat daya rusak air;

f.

Menyusun

suatu

perencanaan

yang

komperhansif

dan

melakukan

pengendalian dalam setiap pembangunan sumber daya air; dan g.

Pembaharuan data/informasi guna menunjang sistem perencanaan sumber daya air. Sedangkan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program

dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, maka perlu ditetapkan kebijakan antara lain : a. Upaya konservasi dilakukan terutama dengan pembuatan embung di samping upaya vegetatif; b. Upaya konservasi dilakukan dengan memelihara dan merehabilitasi embung dan bangunan penampungan air lainnya yang sudah ada; c. Upaya konservasi dilakukan dengan pengamanan daerah sempadan sungai dan penampungan air; d. Pengelolaan irigasi diprioritaskan pada pemeliharaan jaringan Irigasi yang sudah terbangun dan terjamin ketersediaan airnya; RENSTRA DSDA KAB. LEBAK 2014-2019

51

e. Rehabilitasi diutamakan pada jaringan irigasi yang berkurang fungsinya akibat bencana alam dan dalam rangka meningkatkan kondisi fisik jaringan; f. Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia P3A/GP3A/IP3A; g. Dukungan operasional kegiatan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas fisik kegiatan; h. Pengelolaan sistem irigasi guna dapat menentukan RTTG dan RTTD; i. Pengendalian banjir dilakukan dengan mengutamakan pendekatan konservasi dan pengelolaan bantaran sungai pada wilayah strategis pertanian, sarana transportasi dan permukiman; j. Pengendalian Banjir dilakukan dengan upaya

memelihara dan merehabilitasi

bangunan pengendali banjir yang sudah ada; k. Upaya penganggaran berbasis kinerja dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air; l. Melakukan Perencanaan secara komperhansif dalam pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air; m. Melakukan pengendalian dan evaluasi dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air; dan n. Melakukan pembaharuan data/informasi sumber daya air setiap tahun.


52


53


54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Gambaran Rinci dan Spesifik mengenai Renstra SKPD dapat dilihat dengan membuat pemetaan matriks Renstra yang memuat Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang ada, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 5.1. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan/atau

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dipakai sebagai parameter matriks renstra pada program prioritas diantaranya adalah : a.

Jumlah Embung terbangun 18 Unit / 25.40 Ha;

b.

Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi 12 Unit / 10 Ha;

c.

Jumlah daerah sempadan sungai dan penampungan air terpelihara 25 Lokasi;

d.

Jumlah jaringan irigasi terpelihara 400 D.I / 640.000 m';

e.

Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi 272 D.I / 701 Bh / 65.219 m';

f.

Jumlah Pemberdayaan P3A 420 P3A;

g.

Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi 5 Dokumen;

h.

Jumlah terbangunanya bangunan pengendali banjir 22 Lokasi;


55

i.

Jumlah terahabilitasi dan terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 10 Lokasi;

j.

Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Anggaran 24 Dokumen;

k.

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 23 Dokumen;

l.

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 6 Dokumen; dan

m.

Jumlah Dokumen data/informasi Perencanaan sumber daya air 15 Dokumen.

Pendanaan Indikatif adalah Program dan Kerangka Pendanaan yang disusun dalam periode atau jangka waktu tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Satu kesatuan yang menyeluruh yang terdiri dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaaan indikatif ini secara terpadu digambarkan dalam bentuk matriks renstra yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut di bawah ini :


56


57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan penjabaran target terukur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel 6.1 berikut ini :


58


59

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Tahun 2014 - 2019 merupakan acuan bagi dinas dalam melaksanakan kegiatan tahunan selama 5 tahun kedepan. Disamping itu juga merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dalam periode pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Dalam Renstra ini memuat strategi dan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, dan pelaksanaanyan akan selalu berpijak pada nilai-nilai Dinas Sumber Daya Air yaitu : kesungguhan, Keseimbangan, Ketegasan dan Kejujuran.

