DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kata Pengantar Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2011. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011. Dalam rangka memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.
Palu, 11 Januari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. Abdullah, DHSM., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19550111 198403 1 005
i
ii
Ikhtisar Eksekutif Dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnya Masyarakat Mandiri Menuju Sulawesi Tengah Sehat ditahun 2010, peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah Program yang bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan sedangkan sasarannya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 66,25% dari 85%, juga Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan yang mencapai target persentase capaian lebih dari 100%. Semua kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak semua target tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada, pelayanan kesehatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan dengan baik dari mulai kunjungan ibu hamil K-4; Pertolongan Persalinan oleh Bidan di Desa; Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk; cakupan kunjungan neonatus telah diupayahkan baik melalui upaya-upaya untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, dan kesemuannya ini berkisaran diatas 90% capaian dikarenakan dari Kabupaten/Kota yang belum masuk yang dilaporkan pada akhir bulan Januari 2012. Disamping itu juga peningkatan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga terus dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Secara umum tidak terpenuhi target disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga dokter spesialis yang masih kurang , tinggi dan cepatnya mutasi dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Kabupaten/Kota mempengaruhi capaian kinerja dari indikator diatas. Disamping itu juga pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit telah dilaksanakan melalui program pelayanan askeskin. Untuk Pelaksanaan Program Pebaikan Gizi Masyarakat terutama adalah untuk Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah dengan fokus sasaran yaitu Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak . Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yaitu (1). Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko, (2). Peningkatan Imunisasi, (3). Penemuan dan Tatalaksana Penderita, (4) Peningkatan Survilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (5). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit secara umum tingkat pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi dan edukasi, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan generasi muda serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian terutama dalam upaya memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
iii
Program Lingkungan Sehat bertujuan terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah dengan sasaran Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan secara umum sangat menunjukan peningkatan sebagaimana yang diharapkan dan secara khusus bertujaun untuk terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan dengan focus sasaran pada meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sasaran tahun 2011 baik melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan maupun melalui berbagai pengembangan sistem di bidang administrasi dan manajemen itu sendiri. Juga meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur secara keseluruhan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana juga peningkatan disiplin aparatur sangat menunjang kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan. mulai penataan SDM Aparatur baik dalam kebutuhan dan kompotensinya, dan juga pengembangan sistim manajemen pengelolaan pengaturan dan pengembangan profesionalisme pegawai untuk menuju penyempurnaan aturan, etika dan penegasan disiplin pegawai.
iv
v
alam mencermati materi laporan secara keseluruhan.
vi
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang accountable, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah membuat
harus
Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan
Kinerja (Perfomance Agreement) serta laporan
Pertanggungjawaban
Kinerja (Perfomance
Accountability Report). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari kurupsi, kolusi dan nepotisme apabila good governance dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari Tap MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Dinas
Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2011, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan
kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
mendatang.
Lakip Dinkes 2011
1
pada tahun
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011 yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.
C.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 mempunyai tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumu san kebijakan, koordinasi penge lolaan data dan informasi perencanaan pembangunan keseha tan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta
pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga
kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS / Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tariff pelayanan kesehatan dan rujukannya. 4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi. 5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah ir serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana. 6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi,
Lakip Dinkes 2011
2
obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten / kota. 7. Pelayanan penunjang teknis administrative dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan – kegiatan lain yang meliputi : a. Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Administrasi Kepegawaian c. Administrasi Keuangan d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan. 8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional. Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut (Urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah mempunyai Urusan 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa 3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi, Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi 4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi 5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi 6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan 7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk 8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk 9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji 10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier 11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan
Lakip Dinkes 2011
3
12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan 13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah 14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 15. Pengelolaan/Penyelenggaraan,
bimbingan
pengendalian
jaminan
pemeliharaan
kesehatan. 16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan. 17. Penempatan
tenaga
kesehatan
strategis,
pemindahan
tenaga
tertentu
antar
kabupaten/kota. 18. Pendayagunaan tenaga kesehatan 19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis 20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing 22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya. 23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II. 24. pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan. 25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot 26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan. 27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. 28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri 29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan 30. Pengelolaan SIK
Lakip Dinkes 2011
4
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06); Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu : 2 a. Subag Perencanaan Program b. Subag Keuangan dan aset c. Subag Kepegawaian 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu: a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus 4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan c. Seksi Bimdal Kefarmasian 7. UPTD Balai Laboratorium 8. UPTD Pelatihan Kesehatan 9. UPTD Promosi Kesehatan 10. UPTD Data dan Survelansce 11. Kelopok Fungsional
Lakip Dinkes 2011
5
D.
SISTEMATIKA Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : 1. Kata pengantar 2. Ringkasan Eksekutif 3. Daftar Isi BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan ujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta sistematika penulisan. BAB II Perencanaa dan Perjanjian Kinerja Didalam bab ini dijelaskan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2011, target yang akan dicapai, nama program dan kegiatan serta penganggaran selama tahun berjalan.. BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta pemecahan maslah yang akan dilaksanakan mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Formulir RS
: Rencana Strategis
Formulir RKT
: Rencana Kinerja Tahunan
Formulir PK
: Pengukuran Kinerja
Formulir TAPKIN
: Penetapan Kinerja
IKU
: Indikator Kinerja Utama
Struktur Organisasi
: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Lakip Dinkes 2011
6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Beberapa hal yang sangat penting dalam bab ini sebagai bagian dari perencanaan dan perjanjian kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Perangkat Daerah sebagai berikut : A.
VISI Dengan
mempertimbangkan
perkembangan
masalah
dan
berbagai
kecenderungan
pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2011 s.d 2016 yaitu “MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN BERDAYA
KUALITAS
SDM
YANG
SAING” artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah
menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. B.
MISI Untuk dapat mewujudkan Visi Sulawesi Tengah Sehat guna mendukung terwujudnya Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat sebagaimana hal tersebut telah dirumuskan pada misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 20011–2016 sebagai berikut : 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan. 3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan 4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir. 5.
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,
Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungnya. Lakip Dinkes 2011
7
C.
TUJUAN Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”
D.
SASARAN Dengan lima strategi yang ada dalam upaya mencapai Visi Dinas Kesehatan, juga terdapat 4 (empat) sasaran utama sebagai sasaran 5 (lima) tahunan dalam penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2015 (Konfersi Riskesdas 2010)
E.
STRATEGI Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1. Sosialisasi dan Advocacy Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian perilaku dan lingkungan sehat. 2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat
Lakip Dinkes 2011
8
diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya. Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk kepentingan kesehatan. 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
dan mengurangi angka kesakitan sebagai
penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. 4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin
Lakip Dinkes 2011
9
terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta. Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage. 5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
kesehatan yang kompeten dan
terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta
(3) Pemenuhan dan
pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi 6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat,
alat kesehatan serta
sarana kesehatan lainnya Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan
pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian. Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy). 7. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan.
Lakip Dinkes 2011
10
Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. 8. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk
bebeberapa peraturan atau
regulasi.
Upauya tersebut akan diarhkan pada
penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.
Lakip Dinkes 2011
11
F.
KEBIJAKAN Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20102016 lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta upaya untuk menjamin akses (ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1) regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar wilayah. Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi : a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014. b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
pengembangan
Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini. c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas :
(1) PMT pemulihan
diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre) d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat. Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Lakip Dinkes 2011
12
e.
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusiannya.
f.
Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif
G. RENCANA KINERJA SKPD : PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Tujuan Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan
obat dan perbekalan kesehatan
termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan
2. Sasaran Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Indikator (Target 2011) a.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 53%
b.
Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 77%
4. Kegiatan Pokok a.
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan
b.
Peningkatan Distribusi Perbekalan kesehatan dan PKRT
c.
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
d.
Peningkatan penggunaan obat rasional
e.
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan
Lakip Dinkes 2011
13
PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 1. Tujuan a.
Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf.
b.
Meningkatnya jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan dasar kepada
masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas dan jaringannya 2. Sasaran Program a.
Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.
b.
Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya
c.
Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.
3. Indikator (Target 2011) Upaya Kesehatan Dasar 1)
Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu sejumlah 6 Puskesmas
2)
Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 63%
3)
Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 62 %
4)
Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 60 %
5)
Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 96 %
6)
Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 88%
7)
Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 52%
8)
Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 86%
9)
Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 100%
10) Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 77 % 11) Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 86 % 12) Cakupan kunjungan neonatal lengkap 82 % 13) Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 85% 14) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 80% 15) Cakupan penanganan neonatal komplikasi 65 % 16) Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 90 %
Lakip Dinkes 2011
14
17) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 60 %.
18) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA 40 Pusk. Upaya Kesehatan Perorangan
1)
Kabupaten/Kota yang memiliki RS tipe B sebesar 1 RS
2)
Rumah Sakit yang Melaksanakan SIRS baik online maupun manual sebesar 75%
3)
Rumah Sakit dengan pengelolaan keuangan BLU sebesar 35 %
4)
Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK sebesar 80 %
5)
Rumah Sakit, Kab/Kota yang menerapkan SPM RS sebesar 20 %
6)
Rumah Sakit yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI) sebesar 100 %
7)
Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar sebesar 70%
8)
Rumah Sakit yang terakreditasi sebesar 70 %
9)
Rumah Sakit yang memiliki BDRS 6 Rumah Sakit
4. Kegiatan Pokok a.
Upaya Kesehatan Dasar 1) Pertemuan/pelatihan pengembangan system manajemen mutu di puskesmas 2) Pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan di puskesmas perawatan 3) Pelatihan tenaga perawat dan bidan di puskesmas pelayanan obstetric neonatal emergency dasar (PONED) 4) Pengembangan kesehatan terpadu dan tim mobile DTPK di kabupaten/kota 5) Pengadaan peralatan medis/non medis untuk puskesmas 6) Pengembangan perkesmas dan kebidanan di puskesmas
b.
Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pengembangan Sistim Rujukan Kesehatan 2. Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit 3. Pengembangan PPK – BLU RSUD 4. Pengembangan Manajemen PONEK – PONED 5. Pengembangan Manajemen mutu RSUD
Lakip Dinkes 2011
15
6. Pemantapan Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) di RS 7. Pemantapan Penerapan Strategy DOT’s di RS 8. Fasilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di RS 9. Rujukan dokter ahli ke rumah sakit kabupaten/kota 10. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum daerah c.
Kegiatan Kesehatan Khusus 1) Kesehatan Jiwa a) Pelatihan program kesehatan jiwa b) Pelacakan kasus gangguan kesehatan jiwa c) Meningkatkan pencapaian puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan Napza 2) Kesehatan Kerja a) Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja b) Revitalisasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) c) Jumlah perusahaan yang telah menerapkan pelayanan kesehatan kerja 3) Kesehatan Haji a) Pelatihan kesehatan haji dan penjamah makanan b) Pengawasan pelayanan kesehatan haji diasrama haji c) Pemeriksaan sampel air di asrama haji d) Pemeriksaan food security diasrama haji e) Pemeriksaan surveilans f)
Pemeriksaan rectal swab diasrama haji
g) Pengamanan kesehatan haji diembarkasi/ debarkasi balikpapan 4) Kesehatan Indera a) Pelatihan kesehatan indera 5) Kesehatan Gigi dan Mulut a)
Peningkatan jumlah tenaga perawat gigi di puskesmas
b)
Jumlah murid yang decay (D), Missing (M), Filling (F), Treatment (T) dari sekolah yang dibina
c)
Prevalensi DMF-T difasilitas pelayanan dasar
6) Kesehatan Olahraga a)
Pertemuan/advokasi/workshop olahraga
Lakip Dinkes 2011
16
pengembangan
program
kesehatan
7). Kesehatan Perkotaan a).
Pengembangan kesehatan perkotaan
b).
Sosialisasi dan advokasi pengembangan kesehatan perkotaan tingkat kabupaten
8). Kesehatan Tradisional a).
Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal
9). Kesehatan Usia Lanjut a)
Advokasi dan sosialisasi program kesehatan usia lanjut
b)
Deteksi dini dan pemeliharaan kesehatan usia lanjut
c)
Konseling bagi usia lanjut di pelayanan kesehatan
d)
Melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usia lanjut
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
1. Tujuan a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Sasaran Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa 3. Indikator (Target 2011) a.
Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan darurat 70%
b.
Rumah Sakit Melayani Pasien Masyaarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100%
4. Kegiatan Pokok a.
Peningkatan Pembinaan pembiayaan kesehatan
b.
Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan
c.
Peningkatan Dukungan Manajemen dalam menunjang program Jamkesda dan Jamkesmas
Lakip Dinkes 2011
17
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK SERTA GIZI
MASYARAKAT
1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah 2. Sasaran Program b.
Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.
c.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak
d.
Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
3. Indikator a.
Program Gizi Masyarakat 1) Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % 2) Balita ditimbamg berat badannya sebesar 65 % 3) Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 77 % 4) Balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A sebesar 90 % 5) Ibu hamil mendapat 90 tablet FE sebesar 75 % 6) Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans Gizi 70 % 7) Tersedianya Bufferstock MP-ASI sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
Program Gizi 1) Peningkatan kegiatan Surveilans Gizi 2) Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi 3) Penanggulangan Kekurangan Vitamin A 4) Penanggulangan Masalah GAKI 5) Penanggulangan dan pencegahan Gizi Kurang dan Gizi Buruk 6) Penanggulangan dan pencegahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik 7) Penanggulangan dan pencegahan Anemia Gizi Besi
Lakip Dinkes 2011
18
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
2. Sasaran a.
Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
b.
Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.
3. Indikator (Target 2011) 1) Prevalensi rate penderita shistomiasis sebesar < 4% 2) Angka penemuan kasus malaria menjadi < 1 %. 3) Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan sebesar 100%. 4) Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif > 70% 5) Persentase kasus pneumonia yang ditangani tatalaksana standar 70% 6) Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota <24 Jam 100% 7) Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi <25% 4. Kegiatan Pokok 1) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 2) Peningkatan Imunisasi 3) Penemuan dan tatalaksana penderita 4) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 5) Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit 6) Pengendalian penyakit bersumber binatang 7) Pengendalian Penyakit Menular Langsung 8) Pengendalian Penyakit Tidak Menular PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 1. Tujuan Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah. 2. Sasaran
Meningkatnya kualitas
air minum dan sanitasi dengan pengendalian
resiko
pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan Lakip Dinkes 2011
19
pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat penelolaan Pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 3. Indikator (Target 2011) a.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat sebesar 64 %
b.
Perentase cakupan TTU sehat sebesar 79 %
c.
Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling sebesar 25 %
d.
Persentase Kab/Kota/kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat sebesar 18%
e.
Persentase cakupan rumah sehat sebesar 75 %
f.
Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Sehat 60
4. Kegiatan Pokok a.
pengawasan kualitas sarana air minum/bersih dan penyediaan sanitasi dasar
b.
Pengawasan Kualitas Lingkungan
c.
Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
d.
Pengembangan wilayah sehat
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN 1. Tujuan Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan. 3. Indikator (target 2011) a.
Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasa 4 RS
b.
Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki
4 dokter spesialis dasar dan 4
penunjang 2 RS
c.
Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 65 %
d.
Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 3 RS
e.
Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai 27 .Pusk.
f.
UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 4 UTD
Lakip Dinkes 2011
20
g.
Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medis 10 RS
h.
Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 10 Jenis Nakes
i.
Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan 100%
4. Kegiatan Pokok a.
Pendidikan dan Pelatihan 1). Untuk pengembangan tenaga kesehatan dilakukan kegiatan
Pendidikan
Formal (D1, D3, D4, S1,S2, Widyaiswara, dokter /dokter gigi spesialis), dan Pendidikan
Nonformal
(Pelatihan-pelatihan
teknis
manajemen
dan
fungsional). 2). Koordinasi dengan
Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
untuk
meningkatkan dan mempertahankan mutu lulusan. b.
Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 1) Penyusunan profil tenaga kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan untuk tenaga kesehatan. 2) Penempatan Tenaga Dokter PTT dan Bidan PTT serta Tenaga khusus DTPK 3) Penempatan tenaga kesehatan strategis lainnya. 4) Pemindahan tenaga tertentu antara kabupaten kota
c.
Registrasi dan Akreditasi 1) Melakukan uji kompetensi tenaga kesehatan. 2) Melakukan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan. 3) Melakukan akreditasi pelatihan. 4) Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1. Tujuan : Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Program Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan. 3. Indikator (Target 2011) a. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota 100%.
Lakip Dinkes 2011
21
b. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
di provinsi dan
kabupaten/kota 50% c. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan di provinsi 4% d. Terlaksananya costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota 100%. e. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan kesehatan Daerah ≥ 10% di provinsi dan kabupaten/kota. f. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) di provinsi dan kabupaten/kota. 100%. g. Teresusunya Laporan Keuangan 2 Dokumen h. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 50% i. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel 80%
j. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 50% k. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 70%.
l. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 75% m. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 80%
n. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 100% o. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 100% p. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 3 Dokumen q. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 3 Dokumen r. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 1 Diklat s. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 1 Dokumen
t. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi 75%.
