LAPORAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKERKESDA) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 YTH. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA; YTH. WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA YTH. KEPALA BADAN PPSDM KEMENKES RI; YTH.FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA; YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA YTH.PARA BUPATI DAN WALIKOTA SE SULAWESI TENGGARA ATAU YANG MEWAKILI; YTH. PARA PEJABAT ESELON II KEMENKES RI YTH.PARA PEJABAT LINGKUP PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA SE SULAWESI TENGGARA SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULAHI WABARAKATUH, DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA PUJI SYUKUR PATUT KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH, SWT, ATAS SEGALA INAYAHNYA SEHINGGA KITA DIBERI WAKTU DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI ACARA RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016. SEBELUM SAYA MENYAMPAIKAN LAPORAN, SAYA SELAKU PRIBADI DAN MEWAKILI JAJARAN KESEHATAN SE SULAWESI TENGGARA, MENGUCAPKAN SELAMAT 1
DATANG KEPADA KEPALA BADAN PPSDM KEMENKES RI DAN ROMBONGAN DI BUMI ANOA, KOTA LULO, KOTA KENDARI. BAPAK GUBERNUR DAN BAPAK KEPALA BADAN PPSDM YANG KAMI HORMATI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 MENGAMBIL TEMA ““KELUARGA SEHAT, MASYARAKAT SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN”. TEMA TERSEBUT DIDASARI BAHWA PEMBANGUNAN KESEHATAN TIDAK AKAN BERHASIL KALAU TIDAK DIMULAI DARI KELUARGA. MASYARAKAT TIDAK AKAN SEHAT KALAU KELUARGA TIDAK SEHAT, KELUARGA ADALAH AWAL AKTIVITAS SELURUH ASPEK KEHIDUPAN BAIK ITU SOSIAL, BUDAYA MAUPUN AKTIVITAS EKONOMI. DILAIN PIHAK, BAHWA PEMBANGUNAN KESEHATAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN DAMPAK YANG SANGAT SIGNIFIKAN JIKA HANYA DILAKUKAN OLEH SEKTOR KESEHATAN SAJA, TAPI HARUS MENGAJAK SEKTOR YANG LAIN UNTUK BERSAMA-SAMA MENGINTEGRASIKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SECARA FUNGSIONAL SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN MASINGMASING. RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH AKAN DIIKUTI SEBANYAK 400 PESERTA YANG BERASAL DARI 17 KABUPATEN/KOTA DAN DARI PROPINSI. PESERTA KABUPATEN/KOTA TERDIRI DARI BUPATI/WALIKOTA, KETUA DPRD, KEPALA BAPPEDA, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA DINAS PU, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT, KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DAN ESSELON III LINGKUP DINAS KESEHATAN. SEDANGKAN PESERTA PROPINSI TERDIRI DARI UNSUR 2
BAPPEDA, UNSUR BPKAD, UNSUR BPMD, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, RSU BAHTERAMAS, RS JIWA, KESEHATAN MILITER, KESEHATAN KEPOLISIAN, PERGURUAN TINGGI, KKP, POLTEKES, BPJS, DPRD, BKKBN, BALAI POM DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT LAINNYA SERTA MITRA KERJA POTENSIAL DARI DUNIA USAHA, LSM, MEDIA MASSA, ORGANISASI MASYARAKAT DAN ORGANISASI PROFESI. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RAKERKESDA BERSUMBER DARI DANA APBD PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016. BAPAK GUBERNUR DAN KEPALA BADAN PPSDM YANG KAMI HORMATI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016, DILAKUKAN DENGAN RANGKAIAN PROSES SEBAGAI BERIKUT : PROSES PERTAMA YAKNI PERTEMUAN EVALUASI YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 6 – 8 APRIL TAHUN 2016. DALAM PERTEMUAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA. HAMBATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MASIH MERUPAKAN PERMASALAHAN KLASIK YANG MELIPUTI : (1) KETERSEDIAAN TENAGA YANG MASIH TERBATAS BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS TERUTAMA; (2) KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG; (3) MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUM BERORIENTASI KEBUTUHAN MASYARAKAT; (4) KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN KHUSUSNYA PEMAHANAN MANAJEMEN PUSKESMAS OLEEH KEPALA PUSKESMAS YANG MASIH SANGAT RENDAH; SELAIN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DIMAKSUD, JUGA TERIDENTIFIKASI TANTANGAN PEMBANGUNAN 3
