Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

A

B


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



C

D


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

S

egala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia–Nya kami keluarga besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja KESDM Tahun 2015 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019.

Laporan Kinerja KESDM Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2015. Penyusunan Laporan Kinerja KESDM disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat KESDM dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Selain menyajikan capaian organisasi, Laporan Kinerja ini juga menguraikan kegiatan baik yang telah ataupun belum tercapai pada tahun anggaran 2015, yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Renstra KESDM 2015 - 2019. Oleh karena itu, Laporan Kinerja KESDM tahun 2015 ini juga merupakan pengejawantahan prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja KESDM dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, pelaku/industri sektor ESDM) serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai tahun pertama pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 dan Rencana Strategis KESDM 2015 – 2019, selain pelaksanaan program yang mendukung pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), berbagai upaya juga dilakukan dalam rangka membangun Kedaulatan Energi Nasional. Upaya – upaya yang meliputi kegiatan perbaikan bauran energi nasional, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif dan pembangunan pembangkit 35.000 MW. Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor ESDM, secara umum berbagai target hasil pembangunan sektor ESDM telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini terlihat hampir semua indikator berhasil dicapai. Bahkan untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), target dapat dilampaui. Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, Kementerian ESDM berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,


i

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor ESDM. Hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan sektor ESDM dalam rangka menuju sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja KESDM Tahun 2015 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Februari 2016 Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral,

Sudirman Said

ii


Pejabat Eselon I di lingkungan KESDM

Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Naryanto Wagimin Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Surono Kepala Badan Geologi

M. Teguh Pamuji Sekretaris Jenderal

Mochtar Husein Inspektur Jenderal

R. Sukhya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jarman Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Djajang Sukarna Kepala Badan Diklat

F.X. Sutijastoto Kepala Badan Litbang ESDM

Rida Mulyana Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Hadi Purnomo Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Andi Noorsaman Someng

Kepala BPH Migas


iii

iv


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015


v

Laporan Kinerja ESDM 2014

Ringkasan Eksekutif RINGKASAN EKSEKUTIF I.1. Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Nasional

secara timbal balik, sektor ESDM turut menumbuh Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber kembangkan investasi. Semua menjadi landas gerak Daya Mineral (KESDM) Tahun 2015 merupakan media Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2014 merupakan pembangunan nasional melalui four tracks yaitu perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian mediapelaksanaan perwujudan atas pencapaian pelaksanaan visi penciptaan dan misilapangan Kementerian pertumbuhan (pro-growth), kerja visipertanggungjawaban dan misi Kementerian Energi dan (pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi Sumber Daya Mineral menuju good governance. Energi dan Sumber Daya Mineral menuju good governance. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja pengentasan kemiskinan (pro-poor), dan kepedulian Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja KESDM KESDM dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada terhadap lingkungan (pro-environment). dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada(Presiden, seluruh para seluruh para pemangku kepentingan Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, pelaku/ industri Berdasarkan Peraturan 24 tahun 2010 tentang pemangku kepentingan (Presiden, Instansi Pemerintah sektor ESDM) serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan Presiden peningkatan kinerja secara Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Pusat/Daerah, pelaku/industri sektor ESDM) serta

berkelanjutan.

Gambar 0.1 Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Nasional

Dalam pembangunan nasional, sektor ESDM berperan sebagai penjamin sumber pasokan bahan bakar merupakan dan bahan bakuinformasi (energi,untuk mineral dan batubara) didukung harga energiEselon yangI serta yang Susunan Organisasioleh Tugas dan Fungsi sumber perbaikan dan Kementerian Negara: peningkatan secara berkelanjutan. terjangkau dan kinerja kemampuan meningkatkan nilai tambah. Sektor ESDM berpengaruh terhadap •

Tugas

Kementerian

ESDM

adalah

indikator fiskal, moneter,nasional, dan sektor riil. Untuk fiskal, sektor ESDM selain berkontribusi kepada menyelenggarakan urusan di bidang energi dan Dalam pembangunan sektor ESDM berperan sumber daya mineral dalamupaya pemerintahan, untuk sebagainegara penjamin sumber )pasokan bahan bakar dan konsekuensi tapi juga menimbulkan subsidi dalam mewujudkan penerimaan (revenue

Presiden dalam menyelenggarakan mineralUntuk dan batubara) administered price harga bahan energibaku yang(energi, terjangkau. moneter,yang komoditasmembantu ESDM yang bersifat didukung oleh harga energi yang terjangkau dan

pemerintahan negara.

berpengaruh terhadap inflasi.nilai Untuk sektor riil,ESDM secara• timbal balik, sektor ESDM ESDM turut Fungsi Kementerian antara lain:menumbuh perumusan, kemampuan meningkatkan tambah. Sektor

penetapan,nasional dan pelaksanaan di bidang berpengaruh terhadap indikator fiskal, landas moneter,gerak dan pembangunan melaluikebijakan four tracks yaitu kembangkan investasi. Semua menjadi

energi dan sumber daya mineral; pengelolaan sektor riil. Untuk fiskal, sektor ESDM selain berkontribusi ), pemerataan pembangunan dengan pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job kepada penerimaan negara (revenue) tapi juga

barang milik kekayaan negara yang menjadi

), dan kepedulian terhadap lingkungan (pro-environment ). orientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor tanggung jawab Kementerian ESDM; pengawasan menimbulkan konsekuensi subsidi dalam upaya atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian mewujudkan harga energi yang terjangkau. Untuk Berdasarkan tahun tentang Kedudukan ESDM; Tugasdan danpelaksanaan Fungsi Kementerian Negara kegiatan teknis yang moneter, Perpres komoditas24 ESDM yang2010 bersifat administered berskala nasional. price berpengaruh terhadap inflasi. Untuk sektor riil, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara:

vi


Ringkasan Eksekutif

vii

Kinerja sektor ESDM secara umum dapat dinilai dari capaian indikator kinerja sektor ESDM yang mencakup antara lain: pasokan energi dan mineral, penerimaan negara dari sektor ESDM, investasi, subsidi, dan pembangunan daerah. Selain itu, capaian kinerja sektor ESDM juga dapat terlihat dari kegiatan atau capaiancapaian pembangunan yang berhasil dilaksanakan selama tahun berjalan, seperti pembangunan infrastruktur sektor ESDM, penandatangangan kontrakkontrak di sektor ESDM, penyelesaian permasalahan, dan prestasi-prestasi kinerja strategis lainnya. Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan ESDM. Tujuan dan sasaran strategis dari berbagai kegiatan Kementerian ESDM selama kurun waktu tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Tujuan Strategis I Kementerian ESDM adalah “Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik”. Tujuan I didukung dengan 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil yang terdiri dari tiga indikator kinerja; (2) meningkatkan alokasi energi domestik yang terdiri dua indikator kinerja; (3) meningkatkan akses dan infrastruktur energi yang terdiri dari tiga indikator kinerja; (4) meningkatkan diversifikasi energi yang teridiri dari dua indikator kinerja, dan; (5) meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi yang terdiri dari dua indikator kinerja; dan (6) meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah yang terdiri dari 2 indikator kinerja.

2.

3.

4.

5.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor ESDM masih tetap menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. selain itu sektor ESDM juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber pasokan (energi dan minerba) yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan meningkatkan nilai tambah. Dari sisi fiskal, sektor ESDM berkontribusi terhadap penerimaan negara (revenue) tapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi subsidi energi. Dari moneter, komoditas ESDM yang bersifat administered price akan berperan terhadap besaran/ dinamika inflasi nasional. Sedangkan dari sektor riil, secara timbal balik, sektor ESDM berperan terhadap tumbuhnya investasi dan di saat bersamaan juga membutuhkan investasi untuk berkembang.

Secara umum seluruh target dari setiap indikator dapat tercapai, meskipun terdapat beberapa capaian yang tercapai kurang dari 75%, yaitu: rekomendasi wilayah kerja, pajang pipa transmisi/ jaringan distribusi gas bumi dan penambahan kapasitas pembangkit. Tujuan Strategis II Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM”. Tujuan II didukung oleh satu sasaran strategis yaitu Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sektor ESDM yang terdiri dari tiga indikator, yaitu: (1) Penerimaan Migas; (2) Penerimaan Mineral dan Batubara; (3) dan Penerimaan Panas Bumi. Untuk tujuan strategis II, terdapat satu indikator yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu penerimaan dari sub sektor mineral dan batubara yang hanya tercapai 56,7% dari target. Hal ini disebabkan salah satunya karena turunnya harga komoditas mineral dan batubara sehingga berdampak kepada penerimaan negara. Tujuan Strategis III Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif”. Tujuan III didukung dengan satu sasaran strategis yaitu Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran yang terdiri dari dua indikator: (1) Subsidi BBM dan LPG; dan (2) Subsidi Listrik. Dari kedua indikator kinerja ini, keduanya tercapai sampai dengan 95% dari target. Akan tetapi dengan tidak tercapainya penyaluran subsidi energi, menunjukan bahwa subsidi energi dapat dialihkan kepada hal-hal yang bersifat lebih produktif. Tujuan Strategis IV Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”. Tujuan IV didukung dengan satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Investasi Sektor ESDM yang terdiri dari empat indikator: (1) Investasi Minyak dan Gas Bumi; (2) Investasi Ketenagalistrikan; (3) Investasi Mineral dan Batubara; dan (4) Investasi EBTKE. Untuk tujuan strategis IV KESDM tidak ada indikator yang mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan utama dari tidak tercapainya indikator ini adalah karena masih sulitnya investor untuk melakukan investasi di Indonesia terutama di sektor ESDM. Salah satu upaya KESDM untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan menyederhanaan perizinan di sektor ESDM. 5. Tujuan Strategis V Kementerian ESDM


vii

adalah “Terwujudnya manjemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas IPTEK dan pelayanan bidang Geologi”. Tujuan V didukung dengan 3 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional; (2) meningkatkan kapasitas IPTEK; dan (3) meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi. Keseluruhan sasaran strategis terdiri dari 12 indikator kinerja. Mayoritas capaian indikator pada tujuan ini dapat tercapai sesuai target. Hanya terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yaitu jumlah satuan kerja (satker) yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.

5. Pada tahun 2015, total realisasi anggaran mencapai 63,99% atau sebesar Rp. 9,65 triliun. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang sebesar 51,19%. Persentase penyerapan anggaran terbesar dicapai oleh unit Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu sebesar 89,07% atau sebesar Rp. 90,72 miliar. Akan tetapi jika dihitung menurut jumlah anggarannya, penyerapan tertinggi diraih oleh unit Ditjen Ketenagalistrikan lalu disusul oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi yaitu sebesar Rp. 3 triliun dan Rp. 2,23 triliun. Sebagian besar anggaran kedua unit ini merupakan anggaran untuk belanja infrastruktur yang membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga walaupun persentase penyerapannya relatif kecil, akan tetapi jumlah anggaran yang terealisasi sangat besar. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 1. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM, yaitu: ‘Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat’. 2. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja. 3. Unit Pengendali Kinerja (UPK) yang memiliki tugas sebagai pengendali kinerja KESDM. Tahun 2016

viii


6.

7.

menyusun rencana aksi yang berfungsi untuk memperkuat monitoring capaian atas Perjanjian Kinerja. Monitoring capaian dilakukan setiap triwulan dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi KESDM sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM. Salah satu wujud Kementerian ESDM dalam mendukung reformasi birokrasi adalah melakukan penyederhanaan perizinan di sektor ESDM demi terciptanya kemudahan berinvestasi di sektor ESDM. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Kementerian ESDM secara berkala. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja dan tools lainnya yang dianggap relevan. Dalam hal penyerapan anggaran, melakukan percepatan anggaran tahun 2016 dengan melakukan penganggaran dan dilanjutkan pelelangan pada tahun 2015.

1.

KATA PENGANTAR

2.

RINGKASAN EKSEKUTIF

vi

3.

DAFTAR ISI

ix

4.

DAFTAR TABEL

xi

5.

DAFTAR GAMBAR

xv

6.

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1

Rumah Kedaulatan Energi

2

1.2

Tugas dan Fungsi KESDM

3

1.3

Struktur Organisasi

5

1.4

Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM 2015

7

1.5

Sistematika Penyajian Laporan

9

7.

8.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

11

2.1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

12

2.1.1

Visi dan Misi RPJMN 2015-2019

13

2.1.2

Strategi Pembangunan Nasional

13

2.1.3

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

14

2.1.4

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

14

2.1.5

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

14

2.1.6

Rencana Strategis Kementerian ESDM

16

2.2

Tujuan Strategis

16

2.2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

18

2.3

Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

33

3.1

Capaian Kinerja Organisasi

34

3.1.1

Tujuan I: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik

34

3.1.2

Tujuan II: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM

93

3.1.3

Tujuan III: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang

Kompetitif

96

3.1.4

Tujuan IV: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

99

3.1.5

Tujuan V: Terwujudnya Manajemen & SDM yang Profesional Serta Peningkatan

Kapasitas Iptek dan Pelayanan Bidang Geologi

105

3.1.6

Postur Penyerapan

182


ix

9.

x

3.1.7

Kendala dan Catatan Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian ESDM TA 2015

183

3.1.8

Langkah-Langkah Perbaikan

184

BAB IV PENUTUP

185

4.1

Capaian Kinerja di Atas 100%

190

4.2

Capaian Kinerja 75% - 100%

190

4.3

Capaian Kinerja Di Bawah 75%

190

4.4

Komitmen Langkah Perbaikan Ke Depan

190


DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

7

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015 Menurut

Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019

18

Tabel 2.2

Sasaran-1 Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

18

Tabel 2.3

Sasaran-2 Meningkatkan Alokasi Energi Domestik

20

Tabel 2.4

Sasaran-3 Menyediakan akses dan infrastruktur energi

20

Tabel 2.5

Sasaran-4 Meningkatkan diversifikasi energi

23

Tabel 2.6

Sasaran-5 Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi

24

Tabel 2.7

Sasaran-6 Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah

24

Tabel 2.8

Sasaran-7 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

25

Tabel 2.9

Sasaran-8 Mewujudkan Subsidi Energi Yang Lebih Tepat Sasaran

26

Tabel 2.10

Sasaran-9 Meningkatkan Investasi Sektor ESDM

26

Tabel 2.11

Sasaran-10 Mewujudkan Manajemen dan SDM Yang Profesional

28

Tabel 2.12

Sasaran-11 Meningkatkan kapasitas IPTEK

29

Tabel 2.13

Sasaran-12 Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi

29

Tabel 2.14


30

Tabel 3.1

Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015

36

Tabel 3.2

Realisasi Produksi Batubara 2015 Pada Tiap – tiap Perusahaan

38

Tabel 3.3

Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2015

44

Tabel 3.4

Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015

45

Tabel 3.5

Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi

48

Tabel 3.6

Rekomendasi Wilayah Kerja Coalbed Methane (CBM)

50

Tabel 3.7

Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara

51

Tabel 3.8

Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral

51

Tabel 3.9

Kebijakan Gas Bumi Indonesia

53

Tabel 3.10

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

54

Tabel 3.11

Target dan Realisasi Volume LPG Bersubsidi

58

Tabel 3.12

Rincian Pembangunan Jargas TA 2015

60

Tabel 3.13

Permasalahan Pembangunan SPBG Tahun 2015

61

Tabel 3.14

Progres Pembangunan Fisik SPBG Mother Station TA 2015

62

Tabel 3.15

Progres Pembangunan Fisik SPBG Online Station TA 2015

63

Tabel 3.16

Progres Pembangunan Fisik SPBG Daugther Station TA 2015

64

Tabel 3.17

Kapasitas Kilang LPG

65

Tabel 3.18

Kapasitas Kilang LPG Pola Hilir

67

8


xi

xii

Tabel 3.19

Produksi LPG Tahun 2011 - 2015

68

Tabel 3.20

Pembangunan FSRU Tahun 2011 - 2015

71

Tabel 3.21

Penambahan Rumah Tangga Berlistrik Tahun 2011 - 2015

73

Tabel 3.22

Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2015

74

Tabel 3.23

Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

75

Tabel 3.24

Realisasi Transmisi 2015

76

Tabel 3.25

Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

77

Tabel 3.26

Pangsa Energi Primer BBM

78

Tabel 3.27

Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun 2015

79

Tabel 3.28

Perbandingan Reliasasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun 2010 – 2015

79

Tabel 3.29

Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid

80

Tabel 3.30

Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Tahun 2015

80

Tabel 3.31

Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid Swakelola

80

Tabel 3.32

Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi dengan Menggunakan Dana APBN KESDM

81

Tabel 3.33

Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi On Grid Jaringan Distribusi PLN

81

Tabel 3.34

Kapasitas Terpasang PLTMH Tahun 2015

82

Tabel 3.35

Pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2015

83

Tabel 3.36

Perbandingan Kapasitas Terpasang PLTMH Dana APBN Tahun 2010 s.d 2015

84

Tabel 3.37

Realisasi Kapasitas Terpasang PLTS

84

Tabel 3.38

Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bayu

84

Tabel 3.39

Produksi Biofuel (juta KL)

85

Tabel 3.40

Produksi Biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati

86

Tabel 3.41

Hasil Potensi Penghematan Energi Kegiatan Audit Energi 2015

87

Tabel 3.42

Daftar Pemenang PEEN 2015

90

Tabel 3.43

Realisasi Penurunan Emisi CO2

90

Tabel 3.44

Jumlah Produksi Mineral

91

Tabel 3.45

Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Fasilitas Pengolahan dan

Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2015

92

Tabel 3.46

Smelter yang Beroperasi Pada Tahun 2015

92

Tabel 3.47

Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2015

93

Tabel 3.48

Perkembangan Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2010 - 2015

94

Tabel 3.49

Target dan Realisasi Penerimaan Negara dan Lifting Migas 2015 dan Target 2016

95

Tabel 3.50

Indikator Kinerja dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Mineral dan Batubara

95

Tabel 3.51

Target dan Realisasi Penerimaan Panas Bumi 2015

96

Tabel 3.52

Target dan Realisasi Subsidi BBM dan LPG 2015

97

Tabel 3.53

Target dan Realisasi Subsidi Listrik 2015

98

Tabel 3.54

Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 2015

101

Tabel 3.55

Indikator Kinerja Target dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara

102

Tabel 3.56

Realisasi Investasi Mineral dan Batubara tahun 2010 - 2015

102

Tabel 3.57

Target dan Realisasi Investasi di Bidang EBTKE Tahun 2015

103


Target dan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2015

105

Tabel 3.59

Pembinaan dan Pengangkatan PNS KESDM Tahun 2015

108

Tabel 3.60

Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional PNS KESDM Tahun 2015

109

Tabel 3.61

Target dan Realisasi Pembinaan Pengelolaan Pegawai Tahun 2015

110

Tabel 3.62

Target dan Capaian Satker yang Telah Memperoleh WBK/WBBM

111

Tabel 3.63

Implementasi Zona Integritas

112

Tabel 3.64

Target dan Capaian Penyelenggaraan Diklat

113

Tabel 3.65

Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi

114

Tabel 3.66

Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Tahun 2015

114

Tabel 3.67

Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2015

116

Tabel 3.68

Peserta Diklat Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2015

116

Tabel 3.69

Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Migas

117

Tabel 3.70

Ringkasan Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Migas Berdasarkan

Persepsi Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Alumni Diklat

Tabel 3.71

Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Minerba Berdasarkan Persepsi

Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Alumni Diklat

Tabel 3.72

Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang KEBTKE Berdasarkan Persepsi

Alumni Diklat dan Pengguna atau Atasan Alumni Diklat

Tabel 3.73

Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Geologi Berdasarkan Persepsi

Alumni Diklat dan Pimpinan Alumni Diklat

122

Tabel 3.74

Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat

123

Tabel 3.75

Hasil Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat

123

Tabel 3.76

Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Iptek

124

Tabel 3.77

Rincian Kegiatan Pengembangan Penerapan Siklo Burner Batubara

130

Tabel 3.78

Efisiensi Energi dan Kecepatan Waktu Pemanasan Menggunakan Bahan Bakar

Co-Firing dan Kayu Bakar

142

Tabel 3.79

Target dan Realisasi Pemboran Air Tanah Tahun 2015

146

Tabel 3.80

Lokasi Pemboran Air Tanah Tahun 2015

147

Tabel 3.81

Capaian Kinerja Wilayah Keprospekan, Potensi dan Status Sumber Daya Panas

Bumi, Batubara, CBM, Bitumen Padat, dan Mineral

151

Tabel 3.82

Potensi Sumber Daya Panas Bumi Per Pulau Tahun 2015

152

Tabel 3.83

Perkembangan Status Potensi Energi Panas Bumi Tahun 2010 – 2015

153

Tabel 3.84

Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi Status 2015*

153

Tabel 3.85

Kualitas, Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2015

154

Tabel 3.86

Sumber Daya dan Cadangan Batubara per Provinsi Tahun 2015

155

Tabel 3.87

Rekapitulasi Sumber Daya Dan Cadangan Mineral Logam Status 2015

157

Tabel 3.88

Status Neraca Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015

159

Tabel 3.89

Target dan Realisasi Peta Kawasan Bencana Geologi

160

Tabel 3.90

Realisasi Capaian Indikator Kinerja

161

Tabel 3.91

Pemetaan Geologi Gunungapi Tahun 2015

162

DAFTAR TABEL

Tabel 3.58

118 118 119


xiii

xiv

Tabel 3.92

Pemetaan KRB Gunungapi Tahun 2015

164

Tabel 3.93

Pemetaan KRB Gempabumi Tahun 2015

166

Tabel 3.94

Pemetaan KRB Tsunami Tahun 2015

169

Tabel 3.95

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tahun 2015

172

Tabel 3.96

Evaluasi Risiko Bencana Geologi Tahun 2015

176

Tabel 3.97

Rincian Realisasi Anggaran Pada Setiap Unit di KESDM

182

Tabel 3.98

Rincian Anggaran Kementerian ESDM TA. 2015 yang Tidak Terserap

183

Tabel 4.1

Ringkasan Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015

186


Gambar 0.1

Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Nasional

vi

Gambar 1.1

Rumah Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral

2

Gambar 1.2

Struktur Organisasi KESDM

6

Gambar 1.4

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Wanita Kementerian ESDM Tahun 2015

7

Gambar 1.3

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pria Kementerian ESDM Tahun 2015

8

Gambar 1.5

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2016

Menurut Tingkat Pendidikan

Gambar 2.1

Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025

Gambar 2.2

Skema Penyelesaian Tantangan dengan Penetapan Tujuan, Sasaran,

dan Strategi

16

Gambar 3.1

Grafik Perkembangan Lifting Migas tahun 2011 – 2015

36

Gambar 3.2

Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2015

42

Gambar 3.3

Grafik Signature Bonus Tahun 2008 - 2015

42

Gambar 3.4

Grafik Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Baru Tahun 2008 - 2015

43

Gambar 3.5

Peta Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 2015

44

Gambar 3.6

Peta Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015

45

Gambar 3.7

Ketersediaan Data di Sekitar Blok Atsy

47

Gambar 3.8

Lokasi Blok Boka

47

Gambar 3.9

Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Waesano – Nusa Tenggara Timur

48

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

8 13

Gambar 3.10 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Lainea

48

Gambar 3.11 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Kadidia

49

Gambar 3.12 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Sumani

49

Gambar 3.13 Wilayah Prospek CBM di Daerah Tamiang Layang

50

Gambar 3.14 Wilayah Prospek CBM di Daerah Upau

50

Gambar 3.15 Grafik Pemanfaatan Gas Bumi

52

Gambar 3.16 Grafik Realisasi Vs Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2011-2015

55

Gambar 3.17 Produksi BBM Kilang Indonesia (data prognosa sampai Desember 2015)

57

Gambar 3.18 Peta Perkembangan Kapasitas Kilang Minyak Indonesia

57

Gambar 3.19 Grafik Realisasi Vs Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2011-2015

59

Gambar 3.20 Kapasitas Kilang LPG tahun 2011-2015

66

Gambar 3.21 Kilang LPG dan LNG di Indonesia

67

Gambar 3.22 Produksi LPG Tahun 2011-2015

70

Gambar 3.23 Grafik Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG Tahun 2011 - 2015

71

Gambar 3.24 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional 2015

73

Gambar 3.25 Grafik Kapasitas Terpasang Nasional (MW)

76


xv

Gambar 3.26 Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan

77

Gambar 3.27 Grafik Perkembangan dan Target Energi Primer

78

Gambar 3.28 Grafik Penerimaan Negara Migas

94

Gambar 3.29 Grafik Subsidi Listrik 2010-2015

98

Gambar 3.30 Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (s.d. Desember 2015)

100

Gambar 3.31 Grafik Investasi Ketenagalistrikan Tahun 2010 - 2015

101

Gambar 3.32 Grafik Penyelenggaraan Diklat Tahun 2011-2015

115

Gambar 3.33 Grafik Peserta Diklat Tahun 2011-2015

115

Gambar 3.34 Hasil Pengukuran Outcome Diklat Mine Rescue

120

Gambar 3.35 Hasil Pengukuran Outcome Diklat Evaluasi Dokumen Amdal

Bidang Pertambangan

121

Gambar 3.36 Simulator CBM

125

Gambar 3.37 Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peralatan Monitoring

126

Gambar 3.38 Desain dan Peralatan Loading Ramp

126

Gambar 3.39 Desain Substructure untuk Rig CBM

127

Gambar 3.40 Desain USG Well Inspection

128

Gambar 3.41 Desain Prototype Alat Reaktor Turbin

128

Gambar 3.42 Hasil Rekayasa Prototype Alat setelah pembuatan

129

Gambar 3.43 Detail Engineering Design (DED) Unit Pengolah Mobile Biodiesel

132

Gambar 3.44 Unit Pengolah Bioetanol

133

Gambar 3.45 Digester Biomassa

134

Gambar 3.46 Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida

(Kabupaten Klungkung, 2011)

135

Gambar 3.47 Kemasan Produk Jadi Minyak Lumas

136

Gambar 3.48 Seremonial Pembagian Minyak Lumas

137

Gambar 3.49 Penyerahan Mesin dan Konverter Kit LPG kepada Nelayan di Kabupaten

Karang Asem- Bali

Gambar 3.50 Proses Pelaksanaan Blending Minyak Lumas di LOBP

138

Gambar 3.51 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Peleburan Aluminium

139

Gambar 3.52 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Minyak Atsiri

140

Gambar 3.53 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Kecap Tonjong, Majalengka

141

Gambar 3.54 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Sohun, Mundu, Cirebon

141

Gambar 3.55 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Gula Batu, Citemu, Cirebon

142

Gambar 3.56 Uji coba Airgun di Halaman Lemigas dengan Tekanan Maksimal 650 Psi

144

Gambar 3.57 Pembuatan Alat Filling dan Implementasinya di Kantin LEMIGAS

145

Gambar 3.58

Pembakaran siklon di Ponpes An Nawawiyah, IKM Krupuk, IKM Gula Batu,

IKM Sohun

145

Gambar 3.59 Sebaran Sumur Bor di Indonesia

150

Gambar 3.60 Sumur Bor

151

Gambar 3.61 Diagram Perbandingan Peningkatan Status Potensi dan Penambahan Daerah

xvi

137


152

Prospek Panas Bumi Baru Tahun 2010- 2015

Gambar 3.62 Diagram Potensi Panas Bumi 2010 – 2015

153

Gambar 3.63 Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi Status 2015

154

Gambar 3.64 Grafik Perkembangan Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2011 -2015

155

Gambar 3.65 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Batubara Tambang Dalam

156

Gambar 3.66 Diagram Perkembangan Sumberdaya Coalbed Methane Tahun 2011 – 2015

156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.67 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Bitumen Padat (Oil Shale dan Tar Sand)

157

Tahun 2011 – 2015

Gambar 3.68 Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel, Bijih Timah, Bijih Bauksit dan

158

Bijih Tembaga, Tahun 2011 s.d. November 2015

Gambar 3.69 Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Seng, Bijih Besi Primer, Logam Emas

158

dan Bijih Mangan, Tahun 2011 s.d. 2015

Gambar 3.70 Diagram Statistik Komoditi Pasir Kuarsa, Lempung, Felspar, Marmer,

159

Batugamping dan Granit Tahun 2006-2015

Gambar 3.71 Diagram Statistik Komoditi Zeolit, Kaolin, Bentonit dan Dolomite

159

Tahun 2006-2015

Gambar 3.72 Peta Geologi Gunungapi Perbakti, Jawa Barat

162

Gambar 3.73 Peta Geologi Gunungapi Talakmau, Sumatera Barat

163

Gambar 3.74 Peta Geologi Gunungapi Ndetu Napi, Ende, Nusa Tenggara Timur

163

Gambar 3.75 Peta Geologi Gunungapi Kawah Sarongsong, Kaldera Pangalombian

164

dan Sekitarnya

Gambar 3.76 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Labalekan, NTT

165

Gambar 3.77 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Jaboi/Weh, NAD

165

Gambar 3.78 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Waesano, NTT

166

Gambar 3.79 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Wilayah Solok Sekitarnya

167

Gambar 3.80 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Alor

167

Gambar 3.81 Peta Kawasan Rawan Gempabumi Kabupaten Pidie

168

Gambar 3.82 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Kuningan

168

Gambar 3.83 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Nabire,

169

Provinsi Papua

Gambar 3.84 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Wilayah Polewali Mandar

170

Gambar 3.85 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Purworejo

170

Gambar 3.86 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Pulau Nias, Sumatera Utara

171

Gambar 3.87 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah P. Seram, Maluku Tengah

173

Gambar 3.88 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Solok Selatan

173

Gambar 3.89 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Lubuklinggau, Sumatera Selatan

174

Gambar 3.90 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Aceh Tengah, Aceh

174

Gambar 3.91 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Bima, NTB

175

Gambar 3.92 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Minahasa, Sulut

175

Gambar 3.93 Peta Risiko Bencana Gunungapi Banda Api, Maluku

177


xvii

Gambar 3.94 Peta Risiko Bencana Gunungapi Kelimutu, Kab. Ende, NTT

177

Gambar 3.95 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

178

Gambar 3.96 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Daerah Kotamobagu dan Sekitarnya,

Sulawesi Utara

178

Gambar 3.97 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Malang Bagian Timur,

xviii

Jawa Timur

179

Gambar 3.98 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

179

Gambar 3.99 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Aceh Besar, NAD

180

Gambar 3.100 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Klungkung, Bali

180

Gambar 3.101 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lebak Bagian Selatan, Banten

181

Gambar 3.102 Diagram Postur Penyerapan Kementerian ESDM TA. 2015

183


PENDAHULUAN

1

PENDAHULUAN



1

BAB I

BAB I PENDAHULUAN 1 PENDAHULUAN 1.1

Rumah Kedaulatan Energi

1.1 Rumah Kedaulatan Energi

Gambar 1.1 Rumah Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian ESDM sebagai Instansi Pemerintah yang menangani urusan di sektor Energi dan Sumber Kementerian ESDM sebagai Instansi Pemerintah yang menangani urusan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Daya Mineral memiliki kewajiban untuk mewujudkan bagaimana membangun kedaulatan energi dan memiliki kewajiban untuk mewujudkan bagaimana membangun kedaulatan energi dan sumber daya mineral sumber mineral untuk masa yang akan datang meliputikemampuan, membangun akses, ketersediaan, untuk masadaya yang akan datang yang meliputi membangun akses,yang ketersediaan, dan daya saing. Dalam kemampuan, dan daya saing.ESDM Dalam langkah mewujudkan langkah mewujudkan kedaulatan tersebut, Kementerian ESDM kedaulatan memiliki tigaESDM fondasitersebut, yang harusKementerian dihadapi dan dilaksanakan, ESDM memilikiyaitu: tiga fondasi yang harus dihadapi dan dilaksanakan, yaitu: 1. Menangani krisis dengan melakukan transisi antara lain : 1. Menangani krisis dengan melakukan transisi antara lain : a. Mengelola subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat;

a. agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat; b. Mengelola Melakukansubsidi efisiensiBBM pasokan dengan cara mengoptimalkan Integrated Supply Chain; c. Melakukan keputusan-keputusan penting yang tertunda termasuk Blok Mahakam, Blok Masela, dan b. Melakukan efisiensi pasokan dengan cara mengoptimalkan Integrated Supply Chain ; Kontrak Freeport; c. Melakukan keputusan-keputusan penting yang tertunda termasuk Blok Mahakam, Blok Masela, d. Melaksanakan kick off Program Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW; Kontrak Freeport; e. dan Melaksanakan konsolidasi organisasi tahap 1; f. Mengelola manajemen Program Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW; d. Melaksanakan kick off stakeholder. e. Melaksanakan konsolidasi organisasi tahap 1; 2. Melaksanakan 9 Program Strategis untuk pembenahan jangka panjang antara lain: . f. stakeholder a. Mengelola Melakukanmanajemen perbaikan bauran energi menjadi 25% pada tahun 2025 dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan; b. Melakukan pembudayaan Konservasi Energi, karena mempunyai biaya yang murah tetapi tidak pernah diseriusi dalam pelaksanaannya; c. Mendorong pelaksanaan eksplorasi migas secara agresif; Bab I Pendahuluan

2


1

d.

Mendorong peningkatan produksi dan lifting migas;

e.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur migas dengan membangun kilang minyak, storage migas, dan jaringan distribusi pipa gas;

f.

Melaksanakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam jangka menengah;

g.

Melaksanakan pembangunan industri penunjang sektor migas agar kapasitas nasional terus meningkat;

h.

Melaksanakan hilirisasi industri mineral dan batubara; dan

i.

Melaksanakan konsolidasi industri tambang agar menghasilkan pelaku industri tambang yang memiliki daya tahan baik.

3. Melakukan Sinergi dan Penguatan Kelembagaan, antara lain : a.

Melakukan penguatan kelembagaan KESDM termasuk kelembagaan Satuan Kerja dalam KESDM melalui

b.

Melaksanakan perbaikan regulasi sektor ESDM;

c.

Mendorong sinergi seluruh BUMN sektor energi;

d.

Mengawal pelaksanaan transformasi PLN dan Pertamina;

e.

Melaksanakan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta; dan

f.

Melaksanakan kerjasama internasional.

PENDAHULUAN

revisi perundang-undangan;

KESDM juga fokus dalam pembangunan softskill dan infrastruktur organisasi, kemampuan pembangunan tersebut merupakan terjemahan dari RPJMN 2015-2019, antara lain: 1. Pembangunan kepemimpinan dan sumber daya manusia, dalam peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM, antara lain: a.

Melakukan promosi, rotasi, dan demosi sebanyak 503 posisi pemimpin;

b.

Sebanyak 1.116 PNS baru dilatih menjadi kader Penggerak Energi Tanah Air (PETA), dan 80 pemimpin muda direkrut dan ditempatkan di 33 titik terdepan NKRI sebagai Patriot Energi;

2. Peningkatan pembangunan kapasitas nasional, meningkatkan alih teknologi, keterlibatan industri nasional, dan informasi antara lain: a.

Melakukan pemangkasan terhadap 60% ijin dan 63 ijin dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

b.

Mensinergikan Kebijakan Energi Nasional dengan menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); dan

c.

Melaksanakan subsidi energi yang tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif.

3. Melakukan perbaikan tata kelola, melaksanakan transparansi, akuntabilitas, fairness, dan independensi, antara lain : a.

Menerbitkan 11 Peraturan baru untuk menjamin kemudahan, kepastian, dan membatasi diskresi Menteri ESDM;

b.

Membubarkan Petral dan mengaktifkan ISC Pertamina

c.

Menjadi anggota IEA; dan

d.

Aktif kembali dalam keanggotaan OPEC.

1.2 Tugas dan Fungsi KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:


3

Tugas: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

4.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;

5.

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;

6.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7.

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

9.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan: 1.

Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidangnya;

2.

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

3.

Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

4.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

5.

Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;

6.

Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;

7.

Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;

8.

Penanggulangan bencana berskala nasional di bidangnya;

9.

Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; 11. Penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidangnya; 12. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya; 13. Pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya; 14. Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000, penyusunan peta tematis, dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi; 15. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan

4


tambang radioaktif; 16. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi; 17. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan; 18. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri; 19. Pemberian izin usaha inti minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas provinsi, izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas provinsi, transmisi dan distribusi, serta izin usaha non-inti yang meliputi depot lintas provinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi; 20. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: •

Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil dan wilayah lintas propinsi di bidangnya, Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, air

PENDAHULUAN

•

bawah tanah dan mineral radioaktif, serta pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi. •

Pengaturan dan penetapan standar serta norma keselamatan di bidang energi, sumber daya mineral, dan geologi.

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 1.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.

Sekretariat Jenderal;

3.

Inspektorat Jenderal;

4.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

5.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

6.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

7.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

8.

Badan Geologi;

9.

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis; 12. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; 13. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi; 14. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan 15. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan. 1.3 Struktur Organisasi Struktur organisasi KESDM sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah seperti Gambar 1.2. Sesuai gambar di atas, Kementerian ESDM memiliki 9 Unit Tingkat Eselon I yang terdiri dari empat unit utama portofolio yaitu: (1) Ditjen Minyak dan Gas Bumi; (2) Ditjen Ketenagalistrikan; (3) Ditjen Mineral dan Batubara; dan (4) Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Selain unit portofolio, Kementerian ESDM memiliki lima unit penunjang, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Inspektorat Jenderal; (3) Badan Geologi; (4) Badan Litbang


5

1.3

6

6


Struktur Organisasi

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KESDM

Bab I Pendahuluan

seperti Gambar 1.2. Sesuai gambar di atas, Kementerian ESDM memiliki 9 Unit Tingkat Eselon I yang terdiri dari empat unit utama portofolio yaitu: (1) Ditjen Minyak dan Gas Bumi; (2) Ditjen Ketenagalistrikan; (3) Ditjen Mineral dan Batubara; dan (4) Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Selain unit portofolio, Kementerian ESDM memiliki lima unit penunjang, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Inspektorat Jenderal; (3) Badan Geologi; (4) Badan Litbang ESDM; (5) Badan Diklat ESDM. Selanjutnya, terdapat dua unit setingkat eselon I yang berada di bawah naungan Kementerian ESDM ESDM; (5) Badan Diklat ESDM. Selanjutnya, terdapat dua unit setingkat eselon I yang berada di bawah naungan

yaitu Sekretariat DewanJenderal Energi Dewan Nasional (Setjen DEN) dan DEN) Badan Hilir Migas (BPH Kementerian ESDMJenderal yaitu Sekretariat Energi Nasional (Setjen danPengatur Badan Pengatur Hilir Migas Migas). (BPH Migas). 1.4 Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM 2015 1.4 Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM 2015

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung tahun 2015 memiliki jumlah pegawai sebanyak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung tahun 2015 memiliki jumlah pegawai sebanyak 6.202 6.202 pegawai yang tersebar 11 unit Eselon I atau sederajat. Jumlah pegawai Kementerian pegawai yang tersebar di 11 unitdiEselon I atau sederajat. Jumlah pegawai Kementerian ESDM berdasarkanESDM jenis kelamin sejumlah pegawai Pria dan 1675 pegawaiPria Wanita, jumlah pegawai laki-laki dengan berdasarkan jenis 4527 kelamin sejumlah 4527 pegawai dan Perbandingan 1675 pegawai Wanita, Perbandingan jumlah wanita adalah 3:1.dengan wanita adalah 3:1. pegawai laki-laki Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015 Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015

Unit Eselon 1

Pria

Wanita

Total

1

Sekretariat Jenderal

429

67%

211

33%

640

10%

2

Ditjen Migas

332

70%

142

30%

474

8%

3

Ditjen Ketenagalistrikan

249

74%

87

26%

336

5%

4

Ditjen Mineral dan Batubara

359

72%

140

28%

499

8%

5

Ditjen EBTKE

203

64%

114

36%

317

5%

6

Inspektorat Jenderal

134

66%

69

34%

203

3%

7

Badan Geologi

1040

80%

254

20%

1294

21%

8

Badan Litbang ESDM

887

73%

322

27%

1209

19%

9

Badan Diklat ESDM

727

76%

232

24%

959

15%

10

Setjen DEN

55

58%

40

42%

95

2%

11

BPH Migas

112

64%

64

36%

176

3%

EBTKE

Total 4527 73% 1675 27% 6202 Gambar 1.4 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pria Kementerian ESDM Tahun 2015

PENDAHULUAN

No

100%

7

Bab I Pendahuluan EBTKE

Gambar 1.3 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Wanita Kementerian ESDM Tahun 2015

Gambar 1.3 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Wanita Kementerian ESDM Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Kementerian ESDM ditempatkan di Badan Litbang ESDM, disusul oleh Badan Geologi dan Badan Diklat ESDM. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang merupakan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa pada unit-unit tersebut dan Penyelidik Bumi serta Pengamat Gunung Api yang secara khusus ditempatkan di Badan Geologi.


7

EBTKE

Gambar 1.4 Diagram Jumlah PegawaiGambar Negeri1.4 Sipil Pria Kementerian ESDM Tahun 2015 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pria Kementerian ESDM Tahun 2015

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015 Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian TabelESDM 1.2 Tahun 2015 Menurut Tingkat Pendidikan

No 1 No 21 32 43 54 65 76 87 98 109 10 11 11

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2015 Menurut Tingkat Pendidikan Unit Eselon 1 SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Spesialis 1 Total Sekretariat Jenderal 14 14 157 33 1 329 6 Unit Eselon 1 SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 86S3 Spesialis 1 Total 640 Ditjen Migas 8 2 72 1 9 274 100 8 640474 Sekretariat Jenderal 14 14 157 33 1 329 86 6 Ditjen 61 202 10056 8 2 DitjenKetenagalistrikan Migas 82 23 72 1 910 274 474336 Ditjen dan Batubar 97 1 1 309 5662 2 2 DitjenMineral Ketenagalistrikan 24 35 61 1018 202 336499 Ditjen dandan KEBatubar 24 231 6253 2 2 DitjenEBT Mineral 4 51 97 11 1 18 5 309 499317 Ditjen EBT Jenderal dan KE 14 24 1 52 317203 Inspektorat 1 40 2 231 102 5352 2 Inspektorat Jenderal 1 4 40 283 2 2 102 Badan Geologi 21 36 534 3 1 401 52 180 22 11 203 1294 BadanLitbang GeologiESDM 21 36 534 34 1 8395 2 2 401 11 1 1294 Badan 14 33 385 423 180 2382214 1209 BadanDiklat LitbangESDM ESDM 14 33 385 4 95 243 423 1 1 1209959 Badan 21 35 234 17 14 123 297 238 16914 5 BadanDEN Diklat 21 35 2341 17 14 123 4 43 29772 16917 5 1 1 959 95 EBTKEESDM Setjen Setjen DEN 13 42 72 95176 BPH Migas 141 1729 1 1 BPH Migas 3 2 29 163 Total 85 133 1608 27 16 384 50 141 2781 1042 13 176 6202 Total 85 133 1608 27 16 384 50 2781 1042 63 13 6202 Gambar 1.3 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Wanita Kementerian ESDM Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Kementerian ESDM ditempatkan di Badan Litbang ESDM, disusul oleh Badan Geologi dan Badan Diklat ESDM. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang merupakan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa pada unit-unit tersebut dan Penyelidik Bumi serta Pengamat Gunung Api yang secara khusus ditempatkan di Badan Geologi.

1.5Kementerian ESDM Tahun 2016 Menurut Tingkat Gambar 1.5 Diagram Jumlah PegawaiGambar Negeri Sipil Gambar 1.5 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2016 Menurut Tingkat Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2016 ESDM Menurut Tingkat Pendidikan Gambar 1.5 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tahun 2016 Menurut Gambar 1.5 Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM Tahun 2016 Menurut Pendidikan Pendidikan

Bila Tabel 1.2, 1.2, tingkat tingkat pendidikan pendidikanpegawai pegawaiKementerian KementerianEnergi Energidan danSumber Sumber Daya Mineral Bila dilihat dilihat pada pada Tabel Daya Mineral tahun dari tingkat tingkat Sekolah Sekolah Dasar Dasar (SD) (SD)hingga hinggaDoktoral Doktoral(S3). (S3).Tingkat Tingkatpendidikan pendidikan pegawai tahun 2016 2016 mulai mulai dari pegawai

8

tingkat Sarjana (S1) yaitu sebanyak2.781 2.781pegawai, pegawai,selanjutnya selanjutnyapada padatingkat tingkat Sekolah Laporandidominasi Akuntabilitasoleh Kinerja InstansiSarjana Pemerintah KESDM 2015 didominasi oleh tingkat (S1) yaitu sebanyak Sekolah

8

Lanjutan Atas (SLTA) (SLTA) sebanyak sebanyak 1.608, 1.608,tingkat tingkatMagister Magister(S2) (S2)sebanyak sebanyak1.042 1.042pegawai, pegawai, tingkat Lanjutan Tingkat Tingkat Atas tingkat

Bab I

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Kementerian ESDM ditempatkan di Badan Litbang ESDM, disusul oleh Badan Geologi dan Badan Diklat ESDM. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang merupakan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa pada unit-unit tersebut dan Penyelidik Bumi serta Pengamat Gunung Api yang secara khusus ditempatkan di Badan Geologi. Bila dilihat pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Doktoral (S3). Tingkat pendidikan pegawai didominasi oleh tingkat Sarjana (S1) yaitu sebanyak 2.781 pegawai, selanjutnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 1.608, tingkat Magister (S2) sebanyak 1.042 pegawai, tingkat Diploma 3 sebanyak 384 pegawai, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 133 pegawai, tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 85 pegawai, tingkat Doktoral (S3) sebanyak 63 pegawai, tingkat Diploma 4 (D4) sebanyak 50 Pegawai, tingkat Diploma 1 (D1) sebanyak 27, tingkat Diploma 2 (D2) sebanyak 16 pegawai dan Spesialis sebanyak 13 pegawai. Pegawai tingkat Doktoral (S3) didominasi oleh pegawai dari Badan Geologi, tingkat Magister (S2) dan Sarjana (S1) didominasi oleh pegawai dari PENDAHULUAN

Badan Litbang ESDM. 1.5 Sistematika Penyajian Laporan Penyajian Laporan Kinerja Kementerian ESDM mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian ESDM berisikan empat bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Rumah Kedaulatan Energi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian ESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi serta Kekuatan Pegawai Kementerian ESDM. Bab II Perencanaan Kinerja Bab II dibagi menjadi tiga sub bab, dimana pada bab ini dijelaskan mengenai: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; (2) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2015-2019; dan (3) Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian ESDM Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kementerian ESDM 2015-2019, Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM serta Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM tahun 2015 maupun akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja serta akuntabiltas kinerja.


9

10


PERENCANNAN STRATEGIS

2

PERENCANAAN STRATEGIS



11

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang masih diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejak pembangunan nasional dirancang dan dilaksanakan secara terprogram dan sistematis, mulai dari Pelita I sampai sekarang, serta potensinya yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa-masa mendatang. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Mengingat Renstra merupakan salah satu subsistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan terkait dengan sistem lainnya seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka penyusunan Renstra perlu dilaksanakan secara akurat, realistik, dan mengikuti acuan-acuan yang telah ditentukan. Bertolak dari kondisi ini, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai pemegang “hak” pengelolaan sektor ESDM berdasarkan undang-undang, dituntut untuk merumuskan kebijakan dan program, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga sektor ESDM benar-benar mampu menjadi motor penggerak (prime mover) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan ekonomi nasional. Sebagai landasan operasional dari RPJMN 2015-2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KESDM tahun 2015-2019 yang telah disinergikan dengan RPJMN 20152019. Renstra KESDM antara lain berisi mengenai: 1. Kondisi Umum (mapping), mencakup capaian kinerja tahun 2010-2014 termasuk potensi dan tantangan; 2. Tujuan dan Sasaran, merupakan cerminan dari visi RPJMN yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2019; dan 3. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif. 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, adalah: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber

12


untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, adalah: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Iptek”. Dalam rangka

serta kemampuan Iptek”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2015-2019 telah mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun


ditetapkan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 8 Januari 2015. 2015 padamelalui tanggal Peraturan 8 Januari 2015.

Gambar 2.1 Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025

Gambar 2.1 Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025 2.1.1 Visi dan Misi RPJMN 2015-2019

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3.

12

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. 5.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju danPerencanaan sejahtera; Strategis Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

Bab II

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.2 Strategi Pembangunan Nasional Secara umum dalam Strategi Pembangunan Nasional digariskan hal-hal sebagai berikut : 1.

Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. b. Upaya dalam peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan


13

yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak atau menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 2.

Tiga dimensi pembangunan : a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, yaitu pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia Indonesia yang unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik. b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan KESDM dalam prioritas kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan dengan KESDM dalam melakukan pembangunan dari wilayah perbatasan seperti pembangunan pembangkit listrik pada daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

3.

Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai syarat pembangunan yang berkualitas.

4.

Hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya melalui pembangunan yang dilakukan dalam proses yang terus menerus dan output yang cepat untuk dijadikan contoh dan acuan dalam arah pembangunan yang sedang berjalan.

2.1.3 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas. Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.1.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1.

Sasaran Makro; Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:

2.

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

3.

Sasaran Dimensi Pemerataan;

4.

Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan

5.

Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

2.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional

14


2015-2019 adalah: 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2.

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3.

Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem PERENCANNAN STRATEGIS

transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. 4.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan Pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5.

Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains dan literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7.

Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.


15

2.1.6 Rencana Strategis Kementerian ESDM Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi, sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan Key Performance Indicator (KPI) KESDM dalam skala nasional. Renstra KESDM Tahun 2015-2019 merupakan sasaran pembangunan nasional bidang energi yang telah dijabarkan lebih rinci mencakup Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM 2.2 Tujuan Strategis Tujuan Renstra KESDM merupakan intisari dari Visi RPJMN yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019: 1.

Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik;

2.

Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM;

3.

Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif;

4.

Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM;

5.

Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi.

Tujuan merupakan suatu kondisi yangyang inginingin diwujudkan dalamdalam kurun kurun waktu waktu 5 tahun5 kedepan Tujuanstrategi strategitersebut tersebut merupakan suatu kondisi diwujudkan tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi KESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab Uraian terhadap makna masing-masing tujuan untuk periode Renstra KESDM tahun 2015-2019, sebagai berikut: tantangan yang ada. a) Tujuan 1: Terjaminnya Peningkatan Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik

Gambar 2.2 Gambar 2.2 Skema Tantangan Penyelesaian Tantangan denganTujuan, Penetapan Tujuan, Skema Penyelesaian dengan Penetapan Sasaran, danSasaran, Strategi dan Strategi

Uraian terhadap makna masing-masing tujuan untuk periode Renstra KESDM tahun 2015-2019,

16

sebagai berikut:


a) Tujuan 1: Terjaminnya Peningkatan Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik

Dari 5 tujuan Renstra KESDM Tahun 2015-2019, Tujuan-1 ini merupakan yang utama dan paling mencerminkan tanggung jawab KESDM, serta sangat penting karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan pembangunan nasional. Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi yaitu: 1. Sisi penyediaan (supply), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; 2. Aksesibilitas (accessibility), berkaitan dengan infrastruktur; dan 3. Sisi pemanfaatan (demand), berkaitan dengan pola (behavior) konsumen energi.

Potensi sumber daya alam, merupakan anugerah bagi Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman potensi energi dan mineral. Minyak bumi, yang menjadi tulang punggung energi Indonesia sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, saat ini cadangannya mulai menipis. Namun, potensi sumber energi lainnya seperti gas bumi, coal bed methane, shale gas, batubara, panas bumi dan energi terbarukan lainnya, masih sangat memadai. Eksploitasi sumber daya energi dan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah agar Indonesia terlepas dari bayang-bayang kutukan sumber daya alam. Infrastruktur energi dan mineral, merupakan jembatan agar sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, sering kali lokasi sumber energi sangat jauh dari konsumen dan pusat pertumbuhan. Infrastruktur energi dan mineral Indonesia harus terus dibangun secara masif sehingga potensi sumber daya yang besar dapat lebih maksimal dimanfaatkan di dalam negeri dibandingkan untuk ekspor. Pola konsumen energi, merupakan behavior masyarakat dalam mengkonsumsi energi baik dari jenis energi yang digunakan maupun seberapa banyak energi yang digunakan. Target dari kebijakan pada sisi demand ini adalah agar masyarakat beralih ke energi non-BBM dan melakukan penghematan energi. PERENCANNAN STRATEGIS

b) Tujuan 2: Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM Pengelolaan sumber daya energi dan mineral menghasilkan penerimaan sektor ESDM yang jumlahnya ratusan triliun tiap tahunnya. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM setiap tahunnya memberikan kontribusi di atas 20% terhadap total penerimaan nasional. Selain menjadi penerimaan negara bagi Pemerintah Pusat, penerimaan sektor ESDM tersebut juga dinikmati oleh Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). c)

Tujuan 3: Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif Subsidi energi yang terdiri dari BBM, BBN, LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Namun, besaran subsidinya mulai dikurangi secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pengurangan subsidi dapat dilakukan dengan cara pengendalian volume atau konsumsi, dan kenaikan harga.

d) Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi. e) Tujuan 5: Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas IPTEK dan

pelayanan kegeologian Laporan keuangan KESDM yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun kedepan. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal menjadi unit yang mengawal agar opini tersebut tetap terjaga. Peningkatan ketahanan energi nasional tetap dalam paradigma tahapan kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dimulai dari peningkatan penelitian. Pelayanan bidang geologi peningkatan database potensi dan bencana bidang geologi serta penyediaan air bersih.


17

pengetahuan dan teknologi dimulai dari peningkatan penelitian. Pelayanan bidang geologi peningkatan database potensi dan bencana bidang geologi serta penyediaan air bersih.

1.2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan 2.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tujuanmerupakan yang inginkondisi dicapai selama 5 tahun. Di dalam Renstra KESDM Tahun berdasarkan 2015-2019, tujuan sasaran Sasaran yang ingin dicapai KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan yang pembangunan nasional energi, dijabarkan lebih2015-2019, rinci yangsasaran juga mencakup Tujuan, Sasaran ingin dicapai selama 5 tahun.bidang Di dalam Renstra KESDM Tahun pembangunan nasional bidang Strategis dan Indikator yang menjadi Tujuan, lingkupSasaran tugas Strategis dan tanggung jawab Kinerja KESDM, sebagai energi, dijabarkan lebih rinciKinerja yang juga mencakup dan Indikator yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM, sebagai berikut: berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil 2. Meningkatkan alokasi energi domestik 3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi 4. Meningkatkan diversifikasi energi 5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi 6. Meningkatkan produksi mineral & PNT

3

2. Terwujudnya Optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

1

3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif

8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

1

4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

9. Meningkatkan investasi sektor ESDM

1

5. Terwujudnya manajemen & SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional 11. Meningkatkan kapasitas iptek 12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi

6

TOTAL

12

2 3 2 2 2

3 3

29

Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran strategis adalah: Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran strategis adalah:

a. Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil Tabel 2.2 Tabel 2.2 Mengoptimalkan Sasaran-1 Mengoptimalkan penyediaan energi fosil Sasaran-1 kapasitaskapasitas penyediaan energi fosil

Bab II Perencanaan Strategis

19

Produksi minyak bumi. Trend produksi minyak bumi 5 tahun kedepan relatif menurun, meskipun akan terjadi peningkatan di tahun 2016. Produksi minyak bumi tahun 2015 ditargetkan sebesar 825 ribu bpd sebagaimana APBN-P 2015. Full scale lapangan Banyu Urip Blok Cepu akan terjadi pada akhir 2015,

18

sehingga peningkatan minyak bumi Laporan Akuntabilitas Kinerjaproduksi Instansi Pemerintah KESDMbaru 2015

akan terjadi tahun 2016 dengan perkiraan sebesar 830

ribu bpd. Selanjutnya, produksi minyak bumi diperkirakan akan menurun hingga mencapai 700 ribu bpd pada

A. Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil Produksi minyak bumi. Trend produksi minyak bumi 5 tahun kedepan relatif menurun, meskipun akan terjadi peningkatan di tahun 2016. Produksi minyak bumi tahun 2015 ditargetkan sebesar 825 ribu bpd sebagaimana APBN-P 2015. Full scale lapangan Banyu Urip Blok Cepu akan terjadi pada akhir 2015, sehingga peningkatan produksi minyak bumi baru akan terjadi tahun 2016 dengan perkiraan sebesar 830 ribu bpd. Selanjutnya, produksi minyak bumi diperkirakan akan menurun hingga mencapai 700 ribu bpd pada tahun 2019, karena peningkatan produksi dari Blok Cepu tidak dapat mengimbangi natural decline lapangan minyak Indonesia yang mayoritas sudah tua. Lifting gas bumi tahun 2015-2019 diperkirakan relatif stabil pada kisaran 6.400-7.300 mmscfd. Tahun 2015 lifting gas bumi direncanakan sebesar 6.838 mmscfd atau 1,22 juta boepd sebagaimana APBN-P 2015, dan tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 7.252 mmscfd atau 1,295 juta boepd. Beberapa proyek yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi antara lain lapangan Kepodang, Donggi Senoro, Indonesian Deep Water Development (IDD) Bangka-Gendalo-Gehem, lapangan Jangkrik (Blok Muara Bakau), dan Tangguh Train-3. Produksi batubara tahun 2015 direncanakan sebesar 425 juta ton. Dalam rangka konservasi, maka produksi batubara akan dikendalikan sehingga tingkat produksi tahun 2019 menjadi sebesar 400 juta ton, dengan peningkatan DMO secara signifikan dan penurunan ekspor. Apabila batubara dihitung bersama minyak dan gas bumi, maka produksi energi fosil untuk tahun 2015 mencapai 6,9 juta boepd dan menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 juta boepd. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas. Untuk mengusahakan suatu Wilayah Kerja (WK) Migas diawali PERENCANNAN STRATEGIS

dengan penyiapan dan lelang WK (reguler tender or direct proposal), penetapan pemenang WK dan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas. Penandatanganan KKS Migas selama 5 tahun kedepan direncanakan minimal sebanyak 40 KKS atau 8 KKS per tahun, yang dapat terdiri dari 6 KKS migas konvensional per tahun dan 2 KKS Migas non-konvensional per tahun. Rekomendasi Wilayah Kerja, dilakukan oleh Badan Geologi melalui kegiatan survei geologi dalam rangka mendukung penetapan Wilayah Pengusahaan Migas, CBM, Panas Bumi, Batubara dan Mineral melalui pendanaan dari APBN, yaitu migas melalui survei umum, minerba melalui penyelidikan umum, dan panas bumi melalui survei pendahuluan. Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal tidak lagi memiliki anggaran untuk melakukan survei geologi. Adapun kegiatan survei geologi melalui APBN hanya dapat dilakukan oleh Badan Geologi. Kedepan, hasil rekomendasi Wilayah Kerja Migas ikut dilelangkan oleh Ditjen Migas disamping program reguler tender dan direct proposal yang memang biasanya dilakukan oleh Ditjen Migas. Hal ini akan meningkatkan peluang peningkatan penandatanganan WK Migas dan anggaran negara untuk survei geologi yang dilakukan Badan Geologi lebih bermanfaat. B. Meningkatkan Alokasi Energi Domestik Pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Mulai tahun 2013 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemanfaatan gas bumi dalam negeri lebih besar daripada untuk ekspor. Kondisi tersebut akan terus dipertahankan, dimana untuk tahun 2015 ditargetkan porsi pemanfaatan gas domestik sebesar 59% dan meningkat menjadi 64% pada tahun 2019.Target pemanfaatan gas domestik 64% tahun 2019 sesungguhnya merupakan target yang sangat optimis, mengingat berdasarkan kontrak saat ini justru terdapat penurunan persentase pemanfaatan domestik akibat on-streamnya proyek Tangguh Train-3 yang 60%nya kontrak ekspor dan ENI Jangkrik serta IDD. Target DMO gas bumi didukung dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur gas nasional seperti FSRU, LNG receiving terminal, dan pipa transmisi. Sehingga, gas dari sumber-sumber besar yang ada di Kalimantan, dan Indonesia Timur dapat dialirkan ke daerah konsumen gas utamanya di Jawa dan Sumatera.