4. Kegiatan Pokok a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Kesehatan. b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program d. Pengembangan dan Pembinaan SPM Bidang Kesehatan e. Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan LAK Lakip Dinkes 2011
22
g. Penyusunan
dan
Pembinaan
Organisasi
Tatalaksana
Penyelenggaraan
Pembangunan Kesehatan. h. Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan PROGRAM
PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN
KESEHATAN 1. Tujuan: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Sasaran Program Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman. 3. Indikator (Target 2011) a.
Puskesmas yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 37 %
b.
Rumah Sakit yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 13 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan.
b.
Peningkatan koordinasi dengan pengelola program dalam proses pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.
c.
Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan
d.
Pendidikan dan pelatihan
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
1. Tujuan Meningkatnya
pengawasan dan akuntabilitas aparatur dilingkungan Dinas
Kesehatan 2. Sasaran Program Tersedianya laporan yang akuntabilitas 3. Indikator a.
Tercapainya laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 90 %
b.
Menurunnya persentase temuan oleh auditor
c.
Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi sebesar 100 %
Lakip Dinkes 2011
23
4. Kegiatan Pokok a.
Pembinaan dan Pengawasan aparatur.
b.
Pendidikan dan pelatihan aparatur.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN
1. Tujuan Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 2. Sasaran : Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat
serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan
kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat. 3. Indikator (Target 2011) a.
Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebesar 55 %
b.
Persentase Desa Siaga Aktif sebesar 30 %
c.
Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan sebesar 20 %
d.
Jumlah kebijakan tehnis promosi Kesehatan yg terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebesar 2 Kebijakan
e.
Jumlah Kab/Kota yang
menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan
sebesar 11 Kabupaten/Kota 2 Kab/Kota f.
Persentase Posyandu Purnama & Mandiri (Posyandu Aktif ) sebesar 30 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pengembangan metode dan teknologi promosi Kesehatan.
b.
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat
c.
Pengembangan Kemitraan dengan berbagai Sektor formal dan non formal
d.
Pengembangan Kebijakan Berwawasan Kesehatan
e.
Pengengembangan
dan
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) f.
Upaya Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
g.
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Promosi Kesehatan
Lakip Dinkes 2011
24
h.
Meningkatnya kinerja promosi kesehatan dalam pencapaian PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat-tempat Umum, Institusi Kesehatan dan Tempat Kerja)
i.
Pengembangan model promosi kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
1. Tujuan Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang 2. Sasaran a.
Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan
b.
Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
3. Indikator (Target 2011) a.
Tercapainya pemeriksaan sampel sebesar 19.000 Sampel
b.
Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeriksaan spesimen sebesar 4 triwulan
c.
Terlaksananya kegiatan pemantapan mutu sebesar 2 siklus
d.
Meningkatnya rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit sebanyak 11 kabupaten/Kota
e.
Jumlah SDM laboratorium kesehatan yang ditingkatkan sebanyak 2 orang
f.
Tercapainya pengawasan mutu sejumlah 2 kabupaten/Kota
4. Kegiatan Pokok a. Pelayanan kesehatan di bidang laboratorium b. Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium yang bermutu c. Pelaksanaan pembinaan laboratorium kesehatan PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM
SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
KESEHATAN
1. Tujuan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat. 2. Sasaran
Lakip Dinkes 2011
25
Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB. Ruang lingkup surveilans meliputi :
a.
Surveilans epidemiologi penyakit menular
b.
Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular
c.
Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku
d.
Surveilans epidemiologi masalah kesehatan
e.
Surveilans epidemiologi kesehatan matra
3. Indikator (Target 2011) a.
Tersusunya draf Pergub penyelenggaraan system survilans epidemiologi kesehatan Provinsi dan Kab/Kota. 1 Pergub.
b.
Pertemuan tim kajian data setiap bulan 4 Kali
c.
Persentase Ketersediaan Profil Surveilans Provinsi dan Kab/Kota 11 %
d.
AFP Rate < 15 tahun > 2
e.
Jumlah Surveilans Epidemiologi yang terlaksana 3 Kab/Kota
f.
Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS 35 %
g.
Buletin Surveilans epedimiologi yang terbit setiap bulan 12 Buah
h.
Penerbitan Buletin 24 Buah
i.
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 100%
4. Kegiatan Pokok a. Penyusunan Peraturan Gubernur
tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans
Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi c. Pengembangan sistem surveilans epidemiologi kesehatan d. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit e. Penyelidikan epidemiologi kasus dan verifikasi rumor PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH
1. Tujuan Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat. 2. Sasaran Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.
3. Indikator (Targt 2011) a.
Tersusunya Master Plan SIKDA 3 Dokumen
b.
Tersusunya data satu pintu 2 Kabupaten
Lakip Dinkes 2011
26
c.
Ketersediaan Profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 12 Kab/Kota
d.
Persentase Kab/Kota dan Prov; yang memiliki Bank Data 30 %
e.
Pengembangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1 Penelitian
f.
Fublikasi dan transportasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan 10%
4. Kegiatan Pokok a.
Pengembangan master plan SIKDA
b.
Pengembangan Bank Data.
c.
Penyusunan profil
d.
Peningkatan kapasitas Petugas pengelola data.
Lakip Dinkes 2011
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinss Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesai, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah,
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2011 serta kaitannya dengan Dokumen Renstra/RPJMD. Untuk indicator dan tolok ukur kinerja belanja lansung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2011 dengan capaian programnya terjadi kesalahan dalam pengimputan capaian indikator dan tolok ukur kinerja pada setiap program dan kegiatan yang semula capaian program sebagaiman tertuang pada masing-masing DIPA yang ada, seharusnya indikator-indikator kinerja tersebut adalah yang tertuang dalam kolom 1 setiap tabel capaian indikator kinerja sesuai program yang terdapat masing-masing dibawah ini: 1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tujuan
:
Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan
obat dan perbekalan
kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan Sasaran
Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
1 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
Lakip Dinkes 2011 |
%
2
THN BERJALAN Realisasi
REALISASI THN BERJALAN
Target
INDIK ATOR K INERJ A
TARGET RESNTRA/ RPJMD(5 THN)
100
%
3 55 %
4 85
5 53
6 66,25
100
%
77 %
70
77
110
28
Analisis Capaian Kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin untuk tahun 2011 ditargetkan 85 % namun capaian hanya 53 % hal ini disebabkan karena sebagai berikut : 1. Pengadaaan obat baru terealisasi pada akhir tahun 2. Beberapa item obat tidak dapat dipenuhi oleh distributor karena alas an bahan baku kosong. 3. Untuk instalasi farmasi (Gudang Farmasi) Sulawesi Tengah, system pengelolaan obat sudah mengikuti system one gatepolicy (kebijakan satu pintu), namun dana/anggaran yang suedah disediakan belum memadai sedangkan harus mengcover seluruh kebutuhan Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. 4. Pusat memberikan dana DAK untuk pengadaan obat ke seluruh Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan/mengurangi anggaran pendagaan obat melalui APBD II, dimana seharusnya dana DAK tersebut hanya sebagai pendamping. 2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT Tujuan
:
1. Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf 2. Meningkatnya jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan dasar kepada
masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas dan jaringannya Sasaran :
a. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. b. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya c. Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.