Rangkasbitung, 21 Juli 2014 KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK

H. WAHAB RAHMAT, BE, SP NIP. 19580206 198110 1 001


60

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK

TUJUAN

1

SASARAN

2

1 Meningkatan kualitas pelayanan 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara efektif, efisien dan transparan

INDIKATOR SASARAN

KODE

4

3 a Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

5

DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 03 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 03 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai

Materai Perangko Kend. Roda 4 Kend. Roda 2

Cetakan Fotocopy Penjilidan 1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya penyediaan peralatan kantor Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

2 Mewujudkan keberlanjutan fungsi 2.1 Meningkatkan kinerja layanan dan pemanfaatan sumber daya jaringan irigasi, ketersediaan air air melalui keterpaduan baku dan partisipasi masyarakat pengelolaan sumber daya air serta terkendalinya daya rusak air

Bln Bh Bh Bln Unit Unit Bln Jenis Bln Buku Lbr Set Jenis Harian

10 Harian

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi

60 Bln

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara Tersedianya kendaraan dinas/operasional

c Terpeliharanya gedung kantor

1 03 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

60 2 0 1 60

d Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan

1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 03 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

a Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

1 03 02 24

b Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

1 03 02 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 1 03 02 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1 03 02 24 24 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 03 02 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1 03 02 24 25 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)

1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03

02 02 02 02 02 02

24 24 24 24 24 24

26 27 28 29 32 39

Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN) PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Operasional Komisi Irigasi

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun Jumlah Pemberdayaan P3A Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)

Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK TAMBAHAN)

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi pompa Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK TAMBAHAN) Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi

c Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)

1 03 02 26

d Jumlah embung terbangun

1 03 02 26 01 Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

Jumlah embung terbangun

e Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi

1 03 02 26 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya 1 03 02 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 1 03 02 26 10 Pembinaan Lembaga Pengelola SDA 1 03 02 26 11 Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/Situ/Rawa (DAK SPDT)

Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi

f Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi g Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai h Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai i Terbangunya bangunan pengendali banjir 2.2 Meningkatkan kualitas data/informasi dan sinkronisasi data perencanaan

Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal

60 3000 527 60 4 20 60 60 60 400 5000 500 20 10

b Tersediannya Kendaraan dinas/operasional

e Tersusunnya administrasi pelaporan 1 03 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan kinerja dan keuangan Pertanggungjawaban Keuangan pertanggungjawaban keuangan 1 03 02 06 02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip SKPD

a Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya air b Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang

1 03 02 28

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung) Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi Terlaksananya bimbingan dan pelatihan lembaga pengelola sumber daya air Terlaksananya pemeliharaan pembangunan embung

Program Pengendalian Banjir

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai 1 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 1 03 02 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan Terbangunya bangunan pengendali banjir sungai 1 03 02 28 12 Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Terpeliharanya bangunan pengendali banjir pusat-pusat pengendali banjir 1 06 02 15 Program Pengembangan Data/Informasi 1 06 02 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi SKPD

1 06 02 21

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 02 21 17 Penyusunan Renstra SKPD 1 06 02 21 18 Penyusunan Renja SKPD 1 06 02 21 22 Pengolahan Data

c Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 06 dan Dokumen Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Air 1 06 1 06 1 06

02 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 02 24 10 Penyusunan Program dan Anggaran 02 24 11 Perencanaan Teknis 02 24 12 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan JUMLAH

Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian Pembangunan SKPD Tersusunnya Program dan Anggaran SKPD Tersusunya perencanaan teknis SKPD Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan

2014 TARGET 8

7

6

1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kend. Roda 4 Kend. Roda 2

Bln Unit Unit Gedung Bh

56 Stel 56 Stel

Rp 9

12 Bln 130 Surat


Cetakan Fotocopy Penjilidan Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal

12 4 20 12 60 12 110 1000 140 9 2

Bln Unit Unit Bln Jenis Bln Buku Lbr Set Jenis Harian

477.388.000 500.000 37.200.000 152.691.000 42.782.000 66.290.000 14.625.000

94.100.000 4.200.000

2 Harian 170 HOK 12 0 0 1 12


-

Bln Unit Unit Gedung Bln Stel Stel

65.000.000 60.000.000 60.000.000 -

10 Buku

2 Buku

7.924.000

10 Buku

2 Buku

7.924.000

62,15 %

380 95000 0 0 0 190 172 49 0 3 2

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI DI DI Dok Dok

26 23,56 26 23,56 0 0 5 1 0

Unit Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi Keg. Unit

344 86.000 150 225.000 228

63,20 % 0 0 0 175 289.970 70 31 36 7449 37 65 7770 36 31 10 0 0 12

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI Lokasi DI Dok bulan

2 3,4 2 3,4 0 0 0 3 6


19.923.196.150

3.300.000.000 300.000.000 6.711.461.000

9.013.475.800 385.088.650 96.885.700 66.285.000 50.000.000 752.005.200 530.806.600 100.000.000 121.198.600