19

melakukan survei geologi. Adapun kegiatan survei geologi melalui APBN hanya dapat dilakukan oleh Badan Geologi. Kedepan, hasil rekomendasi Wilayah Kerja Migas ikut dilelangkan oleh Ditjen Migas disamping program reguler tender dan direct proposal yang memang biasanya dilakukan oleh Ditjen Migas. Hal ini akan meningkatkan peluang peningkatan penandatanganan WK Migas dan anggaran negara untuk survei geologi yang dilakukan Badan Geologi lebih bermanfaat.

b. Meningkatkan Alokasi Energi Domestik 2.3 Tabel 2.3 Sasaran-2Tabel Meningkatkan Alokasi Energi Domestik Sasaran-2 Meningkatkan Alokasi Energi Domestik

Pemenuhan batubara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2015 direncanakan sebesar Pemenuhan batubara 24% domestiktotal atau produksi Domestic nasional. Market Obligation (DMO) tahun 2015 direncanakan sebesar 102 juta ton 102 juta ton atau batubara Pemanfaatan gas bumidari dalam negeri. Mulai tahun Kebijakan 2013 untuk pertamakedepan kalinya adalah dalam meningkatkan sejarah Indonesia, atau 24% dari total produksi nasional. Kebijakan batubara kedepan adalah meningkatkan pemanfaatan domestik hingga supply batubara, pemanfaatan hingga 60%negeri dan pengendalian batubara. “Dari sisiKondisi pemanfaatandomestik gas bumi dalam lebih besarproduksi daripada untuk ekspor. tersebut sangat akan terus 60% dan pengendalian produksi batubara.“Dari sisi supply batubara, sangat mampu menyediakan batubara untuk domestik, demand domestik mampu menyediakan batubara untuk domestik, namun tantangannya adalah sisi dipertahankan, dimana untuk tahun 2015 ditargetkan porsi pemanfaatan gas domestik sebesar yang 59% dan namun tantangannya adalah sisi demand domestik yang harus lebih dirangsang lagi. Pembangkit listrik dan industri menjadi harus lebih dirangsang lagi. Pembangkit listrik dan industri menjadi tulang punggung penyerapan batubara meningkat menjadi 64% pada tahun 2019. Target pemanfaatan gas domestik 64% tahun 2019 tulang punggung penyerapan batubara domestik”. domestik”. sesungguhnya merupakan target yang sangat optimis, mengingat berdasarkan kontrak saat ini justru

terdapat penurunan persentase pemanfaatan domestik akibat on-streamnya proyek Tangguh Train-3 yang C. c. Menyediakan Akses dan Infrastruktur Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi Energi 60%-nya kontrak ekspor dan ENI Jangkrik serta IDD. Target DMO gas bumi didukung dengan meningkatnya Tabel 2.4 Sasaran-3 Menyediakan akses dan infrastruktur energi TabelFSRU, 2.4 LNG receiving terminal, dan pipa transmisi. pembangunan infrastruktur gas nasional seperti Sasaran-3 Menyediakan akses dan infrastruktur energi Sehingga, gas dari sumber-sumber besar yang ada di Kalimantan, dan Indonesia Timur dapat dialirkan ke daerah konsumen gas utamanya di Jawa dan Sumatera.


Volume BBM bersubsidi mengalami penurunan drastis dari tahun 2014 sekitar 46,8 juta Kilo Liter (KL) menjadi 17,9 juta KL (kuota APBN-P 2015). Hal tersebut akibat perubahan kebijakan harga BBM, dimana sejak 1 Januari 2015, Bensin Premium Ron-88 tidak lagi merupakan BBM bersubsidi dan subsidi solar hanya

20

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah KESDM 2015 dipatok sebesar Kinerja Rp. 1.000/liter.

Tugas Pemerintah adalah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sehingga subsidi tidak membebani

21

Volume BBM bersubsidi mengalami penurunan drastis dari tahun 2014 sekitar 46,8 juta Kilo Liter (KL) menjadi 17,9 juta KL (kuota APBN-P 2015). Hal tersebut akibat perubahan kebijakan harga BBM, dimana sejak 1 Januari 2015, Bensin Premium Ron-88 tidak lagi merupakan BBM bersubsidi dan subsidi solar hanya dipatok sebesar Rp. 1.000/liter. Tugas Pemerintah adalah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sehingga subsidi tidak membebani APBN. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UU Migas, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Namun ketersediaannya tidak harus BBM bersubsidi. Volume BBM bersubsidi tahun 2015 direncanakan sebesar 17,9 juta KL sebagaimana APBN-P 2015 yang terdiri dari Minyak Solar sebesar 17,05 juta KL dan Minyak Tanah 0,85 juta KL. Volume BBM bersubsidi diupayakan untuk dikendalikan sehingga pada tahun 2019 volumenya tetap pada kisaran 17,9 juta KL. Namun, dalam perjalanannya kebijakan harga dan volume BBM bersubsidi dapat berubah yang akan berdampak pada penurunan volume BBM bersubsidi. Meningkatnya permintaan BBM memerlukan kebijakan untuk pengamanan pasokan meliputi pengembangan kilang baru, pengamanan impor dan peningkatan produksi bahan bakar nabati, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Kapasitas kilang BBM saat ini sebesar 1,167 juta barrel crude per day (bcpd), dengan jumlah kilang yang ada sebanyak 7 kilang Pertamina (1,047 juta bcpd) dan 3 kilang non-Pertamina yaitu kilang Pusdiklat Cepu 3,8 mbcpd (3,8 mbcpd), Kilang Tuban/TPPI (100 mbcpd), dan Kilang TWU (6 mbcd) serta Kilang TWU II (10 mbcd) yang baru beroperasi tahun 2014. Untuk 5 tahun kedepan direncanakan pembangunan Kilang BBM 300 ribu mbcpd dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta PERENCANNAN STRATEGIS

(KPS) di Bontang dengan nilai proyek sekitar US$ 10 miliar yang ditargetkan dapat selesai tahun 2019, sehingga kapasitas kilang BBM dapat meningkat menjadi 1,467 juta bcpd. Selain pembangunan kilang grassroot tersebut, juga terdapat rencana pengembangan Kilang Pertamina lainnya yaitu: •

Refinery Development Master Plan (RDMP), mencakup upgrading dan modernisasi 5 kilang minyak Pertamina dengan nilai proyek sekitar US$ 25 miliar yaitu: Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, Kilang Plaju dan Kilang Balongan. Pengembangan kilang minyak tersebut akan meningkatkan produksi 2 kali lipat dari saat ini sekitar 820 ribu bpd menjadi 1,6 juta bpd. RDMP tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun, tetapi memiliki time frame proyek hingga tahun 2025. Untuk tahap pertama akan dimulai pada tahun 2018 melalui modernisasi untuk 4 kilang, yaitu Plaju, Balikpapan, Cilacap dan Balongan. Sementara Kilang Dumai akan dimulai tahun 2021. Calon investor proyek RDMP yang telah melakukan MOU dengan Pertamina antara lain Saudi Aramco, Sinopec dan JX Nippon dengan investasi sekitar 25 miliar US$.

•

Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di kilang Cilacap yang dapat mulai beroperasi tahun 2015. RFCC akan memberikan tambahan produk gasoline sekitar 2 juta KL per tahun.

•

Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC)

Konversi minyak tanah ke LPG terdiri dari 2 kegiatan yaitu pembagian paket perdana gratis dan penyediaan LPG 3 kg. Pembagian paket perdana pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 812.507 paket. Sedangkan penyediaan LPG 3 kg pada tahun 2015 direncanakan sebesar 5,77 juta metrik ton (MT) dan pada tahun 2019 direncanakan menjadi sebesar 7,28 juta MT. Pembangunan jaringan gas kota (Jargas) pada periode 2015-2019 rencananya dilakukan di 210 lokasi, melalui pendanaan APBN (10 lokasi), PGN (172 lokasi) dan Pertamina (28 lokasi) dengan target Rumah Tangga tersambung sebanyak 1,14 juta sambungan rumah. Untuk memperlancar pembangunan jargas khususnya yang melalui pendanaan APBN, maka pembangunan sedang diupayakan agar dilakukan melalui penugasan kepada BUMN yang selanjutnya dapat bertindak sebagai operator.


21

Pembangunan infrastruktur SPBG pada periode 2015-2019 rencananya dilakukan di 118 lokasi, melalui pendanaan APBN (10 SPBG), PGN (69 SPBG) dan Pertamina (39 SPBG). Rencana penyediaan gas untuk SPBG juga didukung dengan alokasi gas sekitar 40-58 mmscfd per tahun. Sama halnya dengan pembangunan jargas, agar lebih berkelanjutan mulai dari pembangunan hingga pengoperasian, maka pembangunan infrastruktur SPBG dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Kapasitas kilang LPG terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG dalam negeri, meskipun impor LPG juga tetap dilakukan. Saat ini impor LPG sekitar 60% dari kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2015 kapasitas kilang LPG direncanakan sekitar 4,6 juta MT dengan hasil produksi LPG sebesar 2,39 juta MT. Selanjutnya pada tahun 2019 kapasitas kilang LPG ditingkatkan menjadi 4,68 juta MT dengan hasil produksi sebesar 2,43 juta MT. Pembangunan FSRU, Regasification Unit dan LNG Terminal dalam 5 tahun kedepan direncanakan sebanyak 7 unit yaitu Receiving Terminal gas Arun, LNG Donggi-Senoro, LNG South Sulawesi, Receiving Terminal Banten, FSRU Jawa Tengah, LNG Tangguh Train-3 dan LNG Masela. Pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi merupakan salah satu infrastruktur penting untuk menyalurkan gas bumi dalam negeri sehingga porsi pemanfaatan gas domestik semakin meningkat. Pada tahun 2015, pipa gas direncanakan menjadi sepanjang 13.105 km dan meningkat menjadi 18.322 km pada tahun 2019. Beberapa proyek pipa gas yang akan diselesaikan antara lain pipa gas Arun-Belawan, Kepodang-Tambak Lorok, Gresik-Semarang dan Muara Karang-Muara Tawar-Tegal Gede. Rasio elektrifikasi pada tahun 2015 direncanakan sebesar 87,35% dan ditargetkan menjadi sebesar 97% tahun 2019. Beberapa infrastruktur dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendorong rasio elektrifikasi pada tahun 2015-2019, antara lain: a.

Pembangkit listrik, dengan rencana penyelesaian proyek sekitar 42,9 GW selama 5 tahun, terdiri dari 35,5 GW proyek baru dan 7,4 GW proyek yang sudah berjalan. Dengan adanya tambahan pembangunan pembangkit tersebut maka kapasitas terpasang pembangkit pada tahun 2015 direncanakan menjadi sebesar 57 GW dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 95 GW.

b. Transmisi listrik, dengan rencana pembangunan sekitar 46 ribu kms selama 5 tahun atau rata-rata sekitar 9.000 kms per tahun. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik, diarahkan untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun, mengingat BBM merupakan sumber energi primer pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam bauran energi pembangkit tahun 2015 direncanakan sebesar 8,85% sebagaimana APBN-P 2015 dan terus diturunkan menurun menjadi sekitar 2,04% pada tahun 2019 seiring dengan ditingkatkannya porsi batubara melalui PLTU dan EBT melalui PLTP, PLT Bioenergi, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTBayu.

D. Meningkatkan Diversifikasi Energi Pangsa energi non-BBM dalam bauran energi nasional diarahkan pada peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT), dimana ditargetkan sebesar 10% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2019. Kapasitas terpasang pembangkit EBT tahun 2015 ditargetkan sebesar 11.755 MW dan direncanakan meningkat menjadi 16.996 MW pada tahun 2019. Kapasitas pembangkit EBT tercatat cukup besar, namun sesungguhnya belum sepenuhnya memiliki tingkat produksi listrik yang paling maksimal.

22


d. Meningkatkan Diversifikasi Energi Tabel 2.5 Sasaran-4 Meningkatkan Tabel 2.5 diversifikasi energi

Sasaran-4 Meningkatkan diversifikasi energi

•

Pangsa energi non-BBM dalam bauran energi nasional diarahkan pada peningkatan porsi energi baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar terbarukan (EBT), dimana ditargetkan sebesar 10% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 16% pada 1.439 MW dan tahun 2019 meningkat menjadi 3.195 MW, dengan rencana tambahan sebesar 1.791 MW selama 5 tahun 2019. tahun. Penyelesaian PP dan Permen turunan UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi merupakan salah satu kunci untuk

meningkatkan investasi dan kepastian panas bumi. 11.755 MW dan direncanakan Kapasitas terpasang pembangkit EBT usaha tahunpengembangan 2015 ditargetkan sebesar • meningkat Pembangkit Listrik Tenaga yang terdiri dari PLT biogas,EBT biomass dancukup sampah kotanamun direncanakan menjadi 16.996 MW(PLT) padaBioenergi tahun 2019. Kapasitas pembangkit tercatat besar,

•


memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 1.892 MW dan meningkat menjadi 2.872 MW tahun 2019, dengan sesungguhnya belum sepenuhnya memiliki tingkat produksi listrik yang paling maksimal. rencana tambahan pembangunan sekitar 1.131,4 MW selama 5 tahun melalui pendanaan APBN sebesar 18,6 MW dan • swasta Pembangkit Listrik Tenaga sebesar 1.112,8 MW. Panas Bumi (PLTP), direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015

sebesar MW dan tahun memiliki 2019 meningkat 3.195 MW, dengan tambahan sebesarmenjadi PLTA dan1.439 PLTMH direncanakan kapasitasmenjadi terpasang tahun 2015 sebesarrencana 8.342 MW dan meningkat 1.791 MW selama2019, 5 tahun. Penyelesaian PP dan pembangkit Permen turunan UU2.510,7 No. 21/2014 tentang Panas Bumi 10.622 MW tahun dengan rencana tambahan sebesar MW selama 5 tahun. Pembangunan

untuk 5 tahunsalah tersebut menggunakan anggaraninvestasi APBN direncanakan sekitar 11,5 MW, Dana Alokasipanas Khusus (DAK) merupakan satuyang kunci untuk meningkatkan dan kepastian usaha pengembangan sebesar bumi. 48,2 MW, dan swasta sebesar 2.451 MW. • PLTS direncanakan memiliki kapasitas terpasang sebesar 76,9 MW tahun 2015 dan meningkat menjadi 260,3 MW • Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi yang terdiri dari PLT biogas, biomass dan sampah kota tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 189,3 MW selama 5 tahun, terdiri dari APBN (15,4 MW), direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 1.892 MW dan meningkat menjadi 2.872 DAK (33,9 MW) dan swasta sebesar 140 MW yang dilaksanakan melalui lelang kuota berdasarkan Permen ESDM No. MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangunan sekitar 1.131,4 MW selama 5 tahun melalui 17/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari PLTS Fotovoltaik. •

pendanaan APBNdirencanakan sebesar 18,6memiliki MW dan swasta terpasang sebesar 1.112,8 MW. sebesar 5,8 MW dan meningkat menjadi 47 PLT Bayu/Hybrid kapasitas tahun 2015

tahun dengan rencana tambahan sebesar 43,9tahun MW selama 5 tahun, terdiri APBN • MW PLTA dan2019, PLTMH direncanakan memilikipembangkit kapasitas terpasang 2015 sebesar 8.342dari MW dansebesar 4,2 MW, DAKmenjadi sebesar10.622 3,7 MWMW dan tahun selebihnya swasta sebesartambahan 36 MW. Peran pengembangan Bayu/Hybrid meningkat 2019,oleh dengan rencana pembangkit sebesarPLT 2.510,7 MW oleh

swasta perlu didukung oleh Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan harga pembelian selama 5 tahun. Pembangunan untuk 5 tahun tersebut yang menggunakan anggaran APBN tenaga listrik dari PLT Bayu. direncanakan sekitar 11,5 MW, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 48,2 MW, dan swasta sebesar • Pengembangan EBT lainnya seperti tenaga nuklir dan arus laut juga mulai dikembangkan pada periode 20152.451 MW. 2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas terpasang komersial dan masih pada tahap penyiapan policy, • feasibility PLTS direncanakan memiliki sebesar terwujud 76,9 MWtahun tahun2019 2015sebesar dan meningkat menjadi study dan pilot project.kapasitas PLT Arusterpasang laut direncanakan 1 MW. Proyek ini pernah dilakukan pendanaan APBN, namun beberapa kali gagal lelang karena dan/atau belum memenuhi 260,3 MWmelalui tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 189,3peminat MW selama 5 tahun, terdiri kriteria. Sedangkan PLTN terus dikembangkan sesuai Roadmap yaitu menuju PLTN 5.000 MW pada tahun 2024. 25 Bab II Produksi Biofuel sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) direncanakan pada tahun 2015 sebesar 4,07 juta KL dan Perencanaan Strategis meningkat menjadi 7,21 juta KL pada tahun 2019. Pemanfaatan biofuel sebagai campuran BBM semakin meningkat dengan

adanya Permen ESDM No. 32/2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai


23

sebesar 1 MW. Proyek ini pernah dilakukan melalui pendanaan APBN, namun beberapa kali gagal lelang karena peminat dan/atau belum memenuhi kriteria. Sedangkan PLTN terus dikembangkan sesuai

Roadmap yaitu menuju PLTN 5.000 MW pada tahun 2024. Produksi Biofuel sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) direncanakan pada tahun 2015 sebesar 4,07 juta KL dan meningkat menjadi 7,21 juta KL pada tahun 2019. Pemanfaatan biofuel sebagai campuran BBM semakin meningkat dengan adanya Permen ESDM No. 32/2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain sebagaimana telah diubah melalui Permen ESDM No. 20/2014, dengan target peningkatan: bahan bakar lain sebagaimana telah diubah melalui Permen ESDM No. 20/2014, dengan target peningkatan: • • • •

Sektor industri : dari 10% tahun 20152015 menjadi 20% mulai tahun tahun 2016 2016 Sektortransportasi transportasi& & industri : dari 10% tahun menjadi 20% mulai Sektor pembangkit listrik: dari 25% tahun 2015 menjadi 30% mulai tahun 2016 Sektor pembangkit listrik: dari 25% tahun 2015 menjadi 30% mulai tahun 2016

E.

Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi dan Pengurangan Emisi

e. Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi dan Pengurangan Emisi Tabel 2.6 Sasaran-5 Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi Tabel 2.6 Sasaran-5 Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi

Intensitas energi untuk menilai efisiensi energienergi di sebuah merupakan jumlah konsumsi Intensitas energi merupakan merupakanparameter parameter untuk menilai efisiensi di negara, sebuahyang negara, yang merupakan energi per Produksi Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien penggunaan energi di jumlah konsumsi energi per Produksi Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi, sebuah negara. Pada tahun 2015 intensitas sebesar 482,2 setara barel minyak (SBM) per miliar rupiah dan diproyeksikan semakin efisien penggunaan energi di sebuah negara. Pada tahun 2015 intensitas sebesar 482,2 setara menurun menjadi 463,2 SBM/miliar rupiah pada tahun 2019. barel minyak (SBM) per miliar rupiah dan diproyeksikan menurun menjadi 463,2 SBM/miliar rupiah pada Emisi CO2 Gas Rumah KacaKaca (GRK)(GRK) secarasecara alamiahalamiah meningkat seiring dengan penyediaan dan Emisi CO2atau atauEmisi Emisi Gas Rumah meningkat seiringpeningkatan dengan peningkatan tahun 2019. energi. Upaya yang dilakukan adalah diversifikasi energi dari fosil fuel ke energi terbarukan, dan melakukan pemanfaatan penyediaan dan pemanfaatan energi. Upaya yang dilakukan adalah diversifikasi energi dari fosil fuel ke konservasi energi. Dalam mengendalikan emisienergi. tersebutDalam ditargetkan penurunan emisi padaemisi tahuntersebut 2015 sebesar energi terbarukan, danrangka melakukan konservasi rangka mengendalikan 14,71 juta ton dan pada tahun 2019 penurunan mencapai 28,48 juta ton. ditargetkan penurunan emisi pada tahun 2015 sebesar 14,71 juta ton dan pada tahun 2019 penurunan 26 Bab II mencapai 28,48 juta ton. F. Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah Perencanaan Strategis

f. Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah

Produksi mineral mengalami penurunan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur Tabel 2.7 Sasaran-6 Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah Tabel 2.7 Sasaran-6 Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah

Produksi mineral mengalami penurunan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa sejak 12 Januari 2014 melarang ekspor bijih atau mineral mentah (ore) sebelum diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral menyebabkan terjadinya

24

penurunan produksi mineral karena perusahaan pertambangan mineral yang belum dapat mengolah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 memurnikan mineral di dalam negeri melakukan penghentian produksi. Dengan kebijakan peningkatan nilai

bahwa sejak 12 Januari 2014 melarang ekspor bijih atau mineral mentah (ore) sebelum diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral menyebabkan terjadinya penurunan produksi mineral karena perusahaan pertambangan mineral yang belum dapat mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri melakukan penghentian produksi. Dengan kebijakan peningkatan nilai tambah mendorong pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter) sehingga manfaat mineral akan semakin besar dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui peningkatan nilai jual mineral logam, peningkatan lapangan kerja dari pembangunan smelter, serta peningkatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter) pada 2015-2019 direncanakan sebanyak 30 unit. Amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan Mineral di Dalam Negeri harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para pemegang IUP dan KK harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. G. MengoptimalkanPenerimaan Penerimaan Negara Negara Dari g. Mengoptimalkan DariSektor SektorESDM ESDM

Tabel 2.8 Sasaran-7 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM


Tabel 2.8 Sasaran-7 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

Penerimaan negara sektor ESDM tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 349,5 triliun dan meningkat menjadi Rp. 480,15 Penerimaan negara sektor ESDM tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 349,5 triliun dan meningkat menjadi triliun pada tahun 2019. Kontribusi terbesar yaitu dari penerimaan migas dengan porsi sekitar 64,6% pada tahun 2019, Rp. 480,15 triliun pada tahun 2019. Kontribusi terbesar yaitu dari penerimaan migas dengan porsi sekitar selebihnya minerba dan panas bumi serta penerimaan lainnya seperti penerimaan Litbang ESDM, Diklat ESDM dan iuran 64,6% pada tahun 2019, selebihnya minerba dan panas bumi serta penerimaan lainnya seperti penerimaan Badan Usaha kegiatan usaha BBM dan gas melalui pipa. Selain itu, terdapat juga penerimaan yang tidak tercatat di KESDM Litbangkegiatan ESDM,usaha DiklatESDM ESDM dandeviden iuran Badan Usaha kegiatan usaha dan gas melalui Selain itu, terkait yaitu dari BUMN di lingkungan sektorBBM ESDM, pajak-pajak daripipa. pengusahaan sektor

terdapat yang tidak tercatat di KESDM terkait kegiatan usahaoleh ESDM yaitu deviden ESDM yaitujuga PPN,penerimaan PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan Bupati. Adapun Totaldari rencana penerimaan sektor ESDMsektor selamaESDM, 5 tahunpajak-pajak pada 2015-2019 Rp. 1.994,41 triliun. BUMN di lingkungan darisebesar pengusahaan sektor ESDM yaitu PPN, PBBKB dan

PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati. Adapun Total rencana penerimaan H. Mewujudkan Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran sektor ESDM selama 5 tahun padayang 2015-2019 sebesar Rp. 1.994,41 triliun. Subsidi energi mengambil yangyang cukupLebih besarTepat dalam APBN. Dalam APBN-P 2014 total belanja subsidi energi sebesar h. Mewujudkan Subsidiporsi Energi Sasaran

Rp. 332 triliun atau sekitar 18% dari total belanja nasional sebesar Rp. 1.877 triliun. Pada umumnya, realisasi subsidi energi Tabel Sasaran-8 Mewujudkan Subsidi Energi Yang Lebih Tepatterutama Sasaranbelanja Kementerian/ biasanya meningkat dari2.9 target, sementara belanja negara lainnya lebih rendah dari target, Lembaga. Alangkah lebih bermanfaatnya apabila belanja subsidi energi dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan


25

Litbang ESDM, Diklat ESDM dan iuran Badan Usaha kegiatan usaha BBM dan gas melalui pipa. Selain itu, terdapat juga penerimaan yang tidak tercatat di KESDM terkait kegiatan usaha ESDM yaitu deviden dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM yaitu PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati. Adapun Total rencana penerimaan sektor ESDM selama 5 tahun pada 2015-2019 sebesar Rp. 1.994,41 triliun.

h. Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran Tabel 2.9 Sasaran-8 MewujudkanTabel Subsidi 2.8Energi Yang Lebih Tepat Sasaran Sasaran-7 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN. Dalam APBN-P 2014 total belanja subsidi infrastruktur serta pendidikan dan kesehatan gratis. Pada tahun subsidi energi direncanakan 130,82 triliun energi sebesar Rp. 332 triliun atau sekitar 18% dari total2015, belanja nasional sebesar Rp. sekitar 1.877 Rp. triliun. Pada gratis. Pada tahun 2015, subsidi energi direncanakan sekitar Rp. 130,82 triliun dan meningkat menjadi Rp. dan meningkat menjadi Rp. 154,08 triliun pada tahun 2019. umumnya, realisasi subsidi energi biasanya meningkat dari target, sementara belanja negara lainnya lebih 154,08 triliun pada tahun 2019. rendah dari target, terutama belanja Kementerian/Lembaga. Alangkah lebih bermanfaatnya apabila belanja Subsidi BBM dan LPG tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 64,67 triliun sebagaimana APBN-P 2015 dan diupayakan Subsidi BBM dan LPG tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 64,67 triliun sebagaimana APBN-P 2015 dan subsidi energi dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan kesehatan untuk dijaga pada level tersebut pada tahun 2019. Hal yang dapat meningkatkan subsidi BBM dan LPG adalah kenaikan diupayakan untuk dijaga pada level tersebut pada tahun 2019. Hal yang dapat meningkatkan subsidi BBM konsumsi yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perekonomian. Selain itu, melemahnya kurs Rupiah dan kenaikan dan LPG adalah kenaikan konsumsi yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perekonomian. Selain itu, 28 minyak internasional, akan meningkatkan subsidi mengingat masih terdapat harga impor Bab II BBM dan minyak mentah yang melemahnya kurs Rupiah danmarket kenaikan akan meningkatkan Perencanaan Strategis subsidi mengingat dibeli menggunakan international price.harga minyak internasional,

masih terdapat impor BBM dan minyak mentah yang dibeli menggunakan international market price.

Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebsar Rp. 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun 2019 subsidi Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebsar Rp. 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp. 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp. 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Penurunan subsidi listrik dapat untuk golongan tertentu, perbaikan energy mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energy mix pembangkit, (Persero) yang lebih terukur.

pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur. I.

Meningkatkan Investasi Sektor ESDM

i. Meningkatkan Investasi Sektor ESDM Tabel 2.10 Sasaran-9 Meningkatkan Tabel 2.10 Investasi Sektor ESDM Sasaran-9 Meningkatkan investasi sektor ESDM

Investasi sektor ESDM tahun 2015 ditargetkan sebesar US$ 45,51 miliar dan meningkat menjadi US$ 57,28 miliar pada tahun Investasi sektor ESDM tahun 2015 ditargetkan sebesar US$ 45,51 miliar dan meningkat menjadi US$ 57,28 2019. Porsi investasi terbesar yaitu pada sektor migas sekitar 52% dari total investasi sektor ESDM, diikuti ketenagalistrikan miliar pada tahun 2019. Porsi investasi terbesar yaitu pada sektor migas sekitar 52% dari total investasi sebesar 28%, mineral dan batubara sekitar 14% dan EBTKE sekitar 6%. Kata kunci agar tercipta iklim investasi yang kondusif sektorkepastian ESDM, diikuti sebesar 28%, mineral dan batubara sekitar 14% dan EBTKE sekitar adalah hukum,ketenagalistrikan sosial, politik dan perizinan.

6%. Katamigas, kunci khususnya agar tercipta iklim investasi yang memiliki kondusif ciri adalah kepastian hukum, sosial, politik dan Investasi pengelolaan hulu migas pokok, yaitu padat modal, padat resiko dan perizinan. Investasi migas, khususnya pengelolaan hulu migas memiliki ciri pokok, yaitu padat modal, padat resiko dan membutuhkan teknologi serta SDM berkualifikasi tinggi. Dibutuhkan investor khusus yang berani mengambil

26

Laporan Instansi Pemerintah KESDMdan 2015mampu resiko,Akuntabilitas mempunyaiKinerja kemampuan modal besar

dalam penyediaan teknologi. Sejak diterbitkannya

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jumlah WK Migas meningkat sangat drastis dimana pada

membutuhkan teknologi serta SDM berkualifikasi tinggi. Dibutuhkan investor khusus yang berani mengambil resiko, mempunyai kemampuan modal besar dan mampu dalam penyediaan teknologi. Sejak diterbitkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jumlah WK Migas meningkat sangat drastis dimana pada tahun 2001 hanya ada 117 WK dan meningkat menjadi 321 WK tahun 2014. Artinya upaya pencarian investasi dan pencarian cadangan migas cukup bergairah dibandingkan sebelum diterbitkannya UU Migas. Investasi migas tahun 2015 direncanakan sebesar US$ 23,67 miliar dan meningkat menjadi US$ 29,9 miliar pada tahun 2019. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagaslitrikan cukup besar. Lebih dari Rp. 3 triliun per tahun dialokasikan dari APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik. Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada tahun 2019 direncanakan sekitar US$ 15,9 miliar, utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW. Investasi mineral dan batubara dilakukan oleh kontraktor KK, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang. Investasi mineral dan batubara tahun 2019 diperkirakan mencapai US$ 7,8 miliar. Investasi EBTKE meliputi investasi untuk bidang usaha panas bumi, biofuel, PLTA/PLTMH, PLTS, PLT Bayu dan PLTBio. UU No. 30 Tahun 2003 tentang Energi dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan, PERENCANNAN STRATEGIS

dengan mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi. Investasi sektor EBTKE utamanya didapat dari panas bumi, antara lain: a.

Pembangunan pembangkit melalui pelelangan WKP panas bumi

b.

Penugasan Survei Pendahuluan panas bumi

c.

Pemanfaatan langsung panas bumi

d.

Pembangkit listrik skala kecil

e.

Usaha penunjang panas bumi untuk mendukung usaha inti panas bumi, dam

f.

Pengembangan infrastruktur panas bumi (terutama diluar Jawa)

Selain itu, untuk mendorong implementasi konservasi energi telah dilakukan kajian terhadap besarnya potensi penghematan energi sektor terhadap investasi yang diperlukan untuk melakukan penghematan. Proyeksi peluang investasi konservasi energi diperoleh dari hasil audit pola kemitraan mulai dari investasi peralatan hemat energi dengan biaya rendah sampai biaya tinggi. Investasi EBTKE tahun 2019 diperkirakan mencapai US$ 3,7 miliar. J.

Mewujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional

Laporan Keuangan KESDM yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun kedepan. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal menjadi unit yang mengawal agar opini tersebut tetap terjaga. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95% dan meningkat menjadi 97% pada tahun 2019. Peningkatan kualitas pegawai perlu terus ditingkatkan dengan pembinaan dan pendidikan yang lebih profesional, tersistem dan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang lebih jelas. Reformasi birokrasi harus selesai dilaksanakan kurang dari 5 tahun, sehingga penurunan semangat kerja pegawai yang puncaknya terjadi pada tahun 2014 dan 2015, akibat menurunnya penghasilan pegawai KESDM dibandingkan dengan kementerian lainnya dan Pemerintah


27

j. Mewujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional Tabel 2.11 Sasaran-10 Mewujudkan Manajemen dan SDM Yang Profesional Tabel 2.11 Sasaran-10 Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

Laporan Keuangan KESDM yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun kedepan. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Daerah, dapat segera teratasi, sehingga para pegawai bangga menjadi PNS dan pelayan masyarakat yang berkualitas. Jenderal menjadi unit yang mengawal agar opini tersebut tetap terjaga. Persentase pengelolaan pegawai pada tahun 2015 95% dan meningkat Hasil evaluasipembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) saatditargetkan ini hingga sebesar tahun 2018 ditargetkan mendapat predikat Pada pada tahun tahun 2018 dan 2019Peningkatan target AKIP KESDM ditingkatkan menjadi A seiring dengan dengan telah selesainya program menjadiB.97% 2019. kualitas pegawai perlu terus ditingkatkan pembinaan reformasi birokrasi KESDM. dan pendidikan yang lebih profesional, tersistem dan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang lebih

jelas. Reformasi birokrasi harus selesai dilaksanakan kurang dari 5 tahun, sehingga penurunan semangat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan salah satu ukuran suatu unit di Kementerian/Lembaga bebas dari korupsi. Tahun kerja pegawai yang puncaknya terjadi pada tahun 2014 dan 2015, akibat menurunnya penghasilan pegawai 2015 ditargetkan 1 unit mendapatkan predikat WBK dan pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 3 unit. Inspektorat Jenderal KESDM dibandingkan dengan kementerian lainnya dan Pemerintah Daerah, dapat segera teratasi, sehingga (Itjen) merupakan unit yang mengawal pelaksanaan penilaian WBK. Itjen sebagai assurance consulting diubah menjadi Itjen para pegawai bangga menjadi PNS dan pelayan masyarakat yang berkualitas. sebagai consulting. Hal ini berdasarkan target level IACM Inspektorat Jenderal level 3 (APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektifitas ekonomis terhadap suatu kegiatan serta mampu memberikan pada tatatahun kelola2018 manajemen resio dan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) konsultasi saat ini hingga ditargetkan pengedalian internal).B. Pengawasan yang merupakan dariAKIP unit Inspektorat Jenderal, arah kebijakannya dititikberatkan mendapat predikat Pada tahun 2018 dan 2019“core” target KESDM ditingkatkan menjadi A seiring dengan

pada pelaksanaan Pengawasan Independen, dengan mengedepankan pengawasan yang berbasis resiko dan berbasis telah selesainya program reformasi birokrasi KESDM. kinerja diharapkan Kementerian ESDM bisa lebih berperan aktif dalam pembangunan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan salah satu ukuran suatu unit di Kementerian/Lembaga bebas dari Nepotisme.

korupsi. Tahun 2015 ditargetkan 1 unit mendapatkan predikat WBK dan pada tahun 2019 ditargetkan Diklat berbasis kompetensi,Jenderal tahun 2015 sebanyak 50% mengawal dari diklat yang direncanakan dan WBK. persentasenya menjadi 3 unit. Inspektorat (Itjen)ditarget merupakan unit yang pelaksanaan penilaian Itjen meningkat pada tahun 2019 menjadi 65% seiring dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengajar. sebagai assurance consulting diubah menjadi Itjen sebagai consulting. Hal ini berdasarkan target level IACM

Inspektorat Jenderal level 3 (APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektifitas ekonomis terhadap suatu Indeks kepuasan penggunan layanan diklat, tahun 2015 ditetapkan dengan indeks sebesar 19 dan pada tahun 2019 kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen resio dan pengedalian internal). target pencapaian indeksnya ditingkatkan menjadi 20. Pengawasan yang merupakan “core” dari unit Inspektorat Jenderal, arah kebijakannya dititikberatkan pada pelaksanaan Pengawasan Independen, dengan mengedepankan pengawasan yang berbasis resiko dan K. Meningkatkan Kapasitas IPTEK berbasis kinerja diharapkan Kementerian ESDM bisa lebih berperan aktif dalam pembangunan yang bebas Kegiatan Balitbang ESDM diarahkan kepada peningkatan ketahanan energi nasional dan peningkatan nilai tambah energi dan mineral namun tetap dalam paradigma tahapan kegiatan kelitbangan yang dimulai dari kegiatan penelitian31awal, Bab II pengembangan prototype, pilot plant,Strategis demo plant dan tahap komersialisasi. Perencanaan

28


persentasenya meningkat pada tahun 2019 menjadi 65% seiring dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengajar. Indeks kepuasan penggunan layanan diklat, tahun 2015 ditetapkan dengan indeks sebesar 19 dan pada tahun 2019 target pencapaian indeksnya ditingkatkan menjadi 20.

k. Meningkatkan Kapasitas IPTEK 2.12 Tabel 2.12 Sasaran-11Tabel Meningkatkan kapasitas IPTEK Sasaran-11 Meningkatkan kapasitas IPTEK

Kegiatan Balitbang ESDM diarahkan peningkatan ketahanan energi nasional peningkatan nilai 31 Jumlah pilot plant/prototype/demo plantkepada atau rancangan/rancang bangun/formula padadan tahun 2019 sebanyak tambah energihampir dan mineral namun tetap dalamRenstra paradigma tahapan kelitbangan yang dimulai dari buah, meningkat 60% dibandingkan dengan Balitbang ESDMkegiatan 2010-2014. kegiatan penelitian awal, pengembangan prototype, pilot plant, demo plant dan tahap komersialisasi. Jumlah pilot plant/prototype/demo plant atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan pada Jumlah pilot plant/prototype/demo plant atau rancangan/rancang bangun/formula pada tahun 2019 sebanyak tahun 2019 ditargetkan sebanyak 34 buah, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dengan Renstra Balitbang ESDM 31 buah, meningkat hampir 60% dibandingkan dengan Renstra Balitbang ESDM 2010-2014. 2010-2014. PERENCANNAN STRATEGIS

Jumlah pilot plant/prototype/demo plant atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan Jumlah paten2019 terimplementasikan tahun342019 ditargetkan 285 buah. Paten tersebut, harus dapat pada tahun ditargetkan sebanyak buah, meningkatsebanyak lebih dari kali lipat dibandingkan dengan dimplementasikan secara bertahap sehingga tahun 2019 seluruh hasil litbang dapat diimplementasikan. Renstra Balitbang ESDM 2010-2014. paten terimplementasikan tahun 2019 ditargetkan sebanyak 28 buah. Paten tersebut, harus dapat L. Jumlah Bidang Geologi l. Meningkatkan MeningkatkanKualitas KualitasInformasi Informasidan danPelayanan Pelayanan Bidang Geologi dimplementasikan secara bertahap sehingga tahun 2019 seluruh hasil litbang dapat diimplementasikan. Tabel 2.13 Sasaran-12 Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi Tabel 2.13 Sasaran-12 Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi

32


Penyediaan pengeboranair airtanah, tanah,dilaksanakan dilaksanakandididaerah daerahsulit sulit Dalam 5 tahun kedepan Penyediaanairairbersih bersihmelalui melalui pengeboran air.air. Dalam 5 tahun kedepan direncanakan pengeboran sebanyak 500 titik atau 100 titik per tahun. direncanakan pengeboran sebanyak 500 titik atau 100 titik per tahun.

Wilayah prospeksumber sumberdaya dayapanas panasbumi, bumi,batubara, batubara,CBM CBMdan danmineral, mineral,merupakan merupakanhasil hasil dari survey geologi Wilayah prospek dari survey geologi yang yang dilakukan oleh BadanKESDM Geologi KESDM berupa rekomendasi. Target wilayah selama 5 sebanyak tahun dilakukan oleh Badan Geologi berupa rekomendasi. Target wilayah prospek selama 5prospek tahun ditargetkan 315 rekomendasi. Pada tahun hasil dari kegiatan direncanakan sebanyak 62 rekomendasi dan pada tahun ditargetkan sebanyak 3152015 rekomendasi. Pada tersebut tahun 2015 hasil dari kegiatan tersebut direncanakan

sebanyak 62 rekomendasi dan pada tahun 2019 sebanyak 64 rekomendasi. Peta kawasan rawan bencana geologi, selama periode 2015-2019 ditargetkan diselesaikan sebanyak 171 peta dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 37 peta dan tahun 2019 sebanyak 30 peta. ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

1.3


29

2019 sebanyak 64 rekomendasi. Peta kawasan rawan bencana geologi, selama periode 2015-2019 ditargetkan diselesaikan sebanyak 171 peta dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 37 peta dan tahun 2019 sebanyak 30 peta. 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra KESDM Tahun 2015-2019, suatu perjanjiaan kinerja disusun setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2015 yang merupakan rencana operasional dan RPJMN tahun 2015 – 2019. Perjanjian kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksananaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja KESDM Tahun 2015 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2015. Secara ringkas, gambaranTabel keterkaitan indikator kinerja, dan target KESDM dalam tahun 2.14 sasaran, Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 20152015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015

Sasaran Strategis Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

Indikator Kinerja 1. Produksi/lifting energi fosil a. Lifting minyak bumi b. Lifting gas bumi c. Produksi batubara 2. Penandatanganan KKKS Migas 3. Rekomendasi wilayah kerja

Meningkatkan alokasi energi domestik Menyediakan akses dan infrastruktur energi

Target

825 Ribu bopd 1.221 Ribu boepd 425 Juta ton 8 Kontrak 39 Wilayah

1. Pemenuhan gas bumi dalam negeri

50%

2. Pemenuhan batubara dalam negeri

102 Juta Ton

1. Akses dan Infrastruktur BBM: a. Volume BBM bersubsidi

17,90 Juta KL

b. Kapasitas kilang BBM

1.167 Ribu bpd

2. Akses dan Infrastruktur gas bumi: a. Volume LPG bersubsidi

5,76 Juta MT

b. Pembangunan jaringan gas kota

2 Lokasi

c. Pembangunan infrastruktur SPBG

19 SPBG

d. Kapasitas kilang gas - Kapasitas terpasang kilang LPG

4,60 Juta Ton

- Volume LPG bersubsidi

2,39 Juta MT

e. Pembangunan FSRU/Regasification unit/ LNG Terminal f. Panjang pipa transmisi/jaringan distribusi gas bumi

1 Unit 13.105 Km

3. Akses dan Infrastruktur ketenagalistrikan a. Rasio elektrifikasi

87,35%

b. Infrastruktur ketenagalistrikan

30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 kapasitas pembangkit - Penambahan

- Penambahan penyaluran tenaga listrik

3.782 MW 11.805 Kms

a. Volume LPG bersubsidi

5,76 Juta MT

b. Pembangunan jaringan gas kota

2 Lokasi

c. Pembangunan infrastruktur SPBG

19 SPBG

d. Kapasitas kilang gas - Kapasitas terpasang kilang LPG

4,60 Juta Ton

- Volume LPGKementerian bersubsidi ESDM Tahun 2015 Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja e. Pembangunan FSRU/Regasification unit/ LNG Terminal

Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

Meningkatkan alokasi energi domestik Meningkatkan diversifikasi energi Menyediakan akses dan infrastruktur energi 34

f. Panjang pipa transmisi/jaringan distribusi gas bumi Indikator Kinerja

82587,35% Ribu bopd

b. Infrastruktur ketenagalistrikan b. Lifting gas bumi - Penambahan kapasitas pembangkit c. Produksi batubara

1.221 Ribu boepd 3.782 MW 425 Juta ton

- Penambahan penyaluran tenaga listrik 2. Penandatanganan KKKS Migas c. Susut jaringan (loses)

11.805 Kms 8 Kontrak 8,9%

3. d. Rekomendasi wilayah Pangsa energi primerkerja BBM untuk pembangkit tenaga listrik 1. Pemenuhan gas bumi dalam negeri 1. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: 2. Pemenuhan batubara dalam negeri a. PLTP

398,85% Wilayah

b. PLT 1. Akses danBioenergi Infrastruktur BBM: c. PLTABBM dan PLTMH a. Volume bersubsidi

d. PLTS kilang BBM b. Kapasitas e. PLT Bayu 2. Akses dan Infrastruktur gas bumi: f. PLT Arus LAut a. Volume LPG bersubsidi 2.b. Pembangunan Produksi biofueljaringan gas kota

1. Produksi mineral: - Volume LPG bersubsidi

Meningkatkan investasi sektor ESDM

a.f. Rasio elektrifikasi Feronikel b. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Pembangunan fasilitas pengolahan dan - Penambahan kapasitas pembangkit pemurnian dalam negeri - Penambahan penyaluran tenaga listrik Penerimaan negara sektor ESDM: c. Susut jaringan (loses) a. Penerimaan Migas d. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik b. Penerimaan Mineral dan Batubara c. Penerimaan Panas Bumi 1. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: a. PLTP Subsidi Energi

SPBG Rp 482,219 SBM/miliar 14,71 Juta Ton 4,60 Juta Ton 105 Ton 1 Unit 302 Ton 13.105 Km 310 Ribu Ton 70 Ribu Ton 81 Ribu Ton 87,35% 1.100 Ribu Ton 12 Unit 3.782 MW 11.805 Kms 8,9% 139,36 Triliun Rp 8,85% 52,2 Triliun Rp 0,58 Triliun Rp

64,67 Triliun Rp 66,15 Triliun Rp Bab II Perencanaan Strategis

a. Minyak dan Gas Bumi

23,67 Juta US$

b. Ketenagalistrikan

11,12 Miliar US$

c. Mineral dan Batubara d. EBTKE Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

5,76 Juta MT 4,07 Juta Kl 2 Lokasi

1.438,4 MW

a. Subsidi BBM dan LPG

Investasi Sektor ESDM

5,8 MW

2,39 Juta MT

Emas e.a.Pembangunan FSRU/Regasification unit/ LNG Terminal b. Perak f. Panjang pipa transmisi/jaringan distribusi gas c. Tembaga bumi d. Timah 3. Akses dan Infrastruktur ketenagalistrikan e. Nikelmatte

b. Subsidi Listrik

102 Juta Ton 1.438,4 MW

8.340 MWKL 17,90 Juta Bab II 76,9 MWbpd Perencanaan Strategis1.167 Ribu

Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah

34

50%

1.892 MW

Pembangunan 1. c. Itensitas energi infrastruktur SPBG d. Kapasitas kilang gas 2. Penurunan emisi CO2 - Kapasitas terpasang kilang LPG

Meningkatkan diversifikasi energi Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

13.105 Km Target

3. Produksi/lifting Akses dan Infrastruktur ketenagalistrikan 1. energi fosil a. Rasio a. Lifting elektrifikasi minyak bumi

Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi

Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

1 Unit


Sasaran Strategis

2,39 Juta MT

1. Opini BPK atas laporan keuangan KESDM 2. Presentase pembinaan pengelolaan pegawai

74 Triliun Rp 4, 48 Miliar US$ ESDM Untuk WTP Kesejahteraan Rakyat

95%

31

penerimaan negara dari sektor ESDM

139,36 Triliun Rp

a. Penerimaan Migas b. Penerimaan Mineral dan Batubara

52,2 Triliun Rp

c. Penerimaan Panas Bumi

0,58 Triliun Rp

Subsidi Energi Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat Tabel 2.14a. Perjanjian Kinerja ESDM Tahun 2015 Subsidi BBM danKementerian LPG sasaran b. Subsidi Listrik Meningkatkan investasi sektor ESDM Strategis Sasaran

Investasi Sektor ESDM Indikator a. Minyak dan Gas Bumi Kinerja


b. Produksi/lifting Ketenagalistrikan 1. energi fosil c. a. Mineral dan Batubara Lifting minyak bumi

Meningkatkan alokasi energi domestik Menyediakan akses dan infrastruktur energi

66,15 Triliun Rp Target 23,67 Juta US$ 11,12 Miliar US$ 74 Triliun Rp 825 Ribu bopd 4, 48 Miliar US$ 1.221 Ribu boepd

d. b. EBTKE Lifting gas bumi Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

64,67 Triliun Rp

Produksi 1.c.Opini BPKbatubara atas laporan keuangan KESDM

425WTP Juta ton

2. KKKSpengelolaan Migas 2. Penandatanganan Presentase pembinaan pegawai

8 Kontrak 95%

3. kerja Kinerja Instansi 3.Rekomendasi Hasil Evaluasiwilayah Akuntabilitas Pemerintah 1. Pemenuhan gas bumi dalam negeri 4. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang telah 2. Pemenuhan batubara dalam negeri memperoleh WBK/WBBM

39 Wilayah B 50% 2/0 Satker 102 Juta Ton

1. dan Infrastruktur BBM: Diklat berbasis 5.Akses Presentase penyelenggaraan a.kompetensi Volume BBM bersubsidi

60% 17,90 Juta KL

b. Kapasitas kilang BBM Bab II6. Indeks kepuasan penggunaan layanan Diklat Perencanaan Strategis 2. Akses dan Infrastruktur gas bumi: 1. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Meningkatkan kapasitas a.Rancangan/ Volume LPGRancangan bersubsidi Bangun/Formula IPTEK

1.167 Ribu bpd 100% 30 Buah 5,76 Juta MT

b. Pembangunan jaringan gas kota 2. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau c.Rancangan/ Pembangunan infrastruktur SPBG Rancangan Bangun/Formula terimplementasikan d.yang Kapasitas kilang gas

Meningkatkan kehandalan informasi kegeologian

2 Lokasi 20 Buah 19 SPBG

- Kapasitas kilang LPG 3. Jumlah patenterpasang yang terimplementasikan

4,606 Juta BuahTon

- Volume LPG bersubsidi 1. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air e.tanah Pembangunan FSRU/Regasification unit/ LNG Terminal

2,39 Juta MT 100 Titik 1 Unit

2.f. Wilayah sumber daya geologi Panjang prospek pipa transmisi/jaringan distribusi gas bumi 3. Peta kawasan bencana geologi 3. Akses dan Infrastruktur ketenagalistrikan

64 13.105 Rekomendasi Km

a. Rasio elektrifikasi

30 Peta 87,35%

b. Infrastruktur ketenagalistrikan - Penambahan kapasitas pembangkit - Penambahan penyaluran tenaga listrik

Meningkatkan diversifikasi energi

11.805 Kms

c. Susut jaringan (loses)

8,9%

d. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik

8,85%

1. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: a. PLTP

34

32

3.782 MW


1.438,4 MW


35

3

AKUNTABILITAS KINERJA




33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III 1 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 1.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1 Tujuan I: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik 1.1.1 Tujuan I: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik Tujuan I : Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik

Sasaran Strategis 1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

825 ribu bopd

779 ribu bopd

1.221 ribu boepd

1.189 ribu boepd

425 Juta Ton

392 Juta Ton

8 Kontrak

12 Kontrak

39 Wilayah

39 Wilayah

50 % 102 Juta Ton

55 % 79,8 Juta Ton

- Volume BBM bersubsidi

17,90 Juta KL

14,90 Juta KL

- Kapasitas kilang BBM

1.167.000 BPD

1.169.000 BPD

5,76 Juta MT

5,57 Juta MT

a. Produksi / lifting energi fosil - Lifting minyak bumi - Lifting gas bumi - Produksi batubara b. Penandatanganan KKS Migas c. Rekomendasi wilayah kerja

2. Meningkatkan alokasi energi domestik

a. Pemenuhan Gas Bumi Dalam Negeri b. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri

3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi

a. Akses dan infrastruktur BBM

b. Akses dan infrastruktur gas bumi - Volume LPG bersubsidi - Pembangunan jaringan gas kota

2 Lokasi

2 Lokasi

- Pembangunan infrastruktur SPBG

19 SPBG

18 SPBG

4,6 Juta Ton

4,64 Juta Ton

2,39 Juta MT

2,28 Juta MT

1 Unit

1 Unit

13.105 Km

9.169 Km

87,35%

88,3%

3.782 MW

2.463 MW

11.805 Kms

3.941 Kms

- Kapasitas kilang gas: • Kapasitas terpasang kilang LPG • Volume LPG bersubsidi - Pembangunan FSRU/ Regasification unit / LNG Terminal - Panjang pipa transmisi / jaringan distribusi gas bumi c. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan - Rasio elektrifikasi - Infrastruktur ketenagalistrikan: • Penambahan kapasitas pembangkit • Penambahan penyaluran Tenaga Listrik - Susut jaringan (loses) Bab III -

4. Meningkatkan diversifikasi energi

34

Akuntabilitas Kinerja Pangsa energi primer BBM untuk

pembangkit tenaga listrik

37

8,9%

8,9%

8,85%

8,58%

1.438,5 MW

1.438,5 MW

1.892 MW

1.767,1 MW

a. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: -

PLTP

-

PLT Bioenergi


-

PLTA dan PLTMH

8.340 MW

5.331,85 MW

-

PLTS

76,9 MW

80,25 MW

Listrik

11.805 Kms

3.941 Kms

8,9%

8,9%

8,85%

8,58%

1.438,5 MW

1.438,5 MW

- Susut jaringan (loses) - Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik 4. Meningkatkan diversifikasi energi

a. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: -

PLTP

-

PLT Bioenergi

1.892 MW

1.767,1 MW

-

PLTA dan PLTMH

8.340 MW

5.331,85 MW

-

PLTS

76,9 MW

80,25 MW

-

PLT Bayu

5,8 MW

2,42 MW

-

-

b. Produksi biofuel

4,07 Juta KL

1,62 Juta KL

5. Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi

a. Intesitas Energi

482,2 SBM/Milyar

501 SBM/Milyar

14,71 Juta Ton

14,71 Juta Ton

6. Meningkatkan produksi mineral dan PNT

a. Produksi mineral: 105 Ton

85,51 Ton

-

PLT Arus Laut

b. Penurunan Emisi C02

- Emas - Perak

302 Ton

269,49 Ton

- Tembaga

310.000 Ton

200.603Ton

- Timah

70.000 Ton

70.310 Ton

- Nikelmatte

81.000 Ton

82.440 Ton

- Feronikel

1.100.000 Ton

358.057 Ton

12 Unit

5 Unit

b. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri

Tujuan Strategis I Kementerian ESDM adalah “Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik”. Tujuan I didukung enam sasaran strategis (1) mengoptimalkan penyediaan energi fosil yangTujuan I Tujuan Strategis I Kementerian ESDM adalahyaitu: “Terjaminnya Penyediaankapasitas Energi dan Bahan Baku Domestik”. terdiri dari tigasasaran indikator kinerja;yaitu: (2) meningkatkan alokasi energi domestik yang terdiri duafosil indikator kinerja;dari tiga didukung enam strategis (1) mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi yang terdiri

indikator kinerja; (2) meningkatkan alokasi energi yang dua indikator (3) meningkatkan (3) meningkatkan akses dan infrastruktur energi domestik yang terdiri dariterdiri tiga indikator kinerja;kinerja; (4) meningkatkan akses dan infrastruktur energi yang terdiri dari tiga indikator kinerja; (4) meningkatkan diversifikasi energi yang diversifikasi energi yang terdiri dari dua indikator kinerja; (5) meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan


terdiri dari dua indikator kinerja; (5) meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi yang terdiri dari dua emisi yang terdiri dari dua indikator kinerja; dan (6) meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai

indikator kinerja; dan (6) meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah (PNT) yang terdiri dari tambah (PNT) terdiri daririnci, 2 indikator kinerja. Secarasasaran lebih rinci, capaian dari setiap sasaran strategis 2 indikator kinerja.yang Secara lebih capaian dari setiap strategis beserta capaian indikator kinerjanya

diuraikan besertasebagai capaianberikut: indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut: 3.1.1.1 Sasaran Strategis I: Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil

1.1.1.1

Sasaran Strategis I: Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil

Sasaran Strategis 38


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

825 ribu bopd

779,09 ribu bopd

1.221 ribu boepd

1.189 ribu boepd

425 Juta Ton

392 Juta Ton

8 Kontrak

12 Kontrak

46 Wilayah

39 Wilayah

Bab III

a. Produksi / lifting energi fosil Kinerja Akuntabilitas - Lifting minyak bumi - Lifting gas bumi - Produksi batubara b. Penandatanganan KKS Migas c. Rekomendasi wilayah kerja

I. Produksi/lifting Energi Fosil (Minyak dan Gas Bumi) Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015: ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.1 Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015

35

- Produksi batubara b. Penandatanganan KKS Migas c. Rekomendasi wilayah kerja

425 Juta Ton

392 Juta Ton

8 Kontrak

12 Kontrak

46 Wilayah

39 Wilayah

Tabel 2.14(Minyak Perjanjiandan Kinerja ESDM Tahun 2015 I. Produksi/lifting Energi Fosil GasKementerian Bumi)

Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015: I.

Produksi/lifting Energi Fosil (Minyak dan Gas Bumi) Perkembangan Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015 PerkembanganTabel Lifting3.1 Minyak dan Gas BumiLifting tahun 2011 – 2015: Tabel 3.1 Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015

Tahun

Minyak Bumi (MBOPD) Prognosa Realisasi

%

Gas Bumi (MBOEPD) Prognosa Realisasi

%

2011

945,00

898,02

95,03

1.339,48

1.251,57

94,70

2012

930,00

860,69

92,55

1.364,66

1.253,26

91,84

2013

840,00

825,25

98,24

1.237,06

1.228,49

99,31

2014

818,00

793,54

97,00

1.224,00

1.216,40

99,38

2015*)

825,00

779,09

94,37

1.220.58

1.189,58

97.46

*) Periode Desember 2014 – November 2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja

39

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Lifting Migas tahun 2011 – 2015

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Lifting Migas tahun 2011 – 2015 Realisasi lifting minyak dan gas bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Seperti terlihat pada tabel dan grafik

lifting minyak danbumi gaskhususnya bumi daridi tahun ke tahun menurun. Sepertitarget, terlihat Realisasi di atas, lifting minyak dan gas tahun 2015 masih semakin tetap belum dapat mencapai hal pada ini disebabkan masih adanya beberapa kendala antara lain: bumi khususnya di tahun 2015 masih tetap belum tabel dan grafik di atas, lifting minyak dan gas a.

Rendahnya harga minyak mentah di dunia mengakibatkan keekonomian pengembangan lapangan menjadi

a.

Rendahnya harga minyak mentah di dunia mengakibatkan keekonomian pengembangan

dapat mencapai hal ini disebabkan masih adanya beberapa kendala antara lain: tidak ekonomistarget, untuk dikembangkan sehingga berdampak pada penurunan produksi.

lapangan menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan sehingga berdampak pada penurunan 36

produksi.


b.

Permasalahan masalah tumpang tindih lahan dan perijinan di daerah yang masih berlarut-

b.

Permasalahan masalah tumpang tindih lahan dan perijinan di daerah yang masih berlarut-larut penyelesaiannya mengakibatkan potensi produksi yang ada tidak dapat dioptimalkan.

c.

Adanya perubahan keekonomian pengembangan lapangan terkait dengan rendahnya harga minyak mengakibatkan mundurnya jadwal proyek onstream sehingga peningkatan produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d.

Proses pengadaan peralatan dan perijinan penggunaan fasilitas produksi yang masih panjang mengakibatkan keterlambatan pemasangan peralatan produksi di lapangan sehingga berdampak pada kontiunitas produksi.

e.