1 1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
Lakip Dinkes 2011 |
Capaia n
THN BERJ ALAN Realis asi
TARGET REALISASI RESNTRA/ THN RPJMD (5 THN) BERJALAN Target Satuan
Target
INDIK ATOR K INERJ A
2
3
4
5
6
7
20
Pusk
6
6
6
100
29
2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 16. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
Lakip Dinkes 2011 |
TARGET 75 %
REALISASI 63
THN BERJ ALAN 63 63 100
70
%
62
62
62
100
75
%
18
60
18
30
100
%
86,8
96
86,8
90,4
96
%
72,7
88
72,7
82,6
60
%
37,6
52
37,6
72,3
90
%
74,5
86
74,5
86,2
100
%
90
%
72
77
72
94,3
95
%
78,84
86
78,84
91,67
88
%
75,61
82
75,61
92,20
90
%
65,12
85
65,12
76,61
87
%
54
80
54
67,5
80
%
64
65
64
98,46
95
%
56,28
90
56,28
62,53
90
%
60
60
27,27
45
11
Pusk
40
40
63,64
159
30
100
Analisis Capaian Kinerja : Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja dan realisasi program yang ada, masih ditemmukan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain : 1. Penanganan Komplikasi 2. Pasangan usia subur yang menjadi KB aktif 3. Puskesmas rawat inap yang mampu PKRE terpadu 4. Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 5. Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan 6. Kunjungan KN1 7. Pelayanan kehatan bayi 8. Pelayanan kesehatan balita 9. Penjaringan siswa SD kelas 1 dan setingkat 10. Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu tatalaksana PKPR 11. Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana KTA Beberapa indikator tersebut belum mencapai target disebabkan oleh : 1. Adanya persepsi yang berbeda antara pengelola program KIA di Kabupaten/Kota dengan pengelola program di puskesmas tentang definisi operasional masing-masing indicator. 2. Masih kurangnya tenaga bidan yang tinggal di desa sehingga persalinan masih ditolong oleh dukun atau bukan tenaga kesehatan yang kompoten (Bidan). 3. Masih kurangnya komitmen dari petugas kesehatan ditingkat puskesmas dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengembangkan program-program di KIA. 4. Masih kurangnya pembinaan dari …… ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan Puskesmas ke Desa sehingga program KIA belum berjalan optimal. 5. Belum maksimalnya koordinasi LS/LP disemua tingkatan sehingga program berjalan sendirisendiri. 6. Keterbatasan dana untuk kegiatan program KIA terutama di tingkat Kabupaten/Kota seperti untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi. 7. Belum semua puskesmas tersedia sarana yang memedai dan sesuai standar untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Lakip Dinkes 2011 |
31
3. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN Tujuan
Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan
:
pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima 2011
1 1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 2. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU 4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. Prosentase RS yang terakreditasi 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 10. RS yang Memiliki BDRS
Satuan
2
3
4
5
Capaia n
Target
THN BERJALAN Realisa si
T ARGET RE SNT R A/RP J M D RE ALI S ASI T HN B ERJ ALAN
Target
INDIK ATOR K INERJ A
6
7
5
Kab
1
1
1
100
100
%
80
75
80
116
100
%
20
35
20
57
100
%
60
80
60
75
100
%
20
20
20
100
100
%
100
100
100
100
100
%
50
70
50
60
100
%
65
70
65
72
70
%
15
20
15
75
6
RS
6
6
6
100
Analisis Capaian Kinerja
Secara umum tidak terpenuhi target disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga dokter spesialis
Untuk pengembangan PPK-BLU pada
tahun 2011 sementara telah terdapat 3 RS yang
berproses yaitu Rumah Sakit Luwuk, Rumah Sakit Ampana dan Rumah Sakit Morowali.
Lakip Dinkes 2011 |
32
Penerapan Perundang-undangan baru disosialisasikan sehingga dalam penerapan akreditasi Rumah Sakit Swasta berjalan dengan lambat disamping beberapa RSUD yang telah berakhir baru dalam proses akreditasi kembali.
Kurangnya tenaga kesehatan yang bersetifikat kompetensi kegawat daruratan pada unit gawat darurat sementara sertifikat berlaku 3 tahunan
Tinggi dan cepatnya mutasi dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Kabupaten/Kota mempengaruhi capaian kinerja dari indicator diatas.
Sosialisasi baru dilakukan serta kurangnya dukungan manajemen ditingkat Rumah Sakit guna menerapkan MPKP dalam rangka peningkatan mutu layanan.
Tercapainya target 6 BDRS untuk tahun anggaran 2011 atas dukungan Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan darah yang aman atas koordinasi Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Unit Transfusi Darah.
4. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN Tujuan
:
a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sasaran
:
Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa
1. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat 2. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas
Lakip Dinkes 2011 |
100
%
33
REALISASI THN BERJALAN
THN BERJ ALAN
3
4
5
6
70
70
70
100
100
100
100
100
Capai an
Reali sasi
1
TARGET RESNTRA/RPJ MD (5 TAHUN) 2 Target Satuan 70 %
Targe t
INDIK ATOR K INERJ A
Analisis Capaian Kinerja Bahwa pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dang akin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indicator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Dari sisi pembiayaan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.491.882.000 dan khusus untuk pelayanan masyarakat miskin terdapat pengembalian Rp. 316.000 karena tidak dapat membayar klaim dari Rumah Sakit Wahiddin Sudiro Husodo, Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Rumah Sakit Jiwa Madani dan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang jumlahnya diperkirakan Rp. 125.000,000. PROGRAM PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN Tujuan
:
Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Sasaran
:
Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman
13
RS
11
Capai an
1. Puskesmas yang dilaksnakan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah 2. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes
THN BERJALAN Reali sasi
1
TARGET REALISASI RESNTRA/RPJM THN D BERJALAN (5 TAHUN) 2 3 Target Satuan 40 Pusk 37
Targe t
INDIK ATOR K INERJ A
4
5
6
40
37
92,50
13
11
84,60
Analisi Capaian Kinerja : Adapun masalah tidak tercapainya target adalah : 1. Letak geografis puskesmas yang tersebar sehingga memerlukan waktu banyak untuk melakukan kalibrasi peralatan kesehatan di puskesmas. 2. Keterbatasan hari/waktu melakukan kalibrasi oleh Tim Teknis BPFK Makasar 3. Ada beberapa Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memfasilitasi pengumpulan alkes pukskesmas untuk di kumpulkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan kalibrasi. 4. Puskesmas yang tidak mengumpulkan alkes (tensi, timbangan bayi) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena akan mengganngu pelayanan di puskesmas. Lakip Dinkes 2011 |
34
5. Khusus tmbangan dewasa /dacin kalibrasi dilaksanakan di salah satu UPTD Dinas Perindakop Provinsi Sulawesi Tengah. 6. Keterbatasan anggaran dari Rumah Sakit (seperti RS Kabelota Donggala, dan RS Banggai Kepulauan) sehingga belum melaksanakan kalibrasi alkes. 5. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Tujuan
:
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah
Sasaran
: a. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi. b. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak c. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 7. Balita ditimbang berat badannya 8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI
THN BERJALAN Capaian
REALIS ASI THN BERJAL AN
Realisas i
TARGET RESNTRA/ R PJMD (5 TAHUN)
Target
INDIKATOR KINERJA
100
%
100
100
100
100
70
%
35,45
55
35,45
64,45
90
%
0
77
0
0
90
%
73,12
90
73,12
81,24
85 95
% %
50,87 100
75 70
50,87 100
67,83 100
77 100
% %
0 100
65 100
0 100
0 100
Analisis Capaian Kinerja Masih rendahnya cakupan indicator gizi karena laporan dari kab/kota baru sampai bulan September hal ini disebabkan laporan dari puskesmas belum semua terkumpul utamanya puskesmas di daerah kepulauan dan perbatasan 1. Cakupan D/S masih rendah karena ibu-ibu tidak membawa balitany lagia ke posyandu jika sudah mendapatkan imunisasi lengkap 9 bulan. Padahal penimbamgan posyandu diperlukan
Lakip Dinkes 2011 |
35
sampai minimal umur 2 tahun untuk mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan balita utamanya status gzi balita. 2. ASI eksklusif juga belum mencapai target karena banyak bererdarnya susu formula dan kurangnya pengtahuan ibu tentang cara menyusui yang benar. Banyak ibu yang kerja yang mencari praktis dengan pemberian susu formula. 3. Ibu hamil mendapat Tablet Fe 90 butir juga masih rendah, karena rasa mual yang ditimbulkan saat minum tablet Fe disebabkan aroma tablet, pengetauan ibu yang kurang karena ibu merasa tidak sakit. 4. Garam beryodium sejak tahun 2009 tidak dilaporkan lagi oleh kab/kota disebabkan karena dana yang kurang . 6. PROGRAM DENGAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Tujuan
:
Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
Sasaran
:
1. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. 2. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya
Lakip Dinkes 2011 |
Satuan %
Capai an
Target <1
REALISASI THN BERJALAN THN BERJALAN Realis asi
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 2. Angka penemuan kasus malaria 3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif 5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar 6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi
RESNTRA/RPJMD
Target
TARGET INDIKATOR KINERJA
2,21
4
2,21
55
<1
%
3,08
<1
3,08
32
100
%
39,71
100
39,71
39
70
%
40,51
40
40,51
101
100
%
70
70
70
100
100
%
100
100
100
100
<5
%
12,16
<25
12,16
48
36
Analisis Capaian Kinerja 1. Angka penemuan kasus malaria dengan target <1 0/00 dengan realisasi 3,38 0/00, relative masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena daerah Sulawesi Tengah merupakan daerah endemis malaria dank arena keterbatasan bahan laboratorium dan tenaga mikroskopis malaria sehingga belum semua kasus malaria dikonfirmasi laboratorium serta belum didukung dengan kualitas tenaga yang memiliki kualifikasi ketrampilan yang memadai dalam hal diagnosa kasus malaria secara mikrokopis. Sedangkan prosentase penderita malaria yang mendapat pengobatan, dengan target 100% dengan realisasi 53,23%, relative masih rendah, karena masih kurangnya sosialisasi penggunaan obat yang baru Artemisinin Combination Therapy/ACT, sehingga beberapa petugas belum berani menggunakan obat tersebut (dari segi jumlah terlalu banyak untuk dikonsumsi 9 tablet/hari selama 3 hari) 2. Pengelolaan areal focus secara terus menerus dapat menghilangkan areal focus 3. Keikutsertaan masyarakat dalam mengumpulkan tinja semakin menurun, sehingga perlu promosi kesehatan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran aktif pemerintah desa, petugas kesehatan dan toko masyarakat untuk membangkitkan kesadaran mereka. 4. Perlunya mengaktifkan kembali kader schistosomiasis yang ada di desa khususnya pada wilayah focus. 5. Mengadakan pengamatan schistosomiasis 6. Peran lintas program dan lintas sector terkait dalam pengendalian schistosomiasis 7. Jaminan ketersediaan logistic obat anti tuberkolosis dan non obat anti tuberkolosis belum maksimal. 8. Perkiraan kasus 210/100.000 mungkin terlalu tinggi di Sulawesi Tengah 9. Masih ada beberapa populasi yang belum tervokus untuk program seperti beberapa Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Rutan/Lapas serta daerah perbatasan, terpencil dan kepulauan. 7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Tujuan
:
Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah
Sasaran
Lakip Dinkes 2011 |
:
Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
37
1. 2. 3. 4.