27 Lokasi

4 Lokasi

1.176.173.650

0 Lokasi 27 Lokasi

0 Lokasi 4 Lokasi

1.114.638.600

0 Lokasi

3 Lokasi

61.535.050

0 Dok. 0 Dok.

0 Dok. 0 Dok.

11 Dok

3 Dok

105.000.000

1 Dok 5 Dok 5 Dok

1 Dok 1 Dok 1 Dok

50.000.000 25.000.000 30.000.000

25 Dok.

10 Dok.

567.000.000

5 Dok. 7 Dok. 13 Dok.

4 Dok. 3 Dok. 23 Keg.

30.000.000 362.000.000 175.000.000

-

23.068.687.000

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN

1

SASARAN

2


INDIKATOR SASARAN

KODE



4


5

2015 TARGET 10

6





12 Bln 100 Surat















e Tersusunnya administrasi pelaporan 1 03 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan kinerja dan keuangan Pertanggungjawaban Keuangan pertanggungjawaban keuangan 1 03 02 06 02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip SKPD 2 Mewujudkan keberlanjutan fungsi 2.1 Meningkatkan kinerja layanan dan pemanfaatan sumber daya jaringan irigasi, ketersediaan air air melalui keterpaduan baku dan partisipasi masyarakat pengelolaan sumber daya air serta terkendalinya daya rusak air


1 03 02 24





1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

24 24 24 24 24 24

26 27 28 29 32 39







1 03 02 26








03 03 03 03 03 03




12 6 20 12 60 12 100 1000 100 8 2


2 Harian 170 HOK 12 0 5 1 12


2016 TARGET 12

Rp 11

-


513.100.000 500.000 39.000.000 168.000.000 Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 45.000.000 70.000.000 15.600.000 Cetakan Fotocopy Penjilidan 100.000.000 5.000.000 Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal 70.000.000 250.000.000 Kend. Roda 4 100.000.000 Kend. Roda 2 150.000.000 -

Rp 13

12 Bln 100 Surat 12 6 25 12 60 12 100 1000 100 8 2


528.100.000 500.000 41.000.000 170.000.000 45.000.000 75.000.000 16.600.000

100.000.000 5.000.000

2 Harian 170 HOK 12 3 0 1 12

Bln Unit Unit Gedung Bln

152 Set 152 Set

75.000.000 655.000.000 555.000.000 100.000.000 45.600.000 45.600.000

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

65,00 % 20 60 5.000 200 320.000 70 20 60 5000 0 0 0 35 0 0 37 1 12

5.600.000.000 3.500.000.000 300.000.000 5.600.000.000

558.350.000 750.000.000 168.000.000 60.000.000

67,00 % 20 60 5.000 240 384.000 70 20 60 5000 0 0 0 20 20 0 0 1 12

5.600.000.000 4.200.000.000 300.000.000 5.600.000.000

560.000.000 560.000.000 168.000.000 70.000.000

1.450.000.000

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai 1 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 1 03 02 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan Terbangunya bangunan pengendali banjir sungai 1 03 02 28 12 Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Terpeliharanya bangunan pengendali banjir pusat-pusat pengendali banjir

5 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi

1 06 02 15 Program Pengembangan Data/Informasi 1 06 02 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


3 Dok. 3 Dok.

200.000.000 200.000.000

3 Dok. 3 Dok

100.000.000 100.000.000

1 06 02 21


2 Dok

25.000.000

2 Dok

25.000.000

Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air

0 Dok 2 Dok 0 Dok

25.000.000 -

0 Dok 2 Dok 0 Dok

25.000.000 -

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian Pembangunan SKPD Tersusunnya Program dan Anggaran SKPD Tersusunya perencanaan teknis SKPD Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan

9 Dok.

600.000.000

9 Dok.

750.000.000

4 Dok. 4 Dok. 1 Dok.

50.000.000 350.000.000 200.000.000

4 Dok 4 Dok 1 Dok

50.000.000 500.000.000 200.000.000

1 03 02 28





02 24


0 Lokasi


1.730.000.000

1.285.172.000

5 Lokasi

1.392.453.000

300.000.000 985.172.000

2 Lokasi 3 Lokasi

300.000.000 1.092.453.000

800.000.000 600.000.000 50.000.000 -

-

20.869.622.000

7 8,4 4 5,9 3 2,5 5 0 0

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI DI DI Dok bulan

17.058.000.000



3 3,5 1 1,9 3 3,5 5 0 0


16.536.350.000

0 Lokasi

1.080.000.000 600.000.000 50.000.000 -

-

22.294.153.000


1

SASARAN

2


INDIKATOR SASARAN

KODE



4


5

2017 TARGET 14

6





12 Bln 90 Surat

















1 03 02 24





1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

24 24 24 24 24 24

26 27 28 29 32 39







1 03 02 26








03 03 03 03 03 03





12 9 25 12 60 12 100 1000 100 8 2


2 Harian 170 HOK 12 0 5 1 12


2018 TARGET 16

Rp 15

-


567.600.000 500.000 43.000.000 176.000.000 Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 45.000.000 80.000.000 17.600.000 Cetakan Fotocopy Penjilidan 120.000.000 5.500.000 Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal 80.000.000

12 Bln 90 Surat 12 9 30 12 60 12 100 1000 100 8 2


587.750.000 500.000 45.150.000 178.000.000 45.000.000 85.000.000 18.600.000

120.000.000 5.500.000

2 Harian 170 HOK

200.000.000 Kend. Roda 4 100.000.000 Kend. Roda 2 100.000.000 -

Rp 17

12 0 0 1 12 -

Bln Unit Unit Gedung Bln Set Set

90.000.000 100.000.000 100.000.000 -

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

2 Buku

10.000.000

69,00 % 20 60 5.000 300 480.000 70 20 60 5000 0 0 0 20 20 0 0 1 12 6 5,5 4 4 2 1,5 5 0 0

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI DI DI Dok bulan Unit Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi Keg. Unit

18.118.000.000

5.600.000.000 5.250.000.000 300.000.000 5.600.000.000

560.000.000 560.000.000 168.000.000 80.000.000 1.630.000.000 1.180.000.000 400.000.000 50.000.000 -

71,00 % 20 60 5.000 350 560.000 70 20 60 5000 0 0 0 20 20 0 0 1 12 6 6,8 4 5,8 2 1 5 0 0


19.003.000.000

5.600.000.000 6.125.000.000 300.000.000 5.600.000.000

560.000.000 560.000.000 168.000.000 90.000.000


1.640.000.000 1.190.000.000 400.000.000 50.000.000 -


6 Lokasi

1.611.548.000

6 Lokasi

2.302.752.000

2 Lokasi 4 Lokasi

300.000.000 1.311.548.000

2 Lokasi 4 Lokasi

300.000.000 2.002.752.000



3 Dok. 3 Dok

100.000.000 100.000.000

3 Dok. 3 Dok

100.000.000 100.000.000

1 06 02 21


3 Dok

75.000.000

2 Dok

25.000.000

Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air

1 Dok 2 Dok 0 Dok

50.000.000 25.000.000 -

0 Dok 2 Dok 0 Dok

25.000.000 -

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian Pembangunan SKPD Tersusunnya Program dan Anggaran SKPD Tersusunya perencanaan teknis SKPD Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan

9 Dok.

750.000.000

9 Dok.

750.000.000

4 Dok 4 Dok 1 Dok

50.000.000 500.000.000 200.000.000

4 Dok 4 Dok 1 Dok

50.000.000 500.000.000 200.000.000

1 03 02 28





02 24


0 Lokasi

-

23.062.148.000

0 Lokasi

-

24.518.502.000


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE



1

2

3

4

5

6


a Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran





TARGET 18

Kend. R 4 Kend. R 2












1 03 02 24





1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

24 24 24 24 24 24

26 27 28 29 32 39






1 03 02 26








03 03 03 03 03 03





12 9 30 12 60 12 100 1000 100 8 2


2 Harian 170 HOK





Kend. R 4 Kend. R 2

TARGET 20

Rp 19

12 Bln 80 Surat


KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD

2019

12 0 0 1 12

Bln Unit Unit Gedung Bln

152 Set 152 Set

626.500.000 500.000

Rp 21

72 Bln 590 Surat

47.400.000 178.000.000 Kend. R 4 Kend. R 2 45.000.000 90.000.000 19.600.000 Cetakan Fotocopy Penjilidan 140.000.000 6.000.000 Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal 100.000.000

72 9 30 72 360 72 610 6000 640 25 12

100.000.000 Kend. R 4 Kend. R 2 100.000.000

12 3 10 1 12

53.200.000 53.200.000


3.300.438.000 3.000.000 252.750.000 1.022.691.000 267.782.000 466.290.000 102.625.000

674.100.000 31.200.000

12 Harian 1020 HOK Bln Unit Unit Gedung Bln

304 Set 304 Set

480.000.000 1.365.000.000 555.000.000 200.000.000 610.000.000 98.800.000 98.800.000

2 Buku

10.000.000

12 Buku

57.924.000

2 Buku

10.000.000

12 Buku

57.924.000

73,00 20 60 5.000 400 640.000 70 20 60 5000 0 0 0 20 20 0 0 1 12 6 7,8 4 6,3 2 1,5 5 0 0

% DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI DI DI Dok bulan Unit Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi Keg. Unit

19.888.000.000

5.600.000.000 7.000.000.000 300.000.000 5.600.000.000

560.000.000 560.000.000 168.000.000 100.000.000 1.660.000.000 1.210.000.000 400.000.000 50.000.000 -

73,00 % 100 300 25.000 400,00 640.000 420 131 336 32.449 37 65 7.770 151 111 10 37 5 72 30,00 35,40 18 25,40 12 10,00 25 3 6

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m' DI Bh m' DI DI DI Dok Dok bulan Unit Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi Keg. Unit

110.526.546.150

28.000.000.000 29.375.000.000 1.800.000.000 34.711.461.000

9.013.475.800 3.183.438.650 2.336.885.700 66.285.000 750.000.000 840.000.000 450.000.000 8.862.005.200 5.990.806.600 2.400.000.000 250.000.000 100.000.000 121.198.600


6 Lokasi

2.759.908.000

32 Lokasi

10.466.471.600

2 Lokasi 4 Lokasi

300.000.000 2.459.908.000

10 Lokasi 22 Lokasi

1.500.000.000 8.966.471.600



3 Dok. 3 Dok

1 06 02 21


3 Dok


1 03 02 28





02 24


0 Lokasi

100.000.000 100.000.000

0 Lokasi

-

15 Dok. 15 Dok

600.000.000 600.000.000

75.000.000

15 Dok

330.000.000

1 Dok 2 Dok 0 Dok

50.000.000 25.000.000 -

3 Dok 11 Dok 1 Dok

150.000.000 150.000.000 30.000.000

9 Dok.

750.000.000

53 Dok.

4.167.000.000

4 Dok 4 Dok 1 Dok

50.000.000 500.000.000 200.000.000

24 Dok 23 Dok 6 Dok

280.000.000 2.712.000.000 1.175.000.000

26.022.608.000

139.774.184.950

TUJUAN

SASARAN

1

2


INDIKATOR SASARAN

KODE


4

5


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6





1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional









1 03 02 24








1 1 1 1 1 1


02 02 02 02 02 02

24 24 24 24 24 24

26 27 28 29 32 39



1 03 02 26








03 03 03 03 03 03


1 03 02 28

22

23

DSDA




UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB

LOKASI

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK


DSDA

DSDA DSDA

DSDA

DSDA




DSDA



DSDA

1 06 02 21





02 24



DSDA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS SUMBER DAYA AIR

Recommend Documents