BAB III AKUNTABILITAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT
A. AKUNTABILITAS KINERJA
1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran kinerja Biro Kesra ini bertujuan untuk mengetahui realisasi terhadap penetapan kinerja Biro Kesra Tahun 2015. Adapun pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesra menggunakan Rumus Capaian indikator kinerja = Realisasi/Rencana X 100%.
a. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Keagamaan Sasaran ini berkaitan dengan upaya Biro Kesejahteraan Rakyat untuk membuka ruang dialog, diskusi, tukar pikiran untuk mencari solusi atas persoalan pembangunan di NTT dan lebih dari pada itu membangun kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan Tokoh – Tokoh Agama, intern dan antar tokoh agama, Pemerintah dengan para Pemuda Lintas agama dan antar pemuda lintas agama untuk memelihara kerukunan di NTT. Kegiatan-kegiatan operasionalnya yaitu: Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Keagamaan (Para Uskup Se NTT, Ketua Sinode GMIT, Ketua Sinode GKS, Para Pimpinan Gereja-Gereja denominasi, Ketua MUI NTT dan Ketua PHDI NTT), Dialog Kerukunan Lintas Agama, Temu Pemuda Lintas Agama serta Fasilitasi Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan Kegiatan keagamaan seperti Natal Oikumene, Pekan Suci Semana Santa, Pawai Paskah, Paskah Oikumene, Pekan Orang Muda Katolik (OMK), PESPARAWI, Ziarah Rohani, Urusan Haji, STQ Tingkat Provinsi NTT dan STQ Tingkat Nasional, Idul Adha, Halal Bi Halal, Malam Takbiran, Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi NTT dan Buka Puasa Bersama.
5. Tabel 5 Pencapaian IKU sasaran 1. Satuan 2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2015
2018
TARGE
REALISAS
T
I
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah Rapat Koordinasi
Kali
3
4
4
100 %
3
Kali
9
14
15
107 %
12
di Bidang Keagamaan Jumlah
kegiatan
keagamaan
yang
difasilitasi RATA-RATA
107 %
Indikator-indikator sasaran ini adalah Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan, dan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di fasilitasi. Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut: a). Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan Berdasarkan tabel 5 tentang pencapaian IKU sasaran 1 terlihat bahwa indikator Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan ditahun 2014 sebanyak 3 kali sementara itu di tahun 2015 sebanyak 4 kali karena adanya penambahan sebuah Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan,
ini
menunjukan
pencapaian
target
yang
telah
ditetapkan,
yang
menggambarkan konsistensi kinerja Biro terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja jumlah rapat dan koordinasi yang telah rencanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2015 tercapai 100 % berdasarkan realisasi terhadap target rencana kinerja tahun 2015 yaitu 4 kali diantaranya; Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Temu Pemuda Lintas Agama dan Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi NTT. Kegiatan – Kegiatan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama yang menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menyikapi berbagai persoalan
pembangunan di NTT dan juga persoalan kerukunan umat beragama di NTT. Adapun hasil-hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015, yaitu berupa Rekomendasi yang isinya antara lain : a. Semua pihak mengakui adanya kemajuan dan perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama menyangkut Delapan Agenda Pembangunan dan Enam Tekad untuk Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan, NTT Destinasi Pariwisata Dunia serta Program Desa Mandiri Anggur Merah, walaupun masih banyak persoalan atau permasalahan yang mesti terus-menerus dibenahi b. Adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan untuk mensukseskan 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 6 (enam) Tekad Pembangunan NTT serta menolak dengan keras masuknya Radikalisme dan terorisme/ISIS di NTT c. Adanya tekad bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama kemitraan yang harmonis anatara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan terutama untuk saling memberikan informasi dan mencari solusi yang terbaik bagi persoalan kemasyarakatan di Provinsi NTT d. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para Pimpinan Lembaga Keagamaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat/jemaat di lembaga masing-masing.
2. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor Tahun 2015, yaitu sebuah rekomendasi yang isinya antara lain : a. Kalimat “Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, diubah menjadi “Forum Kerjasama Kerukunan Umat Beragama (FKKUB)” dan selanjutnya kalimat “Pendirian Rumah Ibadah” menjadi “Pendirian Bangunan Tempat Ibadah”. b. Pemerintah (dalam hal ini eksekutif dan legislative) memperjuangkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Undang-undang c. Negara tetap menjunjung tinggi toleransi kehidupan beragama, tetapi tidak membuka pluang bagi aliran-aliran lain di luar 6 agama dan aliran kepercayaan yang diakui d. Mendorong pendalaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI melalui pendidikan formal maupun non formal e. Menolak dengan keras kehadiran aliran-aliran radikal yang mengatasnamakan agama, baik dari dalam maupun dari luar negeri f. Dialog Kerjasama Kerukunan Lintas Agama yang sudah dilaksanakan, agar terus ditingkatkan di semua tingkatan baik Kabupaten, Provinsi maupun Pusat g. Pengalokasian dana untuk kegiatan Dialog Kerukunan Agama agar mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah (eksekutif dan legislative). h. Pemerintah melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara terusmenerus terhadap proses dan hasil kegiatan dialog kerukunan lintas agama.
3. Hasil yang dicapai Temu Pemuda Lintas Agama Sedaratan Sumba dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan kesepakatan bersama yang ditujukan kepada : a. Pemerintah Pusat
- Meninjau kembali Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah - Memfasilitasi pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Pemuda Lintas Agama se Daratan Sumba
b. Pemerintah Provinsi - Memfasilitasi Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Sumba secara periodik - Memfasilitasi pemberdayaan pemuda lintas agama melalui SKPD terkait - Menindaklanjuti rekomendasi ini kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten c. Pemerintah Kabupaten - Memfasilitasi pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Pemuda Lintas Agamadi setiap Kabupaten se Daratan Sumba - Memberikan perhatian dan pelayanan yang sama terhadap aliran kepercayaan Marapu - Mendorong rencana pembentukan Forum oleh Pemuda Lintas Agama di setiap Kabupaten - Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemuda Lintas Agama di setiap Kabupaten - Mendukung sikap Pemerintah terhadap penolakan aliran-aliran Radikalisme - Mendukung pembangunan rumah ibadah - Melibatkan Pemuda Lintas Agama dalam pengembangan Pariwisata dan Budaya Sumba. 4. Hasil yang dicapai pada Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi NTT tahun 2015 dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang isinya berbunyi : a. Kerukunan umat beragama harus tetap dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur b. Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota menganggarkan dana operasional bagi FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur
setiap tahun anggaran sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi kegitan Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor d. Mendukung adanya Undang-undang perlindungan umat beragama. b). Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemerintah Provinsi NTT setiap tahun terus meningkat seiring dengan jumlah alokasi anggaran yang disediakan dan juga berdasarkan masukan dari para stakeholders. Tahun 2014 fasilitasi kegiatan keagamaan sebanyak 9 kali dan ditahun 2015 meningkat menjadi 15 Kali. Dari tabel 5 diatas terlihat bahwa indikator ini tercapai 107 % karena dari target 14 kegiatan fasilitasi (Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita, STQ Daerah, STQ Nasional, Idul Adha, Halal bi Halal, Buka Puasa Bersama, Natal Oikumene, Pekan Suci Semana Santa, Paskah Oikumene, Pekan OMK, Pesparawi Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional, serta Ziarah Rohani).
Direalisasikan sebanyak 15 kegiatan fasilitasi karena adanya
penambahan 2 kegiatan baru yaitu Malam Takbiran dan Pawai Paskah sesuai usulan dari stakeholders. Kegiatan yang tidak terfasilitasi adalah 1 kegiatan yaitu Utsawa Dharma Gita.
b. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan para stakeholders dalam urusan bidang pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan, kesejahteraan sosial, Kesehatan, Gizi Masyarakat, dan sarana serta prasarana kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT. Sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi Peningkatan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya; Musyawarah Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesra, Sosialisasi UKS dan Operasional TIM Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, Koordinasi Kebijakan Penanggulanan Penyakit Beresiko Kejadian Luar Biasa (KLB),
Fasilitasi Kegiatan Kesekretariat KOMDA Komda Lansia, Pelaksanaan Peringatan hari besar Nasional dan Daerah, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Tabel 6. Pencapaian IKU sasaran 2 INDIKATOR
Satuan
2014
KINERJA UTAMA
2015 TARGE
REALISAS
T
I
2018 %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah Rakor di Bidang
Kali
8
15
15
100 %
5
Kali
2
2
2
100%
2
Kesejahteraan Rakyat Jumlah Sosialisasi
RATA - RATA
Penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut: A. Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat Di tahun 2014 jumlah Rapat dan koordinasi sebanyak 8 kali dan ditahun 2015 meningkat menjadi 15 kali. Peningkatan ini terkait dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan koordinasi di Biro Kesra terhadap pelaksanaan 8 hari besar Nasional (HARDIKNAS, HARKITNAS, Hari Lahirnya Pancasila, HUT RI, Hari Olah Raga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan) dan 2 Hari Besar Daerah (HUT NTT dan Malam Pergantian Tahun). Dalam Bidang Pendidikan dilakukan Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yakni : Penertiban Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Timur dan Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015. 1. Penertiban Perguruan Tinggi Swasta di NTT Tahun 2015 dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka) dilaksanakan pada Triwulan II – IV 2015. Hasil yang dicapai yaitu diperolehnya data terkait terkait Status Perguruan Tinggi diantaranya:
a) Kota Kupang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kupang Didirikan berdasarkan SK Pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 2345 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012. Jumlah mahasiswa : 300 orang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra HUsada Mandiri Kupang Didirikan oleh Yayasan Citra Bina Insan Mandiri berdasarkan Ijin Opersional Mendikbud Nomor 206/D/O/2008 dan SK Menristek dan Dikti Nomor 163/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang Didirikan oleh Yayasan Dua Puluh Desember, berdasarkan Ijin Operasional SK Mendikbud Republik Indonesia Nomor 147/D/O/2005 tanggal 13 Oktober 2005. Jumlah mahasiswa : 211 orang, jumlah Dosen Tetap sebanyak 8 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Maranatha Kupang Didirikan pada tahun 2009 oleh Yayasan Maranatha NTT yang terdiri dari 2 Program Studi yaitu Program Studi S1 Keperawatan dan D3 Kebidanan
berdasarkan
Ijin
Operasional
Mendikbud
Republik
Indonesia Nomor 183/D/O/2009 tanggal 2 November 2009. Pada tahun 2014 dibuka lagi Program Pendidikan Profesi Ners berdasarkan Ijin Operasional Mendikbud Republik Indonesia Nomor 233/E/O/2014. Jumlah mahasiswa : Jumlah DosenTetap 30 orang dan Dosen Tidak Tetap 15 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional SK Mendikbud Republik Indonesia Nomor 5191/D/T/K-VIII/2011 tanggal 7 Oktober 2011. Jumlah mahasiswa 751 orang
Jumlah Dosen 23 orang. SEkolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang Didirikan oleh Yayasan Soekarno. Perguruan Tinggi ini beroperasi berdasarkan Ijin Operasional berupa SK Mendiknas Nomo 3977/D/T/KVIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Jumlah mahasiswa 269 orang Jumlah Dosen Tetap 13 Orang Jumlah Dosen Tidak Tetap 5 orang Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Citra Bina Nusantara Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional SK Nomor 463/E/O/2013 tanggal 30 September 2013 dengan 2 Program Studi yaitu S1 Pendidikan Informatika dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jumlah mahasiswa 168 orang Dosen (S1) 6 orang, (S2) 13 orang Dosen Luar Biasa 4 orang Akademi Teknik Kupang Didirikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. GUbernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Juni 1972 melalui Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dengan Akte Notaris Soeyono Hartoyo, SH Nomor 9 Tahun 1972 yang dirubah melalui Akte Perubahan Nomor 122 Tahun 1976 tanggal 29 November 1976 dan Akte Prubahan Nomor 118 tanggal 29 Mei 1993. Jumlah mahasiswa : Teknik Sipil 188 orang Teknik Elektro 33 orang Jumlah Dosen : Teknik Sipil 8 orang Teknik Elektro 7 orang