KESEHATAN SEBAGAI BERIKUT: (1) KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN YANG RELATIVE MASIH RENDAH, TERUTAMA MASYARAKAT DENGAN KEMAMPUAN EKONOMI PADA KONDISI MENENGAH; (2) KEMAUAN MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN YANG RELATIF MASIH RENDAH; (3) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG MASIH PARSIAL DENGAN SEKTOR LAIN DAN BELUM SINKRON DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW); (5) MASTER PLAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BELUM ADA, SEHINGGA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SERING TIDAK DISINKRONKAN DENGAN KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL DALAM SUATU WILAYAH KERJA; (6) PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH; (7) KONDISI INFRASTRUKTUR YANG BELUM BAIK DIBEBERAPA WILAYAH YANG MENYEBABKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASIH SANGAT RENDAH; PROSES KEDUA YAKNI PRA RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (PRA RAKERKESDA) YANG KAMI LAKUKAN PADA TANGGAL 11 -13 MEI 2016 DAN DIIKUTI OLEH SELURUH JAJARAN KESEHATAN DARI KABUPATEN/KOTA, KEMENTERIAN KESEHATAN DAN JAJARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN RUMAH SAKIT. FORUM INI MERUPAKAN FORUM INTERNAL KESEHATAN, YANG LEBIH BANYAK MENDISKUSIKAN TERKAIT DENGAN TENAGA, SARANA PRASANA, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN KELEMBAGAAN KESEHATAN. DALAM PERTEMUAN TERSEBUT, TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT DENGAN ISU-ISU YANG TERIDENTIFIKASI DALAM PERTEMUAN EVALUASI DAN MENGHASILKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:
4
1) DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PERMENKES 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS, DIHARAPKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA, AGAR SEGERA MELAKUKAN UPAYA AKREDITASI, MINIMAL DALAM TAHUN 2016 SATU KABUPATEN/KOTA SATU PUSKESMAS TERAKREDITASI. DISAMPING ITU, AMANAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56 TAHUN 2014, JUGA MENJADI TUNTUTAN RUMAH SAKIT UNTUK SEGERA DIAKREDITASI; 2) SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MULAI DARI TINGKAT PUSAT, PROPINSI, DAN KABUPATEN/KOTA, BAIK LINTAS PROGRAM MAUPUN LINTAS SEKTOR SECARA FUNGSIONAL SESUAI DENGAN KEWENANGAN MASING-MASING, YANG DIAWALI DENGAN HARMONISASI RPJMN DAN RPJMD SERTA RENSTRA KEMENKES, DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA, KHUSUSNYA BAGI KABUPATEN/KOTA YANG SEDANG MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHNYA; 3) MELAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUNAN KESEHATAN DENGAN SEKTOR TERKAIT DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN, PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI DAN AIR BERSIH, KEMUDAHAN AKSES PANGAN DAN GIZI BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU, SERTA MENJAMIN TERLAKSANA GERAKAN MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT; 4) MELAKUKAN PEMETAAN DAN PEMERATAAN JUMLAH DAN JENIS TENAGA KESEHATAN DI SELURUH WILAYAH SULAWESI TENGGARA, DENGAN MEMPRIORITASKAN KOMPETENSI TENAGA
5
KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN;
DIFASILITAS