Unplanned Shutdown dan bencana asap yang terjadi selama tahun 2015 mengakibatkan operasi produksi di Sumatera dan Kalimantan terganggu sehingga produksi di kedua wilayah tersebut mengalami penurunan. 1.

Upaya-upaya yang dilakukan agar produksi/lifting migas tidak terus mengalami penurunan, antara lain: a.

Menyederhanakan proses perijinan dengan melimpahkan sebagian ijin-ijin pengusahaan migas ke pelayanan terpadu satu pintu di BKPM.

b.

Mempercepat proses pembebasan lahan melalui kerjasama pemanfaatan lahan secara bersama atau pinjam pakai dengan instansi terkait.

c.

Optimalisasi proses pengembangan dan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran untuk meningkatkan produksi.

d.

Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi melalui rapat koordinasi jadwal pengapalan pengiriman minyak mingguan di SKK Migas ( Rapat Shipcord).

e.

Pemutakhiran proses pengadaan barang dan jasa.

f.

Optimalisasi Stock Minyak dan Gas Bumi, dan

g.

Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting migas serta responsif dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.

II. Produksi batubara Produksi batubara sampai dengan akhir tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 392.979.022 ton dari target produksi sebesar 425.000.000 ton atau capaiannya hanya sebesar 92,47%. Realisasi di bawah target dikarenakan penurunan harga batubara yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai saat ini. Dilihat dari trend harga batubara di tahun 2015, Harga Patokan Batubara terus mengalami penurunan di setiap bulannya. Sebagai contoh, Harga Batubara Acuan Januari 2015 sebesar USD 63.84 dan di akhir tahun tepatnya di bulan Desember 2015 Harga Batubara Acuan menjadi USD 53.51, turun sebanyak 10,33 poin sehingga banyak Badan Usaha Pertambangan Batubara yang AKUNTABILITAS KINERJA

menurunkan tingkat produksinya dari rencana produksi yang telah direncanakan pada RKAB 2015. Perusahaan-perusahaan PKP2B yang melakukan revisi RKAB 2015 terkait penurunan jumlah produksi antara lain PT. Indominco Mandiri, PT. Singlurus Pratama, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, PT. Multi Harapan Utama, PT. Arutmin Indonesia, PT. Adaro Indonesia, PT. Indexim Coalindo, PT. Multi Tambang Jaya Utama, PT. Gunung Bayan Pratama dan beberapa perusahaan PKP2B lainnya serta belum termasuk IUP PMA maupun IUP OP di Provinsi. Seperti perusahaan PT. Multi Harapan Utama yang rencana awal produksi tahun 2015 sebesar 3.539.740 ton turun menjadi 2.813.899 ton dan PT. Multi Tambang Jaya Utama yang rencana awal produksi tahun 2015 sebesar 1.200.000 melakukan revisi produksi menjadi 0 ton. Masalah utama yang menyebabkan menurunnya tingkat produksi batubara bahkan ketercapaian produksi 0 ton adalah harga. Seperti dijelaskan sebelumnya, menurunnya harga batubara dunia langsung berimbas pada penurunan harga batubara di Indonesia. Harga batubara yang merosot tajam berkaitan dengan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan. Biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pendapatan dari penjualan batubara, sehingga memaksa perusahaan untuk menurunkan tingkat produksi.


37

di pasar international maupun domestik. Perusahaan-perusahaan PKP2B sulit untuk mendapatkan pembeli batubara, untuk penjualan domestik khususnya ke end user, beberapa perusahaan PKP2B memiliki masalah pada spesifikasi batubara yang tidak sesuai dengan spesifikasi batubara yang diinginkan oleh end user, seperti tingginya kadar sulfur. Hal yang sama juga terjadi pada batubara keluar negeri, banyak penjualan keluar negeri dengan harga batubara di bawah HPB. Hallain tersebut menyulitkan perusahaan. Apabilaadalah perusahaan memaksakan di bawah HPB Hal yang menyebabkan penurunan jumlah produksi masalah-masalah teknis dipenjualan lapangan, seperti adanya longsor, curahakan hujan dan masalah kecelakaan tambang. Selain itu, penyebab lain turunnya jumlah maka tingginya perusahaan rugiadanya karena DHPB yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara produksi adalah masalah penjualan batubara di pasar international maupun domestik. Perusahaan-perusahaan

harussulit sesuai Harga HPB batubara ditetapkan Dengan demikian PKP2B untuk dengan mendapatkan pembeli batubara, untukyang penjualan domestik Pemerintah. khususnya ke end user, beberapa perusahaan PKP2B memiliki masalah pada spesifikasi batubara yang produksi tidak sesuai karena dengan spesifikasi yang perusahaan batubara melakukan penurunan tingkat jumlah batubara batubara yang diinginkan oleh end user, seperti tingginya kadar sulfur. Hal yang sama juga terjadi pada batubara keluar negeri,

ditambang sering tidak sama dengan jumlah batubara yang akan dijual, sehingga perusahaan

banyak penjualan keluar negeri dengan harga batubara di bawah HPB. Hal tersebut menyulitkan perusahaan.

Apabila perusahaan memaksakan penjualan di bawah HPB maka perusahaan akan rugi yang karena akan DHPB yang harus melakukan penurunan produksi untuk mengimbangi jumlah batubara dijual (telah dibayarkan perusahaan kepada negara harus sesuai dengan Harga HPB batubara yang ditetapkan Pemerintah.

memiliki kontrak penjualan batubara).

Dengan demikian perusahaan batubara melakukan penurunan tingkat produksi karena jumlah batubara yang

Secara lebih rinci, produksi parabatubara setiap perusahaan tahun 2015 dapat dilihatmelakukan pada tabel ditambang sering tidakjumlah sama dengan jumlah yang akan dijual, sehingga perusahaan penurunan produksi untuk mengimbangi jumlah batubara yang akan dijual (telah memiliki kontrak penjualan

berikut:

batubara).

Tabel 3.2produksi Realisasi Produksi Batubara tahun 2015 2015 Padadapat Tiapdilihat – tiappada Perusahaan Secara lebih rinci, jumlah para setiap perusahaan tabel berikut: Tabel 3.2 Realisasi Produksi Batubara 2015 Pada Tiap – tiap Perusahaan

No

42

38

Nama Perusahaan

Realisasi Produksi Batubara 2015 (Ton)

1

Bukit Asam

19.059.027

2

Adaro Indonesia

52.587.645

3

Antang Gunung Meratus

6.257.312

4

Arutmin Indonesia

25.369.476

5

Asmin Bara Bronang

3.093.041

6

Asmin Bara Jaan

7

Asmin Coalindo Tuhup

8

Astaka Dodol

-

9

Bahari Cakrawala Sebuku

-

10

Bangun Banua Persada Kalimantan

11

Banjar Intan Mandiri

12

Baramarta, PD

13

Bara Sentosa Lestari

14

Batu Alam Selaras

-

15

Baturona Adimulya

698.903

16

Berau Coal

27.007.112

17

Bharinto Ekatama

2.771.474

18

Borneo Indobara

6.278.021

19

Dharma Puspita Mining

-

20

Ekasatya Yanatama

-

21

Firman Ketaun Perkasa

22

Gunung Bayan Pratama Coal

601.592

24.274 -



1.697.722 55.016

1.748.373 415.903

Secara rinci, jumlah 2015 dapat dilihat pada tabel 13 lebih Bara Sentosa Lestariproduksi para setiap perusahaan tahun 55.016 berikut: 14 Batu Alam Selaras

15

Baturona Adimulya

698.903

16

Berau Coal

27.007.112

17

Bharinto Ekatama

2.771.474

18 No

Borneo Indobara Nama Perusahaan

19 1

Dharma Puspita Mining Bukit Asam

19.059.027

20 2

Ekasatya Yanatama Adaro Indonesia

52.587.645

21 3

Firman Ketaun Antang GunungPerkasa Meratus

1.748.373 6.257.312

22 4

Gunung Indonesia Bayan Pratama Coal Arutmin

415.903 25.369.476

23 5

IndeximBara Coalindo Asmin Bronang

1.491.535 3.093.041

24 6

Indominco Asmin BaraMandiri Jaan

13.191.412 -

25 7

Insani Bara Perkasa Asmin Coalindo Tuhup

3.110.408 601.592

26 8

Interex Dodol Sacra Raya Astaka

27 9

Jorong Cakrawala Barutama Greston Bahari Sebuku

28

Kadya Caraka Mulia

29

Kalimantan Energi Lestari

30

Kaltim Prima Coal

31

Kartika Selabumi Mining

32

Kendilo Coal Indonesia

33

Kideco Jaya Agung

34

Lahai Coal

35

Lanna Harita Indonesia

2.994.549

36

Mahakam Sumber Jaya

3.566.879

37

Mandiri Intiperkasa

4.274.739

38

Mantimin Coal Mining

39

Marunda Graha Mineral

1.405.711

40

Multi Harapan Utama

2.686.805

41

Multi Tambang Jaya Utama

-

42

Nusantara Termal Coal

-

43

Pendopo Energi Batubara

-

44

Perkasa Inakakerta

45

Pesona Khatulistiwa Nusantara

46

Riau Bara Harum

-

47

Santan Batubara

-

48

Singlurus Pratama

1.721.286

49

Sumber Kurnia Buana

50

Suprabari Mapanindo Mineral

51

Tambang Damai

52

Tanito Harum

Tabel 3.2 Realisasi Produksi Batubara 2015 Pada Tiap – tiap Perusahaan

6.278.021 Realisasi Produksi Batubara 2015 (Ton)

-1.301.260 173.024 2.073.275 Bab III Akuntabilitas Kinerja

55.058.937 39.673.103 54.623

-


799.461


42

-

43

2.056.090

112.184 ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat 1.610.624

956.013

39

Secara lebih rinci, jumlah produksi para setiap perusahaan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Realisasi Produksi Batubara 2015 Pada Tiap – tiap Perusahaan

No

42

Nama Perusahaan

Realisasi Produksi Batubara 2015 (Ton)

43 1

Pendopo Energi Batubara Bukit Asam

19.059.027

44 2

Perkasa Inakakerta Adaro Indonesia

799.461 52.587.645

45 3

Pesona Gunung Khatulistiwa Nusantara Antang Meratus

2.056.090 6.257.312

46 4

Riau Bara Harum Arutmin Indonesia

25.369.476

47 5

SantanBara Batubara Asmin Bronang

3.093.041

48 6

Singlurus Pratama Asmin Bara Jaan

1.721.286 -

49 7

SumberCoalindo Kurnia Buana Asmin Tuhup

601.592

50 8

Suprabari Mapanindo Mineral Astaka Dodol

112.184 -

51 9

Tambang Damai Sebuku Bahari Cakrawala

52

Tanito Harum

956.013

53

Tanjung Alam Jaya

30.207

54

Teguh Sinar Abadi

55

Trubaindo Coal Mining

7.317.756

56

Wahana Baratama Mining

1.473.844

1.610.624 -


524.144

Sub Total

295.322.762

1

Prov. Kalimantan Selatan

32.938.979

2

Prov. Kalimantan Tengah

247.960

3

Prov. Kalimantan Timur

45.443.874

4

Prov. Kalimantan Utara

10.920.747

5

Prov. Sumatera Selatan

2.849.287

6

Prov. Sumatera Barat

7

Prov. Jambi

8

Prov. Bengkulu

9

Prov. Riau

415.293 4.641.131 198.989

Sub Total TOTAL PRODUKSI

97.656.260 392.979.022 *

III. Penandatanganan KKS Migas

III. Penandatanganan KKS Migas

Pada tahun 2015, telah ditandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas sebanyak 12 Kontrak. Dari 12 kontrak tersebut, 8 kontrak merupakan kontrak migas konvensional dan 4 kontrak merupakan kontrak migas non-

Pada tahun 2015, telah ditandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas sebanyak 12 Kontrak.

konvensional.

Dari 12 kontrak tersebut, 8 kontrak merupakan kontrak migas konvensional dan 4 kontrak merupakan kontrak migas non-konvensional.

40

Kegiatan usaha hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan


dan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan

Kegiatan usaha hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja migas berdasarkan aspek teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan usaha yang wajar. Ditjen Migas menyiapkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) dalam hal ini BUMN/ BUMD/BU Swasta atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang berasal dari wilayah terbuka. Wilayah terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja. Dalam hal ini, Wilayah terbuka diantaranya dapat berasal dari: •

Wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja;

•

Bagian Wilayah Kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;

•

Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya;

•

Bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor; dan

•

Bagian Wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

Penawaran Wilayah Kerja dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yang pertama adalah Lelang Reguler dan kedua adalah Lelang Penawaran Langsung melalui Studi Bersama. Pada umumnya, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Migas menyelenggarakan Petroleum Bidding Round yang dijadwalkan secara periodik, idealnya di dalam satu tahun, ditawarkan 2 (dua) kali putaran lelang Wilayah Kerja Baru baik melalui lelang Reguler (durasi 4 bulan) maupun lelang Wilayah Kerja Penawaran Langsung (durasi 1,5 bulan) hal ini dimaksudkan dalam rangka antara lain: 1) Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan dalam usaha penemuan cadangan baru; dan


2) Penyiapan wilayah-wilayah kerja baru secara berkesinambungan untuk mendukung investasi bidang hulu. Namun demikian, pada tahun 2015 Pemerintah hanya melaksanakan 1 (satu) kali Petroleum Bidding Round dengan jumlah penawaran sebanyak 8 wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 6 (enam) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 2 (dua) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung 2015 dimaksud adalah: 1) Blok South West Bengara, Onshore Kalimantan Timur; dan 2) Blok West Berau, Offshore Papua Barat. Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender reguler adalah: 1) Blok Rupat Labuhan, Offshore Riau dan Sumatera Utara; 2) Blok Nibung, Onshore Riau dan Jambi; 3) Blok West Asri, Offshore Lampung; 4) Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur; 5) Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat; dan 6) Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat.


41

2) Blok Nibung, Onshore Riau dan Jambi; 3) Blok West Asri, Offshore Lampung; 4) Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur; 5) Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat; dan 6) Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat.

Gambar 3.2 Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2015

Gambar 3.2 Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2015 4) Blok Garung;

Pada tahun 2015, kontrak kerjasama migas kovensional yang telah ditandatangani merupakan hasil dari penawaran

wilayah kerja migaskontrak tahun 2014 dan berjumlah sebanyak 8 KKS. Adapun yangditandatangani ditandatangani tersebut, terdiri Pada tahun 2015, kerjasama migas kovensional yangKKS telah merupakan 5) Blok Offshore Pulau Moa Selatan; dari:

hasil South East wilayah Papua; kerja migas tahun 2014 dan berjumlah sebanyak 8 KKS. Adapun 6) dari Blokpenawaran 1) Blok North Madura II;

5) Blok Offshore Pulau Moa Selatan;

KKS tersebut,6) terdiri Blokdari: South East Papua; 7) Blok Abar; dan I; 2) yang Blokditandatangani Aru Trough 3) Blok Kualakurun; 1) 8) Blok North Madura II; Blok Anggursi. 4) Blok Garung;

7) Blok Abar; dan 8) Blok Anggursi.

2) Delapan Blok Aru Blok Trough I; dan gas bumi tersebut memberikan signature bonus sebesar US$ 9.000.000 minyak Delapan Blok minyak dan gas bumi tersebut memberikan signature bonus sebesar US$ 9.000.000 3) Blok Kualakurun; SIGNATURE BONUS (2008 - 2015 )

46


Gambar 3.3 Grafik Signature Bonus Tahun 2008 - 2015

Gambar 3.3 Grafik Signature Bonus Tahun 2008 - 2015

42

Sedangkan hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2015 rencananya akan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

ditandatangani pada bulan Mei 2016.

Gambar 3.3 Grafik Signature Bonus Tahun 2008 - 2015 Sedangkan hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2015 rencananya akan ditandatangani pada bulan Meikerja 2016. Sedangkan hasil penawaran wilayah migas konvensional tahun 2015 rencananya akan ditandatangani pada bulan Mei 2016. PENANDATANGANAN KKS BARU (2008 - 2015 )

Gambar 3.4 Grafik Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Baru Tahun 2008 - 2015

Gambar 3.4 Grafik Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Baru Tahun 2008 - 2015 Pencapaian realisasi penandatanganan KKS migas konvensional sebanyak 8 kontrak melebihi target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu 6 atau terealisasi sebesar +133,33%. Realisasi 47

Bab III

ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun laluKinerja yang sebesar 6. Namun, jika dibandingkan dengan Akuntabilitas beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat pengaruh harga minyak mentah dunia (di bawah US$ 40/bbl) tehadap minat investor migas. Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbarui prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Kendala-kendala eksternal yang tak kalah pentingnya adalah disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan, permukiman, dan infrastruktur. Selain itu, faktor lainnya adalah arah kegiatan eksplorasi migas saat ini adalah “shifting from west to east” dimana karakteristik eksplorasi migas di Indonesia AKUNTABILITAS KINERJA

bagian Timur identik dengan konsep deep water, frontier area dimana dalam pengusahaannya membutuhkan modal, teknologi, dan resiko yang lebih besar daripada di daerah Barat, sementara ketersediaan data pada daerah Timur masih relatif terbatas. Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015, dalam bidang industri hulu, Ditjen Migas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan subsektor migas, investasi subsektor migas, terselenggaranya kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas, terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi produksi cadangan migas dan koordinasi pengelolaan dan eksploitasi, terlaksananya pengendalian harga dan subsidi bahan bakar, peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional, terjaminnya penyediaan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas untuk domestik. Subdirektorat Pengembangan WK Migas Non Konvensional untuk Tahun 2015 mendapat peran dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas khususnya Migas Non Konvensional. Output dari kegiatan tersebut adalah Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan Target 3 Wilayah Kerja dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan target 2 Wilayah Kerja. Untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional pada tahun 2015 dengan mekanisme sesuai Permen


43

ESDM No. 05 Tahun 2012 diumumkan pada tanggal 2 November 2015 pada acara Sarasehan Stakeholder Gas Bumi Nasional 2015 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali dengan periode lelang mulai 2 November 2015 - 15 Desember 2015 ditawarkan WK Migas Non Konvensional melalui Lelang Penawaran Langsung sebanyak 3 Wilayah Kerja sesuai dengan Rencana Tabel Kerja tahunan Ditjen Migas, yaitu : Migas Non Konvensional tahun 2015 3.3 Penawaran Wilayah Kerja Tabel 3.3 Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2015

No.

Wilayah Kerja

Provinsi

1.

MNK Batu Ampar

Kalimantan Timur

2.

MNK Blora

Jawa Tengah – Jawa Timur

3.

MNK Central Bangkanai

Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur

Gambar 3.5 Peta Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 2015

Gambar 3.5 Peta Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 2015

Pada tahun 2015, telah ditandatangani 4 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Non Konvensional yang dilaksanakan pada Forum Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition pada tanggal 22 Mei 2015 di Jakarta Convention Centre. Wilayah Kerja tersebut berasal dari Lelang Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional (MNK) tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014 dan Penawaran Langsung WK MNK tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 s/d 6 Agustus 2014. Wilayah Kerja MNK yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

44



49

Tabel 3.4 Kontrak KerjaKerja Sama 2015 Pada tahun 2015, telah ditandatangani 4 Kontrak SamaMigas WilayahNon Kerja Konvensional Non KonvensionalTahun yang dilaksanakan pada Forum Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition pada tanggal 22 Mei 2015 di Jakarta Convention Centre. Wilayah Kerja tersebut berasal dari Lelang Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional (MNK) tahun 2013 Kerja dilaksanakan padaLokasi tanggal 16 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014 dan Penawaran Langsung No. Wilayah KONTRAKTOR

WK MNK tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 s/d 6 Agustus 2014. Wilayah Kerja MNK yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

Konsorsium Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran) Limited – MNK Kisaran Tabel 3.4 Kontrak Kerja Sama Migas Bukit Energy Resources Barumun Pte. Ltd. – NZOG MNK Non Konvensional Tahun 2015 Utara Kisaran PTY Limited Tabel 3.4Riau Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015 - Sumatera

1.

No.

2.

Wilayah Kerja

Konsorsium Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran) Limited – Riau - Sumatera Bukit Konsorsium Energy Resources Barumun Pte.Resources Ltd. – NZOG Sakakemang MNK Bukit Energy Utara Selatan Sumatera Kisaran PTY Limited

MNK 2.MNK Selat Sakakemang

Sumatera Selatan

Panjang

3.

4.

KONTRAKTOR

1.MNKMNK Kisaran

Sakakemang

3.

Lokasi

MNK Selat Panjang

MNK Palmerah

MNK Palmerah

Riau

Riau

Konsorsium Bukit Energy Resources Sakakemang Deep Pte. Ltd. – PT. Pertamina Hulu Energi MNK Sakakemang

Petroselat NC Ltd.

Petroselat NC Ltd.

Konsorsium Bukit Energy Resources Palmerah Deep Pte. Konsorsium Bukit Energy Resources Palmerah Deep Pte.–PT. Surya Ltd.– NZOG MNK Palmerah Pty. Limited Sumatera SelatanLtd.– NZOG MNK Palmerah Pty. Limited –PT. Surya Selaras Sejahtera MNK Palmerah – Arcadia Corporation Sumatera Selatan Selaras Sejahtera MNK Palmerah – Arcadia Corporation Limited – Raya PT. Inti Raya Sukses Limited – PT. Inti Sukses


4.

Deep Pte. Ltd. – PT. Pertamina Hulu Energi MNK Sakakemang

Gambar 3.6 Peta Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015

50

Gambar 3.6 Peta Kontrak Kerja Sama Bab IIIMigas Non Konvensional Tahun 2015 Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.6 Peta Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015 ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

45

Investasi dari 4 (empat) WK MNK untuk 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi adalah : •

G&G Study (termasuk reprocessing data seismik 2D) sebesar US$ 1,665,000

•

kegiatan Seismic 2D survey sepanjang 500 Km senilai US$ 5,825,000, dan

•

pemboran 4 sumur eksplorasi senilai US$ 41,100,000

Sehingga total investasi Komitmen Pasti menjadi US$ 48,590,000 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat). Bonus Tandatangan (Signature Bonus) yang akan diterima langsung oleh Pemerintah dari penandatanganan Blok WK MNK sebesar US$ 4,000,000 (Empat Juta Dollar Amerika Serikat). Realisasi penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2015 tersebut (3 WK MNK) dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 WK MNK yang ditawarkan. Adapun realisasi penandantanganan Kontrak Kerja Sama MNK tahun 2015 tersebut (4 KKS MNK) dapat melampaui target yang ditetapkan sebanyak 2 KKS MNK. Dari statistik penawaran dan penandatanganan WK Migas Non Konvensional selama lima tahun terakhir, meskipun pada tahun ini pencapaian penawaran dan penandatanganan WK Migas Non Konvensional melebihi target namun dari segi kuantitas terdapat trend yang kurang menggembirakan, dimana pencapaian semakin menurun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a.

Terdapat beberapa WK yang ditawarkan tidak diminati oleh para investor;

b.

Terdapat calon investor yang tidak memenuhi kriteria penawaran WK;

c.

Terdapat usulan dari asosiasi tentang kemungkinan perubahan bentuk Kontrak MNK;

d.

Kompleksitas dalam kegiatan pengusahaan terutama dari sisi teknis operasional dan keekonomian sehingga mempengaruhi internal perusahaan;

e.

Makin terbatasnya daerah-daerah yang prospek untuk dikembangkan sebagai WK Migas Non Konvensional.

Pada tahun 2015 untuk meningkatkan investasi di bidang migas non konvensional khususnya Gas Metana Batubara, dilakukan kegiatan Percepatan Migas Non Konvensional yang hasilnya diantaranya berupa penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional. Beberapa program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian target wilayah kerja non konvensional diantaranya meliputi : a.

Penyediaan aplikasi penawaran langsung melalui studi bersama TA 2015

b.

Konsultasi daerah

c.

Promosi wilayah kerja baru migas non konvensional.

I.

Rekomendasi Wilayah Kerja

Pada tahun 2015, terdapat diusulkan sebanyak 39 usulan WK/WIUP dari target 39 usulan WK/WIUP. Rincian realisasi capaian kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

9 usulan rekomendasi WK Migas

b.

4 usulan rekomendasi WK panas bumi

c.

2 usulan rekomendasi WKP CBM

d.

10 usulan rekomendasi WIUP batubara

e.

14 usulan rekomendasi WIUP mineral

9 Usulan Rekomendasi WK Migas Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) migas diawali dengan survei awal yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi migas.

46


Badan Geologi KESDM memiliki tugas sebagai penyedia informasi geologi yang merupakan insentif non fiskal dan sebagai bentuk risk sharing bagi resource industry. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan survei umum untuk menambah data dan informasi geologi baik permukaan maupun bawah permukaan. Survei umum tersebut diantaranya melakukan survei dan penelitian geologi dan geofisika lapangan, melakukan integrasi data geosains cekungan dan sistem petroleum migas, melakukan assesment sumber daya dan cadangan. Tujuan dari survei umum tersebut untuk memberikan saran daerah yang akan ditenderkan dan juga meningkatkan pemahaman dan informasi mengenai daerah yang akan ditenderkan, sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan juga keyakinan terhadap data dukung Wilayah Kerja (WK) Migas yang dilelangkan dan usulan WK baru yang pada akhirnya akan menambah devisa. Hasil dari kajian ini adalah rekomendasi area yang berpotensi besar mengandung akumulasi hidrokarbon dalam jumlah ekonomis. Adapun lokasi rekomendasi WK migas pada tahun 2015 adalah: (1) Blok Atsy, (2) Boka, (3) Blok Tanah Merah Utara, (4) Blok Tanimbar Timur, (5) Blok Merauke, (6) Blok Misool Timur, (7) Kai Timur, (8) Teluk Bone Utara, dan (9) Teluk Tomini.


Gambar3.7 3.7 Ketersediaan Data di Sekitar Blok Atsy Gambar Ketersediaan Data di Sekitar Blok Atsy Gambar 3.7 Ketersediaan Data di Sekitar Blok Atsy

Propinsi Papua Propinsi Papua

Nabire Nabire

-

Enarotali

-

Enarotali

Waghete Waghete

Tembagapura

Fokus Penelitian

Tembagapura

Fokus Penelitian

Timika Timika

100 Km

100 Km

Gambar 3.8 Lokasi Blok Boka Gambar Boka Gambar3.8 3.8Lokasi Lokasi Blok Blok Boka

Bab Bab III III Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Kinerja

53 53


47

4 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi 4 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi Tabel 3.5 Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi

4 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi Tabel 3.5 Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi No

2) Tabel 3.5 Rekomendasi Wilayah KerjaGeosain Panas BumiCadangan Terduga (MWe) Usulan WKP Luas (km Data

Bumi WaesanoUsulan di Kabupaten WKP Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Bumi Waesano di Kabupaten Manggarai Kadidia/Sapo Kabupaten Sigi,Timur Provinsi Barat, ProvinsidiNusa Tenggara Sulawesi Tengah Kadidia/Sapo di Kabupaten Sigi, Provinsi Lainea, SulawesiKabupaten Tengah Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Lainea, Kabupaten Selatan, Sumani, KabupatenKonawe Solok, Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara Sumatera Barat

No 1 1 2 2 3 43

Luas6(km2)

Data Geosain GL, GK, GF

Cadangan Terduga (MWe) 128

6 5

GL, GK, GF GL,GK,GF, MT

128 25

5 15

GL,GK,GF, MT GL,GK,GF, LS

25 62

15 10

GL,GK,GF, GL, GK, GF,LS LS

62 36

10

GL, GK, GF, LS

36

Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

4

Gambar 3.9 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Waesano – Nusa Tenggara Timur Gambar 3.9 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Waesano – Nusa Tenggara Timur Gambar 3.9 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Waesano – Nusa Tenggara Timur

54


54


Gambar 3.10 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Lainea Gambar 3.10 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Lainea

48


Gambar 3.10 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Lainea



55 AKUNTABILITAS KINERJA


Gambar 3.12 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Sumani Gambar 3.12 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Sumani

-

2 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Coalbed Methane (CBM) ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.6 Rekomendasi Wilayah Kerja Coalbed Methane (CBM)

49

Gambar 3.12 Peta Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Sumani -

2 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Coalbed Methane (CBM)

2 Usulan Rekomendasi Wilayah Kerja (WK) Coalbed Methane (CBM) Tabel 3.6 Rekomendasi Wilayah Kerja Coalbed Methane (CBM)

Tabel 3.6 Rekomendasi Wilayah Kerja Coalbed Methane (CBM) Usulan WK CBM

Seam Batubara

Tebal (mtr)

Luas Daerah (Km2)

1

Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

6 seam

0,15 – 2,72 meter

1.177

2

Wilayah Upau, Kabupaten Tabalong dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser,Kalimantan Timur

9 seam

0,3 – 37,25 meter

2.611

No.

56


Gambar 3.13 Wilayah Prospek CBM di Daerah Tamiang Layang Gambar 3.13 Wilayah Prospek CBM di Daerah Tamiang Layang

Gambar 3.13 Wilayah Prospek CBM di Daerah Tamiang Layang

Gambar 3.14 Wilayah Prospek CBM di Daerah Upau Gambar 3.14 Wilayah Prospek CBM di Daerah Upau

Gambar 3.14 Wilayah Prospek CBM di Daerah Upau

50

Bab III Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 Bab III Akuntabilitas Kinerja

57

57

-

10 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara 10 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara Tabel 3.7 Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara

10 Usulan Rekomendasi Izin UsahaWilayah Pertambangan (WIUP) Batubara Batubara Tabel Wilayah 3.7 Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan

No No 1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8 9

9 10 10

Tabel 3.7 Rekomendasi Usulan WIUPWilayah Izin Usaha Pertambangan Luas (Ha) Batubara Sumberdaya (Juta Ton)

Usulan WIUP Musibanyuasin, Luas (Ha) Sumberdaya (Juta Ton) Blok Lubuk Bintialo, Kabupaten 1.042 175,89 Provinsi Sumatera Selatan Blok Lubuk Bintialo, Kabupaten Musibanyuasin, 1.042 175,89 Provinsi Sumatera Selatan Merapi Timur, Kabupaten Blok Arahan, Kecamatan 7.694 2.937,99 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Blok Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten 7.694 2.937,99 Blok Provinsi Long Lees, Kabupaten KutaiTimur,Provinsi Lahat, Sumatera Selatan 32.618 1.400 Kalimantan Timur Blok Long Lees, Kabupaten KutaiTimur,Provinsi 32.618 1.400 Blok LongTimur Nah, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan 32.550 424,40 Kalimantan Timur Blok Long Nah, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 32.550 424,40 Blok Marah Haloq, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur 10.080 543,89 Kalimantan Timur Blok Marah Haloq, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 10.080 543,89 Kalimantan Timur Blok Sungai Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, 14.560 40,05 Provinsi Kalimantan Timur Blok Sungai Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, 14.560 40,05 Provinsi Kalimantan Timur Blok Bontang, di Kabupaten Kutai Kartanegara, 52.300 311,07 Provinsi Kalimantan TimurKutai Kartanegara, Blok Bontang, di Kabupaten 52.300 311,07 Provinsi Kalimantan Timur Blok Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi 14.362 11,55 Kalimantan UtaraKabupaten Nunukan, Provinsi Blok Simenggaris, 14.362 11,55 Kalimantan Utara Blok Sungai Apan, Kabupaten Nunukan, Provinsi 1.511 1,10 Kalimantan Utara Blok Sungai Apan, Kabupaten Nunukan, Provinsi 1.511 1,10 Kalimantan Utara Taka Blok Sekaduyan 9.752 1,47 Blok Sekaduyan Taka

9.752

1,47

-

4 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral - 4 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral 4 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Tabel 3.8 Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral 3.8 Rekomendasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral TabelTabel 3.8 Rekomendasi Wilayah IzinIzin Usaha Pertambangan Mineral

No No 1

Mineral Mineral Emas Emas

2 3 4

1 2 3 4

5 58 58

Lokasi Lokasi Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong,Kecamatan Provinsi Bengkulu Desa Air Lanang, Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Kabupaten Tengah Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Blok VI, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Blok VI, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Blok XI Wamanabaru, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Luas (Ha) Luas (Ha)


Komoditas Komoditas

996,272 996,272 9272,532 9272,532 82.320,67 82.320,67 4615,311 4615,311

20661,64

6

Blok XIII Gogorea I, Kecamatan Bab III Buru Utara Timur, Kabupaten Buru Provinsi Bab IIIMaluku Akuntabilitas Kinerja

14494,55

7

Blok XIV Gogrea II, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

13182,45

8

Kabupaten Katingan dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

9

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

10

Blok I, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Akuntabilitas Kinerja

Blok II, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

98.910 8418,232 ESDM Untuk Kesejahteraan 1244,848 Rakyat

51

Kalimantan Utara 10

-

Blok Sekaduyan Taka

9.752

1,47

4 Usulan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral

Blok XI Wamanabaru, Kecamatan Buru Utara Timur, 20661,64 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Blok XI Wamanabaru, Kecamatan Buru Utara Timur, 5 20661,64 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Blok XIII Gogorea I, Kecamatan Buru Pertambangan Utara Timur, Mineral Tabel 3.8 Rekomendasi Wilayah Izin Usaha 6 14494,55 Kabupaten Buru Provinsi MalukuBuru Utara Timur, Blok XIII Gogorea I, Kecamatan 6 14494,55 Kabupaten Buru Provinsi MalukuBuru Utara Timur, Blok XIV Gogrea II, Kecamatan 7 Komoditas No Kabupaten Buru, Provinsi Lokasi Luas13182,45 (Ha) MalukuBuru Utara Timur, Blok XIV Gogrea II, Kecamatan 7 13182,45 KabupatenKatingan Buru, Provinsi Maluku Mas Provinsi Kabupaten dan Gunung Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten 98.910 81 996,272 Kalimantan Tengah Kabupaten Katingan danBengkulu Gunung Mas Provinsi Rejang Lebong, Provinsi 8 98.910 KalimantanJember TengahProvinsi Jawa Timur 9 Kabupaten 8418,232 Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi 29 9272,532 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur 8418,232 Jawa Tengah Mineral Blok I, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali 10 1244,848 Emas Mandar, Provinsi Sulawesi BaratProvinsi Blok I, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan 10 1244,848 3 82.320,67 Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tengah Blok II, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali 11 275,282 BlokVI, II, Kecamatan Kecamatan Wonomulyo, Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Blok Wonomulyo, KabupatenPolewali Polewali 275,282 Mineral Besi 4 11 4615,311 Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Blok III, Kecamatan Wonomulyo, Mineral Besi 12 721,1809 Blok III,Provinsi Kecamatan Wonomulyo, Mandar, Sulawesi Barat Kabupaten Polewali 721,1809 12 Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Blok IV, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali 13 1699,20 Blok IV,Provinsi Kecamatan Wonomulyo, Mandar, Sulawesi Barat Kabupaten Polewali 13 1699,20 58 Bab III Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Pasir Besi 14 6309,983 Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Pasir Besi 14 6309,983 Tengah 5

1.1.1.2 Sasaran Strategis II:II:Meningkatkan Alokasi Domestik 3.1.1.2 Strategis II: Meningkatkan Alokasi EnergiEnergi Domestik 1.1.1.2Sasaran Sasaran Strategis Meningkatkan Alokasi Energi Domestik Sasaran Strategis Sasaran Strategis Meningkatkan alokasi Meningkatkan alokasi energi domestik energi domestik

Indikator IndikatorKinerja Kinerja a.a. Pemenuhan PemenuhanGas GasBumi BumiDalam Dalam Negeri Negeri b.b. Pemenuhan PemenuhanBatubara BatubaraDalam Dalam Negeri Negeri

Target Target

Realisasi Realisasi

50% 50% 102Juta JutaTon Ton 102

55% 55% 79,8Juta JutaTon Ton 79,8

I. I.Pemenuhan PemenuhanGas GasBumi BumiDalam DalamNegeri Negeri Pemenuhan Gas Bumi Dalam Negeri Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 9% sejak tahun 2003tahun hingga tahun 2015,tahun dansejak sejak tahun gas Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 9% sejak tahun hingga tahun dan Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 9% sejak tahun 2003 hingga 2015, dan2015, sejak 2013tahun volume

I.

untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor. 2013 volume gasuntuk untukmemenuhi memenuhi kebutuhan domestik lebih besar 2013 volume gas kebutuhan domestik besar dibandingkan dibandingkanekspor. ekspor.

PEMANFAATAN GAS BUMI (STATUS S.D. OKTOBER 2015) 6000 5000

4937 4416

BBTUD

4000

4202

4008

4336 3820

3000

3775 2913

4078 3631

3774

3267 3550

3402

3681 3323

3379

37853703.36

32373047.89

2527

2000 1000 0

2341 1480

1466

1513

Bab III Bab III Akuntabilitas 2003 2004 2005 2006 2007 2008Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Akuntabilitas Kinerja

Domestik

59 59

Ekspor

Gambar 3.15 Grafik Pemanfaatan Gas Bumi Gambar 3.15 Grafik Pemanfaatan Gas Bumi

52

Hingga Oktober tahunPemerintah 2015, realisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi KESDM 2015alokasi

gas untuk kebutuhan domestik sebesar 55%

terhadap target 50% pada tahun 2015 atau tercapai sebesar 110%.

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Domestik

Ekspor

Gambar 3.15 Grafik Pemanfaatan Gas Bumi

Hingga Oktober tahun 2015, realisasi alokasi gas untuk kebutuhan domestik sebesar 55% terhadap target 50% pada tahun 2015 atau tercapai sebesar 110%.

Hingga Oktober tahun 2015, realisasi alokasi gas untuk kebutuhan domestik sebesar 55% terhadap target 50% Dalam rangka pengelolaan gas bumi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan pendorong bagi

pada tahun 2015 atau tercapai sebesar 110%.

perwujudan ketahanan energi nasional, Pemerintah melakukan perubahan paradigma tata kelola

gas bumi Indonesia

Dalam rangka pengelolaan gas bumi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan pendorong bagi perwujudan Kebijakan gas bumi mengalami perubahan struktur seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini :

ketahanan energi nasional, Pemerintah melakukan perubahan paradigma tata kelola gas bumi Indonesia Kebijakan gas bumi mengalami perubahan seperti yangIndonesia tertera dalam tabel di bawah ini : Tabelstruktur 3.9 Kebijakan Gas Bumi Tabel 3.9 Kebijakan Gas Bumi Indonesia Arah Kebijakan

Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Tujuan Bumi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi sebesarbesarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemanfaatan

Pemanfaatan a. Pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam Bab III negeri yang akan digunakan Akuntabilitas Kinerja sebagai sumber energi, bahan baku, maupun keperluan lainnya dengan memperhatikan keekonomian harga Gas Bumi yang bersangkutan

a. Mengutamakan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;

60

b. Sumber gas yang besar dan berada di remote area dimanfaatkan untuk ekspor dikarenakan belum adanya infrastruktur serta demi kepentingan ketahanan ekonomi; Pelaksana

Pelaksana Penguasaan oleh Negara atas Gas Bumi diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Dan pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasar Izin Usaha.

Pelaksanaan

Pemanfaatan Gas Bumi bagi konsumen dilaksanakan melalui proses penunjukan penjual Gas Bumi bagian Negara :

Pelaksanaan

a. Alokasi gas bagi BUMD / Energi Daerah Penghasil tidak dimanfaatkan bagi keperluan penyediaan listrik dan belum mendukung peningkatan perekonomian daerah penghasil b. Alokasi gas bagi BUMD cenderung melahirkan trader –trader tanpa fasilitas jaringan distribusi gas bumi; c. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

b. Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas, khususnya di sektor transportasi dan rumah tangga, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur gas dan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak

Penyelenggaraan Gas Bumi Melalui Pipa oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Penyangga.


Kebijakan Awal

a. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh BUMN , Badan Usaha dan BUMD dengan Izin Usaha; b. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan dengan penawaran langsung (prinsip first come first serve); c. Badan Usaha Penyangga melakukan agregasi harga gas, menjamin penyediaan dan pendistribusian harga sampai kepada konsumen akhir serta menstimulus percepatan pembangunan infrastruktur (perlu dipertimbangkan playing field bagi Badan Usaha Niaga (Swasta) lain. d. Diperlukan dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi Nasional (untuk mengakomodir pengusahaan Gas bumi yang berasal dari LNG).

Pemerintah menyusun fondasi dan perangkat administrasi serta hukum dalam rangka perubahan tata kelola gas bumi Indonesia tersebut namun hal yang paling utama yang perlu segera


61


53

dilaksanakan adalah evaluasi dan pengawasan terhadap trader gas bumi di Indonesia. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi serta Harga Gas Bumi menggantikan Pemerintah menyusun fondasidan dan Pemanfaatan perangkat administrasi serta hukum dalamyang rangka perubahan tataPeraturan kelola gas bumi Indonesia tersebut namun hal yang paling utama yang perlu segera dilaksanakan adalah evaluasi dan

Menteri ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan

pengawasan terhadap trader gas bumi di Indonesia. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM

Kebutuhan Negeri. No. 37 Tahun Dalam 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk

II. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri

Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

II. Pemenuhan Batubara Negeri TabelDalam 3.10 Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tabel 3.10 Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

Indikator Kinerja Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Juta Ton

102

79,8

78,23%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, untuk jumlah pemenuhan batubara dalam Negeri (DMO) yang Dari tabel diatas dapat dijelaskan, pemenuhan batubara Negeri (DMO) yang terealisasi terealisasi sebesar 79,8 jutauntuk ton jumlah dari target sebesar 102 dalam juta ton atau tercapai sebesarsebesar 78,23%. 79,8 juta ton dari target sebesar 102 juta ton atau tercapai sebesar 78,23%. Realisasi DMO masih dibawah target

Realisasi DMO masih dibawah target dikarenakan adanya penurunan kebutuhan batubara PT PLN

dikarenakan adanya penurunan kebutuhan batubara PT PLN (Persero) tahun 2015, yang semula sebesar 74 juta

ton, menjadi tahun 61,41 juta ton sesuai Kepalasebesar Divisi Batubara PT PLN (Persero) 2015, yang surat semula 74 juta ton, (Persero) menjadiNo.0552/EPI.00.01/DIVBAT/2015 61,41 juta ton sesuai surat tanggal 24 Juli 2015. Berdasarkan hasil rapat antara Ditjen Minerba dengan pemakai batubara domestik pada bulan

Kepala Divisi Batubara PT PLN (Persero) No.0552/EPI.00.01/DIVBAT/2015 tanggal 24 Juli 2015.

November 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan batubara industri lain selain PT PLN (Persero) masih

Berdasarkan hasil rapat antaraberdasarkan Ditjen Minerba dengan pemakai batubara domestik pada bulan sesuai dengan kebutuhan batubara Keputusan Menteri ESDM No. 2805 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015.

November 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan batubara industri lain selain PT PLN

(Persero) masih sesuaiIII: dengan kebutuhan batubara berdasarkan 3.1.1.3 Sasaran Strategis Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi Keputusan Menteri ESDM No. 2805 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara

I.

Akses dan Infrastruktur BBM

Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015.

Volume BBM Bersubsidi

1.1.1.3 Sasaran Strategis III: Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi Realisasi volume Jenis BBM Bersubsidi tahun 2015 sebesar 14,90 Juta KL lebih rendah dari kuota APBN-P 2015 sebesar 17,90 Juta KL dengan capaian sebesar 83%. Rendahnya realisasi volume jenis BBM tertentu ini dikarenakan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja pengendalian BBM Bersubsidi Target keberhasilan upaya-upaya Pemerintah dalam melaksanakan melalui : 1.

Realisasi

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan

Meningkatkan akses tanggal a. 31 Akses dan infrastruktur BBM Bakar Minyak Desember 2014, dimana : dan infrastruktur energi a. Bensin Premium tidak disubsidi lagi bersubsidi - Volume BBM

17,90 Juta KL

14,90 Juta KL

1.167.000 BPD

1.169.000 BPD

b.

Minyak Solar diberikan subsidi tetap yaitu Rp 1.000/liter.

c.

Konsumen pengguna BBM bersubsidi ditentukan lebih sedikit dibanding Peraturan Presiden No 15


b. Akses dan infrastruktur gas bumi Tahun 2012 antara lain larangan penggunaan Minyak Solar bersubsidi terhadap mobil barang untuk pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah (enam) 5,76roda Jutalebih MT dari 6 5,57 Juta MT - kegiatan Volume LPG bersubsidi buah.

d.

- Pembangunan jaringan gas kota

2 Lokasi

2 Lokasi

19 SPBG

18 SPBG

Volume Konsumen pengguna BBM bersubsidi diberikan kuota antara lain terhadap beberapa konsumen

Pembangunan pengguna seperti- sarana transportasiinfrastruktur laut berupaSPBG kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang - Kapasitas kilang gas: berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

62 54



Kepala Divisi Batubara PT PLN (Persero) No.0552/EPI.00.01/DIVBAT/2015 tanggal 24 Juli 2015. Berdasarkan hasil rapat antara Ditjen Minerba dengan pemakai batubara domestik pada bulan November 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan batubara industri lain selain PT PLN (Persero) masih sesuai dengan kebutuhan batubara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2805 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015.

1.1.1.3 Sasaran Strategis III: Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi Sasaran Strategis Meningkatkan akses dan infrastruktur energi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

- Volume BBM bersubsidi

17,90 Juta KL

14,90 Juta KL


1.167.000 BPD

1.169.000 BPD

5,76 Juta MT

5,57 Juta MT

a. Akses dan infrastruktur BBM

b. Akses dan infrastruktur gas bumi - Volume LPG bersubsidi - Pembangunan jaringan gas kota

2 Lokasi

2 Lokasi

- Pembangunan infrastruktur SPBG

19 SPBG

18 SPBG

- Kapasitas kilang gas: • Kapasitas terpasang kilang LPG • Volume LPG bersubsidi

62

4,6 Juta Ton

4,64 Juta Ton

2,39 Juta MT

2.28 Juta MT

III - Pembangunan FSRU/Bab Regasification unit / Akuntabilitas Kinerja LNG Terminal

1 Unit

1 Unit

- Panjang pipa transmisi / jaringan distribusi gas bumi

13.105 Km

9.322 Km

87,35%

88,3%

3.782 MW 11.805 Kms

2.463 MW 3.941 Kms

c. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan - Rasio elektrifikasi - Infrastruktur ketenagalistrikan: • Penambahan kapasitas pembangkit • Penambahan penyaluran Tenaga Listrik

2.

- Susut jaringan (loses)

8,9%

8,9%

- Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik

8,85%

8,58%

Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha yang mendapat penugasan dari BPH I. Akses dan Infrastruktur BBM

Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. 3. 4.

3. Konversi BBM keBersubsidi BBG untuk sektor transportasi. - Volume BBM

Konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi.

4. Pembangunan Gas Kota yang dari KKKS, BUMN terkait, Realisasi volumeJaringan Jenis BBM Bersubsidi tahun melibatkan 2015 sebesardukungan 14,90 KL lebih rendah dari kuota Pembangunan Jaringan Gas Kota yang melibatkan dukungan dariJuta KKKS, BUMN terkait, pemerintah daerah pemerintah daerah dan17,90 instansi lainnya. APBN-P 2015 sebesar Jutaterkait KL dengan capaian sebesar 83%. dan instansi terkait lainnya.

5.

Rendahnya realisasi volume

jenis BBM tertentu ini dikarenakan keberhasilan upaya-upaya dalam melaksanakan Konversi Minyak Tanah keTanah LPG Tabung Kg Tahun di 2015 6 (enam) PropinsiPropinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan 5. Konversi Minyak ke LPG 3 Tabung 3 Kg2015 Tahun diPemerintah 6 (enam) yaitu Sumatera pengendalian BBM Tengah, Bersubsidi melalui Tengah, Kalimantan Utara, SulawesiKalimantan Utara, :Sulawesi Sulawesi Barat. Barat, Kalimantan Utara, Tengah Sulawesidan Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Barat.


Realisasi Vs KuotaJual Jenis BBMBahan Tertentu Tahun 2011-2015: Eceran Bakar Minyak tanggal 31 Desember 2014, dimana : Realisasi Vs Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2011-2015: a.

Bensin Premium tidak disubsidi lagi

b.

Minyak Solar diberikan subsidi tetap yaitu Rp 1.000/liter.

c.

Konsumen pengguna BBM bersubsidi ditentukan lebih sedikit dibanding Peraturan

Juta KL

Presiden No 15 Tahun 2012 antara lain larangan penggunaan Minyak Solar bersubsidi

d.

terhadap mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah. Volume Konsumen pengguna BBM bersubsidi diberikan kuota antara lain terhadap beberapa konsumen pengguna seperti sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan

2011

2012

kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. APBNP

40.49

40.00

2013

2014

2015

48.00

46.00

17.90

REALISASI 41.79 45.07Pemerintah46.36 46.79Usaha yang 14.90 2. Adanya koordinasi yang baik antara Pusat dan Badan mendapat penugasan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. *Realisasi 2015 unverified

Gambar 3.16 Grafik Realisasi Vs Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2011-2015 Gambar 3.16 Grafik Realisasi Vs Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2011-2015 Bab III

63


-

Kapasitas Kilang BBM

Untuk Kesejahteraan Rakyat Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2015ESDM adalah sebesar

1.169,1 MBCD yang terdiri atas:

55

Kapasitas Kilang BBM Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 1.169,1 MBCD yang terdiri atas: 1) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD •

RU-II Dumai / Sungai Pakning

: 177

•

RU-III Plaju / S. Gerong

: 127,3 MBCD

MBCD

•

RU-IV Cilacap

: 348

MBCD

•

RU-V Balikpapan

: 260

MBCD

•

RU-VI Balongan

: 125

MBCD

•

RU-VII Kasim

: 10

MBCD

2) Kilang Pusdkilat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD 3) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah bahan baku berupa kondensat hanya beroperasi pada bulan Januari 2014. 4) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) Train 1 dengan kapasitas 6 MBCD, dan Train 2 dengan kapasitas 12 MBCD. Dengan meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia, maka bahan baku (minyak mentah) untuk kilang BBM juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, bahan baku (minyak mentah) dari lapangan domestik terus mengalami penurunan dan penemuan cadangan baru belum optimal beroperasi, sehingga untuk memenuhi kekurangan akan kebutuhan bahan baku (minyak mentah) dilakukan impor. Sumber pasokan minyak mentah domestik antara lain dari Duri, Arjuna, Jene, Katapa, Belanak, Geragai dan Banyu Urip. Sedangkan minyak mentah impor yang masuk kilang antara lain minyak mentah ALC, Bonny Light, Azeri, Saharan, Qua Iboe, dan Escravos Light. Kilang yang dapat mengolah minyak mentah impor di Indonesia kilang RU IV Cilacap dan kilang RU V Balikpapan, sedangkan kilang-kilang minyak lainnya dari sejak awal didesain untuk hanya dapat mengolah minyak mentah domestik. Kilang RU IV Cilacap sudah sejak awal memang didesain untuk mengolah heavy crude yang berasal dari Timur Tengah, sedangkan kilang RU V Balikpapan semula menggunakan minyak mentah domestik yang berasal dari sekitar Kalimantan Timur, namun semenjak produksi minyak mentah menurun, kilang RU V Balikpapan mulai mengolah minyak mentah domestik dan minyak mentah impor hasil blending di Terminal Lawe-lawe sehingga didapatkan hasil blending crude yang mendekati desain awal kilang. Berdasarkan data dari Kilang BBM tahun 2015, diperkirakan minyak mentah (bahan baku) domestik sebesar 54,44% dan minyak mentah (bahan baku) impor sebesar 45,56%. Total Konsumsi BBM Indonesia sebesar 71,35 juta KL, dimana 25,1% nya (17,9 juta KL) merupakan BBM PSO (solar). Selisih pasokan tersebut akhirnya dipenuhi oleh impor BBM yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) maupun Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga. Jumlah impor BBM yang semakin hari semakin meningkat akan berakibat pada menurunnya kemampuan pasok BBM dari kilang dalam negeri. Dari kapasitas kilang minyak sebesar 1169,1 MBCD, sampai dengan bulan September tahun 2015 dihasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 28,67 juta KL dan diperkirakan sampai bulan Desember 2015 sebesar 39,2 juta KL (3 bulan terakhir menggunakan data perkiraan serta penambahan dari produksi RFCC Cilacap yang beroperasi mulai 1 Oktober 2015). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar 71,35 juta KL, maka dipenuhi dengan melakukan impor. Konsumsi BBM dan total produksi dapat digambarkan dengan Grafik 1. berikut Beberapa kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain: −

56

Pasokan minyak mentah dari lapangan minyak domestik terus menurun dan penemuan cadangan baru


Gambar 3.17 Produksi BBM Kilang Indonesia (data prognosa sampai Desember 2015)

Gambar 3.17 Produksi BBM Kilang Indonesia (data prognosa sampai Desember 2015) seperti dari lapangan Banyu Urip yang dipasok ke kilang dalam negeri belum optimal; Beberapa kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain: − Kilang TPPI hanya beroperasi pada bulan Januari 2014, selebihnya tidak dapat beroperasi karena faktor non TPPI kembali dioperasikan Pertaminaminyak (Persero) pada Oktober melalui dan skema tolling sampai −teknis. Pasokan minyak mentah oleh dari PT lapangan domestik terus2015 menurun penemuan dengan Januari 2016. cadangan baru seperti dari lapangan Banyu Urip yang dipasok ke kilang dalam negeri belum

optimal; −

Kilang TPPI hanya beroperasi pada bulan Januari 2014, selebihnya tidak dapat beroperasi karena faktor non teknis. TPPI kembali dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) pada


Oktober 2015 melalui skema tolling sampai dengan Januari 2016.

Gambar 3.18 Peta Perkembangan Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Perkembangan kilang di Indonesia tidak mengalami kemajuan semenjak RU IV Balongan beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik Pertamina.Tercatat ada 2 kilang milik swasta 3.18 PT Peta Kapasitas Kilang Indonesia yang beroperasi yaituGambar kilang milik TriPerkembangan Wahana Universal (TWU) dan PT Minyak Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jawa Timur. PT Tri Wahana Universal (TWU) yang semula hanya mempunyai 1 Train dengan kapasitas 6

66



57

• Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan

MBCD telah menambah 1 train lagi dengan kapasitas 12 MBCD yang mulai beroperasi pada pertengahan 2014. Baik

Premium tersebut langsung dari RU IV Cilacap; Train 1 selanjutnya dan Train 2 PT kebutuhan TWU menggunakan sumber minyak dapat mentahdisuplai Banyu Urip yang diproduksi PT Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Sedangkan penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan dibangun

• Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call

adalah Kilang Balongan II, Kilang Tuban Jawa Timur, serta kilang di Bontang dengan skema Kerjasama Pemerintah

kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan Badan Usaha (KPBU). • tahun RU 2015 IV dapat memproduksi (ON=92) dan Pelaksanaan ProphylenePembangunan (kedua produk ini Pada telah diterbitkan Perpres Pertamax Nomor 146 Tahun 2015 tentang dan Pengembangan Kilang Minyakbaru dalam Negeri. Selain juga sedang dilakukan penyusunan Permen untuk merupakan produk dari kilang RU itu, IV Cilacap). Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil

Pengembangan kilang existing PT Pertamina (Persero) dilakukan melalui penambahan fasilitas RFCC yang bertujuan untuk meningkatkan produksi HOMC 1,13 juta Barrel/Bulan, LPG 350.000 Ton/Tahun, Propylene 140.000 Ton/Tahun, serta meningkatkan margin kilang dan daya saing RU-IV. RFCC beroperasi sejak tanggal 30 September 2015 dan sejak saat itu terjadi perubahan sebagai berikut: •

Tidak ada lagi impor HOMC (High Octane Mogas Component), dimana HOMC merupakan komponen blending Gasoline / Premium. HOMC mempunyai ON=92;

•

Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat disuplai langsung dari RU IV Cilacap;

•

Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan

•

RU IV dapat memproduksi Pertamax (ON=92) dan Prophylene (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

II. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi -

Volume LPG Bersubsidi

II. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi Volume LPG Bersubsidi Tabel 3.11 Target dan Realisasi Volume LPG Bersubsidi Tabel 3.11 Target dan Realisasi Volume LPG Bersubsidi

Indikator Kinerja Jumlah volume LPG bersubsidi

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Juta Ton

5,766

5,57

96%

(Target APBNP 2015) Subsidi LPG

Miliar Rp

25.872,275 25.872,275

100%

 Tahun anggaran berjalan

Miliar Rp

16.830,295 16.830,295**

100%

 Kekurangan subsidi tahun 2014

Miliar Rp

(Target APBNP 2015)

9.041,980

9.041,980

100%

**Realisasi merupakan realisasi pembayaran subsidi bulan Januari s.d. Juni 2015 serta sebagian Juli 2015, sedangkan realisasi hasil verifikasi berdasarkan tagihan Badan Usaha sampai dengan bulan november 2015 adalah Rp 18.008,260 Miliar. Terdapat kekurangan pembayaran subsidi LPG tabung 3 Kg tahun 2015. Kekurangan pembayaran subsidi disebabkan karena:

58

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 1. Akuntabilitas Asumsi Kurs yang digunakan untuk menghitung

subsidi pada APBNP 2015 lebih rendah dibanding realisasinya

keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian LPG Bersubsidi melalui: 1. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Menteri ESDM untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 kg. 2. Monitoring dan Pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

Realisasi volume LPG Bersubsidi (LPG Tabung 3 Kg) tahun 2015 sebesar 5,57 MT lebih rendah dari kuota APBN-P

2015 sebesar 5,766 Juta LPG MT dengan capaian 96%.Hal ini dikarenakan keberhasilan Pemerintah dalam 3. Pembagian Kuota Tabung 3 kg sebesar per Kabupaten/Kota melaksanakan upaya-upaya pengendalian LPG Bersubsidi melalui:

4. Harga Eceran Tertinggi (HET) diPemerintah Pangkalan (Sub Pemerintah 1. Penetapan Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah danPenyalur) Badan Usahaoleh yang mendapat 2.

penugasan dari Menteri ESDM untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 kg. Daerah. Monitoring dan Pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

5. pendistribusian tingkat pangkalan oleh Badan Usaha dilakukan secara 3. Monitoring Pembagian Kuota LPG Tabung 3 LPG kg per ke Kabupaten/Kota 4. 5.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan (Sub Penyalur) oleh Pemerintah Daerah.

online melalui sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K). Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Monitoring pendistribusian LPG ke tingkat pangkalan oleh Badan Usaha dilakukan secara online melalui

LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha terkait (Pertamina) telah melaksanakan uji coba program sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K). sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K) tahun 2014 dan diterapkan secara bertahap sejak

Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha terkait (Pertamina) telah melaksanakan uji

tahun 2015 memonitor pendistribusian LPG hinggasecara ke bertahap tingkat sejak Sub Penyalur coba program sistemuntuk Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K) tahun 2014 dan diterapkan tahun 2015 untuk memonitor pendistribusian LPG hingga ke tingkat Sub Penyalur LPG (Pangkalan). SIMOL3K tersebut (Pangkalan). Dengan SIMOL3K tersebut pendistribusian dapat Dengan terpantau secara on-line pendistribusian LPG dapat terpantau secara on-line untuk meminimalisir penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

2011

2012

2013

2014

2015

APBNP

3,522,000

3,606,105

4,394,000

5,013,000

5,766,000

REALISASI

3,257,833

3,905,925

4,403,027

4,997,814

5,567,611


MT

untuk meminimalisir penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

Gambar 3.19 Grafik Realisasi Vs Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2011-2015

Gambar 3.19 Grafik Realisasi Vs Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2011-2015 Grafik didiatas bahwa rata-rata kuota kuota volumevolume LPG bersubsidi mengalamimengalami peningkatan peningkatan dari tahun Grafik atasmenunjukkan menunjukkan bahwa rata-rata LPG bersubsidi ke tahun. Alasan penambahan kuota target volume LPG 3 Kg pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya adalah :

69


•

Peningkatan pertambahan penduduk

•

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi

•

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg

•

Peningkatan jumlah usaha mikro

•

Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

•

Tambahan paket konversi tahun 2015 dengan jumlah paket sebesar ± 1128 ribu paket dengan realisasi distribusi sebanyak± 1.117.810 paket. Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg tahun 2015 dilakukan di 6


59

(Enam) propinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah

pembangunan pipa distribusi Lhoksukon, dan pembangunan jargas Pekanbaru. Hingga 31 dan Sulawesi Barat.