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang Didirikan pada tanggal 29 Mei 1993 dengan Ijin Operasional Mendikbud RI Nomor 16/D/O/1993 tanggal 23 November 1993 di bawah Yayasan Dua Puluh Desember. Jumlah mahasiswa 350 orang Jumlah Dosen Tetap 15 orang Dosen Tidak Tetap 9 orang Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Effata Kupang Didirikan pada tanggal 21 September 1995 Jumlah mahasiswa 174 orang Jumlah Dosen 12 orang (S1 sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 5 orang dan S3 sebanyak 1 orang) Universitas Muhammadiyah Kupang Didirikan pada tanggal 14 Oktober 1987, terdiri dari 11 Program Studi, Jumlah mahasiswa 4.433 orang dan Jumlah Dosen 94 orang (S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 69 orang dan S3 sebanyak 6 orang). Akademi Koperasi Ratu Jelita Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional Nomor 05/D/O/2001 tanggal 9 Januari 2001. Jumlah mahasiswa 282 orang Jumlah Dosen Tetap 7 orang dan Dosen Tidak Tetap 18 orang. b) Sumba Barat Daya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STIMIK) Stella Maris Sumba. Didirikan tahun 2014 di bawah manajemen Yayasan Pendidikan St. Yosef Freinademetz Kupang berdasarkan Ijin Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Keputusan Kemendikbud RI Nomor 566/E/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Mempunyai Jurusan dan Program Studi Tahun Akademik 2014/2015 yakni Teknik Informatika (Program S1 dan D3) serta Sistem Informsi (Program D3).
Jumlah mahasiswa 376 orang Jumlah Dosen 26 orang, dimana Dosen Tetap berjumlah 9 orang (S1 sebanyak 7 orang dan S2 sebanyak 2 orang) serta Dosen Tidak Tetap berjumlah 17 orang (S1 berjumlah 8 orang dan S2 berjumlah 9 orang). Jumlah Tenaga Pegawai 9 orang. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Weetabula Didirikan tahaun 2013 di bawah manajemen Yayasan Pendidikan Nusa Cendana
(YAPNUSDA)
Sumba
Barat
Daya
berdasarjan
Ijin
Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keputusan Kemendikbud RI Nomor 524/E/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Mempunyai 4 Program Studi yakni Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Bahasa dan sastra serta Pendidikan Fisika. Jumlah mahasiswa 352 orang Jumlah Dosen 26 orang terdiri dari Dosen Tetap sebanyak 27 orang (S1 berjumlah 4 orang S2 sebanyak 19 orang) serta Dosen Tidak Tetap sebanyak 26 orang (S1 berjumlah 24 orang dan S2 berjumlah 2 orang). c). Kabupaten Sikka Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) MUhamadiyah Maumere Didirikan dengan Ijin Operasional berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 21/E/O/2013 tanggal 15 Juni 2015 Jumlah mahasiswa 996 orang Jumlah Dosen Tetap 63 orang (S1 sebanyak 27 orang dan S2 sebanyak 36 orang) Dosen Tidak Tetap 54 orang (S1 sebanyak 41 orang, S2 sebanyak 13 orang). Seminari Tinggi Theologi Ledalero Didirikan tahun 1981 berdasarkan Ijin Operasional SK Mendikbud RI Nomor 039/O/1081 tanggal 22 Januari 1981 dan SK Mendikbud RI Nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 November 1997.
Universitas Nusa Nipa Maumere Didirikan tahun 1997 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 69/D/O/1997 Akademi Perawat (AKPER) Lela Didirikan tahun 2011 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 04/B/O/2011 tanggal 7 Juli 2011. d) Kabupaten Ngada Di Kabupaten Ngada terdapat 1 Perguruan Tinggi Swasta yakni Citra Bakti Ngada yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri berdasarkan Ijin Operasional SK Mendiknas RI Nomor 138/E/O/2011 tanggal 7 Juli 2011, dengan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). Kemudian dibuka lagi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan
Ijin
Operasional
Menristek
dan
Dikti
RI
Nomor
347/M/Kp/V/2015. Jumlah mahasiswa 651 orang Jumlah Dosen 37 orang (Guru Besar sebanyak 1 orang, S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 33 orang dan S1 sebanyak 1 orang. 2. Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015, bertempat di Aula Hotel Amaris Jl. Bundaran PU Kota Kupang. Diperoleh hasil antara lain: a) Tercapainya peningkatan komitmen kerjasama yang harmonis dan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, terhadap peningkatan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia NTT. b) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat NTT. c) Terwujudnya para Sarjana yang berorientasi pada penciptaaan lapangan kerja sendiri.