5. 6.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat Perentase cakupan TTU sehat Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Persentase cakupan rumah sehat Persentase cakupan TPM sehat
Capaian
Realisasi
INDIK ATOR K INERJ A
REALIS ASI THN BERJAL AN
Target
THN BERJALAN TARGET RESNTRA/ RPJMD 85
%
71,3
64
71,3
111,4
92
%
71,6
79
71,6
90,6
78
%
18,2
25
18,2
72,8
85
%
9
18
9
50
90
%
66,37
75
66,37
88,5
90
%
68,39
60
68,39
114
Analisis Capaian Kinerja : 1. Terjadinya peningkatan capaian persentase
penduduk yang menggunakan jamban sehat
(111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%), karena ada indikator 2. Untuk cakupan TTU sehat, target untuk
tahun 2011 adalah 79% sementara target untuk
sedangkan capaian 90,6%. Artinya bahwa dalam pembinaan secara teknis tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik. 3. Capaian untuk Rumah Sakit yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan adalah 72,8 % target capaian untuk 2011 tercapai oleh karena adanya kegiatan yang mengdukung untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan. 4. Untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan kawasan sehat, capaian target baru mencapai 50%, dan target untuk tahun 2011 adalah 18%. Hal ini disebabkan karena tahun 2011 baru Kota Palu yang sudah mendeklarasikan untuk kawasan Kabupaten/Kota sehat. 5. Target cakupan rumah sakit untuk tahun 2011 adalah 75%, dan capaiannya sudah melebihi target tahun 2011, yaitu dengan capaian 88,5%. Hal ini disebabkan oleh karena indikator lain yang mendukung dalam peningkatan capaian target tersebut. 6. Terjadinya peningkatan capaian TPM (114%), karena adanya kegiatan yang dilaksanakan lansung terhadap pengelola rumah makan yang didukung oleh dana yang ada.
Lakip Dinkes 2011 |
38
8. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN Tujuan
:
Sasaran
:
Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
Capaian( %)
8
RS
4
4
4
100
5
RS
0
2
0
0
100
%
62.42
65
62.42
96.03
7
RS
0
3
0
0
136
Pusk
8
27
8
29,63
7
UTD
1
4
1
25
13
RS
9
10
9
90
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
Analisis Capaian Kinerja
Lakip Dinkes 2011 |
Realisasi
INDIK ATOR K INERJ A
REALISASI THN BERJALAN
Target
THN BERJ ALAN TARGET RESNTRA/RPJ MD
39
Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar DSP/revitalisasi puskesmas masih sangat rendah yaitu 8 puskesmas dari 27 puskesmas yang ditargetkan (30%) hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan seperti perawat gigi, analisis kesehatan, gizi dan lain-lain, serta kurang pemerataan tenaga yang sudah ada, seperti tenaga giziada yang bertugas 2 orang pada 1 puskesmas sedangkan puskesmas yang lain tidak ada. Kurangnya ketersediaan tenata
tersebut disebabkan oleh kurangnya formasi pengangkatan PSN untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tidak tersedianya lulusan jenis ketenagaan tersebut di Provinsi Sulawesi Tengah (Tenaga Gizi, Analisis Kesehatan, Perawat Gigi) dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk pemenuhun kebutuhan bidan desa baru mencapai 62,42% dari 65 % target , disebabkan karena ada beberapa Kabupaten ketersediaan bidan desa masih sangat kurang, seperti Kabupaten Tojo UnuUna, Banggai Kepulauan dan Buol, disamping itu masih kurangnya pemerataan penempatan bidan di desa dimana tenaga bidan banyak bertugas di Puskesmas. Dari 4 rumah sakit Kabupaten yang ditargetkan memiliki 4 4 dokter spesialis dasar pada tahun 2010 telah mencapai (100%). Namun untuk target rumah sakit memiliki 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang di Provinsi Sulawesi Tengah, belum ada rumah sakit yang memenuhi standar tersebut (0%), karena kurannya ketersediaan dan pemerataan penempatan dokter spesialis tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang masih kurang maka kementerian kesehatan RI memberikan kesempatan kepada kepada dokter umum dan dokter gigi untuk melanjutkan pendidikan melalui program pendidikan melalui program pendidikan dokter spesialis PPDS/PPDGS berbasis kompetensi secara nasional. Untuk rumah sakit yang memiliki tenaga teknik elektromedik dan rekam medic dari 10 rumah sakit ditargetkan, baru 9 rumah sakit yang telah memiliki tenaga elektromedik (90%), karena kurang ketersediaan tenaga tersebut. Untuk mengatasi kekurangan tersebut ada sebanyak 6 orang peserta yang mengikuti penndidikan tenaga elektromedik dengan bantuan dana anggaran APBD.
9. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Tujuan
:
Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan
Sasaran
:
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
Lakip Dinkes 2011 |
40
Lakip Dinkes 2011 |
REALISASI THN BERJALAN
THN BERJ ALAN
Satuan Dok.
100
100
100
100
100
%
100
50
100
100
4
Dok.
4
4
4
100
100
%
100
100
100
100
100
Jumlah
100
100
100
100
100
Dok.
100
100
100
100
2
Dok.
100
2
2
100
100
%
100
50
100
100
100
%
100
80
100
100
100
%
100
50
100
100
100
%
100
70
100
100
100
%
100
75
100
100
80
%
100
80
100
100
41
Capai an
Target 100
Realis asi
1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % 6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 13. Persentase dukungan
TARGET RESNTRA/RPJ MD
Target
INDIK ATOR K INERJ A
INDIK ATOR K INERJ A sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 15. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Terpenuhinya administrasi perkantoran 21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.
TARGET
REALISASI
THN BERJALAN
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
3
Dok
100
3
100
100
3
Dok
100
3
100
100
1
Diklat
100
1
100
100
1
Dok
1
1
1
100
1
Paket
1
1
1
100
100
%
100
75
100
100
Analisis Capaian Kinerja Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja tercapai sesuai dengan apa yang diprogramkan, kesemuanya itu atas usaha dan dukungan sarana, prasarana, dukungan SDM dan pengaggaran. 10. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN Tujuan
:
Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
Sasaran
Lakip Dinkes 2011 |
:
Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
42
THN BERJALAN Capaian
Satuan %
30,92
55
30,92
55,22
55 50
% %
52,06 61,7
30 20
52,06 61,7
100 100
7
Buah
5
2
5
100
11
Kab/Kot a
3
2
3
100
65
%
19,72
30
19,72
65,73
Target
Target 80
INDIK ATOR K INERJ A
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
REALISASI THN BERJALAN
Realisasi
TARGET RESNTRA/ RPJMD
Analisis Capaian Kinerja : 1. Persentase Capaian Kinerja RT yang melaksanakan PHBS Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Walaupun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 55% pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
35 30 25 20 15 10 5 0
24.52
30.92
27.44
2009 2010 2011
Rumah Tangga ber PHBS
Lakip Dinkes 2011 |
43
Beberpa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan perilkaku hidup bersih dan sehat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pencapaian target tidak terpenuhi: a. Masih tingginya perilaku merokok di dalam rumah Selama 3 tahun terakhir, indicator perilaku tidak merokok di dalam rumah terus menurun yaitu 46,90 % pada tahun 2009, 41,90 pada tahun 2010 dan 41,4% pada tahun 2011. Angka ini mencerminkan terjadi peningkatan jumlah perokok di dalam rumah, saat ini merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat. Merokok di dalam rumah memicu perokok pemula karena anak melihat orang tuanya dan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. b. Adanya kecenderungan penurunan perilaku bersalin di tenaga kesehatan, perilaku memberikan ASI Eklusif dan perilaku menimbang balita setiap bulan.