Desember 2015, kegiatan konstruksi pipa transmisi jargas Kota Lhoksukon mencapai 87.0755%, Secara umum, keberhasilan terlaksananya program pengendalian harga dan subsidi bahan bakar (BBM Bersubsidi

konstruksi pipa distribusi Kota Lhoksukon mencapai 89.345%, dan konstruksi pembangunan jargas dan LPG Bersubsidi) tahun 2015 dan pendistribusian Paket perdana karena adanya koordinasi yang baik antara

Pekanbaru mencapai 76%.Daerah Sisa konstruksi dilanjutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah dan Badan Usaha terkait. dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan 194/PMK.05/2014 tentang Penyelesaian Pekerjaan Melewati Akhir Pembangunan Jaringan Gas Kota

Tahun Pada 6Anggaran. Juli 2015 terbit Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah dan adanya penugasan pengalihan pengoperasian

Pelaksanaan konstruksi jargas TA 2015 tidak dapat terselesaikan 100% karena terdapat banyak jargas eksisting yang dikelola oleh BUMD kepada BUMN melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 3328 tentang

faktor antara lain:PTpekerjaan pelelangan mulai TA 2015 dilakukan Pertamina Penugasan kepada Pertamina (Persero) serta jargas nomor 3337 kepada PT Perusahaan Gas oleh NegaraPT (Persero), Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Hal ini

(Persero) berdasarkan penugasan dari Kementerian ESDM. Masa peralihan tersebut yang dilakukan dengan harapan BUMN mampu melakukan pengembangan pembangunan secara masif dalam rangka

membuat proses lelangenergi mundur dari perencanaan yang gas mengakibatkan pekerjaan tidakrumah dapat mewujudkan diversifikasi dan meningkatkan pemanfaatan bumi untuk bahan bakar sektor tangga. terselesaikan di akhir TA 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, kota telah mulai dilakukan pengalihanStation pengoperasian PT Metering Regulation (MR/S)oleh (Kota Pembangunan fisik Jargas meliputibeberapa pembangunan Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk yaitu: Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya per tanggal

Lhoksukon), Regulation Sector (RS) yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumah, 22 November 2015, Kota Tarakan 15 Desember 2015. Kota yang lain masih dalam proses pengalihan pengoperasian

dan menentukan skema kerjasama tepat antara BUMD yang dan BUMN dalam mengoperasikan jaringan pipa yang panjang danyang susunan diameter bervariasi (Carbon Steeljargas. (CS) Ø 4 inch, Pada tahun 2015, pembangunan Jargas dilaksanakan di Kota Lhoksukon dan Kota Pekanbaru yang dipecah menjadi

pipa Poly Ethylene (PE) berukuran Ø 180 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 32 mm, dan Ø 20 mm), 3 paket pekerjaan yaitu pembangunan pipa transmisi Lhoksukon, pembangunan pipa distribusi Lhoksukon,

serta meter dan regulator pada setiap sambungan rumah. dan pembangunan jargas Pekanbaru. Hingga 31 Desember 2015, kegiatan konstruksi pipa transmisi jargas Kota Lhoksukon mencapai 87.0755%, konstruksi pipa distribusi Kota Lhoksukon mencapai 89.345%, dan konstruksi

Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015:

pembangunan jargas Pekanbaru mencapai 76%. Sisa konstruksi dilanjutkan dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan 194/PMK.05/2014 tentang Penyelesaian Pekerjaan Melewati Akhir Tahun Anggaran.

Tabel 3.12 Rincian Pembangunan Jargas TA 2015 Tabel 3.12 Rincian Pembangunan Jargas TA 2015

No

-

Pembangunan Jaringan Gas Bumi

1

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Pekanbaru

2

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Lhoksukon

Sambungan Rumah (SR)

Kecamatan / Kelurahan / Desa

3.713

3 Kelurahan yaitu : Tanjung Rhu, Pesisir, dan Sekip

a. Pembangunan Jaringan Transmisi

-

b. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

3.923

2 Kecamatan yaitu Tanah Luas dan Lhoksukon

Pembangunan Infrastruktur SPBG

Pada tahun 2015 sesuai dengan PK Kementerian ESDM, Ditjen Migas ditargetkan untuk 60

pembangunan infrastruktur energi untuk sektor transportasi berupa pembangunan SPBG sejumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

71

Pelaksanaan konstruksi jargas TA 2015 tidak dapat terselesaikan 100% karena terdapat banyak faktor antara lain: pekerjaan pelelangan jargas mulai TA 2015 dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan dari Kementerian ESDM. Masa peralihan tersebut yang membuat proses lelang mundur dari perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan di akhir TA 2015.

19 unit dengan rincian SPBG Mother Station sebanyak 5 unit, SPBG Online Station sebanyak 8

Pembangunan fisik Jargas meliputi pembangunan Metering Regulation Station (MR/S) (Kota Lhoksukon), Regulation

unit dan SPBG Daughter Station sebanyak 6 unit yang dibebankan pada anggaran APBN TA

Sector (RS) yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumah, jaringan pipa yang panjang dan susunan

2015. Dari target total (Carbon pembangunan tahun 2015Ethylene sebanyak 19 unit SPBG, padaØawal tahun diameter yang bervariasi Steel (CS)SPBG Ø 4 inch, pipa Poly (PE) berukuran Ø 180 mm, 90 mm, Ø 63 mm, Ødirencanakan 32 mm, dan Ø 20akan mm),dibangun serta meterunit-unit dan regulator pada setiap sambungan rumah. calon lokasi lahan 2015 SPBG yang terdiri dari beberapa

yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Tim Pendamping Pengadaan Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015: Lahan ref. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 257.K/73/DJM.T/2015 Pembangunan Infrastruktur SPBG

pada tanggal 29 April 2015 tentang Tim Pendamping Pengadaan Lahan untuk Kegiatan

Pada tahun 2015 sesuai dengan PK Kementerian ESDM, Ditjen Migas ditargetkan untuk pembangunan infrastruktur

Pembangunan Stasiun Pengisian Bakar SPBG Gas sejumlah di Provinsi DKIdengan Jakarta, Banten energi untuk sektor transportasi berupaBahan pembangunan 19 unit rincian SPBGJawa MotherBarat, Station sebanyak 5 unit,dan SPBGKalimantan Online Station sebanyak 8 unit dan SPBG2015. Daughter Station sebanyak 6 unit yang dibebankan Jawa Tengah Timur Tahun Anggaran

pada anggaran APBN TA 2015. Dari target total pembangunan SPBG tahun 2015 sebanyak 19 unit SPBG, pada

Namun pada progresnya, hanya (delapan belas) dari beberapa target awal sejumlah 19 awal tahun 2015 direncanakan akan terdapat dibangun18 unit-unit SPBG yang lahan terdiri dari calon lokasi lahan yang pelaksanaannya sesuaicalon dengan tugas yang yang diberikan kepada Tim Pendamping Pengadaan Lahan ref. Surat (sembilan belas) lahan SPBG terealisasi pengadaannya. Sedangkan terdapat calon Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 257.K/73/DJM.T/2015 pada tanggal 29 April 2015 tentang

lahan yang tidak dapat diteruskan proses pengadaannya dikarenakan adanya pertimbangan teknis

Tim Pendamping Pengadaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Provinsi

dan non teknis, antara lain :Jawa Tengah dan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. DKI Jakarta, Banten Jawa Barat,

Namun pada progresnya, hanya terdapat 18 (delapan belas) lahan dari target awal sejumlah 19 (sembilan belas) lahan calon SPBG yang terealisasi pengadaannya. Sedangkan terdapat calon lahan yang tidak dapat diteruskan

Tabel 3.13 Permasalahan Pembangunan SPBG Tahun 2015 proses pengadaannya dikarenakan adanya pertimbangan teknis dan non teknis, antara lain : Tabel 3.13 Permasalahan Pembangunan SPBG Tahun 2015

Wilayah

1.

Tj. Priok

O/L

2.

Cilegon

D/S

3.

Cirebon

O/L

4.

Cakung

D/S

Lokasi Tanah Beberapa opsi lahan

Penyebab Pembatalan − Opsi lokasi tidak memenuhi spesifikasi (ukuran, harga, potensi market, posisi lahan, kelengkapan dokumen)


No.

− Timeline/Waktu pengadaan tanah yang sudah tidak memadai untuk disesuaikan dengan jadwal EPC Lahan Aset Pertamina

− Masih ada permasalahan hukum − Masih membutuhkan pengosongan lahan

waktu

untuk

− Timeline/Waktu pengadaan tanah yang sudah tidak memadai untuk disesuaikan dengan jadwal EPC Kendala lainnya adanya perizinan oleh Pemda setempat yang tidak dapat dilaksanakan secara

Kendala lainnya adanya perizinan oleh Pemda setempat yang tidak dapat dilaksanakan secara paralel dengan

paralel dengan penyelesaian pekerjaan, serta adanya demo dan penolakan dari warga sekitar. penyelesaian pekerjaan, serta adanya demo dan penolakan dari warga sekitar.

Pada pelaksanaan pembangunan 18 unit SPBG APBN dan APBN-P yang terealisasi pengadaan lahannya, terdapat perubahan paket pekerjaan yang disebabkan oleh revisi anggaran dan kegiatan serta beberapa kendala dalam penyelesaian pekerjaan termaksud.


SPBG Mother Station merupakan stasiun tempat pemampatan gas alam, yang diperoleh melalui

61

koneksi langsung dengan pipa gas, untuk menjadi CNG yang kemudian diisikan kedalam GTM (Gas Transportation Module) / Tube Trailer, untuk selanjutnya didistribusikan ke Daughter Station dan MRU (Mobile Refueling Unit). Secara umum kapasitas SPBG Mother Station sekitar 1 – 4 MMSCFD/unit atau setara dengan + 30 – 120 KLSP/unit. Pada pelaksanaan pembangunan 18 unit SPBG APBN dan APBN-P yang terealisasi pengadaan lahannya, terdapat Beberapa perencanaan awal sesuai dengan Renstra yang dimana target awal anggaran APBN-P perubahan paket pekerjaan yang disebabkan oleh revisi anggaran dan kegiatan serta beberapa kendala dalam

digunakan pembangunan penyelesaianuntuk pekerjaan termaksud. SPBG Mother Station, pada pelaksanaannya terealisasi 2 SPBG

Mother Station dan sisanya diganti menjadi unit SPBG Online Station. Perubahan paket rencana SPBG Mother Station merupakan stasiun tempat pemampatan gas alam, yang diperoleh melalui koneksi langsung

pembangunan tersebut dikarenakan beberapa luas lahan yang berhasil diadakan untuk dengan pipa gas, untuk menjadi CNG yang kemudian diisikan kedalam GTM (Gas Transportation Module) / Tube

pembangunan SPBG Mother Stationketidak memenuhi luasMRU minimum untuk Trailer, untuk selanjutnya didistribusikan Daughter Station dan (Mobile lahan Refueling Unit).pembangunan Secara umum kapasitas SPBG Mother Station sekitar 1 – 4 MMSCFD/unit atau setara dengan + 30 – 120 KLSP/unit. Mother Station, sehingga sisa pembangunan Mother Station tersebut dialihkan menjadi

Onlineawal Station ukuran umum dan peralatan utamanyauntuk lebih pembangunan Beberapa perencanaan sesuai yang dengan Renstraspesifikasi yang dimana target lahan awal anggaran APBN-P digunakan pembangunan SPBG Mother Station, pada pelaksanaannya terealisasi 2lahan SPBG Mother sisanya Station diganti , memungkinkan untuk direalisasikan. Dalam hal pemilihan untuk Station SPBGdan Mother menjadi unit SPBG Online Station. Perubahan paket rencana pembangunan tersebut dikarenakan beberapa luas

pertimbangan lokasi lebih didasarkan pada kedekatan jarak dengan infrastruktur pipa gas dimana lahan yang berhasil diadakan untuk pembangunan SPBG Mother Station tidak memenuhi luas minimum lahan

Mother + 3.000 m2 dengan memperhatikan kondisi lahan yang dibutuhkan untuk SPBG untuk pembangunan Mother Station, sehingga sisa Station pembangunan Mother Station tersebut dialihkan menjadi pembangunan Online Station yang ukuran spesifikasi umum lahan dan peralatan utamanya lebih memungkinkan

pasar di sekitar lahan serta status lahan tersebut apakah merupakan tanah dengan kepemilikan untuk direalisasikan. Dalam hal pemilihan lahan untuk SPBG Mother Station, pertimbangan lokasi lebih didasarkan

Negara/pemerintah atau kepemilikan pada kedekatan jarak dengan infrastrukturoleh pipa swasta/perorangan. gas dimana lahan yang dibutuhkan untuk SPBG Mother Station + 3.000 m2 dengan memperhatikan kondisi pasar di sekitar lahan serta status lahan tersebut apakah merupakan

Berikut progres pembangunan fisik SPBG Mother Station tahun anggaran 2015 : tanah dengan kepemilikan Negara/pemerintah atau kepemilikan oleh swasta/perorangan. Berikut progres pembangunan fisik SPBG Mother Station tahun anggaran 2015 :

Tabel 3.14 Progres Pembangunan Fisik SPBG Mother Station TA 2015 Tabel 3.14 Progres Pembangunan Fisik SPBG Mother Station TA 2015

No

Lokasi

Status

1

Bekasi

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Mother Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi Main equipment yang sudah diinstall dan canopy dispenser dalam progres installing

2

Balikpapan

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Mother Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi pondasi main equipment sudah dicor dan pipeline sudah 20 joint dari total 99 joint.

SPBG Online Station merupakan tempat pengisian CNG kebermotor kendaraan bermotor SPBG Online Station merupakan stasiunstasiun tempat pengisian CNG ke kendaraan dimana sumber dimana gasnya disalurkan melalui koneksi langsung pipa gas. Kapasitas SPBG Online Station sekitar 0,3 – 1 MMSCFD/unit atau

sumber gasnya disalurkan melalui koneksi langsung pipa gas. Kapasitas SPBG Online Station setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit.

sekitar 0,3 – 1 MMSCFD/unit atau setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit. Secara umum, proses pemilihan lahan untuk SPBG Online Station sama dengan SPBG Mother Station yang

Secara umum, proses pemilihan lahan untuk SPBG Online Station sama dengan SPBG Mother lebih didasarkan pada pemilihan lokasi yang dekat dengan keberadaan infrastruktur pipa gas. Luas lahan yang

Station yang lebih didasarkan pada pemilihan lokasi yangpasar dekat dengan keberadaan dibutuhkan sekitar + 3.000 m2 dengan mempertimbangkan kondisi di sekitar lahan serta status infrastruktur kepemilikan lahan tersebut. Dengan adanya dari target pembangunan Mothermempertimbangkan Station dan dari SPBG Daughter 2 dengan pipa gas. Luas lahan yangpengalihan dibutuhkan sekitar + 3.000 mSPBG kondisi Station menjadi Online Station, maka pembangunan SPBG Online Station bertambah menjadi 14 unit dan sisanya terkendala oleh permasalahan teknis dan non teknis yang telah dijelaskan di atas.


Berikut progres pembangunan fisik SPBG Online Station :

62


73

target pembangunan SPBG Mother Station dan dari SPBG Daughter Station menjadi Online

Station, maka pembangunan SPBG Online Station bertambah menjadi 14 unit dan sisanya terkendala oleh permasalahan teknis dan non teknis yang telah dijelaskan di atas. Berikut progres pembangunan fisik SPBG Online Station : Tabel 3.15 Progres Pembangunan Fisik SPBG Online Station TA 2015

No

Lokasi

Status

1

Purwakarta

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi kondisi pondasi main equipment sudah cor dan main equipment on site,

2

Karawang

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisik berupa pondasi main equipment yang sudah cor dan posisi main equipment on site

3

Pantura

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai progres fisik berupa main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing

4

Subang Kota

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi kondisi main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing

5

Semarang

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisik berupa main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing

6

Indramayu

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing

7

Cirebon

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment sudah install dan canopy dispenser main stell sudah terpasang beserta atap

8

Cilegon

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment di laydown dekat dengan lokasi SPBG dan telah start penggelaran pipa

9

Merak

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progress installing

10

Serang

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progress installing

11

Jakarta

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah III install dan canopy Bab dispenser dalam progres installing

12

Bekasi

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progres installing

13

Bekasi

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi equipment sudah on base dan pembangunan canopy dispenser.

14

Depok

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi main equipment sudah onbase dan

74


Tabel 3.15 Progres Pembangunan Fisik SPBG Online Station TA 2015


63

tanggal 31 Desember 2015 meliputi equipment sudah on base dan terkendala oleh permasalahan pembangunan teknis dan noncanopy teknisdispenser. yang telah dijelaskan di atas. 14 Depok Pelaksanaan Pembangunan Berikut progres pembangunan fisik SPBG Online Station : SPBG Online Station sampai dengan 11

Jakarta

Pelaksanaan di sudah sampaionbase dengandan tanggal 31 Pembangunan Desember 2015SPBG meliputiOnline main Station equipment tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah pipeline ROW sudah 1,8 km dari 4,8 km namun masih terdapat kendala Tabel 3.15 Progres Pembangunan Fisik SPBG install dan canopy dispenser dalam Online progresStation installingTA 2015 di perizinan

12

Bekasi

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di sampai dengan

SPBG Daughter Station tanggal merupakan tempat2015 pengisian kemain kendaraan 31 Desember mencapaiCNG kondisi equipmentbermotor yang telahdimana

No gasnya Lokasi Status install canopy dispenser dalam progres installingGTM (Gas Transportation sumber disalurkan daridan Mother Station dengan menggunakan

1 ) / Tube Purwakarta PelaksanaanSPBG Pembangunan Stationberkisar sampaiantara dengan0,3 – 1 Module Trailer. Kapasitas Daughter SPBG StationOnline umumnya 13 Bekasi tanggal 31 Desember 2015 meliputi kondisi pondasi main equipment Desember 2015 meliputi equipment sudah on base dan MMSCFD/unit atau setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit. sudah cor dan main equipment on site, pembangunan canopy dispenser. Pemilihan lahan untuk SPBG Daughter Station tidak serumit pemilihan lahan untuk SPBG Mother 2 Karawang Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan 14 Depok Station karena tidak perlu mempertimbangkan faktor jarak dengan pipamain gas yang tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisikinfrastruktur berupa meliputi main equipment sudahpondasi onbase dan yang sudah1,8 corkm dandari posisi main equipment onterdapat sitesekitar pipeline ROW sudah 4,8pula km kondisi namun masih kendala sudah ada. Namun, untukequipment luas lahan mempertimbangkan pasar di lokasi serta di perizinan sampai dengan 3 kepemilikan Pantura lahanPelaksanaan Pembangunan SPBG status tersebut dengan kebutuhan lahanOnline dapat Station mencapai sekitar 3.000 m2. tanggal 31 Desember 2015 mencapai progres fisik berupa main SPBG Daughterpembangunan Station merupakan tempat pengisian CNG direduksi kebermotor kendaraan bermotor dimana Dikarenakan Mother Station yang menjadi 1 Mother Station SPBG Daughter Station merupakan tempat pengisian CNG terlaksana ke dimana sumber gasnya equipment yang sudah install dankendaraan canopy dispenser finishing disalurkan dari pembangunan Mother Station dari dengan menggunakan GTM (Gas Transportation Module) / (Tube Trailer. Kapasitas Mother Stationtidak dengan menggunakan GTM Gas Transportation sumber gasnya disalurkan saja, maka Daughter Station dapat dilaksanakan semua. Hal ini dikarenakan sampai dengan 4 Subang Kota Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station SPBG Daughter Station umumnya berkisar antara 0,3 – 1 MMSCFD/unit atau setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit. ) / Tube TrailerDaughter . Kapasitas Daughter Stationkondisi umumnya berkisar antara 0,3 Mother – 1 Module Station yang menggunakan Mobile Cascade dari fasilitas pasokan gas untuk pada tanggal 31SPBG Desember 2015 pemilihan meliputi main equipment yang sudah Pemilihan lahan SPBG Daughter Station tidak serumit lahan untuk SPBG Mother Station karena install dispenser finishing MMSCFD/unit atau setara dengan +pembangunan 10canopy –dengan 30 KLSP/unit. tidak perlumembuat mempertimbangkan faktordan jarak infrastruktur pipa gas yang sudah ada. Namun,Online untuk luas Station pelaksanaan Daughter Station dirubah menjadi Station lahan mempertimbangkan pula kondisi pasar di sekitar lokasi serta status kepemilikan lahan tersebut dengan

Semarang Pembangunan SPBG Onlinepembangunan Station sampai dengan Daughter Station yang5 menggunakan jalur Pelaksanaan pipa untuk pasokan gasnya. Sehingga Pemilihan lahan untuk SPBG Daughter Station tidak serumit pemilihan lahan untuk SPBG Mother 2 kebutuhan lahan dapat mencapai sekitar 3.000 m . Dikarenakan pembangunan Mother Station yang terlaksana

tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisik berupa main direduksi menjadi 1 Mother Station makapembangunan pembangunan Daughter tidakinfrastruktur dapat Hal unit Station tidak perlu mempertimbangkan jarakStation dengan pipa semua. gas yang Station dandilaksanakan sisanya menjadi hanyakarena dilakukan menjadi 2saja,unit equipment yang sudah faktor installDaughter dan canopy dispenser finishing ini dikarenakan pasokan gas pada Daughter Station yang menggunakan Mobile Cascade dari fasilitas Mother Station sudah ada. Namun, untuk luas Station lahan mempertimbangkan pula kondisi pasar di sekitar lokasi serta pembangunan SPBG Online . dengan 6 pelaksanaan Indramayu Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online membuat pembangunan Daughter Station dirubah menjadi OnlineStation Station sampai yang menggunakan status kepemilikan lahan tersebut dengan kebutuhan lahan dapat mencapai sekitar 3.000 m2. tanggal 31SPBG Desember 2015 Daughter meliputi yang sudah install jalur pipa progres untuk pasokan gasnya. Sehingga pembangunan hanya dilakukan menjadi 2 unit Berikut pembangunan fisik Daughter Station main :Stationequipment pembangunan Daughter Stationdan dan sisanya menjadi unitfinishing pembangunan SPBG Online Station. canopy dispenser Station yang terlaksana direduksi menjadi 1 Mother Station Dikarenakan pembangunan Mother Tabel 3.16 Progres Pembangunan Fisik SPBG Daugther TA Hal 2015 sampai dengan 7 Cirebon Pelaksanaan Pembangunan SPBG OnlineStation Station saja, maka pembangunan Station tidak dapat dilaksanakan semua. ini dikarenakan Berikut progres pembangunanDaughter fisik SPBG Daughter Station :

tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment sudah Tabel 3.16install Progres Fisik SPBG Station TA 2015beserta atap danPembangunan canopy dispenser mainDaugther stell sudah terpasang Station membuat pelaksanaan pembangunan Daughter Station dirubah menjadi Online Station 8 Cilegon Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan No Lokasi Status Daughter Station yang menggunakan jalur pipa untuk pasokan gasnya. Sehingga pembangunan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment di laydown 1 Bogor 1 Pelaksanaan Pembangunan SPBG Daughter Station sampai dengan lokasi SPBG dan telah start penggelaran pipa menjadi unit Station dan sisanya hanya dilakukan menjadi 2dekat unitdengan pembangunan tanggal 31 DesemberDaughter 2015 mencapai progres fisik berupa main di sampai dengan 9 MerakOnlinePelaksanaan Pembangunan SPBG equipment yang telah install dan Online canopyStation dispenser dalam progress pembangunan SPBG Station . tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah installing Berikut progres pembangunan fisikdan SPBG Daughter Station install canopy dispenser dalam: progress installing 2 Bogor 2 Pelaksanaan Pembangunan SPBG Daughter Station sampai dengan 75 tanggal 31Pembangunan Desember 2015 mencapai progres fisik berupa main 10 Serang Pelaksanaan Bab III SPBG Online Station di sampai dengan Tabel 3.16 Progres Pembangunan Fisik SPBG Daugther Station TA 2015 equipment yang telah dan kondisi canopy main dispenser dalam progress tanggal 31 Desember 2015install mencapai equipment yang telah Akuntabilitas Kinerja installing install dan canopy dispenser dalam progress installing

pasokan gas pada Daughter Station yang menggunakan Mobile Cascade dari fasilitas Mother

-

No

Kapasitas Kilang Gas

Lokasi

Status

Kapasitas Kilang Gas

74 Kapasitas Terpasang Kilang LPG Bab III 1 Bogor 1 Pelaksanaan Pembangunan SPBG Daughter Station sampai dengan Akuntabilitas Kinerja Kapasitas Terpasang Kilang LPG tanggal

31 Desember 2015 mencapai progres fisik berupa main

Kilang pengolahan gas di Indonesia terbagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Kilang LNG

Kilang pengolahan gas di Indonesia terbagi menjadi kilanginstall LNG dan LPG. dispenser Kilang LNG dalam terbagi menjadi equipment yang telah dankilang canopy progresskilang

LNG pola hulu dan kilang LNGLNG pola hilir. pola hulu umumnya dimiliki Kontraktor Kontrak Kerjaumumnya Sama terbagi menjadi kilang polaKilang huluLNG dan kilang LNG pola hilir. oleh Kilang LNG pola hulu installing (KKKS) dimana fasilitas pengolahan terintegrasi dengan kegiatan hulu, sedangkan kilang LNG pola hilir dimiliki oleh

dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dimana fasilitas pengolahan terintegrasi

Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan gas bumi yang diterbitkan pemerintah.

75 dengan kegiatan hulu, sedangkan kilangBab LNG III pola hilir dimiliki oleh Badan Usaha yang telah Akuntabilitas Kinerja memiliki Izin Usaha Pengolahan gas bumi yang diterbitkan pemerintah.

64

LNG dihasilkan dari gas bumi yang telah mengalami proses pengolahan (pemurnian). Beberapa


perusahaan yang termasuk dalam kilang LNG pola hulu adalah kilang PT Arun LNG

LNG dihasilkan dari gas bumi yang telah mengalami proses pengolahan (pemurnian). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LNG pola hulu adalah kilang PT Arun LNG (Lhokseumawe, NAD), kilang PT Badak LNG (Bontang, Kaltim) dan kilang PT British Petroleum (Tangguh, Papua). PT Arun LNG telah berhenti beroperasi karena perjanjian jual beli gas bumi (Sales Purchase Agreement) telah berakhir bulan Oktober tahun 2014. Saat ini fasilitas kilang PT Arun LNG adalah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang disewa oleh PT Pertamina (Persero) melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan nomor S-62/ MK.6/2015 dan pengoperasian kilangnya dilakukan oleh PT Perta Arun Gas. Sedangkan yang termasuk kilang LNG pola hilir adalah kilang PT Donggi Senoro LNG (Luwuk, Sulawesi Tengah), kilang PT Perta Arun Gas (Lhokseumawe, NAD), kilang PT South Sulawesi LNG (Wajo, Sulawesi Selatan) dan kilang PT Bumi Tangguh Selaras (Sidoarjo, Jawa Timur). Kilang PT Donggi Senoro telah mulai produksi pada bulan Juni tahun 2015 dan kilang PT Perta Arun Gas yang merupakan peralihan PT Arun LNG telah mulai produksi pada pertengahan tahun 2015. Untuk kilang PT South Sulawesi LNG dan kilang PT Bumi Tangguh Selaras saat ini sedang dalam tahap konstruksi. LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Sama halnya dengan LNG, kilang LPG yang berbahan baku gas bumi ada yang mengikuti pola hulu maupun pola hilir. Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LPG pola hulu adalah PT Pertamina (Persero) (Bontang, Kaltim), PT Chevron Indonesia (Tanjung Santan, Kaltim), PT Petrochina (Arar, Papua), PT Petrochina (Jabung, Jambi), PT Conoco Philips (Belanak, Natuna), PT Hess (Ujung Pangkah, Jatim). Pada tahun 2015 ada beberapa kilang LPG pola hilir yang masih dalam tahap konstruksi yaitu PT Bumi Jambi Energi (Tanjung, Jabung Barat), PT Maruta Bumi Prima (Bekasi, Jawa Barat), dan PT Intermedia Energi (Bojonegoro, Jawa Timur).

Tabel 3.17 Kapasitas Kilang LPG Tabel 3.17 Kapasitas Kilang LPG

Nama Badan Usaha

Lokasi

Kapasitas (Ton/hari)

Kapasitas (MTPA)

PT. Pertamina (Persero)

Dumai

185

68,00


Musi

360

131,00


Cilacap

630

318,00


Balikpapan

250

91,00


Balongan

1500

548,00

Sub Total Kilang Minyak


Kilang Minyak

1.156,00 Kilang Gas Pola Hulu


Bontang

2,74

1.000,00

Chevron

T. Santan

247

90,00

Petrochina

Arar

38

14,00

Petrochina

Jabung

1,315

600,00

Conoco Phillips

Belanak

1,151

525,00

Hess

Ujung Pangkah

247

113,00

Sub Total Kilang Gas Pola Hulu

2.342,00 Kilang Gas Pola Hilir


P. Brandan

120

44,00


Mundu

100

37,00

PT. Maruta Bumi Prima

Langkat

46,57

PT. Medco LPG Kaji

Kaji

200

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat 17,00

73,00

65

Kilang Gas Pola Hulu PT. Pertamina (Persero)

Bontang

2,74

1.000,00

Chevron

T. Santan

247

90,00

Petrochina

Arar

38

14,00

Petrochina

Jabung Kilang LPG 1,315 Tabel 3.17 Kapasitas

Conoco Phillips

Belanak

Hess

Ujung Pangkah

Usaha Sub TotalNama KilangBadan Gas Pola Hulu

Lokasi

600,00

1,151

525,00

247 Kapasitas (Ton/hari)

113,00 Kapasitas 2.342,00 (MTPA)

Kilang GasMinyak Pola Hilir Kilang PT. Pertamina (Persero)

P. Brandan Dumai

120 185

44,00 68,00


Mundu Musi

100 360

37,00 131,00

PT. Maruta Bumi Prima Pertamina (Persero)

Langkat Cilacap

46,57 630

17,00 318,00

PT. LPG(Persero) Kaji PT. Medco Pertamina

Kaji Balikpapan

200 250

73,00 91,00

PT. Titis Sampurna Pertamina (Persero)

Prabumulih Balongan

200 1500

73,00 548,00

PT. Sumber Daya Minyak Kelola Sub Total Kilang

Tugu Barat

18

7,00 1.156,00

PT. Odira Energy Persada

KilangTambun Gas Pola Hulu

150

55,00

PT. Surya Esa (Persero) Perkasa PT. Pertamina

Lembak Bontang

226 2,74

82,00 1.000,00

PT. Yudhistira Haka Perkasa Chevron

Cilamaya T. Santan

120 247

44,00 90,00

PT. Wahana Insannugraha Petrochina

Cemara Arar

102,3 38

37,00 14,00

PT. Media Karya Sentosa Petrochina Nama BadanUsaha Usaha Nama Badan PT. Tuban LPG Indonesia Conoco Phillips

Gresik Jabung Lokasi Lokasi Tuban Belanak

PT. Energi PT.Yudistira Yudistira Energi Hess

Pondok Tengah Pondok Tengah Ujung Pangkah

PT. KaryaSentosa Sentosa Phase PT.Media Media Phase II II Sub Total Karya Kilang Gas Pola Hulu PT.Gasuma Gasuma Federal PT. FederalIndonesia Indonesia PT.Pertasamtan Pertasamtan Gas PT. Gas PT. Pertamina (Persero) PT.Sumber Sumber Daya PT. DayaKelola Kelola PT. Pertamina (Persero) Sub Total Kilang Gas Pola Hilir Sub Total Kilang Gas Pola Hilir PT. Maruta Bumi Prima Total Kilang Gas Total Kilang Gas PT. Medco LPG Kaji Grand Total Kapasitas LPG Grand Total Kapasitas LPG PT. Titis Sampurna

160 58,00 1,315 600,00 Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas 480 175,00 (Ton/hari) 1,151 525,00 (Ton/hari) (MTPA)(MTPA)

Gresik Gresik Bab III Akuntabilitas Kinerja Tuban Tuban

Kilang Gas Pola Hilir Sungaigerong Sungaigerong P. Brandan Losarang Losarang Mundu Langkat

160 160 247

58,00 58,00 113,00

230 230

84,00 84,002.342,00

70

26,00 26,00

710 710

259,00259,00

70

120 10.5 10.5 100 46,57

44,00

3,80 3,80 37,00 1.132,80

1.132,80 17,00 3.474,80 73,00 4.630,80 4.630,80 73,00 3.474,80

Kaji

200

Prabumulih

200

PT. Sumber Daya Kelola

Tugu Barat

18

7,00

PT. Odira Energy Persada

Tambun

150

55,00

PT. Surya Esa Perkasa

Lembak

226

82,00

PT. Yudhistira Haka Perkasa

Cilamaya

120

44,00

PT. Wahana Insannugraha

Cemara

102,3

37,00

PT. Media Karya Sentosa

Gresik

160

58,00

PT. Tuban LPG Indonesia

Tuban

480

175,00


Gambar 3.20 Kapasitas Kilang LPG tahun 2011-2015 Gambar 3.20 Kapasitas Kilang LPG tahun 2011-2015

Gambar 3.20 Kapasitas Kilang LPG tahun 2011-2015

66

77

Tabel di bawah ini menunjukan Kapasitas Kilang LPG denga pola hilir di tiga lokasi, yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahtotal KESDM 2015 Tanjung Jabung Barat, Bekasi dan Brojonegoro dengan total kapasitas kilang LPG sebesar 88

77

Tabel di bawah ini menunjukan total Kapasitas Kilang LPG denga pola hilir di tiga lokasi, yaitu: Tanjung Jabung Barat, Bekasi dan Brojonegoro dengan total kapasitas kilang LPG sebesar 88 MTPA. Tabel 3.18 Kapasitas Kilang LPG Pola Hilir

Nama NamaBadan BadanUsaha Usaha

Lokasi Lokasi

Kapasitas KapasitasMTPA MTPA

PT. PT.Bumi BumiJambi JambiEnergi Energi

Tanjung TanjungJabung JabungBarat Barat

46,00 46,00

PT. PT.Maruta MarutaBumi BumiPrima Prima

Bekasi Bekasi

29,00 29,00

PT. PT.Intermedia IntermediaEnergi Energi

Bojonegoro Bojonegoro

13,00 13,00 88,00 88,00

Gambar 3.21 Kilang LPG dan LNG di Indonesia

Gambar Gambar3.21 3.21Kilang KilangLPG LPGdan danLNG LNGdidiIndonesia Indonesia Volume LPG Bersubsidi Dari sisi produksi, terjadi penurunan produksi dari 2,39 juta Ton LPG pada tahun 2014 menjadi 2,283 juta Ton LPG pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG yang mengalami penurunan produksi,

Volume LPG Volume LPGBersubsidi Bersubsidi diantaranya yaitu PT Titis Sampurna, PT BBWM, dan PT Pertasamtan. PT Pertasamtan mengalami penurunan produksi karena feed gas nyapenurunan mengalami penurunan dandari kandunganjuta propana dan butana yangtahun menurun. Selainmenjadi Dari Darisisi sisiproduksi, produksi,terjadi terjadi penurunanproduksi produksi dari2,39 2,39 jutaTon TonLPG LPGpada pada tahun2014 2014 menjadi itu turunnya produksi LPG disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hilir yang berhenti beroperasi yaitu PT

2,283 juta 2015, hal karena ada beberapa kilang LPG Wahana Insannugraha (Indramayu, Jawa Barat), PT ini Yudhistira Haka Perkasa (Cilamaya, Barat), dan PT Media 2,283 jutaTon TonLPG LPGpada padatahun tahun 2015, hal inidisebabkan disebabkan karena adaJawa beberapa kilang LPGyang yang mengalami mengalamipenurunan penurunanproduksi, produksi,diantaranya diantaranyayaitu yaituPT PTTitis TitisSampurna, Sampurna,PT PTBBWM, BBWM,dan danPT PT Pertasamtan. Pertasamtan.PT PTPertasamtan Pertasamtanmengalami mengalamipenurunan penurunanproduksi produksikarena karenafeed feedgas gasnya nyamengalami mengalami penurunan ituitu turunnya produksi LPG ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat penurunandan dankandungan kandunganpropana propanadan danbutana butanayang yangmenurun. menurun.Selain Selain turunnya produksi LPG 67 disebabkan disebabkankarena karenaada adabeberapa beberapakilang kilangLPG LPGpola polahilir hiliryang yangberhenti berhentiberoperasi beroperasiyaitu yaituPT PTWahana Wahana


Total Total

sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56 juta Ton (PSO dan non PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan 50% diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 47,29%. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi methane ke LPG. Karya Sentosa phase I dan phase II (Gresik, Jawa Timur). PT Wahana Insannugraha dan PT Yudhistira Haka Perkasa Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan berhenti beroperasi karena ada kajian teknis dan keekonomian pemanfaatan gas bumi serta surat persetujuan jumlah produksi dapat jasa mengimbangi darimendapat sisi konsumsi, sehingga penunjukan langsungtidak pengadaan (processingpeningkatan fee) yang belum persetujuan SKK pemenuhan Migas. PT Media

kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya Karya Sentosa berhenti operasi terkait permasalahan hukum. dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi LPG dalam luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan pengolahan angka ketergantungan dapat2015 ditekan dan ketahanan energi dapat meningkat secara sehingga signifikan dari tahun ke tahun hinggaimpor pada tahun diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56terwujud, juta Ton (PSO dan PSO/industri). Hal inirumusan berakibatperaturan target persen produksi LPG dari dalam selain itunon perlu membuat suatu untukpemenuhan meningkatkan minat investasi negeri yang ditargetkan 50% diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 47,29%. Selisih Badan Usaha untuk membangun kilang LPG. antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi methane ke LPG. Tabel 3.19 Produksi LPG Tahun 2011 - 2015 Tabel 3.19 Produksi LPG Tahun 2011 - 2015

Nama Badan Usaha

2011

2012

2013

2014

2015

Kilang Minyak PT. Pertamina (Dumai)

41.086

26.901

37.587

62.291

39.948

PT. Pertamina (Plaju)

100.459

72.987

59.246

104.322

113.686

PT. Pertamina (Cilacap)

111.438

100.436

45.348

32.702

122.241

PT. Pertamina (Balipapan)

82.159

63.286

47.642

30.846

57.656

PT. Pertamina (Balongan)

369.698

28.729

227.461

317.280

310.778

Sub Total

704.841

662.051

555.947

547.443

644.311

PT Badak LNG (Bontang)

644.574

470.598

476.980

412.095

332.904

PT Chevron (Santan)

69.401

47.551

21.949

15.418

18.806

PT Petrochina (Arar)

3.159

2.523

2.218

2.837

2.251

PT Petrochina (Jabung)

514.376

559.908

556.180

541.031

542.319

PT Conoco Phillips (Belanak)

22.794

515.844,

355.507

382.075

316.877

PT Hess (Pangkah)

48.873

42.272

34.221

39.241

44.038

Sub Total

1.303.177

1.643.698

1.447.055

1.392.697

1.257.196

1.595

6.064

4.510

4.076

3.649

7.855

0

0

0

4.328

4.644,55

3.960

0

Kilang Gas Pola Hulu 80


Kilang Gas Pola Hilir PT Pertamina (Mundu)

68

PTAkuntabilitas Pertamina Kinerja (P Brandan) 21.9712015 Laporan Instansi Pemerintah KESDM PT Maruta Bumi Prima (Langkat)

4.458

pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat

PT Petrochina (Arar) 3.159 rumusan 2.523 2.837 2.251 terwujud, selain itu perlu membuat suatu peraturan 2.218 untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

PT Petrochina (Jabung)

514.376

559.908

556.180

541.031

542.319

PT Conoco Phillips (Belanak)Tabel 3.1922.794 515.844, 355.507 Produksi LPG Tahun 2011 - 2015

382.075

316.877

PT Hess (Pangkah)

48.873

42.272

34.221

39.241

44.038

Sub Total Nama Badan Usaha

1.303.177 2011

1.643.698 2012

1.447.055 2013

1.392.697 2014

1.257.196 2015

PT PT.Pertamina Pertamina(Mundu) (Dumai)

1.595 41.086

6.064 26.901

4.510 37.587

4.076 62.291

3.649 39.948

PT Brandan) PT.Pertamina Pertamina(P (Plaju)

21.971 100.459

7.855 72.987

0 59.246

0 104.322

0 113.686

PT Bumi(Cilacap) Prima (Langkat) PT.Maruta Pertamina

4.458 111.438

4.328 100.436

4.644,55 45.348

3.960 32.702

0122.241

PT LPG(Balipapan) (Kaji) PT.Medco Pertamina

15.304 82.159

14.669 63.286

047.642

030.846

057.656

PT Sampurna PT.Titis Pertamina (Balongan)

25.820 369.698

24.019 28.729

21.931 227.461

21.389 317.280

17.859 310.778

PT SubSumber Total Daya Kelola

2.786 704.841

1.780 662.051

2.544 555.947

2.654 547.443

2.276 644.311

PT BBWM

24.372

22.804

18.127

8.440

6.914

PT Surya Esa Perkasa

40.037

35.619

45.135

46.229

82.837

PT Yudhistira Haka Perkasa

11.361

10.069

9.400

11.765

5.384

PT Wahana Insannugraha

6.034

6.721

6.069

7.186

4.472

PT Media Karya Sentosa I

28.880

24.492

97.370

24.756

5.918

PT Media Karya Sentosa II

0

0

0

76.025

25.542

PT TLI

82.186

3.648

9.431

15.857

PT Yudhistira Energy

12.611

26.389

26.457

26.333

27.999

PT Gasuma Federal Indonesia

0

0

14.244

10.662

14.674

PT Pertasamtan

0

0

126.655

190.149

168.031 81

Sub Total

277.420

184.813

380.740

443.062

381.418

Total Produksi LPG

2.258.439

2.490.562

2.383.742

2.383.202

2.282.925

80




Kilang Gas Pola Hilir Minyak

Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.


69



Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kapasitas kilang dari yang kapasitas sebesar 4,60 juta Metrik

Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kapasitas kilang dari yang kapasitas sebesar 4,60 juta Metrik Ton pada tahun 2014 menjadi 4,64 juta Metrik Ton pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada peningkatan kapasitas kilang

PT Surya Esa Perkasa dari yang yang sebelumnya 125 Ton LPG per hari menjadi 225 Ton LPG per hari. Namun dari

82

sisi produksi, terjadi penurunan produksi, dari 2,39 jutaBab Ton III LPG pada tahun 2014 menjadi 2,283 juta Ton LPG pada


tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG yang mengalami penurunan produksi, diantaranya yaitu PT Titis Sampurna, PT BBWM, dan PT Pertasamtan. PT Pertasamtan mengalami penurunan produksi karena feed gas nya mengalami penurunan dan kandungan propana dan butana yang menurun. Selain itu turunnya produksi LPG disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hilir yang berhenti beroperasi yaitu PT Wahana Insannugraha (Indramayu, Jawa Barat), PT Yudhistira Haka Perkasa (Cilamaya, Jawa Barat), dan PT Media Karya Sentosa phase I dan phase II (Gresik, Jawa Timur). PT Wahana Insannugraha dan PT Yudhistira Haka Perkasa berhenti beroperasi karena ada kajian teknis dan keekonomian pemanfaatan gas bumi serta surat persetujuan penunjukan langsung pengadaan jasa (processing fee) yang belum mendapat persetujuan SKK Migas. PT Media Karya Sentosa berhenti operasi terkait permasalahan hukum. Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi LPG dalam negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56 juta Ton (PSO dan non PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan 50% diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 47,29%. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi methane ke LPG. Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan

70


energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

Gambar 3.23 Grafik Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG Tahun 2011 - 2015 -

Pembangunan FSRU / Regasification Unit / LNG Terminal

Arun LNG Receiving dan Regasification Terminal dengan kapasitas 3 MTPA, dikelola oleh PT Pertamina Gambar Gas (Pertagas) melalui PT Produksi, Perta Arun telah beroperasi pada Februari 2015. 3.23 Grafik Perbandingan Impor,Gas dan Konsumsi LPG Tahun 2011 - 2015 Gambar 3.23 Grafik Perbandingan Produksi, LPG Tahun 2011Papua - 2015Barat. Liquefied Natural Gas (LNG) Impor, berasaldan dariKonsumsi fasilitas LNG Tangguh, Sumber pasokan Fasilitas Receiving dan Regasification Terminal ini terintegrasi dengan pipa transmisi ArunFSRUFSRU / Regasification Unit / LNGUnit Terminal -Pembangunan Pembangunan / Regasification / LNG Terminal Arun LNG Receiving Regasification Terminal dengan200 kapasitas 3 MTPA, dikelola oleh PT Pertamina (Pertagas) Belawan dengandankapasitas pipa sebesar MMSCFD. Pembangunan pipa Gas Arun-Belawan Arun LNG Receiving dan Regasification Terminal dengan kapasitas 3 MTPA, dikelola oleh PT melalui PT Perta Arun Gas telah beroperasi pada Februari 2015. Sumber pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) berasal sepanjang 340 KM ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi di Wilayah Aceh dari fasilitas LNG Tangguh, Papua Barat. Fasilitas Receiving dan Regasification Terminal ini terintegrasi dengan pipa Pertamina Gas (Pertagas) melalui PT Perta Arun Gas telah beroperasi pada Februari 2015. transmisi Arun-Belawan dan Sumatera Utara.dengan kapasitas pipa sebesar 200 MMSCFD. Pembangunan pipa Arun-Belawan sepanjang Natural Gaskebutuhan (LNG) berasal fasilitas LNG Papua Barat. Sumber 340 KM inipasokan dilakukan Liquefied dalam rangka memenuhi gas bumidari di Wilayah Aceh dan Tangguh, Sumatera Utara. Telah ditetapkan alokasi LNG untuk kebutuhan PT PLN Persero sebesar 14 kargo melalui fasilitas Fasilitas Receiving dan Regasification Terminal ini terintegrasi dengan pipa transmisi ArunTelah ditetapkan alokasi LNG untuk kebutuhan PT PLN Persero sebesar 14 kargo melalui fasilitas regasifikasi Arun

Belawan dengan kapasitas pipa sebesar 200 MMSCFD. Pembangunan pipa Arun-Belawan oleh Menteri ESDM. sepanjang 340 KM ini dilakukan dalam memenuhi kebutuhan gas -bumi Tabel 3.20 rangka Pembangunan FSRU Tahun 2011 2015di Wilayah Aceh Pada dasarnya Pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal merupakan salah satu cara pendistribusian


dan Sumatera Utara. regasifikasi Arun oleh Menteri gas bumi yang cukup handal untukESDM. pemenuhan kebutuhan, namun bukan berarti pembangunan tersebut wajib Telah ditetapkan alokasi LNG untuk kebutuhan PT PLN Persero sebesar 14 kargo melalui fasilitas Tabel 3.20 Pembangunan FSRU Tahun 2011 - 2015

Tabel 3.20 Pembangunan FSRU Tahun 2011 - 2015 regasifikasi Arun oleh Menteri ESDM.

84

Bab III Akuntabilitas Kinerja ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

71

secara jumlah output tetapi bagaimana output tersebut dapat memenuhi outcome yaitu pemenuhan kebutuhan gas bumi domestik. Untuk itu sampai dengan tahun 2015, Pemerintah kembali memfasilitasi pembangunan Terminal Regasifikasi dan Penyimpanan di Arun NAD dengan kapasitas 3 MTPA. Regasifikasi Arun dibangun dengan mengkonversikan Arun LNG plant, dimana biaya yang dibutuhkan lebih rendah daripada mendirikan terminal regasifikasi baru. Hal ini merupakan proyek PT. Pertamina (Persero) melalui PT Perta Arun Gas dengan kapasitas regasifikasi LNG Arun sebesar 400 MMSCFD (3 MTPA). Tahapan pembangunan Terminal Regasifikasi dan Penyimpanan Arun dimulai dengan FID (Final Investment Decision) pada 15 Februari 2013. Regas EPC dilaksanakan dalam waktu 18 bulan dan selesai pada November 2014, dimana mengalami kemunduran terhadap target penyelesaian pada September 2014. Hal ini disebabkan oleh komitmen ekspor melalui LNG Arun dari EMOI terlambat dari rencana Agustus 2014 menjadi Oktober 2014, selain itu terdapat perubahan pekerjaan dari regas ditambah LNG Hub sehingga Gas In dimulai pada 29 Januari 2015. Panjang Pipa Transmisi/Jaringan Distribusi Gas Bumi Sampai dengan 31 Desember 2015 total akumulasi panjang pipa dalam pembangunan dan terpasang adalah sebesar 9.169,49 KM (akumulasi panjang pipa sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 7.987,36 KM). Penambahan panjang pipa selama tahun 2015 terdiri dari realisasi pipa transmisi sebesar 1.045,24 KM dan realisasi pipa jaringan distribusi (pipa dedicated hilir) sebesar 136,88 KM. Untuk pipa transmisi, terdapat 3 pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi melalui pipa yang telah selesai 100 % (Simpang Abadi – LPPI – PLTMG Purwodadi, Provinsi Jambi (51,86 KM), Arun-Belawan (340 KM), dan Kalija I (207 KM), dan masih ada 6 pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi melalui pipa dalam proses penyelesaian, yaitu: •

BELAWAN - KIM - KEK Progres 88,02%. Isu utamanya yaitu progres pekerjaan HDD untuk total 7 lokasi (6 sungai, 2 toldan 1 potensi (Bandar Selamat). Progres pekerjaan pengeboran untuk 44 lokasi. Progres pembebasan lahan (Lahan KAI). Kesiapan infrastruktur ke Unilever.

•

MUARA KARANG - MUARA TAWAR Progres 65,45%. Isu utamanya yaitu progres pembebasan lahan. Ijin galian belum diperoleh. Adanya keterlambatan penyelesaian proyek. Pertagas menargetkan gas-in 1 April 2016 dengan minimal 1 (satu) stream metering. Kepastian penambahan HDD dari semula 8 HDD (6 HDD sudah dikerjakan, sisa 2 HDD yaitu 1 HDD Sungai Ancol & 1 HDD Ciliwung Lama terkait CMNP & TNI AD). Telah dilakukan meeting dengan kontraktor dan vendor pada 15 Desember 2015 terkait upaya percepatan kedatangan material dan penyelesaian proyek dari Pertagas dan Elnusa.

•

PORONG - GRATI Progres 80,69%. Isu utamanya yaitu progres pembebasan lahan (Puslatpur, Tol Gempol – Pasuruan dan 3 Lahan LBCV). Progres pekerjaan HDD. Penyelesaian pekerjaan HDD untuk total 3 lokasi di minggu ke-1 Januari 2016. Keterlambatan kedatangan LLI khususnya material terkait Gas-in.

•

GRESIK - SEMARANG Progres 67,30%. Isu utamanya yaitu progres pembebasan lahan: Wilayah Semarang yakni BBPJN (± 450m); Tol (± 910m); Grobokan (± 47.5km); Blora (± 33.5km); Demak (± 7.15km); Bojonegoro Jateng (± 13.5km); Bojonegoro Jatim (± 18.1km); Lamongan (± 33.3km). Wilayah Gresik yakni Pengairan (± 5.4km); Jalan Kabupaten (± 7.8km); Crossing Tol (± 350m); 17 Lokasi LBCV; 2 Lokasi station; Station GRE; Station Gresik.

•

DURI - DUMAI Progres Engineering Project 0%. Kegiatan yang telah selesai : Persiapan, detail survey, dan basic design sudah tersedia, UKL/UPL telah selesai, Pipa 24” dan Ball Valve sebagian sudah tersedia. Kegiatan yang sedang dilaksanakan / proses : Proses pengadaan EPC kontraktor, Proses pengurusan izin (Izin PU, BBWS dan Kawasan Industri). Kendala yang dihadapi yaitu Perizinan dan Alokasi Pasokan Gas.

72


•

MUARA BEKASI - MUARA TAWAR - MUARA KARANG Progres 74,53 %. Kegiatan yang telah selesai : Material pipa 24“ sudah tersedia, UKL/UPL telah selesai. Kegiatan yang sedang dilaksanakan / proses : Kegiatan konstruksi (Trenching, Welding, Lowering, Backfilling, dan Reinstatement) di Wilayah KP 7-10, 17-19, 21-27, 34-36, & 44 MRS, Pabrikasi Piping, E&I Installation, Finishing Control Building di MRS Muara Bekasi. Kendala yang dihadapi yaitu Perizinan (Lantamal) dan kendala sosial (penolakan warga & LSM Bekasi).

III. Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan -

Rasio Elektrifikasi

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi didapatkan dengan cara membandingkan dengan jumlah rumahtangga tangga keseluruhan keseluruhan pada suatu daerah. Pada Tahun 2014 2014 rasio elektrifikasi dengan jumlah rumah pada suatu daerah. Pada Tahun rasio elektrifikasi antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik baik melalui sambungan PLN ditambah listrik Indonesia sudah mencapai 84,35%, sedangkan pada Tahun 2015 dengan penambahan Indonesia sudah sedangkan pada Tahun 2015 dengan penambahan dari sumber yangmencapai lain (non PLN)84,35%, dengan jumlah rumah tangga keseluruhan pada suatu daerah. Pada Tahunjumlah 2014 jumlah rasio elektrifikasi Indonesia sudah 3,2 mencapai 84,35%,tangga, sedangkan pada Tahun 2015meningkat dengan penambahan jumlah 88,30% rumah tangga berlistrik sekitar juta rumah rumah tangga, rasio elektrifikasi meningkat menjadi rumah tangga berlistrik sekitar 3,2 juta rasio elektrifikasi menjadi 88,30% rumah tangga berlistrik sekitar 3,2 juta rumah tangga, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 88,30% yang artinya yang artinya terjadi elektrifikasi hampir Untuk jelasnya keberhasilan yang artinya terjadipeningkatan peningkatan rasio rasio elektrifikasi hampir 4%.4%. Untuk lebihlebih jelasnya keberhasilan terjadi peningkatan rasio elektrifikasi hampir 4%. Untuk lebih jelasnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran, dalam pencapaian sasaran, dapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. dilihat pada tabel di bawah ini.

dalam pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21 Penambahan Rumah Tangga Berlistrik Tahun 2011 - 2015

Sasaran

2011

Sasaran

Rasio Elektrifikasi

Penambahan Rumah Tangga Berlistrik Penambahan Rumah Tangga

Berlistrik

2013

2014

2012

2013

2014

72,95

76,56

80,51

84,35

2.935.895

3.458.997

2.852.807

72,95

Rasio Elektrifikasi

2012

2011

5.597.620

5.597.620

76,56

2.935.895

80,51

3.458.997

84,35

2015

2.852.807

2015

88,3

88,3

3.293.979

3.293.979

Masih terdapat 3 provinsi yang rasio elektrifikasinya sampai dengan akhir tahun 2015 masih dibawah yaitu, provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tengga Timur, dan Masih70% terdapat 3 provinsi yang yang rasio elektrifikasinya sampai dengan akhir tahun 2015akhir masih dibawah 70% yaitu, Masih terdapat 3 provinsi rasio elektrifikasinya sampai dengan tahun 2015 masih

provinsi Kalimantan Tengah, persebaran Sulawesi Tenggara, Nusa Tengga Timur, dan di Papua. Peta gambaran persebaran Rasio Papua. Peta gambaran elektrifikasi seluruh Provinsi dibawah 70% yaitu, provinsi KalimantanRasio Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tengga Indonesia Timur, dan dapat elektrifikasi di seluruh Provinsi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: digambarkan sebagai berikut:

Papua. Peta gambaran persebaran Rasio elektrifikasi di seluruh Provinsi Indonesia dapat


digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.24 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional 2015 Gambar 3.24 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional 2015 Salah satu program yang menunjang tercapainya rasio elektrifikasi yaitu program listrik perdesaan. Capaian program listrik perdesaan pada tahun 2015 berjalan dengan baik. Rekap capain program ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

listrik perdesaan yaitu:

Gambar 3.24 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional 2015

73

Salah satu program yang menunjang tercapainya rasio elektrifikasi yaitu program listrik perdesaan. Capaian program listrik perdesaan pada tahun 2015 berjalan dengan baik. Rekap capain program listrik perdesaan yaitu: Tabel 3.22 Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2015 REALISASI NO

JARINGAN

LISTRIK

GARDU DISTRIBUSI

GRATIS

(kms)

(%)

MVA

(%)

(RTS)

(%)

1

NAD

547,42

118,49

6,43

107,17

7.007

110,31

2

Sumatera Utara

245,5

91,95

2,7

63,53

1.338

107,82

3

Sumatera Barat

433,13

153,11

4,23

145,86

1.561

125,79

4

Riau

494,74

123,7

8,05

109,52

1.940

86,22

5

Kep. Riau

300,28

101,45

3,5

100

-

-

6

Jambi

366,73

133,69

10,1

153,03

1.556

105,78

7

Bangka Belitung

223,6

105,27

4,625

114,2

2.700

114,41

8

Bengkulu

219,45

84,4

2,5

54,35

-

-

9

Sumatera Selatan

643,26

156,76

10,955

154,3

4.047

115,63

10

Lampung

414,21

99,57

7

97,9

2.126

95,68

11

Banten

424,73

201,76

9,33

172,78

8.711

174,22

12

Jawa Barat

559,04

187,57

9,2

173,58

6.798

100

13

Jawa Tengah & DIY

187,61

65,14

8,05

93,6

5.047

156,3

14

Jawa Timur

274,73

108,03

9,4

93,07

490

23,41

15

Kalimantan Barat

288,9

102,2

4,3

101,18

1.552

107,4

16

Kalimantan Tengah

391,11

151,95

5,38

224,17

3.939

74,17

17

Kalimantan Selatan

195,3

102,64

3,05

119,61

4.077

121,34

18

Kalimantan Timur

339,32

162,14

11,18

160,63

2.250

112,5

19

Sulawesi Tengah

308,63

151,02

10,45

176,22

6.537

133,52

20

Sulawesi Barat

485,02

128,72

8,93

137,38

4.317

133,69

21

Sulawesi Selatan

719,84

150,48

16,83

106,52

10.107

134,76

22

Sulawesi Tenggara

425,21

157,89

9,61

139,48

4.069

92,73

23

Gorontalo

354,51

107,75

10,6

109,84

15.793

157,93

24

Sulawesi Utara

259,85

126,82

9,15

115,82

4.514

139,93

25

Bali

375,22

161,78

3,9

185,71

4.123

163,22

26

NTB

302,45

127,68

7,45

98,94

4.558

130,23

27

NTT

667,65

104

5,15

104,04

7.693

100,01

28

Maluku Utara

165,94

161,11

3,52

108,64

8.219

109,59

29

Maluku

233,72

119,87

3,37

100

8.101

108,01

Papua Barat

277,62

107,32

6.407

106,78

Papua

411,97

8830

31

TOTAL

74

TOTAL

SATKER

Bab III 3,225 130,83 Akuntabilitas Kinerja

11.536,69

-

Infrastruktur Ketenagalistrikan

-

Penambahan Kapasitas Pembangkit

141,23

7,115

146,7

5.200

86,67

127,522

219,28

121,3

144.777

114,03

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Tambahan kapasitas pembangkitKESDM tenaga listrik (sinkron s.d operasi) pada tahun 2015 yaitu sekitar

2.463 MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari

-

Infrastruktur Ketenagalistrikan

-

Penambahan Kapasitas Pembangkit

Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (sinkron s.d operasi) pada tahun 2015 yaitu sekitar 2.463 MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari Infrastruktur Ketenagalistrikan •

Penambahan Kapasitas Pembangkit Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (sinkron s.d operasi) pada tahun 2015 yaitu sekitar 2.463

Tabel 3.23 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari pelaksanaan Program Percepatan Tahap I dan Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-IPP). -IPP). Producer Tabel 3.23 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

No

Nama Pembangkit

Kapasitas

Total (MW)

68

68

1

PLTD Perbatasan

2

PLTU Pangkalan Susu (FTP 1)

2x220

440

3

PLTMG Pesanggaran

4x50

200

4

PLTU Belitung Baru #1

16,5

16,5

5

PLTU Ende #1

7

7

6

PLTU Celukan Bawang

380

380

7

PLTU Air Anyer (FTP1) #1

30

30

8

PLTP Kamojang 5 (FTP2)

30

30

9

PLTM Siteba

7,5

7,5

10

PLTM Timbangreja

0,4

0,4

11

PLTM Lokomboro 6 dan 7

0,4

0,4

12

PLTM Segara

2

2

13

PLTM Tombolo Pao

2

2

14

PLTMG Musi Rawas

8

8

15

PLTU Bau-bau/Baruta

2x7

14

16

PLTU Banjarsari

2x110

220

17

PLTU Tarahan Baru #2

100

100

18

PLTU Tidore #1

7

7

19

PLTU Lombok #1

25

25

20

Bab III PLTU Ende #2 (FTP1) Akuntabilitas Kinerja 7

21

PLTU Keban Agung

110

110

22

PLTU Sumsel 5

150

150

23

PLTA Orya (Genyem)

2x10

20

24

PLTU Cilacap Ekspansi

614

614

25

PLTS Kupang

5

5

Total


-

pelaksanaan Program Percepatan Tahap I dan Program Reguler (PLN dan Independent Power

89

7

2.463,80

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2015 sebesar 3.782 MW, realisasi pembangkit (sinkron s.d operasi) mencapai 2.463,8 MW atau 65,18%. Tidak tercapainya target ini ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

antara lain dikarenakan permasalahan lahan dan juga beberapa proyek yang mengalami

75

24

PLTU Cilacap Ekspansi

25

PLTS Kupang

614

614

5

5

Total

2.463,80

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2015 sebesar 3.782 MW, realisasi pembangkit (sinkron s.d operasi) mencapai 2.463,8 MW atau 65,18%. Tidak tercapainya target ini antara lain dikarenakan permasalahan lahan dan juga beberapa proyek yang mengalami Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2015 sebesar 3.782 MW, realisasi kerusakan peralatan sehingga mengalami penyelesaian pekerjaan. pembangkit (sinkron s.d operasi) mencapai 2.463,8kemunduran MW atau 65,18%. Tidak tercapainya target ini antara lain dikarenakan permasalahan lahan dan juga beberapa proyek yang mengalami kerusakan peralatan Berdasarkan capaian kapasitas pembangkit tahun 2015 (sinkron s.d operasi) sebesar 2.463,8 MW sehingga mengalami kemunduran penyelesaian pekerjaan. dimana proyek yang sudah COD sebesar 1.576,3 MW ditambah realisasi proyek reguler yang Berdasarkan capaian kapasitas pembangkit tahun 2015 s.d operasi) 2.463,8 MW dimana sudah COD sebesar 361,2 MW sehingga total(sinkron tambahan tahun sebesar 2015 yang sudah COD sebesar proyek yang sudah COD sebesar 1.576,3 MW ditambah realisasi proyek reguler yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW. Dari total tambahan tahun 2015 yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW tersebut 361,2 MW sehingga total tambahan tahun 2015 yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW. Dari total ditambahkan dengan kapasitas terpasang tahun sebesar 53.065dengan MW, kapasitas sehingga total tambahan tahun 2015 yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW2014 tersebut ditambahkan terpasang tahun 2014 sebesar MW, sehingga totalMW. kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar kapasitas terpasang tahun 53.065 2015 sebesar 55.522,50 55.522,50 MW.

-

Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Pada Tahun 2015 ini, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN ditargetkan 11.805 kms. Sedangkan realisasinya 3.941 kms atau sebesar 33,38% yang tercapai. Kendala yang dihadapi yaitu tidak terealisasinya ijin proyek Multiyears baik yang perpanjangan maupun yang baru dikarenakan belum tuntasnya pembebasan lahan. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Gambar 3.25 Grafik Kapasitas Terpasang Nasional (MW) •

Gambar 3.25 Grafik Kapasitas Terpasang Nasional (MW) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Pada Tahun 2015 ini, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN ditargetkan 11.805 33,38% yang tercapai. Kendala yang dihadapi 90 kms. Sedangkan realisasinya 3.941 kms atau sebesar Bab III yaitu tidak terealisasinya ijin proyekTabel Multiyears baik yang perpanjangan maupun yang baru dikarenakan Akuntabilitas Kinerja 3.24 Realisasi Transmisi 2015 belum tuntasnya pembebasan lahan.

Tabel 3.24 Realisasi Transmisi 2015

No

Wilayah Transmisi

Panjang Transmisi (Kms)

1

Sumatera

1.159

2

Jawa Bali

646,5

3

Indonesia Timur

2.136

Tabel di atas realisasi panjang transmisi di tahun 2015 pada setiap 2015 wilayahpada di Sumatera Tabel3.24 3.24 di menunjukkan atas menunjukkan realisasi panjang transmisi di tahun setiap wilayah di sepanjang 1.159 Kms, Jawa-Bali 646,5 Kms dan Indonesia Timur 2.136 Kms.

Sumatera sepanjang 1.159 Kms, Jawa-Bali 646,5 Kms dan Indonesia Timur 2.136 Kms.

76


Tabel 3.25 Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Tabel 3.24 di atas menunjukkan realisasi panjang transmisi di tahun 2015 pada setiap wilayah di Sumatera sepanjang 1.159 Kms, Jawa-Bali 646,5 Kms dan Indonesia Timur 2.136 Kms.

Tabel 3.25 Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tabel 3.25 Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Indikator Kinerja Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Satuan

2014

2015

KMS

1.443

3.941

Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik sampai dengan triwulan III Tahun 2015, diperkirakan Pada tabel diatas dapat terlihat peningkatan penambahan Penyaluran Listrikoleh padaMenteri tahun 2015 sebesar 8,91% dari target Realisasi Susut Jaringan iniTenaga diterbitkan Pada tabel diatas dapatsebesar terlihat 8,9%. peningkatan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun sebesar 2.498 kms jika dibandingkan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2014. Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima

2015 sebesar 2.498 kms jika dibandingkan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun

hari setelah data secara lengkap diterima dari PT PLN (Persero). Dimana PT PLN (Persero) - belas) Susut 2014.Jaringan (loses)

Realisasi Susut Jaringan Listrik sampai dengan triwulan III Tahun 2015, diperkirakan 8,91% dari menyampaikan dataTenaga sebagaimana dimaksud paling lambat 45 (empat puluh lima)sebesar hari setelah Susut Jaringan ( loses ) target sebesar 8,9%. Realisasi Susut Jaringan ini diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. triwulan yang bersangkutan berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah data secara lengkap diterima dari bersangkutan berakhir, sehingga realisasi data susut tahundimaksud 2015 inipaling baru lambat pada bulan PT PLN (Persero). Dimana PT PLN (Persero) menyampaikan datajaringan sebagaimana 45 (empat

maret 2016 ditetapkan. puluh lima) hari akan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang

Bab tahun III bersangkutan berakhir, sehingga realisasi data susut jaringan 2015 ini baru pada bulan maret 2016 akan Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan Akuntabilitas Kinerja ditetapkan. susut jaringan adalah sebagai berikut :

91

Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan susut jaringan


adalah sebagai berikut :

Gambar 3.26 Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan

Gambar 3.26 Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut : Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut : • Meningkatkan kualitas jaringan distribusi; • •

trafo distribusi sisipan baru; • Penambahan Meningkatkan kualitas jaringan distribusi; Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik ilegal; • Penambahan trafo distribusi sisipan baru; dan

•

penggunaan listrik prabayar. • Mendorong Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan

pemakaian listrik ilegal; dan • -

Mendorong penggunaan listrik prabayar. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik


77

--

Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik 3.26 Pangsa Energi PrimerSatuan BBM IndikatorTabel Kinerja

Indikator Kinerja

Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrikenergi primer BBM untuk pembangkit tenaga Pangsa

listrik

Satuan %

%

Target

Realisasi

Target 8,85

Realisasi 8,58

8,85

8,58

Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik yaitu:  BBM: Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah

Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik yaitu: Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik yaitu: dengan BBN adalah sebesar 8,58%.

BBM: Realisasi Realisasi dari pangsa energi primerprimer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah dengan BBN • BBM: dari pangsa energi untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah

 Nonsebesar BBM: 8,58%. Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM, adalah

dengan BBN adalah sebesar 8,58%.

Nonyaitu: BBM:(1) Realisasi dari pangsa energi primer untuk(3) pembangkit tenaga dari Non4,34%, BBM, yaitu: (1) Gas Gas 24,89%, (2) Batu Bara 56,06%, Hydro 5,93%, (4)listrik Panas Bumi (5) EBT

•

 Non BBM: Realisasi dari pangsa primer pembangkit tenaga listrik dari Non BBM, 24,89%, (2) Batu Bara 56,06%, (3) Hydroenergi 5,93%, (4) Panas untuk Bumi 4,34%, (5) EBT Lainnya 0,20%. Lainnya 0,20%. yaitu: (1) Gasdan 24,89%, Batu primer Bara 56,06%, (3) Listrik Hydro Tahun 5,93%,2009-2015 (4) Panasdapat Bumidigambarkan 4,34%, (5) EBT Perkembangan Target(2) Energi Pembangkit Perkembangan dan Target Energi primer Pembangkit Listrik Tahun 2009-2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Lainnya 0,20%. sebagai berikut : Perkembangan dan Target Energi primer Pembangkit Listrik Tahun 2009-2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.27 Grafik Perkembangan dan Target Energi Primer

Gambar 3.27 Grafik Perkembangan dan Target Energi Primer 3.1.1.1 Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Diversifikasi Energi

3.1.1.1. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Diversifikasi Energi

I.

Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT

-

PLTP

Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Gambar 3.27 Grafik Perkembangan dan Target Energi Primer Target Kapasitas Terpasang PLTP tahun 2015 adalah pembangkit sebesar 1.438,5 Meningkatkan diversifikasi a. Kapasitas terpasang EBT:MW, dan realisasi sampai Triwulan IV sebesar 1.485,5 kapasitas terpasang diperoleh dari PLTP 1.438,5 Kamojang MW) yang energi MW atau capaian 100%. Tambahan MWUnit 5 (35 1.438,5 MW - PLTP

3.1.1.1. Sasaran Strategis IV:Adapun Meningkatkan Diversifikasi Energi PLTP tahun 2015 tercantum pada telah COD yang bulan Juli 2015. capaian realisasi kapasitas terpasang -

tabel berikut.

PLT Bioenergi

Sasaran Strategis Meningkatkan diversifikasi energi 78

Indikator Kinerja a.

1.892 MW

Target

-

PLTP

-

PLT Bioenergi

Realisasi 93

Bab III Akuntabilitas Kinerja Kapasitas terpasang pembangkit EBT:


1.767,1 MW

1.438,5 MW

1.438,5 MW

1.892 MW

1.767,1 MW

-

PLT Bayu

-

PLT Arus Laut

b. Produksi biofuel

5,8 MW

2,42 MW

-

-

4,07 Juta KL

1,62 Juta KL

I. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT -

PLTP

Target Kapasitas Terpasang PLTP tahun 2015 adalah sebesar 1.438,5 MW, dan realisasi sampai Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi I. Triwulan Kapasitas Pembangkit IVTerpasang sebesar 1.485,5 MW EBT atau capaian 100%. Tambahan kapasitas terpasang diperoleh Meningkatkan diversifikasi a. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: - dari PLTP 5 (35 MW) yang telah COD yang bulan Juli 2015. Adapun capaian energi PLTP Kamojang Unit 1.438,5 MW 1.438,5 MW - PLTP realisasi kapasitas terpasang PLTP tahun 2015 tercantum pada tabel berikut. Target Kapasitas Terpasang tahun 2015 adalah sebesar 1.438,5 MW, dan realisasi sampai 1.892 MW 1.767,1 MW - PLTP PLT Bioenergi

8.340 MW 5.331,85 MW - MW PLTAatau dan PLTMH Triwulan IV sebesar 1.485,5 capaian 100%. Tambahan kapasitas terpasang diperoleh 76,9 MW 80,25 MW -5 (35 PLTSMW) dari PLTP Kamojang Unit yang COD yang bulan Juli 2015. capaian Tabel 3.27 Target dan telah Realisasi Kapasitas Terpasang PLTPAdapun Tahun 2015 5,8 MW 2,42 MW - PLT Bayu realisasi kapasitas terpasang PLTP tahun 2015 tercantum pada tabel berikut. - PLT Arus Laut 4,07 Juta KL 1,62 Juta KL b. Produksi biofuel Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tabel 3.27 Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun 2015 Capaian

KapasitasTabel terpasang PLTP MW 1.438,5 1.438,5 3.27 Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun 2015 Indikator Kinerja

Satuan

Target

100%

Realisasi

Capaian

Kapasitas terpasang PLTP Reliasasi Kapasitas MW 1.438,5 PLTP Tahun 1.438,5 100% Tabel 3.28 Perbandingan Terpasang 2010 – 2015 Tabel 3.28 Perbandingan Reliasasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun 2010 – 2015

1.

Kapasitas Terpasang (MW) 2010 – 2015 Tabel 3.28 Perbandingan Reliasasi Kapasitas Terpasang PLTP Tahun Area

Kamojang

2011

200

200

2012

2013

2014

2015 235 80 2015 12

200 377 80 270

235 377 80 270

12 227 377 60

12 227 377 60

60 2,5 110 55

60 2,5 110 55

Lahendong Area Sibayak 1. 4. Kamojang Gunung Salak 2. 5. Lahendong Darajat

60 201012

200 200 200 Kapasitas Terpasang (MW) 80 80 80 80 201112 201212 2013 12 2014 12

200375 60255

200377 80 270

200 377

200 377

80 270

3. 6. Sibayak Wayang Windu 4. 7. Gunung Dieng Salak

12227

12 227

12 227

80 270 12 227

No2. 3.

5. 8. Darajat Ulubelu 6. 9. Wayang Windu Ulumbu 7.10. Dieng Mataloko Ulubelu 11. Patuha

948.

TOTAL 94

2010

375 60 255 0 227 0 60 0 0 0

1.189

377 60 270 0 227 0 60 0 0 0

377 60

270 110 227 5 60 0

377 60 270 110 227 5 60 2,5

Bab 110III0 110 0 Akuntabilitas Kinerja

1.226

1.341

1.343,50

270 110 227 10


No

270 110 227 10

1.403,50

1.438,50

Bab III

Akuntabilitas Kinerja - - PLT Bioenergi PLT Bioenergi Program Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi merupakan program untuk meningkatkan pemanfaatan bioenergi

Program Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi merupakan program untukmemanfaatkan meningkatkan untuk listrik baik melalui distribusi jaringan PLN (on grid) maupun selain jaringan PLN (off grid) serta limbah industri pertanian / perkebunan misalnya limbah padatdistribusi dan cair pabrik kelapaPLN sawit,(limbah tapioka on gridindustri ) maupun selain pemanfaatan bioenergi untuk listrik baik melalui jaringan dan sampah kota yang bermanfaat untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan lingkungan.

grid) Terpasang serta memanfaatkan limbah1.892 industri pertanian / perkebunan Di jaringan tahun 2015PLN target(off Kapasitas PLT Bioenergi sebesar MW dengan realisasi sebesar 1.767,1misalnya MW, capaian sebesar 93,39%. dikarenakan masih adanya beberapa yang sudah mendapat penetapan limbah padat danHal cair pabrik kelapa sawit, limbahpengembang industri tapioka dan sampah kota yang

bermanfaat untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan lingkungan. Di tahun 2015 target Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi sebesar 1.892 MW dengan realisasi Untuk Kesejahteraan Rakyat sebesar 1.767,1 MW, capaian sebesar 93,39%. Hal dikarenakan ESDM masih adanya beberapa

pengembang yang sudah mendapat penetapan Dirjen EBTKE yang belum selesai, untuk PLT

79

limbah padat cairKapasitas pabrik kelapa sawit,PLT limbah industri tapioka dan MW sampah kota yang Di tahun 2015dan target Terpasang Bioenergi sebesar 1.892 dengan realisasi bermanfaat untuk penyediaan listriksebesar sekaligus93,39%. peningkatan sebesar 1.767,1 MW, capaian Hal kebersihan dikarenakanlingkungan. masih adanya beberapa Di tahun 2015 yang targetsudah Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi sebesar 1.892 MWselesai, denganuntuk realisasi pengembang mendapat penetapan Dirjen EBTKE yang belum PLT sebesar sebesar 93,39%. Hal limbar dikarenakan masih Bioenergi1.767,1 off grid MW, belumcapaian adanya mandatori pemanfaatan cair kelapa cair.adanya beberapa pengembang yang sudah mendapat penetapan Dirjen EBTKE yang belum selesai, untuk PLT Tabel 3.29 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid Bioenergi off grid belum adanya mandatori pemanfaatan limbar cair kelapa cair.

Dirjen EBTKE yang belum selesai, untuk PLT Bioenergi off grid belum adanya mandatori pemanfaatan limbar cair kelapa cair.

Tabel 3.29 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Tabel 3.29 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid

Kapasitas Total Kinerja PLT Bioenergi Indikator

MW Satuan

1.892 Target

1.767,1 Realisasi

93,39% Capaian

Kapasitas Total PLT Bioenergi

MW

1.892

1.767,1

93,39%

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Tahun 2015 Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Tahun 2015

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Tahun 2015

Wilayah

Sumber Biomassa

Kapasitas Off-Grid (MW)

Wilayah

Industri sawit Sumber Biomassa POME

335 Kapasitas Off-Grid (MW) 9

Industri Industrisawit gula

335 66

POME Industri kertas

9 955

Sumatera

Sampah kota

-

Sumatera Kalimantan Sulawesi

Industri sawit Industri gula

Industri sawit

11 66 91

Jawa-Bali PapuaKalimantan

Industri gula Industri kertas Industri sawit

955 211

Industri sawit Industri sawit Industri gula

91 1424

2Sampahsawit kota TOTAL Industri 1.626 Jawa-Bali Industri gula 142 Industri sawitdana 11 – 2013 *Hasil kajian dan survey melalui KESDM TA 2012 Bab APBN III Sulawesi Akuntabilitas Kinerja Industri gula 11

Papua

Industri sawit Bab III TOTAL

4


95

95

1.626

dan survey melalui danaAPBN APBN KESDM TA 2012 – 2013 *Hasil kajian*Hasil dankajian survey melalui dana KESDM TA 2012 – 2013

Tabel 3.31 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid Swakelola Tabel 3.31 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Off Grid Swakelola

Sumber Wilayah Kapasitas (MW) OffOff-Grid Grid Swakelola Tabel 3.31 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi Biomassa Sumatera

Industri sawit

Sumber Kalimantan Wilayah Industri sawit

Biomassa

10 7 Kapasitas Off-Grid (MW)

TOTAL Sumatera

Industri sawit

17 10

Kalimantan

Industri sawit

7

TOTAL

17

Tabel 3.32 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi dengan Menggunakan Dana APBN KESDM 80


Tabel 3.32 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi dengan Menggunakan Dana APBN KESDM

Kalimantan

Industri sawit

7

TOTAL

17

Tabel 3.32 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi dengan Menggunakan Dana APBN KESDM Tabel 3.32 Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi dengan Menggunakan Dana APBN KESDM

Pembangunan

Lokasi

Kapasitas

PLT Biogas POME

Rokan Hulu, Riau

1 MW

PLT Biogas POME

Kwala Sawit, Sumut

1 MW

PLT Biogas POME

Pagar Merbau, Sumut

1 MW

PLT Sampah (Landfill)

Palembang, Sumsel

0,5 MW

PLT Biomassa

Sumba Barat, NTT

1 MW

TOTAL

4,5 MW

Tabel 3.33 Kapasitas PLTBioenergi Bioenergi Grid Jaringan Distribusi Tabel 3.33 KapasitasTerpasang Terpasang PLT OnOn Grid Jaringan Distribusi PLN PLN

96

Nama Perusahaan

Lokasi

Jenis Bahan Baku

Kapasitas Kontrak (MW)

1

PT Growth Sumatra 1

Sumatera Utara

limbah kelapa sawit

9

2

PT Growth Sumatra 2

Sumatera Utara

limbah kelapa sawit

10

3

PT Growth Asia

10

4

PT Growth Asia

III SumateraBab Utara limbah kelapa sawit Akuntabilitas Kinerja Sumatera Utara limbah kelapa sawit

5

PT Listrindo Kencana

Bangka

limbah kelapa sawit

5

6

PT Belitung Energy

Belitung

limbah kelapa sawit

7

7

PT Riau Prima Energy

Riau

limbah kelapa sawit

10

8

PT Indah Kiat Pulp & Paper

Riau

limbah kelapa sawit

3

9

PT Navigat Organic

Bali

sampah kota

2

10

PT Navigat Organic

Bekasi

sampah kota

14

12

Austindo

Belitung

POME

1,2

13

PLN

Gorontalo

Tongkol jagung

0,4

14

PLTBiomass Rimba Palma

Jambi

limbah kelapa sawit

10

15

Harkat Sejahtera

Sumatera Utara

limbah kelapa sawit

10

16

Victorindo

Sumatera Utara

limbah kelapa sawit

3

17

Sumber organik

Surabaya

Sampah kota

1.6

18

Meskom Agro Sarimas

Riau

limbah kelapa sawit

10

19

Maju Aneka Sawit

Kalsel

POME

1

20

Sulajadi Sawit

Kalsel

POME

2.4

Total COD

10


No

119.6

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.4 Tahun 2012 bulan Februari 2012, investasi swasta untuk penyediaan listrik berbasis biomassa dan biogas on grid masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar dan meningkatnya harga biomassa. Selain itu penyediaan energi listrik dari PLTBg dan PLTBm didominasi dengan skema penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dan bukan merupakan ESDMpembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat pembangkit listrik baru yang dedicated untuk penyediaan energi listrik (Independent Power

81

untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas. Setahun setelah diterbitkan Feed in Tariff (FiT) Biomassa dan Biogas, rupiah kembali terdepresiasi terhadap dolar. Saat Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2014 diterbitkan, asumsi yang digunakan adalah Rp. 10.500 perESDM dolar, di akhir Tahun2012, 2015 dolarswasta telahuntuk mencapai kisaran Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri No.4namun Tahun 2012 bulan Februari investasi penyediaan listrik berbasis biomassa dan biogas on grid masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah

hampir Rp 14.000. Saat ini proses revisi terhadap Permen 27 Tahun 2014 masih berjalan dan terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar dan meningkatnya harga biomassa. Selain itu penyediaan energi listrik

dari PLTBg dan PLTBmditerbitkan didominasi dengan skema penjualan (excess power) dan bukan dapat menarik diharapkan dapat di Tahun 2016.kelebihan Revisitenaga FiT listrik tersebut diharapkan merupakan pembangunan pembangkit listrik baru yang dedicated untuk penyediaan energi listrik (Independent

pengembang biomassa dan biogas dikarenakan FiT menggunakan kurs dollar . Power Producer-IPP) ke jaringan PLN.

TidakPada hanya FiT Biomassa danPeraturan BiogasMenteri yangESDM menjadi kurang menarik akibat terdepresiasinya nilai bulan Oktober 2014, diterbitkan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN (Persero).

rupiah, FiT Sampah juga mengalami hal yang sama. Asumsi yang digunakan pada Peraturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen 4 Tahun 2012, sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis Menteri ESDM No. 19 Tahun 2013 adalah Rp 9.500 per dolar, pada tanggal 31 Desember 2015 biomassa dan biogas.

telah diterbitkan revisi FiT Sampah yaitu Peraturan Menteri ESDM No 44 Tahun 2015 mengenai Setahun setelah diterbitkan Feed in Tariff (FiT) Biomassa dan Biogas, rupiah kembali terdepresiasi terhadap dolar.

Pembelian Tenaga PT2014 PLN (PERSERO) Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Saat Peraturan Menteri Listrik ESDM No.oleh 27 Tahun diterbitkan, asumsi yangdari digunakan adalah Rp. 10.500 per dolar, namun di akhir Tahun 2015 dolar telah mencapai kisaran hampir Rp 14.000. Saat ini proses revisi terhadap Permen

Kota.27 Tahun 2014 masih berjalan dan diharapkan dapat diterbitkan di Tahun 2016. Revisi FiT tersebut diharapkan -

dapat menarik pengembang biomassa dan biogas dikarenakan FiT menggunakan kurs dollar .

PLTA dan PLTMH

Tidak hanya FiT Biomassa dan Biogas yang menjadi kurang menarik akibat terdepresiasinya nilai rupiah, FiT Sampah

Target kapasitas terpasang PLTMH kumulatif pada tahun 2015 adalah 8.340 MW, realisasi yang juga mengalami hal yang sama. Asumsi yang digunakan pada Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2013 adalah Rp 9.500 per dolar, pada tanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan revisi FiT Sampah yaitu Peraturan Menteri dicapai pada tahun 2015 ialah sebesar 5.331,85 MW atau capaian sebesar 97,13% dari target ESDM No 44 Tahun 2015 mengenai Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (PERSERO) dari Pembangkit Listrik

Sampah Kota. yangBerbasis ditetapkan. -

PLTA dan PLTMH

Target kapasitas terpasang PLTMH kumulatif pada tahun 2015 adalah 8.340 MW, realisasi yang dicapai pada tahun

Tabel 3.34 Kapasitas Terpasang PLTMH Tahun 2015

2015 ialah sebesar 5.331,85 MW atau capaian sebesar 97,13% dari target yang ditetapkan. Tabel 3.34 Kapasitas Terpasang PLTMH Tahun 2015

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kapasitas Terpasang PLTMH

MW

8.340

5.331,85

63,93%

Sedangkan untuk untuk Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLTMH yang dananya PLTMH bersumber dari DIPAdananya APBN DITJENbersumber dari Sedangkan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan yang EBTKE terealisasi di 14 (empat belas) lokasi dengan kapasitas sebesar 1.193 kW yang tersebar di provinsi Kalimantan

Sumatera Utara,EBTKE Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua sebesar 1.193 DIPATengah, APBN DITJEN terealisasi di 14 (empat belas) lokasi dengan kapasitas Barat. Pembangunan PLMTH di tahun anggaran 2015 berhasil melistriki 2.303 rumah dan 92 fasum.

kW yang tersebar di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Realisasi kapasitas terpasang PLTA dan PLTM/PLTMH tidak sesuai target terutama yang dipenuhi dari IPP, hal ini

Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua Barat. Pembangunan PLMTH di karena pihak PT PLN (Persero) selaku pembeli tenaga listrik masih resisten dengan kebijakan feed in tariff sesuai

dengan Permen ESDM No.berhasil 19 tahun 2015. Sebagai informasi dengan telah terdapat 115 pengembang tahun anggaran 2015 melistriki 2.303sampai rumah dansaat 92inifasum.

Realisasi kapasitas terpasang PLTA dan PLTM/PLTMH tidak sesuai target terutama yang dipenuhi 82

dari IPP, hal ini karena pihak PT PLN (Persero) selaku pembeli tenaga listrik masih resisten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

dengan kebijakan feed in tariff sesuai dengan Permen ESDM No. 19 tahun 2015. Sebagai

informasi sampai dengan saat ini telah terdapat 115 pengembang swasta (IPP) yang telah mendapatkan Penetapan Pengelolaan Tenaga Air sebesar 541,67 MW dengan total investasi sebesar 11,1 Triliun Rupiah. Diharapkan kedepannya pihak PT PLN (Persero) dapat lebih mengakomodir kebijakan feed in tariff tenaga air bagi para pengembang swasta yang telah berinvestasi, sehingga nantinya akan dapat lebih meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari PLTA dan PLTM/PLMTH. swasta (IPP) yang telah mendapatkan Penetapan Pengelolaan Tenaga Air sebesar 541,67 MW dengan total investasi sebesar 11,1 Triliun Rupiah. Diharapkan kedepannya pihak PT PLN (Persero) dapat lebih mengakomodir kebijakan feed in tariff tenaga air bagi para pengembang swasta yang telah berinvestasi, sehingga nantinya akan dapat lebih meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari PLTA dan PLTM/PLMTH. Tabel 3.35 Pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2015

No

Propinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Kapasitas (kwp)

Jumlah Rumah

Jumlah Fasum

1

Sumatera Utara

Tapanuli Tengah

Sitahuis

Mardame

30

68

8

2

Sumatera Utara

Tapanuli Tengah

Tukka

Saur Manggita

150

84

5

3

Sumatera Utara

Tapanuli Selatan

Aek Bilah

Hutabaru

20

150

7

4

Sumatera Utara

Nias

Bawolato

Hou

23

146

11

5

Sumatera Barat

Pasaman

Mapat Tunggul Selatan

Muaro Sungai Lolo

50

301

8

6

Sumatera Barat

Solok

Pantai Cermin

Nagari Surian Jorong Lubuk Rasam

30

115

5

7

Riau

Kampar

Kampar Kiri Hulu

Koto Lama

24

223

-

8

Nusa Tenggara Timur

Sumba Timur

Kambata Mapambuhang

Wai Mbidi

23

130

4

9

Kalimantan Utara

Malinau

Pujungan

Long Jelet

39

19

7

10

Kalimantan Barat

Landak

Air Besar

Parek

37

250

12

11

Kalimantan Barat

Ketapang

Jelai Hulu

Karang Dangin

200

263

-

12

Kalimantan

Seruyan

Suling Tambun

Tumbang

250

200

10


Tabel 3.35 Pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2015

99 Bab III Akuntabilitas Pada tahun 2011 kapasitas PLTMH terealisasi sebesar 204,02Kinerja kW. hal ini didapat dari pembangunan PLTMH di 8 (delapan) provinsi yaitu Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB. Pada tahun 2012 tidak ada pembangunan PLTMH, sedangkan tahun 2013 terealisasi sebesar 1301 kW yang dibangun di 12 lokasi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Barat, Papua. Pada tahun 2014 ini terealisasi sebesar 651 kW yang dibangun di 14 lokasi yaitu propinsi Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat,


83

Tabel 3.36 Perbandingan Kapasitas Terpasang PLTMH Dana APBN Tahun 2010 s.d 2015 Tabel 3.36 Perbandingan Kapasitas Terpasang PLTMH Dana APBN Tahun 2010 s.d 2015

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kapasitas Terpasang (kW)

-

204,02

0

1.301

651

1.193

Pada tahun 2011 kapasitas PLTMH terealisasi sebesar 204,02 kW. hal ini didapat dari

Kapasitas Terpasang

Gorontalo, Sumatera Selatan, Papua dan Sumatera Utara, sedangkan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLTMH

pembangunan PLTMH dilokasi 8 (delapan) provinsisebesar yaitu Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, terealisasi di 14 (empat belas) dengan kapasitas 1.193 kW yang tersebar di provinsi Kalimantan Uraian

Target Realisasi Tengah, Sumatera Utara,Jawa Sumatera Barat, Kalimantan Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Kalimantan dan Papua Sulawesi Utara, Barat, Selatan, NTT,Barat, NTB. Pada Utara, tahunNTT,2012 tidak ada Barat. pembangunan sedangkan KapasitasPLTMH, Terpasang PLTS tahun (MW)2013 terealisasi 76,9sebesar 1301 kW yang 85,2 dibangun di 12

- lokasi PLTS yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Target tambahan kapasitas terpasang PLTS adalah sebesar 76,9 MW di tahun 2015, dan realisasi yang dicapai

Tenggara Barat,Sulawesi Barat, Papua Papua Barat, adalah sebesarTimur, 85,2 MWKalimantan atau capaian 110,55%. TambahanBarat, realisasiSulawesi kapasitas terpasang tercapai Barat, dari pelaksanaan

pembangunan PLTS sebanyak 132ini unit PLTS di tahun 2015. 651 kW yang dibangun di 14 lokasi yaitu propinsi Papua. Pada tahun 2014 terealisasi sebesar

Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan

-

TabelNusa 3.37 Realisasi Kapasitas Terpasang PLTS Sumatera Selatan, Papua dan Barat, Maluku, Papua Barat, Tenggara Barat, Gorontalo,

PLT Bayu

Sumatera Utara, sedangkan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLTMH terealisasi di 14 Kapasitas Terpasang

Uraian Target Realisasi Target tambahan kapasitas terpasang dengan mengacu strategis (empat belas) lokasi dengan kapasitasPLTB sebesar 1.193 kW yang rencana tersebar di provinsiDirektorat KalimantanAneka Tengah, Utara, Sumatera ialah Barat,sebesar Sulawesi5,8 Barat, Riau, Kalimantan KalimantanPLTB Energi BaruSumatera dan Energi Terbarukan MW.Adapun realisasiBarat, pembangunan Kapasitas Terpasang PLTS (MW) 76,9 85,2 Utara, NTT, sebesar 2,42 dan MWPapua atauBarat. capaian 41,72 %. Capaian tersebut dikarenakan Paket pekerjaan - PLTS pembangunan PLTB tidak dilelang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: - Target PLT Bayu tambahan kapasitas terpasang PLTS adalahyang sebesar 76,9 MWpekerjaan di tahun 2015, realisasi 1. Terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan, membuat tidakdan memungkinkan Target tambahan kapasitas terpasang PLTB dengan mengacu rencana strategis Direktorat Aneka Energi Baru dan

yangTerbarukan dicapai ialah adalah sebesar 85,2 MW atau capaian 110,55%. Tambahan kapasitas Energi sebesar 5,8 MW.Adapun realisasi pembangunan PLTB sebesar 2,42 MW ataurealisasi capaian 41,72 untuk dilakukan dalam satu tahun anggaran

%. Capaian tersebut dikarenakan Paket pekerjaan pembangunan PLTB tidak dilelang dengan mempertimbangkan - terpasang PLT Bayutercapai dari pelaksanaan pembangunan PLTS sebanyak 132 unit PLTS di tahun 2015.

berikut: 2. hal-hal Aksesibilitas lokasi yang sulit untuk dijangkau untuk alat-alat pembangunan PLTB, sehingga 1. Terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan,PLTB yang membuat tidak memungkinkan untuk dilakukan Aneka Target tambahan kapasitas terpasang denganpekerjaan mengacu rencana strategis Direktorat

membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

dalam satu tahun anggaran. Tabel 3.37 Realisasi Kapasitas Terpasang PLTS 100 Energi Baru dan Energi Terbarukan ialah sebesar MW.AdapunPLTB, realisasi pembangunan PLTB Bab III 5,8pembangunan 2. Aksesibilitas lokasi yang sulit untuk dijangkau untuk alat-alat sehingga membutuhkan Akuntabilitas Kinerja biaya tambahan yangatau tidak sedikit. sebesar 2,42 MW capaian 41,72 Kapasitas %. Capaian tersebut dikarenakan Tabel 3.38 Realisasi Terpasang PLT Bayu Paket pekerjaan

pembangunan PLTB tidak dilelang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: Tabel 3.38 Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bayu

1. Terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan, yang membuat pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalamUraian satu tahun anggaran

Kapasitas Terpasang

Target

Realisasi

2. Aksesibilitas lokasi yang sulit untuk dijangkau untuk alat-alat pembangunan PLTB, sehingga

Kapasitasbiaya Terpasang PLTyang Bayu (MW) membutuhkan tambahan tidak sedikit.

II. Produksi biofuel 84

5,8

2,42

Tabel 3.38 Realisasi Kapasitas Terpasang PLT Bayu

Target produksi Biofuel di tahun 2015 adalah sebesar 4,07 Juta KL, realisasi produksi Biofuel di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

Terpasangdari target di tahun 2015. tahun 2015 adalah sebesar 1,62 Juta KL atau capaian Kapasitas sebesar 39,80% Uraian Target Realisasi

II. Produksi biofuel Target produksi Biofuel di tahun 2015 adalah sebesar 4,07 Juta KL, realisasi produksi Biofuel di tahun 2015 adalah sebesar 1,62 Juta KL atau capaian sebesar 39,80% dari target di tahun 2015. Hal ini disebabkan penerapan skema subsidi oleh BPDP-KS bagi produsen biodiesel baru berjalan pada Juli 2015. II. Produksi biofuel Target produksi Biofuel di tahun 2015 adalah sebesar 4,07 Juta KL, realisasi produksi Biofuel di tahun 2015 adalah sebesar 1,62 Juta KL atau capaian sebesar 39,80% dari target di tahun 2015. Hal ini disebabkan penerapan skema

Tabel 3.39 Produksi Biofuel (juta KL)

subsidi oleh BPDP-KS bagi produsen biodiesel baru berjalan pada Juli 2015. Tabel 3.39 Produksi Biofuel (juta KL)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Produksi biofuel

Juta KL

4,07

1,62

39,8


101

Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber daya hayati yang berupa Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber daya hayati yang berupa minyak lemak nabati

minyak lemak nabati atau lemak telah sebagai bahan bakar atau lemak hewani. Biodiesel telah banyakhewani. digunakan Biodiesel sebagai bahan bakarbanyak penggantidigunakan solar. Bahan baku biodiesel yang dikembangkan bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, Indonesia mempunyai pengganti solar. Bahan baku biodiesel yang dikembangkan bergantung pada sumber daya alam banyak sekali tanaman penghasil minyak lemak nabati, diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, jarak,

yang dimiliki suatu negara, Indonesia mempunyai banyak tanaman penghasil nyamplung, kemiri sunan dan lain-lain. Saat ini, bahan baku biodiesel yang sekali digunakan adalah kelapa sawit. minyak lemak Dengan adanya kebijakan baru dalam mekanisme pemberian subsidi harga BBM mulai Maret 2015 (pencabutan

nabati, diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, jarak, nyamplung, kemiri sunan dan subsidi BBN), dan peralihan insentif dari dana perkebunan sawit baru efektif akhir Agustus 2015, target Produksi

B12 yang juga dilaporkan ke Kemenko Bidang Perekonomian menjadi 1,7adalah Juta Kl, sehingga lain-lain. Saat ini, bahan baku biodiesel yang digunakan kelapa capaian sawit. produksi 1,616 Juta Kl setara dengan 95%.

Dengan adanya kebijakan baru dalam mekanisme pemberian subsidi harga BBM mulai Maret Kendala yang dihadapi : -

Adanya kebijakan dalam mekanisme pemberian subsidi harga BBM mulai Maret 2015 (subsidi BBN

2015 (pencabutan subsidi BBN), dan peralihan insentif dari dana perkebunan sawit baru efektif dihilangkan), dan peralihan insentif ke dana perkebunan sawit, Penyaluran Biodiesel untuk dicampur dengan

PSO melalui mekanisme penunjukanB12 langsung ke juga PT. Pertamina dan PT.ke AKR baru efektifBidang berjalan Perekonomian pada akhirBBM Agustus 2015, target Produksi yang dilaporkan Kemenko akhir Agustus 2015.

menjadi 1,7 Juta Kl, sehingga capaian produksi 1,616 Juta Kl setara dengan 95%. - Pelaksanaan mandatori untuk BBN Non PSO masih belum optimal dikarenakan adanya disparitas antara harga BBN dengan harga BBM jenis Solar yang harganya terus mengalami penurunan.

Kendala yang dihadapi :

Pengadaan Biodiesel dalam melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai Permen ESDM Nomor 29 Tahun - - Adanya kebijakan mekanisme pemberian subsidi harga BBM mulai Maret 2015 (subsidi 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka

BBN dihilangkan), dan peralihan insentif keKelapa dana perkebunan sawit, Penyaluran untuk Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk periode November 2015 – AprilBiodiesel 2016. -

Mekanisme pembayaran dana pembiayaan Biodiesel untuk menutup selisih kurang antara HIP Biodiesel dicampur dengan BBM PSO melalui mekanisme penunjukan langsung ke PT. Pertamina dan

-

PT. AKR baru efektif berjalan pada akhir Agustus 2015. Penyelenggaraan Rapat Tim Evaluasi dan Penetapan Harga Bahan Bakar Nabati untuk memperoleh masukan

dengan HIP Solar telah berjalan secara efektif sehingga dapat meningkatkan minat produsen Biodiesel .

-

terkait rencana revisi ongkos angkut yang belum tertera dalam Kepmen ESDM 3239K/12/MEM/2015.

-

Pelaksanaan mandatori untuk BBN Non PSO masih belum optimal dikarenakan adanya Bersama Kemenko Bidang Perekonomian, aktif melakukan pembahasan Proses Revisi Perpres 61 tahun 2015

untuk pengesahan selisih kurang antara Harga Indeks PasarSolar Bahan yang Bakar Minyak (HIP BBM) jenismengalami disparitas antarapembayaran harga BBN dengan harga BBM jenis harganya terus minyak solar dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) jenis biodiesel di sektor pembangkit

penurunan. listrik. -

Untuk mengakomodasi permintaan pengguna bahan bakar seperti Gaikindo dan Hinabi, peningkatan kualitas

Upaya yang dilakukan :

Biodiesel telah dilakukan dengan melakukan revisi beberapa parameter SNI Biodiesel 7182:2012 seperti

-

angka asam, kandungan bilangan oksidasi danpenunjukan saat ini masih langsung menunggu penetapan dari BSN yang Pengadaan Biodieselsulfur, melalui mekanisme sesuai Permen ESDM Nomor ditargetkan selesai pertengahan Desember 2015, sebagai acuan untuk merevisi Keputusan Dirjen EBTKE No.

29723K/10/DJE/2013 Tahun 2015 tentang tentang Penyediaan spesifikasi Biodiesel. dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode November 2015 – April 2016. -

Mekanisme pembayaran dana pembiayaan Biodiesel untuk menutup selisih kurang ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyatantara HIP 85 Biodiesel dengan HIP Solar telah berjalan secara efektif sehingga dapat meningkatkan minat


Upaya yang dilakukan :

masih menunggu masih menunggu penetapan penetapan dari BSN dari yang BSN ditargetkan yang ditargetkan selesai selesai pertengahan pertengahan Desember Desember 2015, 2015, peningkatan kualitas Biodiesel telah dilakukan dengan melakukan revisi beberapa parameter sebagaisebagai acuan untuk acuan merevisi untuk merevisi Keputusan Keputusan Dirjen kandungan EBTKE Dirjen EBTKE No. 723K/10/DJE/2013 No. 723K/10/DJE/2013 tentang SNI Biodiesel 7182:2012 seperti angka asam, sulfur, bilangan oksidasi dan saat tentang ini spesifikasi spesifikasi Biodiesel. Biodiesel. masih menunggu penetapan dari BSN yang ditargetkan selesai pertengahan Desember 2015, sebagai acuan untuk merevisi Keputusan Dirjen EBTKE No. 723K/10/DJE/2013 tentang spesifikasi Biodiesel.

Tabel 3.40 Tabel Produksi 3.40 Produksi Biodiesel Biodiesel oleh Badan olehUsaha BadanBahan UsahaBakar BahanNabati Bakar Nabati Tabel 3.40 Produksi Biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati

Tabel 3.40 Produksi Biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati

No

NoBadan Usaha Badan Usaha ProduksiProduksi 2015 2015

No

No Badan Usaha Badan UsahaProduksiProduksi 2015 2015

1

PT. Wilmar PT.Bioenergi Wilmar Bioenergi 1 580040 580040 No Badan Usaha Produksi 2015 indonesia indonesia

PT. SinarPT. Alam Sinar Alam 10 No 10 Badan Usaha ) ) Permai**Permai**

2

PT. Musim Wilmar Mas Bioenergi PT.2Musim 1 PT.Mas

208696580040 208696

11

48 0

3

PT. Wilmar PT.Nabati Wilmar Nabati 32 PT. Musim Mas IndonesiaIndonesia

PT. PT. Sinar Alam Abadi PT.11Sintong Abadi Sintong 10 Permai**)

470226208696 470226

12

11 12PT. Sintong Abadi ) )

178 48 178

4

3 PT. PT. Pelita Agung Pelita Agung Indonesia 4 Agriindustri Agriindustri

13

PT. Alpha Global 12 PT. Bioenergi PT. Bioenergi 13Cynergy**)

128

14

PT. Bioenergi 13 PT. Indo PT. Biofuels Indo Biofuels 14Pratama Jaya

963

5 6 7

indonesia

PT. Wilmar Nabati

PT. Pelita Agung Agriindustri PT.5Darmex PT. Biofuels Darmex Biofuels 4

5 PT. Darmex Biofuels PT. Ciliandra PT. Ciliandra 6 ) ) Perkasa**Perkasa**

PT. Ciliandra 6 ) Perkasa** PT. Cemerlang PT. Cemerlang Energi Energi

7 Perkasa Perkasa PT. Cemerlang Energi

470226

57417 57417 57417

91206 91206 91206

57883 57883 57883

87641 87641

7

8

43387 43387

9

PT. Primanusa PT. Primanusa Palma Palma 9 Energi Energi PT. Primanusa Palma

6700

9

Gemanusa

Energi

16

87641

Perkasa PT. Anugrahinti PT. Anugrahinti 8 Gemanusa Gemanusa PT. Anugrahinti 8

15

43387

PT. AlphaPT. Global Alpha Global Cynergy** Cynergy** Pratama Pratama Jaya Jaya Energy Energy

14

48

178

128

128 963

PT. Indo Biofuels

963 PT. Energi PT.Baharu Energi Baharu Energy 15 6965 6965 Lestari Lestari PT. Energi Baharu Lestari PT. Bali Hijau PT. Bali Hijau

15

16 Biodiesel PT. Biodiesel Bali Hijau

16

17

0 0 Produksi 2015

6965

50

50

Biodiesel PT. Sumiasih PT. Sumiasih Oleo Oleo 17 6196 Chemical PT. Chemical Sumiasih Oleo

17

6700

Chemical

50 6196

6196

6700

1.1.1.4 1.1.1.4 Sasaran Sasaran V: Meningkatkan V: Meningkatkan Efisiensi Efisiensi Pemakaian Pemakaian Energi Energi Dan Pengurangan Dan Pengurangan Emisi Emisi 3.1.1.4 Sasaran V: Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi Dan Pengurangan Emisi

1.1.1.4 Sasaran V: Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi Dan Pengurangan Emisi Target Target Sasaran Sasaran StrategisStrategis IndikatorIndikator Kinerja Kinerja RealisasiRealisasi Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi

a. Intensitas a. Intensitas Energi Energi Meningkatkan Meningkatkan Efisiensi Efisiensi a. Intensitas Energi Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Pemakaian Energi dan Energi dan b. Penurunan b. Penurunan Emisi COEmisi CO2 2 Pemakaian Energi dan b. Penurunan Emisi CO2 Pengurangan Pengurangan Emisi Emisi

482,2 SBM/Milyar 482,2 SBM/Milyar 501 SBM/Milyar 501 SBM/Milyar

Pengurangan Emisi

I.

Intensitas energi

482,2 SBM/Milyar

501 SBM/Milyar

14,71 Juta Ton

14,71 Juta Ton

14,71 Juta 14,71 TonJuta Ton 14,71 Juta14,71 Ton Juta Ton

Bab IIIBab Bab III III Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Kinerja Akuntabilitas Kinerja

103103

Intensitas energi adalah perbandingan antara jumlah konsumsi energi per Produksi Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas, maka semakin efisien penggunaan energi di sebuah negara. Target penurunan intensitas energi tahun 2015 adalah Tercapainya efisiensi pemakaian energi primer dari 485,98 SBM/Miliar Rp menjadi 482,20 SBM/Miliar Rp, dan terealisasi sebesar 501 SBM/ Milyar Rp atau capaian -3,89%. Data penurunan instensitas energi didapat dari Pusdatin Kementerian ESDM. Upaya penurunan intensitas ini didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Energi secara berkelanjutan melalui program-program yang setiap tahun secara terus menerus dikembangkan dalam mendorong untuk melakukan efisiensi energi, antara lain:

86


103

Upaya penurunan intensitas ini didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Energi secara berkelanjutan melalui program-program yang setiap tahun secara terus menerus dikembangkan dalam mendorong untuk melakukan efisiensi energi, antara lain: 1.

Audit Energi

a. Selama kurun waktu 2003-2014, Direktorat Konservasi Energi telah melakukan Audit Energi pada Bangunan Pemerintah sebanyak 1274 objek. Pada tahun 2015, telah dilakukan audit energi sebanyak 10 objek atau capaian 100% dari target yang ditetapkan di tahun 2015,

Audit Energi a.

sehingga audit energi yang telah dilakukan selama tahun 20032015 sebanyak 1284 pada Selama kurun total waktu 2003-2014, Direktorat Konservasi Energi telah melakukan Audit Energi objek.Pemerintah Tabel 3.41 menunjukkan hasil dari Pada audit energi Bangunan sebanyak 1274 objek. tahun yang 2015,telah telahdilakukan, dilakukanyaitu auditberupa energidata sebanyak

10 objek ataupotensi capaianpenghematan 100% dari target yang ditetapkan di tahun 2015, sehingga total audit energi yang tentang energi: telah dilakukan selama tahun 2003- 2015 sebanyak 1284 objek. Tabel 3.41 menunjukkan hasil dari audit energi yang telah3.41 dilakukan, yaitu Penghematan berupa data tentang potensi penghematan energi: Tabel Hasil Potensi Energi Kegiatan Audit Energi 2015 Tabel 3.41 Hasil Potensi Penghematan Energi Kegiatan Audit Energi 2015

No

Nama Objek

Lokasi

Konsumsi Energi per Tahun (kwh/tahun)

Potensi Penghematan Energi (kwh)

potensi penghematan biaya (Rp)

1

Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-41, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

1.011.660

618.657

721.140.041

2

Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta

Jl. Jatinegara Timur No. 55 Jakarta Timur, DKI Jakarta

393.184

14.976

20.115.436

3

Gedung Rumah Sakit Paru Cirebon

Jl. Pangeran Kejaksaan PO BOX 4 Sumber, Cirebon, Jawa Barat

385.130

37.492

36.989.726

4

Kantor Bappeda Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang, Jawa Tengah

253.000

14.976

20.115.436

5

Kantor Bank 104 Sleman

Jl. Magelang KM 10 Tridadi, Sleman, DI Bab III 273.300 Yogyakarta Akuntabilitas Kinerja

206.324

105.318.806

6

Kantor Badan Geologi Bandung

Jl. Diponegoro 57 Bandung, Jawa Barat

143.820

14.878

20.115.436

7

Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Timur, DKI Jakarta

3.223.577

1.358.500

1.833.975.000

8

Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta

61.980

16.461

22.222.350

9

Kantor Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung

Jl. Sukabumi No. 17 Bandung, Jawa Barat

67.362

13.750

18.562.500

10

Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga

4.017.035

1.813.519

2.022.074.284

9.830.048

4.109.533

4.820.629.015

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 Total


1.

b. Investment Grade Audit (IGA) dilakukan sebagai bagian dari Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract – ESPC) untuk ESCO. Tahun 2015 telah dilakukan IGA dengan pola kemitraan untuk 3 (tiga) sub-sektor industri yaitu Industri tekstil, Industri baja dan Industri kimia dengan jumlah obyek sebanyak 10 objek.


2.

Penerapan Manajemen Energi: Hingga saat ini, perusahaan yang sudah menerapkan

87

b.

Investment Grade Audit (IGA) dilakukan sebagai bagian dari Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract – ESPC) untuk ESCO. Tahun 2015 telah dilakukan IGA dengan pola kemitraan untuk 3 (tiga) sub-sektor industri yaitu Industri tekstil, Industri baja dan Industri kimia dengan jumlah obyek sebanyak 10 objek.

2.

Penerapan Manajemen Energi: Hingga saat ini, perusahaan yang sudah menerapkan manajemen energi sebanyak 70 perusahaan, total penghematan energi yang didapat sebesar 180 GWh/tahun.

3.

Manajer dan Auditor Energi a.

HAKE telah melaksanakan menerbitkan sertifikasi kompetensi manajer energi kepada 75 orang dan sertifikasi kompetensi auditor energi kepada 48 orang;

b.

Data yang ada pada Direktorat Konservasi Energi, hingga bulan Oktober 2015, tercatat jumlah manajer energi yang bersertifikat kompetensi sebanyak 197 orang (185 Industri dan 10 Bangunan) dan jumlah auditor energi sebanyak 115 orang (semua Industri).

4.

Labelisasi Hemat Energi a.

Saat ini Standar dan label hemat energi peralatan sudah diterapkan pada lampu swabalast dan Piranti Pengkondisi Udara (AC) dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swabalast dan Permen 7 Tahun 2015 tentang Penerapan Standard Kinerja Energi Minimum dan Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara;

b.

Sejak diberlakukan hingga Oktober 2015, jumlah perusahaan yang sudah mendapatkan surat ijin untuk mencantumkan Label Tanda Hemat Energi untuk lampu swabalast adalah sebanyak 16 perusahaan, masing-masing 13 perusahaan importir dan 3 perusahaan produsen dalam negeri, dan total lampu swabalast, yang sudah mencantumkan Label Tanda Hemat Energi tercatat sebanyak 62,3 juta unit, masing-masing lampu produksi dalam negeri sebanyak 31,8 juta unit (51 %) dan lampu impor sebanyak 30,4 juta unit (49 %);

c.

Pelaksanaan pengawasan label tanda hemat energi untuk lampu swabalast telah dilakukan dengan pengambilan contoh lampu di 6 kota besar di Indonesia sebanyak 652 sampel yang terdiri 17 merek (5 watt s.d 25 watt) dan sudah dilakukan pengujian di Lab uji yang terakreditasi dan hasilnya sesuai dengan nilai efikasi yang dinyatakan di dalam surat pernyataan kesesuaian pemasok;

d.

Telah ditunjuk 4 (empat) Lembaga Sertifikasi Produk untuk Pengkondisi Udara yaitu PT. Sucofindo (Persero), Balai Riset dan Standardisasi Industri, Balai Sertifikasi Industri, dan TUV Rheiland untuk menerbitkan sertifikasi SKEM dan Label AC. Proses sertifikasi akan merujuk pada Petunjuk Teknis Penerapan Permen 7 Tahun 2015;

e.

Selanjutnya saat ini juga sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Menteri ESDM untuk labelisasi peralatan listrik rumah tangga lainnya yaitu kulkas, penanak nasi, lampu LED dan kipas angin.

5.

Pelaksanaan Inpres No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air di Instansi Pemerintah a.

Dari 103 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi tercatat 38 (36%) instansi pemerintah yang telah menyampaikan Laporan Penghematan Energi Semester I Tahun 2015. Dari laporan tersebut sebanyak 24 (63%) instansi yang berhasil menurunkan pemakaian listrik dengan kategori cukup efisien (14–18,5 kWh/m2/bulan);

b.

Penghematan tersebut diperoleh melalui penggantian lampu dengan lampu hemat energi, mengatur suhu ruangan 250C, mengatur jam operasi peralatan (termasuk lift), pemasangan alat monitor untuk pemakaian listrik dan air, dan memasang stiker kampanye hemat energi dan air.

6.

Percontohan Lampu Hemat Energi Energi a.

Telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah dalam rangka percontohan penerapan lampu PJU dengan LED di Kabupaten Batang dan Kota Semarang. MoU ini

88


merupakan tindak lanjut dari Letter of Agreement (LoA) antara Kementerian ESDM dan Asian Development Bank (ADB) di bidang konservasi energi; b.

Saat ini telah dilaksanakan mulai dilaksanakan percontohan di Kota Semarang sebanyak 256 titik PJU dan di Kabupaten Batang sebanyak 257 titik PJU;

c.

Saat ini telah dilaksanakan proyek percontohan lampu hemat energi menggunakan LED di 480 titik penerangan jalan umum (PJU) dengan sumber listrik tenaga surya di 4 (empat) kabupaten di Sumba sebagai bagian dari Program Sumba Iconic Island.

d.

Saat ini telah dilaksanakan proyek percontohan lampu hemat energi menggunakan LED di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 380 titik lampu penerangan jalan umum (PJU).

7.

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di Bidang Konservasi Energi a.

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penghematan Energi dan Air di 3 (tiga) kota (Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam) dengan total jumlah peserta 157 orang. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari utusan dinas/SKPD tingkat provinsi, universitas, industri dan bangunan komersil;

b.

Telah dilaksanakan Sosialisasi Konservasi Energi melalui kegiatan workshop di 3 (tiga) kota (Semarang, Cirebon, dan Bandung) dengan total jumlah peserta 325 orang. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari guru-guru SMP dan SMA dan karyawan Rumah Sakit (konservasi energi di bangunan gedung);

c.

Telah dilaksanakan Sosialisasi Konservasi Energi melalui kegiatan Home and School Energy Efficiency AKUNTABILITAS KINERJA

Champion di 16 sekolah yang berlokasi di Jakarta dan Palembang sebanyak 9 sekolah SMP dan SMA. Selain itu juga ada sosialisasi konservasi energi terhadap siswa sekolah dasar yang dilaksanakan di 4 kota yaitu Depok, Denpasar, Banjarmasin, dan Medan; d.

Telah dilaksanakan capacity building pembiayaan proyek efisiensi energi kepada lembaga jasa keuangan/ perbankan sebanyak 4 (empat) kali dengan total jumlah peserta 100 orang;

e.

Telah dilakukan capacity building IGA, pengembangan dan pembiayaan proyek efisiensi energi kepada konsultan dan industri sebanyak 4 (empat) kali dengan total jumlah peserta 100 orang;

f.