B. Jumlah Sosialisasi Sosialisasi bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2014 sebanyak 2 kali dan di tahun 2015 juga 2 kali. Sosialisasi yang dilaksanakan diantaranya Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), dan sosialisasi dan advokasi Pembentukan Komda Lansia di NTT. Kegiatan Sosialisasi UKS dilaksanakan di 5 kabupaten. Hasil yang dicapai dirinci per kabupaten diantaranya: a. Kabupaten TTU a) Bagian Sosial sedang menyusun Surat Keputusan Bupati TTU tentang Tim Pembina UKS Kabupaten TTU dengan berpedoman pada SK Bersama Empat Menteri tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS dan Tim Pembina UKS b) Bagian Sosial berfungsi sebagai Koordinator, sehingga Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten TTU berada di Bagian Sosial dan akan ditindaklanjuti dengan saling berkoordinasi dan sinkrinisasi program kegiatan. Tim Pembina UKS Kabupaten TTU akan menjadwalkan rapat koordinasi setiap dua kali dalam sebulan. Hal ini diupayakan agar semua kegiatan UKS yang diprogramkan oleh SKPD terkait dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya secara bersama-sama dan dilaporkan. b. Kabupaten Manggarai Asisten I Sekda Kabupaten Manggarai menyimpulkan hasil Rapat Koordinasi sebagai berikut : a) Akan menindaklanjuti Pembentukan Tim Pembina UKS Kabupaten Manggarai dan mensinergikan pelaksanaan program UKS di Kabupaten Manggarai b) Melakukan Rapat Koordinasi TP – UKS untuk mengevaluasi pelaksanaan Program UKS di Kabupaten Manggarai c) Agar Pemerintah Provinsi/Biro Kesra memfasilitasi format/panduan penilaian LOmba Sekolah Sehat (LSS) Kabupaten Manggarai. c. Kabupaten Manggarai Barat
a) Terlaksananya Sosialisasi SKB Empat Menteri dan Pembentukan TP – UKS Kabupaten Manggarai Barat yang akan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesra Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan unit terkait b) Adanya tanggapan positif dari unsure terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan terhadap fasilitasi pembentukan TP – UKS yang akan diikuti dengan
koordinasi
Pengembangan UKS
serta mulai
sinkronisasi
program
Pembinaan
dan
dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pelaporan. d. Kabupaten Flores Timur a) Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2015 telah membentuk Tim Pembina UKS Kabupaten, melaksanakan sosialisasi SKB Empat Menteri, membentuk TP – UKS di 19 Kecamatan dan memfasilitasi sarana UKS bagi 5 sekolah contoh UKS di Kabupaten Flores Timur. b) Ketua Harian TP – UKS Flores Timur akan terus mengupayakan APBD Flores Timur peningkatan pengembangan UKS melalui program-program yang didanai. c) Ketua Harian TP – UKS Flores Timur terus melakukan peningkatan koordinasi dengan unit-unit terkait/anggota TP-UKS Kabupaten Flores Timur melalui kegiatan-kegiatan terpadu dan berkesinambungan d) TP – UKS Kabupaten dan Kecamatan terus meningkatkan pembinaan terhadap Tim Pelaksana UKS SDK Sarotari seperti WC siswa yang belum sesuai standar penilaian UKS, ruang UKS yang masih bergabung dengan ruangan lain, dan kantin sekolah yang belum memenuhi standar kesehatan. Namun perlu didukung dengan semangat TP – UKS Kabupaten dan TP – UKS SDK Sarotari untuk melaksanakan UKS sesuai SKB Empat Menteri. e. Kabupaten Ende a) Pemerintah Kabupaten Ende melalui Wakil Bupati mengucapkan terima kasih dan akan memperhatikan program UKS untuk ditindaklanjuti dalam TA 2016 b) Tim Pembina UKS (TP – UKS/M) Kabupaten Ende melalui Keputusan Bupati Ende nomor 354/KEP/HK/2015 tanggal 26 Juni 2015 akan
menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan Rapat Perencanaan Program sesuai kewenangan unit masing-masing c) Peserta rapat/unsur terkait akan menindaklanjuti melalui program peningkatan pelayanan, obat-obatan, pembinaan dokter kecil dan kader kesehatan di Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi dan avokasi pembentukan/penguatan kelembagaan Komda Lansia dilaksanakan di 7 Kabupaten se Provinsi NTT hasilnya sebagai berikut : a. Kabupaten Manggarai Barat : Kelembagaan
Komda
Lansia
Kabupaten
Manggarai
Barat
terbentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 89/KEP/HK/2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Manggarai Barat. b. Kabupaten Manggarai Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Manggarai terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/232/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pembentukan Komisi Lansia Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2018. c. Kabupaten Manggarai Timur Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Manggarai Timur yang idealnya harus terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur, sampai dengan saat ini belum bias ditandatangani. Mengingat proses perekrutan dan penetapan Calon Sekretaris I yang merupakan tenaga penuh waktu (mantan pejabat eselon II/III) masih belum belum tuntas. Karena calon pertama yang sebelumnya sudah didekati, ternyata mengundurkan diri sehingga proses perekrutan dalam rangka penetapan Sekretaris I Komda Lansia Kabupaten Manggarai Timur harus dilakukan lagi. d. Kabupaten Ngada Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Ngada terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 163/KEP/AKR/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Ngada Periode 2015 – 2018.
e. Kabupaten Nagekeo Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Nagekeo terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 227/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan KOmisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Nagekeo Periode 2015 – 2018. f. Kabupaten Ende Terbentuknya Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 561/KEP/HK/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten Ende Tahun 2015 – 2018. g. Kabupaten Sikka Melalui sosialisasi dan advokasi
yang dilaksanakan telah terbentuk
Kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten Sikka. Mengingat Keputusan Bupati yang menjadi dasar terbentuknya Kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten Sikka masih dalam proses penandatanganan, maka Keputusan Bupati Sikka tersebut belum memiliki nomor dan tanggal pemberlakuannya.
2.
EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Biro Kesra pada table-tabel dapat dilihat
keberhasilan Biro Kesra dalam merealisasikan target yang telah direncanakan di tahun 2015. Walaupun demikian, ada juga kendala dan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Faktor penentu Keberhasilan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1). Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan diantaranya: a. Aspek Perencanaan - Adanya dokumen perencanaan; Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). b. Aspek Pelaksanaan - Proses manajement yang baik - Koordinasi lintas sektor terkait. - Surat-menyurat dan komunikasi elektronik yang memadai
- Konsistensi dan disiplin terhadap perencanaan. - Ketersediaan dana c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dokumen-dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2). Kendala dan permasalahan a. Aspek Perencanaan - Adanya Kegiatan-kegiatan baru, berupa usulan dari stakeholder yang diakomodir ditengah pelaksanaan Renja. - Adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak diakomodir dalam penetapan anggaran. b. Aspek Pelaksanaan - Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. - Jangka waktu yang singkat antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. - rusaknya fasilitas telephone dan internet untuk komunikasi data. - Kurang terlibatnya SKPD di Kabupaten/Kota. c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Lambatnya penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan. - Belum terbinanya evaluasi internal Biro - Kurang adanya tindak lanjut yang final terhadap hasil-hasil kegiatan.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesra sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Biro Kesra dalam tahun 2015 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 9,074,212,000- dengan realisasi sebesar Rp. 8,354,165,100,- (92%). Yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT.
Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan-kegitan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2014 Kinerja Pembiayaan Kegiatan Program
Uraian Kegiatan
Rencana
Realisasi
Realisasi
Rp
Rp
%
PROGRAM SKPD : Program
Penyediaan Surat-Menyurat
20.000.000,-
7,480,000
37%
Pelayanan
Penyediaan jasa Komunikasi,
20.000.000,-
-
0%
7.000.000,-
2.708.000
39%
16.740.000,-
16.740.000
100%
6.000.000,-
5.999.600
100%
Administrasi Perkantoran
Sumber Daya air dan listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000.000,-
39.999.900
100%
Penyedian barang cetakan dan
62.500.000,-
62.281.000
100%
7.000.000,-
6.880.000
98%
dan
45.000.000,-
44.860.350
100%
dan
48.000.000,-
44.865.900
93%
Evaluasi,
64.754.000,-
64.730.000
100%
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-UUan
Penyediaan
Makanan
Minuman
Rapat
Koordinasi
konsultasi keluar daerah
Koordinasi, Pendampingan
dan
Lainnya Dalam Daerah
Tugas
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Rutin / berkala
40.000.000,-
39.941.500,-
100%
11.000.000,-
10.999.400,-
100%
18.000.000,-
17.984.900,-
100%
kendaraan dinas/operasional.