Perilaku bersalin di Tenaga Kesehatan Perilaku bersalinan odi tenaga kesehatan cenderung mengalammi penurunan yaitu 81,7 % pada tahun 2009, 79,1% pada tahun 2010 dan 77,72 % pada tahun 2011.
Perilaku Memberikan ASI Ekslusif Selama 3 tahun terakhir, perilaku mmberikan ASI Ekslusif cenderung mengalami penurunan yaitu 79,26% pada tahun 2009, 69,40% pada tahun 2010 dan 67,96% pada tahun 2011. Hal ini disebabkan gencarnya promosi susu formula, kesibukan ibu, dan moral hazard petugas kesehatan yang memberi susu formula susu formula kepada bayi pasca kelahiran
Perilaku Menimbang Balita Setiap Bulan Perilaku menimbang balita setiap bulan ke posyandu juga perlu dicermati dengan baik. Secara perlahan perilaku ini terus mengalami penurunan sebesar 93,4 % pada tahun 2009, 87,6% pada tahun 2011, Rendahnya perilaku menimbang balita setiap bulan ke posyandu akan memicu peningkatan kasus gizi buruk pada balita.
2. Persentase Desa Siaga Aktif a. Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 52.06% (Melampau target tahun 2011 yaitu 30%) namun sebagian besar (45,74%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama, yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun : Keaktifan forumdesa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan kegiatan. Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang Penetapan PBHS rumah tangga masih kurang dari 20%
Lakip Dinkes 2011 |
44
b. Desa siaga aktif dengan tingkat perkembangan madya, purnama dan mandiri baru mencapai 6,26%. Oleh karena itu meskipun secara ffisik target sudah terpenuhi, namun kualitas perkembangan desa siaga masih harus lebih ditingkatkan. 3. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan. Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 61,70% dari target 20%. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan kesehatan, pembuatan majalah dinding sekolah dan pembuatan percontohan cuci tangan pakai sabun (CTPS). 4. Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan, diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari target 2 kebijkan teknis pada tahun 2011, telah dikembangkan 5 kebijakan integrasi program promosi kesehatan yang meliputim: a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida serta pengembangan pos malaria desa. c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake sabun, stop buang air besar sembarangan 5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan. Saat ini beberapa Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan kesehatan seperti : a. Kota Palu telah mengembangkan perda tentang Sistem Kesehatan Daerah b. Kabupaten Tojo Unauna telah mengembangkan perda tentang pengembangan system Jaminan Kesehatan Daerah, serta pengembangan desa siaga yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri. c. Kabupaten Morowali telah mengembangkan perda tentang pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Lakip Dinkes 2011 |
45
6. Persentase posyandu purnama dan mandiri a. Kader
posyandu kurang aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada
penggantinya b. Kurangnya dana dukungan operasional posyandu di lapangan, khususnya insentif bagi kader. c. Partisipasi masyarakat yang mendukung keaktifan posyandu masih rendah Solusinya : a. Melalui dana dekon tahun 2012 akan dilakukan refreshing kader, terutama bagi kader baru b. Pembinaan posyandu melalui dana BOK, diharapkan dapat melibatkan kader posyandu c. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana operasional posyandu. 11. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN Tujuan
:
Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi
dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium
kesehatan rujukan secara berjenjang Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
INDIK ATOR KINERJ A
1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel
TARGET RESNTRA/ RPJMD
29.000
Sampel
REALISA SI THN BERJALA N 21.000
THN BERJALAN
19.000
21.000
Capaian
Realisasi
:
Target
Sasaran
110
Analisis Capaian Kinerja Tolok ukur ketercapaian kinerja pemeriksaan sampel (specimen) adalah tercapainya target berdasarkan realisasi masa tahun Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah. Berdasarkan data capaian pemeriksaan spesimen tahun anggaran 2011 diperoleh realisasi dengan persentase 105 % yang artinya terdapat surplus persentase melebhi target yaitu 10,53 %. Dengan asumsi kinerja pelayanan laboratorium kesehatan yang berjalan optimal baik secara teknis dan administrasi dengan dukungan ketersediaan anggaran secara signifikan maka diperoleh
Lakip Dinkes 2011 |
46
ekspestasi pencapaian kinerja samapi dengan tahun 2016 yaitu tercapainya pemeriksaan 31.000 spesimen atau melampaui target dengan persentase 107 %. Jumlah dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 sebagai berikut :
12. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI Tujuan
:
Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat
Sasaran
:
Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
THN BERJALAN
Satuan Dokumen
1
3
1
33,3
12 12
Kab/kota Kab/Kota
0 6
2 12
0 6
0 50
30
%
0
30
0
0
11
Penelitian
1
1
100
6
Kegiatan
6
Kegiatan
100
%
10
10
100
Lakip Dinkes 2011 |
47
Capaian
Realisasi
Target 3
INDIK ATOR K INERJ A
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA di Kab/Kota 2. Tersusunnya data satu pintu 3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasilhasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
REALISA SI THN BERJALA N
Target
TARGET RESNTRA/ RPJMD
Analisis Capaian Kinerja 1. Kegiatan master plan pada tahun 2011 tidak dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan. Dari target 3 dokumen pada tahun 2011 yang tercapai hanya 1 dokumen yaitu dokumen master plan untuk Provinsi hal tersebut disebabkan karena terbatasnya dana untuk kegiatan pendampingan penyusunan Master Plan ke Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2011 dana yang tersedia pada RKA UPTD Surdatin kegiatan updating data, analisis dan penyebarluasan informasi tidak mencukupi untuk kegiatan pendampingan karena hanya sebatas perjalanan dinas, sedangkan pentahapan dalam pendampingan penyusunan Master Plan adalah didahului dengan kegiatan identifikasi sumber data
berupa rapat-rapat koordinasi dengan pengelola
program dan lintas sector yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan model alur data, mulai dari level Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat. 2. Implentasi SIKDA terkait dengan ketersediaan dokumen Master Plan SIKDA pada tahun 2011 kegiatan inplemntasi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran sehingga dalam RKA UPTD surdatin tidak tersedia anggaran untuk dukungan implemntasi SIDKA sehingga pentahapan yang sudah tertuang dalam Master Plan SIKDA tidak dapat terealisasi sesuai dengan pentahapan yang ditentukan. 3. Profil kesehatan merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian program kesehatan selama 1 tahun, sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen renstra bahwa setipa tahunnya diharapkan target dapat terealisasi 100%, artinya bahwa setiap tahun semua Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat profil kesehatan, namun kenyataannya pada tahun 2011 hanya dapat teralisasi 50% saja (hanya 5 Kab/Kota dan 1 Provinsi) yang mengirim profil ke Pusat. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan biaya Kabupaten/Kota yang sangat terbatas untuk penyusunan profil kesehatan. 4. Target pencapaian renstra untuk ketersediaan bank data adalah 25 % pada tahun 2011, bank data merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan implemntasi SIKDA. Sehingga pada tahun 2011 realisasi unruk kegiatan tersebut adalah 0% atau dengan kata lain bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia pada kegiatan updating, analisis data dan penyebaran informasi. Dana yang tersedia hanya mampu membiayai kegiatan penyusunan Master Plan SIKDA Provinsi Sulawesi Tengah serta penyusunan profil kesehatan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
Lakip Dinkes 2011 |
48
Tujuan
Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen
:
kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat. Surveilans epidemiologi penyakit menular Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku Surveilans epidemiologi masalah kesehatan Surveilans epidemiologi kesehatan matra REALISASI THN BERJALAN
1
2
3
THN BERJALAN Capaian
TARGET RESNTRA/RPJ MD
Realisasi
INDIK ATOR K INERJ A
Target
a. b. c. d. e.