Telah dilaksanakan pelatihan kepada 1174 PNS di Kementerian ESDM dalam rangka pembentukan Brigade Energi.

8.

Penyebarluasan informasi Konservasi Energi: Pelaksanaan Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Konservasi Energi melalui Talkshow Radio (Mamuju dan Cirebon) dan Media Cetak (Tabloid Tempo dan Gatra) serta produksi dan penayangan kampanye konservasi energi melalui media di pesawat udara (Citilink). Selain itu penyebarluasan informasi Konservasi Energi juga dilakukan melalui 2 (dua) event pameran (Jakarta).

9.

Kegiatan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2015 a.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan para institusi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor industri dan bangunan gedung atas keberhasilan mereka dalam


89

b. Pemenang PEEN 2015: Dalam proses penjurian telah ditetapkan pemenang PEEN 2015 9.

Kegiatan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2015

a. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan para institusi pemerintah Tabel 3.42 Daftar Pemenang PEEN 2015 dan pemangku kepentingan di sektor industri dan bangunan gedung atas keberhasilan

adalah sebagai berikut:

mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya. Kegiatan PEEN ini menjadi tahap seleksi untuk mengikuti ASEAN Energy Award.

Gedung / IndustriPEEN 2015: Dalam proses penjurian Kategoritelah ditetapkan pemenang PEEN Prestasi b. Pemenang 2015

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya. Kegiatan PEEN ini menjadi

Alamanda New and Existing Building tahapTower seleksi untuk mengikuti ASEAN Energy Award.

2nd Runner-up

Tabelproses 3.42 Daftar Pemenang PEEN 2015 b. Pemenang 2015: Dalam penjurian telah ditetapkan pemenang PEEN 2015 adalah sebagai (PT. Karyadeka Graha PEEN Lestari) berikut:

adalahMall sebagai berikut: The Brezee

(PT. Bumi Serpong Damai Tbk)

Tropical Building

Winner

Tabel 3.42 Daftar Pemenang PEEN 2015

/ Industri PT.Gedung Biofarma

Kategori Tropical Building

Prestasi 1st Runner-up

Tower Graha Alamanda Telkom BSD

New andinExisting Building and Medium Energy Management Building-Small (PT. Karyadeka Graha Lestari) Building (Telkom Property) The Brezee Mall

Tropical Building

Graha Indonesia Wifi

Energy Management in Building -Small and Medium (PT. Bumi Serpong Damai Tbk) Building (Telkom Property) PT. Biofarma

Menara Multimedia (Telkom Property)

(Telkom Property)

RS. Kanker Dharmais

1st Runner-up

Energy Management in Building-Small and Medium Building

1st Runner-up

Energy Management in Building-Large Building

Graha Indonesia Wifi

PT. Semen Padang (Telkom Property)

Menara Multimedia II. Penurunan Emisi CO2 (Telkom Property)

Winner

2nd Runner-up

Tropical Building


Graha Telkom BSD

2nd1st Runner-up Runner-up

1st Runner-up

1st Runner-up

Energy Management in Building -Small and Medium Energy ManagementBuilding in Industry-Large Industry

2nd Runner-up


1st Runner-up

2nd Runner-up

Di tahun 14,71 Building juta ton. Di akhir tahun 2015 RS.2015 Kankerpenurunan Dharmais emisi CO Energy Managementsebesar in Building-Large 1st Runner-up 2 ditargetkan

PT. emisi Semen CO Padang Energy14,71 Management in Industry-Large Industry 2nd Runner-up juta ton atau capaian sebesar 100%. Penurunan penurunan 2 tercapai sebesar emisi CO2 didukung oleh kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca II. Penurunan Emisi CO2

II. Penurunan Emisi CO2 (RAN-GRK Sektor Energi).

Di tahun 2015 penurunan CO2 ditargetkan ton.2015 Di penurunan akhir tahun 2015 Di tahun 2015 penurunan emisi COemisi ditargetkan sebesar 14,71sebesar juta ton.14,71 Di akhirjuta tahun emisi CO2 2 tercapai sebesar 14,71 atau capaian sebesar 100%. Penurunan CO2 didukung kegiatan Rencana penurunan emisijuta COton sebesar 14,71 juta ton atauemisi capaian sebesar oleh 100%. Penurunan 2 tercapai

3.43 Emisi CO2 Aksi Nasional Penurunan Emisi GasTabel Rumah KacaRealisasi (RAN-GRKPenurunan Sektor Energi). emisi CO2 didukung oleh kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK Sektor Energi). Tabel 3.43 Realisasi Penurunan Emisi CO2

Indikator Kinerja Penurunan emisi CO2

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

juta ton

14,71

14,71

100%

Tabel 3.43 Realisasi Penurunan Emisi CO2

108

Bab III Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan dokumen rencana kerja Kinerja dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GasAkuntabilitas Rumah Kaca merupakan

berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan

targetpelaksanaan pembangunan berbagai nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang untuk kegiatan yang secara langsung dan(Perpres) tidak langsung menurunkan emisi

108 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas RumahBab KacaIII(RAN-GRK) yang merupakan pedoman perencanaan,

gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 ini

Presiden (Perpres) target Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas terdapat penjabaran dan61strategi penurunan emisi gas rumah kaca pada lima sektor utama yangEmisi meliputi pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Direktorat Rumah Kaca (RAN-GRK) yang merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan Konservasi Energi terus mengupayakan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi penurunan emisi gas

evaluasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam Nomor ini terdapat rumah kaca untuk memenuhi komitmen pemerintah RI dalamPerpres menurunkan emisi61 gasTahun rumah 2011 kaca sebesar 26% penjabaran target dan strategi penurunan emisi gas rumah kaca pada lima sektor utama yang meliputi pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; dan 90

pengelolaan limbah.


Direktorat

Konservasi

Energi

terus

mengupayakan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

meliputi pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Direktorat

Konservasi

Energi

terus

mengupayakan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

implementasi penurunan emisi gas rumah kaca untuk memenuhi komitmen pemerintah RI dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri atau mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dimana target RAN GRK sampai dengan 2020 adalah Juta atau Ton CO2. dengan usaha30 sendiri mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dimana target RAN GRK

sampaiHingga dengan 2020 adalah 30 Juta Ton CO2.Emisi Hingga saat ini Pencapaian Penurunan 2010-2014 saat ini Pencapaian Penurunan 2010-2014 di sektor energi adalahEmisi sebesar sebesardi sektor energi adalah sebesar sebesar 23,39 Juta Ton CO2 atau sebesar 77,95% dari target yang ditetapkan sebesar 30 Juta 23,39 Juta Ton CO2 atau sebesar 77,95% dari target yang ditetapkan sebesar 30 Juta ton CO2 ton CO2 pada tahun 2020. pada tahun 2020. 3.1.1.2 Sasaran VI: Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah 3.1.1.2. Sasaran VI: Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. Produksi Mineral:  Emas  Perak  Tembaga  Timah  Nikelmatte  Feronikel b. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian dalam Negeri

105 Ton 302 Ton 310 Ribu Ton 70 Ribu Ton 81 Ribu Ton 1.100 Ribu Ton 12 Unit

85,51 Ton 269,4 Ton 200 Ribu Ton 70 Ribu Ton 82 Ribu Ton 358 Ribu Ton 5 Unit

Sasaran Strategis Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi dan Pengurangan Emisi

dalam Tabel 3.7. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi produksi mineral dan prosentase I. dilihat Produksi Mineral nya dapat pada Tabel 3.8. I. Produksi Mineral

Sasaran strategis terpenuhinya jumlah produksi mineral, capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator Sasaran strategis terpenuhinya jumlah produksi mineral, capaian realisasinya didukung oleh 6 kinerja yaitu jumlah produksi mineral tembaga, emas, perak, timah, ferronikel dan nikel matte. Indikator kinerja (enam) indikator kinerja yaitu jumlah produksi mineral tembaga, emas, perak, timah, ferronikel 3.44 Jumlah Produksi Mineral sasaran beserta target, realisasi Tabel dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.7. Sampai dengan akhir Tahun 2015, dan nikel matte. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan realisasi produksi mineral dan prosentase nya dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.44 Jumlah Produksi Mineral

a. Tembaga

(Ton)

Realisasi (Ton)

109

Capaian (%)

310.000

200.603,04

65%

b. Emas

105

85,51

81%

c. Perak

302

269,49

89%

d. Timah

70.000

70.310,51

100%

1.100.000

358.057,00

32%

81.000

82.440,32

101%

e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte


Indikator Kinerja

Bab III Target Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2015, hanya produksi timah dan Nikel Matte yang mencapai 100% dari target. untuk produksi tembaga,

Padaemas, tahun 2015, hanyaproduk produksi dan Nikelmencapai Matte target. yang mencapai 100% dari target. untuk perak dan produksi olahantimah nikel tidak mampu produksi tembaga, emas, perak dan produksi produk olahan nikel tidak mampu mencapai target. Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karena beberapa hal, yaitu:

a. Terjadinya shutdown pada bulan Juli sampai dengan September 2015 akibat dari kebocoran pipa pendingin Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karena beberapa hal, yaitu: di bawah laut pada PT Smelting Gresik yang memproduksi produk tembaga;

b. Dampakshutdown dari turunnyapada harga komoditas mineral sehingga pembangunan 12 smelter nikelakibat yang ditargetkan a. Terjadinya bulan Juli sampai dengan September 2015 dari kebocoran selesai di tahun 2015 belum terselesaikan.

pipa pendingin di bawah laut pada PT Smelting Gresik yang memproduksi produk tembaga; b. Dampak dari turunnya harga komoditas mineral sehingga pembangunan 12 smelter nikel yang ditargetkan selesai di tahun 2015 belum terselesaikan.


Realisasi ini tercapai karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara

91

Realisasi ini tercapai karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara melalui pembinaan jumlah fasilitas pengolahan danrealisasi pengawasan kepada perusahaan, yaitu: dan pemurnian mineral dalam Negeri sebanyak 5 unit atau a. persentase Pelaporan produksi pemasaran secara berkala setiap bulannya; sebesardan 42%. b. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan produksi pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Ijin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP OP); c.

Melakukan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pertambangan mineral.

II. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian dalam Negeri Sasaran strategis meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalamTabel Negeri. sasaran beserta target, capaiannya diuraikan Tabel 3.45. 3.45Indikator Indikatorkinerja Kinerja Jumlah Rencana dan realisasi Realisasidan Fasilitas Pengolahan dandalam Pemurnian Dalam fasilitas Negeri pengolahan Tahun 2015dan pemurnian mineral dalam Negeri Sampai dengan akhir Tahun 2015, Mineral realisasi jumlah sebanyak 5 unit atau persentase sebesar 42%. Tabel 3.45 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(%)

Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri

Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri

Unit

12

5

42

Capaian indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri yang Capaian indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri yang telah dilakukan dilakukan pemegangpada usaha pertambangan padamencapai tahun 2015 mampu mencapai olehtelah pemegang usahaoleh pertambangan tahun 2015 tidak mampu targettidak seperti yang ditunjukkan pada Tabelseperti 3.45. yang ditunjukkan pada Tabel 3.45. target

Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai Pembiayaan proyek Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karenakarena faktor faktor Pembiayaan proyek smelter terkendala global dan jatuhnya harga banyak perusahaan IUPbanyak OPK pemurnian menunda smelterkrisis terkendala krisis global dankomoditas jatuhnyasehingga harga komoditas sehingga perusahaan IUP penyelesaian pembangunannya.Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karena faktor OPK pemurnian menunda penyelesaian pembangunannya. Pembiayaan proyek smelter terkendala krisis global dan jatuhnya harga komoditas sehingga banyak perusahaan IUPRealisasi OPK pemurnian menunda penyelesaian pembangunannya. Adapun 5karena (lima) unit fasilitas pengelolaan dan berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai faktor Pembiayaan proyek pemurnian yang telah beroperasi pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.46 . smelter terkendala krisis global dan jatuhnya harga komoditas sehingga banyak perusahaan IUP

OPK pemurnian menunda penyelesaian pembangunannya. Adapun 5 (lima) unit fasilitas Tabel 3.46 Smelter yang Beroperasi Pada Tahun 2015 pengelolaan dan pemurnian yang telah beroperasi pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.46 . Tabel 3.46 Smelter yang Beroperasi Pada Tahun 2015

*) IUI = Izin Usaha Industri

*) IUI = Izin Usaha Industri

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara ialah pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, yaitu:

92

Bab III Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 a. Pengawasan melalui rapat kemajuanAkuntabilitas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara berkala;

111

*) IUI = Izin Usaha Industri Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara ialah pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, yaitu: a. Pengawasan melalui rapat kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara berkala; Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara ialah pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, yaitu: b. Pengawasan melalui kunjungan lapangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian a. Pengawasan melalui rapat kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara berkala; secara berkala; b. Pengawasan melalui kunjungan lapangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara berkala; c. Pembinaan melalui konsultasi langsung evaluator atau pihak-pihak yang terkait. c. Pembinaan melalui konsultasi langsung dengandengan evaluator atau pihak-pihak yang terkait.

1.1.2 Tujuan Tujuan Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan dariESDM Sektor ESDM 3.1.2 II: II: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan NegaraNegara dari Sektor Tujuan strategis II Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Tujuan strategis II Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM”. ESDM”. Tujuan II didukung oleh satu sasaran strategis yaitu Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Tujuan II didukung oleh satu sasaran strategis yaitu Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sektor ESDM yang Sektor yang terdiri indikator,Migas; yaitu:(2)(1)Penerimaan Penerimaan Migas; (2)Batubara; Penerimaan Mineral dan terdiri dariESDM tiga indikator, yaitu:dari (1) tiga Penerimaan Mineral dan dan (3) Penerimaan Panas Bumi. dan Secara rinci, capaian setiap sasaran berikutdari dengan Batubara; (3) lebih Penerimaan Panasdari Bumi. Secara lebihstrategis rinci, capaian setiapcapaian sasaranindikator strategiskinerjanya berikut dapat dilihat sebagai berikut: dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut: 3.1.2.1 VII: Mengoptimalkan Penerimaan Negara Negara dari Sektor ESDM 1.1.2.1Sasaran Sasaran VII: Mengoptimalkan Penerimaan dari Sektor ESDM

Tujuan II : Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Penerimaan Negara Sektor ESDM: Mengoptimalkan Penerimaan NegaraKerja dari Samaa.(KKKS) 139,36 Triliun Rpperpajakan 136,07 Triliun Rp Kontrak kepadaMigas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Penerimaan Sektor ESDM 52,2 Triliun Rp diperoleh 29,63 Triliun Rp yang berlaku, penerimaan bukan Mineral pajak migas merupakan bagian Negara yang dan Batubara b. Penerimaan berdasarkan persentase bagi hasil migas kontraktor, Triliun Rpsedangkan 0,88 Triliun Rp Panas Bumiantara pemerintah dan 0,58 c. Penerimaan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari Domestik Market

I.

I. Penerimaan Migasdan Bonus Production KKKS. (DMO) Obligation Penerimaan Migas

Jumlah penerimaan negara yang diperoleh hasil penjumlahan penerimaaan pajak penghasilan, penerimaan Jumlah penerimaan negara yangdaridiperoleh dari hasil penjumlahan penerimaaan pajak bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan pajak penghasilan migas merupakan penghasilan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan kewajiban pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemerintah penghasilan merupakan kewajiban pajakpenerimaan penghasilan yangpajak disetorkan oleh Kontraktor sesuaipajak dengan ketentuan migas peraturan perpajakan yang berlaku, bukan migas merupakan bagian AKUNTABILITAS KINERJA

Negara yang diperoleh berdasarkan persentase bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor, sedangkan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari Domestik Market Obligation (DMO) dan 112 Bab III Bonus Production KKKS. Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.47 Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2015

Tabel 3.47 Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2015

(Rp. Miliar)

2015 URAIAN

REALISASI

% (APBN)

% (APBNP)

APBN

APBNP

Penerimaan dari keg.usaha hulu migas

326.964,86

139.374,5

136.077,98

41.62%

97.63%

a. Penerimaan Pajak Penghasilan

88.708,59

49.534,80

49.965,62

56.33%

100.87%

b. Penerimaan Bukan Pajak

224.263,07

81.364,88

78.376,16

34.95%

96.33%

c. Penerimaan lainnya dari Minyak Bumi

13.993,20

8.474,82

7.720,39

55.17%

91.10%

TW IV 2015

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), Cost Recovery dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US$. Tidak tercapainya Penerimaan Negara tahun 2015 antara lain disebabkan oleh: ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat 1) Realisasi lifting minyak bumi hanya sebesar 779,09 MBOPD sampai dengan November 2015

atau 92% dari target APBN-P sebesar 825 MBOPD.

93

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), Cost Recovery dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US$. Tidak tercapainya Penerimaan Negara tahun 2015 antara lain disebabkan oleh: 1) Realisasi lifting minyak bumi hanya sebesar 779,09 MBOPD sampai dengan November 2015 atau 92% dari target APBN-P sebesar 825 MBOPD. 2) Realisasi lifting gas bumi hanya sebesar 1.189,58 MBOEPD sampai dengan November 2015 atau 95,50% dari target APBN-P sebesar 1.220,58 MBOEPD.

4) Kurs rata-rata sebesar Rp 13.261 per USD1.00 atau sebesar 85,35% dari target APBN-P 2015 4) 3) Kurs rata-rata Rp 13.261 per sebesar dari target APBN-P Harga rata-ratasebesar minyak mentah Indonesia ICPUSD1.00 sebesar US$atau 51,21/barel atau85,35% sebesar 85,35% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 12.500 per USD1.00. 2015 sebesar US$ 60/barel. sebesar Rp 12.500 per USD1.00. 4) Kurs rata-rata sebesar Rp 13.261 per USD1.00 atau sebesar 85,35% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 12.500

Perkembangan penerimaan negara subsektor migas tahun 2010 – 2015 :

Perkembangan penerimaan negara subsektor migas tahun 2010 – 2015 : per USD1.00. Tabel 3.48 Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2010 - 2015 Perkembangan penerimaan negara subsektor migas tahun 2010Subsektor – 2015 : Migas Tabel 3.48 Perkembangan Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2010 - 2015 Tabel 3.48 Perkembangan Penerimaan Negara Subsektor Migas Tahun 2010(Rp.Miliar) - 2015

(Rp.Miliar)

Tahun APBN Tahun APBN

APBNP APBNP

Realisasi Realisasi

% (APBN) % (APBNP) % (APBN) % (APBNP)

2011 2011

215.335,95 249.594,60 278.389,50 215.335,95 249.594,60 278.389,50

129 129

112 112

2012 2012

231.106,49 278.020,54 301.629,52 231.106,49 278.020,54 301.629,52

131 131

108 108

2013 2013

257.279,25 267.118,73 305.569,85 257.279,25 267.118,73 305.569,85

119 119

114 114

2014 2014

286.028,60 309.933,32 320.254,11 286.028,60 309.933,32 320.254,11

112 112

103 103

2015 2015

326.964,86 326.964,86

42 42

98 98

139.374,5 136.077,98 139.374,5 136.077,98

*) Periode Desember 2014 – Agustus 2015 *) Periode Desember 2014 – Agustus 2015

Rp.Triliun Rp.Triliun 350,000.00 350,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Penerimaan Penerimaan Negara Negara Migas Migas

2011 2011

2012 2012 APBN APBN

2013 2013 APBNP APBNP

2014 2014

2015 2015

Realisasi Realisasi

Gambar 3.28 Grafik Penerimaan Negara Migas

Gambar 3.28 Grafik Penerimaan Negara Migas Gambar 3.28 Grafik Penerimaan Negara Migas

94

Seperti terlihat pada tabel dan grafik diatas, penerimaan negara migas di tahun 2015 mengalami Seperti pada tabel dan grafikKESDM diatas, Laporanterlihat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 penerimaan negara migas di tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan rendahnya harga penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan rendahnya harga

Perkembangan Target Kinerja Penerimaan Negara dan Lifting Migas terhadap Renstra 2015-2019: Tabel 3.49 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dan Lifting Migas 2015 dan Target 2016 Seperti terlihat pada tabel dan grafik diatas, penerimaan negara migas di tahun 2015 mengalami penurunan

Perkembangan Target Kinerja Penerimaan Negara dan Lifting Migas terhadap Renstra 2015-2019: 2015 2016 Indonesia sepanjang tahun 2015 karena masih melemahnya perekonomian negara-negara Eropa, Cina dan India No Indikator Kinerja Satuan sertaTabel terus meningkatnya produksi minyakPenerimaan mentah di Amerika Serikat Negara-Negara Nondan OPEC. Target Realisasi Target 3.49 Target dan Realisasi Negara dandan Lifting Migas 2015 Target 2016 yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan rendahnya harga rata-rata minyak mentah

Perkembangan Target Kinerja Penerimaan Negara dan Lifting Migas terhadap Renstra 2015-2019:

1

Lifting Migas:

Tabel 3.49 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dan Lifting Migas 2015 dan Target 2016

a. Minyak Bumi

No b. Gas Bumi Indikator Kinerja Lifting Migas: 2 1 Penerimaan Negaradari subsektor migas a. Minyak Bumi *) Periode Desember 2014 – November 2015

b. Gas Bumi II. Penerimaan Minerba

Ribu boepd

825

799,09 *) 2015

Satuan Ribu boepd

1221 1189 1150 Target Realisasi Target

Triliun Rp

139,38

136,08

830 2016

126,18

Ribu boepd

825

799,09 *)

830

Ribu boepd

1221

1189

1150

Sasaran strategis Terwujudnya Peran migas PentingTriliun Sub Rp sektor 139,38 Mineral 136,08 dan Batubara 2 Penerimaan Negaradari subsektor 126,18 Dalam Penerimaan Negara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah *) Periode Desember 2014 – November 2015

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor mineral dan batubara. Indikator kinerja II. Penerimaan Minerba sasaran besertaMinerba target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.50. Sampai dengan II. Penerimaan Sasaran strategis Terwujudnya Peran Sub dan sektor Mineral Batubara Sasaran strategis Terwujudnya Peran Penting Sub Penting sektor Mineral Batubara Dalam dan Penerimaan Negara,Dalam akhir Tahun 2015, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 29,83 Triliun atau 57% capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah dari target 2015 dan untuk PNBP Indikator sebesar kinerja Rp. 52,2 Triliun. (PNBP) subAPBN-P sektor mineral batubara. sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya Penerimaan Negara sub sektor mineral dan Negara batubara. kinerja diuraikan dalam Tabel 3.50.Bukan Sampai Pajak dengan (PNBP) akhir Tahun 2015, realisasi Penerimaan Bukan Indikator Pajak sebesar RpTabel 29,83 Triliun atau 57% dari targetdan APBN-P 2015 untuk PNBP sebesar Rp. 52,2Sektor Triliun. Mineral dan Batubara 3.50 Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan Negara sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.50. Sampai dengan

akhir Tahun 2015, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 29,83 Triliun atau 57% Tabel 3.50 Indikator Kinerja dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Mineral dan Batubara

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(%)


dari target APBN-P 2015 untuk PNBP sebesar Rp. 52,2 Triliun.

Penerimaan Mineral dandan Batubara Triliun Rp 29,63 dan Batubara 57 Tabel 3.50Negara Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan Negara52,2 Sektor Mineral Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 sebesar 29,83 atau 57% dari target APBN-P 2015

Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 sebesar 29,83 atau 57% dari untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 52,2 triliun rupiah. Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(%)

Pajak tahun 2015 lebih rendah dari pada yang ditargetkan disebabkan karena: target APBN-P 2015 untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 52,2 triliun rupiah. a.

Penerimaan Negara Mineral dan Batubara

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara.

Triliun Rp

52,2

29,63

57

Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 lebih rendah dari pada yang Penurunan harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan penurunan Penerimaan Negara

Bukan Pajak. Untuk komoditas ditargetkan disebabkan karena:batubara pada penentuan target PNBP, harga batubara yang digunakan untuk Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun sebesar atau 6100 57% dari kalori dibawah 5100 adalah USD 53/ton, untuk kalori 5100 – 6100 adalah2015 USD 62/ton, dan29,83 untuk kalori a. Penurunan harga komoditas mineral dan batubara. keatas adalah USD 67/ton. Sedangkan, pada saat Negara realisasi harga batubara mengalami penurunan sehingga target APBN-P 2015 untuk Penerimaan Bukan Pajak sebesar 52,2 triliun rupiah. harga batubara untuk kalori dibawah 5100 adalah USD 47/ton, untuk kalori 5100 – 6100 adalah USD 49/ton,

Penurunan realisasi harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 lebihpenurunan rendah dariPenerimaan pada yang dan untuk kalori diatas 6100 adalah USD 59/ton. b. Penurunan produksi komoditas mineral dan batubara. Negara Bukan Pajak. Untuk komoditas batubara pada penentuan target PNBP, harga batubara ditargetkan disebabkan karena: Penurunan harga komoditas mineral dan batubara pun memberikan dampak kepada target produksi

a. Penurunan harga komoditas mineral dan batubara.

115 Penurunan harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan penurunan Penerimaan Bab III Akuntabilitas Kinerja Negara Bukan Pajak. Untuk komoditas batubara pada penentuan target PNBP, harga batubara ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

95

harga komoditas mineral dan batubara. Perusahaan yang akan melaksanakan investasi di bidang mineral dan batubara menunda investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan. d. Perbedaan asumsi tarif royalti yang menggunakan revisi PP No. 9 Tahun 2012 Penyusunan target PNBP SDA Minerba TA 2015 menggunakan asumsi revisi PP tariff KESDM sesuai surat MESDM kepada Menteri Keuangan Nomor 1773/80/MEM.S/2015 tanggal 9 Maret komoditas mineral dan batubara. Perusahaan melakukan pengurangan produksi karena harga komoditas

yang rendah tidak dapatPP menutupi operasi penambangan. 2015 tentang Revisi No 9biaya Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang c.

Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan.

Berlaku pada KESDM yaitu 7%, 9% dan 13,5% untuk masing-masing batubara untuk kalori Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan diakibatkan oleh penurunan harga komoditas

mineralkalori dan batubara. Perusahaan yang tinggi. akan melaksanakan investasi bidangPP mineral dan batubara rendah, sedang, dan kalori Kondisi saat ini,direvisi nomor 9 tahunmenunda 2012 belum investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan.

ditetapkan, sehingga pemegang IUP masih menyetorkan PNBP berdasarkan tarif sesuai PP no

d.

Perbedaan asumsi tarif royalti yang menggunakan revisi PP No. 9 Tahun 2012

Penyusunan targetpemegang PNBP SDA Minerba 2015 menggunakan asumsi revisiPNBP PP tariffberdasarkan KESDM sesuai kontrak. surat 9 tahun 2012 dan KK danTAPKP2B masih menyetorkan MESDM kepada Menteri Keuangan Nomor 1773/80/MEM.S/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Revisi PP No 9

e. Pelemahan tukar rupiah Tahun 2012nilai tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KESDM yaitu 7%, 9% dan 13,5% untuk

masing-masing batubara untuk kalori rendah, kalori sedang, dan kalori tinggi. Kondisi saat ini, revisi PP nomor

Pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan beban operasional perusahaan meningkat 9 tahun 2012 belum ditetapkan, sehingga pemegang IUP masih menyetorkan PNBP berdasarkan tarif sesuai

PP no 9 tahun dan pemegang KK dan PKP2B masih menyetorkan PNBP berdasarkan kontrak. komoditi sehingga timbul2012 kecenderungan adanya penurunan hasil produksi dan penjualan e.

Pelemahan nilai tukar rupiah

Pelemahan Panas nilai tukar rupiah mengakibatkan beban operasional perusahaan meningkat sehingga timbul III. Penerimaan Bumi kecenderungan adanya penurunan hasil produksi dan penjualan komoditi

Tabel 3.51 Target dan Realisasi Penerimaan Panas Bumi 2015

III. Penerimaan Panas Bumi

Tabel 3.51 Target dan Realisasi Penerimaan Panas Bumi 2015

NO 1.

Indikator Kinerja Penerimaan panas bumi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Triliun Rp.

0,58

0,88

152%

Target Jumlah PNBP dari sub sektor EBTKE (panas bumi) adalah 0,58 triliun rupiah dan realisasi sebesar 0,88 triliun rupiah atau capaian kinerjanya sebesar 152%. Terpenuhinya target realisasi PNBP pada tahun 2015 dipengaruhi

116 oleh faktor meningkatnya Setoran Bagian Pemerintah PT. III PGE pada TW I karena adanya penerimaan dividen PT Bab Akuntabilitas Kinerjawalaupun adanya penundaan pengeboran 8 Pertamina E&P yang dimasukkan kedalam pendapatan perusahaan sumur di PLTP Darajat (CGI, Ltd) yang awalnya direncanakan pada tahun 2015 menjadi tahun 2017 karena kendala perizinan. 3.1.3

Tujuan III: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif

Tujuan strategis III Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif”. Tujuan III didukung dengan satu sasaran strategis yaitu Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran yang terdiri dari dua indikator: (1) Subsidi BBM dan LPG; (2) Subsidi Listrik. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut: 3.1.3.1 Sasaran VIII: Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran I.

Subsisi BBM dan LPG

*Realisasi merupakan realisasi pembayaran subsidi bulan Januari s.d. Agustus 2015 sedangkan realisasi hasil verifikasi berdasarkan tagihan Badan Usaha sampai dengan bulan november 2015 adalah Rp 11.469,95 Miliar. Terdapat kekurangan pembayaran subsidi BBM tahun 2015. Kekurangan pembayaran subsidi disebabkan karena:

96


Tujuan strategis III Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan

dilihat sebagai berikut:

Harga yang Kompetitif”. Tujuan III didukung dengan satu sasaran strategis yaitu Mewujudkan Subsidi Energi

1.1.3.1 Sasaran VIII: Mewujudkan Subsidi Energi(1)yang Lebih Sasaran yang Lebih Tepat Sasaran yang terdiri dari dua indikator: Subsidi BBMTepat dan LPG; (2) Subsidi Listrik. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat

Tujuan III : Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.1.3.1 Sasaran VIII: Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran

SubsidiEnergi Energi: Mewujudkan Tujuan III Subsidi : Terwujudnya Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif Energi yang Lebih Tepat a. Subsidi BBM dan LPG 64,67 Triliun Rp 65,24 Triliun Rp SasaranSasaran Strategis Indikator Kinerja Target b. Subsidi Listrik 66,15 Triliun Rp Realisasi 62,56 Triliun Rp Subsidi Energi: Mewujudkan Subsidi I. Subsisi BBM dan LPG Energi yang Lebih Tepat a. Subsidi BBM dan LPG 64,67 Triliun Rp Sasaran b. Subsidi Listrik 66,15 Triliun Rp Tabel 3.52 Target dan Realisasi Subsidi BBM dan LPG 2015

65,24 Triliun Rp 62,56 Triliun Rp

I. Subsisi BBM dan LPG Tabel 3.52 Target dan Realisasi Subsidi BBM dan LPG 2015 Tabel 3.52 Target dan Realisasi Subsidi BBM dan LPG 2015

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Subsidi BBM

Miliar Rp

38.798,279

Indikator (Target APBNP 2015)Kinerja

Satuan

Target

 Subsidi TahunBBM anggaran berjalan

MiliarRpRp Miliar

14.818,18534.886,44 10.906,34* 38.798,279

73,60% 89,92%

 Tahun Subsidi LPG anggaran berjalan

Miliar Rp

14.818,185

10.906,34*

73,60%

(Target APBNP 2015)

Miliar Rp

23.980,093

23.980,093

100%

2015)  (Target TahunAPBNP anggaran berjalan

Miliar MiliarRpRp

 (Target Kekurangan APBNPsubsidi 2015) tahun 2014  Kekurangan subsidi tahun 2014

Subsidi LPG

 Kekurangan subsidi tahun 2014

Miliar Rp Miliar Rp

Miliar Rp

Realisasi 34.886,44 Realisasi

23.980,093

23.980,093

25.872,275 27.050,240

% Capaian 89,92% % Capaian

100%

104,60%

25.872,275 16.830,29527.050,240 16.830,295**104,60%100%

9.041,980

9.041,980

100%


117

117 *Realisasi merupakan realisasi pembayaran Bab III subsidi bulan Januari s.d. Agustus 2015 Akuntabilitas Kinerja sedangkan realisasi verifikasi verifikasi berdasarkan tagihan Usaha LPG sampai dengan Kementerian ESDM cq Ditjen Migashasil melaksanakan terhadap volumeBadan pendistribusian Tabung 3 Kg yang AKUNTABILITAS KINERJA

dilakukanbulan oleh PT.november Pertamina 2015 (Persero), dan selanjutnya hasil verifikasi kepada Kementerian adalah Rp 11.469,95 Miliar. tersebut Terdapatdisampaikan kekurangan pembayaran Keuangan dalam rangka pembayaran subsidi. Beberapa hambatan dalam mendapatkan nilai subsidi BBM dan subsidi BBM tahun 2015. Kekurangan pembayaran subsidi disebabkan karena: LPG adalah dikarenakan kewenangan penghitungan nilai subsidi tersebut tidak berada dalam kewenangan 1. Asumsi yangitu digunakan untuk menghitung APBNP 2015 lebih rendah Kementerian ESDM, diKurs samping terdapatnya perbedaan antarasubsidi capaianpada kinerja volume subsidi BBM dan LPG dengan capaian kinerja realisasi nilai subsidi BBM dan LPG disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi dibanding realisasinya

penghitungan yang lebih merupakan faktor di luar kendali Kementerian ESDM seperti nilai kurs rupiah terhadap 2. Asumsi ICP yang digunakan lebih tinggi dibanding realisasinya. dollar Amerika Serikat dan harga minyak mentah yang juga mendapatkan sentimen dari dinamika harga minyak **Realisasi realisasi pembayaran subsidi bulan Januaridalam s.d. Juni 2015 serta mentah dunia. Denganmerupakan demikian, maka dimungkinkan terjadi hal yang kompleks menghitung realisasi capaian kinerja karena nilai rupiah yang dibutuhkan untuk membayar nilaitagihan subsidi berpeluang kurang sebagian Juli 2015, sedangkan realisasi hasil verifikasikeseluruhan berdasarkan Badan Usaha dari nilai subsidi yang telah dianggarkan dalam APBN dan APBN-P. sampai dengan bulan november 2015 adalah Rp 18.008,260 Miliar. Terdapat kekurangan

pembayaran LPG tabung 3 Kg nomor tahun 130/PMK.02/2015 2015. Kekurangan pembayaran subsidi Selanjutnya, berdasarkansubsidi Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,disebabkan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu karena: dalam bagian menimbang disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1. Asumsi Kurs yang digunakan untuk menghitung subsidi pada APBNP 2015 lebih rendah Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku

dibanding Bendahara Umum Negararealisasinya berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan ( BA digunakan 999.07 ) untuk subsidi Dengan demikian maka kewenangan perhitungan 2. Belanja AsumsiSubsidi ICP yang lebih tinggienergi. dibanding realisasinya.

Kementerian ESDM cq Ditjen Migas melaksanakan verifikasi terhadap volume pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), dan selanjutnya hasil verifikasi ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka pembayaran subsidi.

Beberapa hambatan dalam mendapatkan nilai subsidi BBM dan LPG adalah dikarenakan

97

29 PMK tersebut di atas, maka KPA, yang merupakan pejabat pada satuan kerja dari masingmasing Pembantu Pengguna anggaran Bendahara Umum Negara yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan, menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran danselaku Pertanggungjawaban dan pembayaran nilai subsidi tersebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan Bendahara Umum

Subsidi

Negara. Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas hanyalah melakukan pengelolaan kuota volume dan penetapan

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Pasal 8A dinyatakan bahwa Kuasa Pengguna

harga BBM bersubsidi dimana pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh BPH Migas. Sebagaimana disebutkan

Anggaran Negara dapat melakukan penghitungan dan pembayaran dalam Pasal 29 Bendahara PMK tersebut diUmum atas, maka KPA, yang merupakan pejabat pada satuan kerja dari masing-masing

subsidi

Pembantu Pengguna anggaran Bendahara Umum Negara yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan,

LPG Tabung 3 Kg dengan menggunakan dasar harga patokan tahun lalu dan atau yang ditetapkan

menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK.02/2015 tentang Keduabahwa atas Peraturan Menteri dalam Undang-Undang APBN. Dengan demikian dapatPerubahan disimpulkan baik penghitungan

nilai

Keuangan nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan

subsidi BBM tertentu maupun nilai subsidi LPG tabung 3 Kg merupakan kewenangan Kementerian

Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Pasal 8A dinyatakan bahwa Kuasa

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Keuangan, bukan termasuk dalam kewenangan Kementerian ESDM. Tabung 3 Kg dengan menggunakan dasar harga patokan tahun lalu dan atau yang ditetapkan dalam Undang-

Undang APBN. Listrik Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik penghitungan nilai subsidi BBM tertentu II. Subsidi maupun nilai subsidi LPG tabung 3 Kg merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, bukan termasuk dalam kewenangan Kementerian ESDM.

Tabel 3.53 Target dan Realisasi Subsidi Listrik 2015

II. Subsidi Listrik Tabel 3.53 Target dan Realisasi Subsidi Listrik 2015

Indikator Kinerja Subsidi Listrik

Satuan

Target

Realisasi

Prognosa TW IV

Triliun Rp

66,15

48,33

62,56

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-

dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif. masingvolume Golongan Tarif dikurangi BPP (Rp/kWh)

pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif

ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Gambar 3.29 Grafik Subsidi Listrik 2010-2015 Gambar 3.29 Grafik Subsidi Listrik 2010-2015

Subsidi listrik tahunlistrik 2015tahun direncanakan sebesar Rpsebesar 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun Subsidi 2015 direncanakan Rp 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp89,41meningkat triliun, antara lainRp89,41 karena pertumbuhan penjualan Pada tahun 2019 subsidi listrik diperkirakan menjadi triliun, antara lain karena listrik pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Realisasi subsidi Listrik tahun berjalan sampai dengan bulan Oktober 2015 sebesar 48,33 triliun

98

rupiah dari target sebesar 66,15 triliun rupiah. Prognosa sampai dengan Desember 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

diperkirakan sebesar 62,56 triliun rupiah

Pembayaran subsidi listrik ini sama seperti susut jaringan, masih harus menunggu verifikasi dari

119

atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Realisasi subsidi Listrik tahun berjalan sampai dengan bulan Oktober 2015 sebesar 48,33 triliun rupiah dari target sebesar 66,15 triliun rupiah. Prognosa sampai dengan Desember 2015 diperkirakan sebesar 62,56 triliun rupiah. Pembayaran subsidi listrik ini sama seperti susut jaringan, masih harus menunggu verifikasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan data dukung termasuk penetapan susut jaringan sehingga data realisasi baru akan keluar di bulan maret 2016. Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energi mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, mulai 1 Januari 2015 terdapat 12 (duabelas) golongan pelanggan tarif nonsubsidi yang akan diterapkan tariff adjustment penyesuaian tarif tenaga listrik, yaitu : •

Rumah TanggaTangga R-1/TR daya 1.300daya VA 6.600 VA ke atas  Rumah R-3/TR

•

Rumah TanggaR-1/TR daya 2.200 VA

•

Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA



Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200 kVA

•

 Bisnis B-3/TM di atas kVA Rumah Tangga R-3/TR daya daya 6.600 VA 200 ke atas

•

Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA kVA  Industri I-3/TM dayas.d di200 atas 200 kVA

•

Bisnis B-3/TM daya di atas 200 kVA

•

Industri I-3/TM daya di atas 200 kVA



Industri I-4/TT daya di atas 30.000 kVA

•

 Kantor P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA Industri I-4/TTPemerintah daya di atas 30.000 kVA

•

Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600daya VA s.ddi200 kVA200 kVA  Kantor Pemerintah P-2/TM atas

•

Kantor Pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA



Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan

•

Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan

•

Layanan khusus khusus TR/TM/TT.  Layanan TR/TM/TT.

3.1.4 IV:IV: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM 1.1.4 Tujuan Tujuan Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

Tujuan strategis IV Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”. AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan strategis IV Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”. Tujuan IV

Tujuan IV didukung satu sasaran strategis yaituInvestasi Meningkatnya Investasi ESDM yang didukung dengan satu dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Sektor ESDM yang Sektor terdiri dari empat indikator: (1) Investasi Minyak dan(1) GasInvestasi Bumi; (2) Investasi Mineral dan Batubara; (4)(3) terdiri dari empat indikator: Minyak Ketenagalistrikan; dan Gas Bumi; (3) (2)Investasi Investasi Ketenagalistrikan; Investasi EBTKE. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya

Investasi Mineral dan Batubara; (4) Investasi EBTKE. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran

dapat dilihat sebagai berikut:

strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan IV : Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi Sektor ESDM

Target

Realisasi

1. Minyak dan Gas Bumi

23,67 miliar US$

17,38 miliar US$

2. Ketenagalistrikan

11,12 Miliar US$ 74 Triliun Rp 4,48 Miliar US$

8,06 Miliar US$ 71,15 Triliun Rp 2,91 Miliar US$

Investasi Sektor ESDM:

3. Mineral dan Batubara 4. EBTKE

1.1.4.1 Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi 30,000 25,000 20,000


99

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi Sektor ESDM

Target

Realisasi

1. Minyak dan Gas Bumi

23,67 miliar US$

17,38 miliar US$

2. Ketenagalistrikan

11,12 Miliar US$ 74 Triliun Rp 4,48 Miliar US$

8,06 Miliar US$ 71,15 Triliun Rp 2,91 Miliar US$

Investasi Sektor ESDM:

3. Mineral dan Batubara 4. EBTKE 3.1.4.1 InvestasiSub Sub Sektor Minyak dan dan Gas Bumi 1.1.4.1 Investasi Sektor Minyak Gas Bumi 30,000 25,000 20,000 Juta US$

15,000 10,000 5,000 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Migas Hulu

13,515.00

16,106.00

17,872.00

20,384.00

24,679.00

14,322.25

Migas Hilir

972.10

2,382.05

1,608.36

1,994.70

2,036.13

3,061.34

Migas Total

14,487.10

18,488.05

19,480.36

22,378.70

26,715.13

17,383.59

*Status Hulu TMT 28 Desember 2015 Hilir TMT 30 November 2015

*Status

Gambar 3.30 Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (s.d. Desember 2015)


121

Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2015 sebesar US$ 17.388,59 juta berasal dari sektor hulu sebesar

US$ 14.322,25 juta yang didapat dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi. Realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang mencapai US$ 26,715.13 dan juga tidak mampu memenuhi target investasi sub sektor migas untuk tahun 2015 yang sebesar US$ 23,670 juta USD. Tidak tercapainya target investasi sub sektor migas di sektor hulu disebabkan oleh beberapa kendala berikut : a.

Menurunnya harga minyak dunia serta potensi eksplorasi yang mulai bergeser ke Indonesia bagian timur dan berlokasi di laut dalam (deep sea) yang membutuhkan biaya dan berisiko tinggi, menyebabkan banyaknya kegiatan eksplorasi yang dibatalkan oleh investor.

b.

Terjadinya gangguan fasilitas produksi dan offtaker, seperti kendala sumur dan fasilitas produksi.

c.

Terjadinya masalah dalam operasional, seperti hasil pemboran tidak sesuai target, kendala teknis operasi produksi, keterlambatan pengadaan fasilitas dan peralatan produksi dll.

d.

Adanya tumpang tindih peraturan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah atau pun antar kementerian/ lembaga.

Di sektor hilir realisasi investasi pada tahun 2015 didominasi oleh investasi di bidang pengangkutan dan pengolahan. Sampai dengan Desember 2015, investasi hilir migas mencapai 3,061.34 juta USD yang melebihi capaian tahun 2014 sebesar 2,036.13 juta USD. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan investasi diantaranya meliputi : •

Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang migas dalam rangka PTSP ke BKPM. Dalam meningkatkan pelayanannya, Ditjen Migas sudah melakukan penyederhanaan perizinan dari 104 perizinan (2011) menjadi 52 perizinan (2014) dan 42 perizinan pada akhirnya didelegasikan ke BKPM pada Agustus 2015 sesuai Permen ESDM No. 23/2015.

•

Penyelesaian Masalah Cabotage •

Pembahasan revisi Permenhub No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

•

100

Izin Penggunaan Kapal Asing masih diberikan yaitu untuk kapal pemboran hingga akhir 2016, dengan


deep water drill ship, tender assist rig, dan swamp barge rig, pada usulan draft perpanjangan berkurang menjadi tiga jenis kapal yaitu jack up rig, semi submersible rig,

deep water drill ship. jenis kapal yang sebelumnya ada lima jenis, jack up rig, semi submersible rig, deep water drill ship, tender

1.1.4.2 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan assist rig, dan swamp barge rig, pada usulan draft perpanjangan berkurang menjadi tiga jenis kapal yaitu jack up rig, semi submersible rig, deep water drill ship.

Tabel 3.54 Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 2015 3.1.4.2 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tabel 3.54 Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 2015

Indikator Kinerja Investasi subsektor Ketenagalistrikan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Miliar USD

11,22

8,06

71,90%

Investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 sebesar US$ 4,28 miliar dan pada tahun Investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 sebesar US$ 4,28 miliar dan pada tahun 2015 menjadi US$ 8,06menjadi miliar. Kemudahan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kuncilahan yang harus diselesaikan 2015 US$ 8,06perizinan miliar. dan Kemudahan perizinan dan ketersediaan merupakan 2 faktor kedepan agar investasi sektor ketenagalistrikan semakin bergairah.


kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ketenagalistrikan semakin bergairah.

Gambar 3.31 Grafik Investasi Ketenagalistrikan Tahun 2010 - 2015

Gambar 3.31 Grafik Investasi Ketenagalistrikan Tahun 2010 - 2015 Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM.

Investasi energi merupakan modalserta dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan Penyediaan dan mineral penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomiusaha dan di kesejahteraan rakyat, berawal dari energi investasi.dan Investasi ketenagalistrikan mencakupsektor pembangunan pembangkitan, sektor ESDM. Penyediaan mineral serta penerimaan ESDM yang mendorong

sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong

transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran

pertumbuhan ekonomi dan ketenagalistrikan kesejahteraancukup rakyat, berawal dari perinvestasi. Investasi Pemerintah dalam investasi di subsektor besar. Lebih dari Rp 3 triliun tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik. ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi

dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US$ 11,2 miliar dan meningkat di mana pada 2019 direncanakan sekitar US$ 15,9 miliar utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW. APBN di subsektor ketenagalistrikan cukup besar. Lebih dari Rp 3 triliun per tahun dialokasikan Terdapat beberapa kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang telah dilakukan dalam rangka mendongkrak

untuk infrastruktur pembangkit listrik.

investasi, antara lain : a.

Penyederhanaan Perizinan

123


101

b.

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

c.

Regulasi terkait Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) serta mekanisme Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dengan maksud antara lain : •

Mempercepat negosiasi harga dengan adanya harga patokan;

•

Mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi) yang selama ini memakan waktu lama dan berlarut-larut lebih dari setahun;

•

Memberikan kepastian/keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik;

•

Membangun iklim investasi yang lebih kondusif.

3.1.4.3 Investasi Sub Sektor Mineral dan batubara Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi bidang mineral dan batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.55 Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara adalah sebesar US$ 5.152 juta atau sebesar 71,15 Triliun Rupiah dengan kurs Rp 13.800 sesuai dengan kurs Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2015. Pencapaian realisasi investasi 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tidak mencapai nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar 74 triliun rupiah. Pencapaian realisasi investasi mencapai 96% dari target atau kurang 2,85 triliun rupiah dari target. Realisasi investasi bidang mineral dan batubara tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2.304 juta US dollar atau sekitar 31 %. Investasi di bidang mineral dan batubara tersebut terdiri dari 23% investasi perusahaan KK, 3,6 % investasi perusahaan PKP2B, 4,9% investasi perusahaan IUP BUMN, 24% investasi perusahaan IUJP dan 45% investasi untuk smelter.

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah investasi Indikator bidang mineral Kinerja dan batubara

Triliun SatuanRp

Target

Realisasi

(%)

Tabel 3.55 Indikator Kinerja Target dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara

Jumlah investasi bidang mineral dan batubara

74 Target

Triliun Rp

71,15 (%) 96 Realisasi

74

71,15

96

Tabel 3.56 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara tahun 2010 - 2015 Tabel 3.56 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara tahun 2010 - 2015 Tabel 3.56 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara tahun 2010 - 2015

Perusahaan Perusahaan

KK

KK PKP2B PKP2B

Realisasi (Juta USD) 2010

2011

Realisasi USD) 2012 (Juta 2013

2010 1,479.00

2011 1,235.54

2012 1,366.30

1,479.00 764.4

1,235.54 958.09

1,366.30 966.47

2013 1,520.00

2014

2015*

2014 1,739.32 2015* 1,156.00

1,520.00 625.25 1,739.32 875.35 1,156.00 183.6

IUP BUMN

38.3

764.4

958.09

966.47

625.25

875.35

183.6

IUJP

38.3

904.82

104

986.67

179.3

73.89

199.77

253.3

Smelter

1,187.10

1,179.10

4,615.43

1,275.00

JUMLAH

4,373.62

4,463.40

IUP BUMN IUJP

Smelter

JUMLAH

904.82

1,187.10 4,373.62

104

179.3

1,000.00

73.89

1,717.02

986.67

1,000.00

1,717.02

1,179.10

1,289.10

1,190.10

4,463.40

1,289.10

4,801.17

4,801.17

1,190.10

5,126.26

5,126.26

199.77

4,615.43

253.3

1,275.00 2,284.50

2,284.50

7,429.87

7,429.87

5,152.40

5,152.40

Dari pencapaian realisasi investasi tahun 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tersebut tidak Dari pencapaian realisasi investasi tahun 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tersebut tidak

102

mencapai nilai yaitu sebesar sebesar7474triliun triliunrupiah. rupiah. Berikut evaluasi mencapai nilaiinvestasi investasi yang yang ditargetkan ditargetkan yaitu Berikut evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

pencapaian realisasi investasi daritarget targetatau ataukurang kurang 2,85 triliun rupiah pencapaian realisasi investasimencapai mencapai 96% 96% dari 2,85 triliun rupiah dari dari targettarget

Dari pencapaian realisasi investasi tahun 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tersebut tidak mencapai nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar 74 triliun rupiah. Berikut evaluasi pencapaian realisasi investasi mencapai 96% dari target atau kurang 2,85 triliun rupiah dari target adalah lebih rendah daripada yang ditargetkan disebabkan karena: a.

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara Penurunan harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan kegiatan pertambangan kurang menarik, sehingga investasi di bidang mineral dan batubara semakin menurun.

b.

Penurunan produksi komoditas mineral dan batubara Penurunan harga komoditas mineral dan batubara pun otomatis memberikan dampak kepada target produksi komoditas mineral dan batubara. Perusahaan-perusahaan pun dengan sendirinya melakukan pengurangan produksi karena harga komoditas yang rendah tidak dapat menutupi biaya operasi penambangan.

c.

Melakukan Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan diakibatkan oleh lanjutan dari penurunan harga komoditas mineral dan batubara. Perusahaan yang akan melaksanakan investasi di bidang mineral

1.1.4.4 Investasi Sub Sektor EBTKE dan batubara menunda investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan.

3.57 Target 3.1.4.4 Investasi Tabel Sub Sektor EBTKEdan Realisasi Investasi di Bidang EBTKE Tahun 2015 Tabel 3.57 Target dan Realisasi Investasi di Bidang EBTKE Tahun 2015

No 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

a. Panas Bumi

Miliar US$

0,94

0,876

93,24%

b. Bioenergi

Miliar US$

0,28

1,226

438%

c. Aneka Energi Baru dan Terbarukan

Miliar US$

3,26

0,92

28%

Total

Miliar US$

4,48

2,91

65

Investasi di bidang EBTKE


Investasi Panas Bumi Investasi Panas Bumi Pada tahun 2015, realisasi investasi panas bumi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, Pada tahun 2015, realisasi investasi panas bumi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena terkendala karena terkendala perizinan pengusahaan panas bumihutan yangkonservasi. berada di Hal kawasan hutan konservasi. perizinan pengusahaan panas bumi yang berada di kawasan ini mengakibatkan terjadinya penundaan pelaksanaan kegiatan proyek di beberapa lapangan kegiatan panas bumi. Selain itu, realisasilapangan investasi di Hal ini mengakibatkan terjadinya penundaan pelaksanaan proyek di beberapa bidang panas bumi tidak mencapai target juga diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan (financial) panas bumi. Selain itu, realisasi investasi di bidang panas bumi tidak mencapai target juga pengembang panas bumi dalam membiayai proyek pengusahaan panas bumi. diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan (financial) pengembang panas bumi dalam Investasi Bioenergi membiayai proyek pengusahaan panas bumi. Sejak diterbitkannya Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Investasi Bioenergi Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa dan Pembangkit Listrik Berbasis Biogas, tercatat

diterbitkannya Permen ESDM Nomor 27 14 Tahun tentang Tenaga Listrik olehtotal telahSejak ditetapkan pengembang PLT Biomassa sebanyak Badan2014 Usaha denganPembelian total kapasitas 120,63 MW dan investasi USD 162,5 jutaListrik atau sekitar Rp. 2,24 triliun. Tercatat telah ditetapkan pengembang Biogas sebanyak PT Perusahaan Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik BerbasisPLT Biomassa dan 5 Badan Usaha dengan total kapasitas 9 MW dan total investasi USD 14,4 juta atau sekitar Rp. 198,9 miliar. Pembangkit Listrik Berbasis Biogas, tercatat telah ditetapkan pengembang PLT Biomassa

14 Badan Usaha dengan kapasitas 120,63 MW dan total investasi jutadari Sejaksebanyak diterbitkannya Permen ESDM No.19total Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga ListrikUSD oleh162,5 PT PLN Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota terdapat 6 (enam) pengembang penetapan sebagai atau sekitar Rp. 2,24 triliun. Tercatat telah ditetapkan pengembangyang PLT mengajukan Biogas sebanyak 5 Badan pengembang PLTSa dengan total kapasitas sebesar 44,46 MW dan total investasi Rp 2,238 Triliun sedangkan Usaha dengan total kapasitas 9 MW dan total investasi USD 14,4 juta atau sekitar Rp. 198,9 miliar.

Sejak diterbitkannya Permen ESDM No.19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota terdapat 6 (enam) pengembang yang mengajukan penetapan sebagai pengembang PLTSa dengan total kapasitas sebesar 44,46 MW ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat dan total investasi Rp 2,238 Triliun sedangkan yang sudah mendapat penetapan adalah 1

103

yang sudah mendapat penetapan adalah 1 perusahaan dengan total kapasitas 9,96 MW dan total investasi Rp 552,36 Milyar. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dan mempengaruhi pengembangan bioenergi khususnya terkait dengan investasi di bidang bioenergi. Tantangan tersebut dibagi menjadi empat kelompok utama yaitu: ketersediaan bahan baku, teknologi, kelembagaan pengelolaan dan sumber pendanaan. Ketersediaan bahan baku menjadi syarat utama dalam melakukan investasi di bidang bioenergi, namun terkadang sumber bahan baku berbasis bioenergi yang berasal dari sumber daya hayati tidak dikhususkan untuk menjadi bioenergi atau merupakan hasil sampingan dari suatu unit usaha (by product). Oleh karena itu, sumber bahan baku menentukan keberlanjutan proyek pengembangan di bidang bioenergi. Pengembangan teknologi bioenergi masih memerlukan dukungan pemerintah untuk dapat bersaing dengan teknologi energi konvensional yang telah lama digunakan oleh masyarakat, baik dari sisi kehandalan maupun dari sisi ekonomis. Hal tersebut dikarenakan masih sedikit penyedia teknologi di bidang bioenergi sehingga pilihan investasi pada peralatan menjadi terbatas. Kelembagaan pengelolaan yang baik khususnya terkait pengembangan sampah kota menjadi energi, merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Kelembagaan tersebut dimulai dari sisi hulu yaitu pengelolaan sampah sebagai bahan baku energi hingga hilir yaitu pengelolaan pembangkit listrik berbasis sampah kota, merupakan hal yang sangat berbeda dari sisi pekerjaan dan memerlukan keahlian khusus pada setiap sektornya, sehingga kelembagaan pengelolaan yang terintegrasi dan baik mutlak diperlukan untuk pengembangan energi berbasis sampah kota. Sumber pendanaan khususnya yang berasal dari pinjaman, memerlukan jaminan dari ketiga sektor diatas yang telah disebutkan sebelumnya. Dimana pihak penyedia pendanaan memerlukan jaminan ketersediaan bahan baku, teknologi dan pengelolaan yang baik dalam mengembangkan invetasi di bidang bioenergi. Oleh karena itu, untuk mendorong pihak-pihak penyedia pendanaan pada tahap awal diperlukan peran besar pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, saat ini pemerintah mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penetapan feed in tarrif untuk pembangkit listrik berbasis bioenergi dan mandatori penggunaan BBN. Investasi Aneka EBT Capaian realisasi investasi aneka EBT tidak mencapai target pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yakni kegiatan tidak dilelang yang disebabkan data yang belum lengkap, seperti data teknis dan izin kontrak tahun jamak yang tidak terbit dari kementerian keuangan. Sebab kedua ialah kegiatan yang akan dilaksanakan gagal lelang, sehingga pada tahun anggaran berjalan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

104


1.1.5

Tujuan V: Terwujudnya Manajemen & SDM yang Profesional Serta Peningkatan Kapasitas Iptek dan Pelayanan Bidang Geologi

Tujuan strategis IV Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”. Tujuan IV didukung dengan satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Investasi Sektor ESDM yang terdiri dari empat indikator: (1) Investasi Minyak dan Gas Bumi; (2) Investasi Ketenagalistrikan; (3) 1.1.5

Tujuan V: Terwujudnya Manajemen & SDM yang Profesional Serta Peningkatan

Investasi Mineral dan Batubara; (4) Investasi EBTKE. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran 3.1.5

Tujuan V: Terwujudnya ManajemenBidang & SDM Geologi yang Profesional Serta Peningkatan Kapasitas Iptek Kapasitas Iptek dan Pelayanan

dan Pelayanan Bidang Geologi

strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan strategis IV Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”.

TujuanTujuan V : Terwujudnya Manajemen & SDM yangyaitu Profesional Serta Peningkatan Kapasitas strategis IV Kementerian ESDM “Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM”. IV didukung Tujuan IV didukung dengan satu adalah sasaran strategis Meningkatnya Investasi SektorTujuan ESDM yang Iptek dengan yaitu Meningkatnya Investasi Sektor yang dari empat indikator: (1) Investasi terdirisatu darisasaran empatstrategis indikator: (1) Investasi Minyak dan GasESDM Bumi; (2) terdiri Investasi Ketenagalistrikan; (3)

dan Pelayanan Bidang Geologi Minyak dan Gas Bumi; (2) Investasi Ketenagalistrikan; (3) Investasi Mineral dan Batubara; (4) Investasi EBTKE. Secara lebih Investasi Mineral dan Batubara; (4) Investasi EBTKE. Secara lebih rinci, capaian dari setiap sasaran rinci, capaian dari setiap sasaran strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut: strategis berikut dengan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tujuan V : Terwujudnya Manajemen & SDM yang Profesional Serta Peningkatan Kapasitas Iptek

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM Mewujudkan dan Pelayanan Bidang Geologi Manajemen dan SDM 2. Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai yang Profesional 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pemerintah 1. OpiniSatuan BPK atas Laporan Keuangan Mewujudkan 4. Jumlah Kerja (Satker) yangKESDM Telah Manajemen dan SDM Memperoleh 2. PersentaseWBK/WBBM Pembinaan Pengelolaan Pegawai yang Profesional 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 5. Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Pemerintah Kompetensi 4. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang Telah 6. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Diklat Memperoleh WBK/WBBM Meningkatkan Kapasitas Iptek Meningkatkan Kapasitas Iptek

1.