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor.
Aparatur Program
Penyusunan
Peningkatan
Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Pengembangan
Kinerja SKPD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN WAJIB
Laporan
Capaian
Program
Dialog
Kerukunan
Lintas
Peningkatan
Agama dan Dialog Pemerintah
Kerukunan Hidup
Provinsi
Umat Beragama
Lembaga Keagamaan
NTT
435.699.040,-
433.606.200,-
99,5%
dengan
Rakor Agama
175.873.150,-
172.191.150,-
98 %
Temu Pemuda Lintas Agama
337.022.410,-
317.745.400,-
94,3 %
Pemantauan
81.177.400’-
81.177.400,-
100 %
120.833.250-
120.833.250,-
100%
463.897.900
461.010.650
99 %
351.159.000
344.399.000
98 %
100.000.000
100.000.000
100 %
38.225.000
37.860.000
99 %
100.000.000
100.000.000
100 %
39.878.750
39.178.750
98 %
dan
Pelaksanaan
Evaluasi Kebijakan
Pemerintah Daerah di Bidang Agama
Natal Ekumene 2014
STQ Tingkat Provinsi dan Nasional
Pekan Suci Semana Santa Larantuka
Program
Pawai Paskah
Buka Puasa Bersama
Malam Takbiran
Halal Bi Halal
Pekan OMK
100.000.000
100.000.000
100 %
Fasilitasi Urusan Haji
124.228.000
121.293.000
98 %
Idul Adha
175.653.750
175.153.750
99,7 %
Pesparawi Tingkat Nasional
869.286.900
852.802.900
98 %
Ziarah Rohani
1.800.273.000
1.580.721.000
88 %
Natal Oikumene 2015
154.552.000
154.552.000
100 %
MUSDA dan Peringatan HUT
Koordinasi
Dharma Wanita
Kebijakan Bidang
Sosialisai
Kesejahteraan
Operasional
Masyarakat
UKS Tk. Provinsi NTT
UKS Tim
dan Pembina
500.000.000,-
500.000.000,-
100 %
72.000.000,-
71.569.200,-
99 %
Pemantauan
dan
Evaluasi
49.000.000,-
49.000.000,-
100 %
Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan
Rakor Perguruan Tinggi
216.490.000,-
204.021.400,-
94 %
Sosialisasi
256.834.900,-
245.029.750,-
95 %
42.758.200 ,-
42.758.200 ,-
100 %
dan
Advokasi
Pembentukan dan Penguatan KOMDA LANSIA
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
dan
Kegiatan Bidang Kesos
Pemantauan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
49.089.900,-
49.089.900
100 %
dan
Kegiatan Bidang Kesehatan
Fasilitasi
Hari-Hari
Besar
Nasional: -
Hari Pendidikan Nasional
39.500.000,-
39.500.000,-
100 %
-
Hari
39.500.000,-
39.500.000,-
100 %
39.500.000,-
39.500.000,-
100 %
804.499.800,-
804.499.800,-
100 %
Kebangkitan
Nasional -
Hari Lahir Pancasila
-
Hari
Ulang
Tahun
Republik Indonesia -
Hari Olahraga Nasional
39.500.000,-
39.500.000,-
100 %
-
Hari Kesaktian Pancasila
39.500.000,-
38.000.000,-
96 %
-
Hari Sumpah Pemuda
39.500.000,-
39.000.000,-
98,7 %
-
Hari Pahlawan
39.500.000,-
39.500.000,-
100 %
-
Hari Ulang Tahun NTT
552.150.000,-
349.500.000,-
63 %
-
Malam Tutup Tahun
269.500.000,-
269.500.000,-
100 %
Jumlah
9,074,212,000
8,354,165,100
92 %