Sasaran :
4
5
6
1. Tersusunnya draf Pergub Penyelenggaraan sistem surveilans Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 3a. AFP rate < 15 tahun
1
Buah
1
1
1
100
12
Kali
4
4
4
100
11 & 1
11
11
11
100
>2
>2
3,4
170
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 4c. Penerbitan Buletin 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
5
3
3
3
100
60
Kab/Kot a Prov. Per 1000 Kab/Kot a %
85
35
85
242,9
12
Buah
12
12
12
100
52 100
Buah %
24 100
24 100
24 100
100 100
Lakip Dinkes 2011 |
>2
49
Analisis Capaian Kinerja Seluruh indikator kinerja sudah mencapai target. Kendala yang dihadapi adalah draf Pergub Surveilans belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu kesiapan Pergub SIstem Informasi Kesehatan (SIK), meningkat surveilans adalah sub system dari SIK. Untuk indikator desa/keiurahan mengalami KLB dilakukan PE <24 jam, perhitungan PE dilakukan setelah informasi adanya KLB diterima. Pada masa mendatang indikator ini akan diukur dengan PE dilakukan sejak mulainya KLB, sehingga kemungkinan pencapaian targetnya akan lebih rendah. Tujuan/Sasaran Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tngginya.
1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016
70
Tahun
40 Per 100 Orang KH
3.
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016
250 Per 100.000
Orang
4.
Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016 (Konfersi
< 15
%
Capaian
Realisas i
INDIK ATOR K INERJ A
REALISASI THN BERJALAN
Target
THN BERJALAN TARGET RESNTRA/ RPJMD(5 THN)
66,3
70
68
94,8
60 per 100 KH
40
60
150
307 Per 10.000 KH
250
307
122,8
26,5 %
< 15
26,5
176
Analisis Capaian Kinerja Secara keseluruhan capaian indikator kinerja telah tercapai, walaupun masih ada sebagian capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target karena laporan dari pengelola di Kabupaten/Kota yang belum melaporkan ke setiap pengelola di Provinsi, dan memang pelaporannya dilaporkan pada Januari tahun berjalan. Lakip Dinkes 2011 |
50
BAB IV REALISASI ANGGARAN Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2011 dari seluruh program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disajikan sebagai berikut : Program/Kegiatan
1
Anggaran Setelah Perubahan
2
Realisasi
3
% Keu.
% Fisik
4
5
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Peningkatan Mutu Pengguna an Obar Per bekalan Kes. 2. Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Peralatan Kes.
1.009.044.000
1.007.884.813
99.89
100
737.022.000
735.022.000
99.87
100
272.167.600
272.167.600
99.87
100
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kesehatan Khusus & PMI 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Peningkatan pe layanan kesehatan usila
4.549.303.700
4.543.167.600
99.87
100
2.117.022.000 1.030.367.00
2.114.506.000 1.027.084.600
99.88 99.68
100 100
1.296.774.100
1.296.574.100
99.98
100
105.140.100
105.002.900
99.87
100
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan
1.203.058.000
1.183.290.070
98.36
100
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin
1.491.882.000
1.491.882.000
100
100
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1.136.500.000
1.132.187.800
99.62
100
PENCEGAHAN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT MENULAR 1. Pelayanan Pen cegahan dan Pe nanggulangan Penyakit Menular
2.548.612.000
2.541.520.100
99.72
100
1.931.730.000
1.924.899.700
99.65
100
Lakip Dinkes 2011 |
51
Program/Kegiatan
1 2. Bimbingan dan Pengendalian Wabah & Bencana
Anggaran Setelah Perubahan
2
Realisasi
3
% Keu.
% Fisik
4
5
616.882.000
616.620.400
99.96
100
LINGKUNGAN SEHAT Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitaas Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat
1.169.730.000
1.162.631.077
99.39
100
PENGEMBANGAN DAN PEMBER DAYAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN 1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan 2. Prog. Perencana an & Pendayaguna an Nakes 3.Registrasi dan Akreditasi Nakes
2.382.298.000
2.363.975.550
99.25
100
1.980.140.000 187.156.000
1.964.797.550 184.178.000
90.23 98.41
100 100
215.000.000
215.000.000
100
100
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KES
3.591.068.100
3.590.967.100
100
100
914.492.000
914.492.000
100
100
1.574.139.500 934.023.800
1.574.038.500 934.023.800
99.99 100
100 100
168.412.800
168.412.800
100
100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI Peningkatan Pemberdayaan Masy arakat dan Pelayanan Gakin
3.262.712.000
3.262.712.000
100
100
PENINGKATAN PELAYANAN LABO RATORIUM KES 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium 2. Kegiatan Sarana & Prasarana Aparatur 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4. Pengadaan Sarana & Prasarana
1.654.682.000
1.625.219.212
98.22
100
1. Peningkatan Kua litas Manajemen Keuangan dan Aset. 2. Manajemen Pem bangunan Kes. 3. Peningkatan Kualitas Manaje men Kepegawa ian dan Umum. 4. Pengembangan Kapasitas adm Hukum dan Humas .
Lakip Dinkes 2011 |
52
Program/Kegiatan
1
Anggaran Setelah Perubahan
2
Realisasi
3
% Keu.
% Fisik
4
5
Peningkatan Upaya Balai Pelatihan Kesehatan
1.437.422.000
1.417.720.500
98.22
100
Pengembangan Sistem Surveilans Evidemiologi Kesehatan & Data Infomasi
1.303.904.000
1.298.45.900
99.60
100
893.013.500
873.013.500
97.76
100
1.134.354.800
1.134.354.800
100
100
74.700.000
74.700.000
100
100
28.842.284.100
28.703.872.022
99.52
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur JUMLAH
Lakip Dinkes 2011 |
53
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 telah digambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Kendala waktu dan realisasi anggaran ataupun gangguan-gangguan teknis lainnya
pada pelaksanaan oleh masing-masing program di
lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah maupun pada unit-unit pelaksana teknis umumnya dapat diatasi. Dilaporkan bahwa dalam pelaksanaan program dengan berbagai sub-sub kegiatan yang ada didukung oleh berbagai sumber pembiayaan yaitu, penganggaran yang bersumber dari DPA-SKPD, dana yang bersumber dari APBN maupun bantuan sumber dana lainnya. Total dana yang dikelola pada tahun 2012 sebanyak Rp 121.464.053.918 dengan rincian dana APBD sebesar Rp 28.842.284.100, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 15.227.202.000 dan Dana dengan sumber DAK sebesar Rp.77.394.567.818 Dana-dana tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pada program pokok yang tercantum pada indikator kinerja utama. Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan melalui programprogram yang ada untuk tahun 2011 sebahagian ada yang telah mencapai target dan juga telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan. Rata-rata hasil pencapaian
indikator
pada umumnya megalami peningkatan disbanding pada tahun sebelumnya seperti prosentase tingkat kecukupan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan target 70% Realisasi 77% dan capaian menjadi 110, Puskesmas Poned yang melaksanakan system manajemen mutu tahun 2011 menargetkan 6 Pukesmas dengan realisasi 6 Puskesmas hasil capaian 100, kemudian kegiatan lain seperti persentase Rumah Sakit, Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM Rumah Sakit dari target 20% di 2011 yang terrealisasi 20% artinya target yang direncanakan mencapai 100% dan masih banyak indikatorindikator program lain yang sudah mencapai 100%. Disisi lain disampaikan bahwa ada capain indikator kinerja yang dilaporkan hanya capaian kinerja sampai bulan September dikarenakan laporan dari Kabupaten/Kota untuk bulan Oktober s.d Desember belum masuk ke pengelola program di Provinsi. Dalam
pelaksanaan program pembangunan kesehatan tersebut selain didukung oleh sumber
pembiayaan juga melibatkan berbagai sumber daya yang ada di sector kesehatan seperti sumber daya Lakip Dinkes 2011
69
tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai lembaga maupun institusi pelayanan kesehatan serta didukung oleh infrastruktur kesehatan lainnya yang mendukung secara operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan secara public kepada masyarakat. Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai line sector pembangunan kesehatan telah
melakukan upaya kerjasama dengan berbagai lintas sector sebagai mitra kerja dalam
rangka
peningkatan pencapaian beberapa indicator karena disadari bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai factor yang memerlukan penanganan dan bantuan dari berbagai sector.
Disadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program tersebut didalam
pelaksanaannya banyak mengalami hambatan maupun permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 1. Perlu dukungan dana yang maksimal terutama untuk peningakatan biaya operasional 2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas serta pemertaan tenaga kesehatan disemua fasilitas dan sarana kesehatan. 3. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya daerah yang bermalah kesehatan 4. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan sector terkait lainnya. 5. Perbaikan operasionalisasi pelayanan kesehatan secara paripurna untuk membantu mengatasi setiap permasalahan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta unit pelaksana teknis lainnya untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
Lakip Dinkes 2011
70
Lampiran II PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
Lampiran II/2-3
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD TAHUN
: DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH : ANGGARAN 2011 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
85
%
2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
70
%
6
Pusk
63
%
62
%
Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada 1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu strata pertama, kedua dan ketiga.