Target

Meningkatkan Kualitas 1. Informasi Meningkatkan dan Kualitas dan PelayananInformasi di Bidang 2. Geologi Pelayanan di Bidang Geologi 3.

WDP 105,7% BB

60%

2/0 Satker

0/0 Satker

60%

58,19%

100%

5. Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Kompetensi Rancangan/ Rancangan Bangun/Formula 6. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Diklat

30 Buah

0/0 Satker 58,19% 81,25% 44 Buah

81,25%

100%

Rancangan/ Rancangan Bangun/Formula Jumlah yang terimplementasikan yangpaten terimplementasikan

WDP 105,7% BB

Realisasi

WTP2/0 Satker 95% B

1. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atauatau 2. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant Rancangan/ Rancangan Bangun/Formula Rancangan/ Rancangan Bangun/Formula 2. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau yang terimplementasikan

3.

WTP 95% B

30 Buah 20 Buah

44 Buah

20 Buah

19 Buah

19 Buah

6 Buah

3. Jumlah paten yang terimplementasikan Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 1. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Wilayah prospek sumber daya geologi

3 Buah

6 Buah100 Titik

3 Buah

100 Titik

105 Titik

64 Rekomendasi

2. Wilayah prospek sumber daya geologi

Peta kawasan bencana geologi

105 Titik

63 Rekomendasi

64 Rekomendasi

63 Rekomendasi

30 Peta

30 Peta

30 Peta

3. Peta kawasan bencana geologi


Sasaran Strategis

30 Peta

1.1.5.1 1.1.5.1 Sasaran X: Mewujudkan Manajemen danSDM SDM yang Profesional Sasaran X: Mewujudkan Manajemen dan yang Profesional OpiniAtas BPK Atas Laporan KeuanganKESDM KESDM I. 3.1.5.1 OpiniI. BPK Keuangan Sasaran X: Laporan Mewujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional TabelAtas 3.58Laporan Target dan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2015 I. Tabel Opini 3.58 BPK Target dan Keuangan Capaian KESDM Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2015

Tabel 3.56 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara tahun 2010 - 2015

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kinerja 128

Bab III

Opini BPK Atas Laporan KeuanganAkuntabilitas KESDM Kinerja

Capaian

Target

Capaian

WTP

WDP

128

Bab III Akuntabilitas Kinerjamengenai kewajaran informasi keuangan Opini BPK merupakan pernyataan pendapat pemeriksa yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat akuntansi pemerintahan. Opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya

adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini

105

Opini BPK merupakan pernyataan pendapat pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Pada tahun 2015 Kementerian ESDM mendapatkan Opini WDP terhadap LK 2014. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian, piutang atau item tertentu pada LK KESDM 2015 yang dinyatakan oleh BPK RI belum sesuai standar akuntansi adalah item atau rekening piutang sumberdaya alam dalam hal ini piutang dimaksud ketika di konfrontasi oleh BPK RI. Hasil konfirmasi diperoleh nilai yang berbeda dengan nilai piutang pada akuntansi Direktorat Jenderal Minerba. Menindaklanjuti atas permasalahan tersebut Itjen KESDM melakukan perbaikan dengan melakukan rekonsiliasi piutang terhadap hampir seluruh wajib bayar PKP2B dan KK posisi per 31 Desember. 3.1.5.2 Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai Sumberdaya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena sebagai perencana, pelaku dan penentu agar tercapainya tujuan organisasi dengan mengacu pada penerapan prinsip manajemen. Secara rinci uraian capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal selaku unit yang menangani urusan sumber daya manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selama tahun 2015 telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Rangkaian kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam formulir penetapan kinerja tahun 2015. Dalam beberapa kegiatan, realisasi yang telah dicapai selama tahun 2015 bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga secara umum kinerja yang dicapai sesuai dengan target keberhasilan yang diharapkan. Berikut ini beberapa kinerja dibidang pembinaan pengelolaan pegawai yang telah dicapai selama tahun 2015: a.

Pelamar yang diterima menjadi CPNS dalam proses pembinaan pengadaan pegawai sebanyak 707 orang; Pada T.A. 2015, Kementerian ESDM mendapatkan CPNS sebanyak sebanyak 710 orang. Dari 710 orang CPNS 6 diantaranya mengundurkan diri. Kementerian ESDM mendapatkan tambahan 3 orang CPNS putra/putri daerah dari Papua, sehingga total CPNS pada tahun 2015 berjumlah 707 orang. Kementerian ESDM mengumumkan penerimaan CPNS selain melalui papan pengumuman juga melalui media elektronik (internet), media cetak nasional dan media televisi dengan tujuan untuk membuka informasi seluas-luasnya bagi para calon pelamar untuk mengikuti kegiatan penerimaan CPNS dan menjaring talenta-talenta terbaik untuk dapat bergabung pada Kementerian ESDM.

b. PNS yang direncanakan dan dikembangkan kompetensinya sebanyak 1467 orang; Pengembangan kompetensi PNS Kementerian ESDM dilakukan dengan penyertaan diklat dalam dan luar negeri. Penyertaan diklat dalam negeri merupakan kegiatan penyelenggaraan diklat yang disertakan atau melalui pihak ke 3 dalam pelaksanaannya. Tujuan dari kegiatan penyertaan diklat dalam negeri ini adalah untuk mengembangkan kompetensi para pegawai di Kementerian ESDM. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak hanya di bidang teknis saja tetapi juga di bidang non teknis, yaitu lebih ke softskill dan pengembangan diri. Karena dalam hal pengembangan kompetensi bidang teknis sudah banyak diakomodir oleh diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat ESDM melalui

106


pusdiklat-pusdiklat yang ada. •

Leader’s Camp Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Kegiatan Penyertaan Diklat Leader’s Camp ini dilaksanakan atas dasar arahan Bapak Menteri ESDM agar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang di Kementerian ESDM dapat diikutkan dalam suatu pelatihan dengan lingkungan militer untuk menggali kembali jiwa nasionalisme, patriotisme, dan melatih team work agar para pejabat teras di Kementerian ESDM lebih loyalitas terhadap Bangsa Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan Pusdikpassus, Kopassus di Batujajar Bandung. Diklat ini diikuti oleh 70 orang Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama Kementerian ESDM. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Mei 2015. Walaupun hanya dalam waktu singkat, tetapi hasil yang dicapai diharapkan dapat berpengaruh dalam kepribadian dan perilaku kerja para peserta untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

•

Penggerak Energi Tanah Air (PETA) Kegiatan penyertaan diklat ini juga salah satu arahan Menteri ESDM dalam rangka untuk mempersiapkan para pegawai muda ESDM sebagai masa depan Kementerian ini agar memiliki jiwa nasionalis, patriotisme, melatih jiwa korsa sehingga dapat bekerjasama dengan rekan kerja dan mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan negara. Peserta dalam Diklat Penggerak Energi Tanah Air adalah PNS dan CPNS Tahun 2015 yang berjumlah 1180 orang. Pelaksanaan Diklat ini bekerjasama dengan Rindam III/Siliwangi dan bertempat di SECATA Rindam III/ Siliwangi, Pangalengan Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan, angkatan 1 pada tanggal 13 – 17 September 2015 dan angkatan 2 pada tanggal 18 – 22 September, dimana setiap angkatan berjumlah 580 peserta. Selain itu para peserta dipersiapkan untuk menjadi agen dari Kementerian ESDM dalam hal mengkampanyekan gerakan hemat energi di masyarakat. Selain materi militer para peserta juga dibekali dengan materi teknis terkait konservasi energi. Sehingga apabila suatu saat para peserta ditugaskan ke daerah sudah dapat mensosialisasikan kebijakan Kementerian ESDM dalam hal konservasi energi.

•

Leader’s Camp Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kegiatan ini merupakan lanjutan dari arahan Menteri ESDM yaitu, seluruh pegawai Kementerian ESDM AKUNTABILITAS KINERJA

diharapkan mengikuti pelatihan di lingkungan militer yang diharapkan dapat meningkatkan jiwa nasionalisme, patriotisme dan leadership. Para peserta diklat ini sebanyak 100 orang, yang terdiri dari 25 orang Pejabat Administrator dan 75 orang Pejabat Pengawas d lingkungan Kementerian ESDM. Diklat ini merupakan diklat angkatan pertama karena direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 6 angkatan untuk mengakomodir seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berjumlah 580 orang. Penyelenggaraan diklat ini bekerjasama dengan pihak Rindam III/Siliwangi Bandung. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 28 November 2015 yang berlokasi di Dodik Belanegara, Cikole, Lembang Bandung. Selama kegiatan berlangsung para peserta dibekali dengan materi-materi militer dari Rindam III/Siliwangi dimana materinya tidak hanya terkait dengan bela negara tetapi juga berhubungan dengan hal motivasi, team work dan leadership. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut para peserta lebih produktif dalam bekerja. •

Diklat Non Teknis Selain penyertaan diklat dalam dan luar negeri, Sekretariat Jenderal juga telah melakukan penyertaan beberapa diklat non teknis lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para pegawai di


107

− Diklat Hospitality bagi 20 orang − Diklat Public Speaking bagi 35 orang − Diklat Pre Departure Training Programme 15 orang − Diklat Behavioral Based Safety bagi 15 orang − Diklat Network Security and Defense bagi 15 orang Kementerian ESDM.

−Beberapa Diklat penyertaan dan Ujiandiklat Sertifikasi Ahli bagi Pejabat Pengadaan/Jasa Pemerintah sebanyak 2 yang dilaksanakan antara lain adalah: -- angkatan Diklat Capacity Building bagi 50 orangBagi seluruh pegawai Biro Kepegawaian yang berjumlah 65 orang -- Diklat Employee Engagement bagi 15 orang

Diharapkan setelah diklat -- Diklat Job Analysismengikuti and Evaluation bagitersebut 15 orang para peserta bertambah kompetensinya sehingga -- Diklat Hospitality bagi 20 orang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. --

Diklat Public Speaking bagi 35 orang

c. CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 474 orang; -- Diklat Pre Departure Training Programme 15 orang -- T.A. Diklat2015, Behavioral Based SafetyESDM bagi 15 mengangkat orang Pada Kementerian CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak --

Diklat Network Security and Defense bagi 15 orang

474 orang. Pengambilan sumpah PNS dan pengajuan Usul Kartu Pegawai (Karpeg) terhadap 474 -- Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli bagi Pejabat Pengadaan/Jasa Pemerintah sebanyak 2 angkatan bagi 50 orang orang tersebut juga telah dilaksanakan pada tahun 2015. Diharapkan setelah mengikuti diklat tersebut para peserta bertambah kompetensinya sehingga dapat

d. PNS yang diproses pembinaan dan pengangkatannya sebanyak 1.589 orang dengan rincian mendukung dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.

c. sebagai CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 474 orang; berikut: Pada T.A. 2015, Kementerian ESDM mengangkat CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 474 orang. Pengambilan sumpah PNS dan pengajuan Usul Kartu Pegawai (Karpeg) terhadap 474 orang tersebut juga telah dilaksanakan pada tahun 2015.

Tabelpembinaan 3.59 Pembinaan dan Pengangkatan PNS KESDM d. PNS yang diproses dan pengangkatannya sebanyak 1.589 orangTahun dengan2015 rincian sebagai berikut: Tabel 3.59 Pembinaan dan Pengangkatan PNS KESDM Tahun 2015

No

Kegiatan

Jumlah

1

Proses Pensiun KESDM

191

2

Proses Administrasi PNS dipekerjakan

77

3

Proses Ujian Dinas

43

4

Proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

81

5

Proses Mutasi PNS

218

6

Proses Pencantuman Gelar

50

7

Proses Cuti di Luar Tanggungan Negara

2

8

Proses Kenaikan Pangkat KESDM

736

Jumlah

1398

e. PNS yang diproses pembinaan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 3327 orang dengan Tabel 3.60 Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional PNS KESDM Tahun 2015

132

108



e.

PNS yang diproses pembinaan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 3327 orang dengan rincian sebagai berikut:sebagai berikut: rincian Tabel 3.60 Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional PNS KESDM Tahun 2015

No

Kegiatan

Jumlah

1

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural

577

2

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu

305

3

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

355

4

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

352

5

Internalisasi Jabatan Fungsional Tertentu

210

6

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

202

7

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola APBN

62

8

Internalisasi peraturan kepegawaian lingkungan Sekretariat Jenderal

93

9

Penyusunan Pedoman peraturan kepegawaian

70

10

Kenaikan pangkat Sekretariat Jenderal

108

11

Proses Mutasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal

100

12

Proses Cuti Sekretariat Jenderal

553

13

Proses Kenaikan Gaji Berkala

249

14

Proses Pensiun Sekretariat Jenderal

15

Proses CPNS Sekretariat Jenderal

2 AKUNTABILITAS KINERJA

89 3327

Jumlah

f. Pelaksanaan pembinaan administrasi mutasi pegawai sebanyak 1 laporan berupa kegiatan rutin f.

Pelaksanaan pembinaan administrasi mutasi pegawai sebanyak 1 laporan berupa kegiatan rutin yang terkait

yang terkait dengan mutasi pegawai; dengan mutasi pegawai;

g. Pembinaan disiplin pegawai sebanyak 1032 orang, terdiri dari: g. Pembinaan disiplindan dankinerja kinerja pegawai sebanyak 1032 orang, terdiri dari: •

Pelaksanaan penegakan disiplin PNS terhadap 17 orang PNS;

•

Pemberian tanda jasa/penghormatan/kehormatan sebanyak 629 orang;

• Pelaksanaan penegakan disiplin PNS terhadap 17 orang PNS;

• • Pemberian tanda jasa/penghormatan/kehormatan sebanyak orang; Pengelolaan poliklinik dan penyediaan obat-obatan sebanyak 191629 orang; •

Data penilaian prestasi kerja PNS Golongan/Ruang IV/c ke atas sejumlah 195 orang telah dikumpulkan

• Pengelolaan poliklinik dan penyediaan obat-obatan sebanyak 191 orang; dan selanjutnya disampaikan kepada BKN.

• • Data penilaianuntuk prestasi kerjaamanat PNS Golongan/Ruang IV/c ke atas sejumlah 195 orang telah Hal tersebut memenuhi Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaandan PP Nomor 46 Tahundisampaikan Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, huruf romawi XI, bahwa Penilaian dikumpulkan selanjutnya kepada BKN. prestasi kerja Golongan/Ruang IV/c ke atas harus disampaikan kepada BKN.

• Hal tersebut untuk memenuhi amanat Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, huruf


ESDM Untuk Kesejahteraan 133 Rakyat

109

romawi XI, bahwa Penilaian prestasi kerja Golongan/Ruang IV/c ke atas harus disampaikan kepada BKN. h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Tata Naskah Pegawai sebanyak 12000 dokumen, terdiri dari: •

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 6000 dokumen

•

Tata Naskah Pegawai sebanyak 6000 dokumen

h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Tatamenghasilkan Naskah Pegawai sebanyak 12000perundangdokumen, terdiri dari: i. Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana 4 rancangan peraturan

i.

•

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 6000 dokumen undangan terdiri dari:

•

Tata Naskah Pegawai sebanyak dokumen • Peraturan Presiden Nomor6000 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM;

Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana 4 rancangan peraturan • Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 menghasilkan Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasiperundang-undangan Birokrasi terdiri dari: • •

Kementerian ESDM;

Peraturan PresidenMenteri Nomor 68 Tahun tentang ESDM; Kinerja ESDM Nomor2015 28 Tahun 2015Kementerian tentang Unit Pengendali • Peraturan ESDM;•

• • j.

Kementerian

PeraturanESDM; Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun Birokrasi 2015 tentang Pengendali j. Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi KESDMUnit 2 dokumen, yaitu: Kinerja Kementerian ESDM; Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM • Roadmap Reformasi Birokrasi;

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM 2 dokumen, yaitu: • Laporan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM yang dilakukan oleh Unit • •

RoadmapPengelola Reformasi Birokrasi; Reformasi Birokrasi (UPRB).

Laporan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM yang dilakukan oleh Unit Pengelola k. Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan selama 12 bulan layanan. Reformasi Birokrasi (UPRB).

k.

Pemberian layanan administrasi penggajian dan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, uang lembur

Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan selama 12 bulan layanan.

dan uang makan di lingkungan Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 selama 12 bulan layanan.

Pemberian layanan administrasi penggajian dan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, uang lembur dan uang Adapun biaya yang dikeluarkan atas penyiapan bahan administrasi dan penggajian tersebut ialah

makan di lingkungan Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 selama 12 bulan layanan. Adapun biaya yang sebesar Rp. 59.441.375.757,- dari target awal yaitu sebesar Rp. 85.943.230.000. dikeluarkan atas penyiapan bahan administrasi dan penggajian tersebut ialah sebesar Rp. 59.441.375.757,Secara keseluruhan, berikut ini adalah pencapaian kinerja di bidang pembinaan pengelolaan pegawai:

dari target awal yaitu sebesar Rp. 85.943.230.000.

Secara keseluruhan, berikut ini adalah pencapaian kinerja di bidang pembinaan pengelolaan pegawai: Tabel 3.61 Target dan Realisasi Pembinaan Pengelolaan Pegawai Tahun 2015

Tabel 3.61 Target dan Realisasi Pembinaan Pengelolaan Pegawai Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan 134

pengembangan organisasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Persentase

Jumlah pelamar yang diterima menjadi CPNS dalam proses pembinaan pengadaan pegawai

802 orang

707 orang

88%

Jumlah PNS yang direncanakan dan

561 orang

1476 orang

263%

Kinerja Jumlah CPNS yangAkuntabilitas diangkat menjadi PNS

492 orang

474 orang

96%

Jumlah PNS yang diproses Pembinaan dan Pengangkatannya

980 orang

1589 orang

162%

Jumlah PNS yang diproses pembinaan jabatan struktural dan fungsional

3040 orang

3327 orang

109%

Jumlah dokumen proses Pembinaan Administrasi Mutasi Pegawai

1 laporan

1 laporan

100%

Jumlah PNS yang diproses pembinaan disiplin dan penilaian kinerja pegawai

965 orang

1036 orang

107%

Jumlah dokumen pegawai yang dikelola dalam Sistem Informasi Kepegawaian dan Tata Naskah Pegawai

12000 dokumen pegawai

12000 dokumen pegawai

100%

4 rancangan

4 rancangan

100%

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM

2 laporan

2 laporan

100%

Jumlah layanan perkantoran yang dikelola dalam pemberian gaji dan tunjangan kerja

12 bulan layanan

12 bulan layanan

100%

dikembangkan Kompetensinya Bab III

Jumlah rancangan susunan Satuan Organisasi KESDM

TOTAL

105,7%

II. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penilaian Kinerja seluruh Kementerian dan Lembaga yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan

110

RB dilakukan setiap tahun. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2015 ini adalah penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 Kinerja Kementerian untuk Tahun 2014. Penilaian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 dan hasil penilaian diumumkan pada bulan Desember 2014. Kementerian Energi dan Sumber Daya

II. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penilaian Kinerja seluruh Kementerian dan Lembaga yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan setiap tahun. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2015 ini adalah penilaian evaluasi Kinerja Kementerian untuk Tahun 2014. Penilaian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 dan hasil penilaian diumumkan pada bulan Desember 2014. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan hasil penilaian kinerja untuk tahun 2015 memperoleh kategori nilai B atau. Dari penilaian LAKIP KESDM Tahun 2014 yang dilakukan pada tahun 2015 ini, Kementerian ESDM memperoleh sedikit peningkatan kategori nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 menjadi nilai BB dengan angka 70,41 dibandingkan dengan perolehan di tahun 2013 yang memperoleh nilai B dengan angka 70,34. Tercapainya perolehan nilai LAKIP KESDM Tahun 2014 sesuai dengan target yang telah ditetapkan ini dikarenakan antara lain mulai adanya perhatian dari pimpinan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja

dimulai dari Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil evaluasi.

di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk meningkatkan nilai menjadi seperti yang ditargetkan pada tahun 2018 menjadi nilai A, diperlukan keterlibatan pimpinan yang lebih pada sistem akuntabilitas kinerja (AKIP) KESDM,

III. Jumlah satuan kerja (satker) yang telah memperoleh WBK / WBBM

dimulai dari Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil evaluasi.

Capaian Satker yang Telah Memperoleh WBK/WBBM III. Jumlah Tabel satuan3.62 kerjaTarget (satker)dan yang telah memperoleh WBK / WBBM Tabel 3.62 Target dan Capaian Satker yang Telah Memperoleh WBK/WBBM

Indikator Kinerja Jumlah satuan kerja (satker) yang telah memperoleh WBK/WBBM

Target

Capaian

2/0 satker

0/0 satker

Reformasi merupakan salahsalah satu langkah awal untuk penataan penataan terhadap sistem Reformasibirokrasi birokrasi merupakan satu langkah awal melakukan untuk melakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani

tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan

wewenang, praktek KKN, dan lemahnya Sejalan dengan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan masyarakat secara cepat, tepat,pengawasan. dan profesional. Dalamhalperjalanannya, banyak kendala yang Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang

dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama


pengawasan. Sejalandan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Presiden yaitu peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN,Peraturan serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu

Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang

untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unittiga kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang

bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan

instansi pemerintah. Proses pembangunan Zonainstansi Integritaspemerintah difokuskan pada program Manajemen pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlupenerapan untuk membangun pilot project Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja

Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas,

lainnya. instansi Untuk pemerintah itu, perlu secara konkret program reformasi birokrasi pada unit kerja pimpinan menetapkan satu dilaksanakan atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/

melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

Proses pembangunan Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan a. Dianggap sebagai unit Zona yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; b. sumber daya yang cukup besar,Proses serta olehMengelola pimpinan instansi pemerintah. pembangunan Zona Integritas difokuskan pada c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan

satu

atau

beberapa

unit

kerja

yang

diusulkan

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat sebagai Wilayah Bebas

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah

111

112


2

Jumlah

100

20

20

1

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

40

10

15

10

15

5

Indikator Hasil

6

5

4

3

2

5

Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1

Skala

60

Indikator

Komponen Pengungkit

No

43.04

0.00

15.01

15.01

0.00

6.24

7.89

10.43

1.33

2.14

28.03

SBG

48.71

5.00

12.51

17.51

3.36

4.13

9.17

10.15

2.50

1.89

31.20

PSG

41.56

5.00

13.76

18.76

1.63

4.75

4.29

8.82

1.67

1.64

22.80

PAG

46.93

5.00

14.51

19.51

3.21

5.50

7.63

8.33

1.50

1.25

27.42

PSDG

Badan Geologi

43.91

0.00

14.26

14.26

2.51

6.00

7.86

8.81

2.83

1.64

29.65

PVMBG

34.39

5.00

5.00

1.80

1.75

9.05

12.37

3.92

0.50

29.39

PPPGL

56.56

15.00

3.98

18.98

6.00

5.68

9.29

12.28

3.75

0.58

37.58

Puslitbang Tekmira

Balitbang

54.93

15.00

3.00

18.00

7.40

6.13

10.00

10.35

2.33

0.72

36.93

Pusdiklat Geologi

50.97

10.00

5.00

15.00

7.32

6.45

7.74

10.38

3.58

0.50

35.97

Pusdiklat TMB

Badiklat

53.93

15.00

2.33

17.33

6.00

5.94

9.29

11.04

3.75

0.58

36.60

Ditjen EBTKE

50.79

10.00

3.25

13.25

6.18

6.89

9.29

9.71

4.17

1.30

37.54

BPH Migas

41.81

0.00

4.00

4.00

7.08

7.38

10.00

10.68

2.17

0.50

37.81

Ditjen Minerb a

Hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap implementasi ZI menuju WBK/WBBM terhadap 12 satuan kerja di

Kementerian ESDM menunjukkan bahwa belum ada satker yang memperoleh nilai yang memenuhi di atas 75 atau

memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satker WBK/WBBM. Hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) unit/satuan

kerja adalah sebagai berikut : Tabel 3.63 Implementasi Zona Integritas

melalui pendampingan dan asistensi pembangunan zona integritas dan menerbitkan edaran kepada seluruh Pimpinan di lingkungan KESDM untuk melakukan percepatan pembangunan ZI dengan melibatkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRB) Kementerian ESDM dengan asistensi Inspektorat Jenderal dan diharapkan tahun 2016, beberapa unit kerja dapat memperoleh hasil penilaian yang memadai. Untuk mendukung pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap seluruh satuan kerja di Kementerian ESDM tidak ada satker yang

Inspektorat Jenderal meluncurkan duasyarat buah untuk program yaknisebagai : memperoleh nilai ditelah atas 75 atau memenuhi diusulkan satker WBK/WBBM. Atas capaian sebagaimana disampaikan di atas, Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka

a. Whistleblowing System

pembinaan terhadap satuan kerja di seluruh kementerian melalui pendampingan dan asistensi pembangunan

zonaPenanganan integritas dan Pengaduan menerbitkan Internal edaran kepada seluruh Pimpinan lingkunganmelalui KESDMsistem untuk melakukan Sistem di lingkungan KESDMdidilakukan online atau percepatan pembangunan ZI dengan melibatkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRB) Kementerian ESDM

yang dikenal Whistleblowing System Online yang merupakan sarana yang disediakan oleh dengan asistensi Inspektorat Jenderal dan diharapkan tahun 2016, beberapa unit kerja dapat memperoleh hasil

Kementerian ESDM bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penilaian yang memadai. berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan KESDM, sehingga setiap Untuk mendukung pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Inspektorat

pegawai KESDM dapat bertindak sebagai untuk melaporkan penyimpangan kapan dan Jenderal telah meluncurkan dua buah programwhistleblower yakni : a. Whistleblowing System dimanapun dengan mengakses http://wbs.esdm.go.id/. atau website http://esdm.go.id serta pos dan Sistem Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan KESDM dilakukan melalui sistem online atau yang

mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan bagi si pelapor.Sampai dengan periode Desember dikenal Whistleblowing System Online yang merupakan sarana yang disediakan oleh Kementerian ESDM bagi siapa saja memiliki informasi danpengaduan ingin melaporkan berindikasi pelanggaran tindak 2015, sudah adayang 36 (tiga puluh enam) yang suatu telahperbuatan masuk dalam website Whistleblowing pidana korupsi yang terjadi di lingkungan KESDM, sehingga setiap pegawai KESDM dapat bertindak sebagai

System Kementerian ESDM. Keseluruhan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti untuk di verifikasi whistleblower untuk melaporkan penyimpangan kapan dan dimanapun dengan mengakses http://wbs.esdm.

dan/ataugo.id/. ditelaah, denganhttp://esdm.go.id perincian pengaduan berikut: hak perlindungan dan penghargaan bagi atau website serta pos sebagai dan mendapatkan si pelapor.Sampai dengan periode Desember 2015, sudah ada 36 (tiga puluh enam) pengaduan yang telah masuk dalam website Whistleblowing System Kementerian ESDM. Keseluruhan pengaduan tersebut telah

Tabel 3.64 Target dan Capaian Penyelenggaraan Diklat

ditindaklanjuti untuk di verifikasi dan/atau ditelaah, dengan perincian pengaduan sebagai berikut:

NO

138

JENIS PENGADUAN MASYARAKAT

JUMLAH

TINDAK LANJUT

1

Minyak dan gas bumi

1

Telah Ditindak Lanjuti

2

Setlitbang

1


3

Energi baru terbarukan

1


4

Badan Geologi

6


5

Tidak ada topik

1


6

PVMBG

1


7

STEM AKA MIGAS

2


8

SPBG


9

Lain – lain

1 Bab III Akuntabilitas Kinerja 22 TOTAL


Tabel 3.64 Target dan Capaian Penyelenggaraan Diklat


36

b. Pengendalian Gratifikasi b. Pengendalian Gratifikasi Inspektorat V selaku unit pengelola gratifikasi telah melakukan sosialisasi sebagaimana yang diatur

Inspektorat V selaku unit pengelola gratifikasi telah melakukan sosialisasi sebagaimana yang diatur dalam PERMEN ESDM No. 37 tahun 14 tentang Pengendalian Gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di

dalam PERMEN ESDM No. 37 tahun 14 tentang Pengendalian Gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di lingkungan KESDM, sehingga unit-unit di Kementerian ESDM dapat melaksanakan mekanisme gratifikasi ini beserta pelaporannya. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

saat ini tengah berbenah untuk mengembalikan public trust, meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi sekaligus.

113

saat ini tengah berbenah untuk mengembalikan public trust, meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi sekaligus. Dua penghargaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian ESDM yaitu : 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan unit pengendali gratifikasi terbaik di tahun 2015; dan lingkungan KESDM, sehingga di Kementerian ESDM dapat total melaksanakan mekanisme gratifikasi 2) Kementerian/Lembaga yangunit-unit telah menerapkan PPG dengan nilai gratifikasi terbesar yangini beserta pelaporannya. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang saat ini tengah berbenah untuk

ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Selain meraih dua penghargaan pengendalian mengembalikan public trust, meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi sekaligus.

gratifikasi tingkat yang Kementerian/lembaga. Menteri Energi Dan Sumber Mineral, Sudirman Dua penghargaan diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Daya Kementerian ESDM yaitu : 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan unit pengendali gratifikasi terbaik di tahun 2015; dan Said juga meraih peringkat pertama Penghargaan Gratifikasi sebagai pegawai

2) Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan PPG dengan total nilai gratifikasi terbesar yang

negeri/penyelenggaraan negara dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik

ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Selain meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi

negara tahunKementerian/lembaga. 2015. Total nilai gratifikasi ESDMSudirman ke KPK selama tingkat Menteri yang Energidiserahkan Dan SumberMenteri Daya Mineral, Said jugatahun meraih Penghargaan Gratifikasi sebagai pegawai negeri/penyelenggaraan negara dengan 2015 peringkat senilai Rppertama 3.966.313.978. nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Total nilai gratifikasi yang

IV. Persentase Penyelenggaraan Berbasis Kompetensi diserahkan Menteri ESDM keDiklat KPK selama tahun 2015 senilai Rp 3.966.313.978.

Tabel 3.65 Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi IV. Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Tabel 3.65 Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi

Indikator Kinerja Target Capaian Terstruktur, Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), dan Diklat Masyarakat. Bidang diklat yang diselenggarakan meliputi bidang diklat minyak dan gas bumi (migas), mineral dan 58,19 batubara Persentase penyelenggaraan berbasis kompetensi 60 (181(minerba), judul) ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi (KEBTKE), geologi, dan tambang bawah tanah (TBT). Diklat ESDM telah menyelenggarakan beberapa judul ESDM diklat yang Penyelenggaraan diklatBadan berbasis kompetensi merupakan kegiatan utama Badan Diklat sesuaitelah dengan

Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi merupakan kegiatan utamaberbasis Badan Diklat ESDM penugasan Kementerian ESDM.berbasis Badan Diklat ESDM menyelenggarakan diklat, memenuhidari kriteria sebagai diklat kompetensi, yaitu diklat yang jenis telah memilikikompetensi kelengkapan yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural, Diklat Terstruktur, Kepemimpinan (Diklatpim), dan sesuai dengan penugasan dari Kementerian ESDM. Badan DiklatDiklat ESDM menyelenggarakan jenis seperti dokumen standar kompetensi atau analisis gap kompetensi (training need analysis / TNA), Diklat Masyarakat. Bidang diklat yang diselenggarakan meliputi bidang minyak dan gas bumi (migas), mineral berbasis kompetensi diklat, yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural, Diklat standar kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan, dokumen penyelenggaraan, dan dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan danevaluasi konservasi energi (KEBTKE), geologi,

dan tambang bawah tanah (TBT). Badan Diklat ESDM telah menyelenggarakan beberapa diklat yang telah dokumen evaluasi Widyaiswara. Dengan menggunakan kriteria tersebut maka judul gambaran diklat 139 memenuhi kriteria sebagai diklat berbasis kompetensi, yaitu diklat yang telah memiliki kelengkapan seperti Bab IIIESDM berbasis kompetensi pada masing-masing bidang disajikan pada Tabel 3.66. dokumen standar kompetensi atau analisis gap kompetensi (training need analysis / TNA), standar kurikulum, Akuntabilitas Kinerja modul, pedoman penyelenggaraan, dokumen evaluasi penyelenggaraan, dan dokumen evaluasi Widyaiswara. Dengan menggunakan tersebut maka gambaran diklat berbasis kompetensi pada2015 masing-masing bidang Tabelkriteria 3.66 Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Tahun ESDM disajikan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66 Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Tahun 2015

No.

Bidang Diklat

Jumlah Judul Diklat

Jumlah Judul Diklat Berbasis Kompetensi

Capaian (%)

1

Minyak dan Gas Bumi

113

95

84,07

2

Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

60

26

43,33

3

Geologi

46

16

34,78

4

Mineral dan Batubara

57

41

71,93

5

Tambang Bawah Tanah

35

3

8,57

311

181

58,19

Jumlah

Adapun penyelenggaraan diklat pada tahun 2015 secara keseluruhan baik yang telah berbasis

114

kompetensi maupun yang belum berbasis kompetensi sebanyak 554 jumlah penyelenggaraan


diklat. Berdasarkan peruntukan, diperoleh gambaran bahwa diklat peruntukan untuk Aparatur

Adapun penyelenggaraan diklat pada tahun 2015 secara keseluruhan baik yang telah berbasis kompetensi maupun yang belum berbasis kompetensi sebanyak 554 jumlah penyelenggaraan diklat. Berdasarkan peruntukan, diperoleh gambaran bahwa diklat peruntukan untuk Aparatur KESDM mengalami kenaikan jumlahnya dari 114 diklat pada tahun 2014 menjadi 154 diklat pada tahun 2015. Sedangkan diklat peruntukan Aparatur Pemda mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 187 diklat dibandingkan jumlah diklat pada

Grafik Penyelenggaraan Diklat Tahun 2011-2015 tahun 2014 sebanyak Gambar 233 diklat3.32 (Gambar 3.32). 800 600 400 200 0

2011

2012

2013

2014

2015

Aparatur KESDM

177

100

76

114

154

Aparatur Pemda

245

303

323

233

187

Industri/Masy.

191

193

241

312

213

Jumlah

613

596

640

659

554

Gambar 3.32 Grafik Penyelenggaraan Diklat Tahun 2011-2015

Berdasarkan data capaian peserta diklat dalam kurun waktu tahun 2011-2015 yang disajikan pada Gambar 3.33 diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan jumlah peserta diklat pada tahun 20000 2015 diikuti oleh 8.801 orang peserta. 15000


10000 5000 0

2011

2012

2013

2014

2015

Aparatur KESDM

5357

3580

1216

1686

2492

Aparatur Pemda

4124

9501

9470

4273

2676

Industri/Masy.

3413

3634

12894

3895 4451 Bab III 16976 15137 Akuntabilitas Kinerja

5210

Jumlah

11169

8802

141

Gambar 3.33 Grafik Peserta Diklat Tahun 2011-2015

Gambar 3.33 Grafik Peserta Diklat Tahun 2011-2015 Berdasarkan data capaian peserta diklat dalam kurun waktu tahun 2011-2015 yang disajikan pada Gambar 3.33

Penyelenggaraan diklat berdasarkan bidang dan peruntukan peserta diklat pada tahun 2015

diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan jumlah peserta diklat pada tahun 2015 diikuti oleh 8.801 orang

disajikan pada Tabel 3.67 bidangbidang minyak gas bumi, diklatdiklat bidang mineral dan batubara, peserta. Penyelenggaraan diklatDiklat berdasarkan dandan peruntukan peserta pada tahun 2015 disajikan dan

diklat

bidang

ketenagalistrikan,

energi

baru,

terbarukan

dan

konservasi

energi

menyelenggarakan diklat untuk industri dan masyarakat di samping untuk Aparatur KESDM dan Aparatur Pemda.


115

Gambar 3.33 Grafik Peserta Diklat Tahun 2011-2015 Penyelenggaraan diklat berdasarkan bidang dan peruntukan peserta diklat pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.67 Diklat bidang minyak dan gas bumi, diklat bidang mineral dan batubara, dan

diklat

bidang

ketenagalistrikan,

energi

baru,

terbarukan

dan

konservasi

energi

menyelenggarakan diklat untuk industri dan masyarakat di samping untuk Aparatur KESDM dan Aparatur Pemda. pada Tabel 3.67 Diklat bidang minyak dan gas bumi, diklat bidang mineral dan batubara, dan diklat bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi menyelenggarakan diklat untuk industri dan masyarakat diTabel samping Aparatur KESDMDiklat dan Aparatur Pemda.Bidang Diklat Tahun 2015 3.67untuk Penyelenggaraan Berdasarkan Tabel 3.67 Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2015

Jumlah Diklat No.

Bidang Diklat

Aparatur KESDM

Aparatur Pemda

Industri/ Masyarakat

Jumlah

1

Minyak dan Gas Bumi

45

7

177

229

2


20

78

2

100

3

Geologi

59

20

0

79

4


27

48

34

109

5

Tambang Bawah Tanah

3

34

0

37

Jumlah

154

187

213

554

yang berasal dari pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dari berbagai perguruan tinggi, STEM Judul diklat dan untuk industri Sementara dan masyarakat prakteknya dapat diikuti juga oleh peserta diklat Akamigas, lain-lain. judul dalam diklat yang ditujukan untuk Aparatur KESDM saat ini telah diikuti juga oleh peserta dari institusi Kementerian/Lembaga lain. Hal ini merupakan bentuk

Judul diklat untuk industri dan masyarakat dalam prakteknya dapat diikuti juga oleh peserta diklat yang berasal

komitmen Badan Diklat ESDM untuk menjangkau semua kalangan dalam rangka memberi bekal dari pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dari berbagai perguruan tinggi, STEM Akamigas, dan lain-lain. Sementara 142 Bab III judul diklat yang ditujukan untuk Aparatur KESDM saat ini telah diikuti juga oleh peserta dari institusi Kementerian/ Akuntabilitas Kinerja pengetahuan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral (Tabel 3.68). Lembaga lain. Hal ini merupakan bentuk komitmen Badan Diklat ESDM untuk menjangkau semua kalangan dalam rangka memberi bekal pengetahuan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral (Tabel 3.68).

Tabel 3.68 Peserta Diklat Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2015 Tabel 3.68 Peserta Diklat Berdasarkan Bidang Diklat Tahun 2015

Jumlah Peserta No.

Bidang Diklat

Industri/

Aparatur KESDM

Aparatur Pemda

Masyarakat

Jumlah

1

Minyak dan Gas Bumi

991

138

2.436

3.565

2


374

917

44

1.335

3

Geologi

392

633

265

1.290

4


683

768

803

2.254

5

Tambang Bawah Tanah

52

220

86

358

2.492

2.676

3.634

8.802

Jumlah

Penyelenggaraan diklat merupakan sebuah proses untuk menumbuhkembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja SDM

116

pengelola sektor ESDM dalam memecahkan permasalahan manajerial dan operasional di


lapangan.

Untuk

mengetahui

bagaimana

gambaran

hasil

dan

efektifitas

(dampak)

Penyelenggaraan diklat merupakan sebuah proses untuk menumbuhkembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja SDM pengelola sektor ESDM dalam memecahkan permasalahan manajerial dan operasional di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran hasil dan efektifitas (dampak) penyelenggaraan diklat dan bagaimana kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap alumni, pengguna atau atasan langsung, pengguna atau bukan atasan alumni diklat, dan rekan kerja dalam meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing, maka telah dilakukan pengukuran manfaat dan dampak khususnya pada diklat strategis bidang ESDM dan diklat strategis pendukung kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian ESDM. Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang migas dilakukan pada tujuh judul dengan aspek yang diukur yaitu aspek peningkatan kompetensi, tingkat penghargaan, tingkat manfaat, dan tingkat penerapan seperti disajikan pada Tabel 3.69. Secara umum hasil pengukuran menunjukkan bahwa diklat tersebut telah mampu meningkatkan kompetensi alumni diklat dalam meningkatkan kinerja alumni diklat berdasarkan persepsi pimpinan atau pengguna alumni diklat, dan rekan kerja. Tingkat penghargaan yang diberikan pimpinan dan rekan kerja relatif tinggi, sedangkan tingkat manfaat dan penerapannya juga positif yaitu bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi alumni diklat dan mudah diterapkan (Tabel 3.70). Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang mineral dan batubara dilakukan pada dua judul dengan aspek yang diukur yaitu aspek peningkatan kompetensi, tingkat penghargaan, tingkat manfaat, dan tingkat penerapan seperti disajikan tingkat pada Tabel 3.71 Secara hasil pengukuran menunjukkan rekan kerja relatif tinggi, sedangkan manfaat dan umum penerapannya juga positif yaitu bahwa diklat juru ledak telah mampu meningkatkan kompetensi alumi diklat dalam meningkatkan kinerja alumni bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi alumni diklat dan mudah diterapkan (Tabel 3.70). Tabel 3.69 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Migas

Aspek Pengukuran

1

2

Judul Diklat

Peningkatan kompetensi

Tingkat penghargaan

Pengenalan industri, peranan dan sistem bagi hasil migas

Meningkat (64,00)

Tanggung jawab Meningkat (64,00)

Bermanfaat

Pengawasan SPBU

Meningkat (67,26)

Tanggung jawab Meningkat

Bermanfaat

(64,00) 3

Pengenalan Inspeksi Migas

Meningkat (62,00)

Tanggung jawab Meningkat (64,00)

4

5

Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas

Meningkat (66,50)

Pengembangan Masyarakat Untuk Wilayah Industri Migas (COMDEV)

Meningkat (66,15)

Tanggung jawab Meningkat (64,00) Tanggung jawab Meningkat (64,00)

Tingkat manfaat

(74,10)

(72,79) Bermanfaat (70,49) Bermanfaat (72,79)

Bermanfaat (73,77)

Tingkat penerapan Cukup bisa diterapkan (57,56) AKUNTABILITAS KINERJA

No.

Mudah diterapkan (61,93) Cukup bisa diterapkan (54,44) Mudah diterapkan (62,50) Mudah diterapkan (63,65)

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat Tabel 3.70 Ringkasan Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Migas Berdasarkan Persepsi Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Alumni

117

Meningkat

Masyarakat Untuk Wilayah Industri Migas (COMDEV) No.

(64,00)

Persepsi

diterapkan (63,65)

(73,77)

Hasil Pengukuran

Berdasarkan tingkat kepuasan pimpinan secara keseluruhan nilai indeks variabel tingkat kepuasan pimpinan berdasarkan persepsi pinpinan adalah sebesar 74,76, yang Manfaat berarti pimpinan merasa terhadap Tabel 3.70 Ringkasan Pengukuran dan Dampak Diklatpuas Bidang Migas kinerja responden setelah mengikuti diklat Berdasarkan Persepsi Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Alumni -

3

Tabel 3.70 Ringkasan Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Migas Berdasarkan Diklat

Rekan KerjaPersepsi Alumni Berdasarkan rekan kerja indeks kinerja aspek Diklat,persepsi Pengguna atau Atasan, dan Rekanpeningkatan Kerja Alumni Diklat kemampuan diri tercatat sebesar 69,96 yang berarti meningkat No.

Persepsi

Hasil Pengukuran

Hasil dan dampak diklat strategis bidang responden mineral dan 1 pengukuran Alumni Diklat manfaatKompetensi Alumnipenyelenggaraan Diklat meningkat terhadap tugas/pekerjaan

sebesar 72,79yang diukur yaitu aspek peningkatan batubara dilakukan padadengan dua nilai judulindeks dengan aspek

2 Pengguna ataupenghargaan, - Menurut persepsi atasandan langsung daripenerapan responden,seperti secara keseluruhan aspek kompetensi, tingkat tingkat manfaat, tingkat disajikan pada

kemampuan diri dari responden meningkat dengan nilai indeks sebesar 72,57. Terutama dalam kemampuan berfikir dan bekerja secara sistematis, meningkatkan kompetensi alumi diklat dalam meningkatkan alumni diklat berdasarkan sedangkan aspek kemampuan diri kinerja yg peningkatannya paling kecil adalah No. Persepsi Hasil Pengukuran posisi jabatan tinggidan (promosi) tanggungjawab yang lebih besar. persepsi pimpinan atau pengguna alumnilebih diklat, rekan atau kerja. Tingkat penghargaan yang atasan langsung

Tabel 3.71 Secara umum hasil pengukuran menunjukkan bahwa diklat juru ledak telah mampu

Berdasarkan tingkat kepuasan pimpinan secara keseluruhan nilai indeks variabel tingkat kepuasan pimpinan berdasarkan persepsi pinpinan adalah juga dalam 74,76, mendukung tugas dan fungsi alumni diklat dan mudah yang 144 positif yaitu bermanfaat sebesar Bab IIIberarti pimpinan merasa puas terhadap kinerja responden setelah mengikuti diklat Akuntabilitas Kinerja diterapkan. Namun untuk hasil pengukuran diklat juru ukur masih memiliki nilai skor di bawah 50% -

diberikan pimpinan dan rekan kerja relatif tinggi, sedangkan tingkat manfaat dan penerapannya

3 Rekan Kerja Berdasarkan persepsi rekan kerja untuk indekskekinerja peningkatan aspek sehingga kinerja program diklat tersebut mesti diperbaiki depannya. kemampuan diri tercatat sebesar 69,96 yang berarti meningkat

Tabel 3.71 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Minerba Berdasarkan Persepsi Hasil pengukuran dan dampak penyelenggaraan diklatAlumni strategis bidang mineral dan Alumni manfaat Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Diklat Tabel 3.71 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Minerba Berdasarkan Persepsi batubara dilakukan pada dua judul dengan aspek yang diukur yaitu aspek peningkatan Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan Kerja Alumni Diklat kompetensi, tingkat penghargaan, tingkat manfaat, dan tingkat penerapan seperti disajikan pada

Hasil Pengukuran Alumni Diklat, Pimpinan, dan Rekan Kerja

Tabel 3.71 Secara umum hasil pengukuran menunjukkan bahwa diklat juru ledak telah mampu

No.

Judul Diklat

Peningkatan

Tingkat

Tingkat

meningkatkan kompetensi alumi diklat dalam meningkatkanTingkat kinerjamanfaat alumni diklatpenerapan berdasarkan kompetensi penghargaan persepsi pimpinan atau pengguna alumni diklat, dan rekan kerja. Tingkat penghargaan yang

1

Diklat Juru

Skor : 80.83%

Skor : 62.50%

Skor : 72.99%

Skor : 72.99%

diberikan rekanPimpinan kerja relatif Penghargaan tinggi, sedangkan tingkat manfaat dan penerapannya Ledakpimpinan dan Tingkat Diklat bermanfaat Persepsi

penerapan bagi alumni yang tinggitugas dan dan rekan kerja juga positif yaitu bermanfaat dalam mendukung fungsidiklat alumni diklat dan mudah

mudah di untuk menjalankan terhadap bahwa alumni diklat terapkan di unit tugas dan fungsi di alumni diklat kompetensinya sehingga kinerja program diklat tersebut mesti diperbaiki depannya. kerja unit ke kerja masingdiberikan oleh untuk meningkat masing maupun pimpinan dan (Pengetahuan, meningkatkan rekan kerja. keterampilan, dan Tabel 3.71 Pengukuran Minerbahasil Berdasarkan Persepsi produktivitas sikap) Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Alumni Diklat, Pengguna atau Atasan, dan Rekan kerja Kerja Alumni Diklat Hasil Pengukuran Alumni Diklat, Pimpinan, dan Rekan Kerja 2 Diklat Juru Skor : 44.7 Skor :41.04 Skor :43.64 Skor :43.64 No. Judul Diklat Peningkatan Tingkat Tingkat Ukur Persepsi Pimpinan Penghargaan Diklat bermanfaat Tingkat Tingkat manfaat Hasil Pengukuran Alumni Diklat, Pimpinan, dan Rekan Kerja kompetensi penghargaan penerapan dan rekan kerja yang tinggi bagi alumni diklat penerapan No. Judul Diklat bahwa alumni diklat terhadapTingkat untuk menjalankan mudah diTingkat Peningkatan Tingkat manfaat kompetensinya diklat tugas dan fungsi di terapkan di unit kompetensi alumni penghargaan penerapan 145 meningkat diberikan oleh unit kerja masingkerja Skor : 72.99% 1 Diklat Juru Skor : 80.83% Bab IIISkor : 62.50% Skor : 72.99% (Pengetahuan,Akuntabilitas pimpinan dan masing maupun Kinerja Ledak Tingkat Diklat bermanfaat Penghargaan Persepsi Pimpinan keterampilan, dan rekan kerja. meningkatkan penerapan bagi alumni diklat yang tinggi dan rekan kerja sikap) produktivitas hasil mudah di terhadap bahwa alumni diklat kerjauntuk menjalankan terapkan di unit tugas dan fungsi di alumni diklat kompetensinya kerja unit kerja masingdiberikan oleh meningkat Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang KEBTKE masing maupun pimpinan dan (Pengetahuan, dilakukan pada dua judul, yaitu Diklat Fungsional Inspektur meningkatkandan Diklat Gasifikasi rekan kerja.Ketenagalistrikan keterampilan, dan produktivitas hasilmengikuti diklat, sikap) Biomassa untukKinerja Pembangkit Listrik. KESDM Aspek2015 yang diukur, yaitu aspek pendorong Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kerja diterapkan. Namun untuk hasil pengukuran diklat juru ukur masih memiliki nilai skor di bawah 50%

118

pengaruh diklat terhadap implementasi di tempat kerja, dan kesesuaian serta hasil diklat dengan

2

Diklat Juru

Skor : 44.7

Skor :41.04

Skor :43.64

Skor :43.64

Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang KEBTKE dilakukan pada dua judul, yaitu Diklat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Diklat Gasifikasi Biomassa untuk Pembangkit Listrik. Aspek yang diukur, yaitu aspek pendorong mengikuti diklat, pengaruh diklat terhadap implementasi di tempat kerja, dan kesesuaian serta hasil diklat dengan penerapan di tempat kerja (Tabel 3.72). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tigkat kesesuaian dan implementasi hasil diklat di tempat kerja menunjukkan hasil yang memuaskan.

diklat berdasarkan persepsi pimpinan atau pengguna alumni diklat, dan rekan kerja. Tingkat penghargaan yang diberikan pimpinan dan rekan kerja relatif tinggi, sedangkan tingkat manfaat dan penerapannya juga positif yaitu bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi alumni diklat dan mudah diterapkan. Namun untuk hasil pengukuran diklat juru ukur masih memiliki nilai skor di bawah 50% sehingga kinerja program diklat tersebut mesti diperbaiki untuk depannya. Tabelke 3.72 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang KEBTKE Berdasarkan Persepsi Alumni Diklat dan Pengguna atau Atasan Alumni Diklat

Tabel 3.72 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang KEBTKE Berdasarkan Persepsi Alumni Diklat dan Pengguna atau Atasan Alumni Diklat

No.

Persepsi

Hasil Pengukuran

Diklat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan 1

Alumni Diklat

-

2

Pengguna atau atasan langsung

No.

Persepsi

-

146

-

Faktor pendorong peserta mengikuti diklat adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan persentase 38% Tujuan alumni mengikuti diklat adalah untuk menambah wawasan dengan persentase 31% Pengaruh diklat terhadap implementasi di instansi Alumni besar dengan indeks sebesar 75 adalah praktik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Penerapan dan kesesuaian diklat dalam pekerjaan baik dengan indeks sebesar 85,19 dan 82,35. Kendala terbesar dalam penerapan setelah diklat adalah anggaran yaitu dengan persentase 31% Implementasi hasil diklat adalah lain-lain yaitu sebesar 39% tentang monitoring dan evaluasi sistem. Faktor pendorong atasan menunjuk bawahan mengikuti diklat adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yaitu 40% Pengaruh dalam kemampuan peningkatan kemampuan bawahan dengan Hasiloleh Pengukuran indeks 85 dan penerapan diklat bawahan di instansi sebesar 87,50 Kendala dalam penerapan setelah diklat menurut atasan adalah kebijakan instansi yaitu 43% Implementasi hasil Bab diklatIII yang telah dilakukan bawahan di instansi terkait Akuntabilitas adalah inspeksi sistem Kinerja ketenagalistrikan serta monitoring dan evaluasi ketenagalistrikan sebesar 40%

Diklat Gasifikasi Biomassa untuk Pembangkit Listrik Alumni Diklat

-

2

Pengguna atau atasan langsung

-

Faktor pendorong alumni mengikuti diklat adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 53%. Tujuan Alumni mengikui diklat adalah untuk menambah wawasan sebesar 59% Pengaruh dikat terhadap implementasi di instansi alumni: diskusi dan presentasi sebesar 61 sedangkan prospek pengembangan pembangkit listrik tenaga gasifikasi biomassa dengan indeks 63 Penerapan dan kesesuaian diklat dalam pekerjaan sudah baik dengan indeks 83,33 Kendala dalam penerapan setelah diklat sebesar 56% Implementasi hasil diklat persentasenya sebesar 60% yaitu tentang monitoring dan evaluasi sistem


1

Faktor pendorong atasan menunjuk bawahan mengikuti diklat memiliki kesesuain dengan bidang tugas dan fungsi yaitu 38% Pengaruh dalam kemampuan dan penerapan diklat oleh bawahan cukup baik dengan indeks 73,33 Kendala dalam penerapan setelah diklat menurut atasan adalah anggaran sebesar 38% Implementasi yang telah dilakukan bawahan di instansi terkait adalah melakukan monitoring sebesar 38%

Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang tambang bawah tanah pada judul diklat mine rescue sebagai berikut: -

Aspek tercapainya tujuan diklat ada sangat baik dimana peserta berharapESDM dapat memantapkan Untuk Kesejahteraan Rakyat materi yang telah diberikan oleh instruktur terutama pada praktek vertikal rescue dan mungkin

119

Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang KEBTKE dilakukan pada dua judul, yaitu Diklat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Diklat Gasifikasi Biomassa untuk Pembangkit Listrik. Aspek yang diukur, yaitu aspek pendorong mengikuti diklat, pengaruh diklat terhadap implementasi di tempat kerja, dan kesesuaian serta hasil diklat dengan penerapan di tempat kerja (Tabel 3.72). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tigkat kesesuaian dan implementasi hasil diklat di tempat kerja menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang tambang bawah tanah pada judul diklat mine rescue sebagai berikut: -

Aspek tercapainya tujuan diklat ada sangat baik dimana peserta berharap dapat memantapkan materi yang telah diberikan oleh instruktur terutama pada praktek vertikal rescue dan mungkin ada diklat lainnya yang berhubungan dengan Tambang Bawah Tanah.

-

Aspek Metode Pengajaran sangat baik, saran peserta agar video dan simulasi dari materi diklat ditingkatkan lagi.

-

Aspek Isi Pelajaran sangat baik dan agar diadakan kunjungan lapangan.

-

Aspek Relevansi Pelajaran dengan tugas pekerjaan adalah sangat baik.

-

Aspek Pengajar/Instruktur/Widyaiswara adalah baik

-

Aspek Alat Pelajaran adalah sangat puas dimana peserta menilai peralatan sangat lengkap dan kalau bisa diperbarui lagi.

Kriteria, Tercapainya Kriteria, Isi tujuan, 87 Kriteria, PemilihanPelajaran, 88 Metode Pengajaran, 87

Kriteria, Partisipasi peserta, 91 Kriteria, Kualitas bahanbahan pelajaran dan alat audio visual, 88

Kriteria, Penilaian secara keseluruhan, 88

Kriteria, Hubungan pelajaran dengan tugas pekerjaan, 83 Kriteria, Lamanya pendidikan dan pelatihan, 79

Gambar 3.34 Hasil Pengukuran Outcome Diklat Mine Rescue Gambar 3.34 Hasil Pengukuran Outcome Diklat Mine Rescue Hasil pengukuran manfaat dan dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang tambang bawah tanah pada judul Hasil pengukuran manfaat dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang tambang bawah diklat evaluasi dokumen amdal bidang pertambangan sebagai berikut: tanah pada judul diklat evaluasi dokumen amdal bidang pertambangan sebagai berikut: - Aspek tercapainya tujuan diklat ada sangat baik dimana peserta berharap dapat mengerti dan memahami - Aspek tercapainya tujuan diklat ada sangat baik dimana peserta berharap dapat mengerti dan fungsi amdal dan mampu mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan/proyek yang berhubungan memahami fungsi dan mampu mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan/proyek langsung/tidak denganamdal lingkungan, sosial dan ekonomi. -

Aspek Pengajaran sangat baik, dengan dimana peserta menyatakan sangat memuaskan dari segi terapan ilmu yangmetode berhubungan langsung/tidak lingkungan, sosial dan ekonomi. yang diberikan kepada peserta. - Aspek metode Pengajaran sangat baik, dimana peserta menyatakan sangat memuaskan dari segi - Aspek isi pelajaran sangat baik dan agar menambhakan video-video kasus di lapangan atau proses terapan ilmu yang diberikan kepada peserta.

-

Aspek isi pelajaran sangat baik dan agar menambhakan video-video kasus di lapangan atau proses penambangan sampai dengan pembuangan tailing di perusahaan dan perlu adanya mata

120

Laporanpelajaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDMdiklat 2015 yang bersangkutan dengan

sesuai dengan aturan secara rinci.

seperti prosedur/standar penyusunan dokumen amdal

penambangan sampai dengan pembuangan tailing di perusahaan dan perlu adanya mata pelajaran yang bersangkutan dengan diklat seperti prosedur/standar penyusunan dokumen amdal sesuai dengan aturan secara rinci. -

Aspek Relevansi pelajaran dengan tugas pekerjaan adalah sangat baik, dimana peserta berharap dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di pekerjaan, menambah narasumber dari para widyaiswara dan berbagi pengalaman antar peserta diklat.

-

Aspek Pengajar/Instruktur/Widyaiswara adalah sangat baik, peserta menilai tenaga pengajar sudah baik dan semoga dapat dipertahankan dalam diklat yang akan diselenggarakan berikutnya.