5) DALAM UPAYA GERAKAN MASYARAKAT SEHAT, KABUPATEN/KOTA SEGERA MELAKUKAN PERTEMUAN UNTUK MENYUSUN LANGKAHLANGKAH IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT SEHAT DIMAKSUD MELALUI KAMPANYE HIDUP SEHAT, KONSUMSI PANGAN SEHAT DAN AKTIVITAS FISIK SESUAI SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN KONDISI KABUPATEN/KOTA; BAPAK GUBERNUR DAN KEPALA BADAN PPSDM YANG KAMI HORMATI PROSES KETIGA YAKNI RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH MERUPAKAN FORUM LINTAS SEKTORAL DALAM UPAYA MEMBICARAKAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN KESEHATAN, DENGAN AGENDA KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT: 1) ARAHAN KEPALA BADAN PPSDM KEMENKES; 2) ARAHAN BAPAK GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 3) PAPARAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM MENDUKUNG GERAKAN NASIPONAL MASYARAKAT SEHAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DARI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES RI; 4) PAPARAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN YANG BERMUTU DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMEBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENKES RI; 5) PAPARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN, SARANA DAN PASARANA SANITASI SERTA AIR BERSIH DALAM MENDUKUNG AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN OLEH KEPALA DINAS PU DINKES PROV. SULTRA; 6
6) PAPARAN SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA OLEH KEPALA BAPPEDA PROV. SULTRA; 7) PAPARAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA: PRESPEKTIF AKADEMISI OLEH DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO; 8) PAPARAN PERAN BNN MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAH GUNAAN NARKOBA (P4GN) DALAM UPAYA GERAKAN NASIONAL MASYARAKAT SEHAT OLEH KEPALA BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA BAPAK GUBERNUR, KEPALA BPPSDM KEMENKES YANG KAMI HORMATI DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA RAKERKESDA TAHUN INI, JUGA DILAKUKAN DESSEMINASI INFORMASI KESEHATAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN KADAR GULA DARAH DAN KADAR KOLESTEROL DI DEPAN RUANGAN PERTEMUAN INI. SELANJUTNYA JUGA AKAN DILAKUKAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TENAGA KESEHATAN TELADAN SECARA SIMBOLIS DAN PENYEMATAN BAJU DAN ATRIBUT SURVEI PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) YANG DILAKSANAKAN DI KOTA KENDARI DAN KOTA BAUBAU. PROSES KEEMPAT YAKNI PERTEMUAN PASCA RAKERKESDA DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI DAN MENYUSUN RENCANA IMPLEMENTASI REKOMENDASI RAKERKESDA, SESUAI DENGAN ARAHAN BAPAK GUBERNUR DAN KEPALA BADAN PPSDM KEMENKES RI SERTA REKOMENDASI YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA. 7
BAPAK GUBERNUR DAN KEPALA BADAN PPSDM YANG KAMI HORMATI SEBELUM KAMI AKHIRI LAPORAN KAMI, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA IBU MENTERI KESEHATAN RI DAN SELURUH JAJARANNYA TERUTAMA KEPALA BADAN PPSDM DAN JAJARANNYA SELAKU BINWIL SULAWESI TENGGARA, BAPAK GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH, BUPATI/WALIKOTA SE SULAWESI TENGGARA, SELURUH KEPALA SKPD LINGKUP PROVINSI, SELURUH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA, SELURUH DIEKTUR RSUD SERTA SEMUA PIHAK ATAS SEGALA MASUKAN SEHINGGA ACARA RAKERKESDA INI DAPAT TERSELENGGARA. KAMI JUGA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF, JIKA SEKIRANYA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN. DEMIKIAN HAL-HAL YANG DAPAT KAMI LAPORKAN, SELANJUTNYA KAMI MOHONKAN KESEDIAAN BAPAK KEPALA BADAN PPSDM KEMENKES RI UNTUK MEMBERIKAN ARAHAN DAN KAMI JUGA MOHONKAN KESEDIAAN BAPAK GUBERNUR UNTUK MEMBERIKAN ARAHAN SEKALIGUS MEMBUKA ACARA RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 SECARA RESMI.
8
WABILAHI TAUFIKWALHIDAYAH WASSALAMU WABARAKATUH.
ALLAIKUM
WARAHMATULLAHI
KENDARI, 3 AGUSTUS 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSISULAWESI TENGGARA
dr. H. ASRUM TOMBILI,M.Kes PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d NIP. 19580130 198703 1 003
9