2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya
4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
60
%
5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)
96
%
6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
88
%
52
%
8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
86
%
9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
100
%
77
%
11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1
86
%
12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap
82
%
13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi
85
%
14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
80
%
15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi
65
%
16. Cakupan Sekolah Dasar/MI yang melaksanakan Penjaringan kesehatan siswa kelas satu SD 17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR . 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA. 19. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B
90
%
60
%
2
Pusk
1
Kab
Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan 7. Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa
20. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
75
%
21. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
35
%
22. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
80
%
23. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
20
%
24. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 25. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
100
%
70
%
26. RS Yang terakreditasi
70
%
27. Persentase RS yang menerapkan MPKP
20
%
28. RS Yang memiliki BDRS
6
RS
1. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat
70
%
2. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas
100
%
40
%
100
Pusk
13
RS
Terpenuhinya Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di 1. Puskesmas yang melakasakan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulteng fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman. 2. RS Melayani Pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 3. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100
%
2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
55
%
3. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium
77
%
4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A
90
%
5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet
75
%
6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
70
%
7. Persentase Balita ditimbang berat badannya
65
55
8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana
100
%
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis
4
%
2. Angka penemuan kasus malaria
<1
%
3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100
%
Penanggulangan Wabah dan Bencana
4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif
40
%
Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal
5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar
70
%
6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam
100
%
7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi
<25
%
rawan gizi. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.
8.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
64
%
9.
Perentase cakupan TTU sehat
79
%
10. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling
25
%
11. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat 12. Persentase cakupan rumah sehat
18
%
75
%
13. Persentase cakupan TPM sehat
60
%
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
4
RS
2
RS
65
%
4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
3
RS
27
Pusk
7
UTD
7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
10
RS
100
%
9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
100
%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.
1. Tersedianya rencana strategis pembang unan kesehatan
100
Dokumen
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5
Dokumen
3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
4
Dokumen
4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota
100
%
5. tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 %
100
Jumlah
6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas
100
Dokumen
2
Dokumen
50
%
9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti
80
%
50
%
11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien
70
%
75
%
13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran
20
%
85
%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
15. laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti
100
%
16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
3
Dok
17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan (IK. RPJMD)
3
Dok
18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran
1
Diklat
19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran (IK. RPJMD)
1
Dok
1
Paket
21. Terpenuhinya administrasi perkantoran
1
Paket
22. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.
75
%
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS .
55
%
2. Persentase Desa Siaga Aktif
55
%
3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
20
%
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
2
Buah
2
Kab/Kota
30
%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan
Tercapainya Pemeriksaan Sampel
19.000
Sampel
1. Tersususunya Master Plan SIKDA di Kab/Kota
3
Kab
2. Tersusunnya data satu pintu
2
Kab/Koa
3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin
12
Kab/Kota
4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data
30
%
5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan
1
Penelitian
10
Kegiatan
4
Kali
11 & 1
Kab/Prov.
3. AFP rate < 15 tahun
>2
Per 1000
4. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
3
Kab/Kota
5. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
35
%
Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.
6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan 1. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan respon cepat KLB 2. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
6. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12
Buah
7. Penerbitan Buletin SKD
24
Buah
8. Desa/Kelurahan mengalami KLB
100
%
9. dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
24
Jam
Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. ABDULLAH, DHSM., M.Kes NIP.1955111 198403 1 005
Lampiran III PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 29 TAHUN 2010
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
Lampiran II1/5-5
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi
: Sulawesi Tengah
Nama SKPD
: Dinas Kesehatan Provinsi SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
85
%
53
66,25
70
%
77
110
Tersedianya akses dan mutu upaya
1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu 2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR) 3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
6
Pusk
6
100
63
%
63
100
62
%
62
100
60
%
18
30
5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)
96
%
86,8
90,4
6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4
88
%
72,7
82,6
7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan (IK. RPJM)
52
%
37,7
72,50
kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia
8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan (IK. RPJM)
86
%
65,4
76,05
9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
100
%
100
100
77
%
72
94,3
11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)
86
%
78,84
91,67
12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap
82
%
75,61
92,20
13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi
85
%
62.12
76,61
14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
80
%
54
67,5
15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi
65
%
64
98,46
16. Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat
90
%
56,28
62,53
17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
60
%
27,27
45,45
2
Pusk
54,55
136
1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B
1
Kab
1
100
2. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 3. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
75
%
80
116
35
%
20
57
4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
80
%
60
75
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.
5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
20
%
20
100
6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 8. RS Yang terakreditasi
100
%
100
100
70
%
50
60
70
%
65
72
9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP
20
%
15
75
10. RS Yang memiliki BDRS
6
RS
6
100
1. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat
70
%
70
100
2. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas
100
%
100
100
1. Puskesmas yng dilaksanakan kalibrasi alkes Kab/Kota
40
Pusk
37
92,50
2. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes
13
RS
11
84,60
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100
%
100
100
2. Prosentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eklusif
55
%
35.45
64.45
3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium
77
%
0
0
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
4. Persentase 6-59 bulan dapat kapsul Vitamin A
90
%
73,12
81,24
Menurunnya angka kesakitan dan kematian
5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet
75
%
50,87
67,83
ibu dan anak.
6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans
100
%
100
100
Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
7. Balita ditimbang berat badannya
65
%
35
55
8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI
100
%
100
100
4
%
2,21
55
<1
%
3.08
32
3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100
%
39,71
39
4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif
40
%
40,51
101
5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar 6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi
70
%
70
100
100
%
100
100
<25
%
12,16
48
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
64
%
71,3
111,4
Perentase cakupan TTU sehat
79
%
71,6
90,6
Pengendalian Penyakit Menurunnya angka 1. Prevalensi rate penderita shistomiasis kesakitan, kematian dan kecacatan akibat 2. Angka penemuan kasus malaria penyakit menular dan tidak menular
Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.
Meningkatnya kualitas air minum dan dan 1. sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan 2.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi,
3.
Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling
25
%
18,2
72,8
4.
Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat Persentase cakupan rumah sehat
18
%
9
50
75
%
66,37
88,5
Persentase cakupan TPM sehat
60
%
68,39
114
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang 2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang 3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
4
RS
4
100
2
RS
0
0
65
%
62,42
96,03
4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis 5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai ) 6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
3
RS
0
0
27
Puks
8
29,63
4
UTD
1
25
7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik 8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
13
RS
9
90
100
%
100
100
9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
100
%
100
100
5. 6.
1. Kebijakan strategis pembangunan kesehatan
%
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
5
Dokumen
5
100
4
Dokumen
4
100
11
Kab/Kota
11
100
pengawasan, pembinaan dan pengembangan 2. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sistem kesehatan 3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % 6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota 7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas
% 100
Dokumen
100
100
2
Dokumen
2
100
50
%
50
100
9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel 10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat 12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien
80
%
80
100
50
%
50
100
70
%
70
100
75
%
75
100
13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset 14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 15. laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
80
%
80
100
100
%
100
100
100
%
100
100
3
Dok
3
100
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran
3
Dok
3
100
1
Diklat
1
100
19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 20. Terpenuhinya administrasi perkantoran
1
Dok
1
100
1
Paket
1
100
21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.
75
%
75
100
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
55
%
30.92
55,22
2. Persentase Desa Siaga Aktif
30
%
52,06
100
3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
20
%
61,7
100
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan (IK. RPJM) 5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota. (IK. RPJM) 6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (Sesuai RPJM)
2
Buah
5
100
2
Kab/Kota
3
100
30
%
197,72
65,73
19.000
Sampel
21.000
110
Tercapainya pemeriksaan sampel
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
3
Kab
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA
33,3
2. Tersusunnya data satu pintu
2
Kab/Kota
1 0
3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data
12
Profil
6
50
30
%
0
0
5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan
1
Penelitian
1
100
10
Kegiatan
10
100
1
BUah
1
100
2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
4
Kab/Kota
4
100
2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
11
Kab/Kota
11
100
3a. AFP rate < 15 tahun
> 2
Per 1000
3,4
170
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
3
Buah
3
100
4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
35
%
85
242,9
0
6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan Terlaksananya system surveilans epidemiologi 1. Tersusunnya draf Pergub Penyelenggaraan sistem surveilans Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota kesehatan dan respon cepat KLB
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12
Buah
12
100
4c. Penerbitan Buletin
24
Buah
24
100
100
%
100
100
5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011
: Rp. 28.842.284.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011
: Rp. 28.703.872.022
(% Fisik = 99,52 dan % Keuangan = 100)
Petunjuk Pengisian: 1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri; 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran; 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja; 6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja; 7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%; 8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis; 9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;