-

Aspek alat pelajaran adalah sangat puas dimana peserta menilai perlu penambahan dokumen yang mendukung seperti pada evaluasi dokumen sebagai gambaran untuk peserta. Kriteria, Pemilihan Metode Pengajaran, 86

Kriteria, Hubungan Kriteria, Partisipasi pelajaran dengan peserta, 86 tugas pekerjaan, 87 Kriteria, Kualitas

Kriteria, Isi Pelajaran, 83

bahan-bahan pelajaran dan alat audio visual, 84 Kriteria, Penilaian secara keseluruhan, 81

Kriteria, Tercapainya tujuan, 79

Kriteria, Lamanya pendidikan dan pelatihan, 77

Gambar 3.35 GambarHasil 3.35Pengukuran Hasil Pengukuran Outcome Diklat Evaluasi Dokumen Amdal Bidang Pertambangan Outcome Diklat Evaluasi Dokumen Amdal Bidang Pertambangan AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis bidang geologi dilakukan pada empat judul yaitu Diklatpengukuran Geowisata, Diklat Mitigasi Bencana Gunung Api, Diklat Geolistrik Tahanan Jenis,bidang dan Diklat Aplikasi Hasil manfaat dan dampak penyelenggaraan diklat strategis geologi

SIG Dalam Penataan Ruang Ruang. Aspek yang diukur, yaitu aspek peningkatan kompetensi, tingkat penghargaan, dilakukan pada empat judul yaitu Diklat Geowisata, Diklat Mitigasi Bencana Gunung Api, Diklat tingkat manfaat, dan tingkat penerapan berdasarkan persepsi alumni diklat dan pimpinan alumni diklat (Tabel Geolistrik Tahanan Jenis, dan Diklatbahwa Aplikasi SIG Dalam Penataan Ruang Ruang. yang diukur, 3.73). Hasil pengukuran menunjukkan tingkat kesesuaian dan implementasi hasilAspek diklat di tempat kerja menunjukkan yang memuaskan. yaitu aspekhasil peningkatan kompetensi, tingkat penghargaan, tingkat manfaat, dan tingkat penerapan

berdasarkan persepsi alumni diklat dan pimpinan alumni diklat (Tabel 3.73). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan implementasi hasil diklat di tempat kerja menunjukkan hasil yang memuaskan.

Tabel 3.73 Pengukuran Manfaat dan Dampak Diklat Bidang Geologi Berdasarkan Persepsi Alumni Diklat dan Pimpinan Alumni Diklat

Hasil Pengukuran Alumni Diklat dan Pimpinan No 1

Judul Diklat Diklat Geowisata

Peningkatan Kompetensi Skor : 85,35% Persepsi Pimpinan bahwa alumni diklat

Tingkat Penghargaan Skor : 85,35 % Penghargaan yang tinggi

Tingkat Manfaat

Tingkat Penerapan

Skor : 60,25% Skor : 71,8 % ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat Diklat Tingkat bermanfaat bagi Penerapan

121

yaitu aspek peningkatan kompetensi, tingkat penghargaan, tingkat manfaat, dan tingkat penerapan berdasarkan persepsi alumni diklat dan pimpinan alumni diklat (Tabel 3.73). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan implementasi hasil diklat di tempat kerja menunjukkan hasil yang memuaskan.



Hasil Pengukuran Alumni Diklat dan Pimpinan No 1

No

122

Judul Diklat Diklat Geowisata

Judul Diklat

Peningkatan Kompetensi

Tingkat Penghargaan

Tingkat Manfaat

Tingkat Penerapan

Skor : 85,35% Skor : 60,25% Skor : 85,35 % Skor : 71,8 % Persepsi Pimpinan Diklat Tingkat Penghargaan bahwa alumni diklat bermanfaat bagi Penerapan yang tinggi kompetensinya mudah terhadap alumni alumni diklat meningkat untukdan Pimpinanditerapkan di diklat diberikan Hasil Pengukuran Alumni Diklat (Pengetahuan, menjalankan unit kerja oleh pimpinan Peningkatan Tingkat Tingkat Manfaat Tingkat Keterampilan, dan tugas dan fungsi Kompetensi Penghargaan Penerapan di unit kerja Sikap) masing-masing maupun 149 Bab III meningkatkan Akuntabilitas Kinerja produktivitas hasil kerja

2

Diklat Mitigasi Bencana Gunung Api

Skor : 82,3 % Persepsi Pimpinan bahwa alumni diklat kompetensinya meningkat (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap)

Skor : 82,3 % Penghargaan yang tinggi terhadap alumni diklat diberikan oleh pimpinan

Skor : 93,2% Diklat bermanfaat bagi alumni diklat untuk menjalankan tugas dan fungsi di unit kerja masing – masing maupun meningkatkan produktivitas hasil kerja

Skor : 83,3% Tingkat Penerapan mudah diterapkan di unit kerja

3

Diklat Geolistrik Tahanan Jenis

Skor : 85,25% Persepsi Pimpinan bahwa alumni diklat kompetensinya meningkat (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap)

Skor : 85,25% Penghargaan yang tinggi terhadap alumni diklat diberikan oleh pimpinan



4

Diklat Aplikasi SIG Dalam Penataan Ruang Ruang

Skor : 76,8% Persepsi Pimpinan bahwa alumni diklat kompetensinya meningkat (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap)

Skor : 76,8% Penghargaan yang tinggi terhadap alumni diklat diberikan oleh pimpinan




150


Tabel 3.74 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat

Indikator Kinerja

Target

Capaian

V.Indeks Indekskepuasan Kepuasan Penggunaan Layanan pengguna layanan diklatDiklat100 (indeks = 4)

81,25 (indeks = 3,25)

Tabel 3.74 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat V. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Diklat

Kualitas atau mutu layanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan Tabel 3.74 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat

sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Mutu layanan sangat terkait Indikator Kinerja Target Capaian dengan kepuasan pelanggan sehingga dapat didefinisikan dengan perbandingan persepsi yang Indeks kepuasan layanan yang diklat dirasakan. 100 (indeks = 4) (indeks = 3,25) diterima pelangganpengguna dengan layanan Kedua faktor ini 81,25 yang digunakan oleh Badan

Diklat ESDM untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa pengembangan SDM sektor ESDM melalui survey kepuasan masyarakat. Aspek-aspek yang diukur mengacu pada

Kualitasatau ataumutu mutulayanan layanan merupakan keberhasilan Kualitas merupakan salahsalah satu satu faktorfaktor yang yang sangatsangat pentingpenting dalam dalam keberhasilan sebuah

Keputusan Menteri Negara Aparatur Nomorterkait 25/KEP/M.PAN/2/2004 organisasi dalam mencapai tujuan Pendayagunaan dan sasaran strategisnya. MutuNegara layanan sangat dengan kepuasan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Mutu layanan sangat terkait

pelanggan sehingga dapat didefinisikan dengan perbandingan persepsi yang pelanggan dengan layanan tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unitditerima Pelayanan Instansi Pemerintah,

dengan kepuasan pelanggan sehingga dapat didefinisikan dengan perbandingan persepsi yang yang dirasakan.

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 diterima pelanggan dengan layanan yang dirasakan. Kedua faktor ini yang digunakan oleh Badan Kedua yang digunakan Badan Diklat ESDM mengetahui tingkat kepuasan hasil pelanggan Tahunfaktor 2012initentang Pedomanoleh Penilaian Kinerja Unituntuk Pelayanan Publik. Berdasarkan survey Diklat ESDM untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa pengembangan SDM pengguna jasa pengembangan SDM sektor ESDM melalui survey kepuasan masyarakat. Aspek-aspek yang diukur IKM di lingkungan Badan Diklat ESDM pada tahun 2015 pada Satuan Kerja Pusdiklat Migas, sektor ESDM melalui Menteri surveyNegara kepuasan masyarakat. Aspek-aspek diukur mengacu pada mengacu pada Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomoryang 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang PusdiklatPenyusunan KEBTKE,Indeks Pusdiklat Geologi, danUnit Pusdiklat diperoleh dan nilaiPeraturan rata-rata indeks Pedoman Kepuasan Masyarakat PelayananMinerba Instansi Pemerintah, Menteri Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun Pedoman Penilaian kepuasan sebesar 3,25 ataudan sebesar 81,25 (Baik) (Tabel 16). 2012 Nilaitentang kepuasan ini merupakan tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Kinerja Unit PelayananPenyusunan Publik. cerminan bagi Badan Diklat ESDM untuk terus melakukan upaya perbaikan terus menerus dalam dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Berdasarkan hasilkualitas survey IKMlayanan di lingkungan Badan Diklat ESDM pada tahun 2015 pada Satuan Kerja Pusdiklat Migas, peningkatan diklat dengan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana, Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil survey Pusdiklat KEBTKE, Pusdiklat Geologi, dan Pusdiklat Minerba diperoleh nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 3,25 dukungan SDM kediklatan dan kedikjaran, perangkat diklat dan dikjar, dan aspek lainnya. IKM sebesar di lingkungan Badan Diklat pada tahun 2015 padabagi Satuan Pusdiklat atau 81,25 (Baik) (Tabel 16). NilaiESDM kepuasan ini merupakan cerminan BadanKerja Diklat ESDM untukMigas, terus melakukan upaya perbaikan terus menerus dalam peningkatan kualitas layanan diklat dengan didukung oleh

Pusdiklat KEBTKE, Pusdiklat Geologi, dan Pusdiklat Minerba diperoleh nilai rata-rata indeks

fasilitas sarana dan prasarana, dukungan SDM kediklatan dan kedikjaran, perangkat diklat dan dikjar, dan aspek

Tabel3,25 3.75 Hasil Indeks Pengguna Diklat ini merupakan kepuasan sebesar atau Survey sebesar 81,25Kepuasan (Baik) (Tabel 16). Layanan Nilai kepuasan lainnya. cerminan bagi Badan Diklat ESDM untuk terus melakukan upaya perbaikan terus menerus dalam Tabel 3.75 Hasil Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat

peningkatan kualitas layanan diklat dengan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana,

Nilai Indeks Mutu Kinerja Unit dukungan SDMSatker kediklatan dan kedikjaran, perangkatNilai diklat dan dikjar, dan aspek lainnya. No. 1

2 No. 13

4

Konversi

Pelayanan

Pelayanan


Kepuasan

Pusdiklat Minyak dan 82,76 A Diklat Sangat Baik Tabel 3.75 Hasil Survey3,31 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Gas Bumi

Pusdiklat Ketenagalistrikan, Energi Baru, Satker Terbarukan dan Konservasi Energi Pusdiklat Minyak dan Pusdiklat Gas Bumi Geologi Pusdiklat Mineral dan Batubara Jumlah

Nilai 3,68 Indeks Kepuasan

Nilai 92,05 Konversi

3,31 3,04

Bab III82,76 76 Akuntabilitas Kinerja

2,97

74,27

3,25

81,25

Mutu A Pelayanan

Kinerja SangatUnit Baik Pelayanan

AB

Sangat Baik Baik

B

151

Baik

Bab Iptek III 1.1.5.3 Sasaran XI: Meningkatkan Kapasitas

151


Untuk yaitu: Kesejahteraan Rakyat Pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Iptek, terdapat 3 Indikator KinerjaESDM Utama,

1. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula

123

1. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula 2. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan 3. Jumlah Paten yang terimplementasikan Keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dijabarkan pada tabel berikut: 3.1.5.3 Sasaran XI: Meningkatkan Kapasitas Iptek Pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Iptek, terdapat 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1.

Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula

2.

Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan

3.

Jumlah Paten yang terimplementasikan Tabel 3.76 Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Iptek Keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dijabarkan pada tabel berikut: Tabel 3.76 Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Iptek

No

1

Indikator Kinerja Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula

Capaian Satuan

Target

Realisasi

%

Buah

30

44

146,70%

Buah

20

19

95%

Buah

6

3

50%

Jumlah Pilot plant/prototype/demoplant atau 2

rancangan/ rancang bangun/ formula yang terimplementasikan

3

Jumlah Paten yang terimplementasikan

I.

Jumlah Pilot Plant/Prototype /Demo Plant / atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula 152 Bab III Pada tahun 2015, Kementerian ESDM berhasilAkuntabilitas merealisasikan 44 (empat puluh empat) pilot plant/prototype/demo Kinerja plant atau rancangan/rancang bangun/formula dari 30 yang ditargetkan atau terealisasi sebesar 146,7%. -

Bidang Minyak dan Gas Bumi

Pada bidang minyak dan gas bumi terdapat 17 Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/ formula, yaitu: 1) Pembuatan Biofuel Dari Biomassa Secara Katalitik Menggunakan Reaktor Putar Turbin 2) Implementasi dan Optimasi Produksi Minyak Lumas Pada Lube Oil Blending Plant 3) Pengembangan Teknologi Pelumas Industri: Pembuatan Bio-Grease Menggunakan Thickener Berbasis Minyak Jarak 4) Aplikasi Aditif Nano Jenis Pemodifikasi Gesekan Untuk Meningkatkan Kinerja Minyak Lumas 5) Aplikasi Pemanfaatan DME Sebagai Bahan Bakar Industri Kecil (ARG) 6) Optimasi Rancang Bangun Tabung dan Konverter Kit Untuk Kendaraan Bermotor yang Sesuai Kondisi BBG di Indonesia 7) Optimalisasi Implementasi Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) Untuk Rumah Tangga 8) Rancang Bangun Drier Gas Bumi Untuk Meminimalkan Kadar Air Dalam Bahan Bakar Gas (BBG) di SPBG dan Industri 9) Produksi Gas Metana Skala Mini Plant Dengan Memanfaatkan Campuran Cairan Rumen, Methane Batubara dan Air Formasi 10) Perekayasaan Peralatan Dan Pemodelan Injection Fall Off Test (IFO Test) Untuk Aplikasi Dibidang Industri CBM 11) Kerekayasaan Peralatan Loading Ramp dan Substructure Untuk Rig CBM 12) Pengembangan Alat Inspeksi Sumur Berbasis Teknologi Ultrasonography Versi II Tahap I

124


Berikut

ini

beberapa

hasil

Pilot

Plant/Prototype/Demo

Plant

atau

rancangan/rancang

bangun/formula tersebut: 13) Implementasi Surfaktan Berbahan Baku Nabati

1) Optimasi Produksi Gas Metana Mini Plant dengan Campuran Rumen, 14) Pengujian Surfaktan Skala LEMIGAS berbasis Bahan NabatiMemanfaatkan dengan Metode Injeksi Berpola diCairan Lapangan “X” 15) Implementasi Rig-CBM dan Air Formasi Methane Batubara 16) Pengembangan Teknologi Desulfurisasi Secara Oksidatif (ODS) untuk Mendapatkan BBM Berkadar Sulfur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan sampel pengujian Rendah

terbukti mampu

17) Penangkapan CObiak dengan Pelarut Kaliumgas Karbonat Berpromotor Asam Borat 2 berkembang danmenggunakan potensi menghasilkan metana pada kondisi reservoir dan salinitas Berikuttinggi. ini beberapa hasil Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula tersebut: 1) Produksi Gas Metana Skala Mini Plant dengan Memanfaatkan Campuran Cairan Rumen, Methane Batubara

Terjadi aktivitas mikroba pada semua perlakuan yang ditandai dengan perubahan nilai pH dan

dan Air Formasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan sampel pengujian terbukti mampu

foto mikroba, total, menghasilkan VFA parsial,gas FTIR, serta tingginya yang dihasilkan berkembang biak VFA dan potensi metana padasemakin kondisi reservoir dan tekanan salinitas tinggi. oleh media percobaan. Pada perlakuan TA, TB, TC yang mengandung batubara menunjukkan

Terjadi aktivitas mikroba pada semua perlakuan yang ditandai dengan perubahan nilai pH dan foto mikroba,

bahwa semakin tinggi salinitas maka semakin rendah konsentrasi amonia (53: 50: 33,6).

VFA total, VFA parsial, FTIR, serta semakin tingginya tekanan yang dihasilkan oleh media percobaan. Pada

perlakuan TA, TB,pula TC yang mengandung menunjukkan semakin yang tinggi diperoleh salinitas maka semakin Begitu pula dengan salinitasbatubara terhadap besarnyabahwa gas metana dimana pada rendah konsentrasi amonia (53: 50: 33,6).

perlakuan TA, TB, dan TC dapat dilihat bahwa semakin tinggi salinitas (30.000 – 35.000 ppm)

semakin besar gas salinitas metanaterhadap yang dihasilkan, sebesar 146 cf/ton, dan Begitu pula pula dengan besarnya gas yaitu metana yang diperoleh dimana187 padacf/ton, perlakuan TA,256 TB, dan TC dapat dilihat bahwa semakin tinggi salinitas (30.000 – 35.000 ppm) semakin besar gas metana yang

cf/ton setelah 75 hari inkubasi.


dihasilkan, yaitu sebesar 146 cf/ton, 187 cf/ton, dan 256 cf/ton setelah 75 hari inkubasi.



2) Perekayasaan Peralatan dan Pemodelan Injection Fall Off Test (IFO Test) untuk Aplikasi Dibidang Industri CBM Hasil yang diperoleh pada kegiatan penelitian ini adalah sebuah peralatan IFO Test yang terdiri dari peralatan Injeksi dan peralatan monitoring data, selain itu adalah metoda pengujiannya menjadi lebih mudah, cepat akurat karena data hasil yangdan diperoleh dapat langsung dianalisa. 2) dan Perekayasaan Peralatan Pemodelan Injection Fall Off Test (IFO Test) untuk Aplikasi

Dibidang Industri CBM

Pada penelitian dilakukan penyempurnaan peralatan IFO Test yang meliputi peralatan monitoring dan metoda data. Data yangkegiatan dihasilkan akan direkamini oleh sebuah sebuah komputerperalatan dan dapat dianalisa untuk Hasil perekaman yang diperoleh pada penelitian adalah IFO Test yang memperoleh harga permeabilitas lapisan batubara seperti halnya data yang dihasilkan oleh peralatan EMR.

terdiri dari peralatan Injeksi dan peralatan monitoring data, selain itu adalah metoda

154



125

pengujiannya menjadi lebih mudah, cepat dan akurat karena data hasil yang diperoleh dapat langsung dianalisa. Pada penelitian dilakukan penyempurnaan peralatan IFO Test yang meliputi peralatan monitoring dan metoda perekaman data. Data yang dihasilkan akan direkam oleh sebuah komputer dan dapat dianalisa untuk memperoleh harga permeabilitas lapisan batubara seperti halnya data yang dihasilkan oleh peralatan EMR.

Gambar 3.37 Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peralatan Monitoring Gambar 3.37 Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peralatan Monitoring 3) Kerekayasaan Peralatan Loading Ramp dan Substructure untuk Rig CBM Substructure Rig dibangun CBM 3) Rig Kerekayasaan Peralatan Loading Unit CBM untuk mendukung kegiatanRamp operasidan pemboran sumur untuk CBM telah oleh Lemigas. Untuk keperluan operasionalnya diperlukan beberapa peralatan untuk mendukungnya. Unit Rig CBM untukmasih mendukung kegiatan operasi pemboran sumur CBM telah dibangun oleh

Lemigas. Untuk keperluan operasionalnya masih diperlukan beberapa peralatan untuk Peralatan Loading Ram yang dibangun dilengkapi dengan 4 unit piston yang dioperasikan dengan mendukungnya. menggunakan peralatan powerpeck yang digerakkan oleh motor yang memiliki kemampuan angkat hingga 50 ton, sehinggaLoading mampu Ram untukyang mengangkat unitdilengkapi Rig CBM. Selain itu4untuk keamanan personil yang Peralatan dibangun dengan unit piston yangbagi dioperasikan melakukan pemeliharaan peralatan rig selama operasi pemboran berlangsung peralatan ini dilengkapi dengan menggunakan peralatan powerpeck yang digerakkan oleh motor yang memiliki dengan landasan pijakan kaki yang cukup bagi personil untuk jalan dan pagar disekelilingnya. Unit Peralatan kemampuan angkat hingga ton, sehingga mampusetinggi untuk mengangkat unitmeter Rig CBM. Selain Loading ram akan terangkat sejajar 50 dengan unit substructure kurang lebih 4.5 yang dilengkapi pengait antarakeamanan keduanya agar ketika operasi pemboran berlangsung tidak terjadi rig pergeseran. Peralatan itu untuk bagi personil yang melakukan pemeliharaan peralatan selama operasi Substructure-nya sendiri memiliki kekuatan lebih dari 60 ton yang bisa menopang beban dari menara rig dan pemboran berlangsung peralatan ini dilengkapi dengan landasan pijakan kaki yang cukup peralatan pipa pemboran. baru juga memilikiuntuk kekuatan dibandingkanUnit mejaPeralatan kerja yang lama dan bagi personil jalan yang dan lebih pagartinggi disekelilingnya. Loading ramdapat akan

ditempatkan slip dengan berbagai ukuran untuk menggantung maupun pemboran. terangkat sejajar dengan unit substructure setinggi kurang lebih 4.5 meter yang dilengkapi Pada kegiatan ini juga dilakukan penggantian terhadap meja kerjacasing Rig CBM yang pipa tadinya hanya dapat mengakomodir untukkeduanya casing 7 inci menjadi bisa mengakomodir untukRig casing dengan ukuran 13 5/8 inci Dengan dimilikinya peralatan loading ram dan substruktur maka CBM dapat dioperasikan pengait antara agar ketika operasi pemboran berlangsung tidak terjadi pergeseran. karena ada perubahan pada lubang meja kerja rig. Meja kerja yang baru juga memiliki kekuatan yang lebih seperti Rig Migas dan dapat bersamakekuatan dengan lebih perusahaan jasayang service Peralatan Substructure -nya dikelola sendiri memiliki dari 60 ton bisapemboran menopang tinggi dibandingkan meja kerja yang lama dan dapat ditempatkan slip dengan berbagai ukuran untuk beban dari menara rig dan peralatan pemboran. untuk melengkapi peralatan yang belumpipa dimiliki. menggantung casing maupun pipa pemboran.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penggantian terhadap meja kerja Rig CBM yang tadinya hanya dapat mengakomodir untuk casing 7 inci menjadi bisa mengakomodir untuk casing dengan ukuran 13 5/8 inci karena ada perubahan pada lubang meja kerja rig. Meja kerja yang


Gambar 3.38 Desain dan Peralatan Loading Ramp Gambar 3.38 Desain dan Peralatan Loading Ramp

126


155

Gambar 3.38 Desain dan Peralatan Loading Ramp

Gambar 3.39 Desain Substructure untuk Rig CBM Gambar 3.39 Desain Substructure untuk Rig CBM Dengan dimilikinya peralatan loading ram dan substruktur maka Rig CBM dapat dioperasikan seperti Rig Migas4) dan Pengembangan dapat dikelola bersama dengan perusahaan jasa service pemboran untuk melengkapi peralatan Alat Inspeksi Sumur Berbasis Teknologi Ultrasonography Versi II Tahap I yang belum dimiliki. 4) Pengembangan Alat Inspeksi Sumur Berbasis Teknologi Ultrasonography Versi II Tahap I 156 Penelitian difokuskan pada pengembangan hasil penelitian sebelumnya (2011 sd 2014) oleh karena itu Bab III Akuntabilitas Kinerja penelitian ini menitik beratkan pada : Karakterisasi sensor baru, Pembuatan sistem elektronik sensor, Multiplek rangkaian (menyatukan) sensor (1 modul ke sensor 4), Program Multiplek dan Datalogger (Adaptasi, penambahan program), Pembuatan Casing Baru (sensor 4 pasang). Dari kegiatan yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa kesimpulan bahwa sistem sensor yang jenis baru yang digunakan telah berhasil dikarakterisasi dan menghasilkan frekuensi puncak 2,13 MHz dengan bandwidth 0.74 MHz. Semua sistem elektronik dan mekanik yang didesain sudah berfungsi dengan baik yaitu AKUNTABILITAS KINERJA

sistem elektronika, sistem mekanikal dan sistem komputer dari setiap hasil pengujian laboratorium yang diperoleh. Pada skala laboratorium sistem akuisisi menggunakan sistem real time, sedangkan pada skala lapangan digunakan sistem data logger untuk antisipasi kendala teknis di lapangan. Alat Inspeksi Sumur bekerja dengan cara berputar 360 derajat dengan step yang bisa disetel sesuai data yang dibutuhkan. Alat ini akan lebih murah (sebagian besar merupakan kandungan lokal buatan dalam negeri) dan sesuai untuk operator kecil dan menengah (swasta nasional). 5) Pembuatan Biofuel dari Biomassa secara Katalitik Menggunakan Reaktor Putar Turbin Uji kinerja prototipe alat reaktor turbin secara keseluruhan yang meliputi pengujian putaran turbin pada 500, 600 RPM untuk sampel sekam padi, katalis zeolit y, Ca(OH)2, minyak jelantah pada tekanan 0,8 atm berlangsung stabil tanpa ada hambatan yang berarti. Ada getaran keras terutama terjadi pada putaran 200300 RPM. Namun setelah mencapai putaran 500-600 RPM putaran turbin stabil. Demikian pula dengan uji kinerja sistem vakum . Semua komponen peralatan relatif tidak ada kebocoran. Faktor yang berpengaruh pada kestabilan putaran prototipe alat, terutama terletak pada kondisi dan jenis sampel yang digunakan. Pada kondisi sampel tanpa menggunakan bahan baku biomasa, putaran turbin


127

skala laboratorium sistem akuisisi menggunakan sistem real time, sedangkan pada skala lapangan digunakan sistem data logger untuk antisipasi kendala teknis di lapangan. Alat Inspeksi Sumur bekerja dengan cara berputar 360 derajat dengan step yang bisa disetel sesuai data yang dibutuhkan. Alat ini akan lebih murah (sebagian besar merupakan kandungan lokal buatan dalam negeri) dan sesuai untuk operator kecil dan menengah (swasta nasional).

jelantah pada tekanan 0,8 atm berlangsung stabil tanpa ada hambatan yang berarti. Ada getaran keras terutama terjadi pada putaran 200-300 RPM. Namun setelah mencapai putaran 500-600 RPM putaran turbin stabil. Demikian pula dengan uji kinerja sistem vakum . Semua komponen peralatan relatif tidak ada kebocoran. Faktor yang berpengaruh pada kestabilan putaran

prototipe alat, terutama terletak pada

kondisi dan jenis sampel yang digunakan. Pada kondisi sampel tanpa menggunakan bahan baku biomasa, putaran turbin cenderung stabil dan mampu diputar sampai melebihi 1000 RPM. Namun saat uji kinerja menggunakan sekam padi, terjadi getaran relatif keras yang Gambar 3.40 Desain USG Well Inspection Gambar 3.40padatan Desain USG Wellreaktor. Inspection disebabkan pengaruh tumbukan bahan dalam

5)

Pembuatan Biofuel dari Biomassa secara Katalitik Menggunakan Reaktor Putar Turbin Uji kinerja prototipe alat reaktor turbin secara keseluruhan yang meliputi pengujian putaran turbin pada 500, 600 RPM untuk sampel sekam padi, katalis zeolit y, Ca(OH)2, minyak


157

Gambar 3.41 Desain Prototype Alat Reaktor Turbin

Gambar 3.41 Desain Prototype Alat Reaktor Turbin cenderung stabil dan mampu diputar sampai melebihi 1000 RPM. Namun saat uji kinerja menggunakan sekam padi, terjadi getaran relatif keras yang disebabkan pengaruh tumbukan bahan padatan dalam reaktor. -

Bidang Mineral dan Batubara

Pada bidang mineral dan batubara terdapat 9 unit pilot plant/prototype/demo plant atau rancangan/rancang bangun/formula, yaitu: 1) Implementasi Pengembangan Gasifier Batubara di IKM Untuk Peleburan Aluminium dan Industri yang

128


Gambar 3.42 Hasil Rekayasa Prototype Alat setelah pembuatan

Gambar 3.42 Hasil Rekayasa Prototype Alat setelah pembuatan Menggunakan Boiler (3 Unit) Untuk mengurangi biaya pembangkitan listrik dari PLTD berbahan bakar minyak solar, tekMIRA telah

-

mengembangkan teknologi dual-fuel yaitu penggunaan campuran bahan bakar solar dan batu bara skala Bidang Mineral dan Batubara pilot-plant di Palimanan,

Pada tahun 2015, dilakukan persiapan terdapat lahan, konstruksi gasifier komersil, training dan komisioning, Pada bidang mineral dan batubara 9 unit pilotskala plant /prototype /demo plant atau uji coba penerapan pada PLN kapasitas 1-3 MW, dengan hasil yang diharapkan adalah terpasangnya pada

rancangan/rancang bangun/formula, yaitu: jaringan transmisi PLN kapasitas 1-3 MW.

Hasil kegiatan sebagai berikut: 1) Implementasi Pengembangan Gasifier Batubara di IKM Untuk Peleburan Aluminium dan •

Uji coba pemanfaatan tar yang merupakan hasil samping proses gasifikasi telah berhasil secara kontinyu

Industri yang Menggunakan Boiler (3 Unit) selama 15 hari. Tar dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku siklon yang dikoneksikan dengan steam boiler dan mampu menghasilkan uap air dengan tekanan 2-3 bar dan temperatur 100-110°C yang

Untuk mengurangi biaya pembangkitan listrik dari PLTD berbahan bakar minyak solar, tekMIRA digunakan sebagai seal gas pada saat poking.

• Uji coba prosesteknologi gasifikasi telah dilakukan selama 24 hari non stop dan mampu mengendalikan operasi telah mengembangkan dual-fuel yaitu penggunaan campuran bahan bakar solar dan gasifikasi di reaktor fixed bed. •


batu bara skala pilot-plant di Palimanan,

Commisioning coal gas engine telah dilakukan selama 1 jam tanpa menggunakan beban. Uji coba dengan

beban akan dilakukanlahan, pada tahun 2016. Pada tahun menggunakan 2015, dilakukan persiapan konstruksi gasifier skala komersil, training dan 2) Pengembangan dan Penerapan Siklo Burner Batubara Pada Dapur Komunal dan IKM (6 unit)

komisioning, ujisiklo coba penerapan pada PLN kapasitas dengan hasil di yang Tungku burner batubara dikembangkan dalam skala 1-3 kecil MW, yang sesuai digunakan dapurdiharapkan komunal. Tungku ini diharapkan menjadi transmisi alternatif pengganti LPG di masyarakat. adalah terpasangnya pada jaringan PLN kapasitas 1-3 MW. Namun tungku ini masih perlu

di uji coba di tempat pengguna untuk mengetahui kesesuaian antara desain tungku dengan karakteristik

Hasil kegiatan sebagai berikut: penggunaan. 

Pada tahun 2015 tungku hasil paten ini diterapkan di dapur komunal pesantren di Majalengka dan beberapa

Uji coba pemanfaatan tar yang merupakan hasil samping proses gasifikasi telah berhasil IKM di Cirebon. Hasil kontinyu implementasi paten ini berikut: secara selama 15adalah hari.sebagai Tar dimanfaatkan untuk bahan bakar tungku siklon yang •

Terbangunnya 6 unit pembakar siklon, yakni di Ponpes Mufidah Santi Asromo, Ponpes An-Nawawiyah,

dikoneksikan dengan steam boiler dan mampu menghasilkan uap air dengan tekanan 2-3 bar IKM Kecap (Kab. Majalengka), IKM Kerupuk, IKM Gula Batu dan IKM Sohun (Kab. Cirebon).

Telah dilakukan komisioning hasil efisiensi lebih besar, pemanasannya dan • temperatur 100-110°C yang dengan digunakan sebagaienerginya seal gas pada saat poking. lebih cepat,



dan lingkungan pabrik lebih bersih dibanding dengan pemakaian bahan bakar kayu bakar. Suhu dapat

o Uji coba proses telah dilakukan selama 24 hari non stop dan mampu mencapai 1.350gasifikasi C.

mengendalikan operasi gasifikasi di reaktor fixed bed. 

Commisioning coal gas engine telah dilakukan selama 1 jam tanpa menggunakan beban. Uji coba dengan menggunakan beban akan dilakukan pada tahun 2016.


129

•

Telah dilakukan komisioning dengan hasil efisiensi energinya lebih besar, pemanasannya lebih cepat, dan lingkungan pabrik lebih bersih dibanding dengan pemakaian bahan bakar kayu bakar. Suhu dapat mencapai 1.350 oC.

Tabel 3.77 Rincian Kegiatan Pengembangan Penerapan Siklo Burner Batubara Tabel 3.77 Rincian Kegiatan Pengembangan Penerapan Siklo Burner Batubara

Judul Kegiatan

Uraian Kegiatan

Implementasi

Gasifikasi mini (GasMin)

Pengembangan Gasifier

batubara adalah reaktor skala

Batubara di IKM Untuk

IKM untuk mengubah batubara

Peleburan Aluminium

menjadi bahan bakar gas

dan Industri Yang

melalui proses gasifikasi.

Dokumentasi

Menggunakan Boiler a. Implementasi GasMin

Laju umpan batubara optimum

di IKM/ UMKM

12 kg/jam, proses produksi 10

peleburan aluminium di

jam dengan rata-rata paleburan

Desa Sorogenen,

aluminium 135 kg, laju suhu di

Kecamatan Umbulharjo,

dalam kantung api 800o C –

Kota Yogyakarta

1.000o C.

Judul Kegiatan

Uraian Kegiatan Mampu menghemat biaya energi 33,33% dari bahan bakar solar subsidi.

160 b. Implementasi GasMin di IKM/ UMKM minyak

Bab III Hasil proses penyulingan Akuntabilitas Kinerja minyak atsiri di dalam ketel

atsiri di Desa Gerbosari,

penyulingan kapasitas 300 kg

Kecamatan Samigaluh,

dengan rendemen 2% - 2,5%;

Kabupaten Kulon Progo

densitas 1,02 g/ml – 1.025 g/ml ( SNI: 1,025 – 1,06 g/ml ); nilai Eugenol (kandungan minyak atsiri) : 77% - 79% ( SNI: minimal 78%). Laju rata-rata umpan batubara per jam : 14,5 kg atau 87 kg/6 jam, maka setiap kg daun cengkeh membutuhkan biaya energi Rp. 609,-.

130

c. Implementasi GasMin

Bahan bakar batubara yang

di IKM/ UMKM tahu di

dikonsumsi selama 10 jam

Desa Wonobroto,

proses hanya menghabiskan 75

Kecamatan Sentolo,

kg atau 7,5 kg/jam.

Kabupaten Kulon Progo

Rentang suhu di dalam kantung api boiler antar 996o C – 1157o


C dan tekanan 2 -3 bar.

Dokumentasi

•

SNI: 1,025 – 1,06 g/ml ); nilai Telah dilakukan komisioning dengan hasil efisiensi energinya lebih besar, pemanasannya Eugenol (kandungan minyak lebih cepat, dan lingkungan pabrik lebih bersih dibanding dengan pemakaian bahan bakar atsiri) : 77% - 79% ( SNI: kayu bakar. Suhu dapat mencapai 1.350 oC. minimal 78%). Laju rata-rata umpan batubara per jam : 14,5 kg atau 87 kg/6 Tabel 3.77 Rincian Kegiatan Pengembangan Penerapan Siklo Burner Batubara jam, maka setiap kg daun cengkeh membutuhkan biaya Judul Kegiatan

energi Rp. 609,-. Uraian Kegiatan

c. Implementasi GasMin Implementasi

Bahan bakar batubara yang Gasifikasi mini (GasMin)

di IKM/ UMKM tahu di Pengembangan Gasifier

dikonsumsi selama 10 jam batubara adalah reaktor skala

Desa Wonobroto, Batubara di IKM Untuk

proses hanya menghabiskan 75 IKM untuk mengubah batubara

KecamatanAluminium Sentolo, Peleburan

kg atau 7,5 kg/jam. menjadi bahan bakar gas

Kabupaten dan IndustriKulon Yang Progo

melalui proses gasifikasi. Rentang suhu di dalam kantung

Menggunakan Boiler

api boiler antar 996o C – 1157o

a. Implementasi GasMin

C danumpan tekanan 2 -3 bar. Laju batubara optimum

di IKM/ UMKM

Dengan 75proses kg batubara dapat 12 kg/jam, produksi 10

peleburan aluminium di

memproduksi tahu dari bahan jam dengan rata-rata paleburan

Desa Sorogenen,

baku 300 kg kedelai sedangkan aluminium 135 kg, laju suhu di

Kecamatan Umbulharjo,

menggunakan dalam kantung biomas api 800o C –

Kota Yogyakarta

diperlukan 1.000o C. 6000 kg biomasa.

Dokumentasi

Perbandingan biaya energi, Mampu menghemat biaya GasMin dapat menghemat 74% Judul Kegiatan 160 Pengembangan dan Penerapan Siklo Burner Batubara Pada Dapur Komunal dan IKM

Uraian Kegiatan biaya energi.

Dokumentasi

III Tujuannya adalahBab menghasilkan Akuntabilitas Kinerja teknologi pembakaran batubara yang sesuai untuk dapur Bab III komunal dan IKM dengan Akuntabilitas Kinerja

161

penggunaan energi co-firing AKUNTABILITAS KINERJA

(batubara – serbuk gergaji) yang murah dan bersih. a. Pondok pesantren

Pembakar siklon ponpes

An-Nawawiyah Desa

berukuran kecil berdiameter

Kawunggirang,

dalam 40 cm dengan tinggi 60

Majalengka.

cm adalah tipe pembakar siklon

Jumlah santri : 199 santri

vertikal. Digunakan untuk mendidihkan air.

b. Pondok pesantren Mufidah Santi Asromo,

Pembakar siklon yang dibangun

Desa Pasirayu,

untuk pabrik kerupuk berukuran

Kecamatan Sindang,

tinggi 60 cm dan diameter 40 cm

Majalengka

digunakan untuk mengukus


adonan kerupuk sebelum di potong-potong.


131

Pengembangan dan

Tujuannya adalah menghasilkan

Penerapan Siklo Burner

teknologi pembakaran batubara

Batubara Pada Dapur

yang sesuai untuk dapur

Komunal dan IKM

komunal dan IKM dengan penggunaan energi co-firing (batubara – serbuk gergaji) yang

Judul Kegiatan

murah dan bersih. Uraian Kegiatan

a. Pondok pesantren Pengembangan dan

Pembakar siklon Tujuannya adalahponpes menghasilkan

An-Nawawiyah Penerapan SikloDesa Burner

berukuranpembakaran kecil berdiameter teknologi batubara

Kawunggirang, Batubara Pada Dapur

dalamsesuai 40 cmuntuk dengan tinggi 60 yang dapur

Komunal dan IKM Majalengka.

cm adalah tipeIKM pembakar komunal dan dengan siklon


Dokumentasi

vertikal. Digunakan penggunaan energi untuk co-firing mendidihkan air. gergaji) yang (batubara – serbuk murah dan bersih.

a. Pondok pesantren b. Pondok pesantren An-Nawawiyah Desa Mufidah Santi Asromo, Kawunggirang, Desa Pasirayu, Majalengka. Kecamatan Sindang, Jumlah santri : 199 Majalengka santri Jumlah santri : 500 santri

Pembakar siklon ponpes berukuran kecil berdiameter Pembakar siklon yang dibangun dalam 40 cm dengan tinggi 60 untuk pabrik kerupuk berukuran cm adalah tipe pembakar siklon tinggi 60 cm dan diameter 40 cm vertikal. Digunakan untuk digunakan untuk mengukus mendidihkan air. adonan kerupuk sebelum di potong-potong.

b. Pondok pesantren c. IKM kerupuk di

-

Mufidah Asromo, Plumbon,Santi Cirebon

Pembakar siklon yang dibangun

Desa Pasirayu,

untuk pabrik kerupuk berukuran

tinggi 60 cmTerbarukan dan diameter cm Kecamatan Sindang, Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru dan40Konservasi Energi

Berikut ini beberapa hasil Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atauterdapat rancangan/rancang digunakan untuk mengukus PadaMajalengka bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi 6 unit pilot plant/ prototipe/ bangun/formula tersebut: bangun/formula, yaitu: demo plant atau rancangan/rancang adonan kerupuk sebelum di Jumlah santri : 500 1. Detail Engineering Design (DED) Unit Pengolah Mobile Biodiesel (1 unit) 1) Detail Engineering Design (DED) Unit Pengolah Mobile Biodiesel potong-potong. 2. santri Unit Pengolah Bioetanol (1 unit) DED Mobile Biodiesel dirancang untuk kapasitas biodiesel 500 liter/batch. DED tersebut terdiri

3. 4.

Unit Produksi (3 jenis/15unit) atasBiogas unit c. IKM kerupuk di pre-treatment, unit proses utama, dan unit utilitas. Diagram alir proses DED adalah Detail Engineering Design sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Skala Kecil (PLTUB-SK) (1 unit) Plumbon, Cirebon

162


Gambar 3.43 Engineering Design Unit Pengolah Mobile Biodiesel Gambar 3.43Detail Detail Engineering Design (DED)(DED) Unit Pengolah Mobile Biodiesel

162

2) Unit Pengolah Bioetanol


Unit pengolah bioetanol P3TKEBTKE berkapasitas 100 liter /batch yang berlokasi di UPN

132

Veteran Yogyakarta. Unit pengolah bioetanol ini dimaksudkan untuk mengolah sorgum manis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 dari kebun energi P3TKEBTKE seluas 2.000 m2 yang terletak di Dusun Gunung Kelir, Kelurahan Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Sorgum manis

Berikut ini beberapa hasil Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang bangun/formula tersebut: 1)

Detail Engineering Design (DED) Unit Pengolah Mobile Biodiesel DED Mobile Biodiesel dirancang untuk kapasitas biodiesel 500 liter/batch. DED tersebut terdiri atas unit pretreatment, unit proses utama, dan unit utilitas. Diagram alir proses DED adalah sebagai berikut:

2) Unit Pengolah Bioetanol Unit pengolah bioetanol P3TKEBTKE berkapasitas 100 liter /batch yang berlokasi di UPN Veteran Yogyakarta. Unit pengolah bioetanol ini dimaksudkan untuk mengolah sorgum manis dari kebun energi P3TKEBTKE seluas 2.000 m2 yang terletak di Dusun Gunung Kelir, Kelurahan Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Sorgum manis mempunyai masa tanam 2-3 bulan dengan rendemen perolehan nira sebesar 65%. Unit Pengolah ini telah beroperasi dengan perolehan bioetanol kadar 80%.

Gambar 3.44 Unit Pengolah Bioetanol AKUNTABILITAS KINERJA

3) Unit Produksi Biogas dapatBiogas dikembangkan sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan 3) Biogas Unit Produksi Biogas dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi setempat,

energi setempat, seperti rumah tangga, kelompok rumah tangga (komunal) dan industri kecil. seperti rumah tangga, kelompok rumah tangga (komunal) dan industri kecil. Unit biogas yang berhasil

3 Unit biogas yang berhasil dibangun 2015 reaktor terdiri biogas atas 15 unit percontohan reaktor dibangun pada tahun 2015 terdiri atas 15pada unit tahun percontohan skala rumah tangga 6 m di 3 Kabupaten Pasuruan Timur,64 m unit percontohan reaktor biogas skala Kabupaten 3 di biogas skala rumahJawa tangga Kabupaten Pasuruan Jawakomunal Timur, 12 4m unitdi percontohan

Malang Jawa Timur, 2 unit percontohan reaktor biogas 12 m3 di Provinsi NAD, 2 unit percontohan reaktor

reaktor biogas skala komunal 12 m3Kesetaraan di Kabupaten Jawa energi Timur,lain, 2 yaitu unit 1percontohan biogas 12 m3 di Provinsi Sumatera Selatan. biogas Malang dengan sumber m3 biogas 3 di1,50 setara dengan tanah 0,62 2liter, minyak solar 0,52 liter, bensinbiogas 0,80 liter,12 gasmkota m, reaktor biogas: elpiji 12 0,46 m3 kg, di minyak Provinsi NAD, unit percontohan reaktor Provinsi 3

dan kayu bakar 3,50 kg.

4)

Sumatera Selatan. Kesetaraan biogas dengan sumber energi lain, yaitu 1 m3 biogas setara Detail Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Skala Kecil (PLTUB-SK)

DED PLTUB-SK rancangan P3TKEBTKE MW yang untuk 0,80 menstimulus dengan : elpijihasil 0,46 kg, minyak tanahmempunyai 0,62 liter,kapasitas minyak 7solar 0,52dirancang liter, bensin liter, gas investor agar berinvestasi di sektor PLTUB-SK untuk melistriki daerah kecil, daerah perbatasan, daerah terpencil,

kota 1,50 m3, dan kayu bakar 3,50 kg.

dan terisolasi. Pengembangan PLTU Skala Kecil dapat mengurangi penggunaan minyak solar yang berarti mengurangi impor BBM, sehingga mengurangi penggunaan devisa negara, dan sekaligus menurunkan biaya


133

Gambar 3.45 Digester Biomassa

Gambar 3.45 Digester Biomassa pokok penyediaan energi listrik dibanding dengan menggunakan PLTD. Pengembangan PLTU Skala Kecil ini juga akan menambah penggunaan batubara mutu rendah (low rank coal) dan memperkuat pasar batubara

4) Detail Engineering Design Pembangkit Listrik mutu Tenaga Uap yang Batubara Kecil (PLTUB-SK) dalam negeri, khususnya pasar bagi batubara rendah sangatSkala sulit dipasarkan di luar negeri. Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan PLTU Skala Kecil. Beberapa

DED PLTUB-SK hasil rancangan P3TKEBTKE mempunyai kapasitas 7 MW yang dirancang

kriteria pemilihan lokasi proyek percontohan nasional PLTU Skala Kecil adalah dekat dengan sumber batubara.

untuk menstimulus investorsumber agar berinvestasi sektor biaya PLTUB-SK untuk melistriki kecil, Lokasi yang dekat dengan batubara akan di membuat logistik batubara tidak lebihdaerah dari US$30/ton. Lokasi pembangunan pembangkit juga harus mempunyaiPengembangan demand atau permintaan daerah perbatasan, daerah terpencil, dan terisolasi. PLTU energi Skala listrik Kecilsedikitnya dapat 10 MW

mengurangi penggunaan minyak solar yang berarti mengurangi impor BBM, sehingga penggunaan - mengurangi Bidang Geologi Kelautandevisa negara, dan sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan Pada bidang geologi kelautan terdapat 12 output Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/rancang

energi listrik dibanding dengan menggunakan PLTD. Pengembangan PLTU Skala Kecil ini juga

bangun/formula, yaitu:

akanKajian menambah batubara mutuTurbin rendah low Laut rank coal) dan memperkuat pasar 1. Teknik danpenggunaan Simulasi Rencana Perancangan PLT (Arus 2. Pengujian Modelnegeri, Sistem Turbin PLT Arus Laut Skala Laboratorium batubara dalam khususnya pasar bagi batubara mutu rendah yang sangat sulit 3. Kajian Teknik Pemilihan Teknologi Sistem Transmisi Mekanik dan Elektrik PLT Arus Laut

dipasarkan di luar negeri. Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting di dalam

4.

Kajian Teknik Rencana Desain Sistem Pengendalian dan Monitoring PLTAL

pembangunan PLTU Skala Beberapa kriteria Sistem pemilihan lokasi percontohan 5. Kajian Teknik Pemilihan Model Kecil. Supporting Struktur Platform Turbin PLT Arus proyek Laut 6.

Kajian Teknis Rencana Desain Instalasi Kabel Bawah Laut Sistem Penyimpanan dan Distribusi pada

nasional PLTU Skala Kecil adalah dekat dengan sumber batubara. Lokasi yang dekat dengan PLTAL

sumber akan membuat biayaKinerja logistik 7. Kajianbatubara Teknis Tahapan-tahapan Assessment PLTbatubara Arus Laut tidak lebih dari US$30/ton. Lokasi 8. Kajian Teknik dan Penyusunanjuga Rencana Dokumen Prosedur demand Pemasangan (Commissioning) pembangunan pembangkit harus mempunyai atau permintaanPLTAL energi listrik 9. Rencana Strategi Pembuatan Dokumen Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Pembangunan dan Operasional

sedikitnya 10 MW PLT Arus Laut

Kajian Teknis dan Non Teknis Persiapan Proyek Pengembangan PLT Arus Laut - 10. Bidang Geologi Kelautan 11. Pembuatan Konsep Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut

12. bidang Kajian Teknik dankelautan Simulasi Rencana TurbinPlant/Prototype/Demo PLT Arus Laut Pada geologi terdapatPerancangan 12 output Pilot Plant atau

rancangan/rancang bangun/formula, yaitu:

Penyusunan Basic Design PLT Arus Laut dilaksanakan kerjasama P3GL dengan LPM -ITS, Surabaya melalui Kegiatan

oleh Instansi lainnya.Perancangan Turbin PLT Arus Laut 1. Swakelola Kajian Teknik dan Pemerintahan Simulasi Rencana

2. Pada Pengujian Model Sistem Turbin PLT Arus Laut Skala Laboratorium tahun 2015 telah dilakukan survei detail meliputi pengukuran arus, pasang surut, kecepatan angin dan dua lokasi di area selat Toyapakeh untuk membantu proses perancangan 3. batimetri Kajian di Teknik Pemilihan Teknologi Sistem Transmisi Mekanik dan Elektrikdesain PLT dasar Arus (Basic Laut Design)

4.

134

166

Kajian Teknik Rencana Desain Sistem Pengendalian dan Monitoring PLTAL Bab Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015

III Akuntabilitas Kinerja

PLTAL. Koordinat kedua lokasi tersebut adalah di lokasi 1 koordinat (S 08o 40’ 29.6” ; E 115o 30’ 53.6”) dan lokasi 2 koordinat (S 08o 40’ 25.2” ; E 115o 29’ 16.2”) yang terletak di pesisir daerah desa Ped. Pemilihan dua lokasi tersebut dengan mempertimbangkan aspek non teknis seperti peruntukan zona yang telah ditetapkan oleh Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang diizinkan untuk membangun infrastruktur yang permanen atau semi permanen yaitu di daerah Sub-Zona Pariwisata Bahari dan Sub-Zona Perikanan Tradisional untuk kegiatan yang boleh dilakukan dan faktor lain terkait dengan masalah pembangunan PLTAL meliputi aksesibilitas dan instalasi yang juga mempertimbangkan O&M (Operasional & Maintenance) untuk proses ke depanya. Pada Lokasi 2 lebih layak untuk dibangun PLTAL dibandingkan di lokasi 1 (lihat Gambar ) yang memiliki skor secara teknik dan non teknik lebih unggul. Untuk membangun PLTAL selain potensi yang terpilih dan terukur adalah pemilihan teknologi atau konseptual teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi tersebut dengan mempertimbangkan tentang kemampuan teknologi atau pemilihan turbin untuk menangkap energi arus laut, pemilihan struktur platform dan sistem tambat, proses instalasi yang mudah, keamanan baik dari segi kondisi operasional dan kondisi ekstrem atau badai serta energi arus laut hingga konseptual atau (O&M) basic design untuk Uraian menjadi referensi awal pertimbangan sistem prosedurmenghasilkan operasional dan pemeliharaan yang handal. kegiatan ini memberi

pembangunan PLTAL. gambaran pemanfaat potensi energi arus laut hingga menghasilkan konseptual atau basic design untuk menjadi


referensi awal pembangunan PLTAL.

Gambar 3.46 Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida (Kabupaten Klungkung, 2011)

Gambar 3.46 Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida (Kabupaten Klungkung, II. Jumlah Pilot Plant/Prototype /Demo Plant / 2011) atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula yang terimplementasikan Pada tahun 2015, Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan pilot plant/prototipe/demo plant atau rancangan/ II. Jumlah Pilot Plant/Prototype /Demo Plant / atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula rancang bangun/ formula yang terimplementasikan sebanyak 19 buah dari 20 buah yang ditargetkan atau tercapai yang terimplementasikan 95%. Capaian ini tidak dapat mencapai 100% karena terkait perizinan operasi dari Ditjen Migas (RIG CBM), perizinan

Pada tahun 2015, Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan pilot plant/prototipe/demo plant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang terimplementasikan sebanyak 19 buah dari 20 buah yang ditargetkan atau tercapai 95%. Capaian ini tidak dapat mencapai 100% karena terkait ESDM UntukPERTAMINA Kesejahteraan Rakyat perizinan operasi dari Ditjen Migas (RIG CBM), perizinan penggunaan lapangan

yang baru keluar pada triwulan IV (Surfaktan untuk EOR) dan pengadaan alat dan bahan yang

135

penggunaan lapangan PERTAMINA yang baru keluar pada triwulan IV (Surfaktan untuk EOR) dan pengadaan alat dan bahan yang baru ada pada triwulan ketiga karena proses lelang yang cukup lama sehingga pilot plant sudah berhasil dibuat namun belum berhasil diimplementasikan. -


Pada bidang minyak dan gas bumi terdapat 7 Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang terimplementasikan, yaitu: 1.

Implementasi Oil Recovery Unit di Lingkungan Subsektor Migas;

2.

Implementasi Unit Biodiesel;

3.

Implementasi Unit LOBP;

4.

Implementasi dan Penyusunan RSNI Konverter Kit Untuk Perahu Nelayan;

5.

Implementasi Unit Stasiun Pengisian BBG (Daughter);

6.

Implementasi Membran Pemisah CO2 pada Gas Alam;

7.

Implementasi Produk Minyak Lumas pada Sarana Transportasi Umum Berbahan Bakar Gas.

Beberapa hasilnya adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Unit LOBP Tujuan dari kegiatan implementasi ini mengimplementasikan hasil penelitian di bidang teknologi formulasi dan blending pelumas, dan menghasilkan jasa blending pelumas dengan kualitas yang baik, sehingga menjadi acuan kualitas bagi produsen pelumas lainnya. Dalam mewujudkan tujuan dari kegiatan Implementasi ini, unit Lube Oil Blending Plant (LOBP) Lemigas melakukan blending hasil penelitian Tahun 2014, yang hasilnya telah dilakukan uji coba pada kendaraan sepeda motor transmisi otomatis maupun transmisi manual. Pengelolaan LOBP telah diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant dalam rangka Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan peraturan menteri ESDM LOBP Lemigas melaksanakan pengelolaan LOBP melalui penerimaan BLU dengan cara sebagai berikut: •

Melakukan toll blend dengan PT. Paramadhita Artha Utama sejumlah 8640 liter dengan kemasan IBC tank dan drum;

•

Melakukan kerjasama jasa studi dengan PT. Watu Sinergi Internasional;

•

Melakukan Kerjasama uji coba pemakaian produk minyak lumas LOBP Lemigas.

Gambar 3.47 Kemasan Produk Jadi Minyak Lumas Gambar 3.47 Kemasan Produk Jadi Minyak Lumas

136

2) Implementasi Produk Minyak Lumas pada Sarana Transportasi Umum Berbahan Bakar Gas


Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan peran kegiatan penelitian hingga komersialisasi hasil litbang khususnya minyak lumas khusus untuk kendaraan berbahan bakar gas yang lebih tahan

2) Implementasi Produk Minyak Lumas pada Sarana Transportasi Umum Berbahan Bakar Gas Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan peran kegiatan penelitian hingga komersialisasi hasil litbang khususnya minyak lumas khusus untuk kendaraan berbahan bakar gas yang lebih tahan terhadap panas dan oksidasi yang saat ini belum tersedia di pasaran.

2) Implementasi Produk Minyak Lumas pada Sarana Transportasi Umum Berbahan Bakar Gas

kegiatan adalah meningkatkan peran kegiatan penelitian hingga komersialisasi hasil litbang HasilTujuan analisis dan ini evaluasi menunjukkan bahwa minyak lumas hasil litbang Lemigas yang khususnya minyak lumas khusus untuk kendaraan berbahan bakar gas yang lebih tahan terhadap panas dan

digunakan untuk kendaraan umum berbahan bakar gas mendapat sambutan yang baik dari oksidasi yang saat ini belum tersedia di pasaran.

Hasil analisis evaluasi menunjukkan bahwa minyak hasildigunakan litbang Lemigas yangangkot digunakan untuk masyarakat dandanmenunjukkan kinerja yang baiklumas ketika pada dan bajaj, kendaraan umum berbahan bakar gas mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan menunjukkan

sehingga dapat dilanjutkan ke tahap komersialisasi.

Berdasarkan analisis dan yang telahdapat dilakukan, dapat kinerjahasil yangpenelitian, baik ketika digunakan padapembahasan angkot dan bajaj, sehingga dilanjutkan ke disimpulkan tahap komersialisasi. bahwa : 

Minyak lumas Lugas SAE 15W40 API SL menunjukkan kinerja yang masih baik sampai jarak tempuh sekitar 5000 km pada penggunaan di angkot, dan kemungkinan masih bisa lebih;



Minyak lumas Lugas SAE 15W40 API SL menunjukkan kinerja yang masih baik sampai jarak tempuh sekitar 1500 km pada penggunaan di bajaj biru;



Tidak terdapat kendala teknis dan keluhan selama keseluruhan kegiatan implementasi;



Penggantian minyak lumas pada angkot yang biasa dilakukan supir hanya berdasarkan Gambar 3.48 Seremonial Pembagian Minyak Lumas kira-kira dan belum berdasarkan analisis ilmiah yang disebabkan efisiensi biaya belum

menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : •

Gambar 3.48 Seremonial Pembagian Minyak Lumas

Minyak lumas Lugas SAE 15W40 API SL menunjukkan kinerja yang masih baik sampai jarak tempuh

3) Implementasisekitar dan Penyusunan RSNI Konverter Kit Untuk Perahu Nelayan 5000 km pada penggunaan di angkot, dan kemungkinan masih bisa lebih;

• kegiatan Minyak lumas Lugas SAE 15W40 API SLuntuk menunjukkan kinerja yang masih baik sampai jarak tempuh 170Tujuan dari implementasi ini adalah Bab IIImemanfaatkan LPG sebagai bahan bakar sekitar 1500 km pada penggunaan di bajaj biru; Kinerja Akuntabilitas

pada perahu motor tempel nelayan kecil sertaselama pembuatan alatkegiatan konversi LPG khususnya • Tidak terdapat kendala teknis dan keluhan keseluruhan implementasi;

angkot yang biasa dilakukandan supirspesifikasi hanya berdasarkan kira-kira dan konverter• kitPenggantian yang lebihminyak amanlumas dan pada tanpa merubah konstruksi mesin serta belum berdasarkan analisis ilmiah yang disebabkan efisiensi biaya belum menjadi pertimbangan.

penyusunan RSNI tentang Konverter Kit LPG untuk perahu Nelayan kecil 3) Implementasi dan Penyusunan RSNI Konverter Kit Untuk Perahu Nelayan


Tujuan dari kegiatan implementasi ini adalah untuk memanfaatkan sebagai bahan bakar pada perahu Dari hasil pengujian di Laboratorium, kegiatan selanjutnya adalahLPG penyerahan mesin perahu motor tempel nelayan kecil serta pembuatan alat konversi LPG khususnya konverter kit yang lebih aman dan

tempel yang telah dilengkapi dengan peralatan konversi LPG kepada nelayan di daerah

tanpa merubah konstruksi dan spesifikasi mesin serta penyusunan RSNI tentang Konverter Kit LPG untuk

Pekalongan (Jawa Tengah), Karang Asem (Bali) dan Jatiluhur (Jawa Barat). Mesin tersebut perahu Nelayan kecil. saat ini telah terpasang pada perahu nelayan dan sedang dilakukan uji coba lapangan.

Gambar 3.49 Penyerahan Mesin dan Konverter Kit LPG kepada Nelayan di Kabupaten Karang Asem- Bali

Gambar 3.49 Penyerahan Mesin dan Konverter Kit LPG kepada Nelayan di Kabupaten Karang Asem- Bali


Pada kegiatan penyusunan RSNI telah dilakukan Rapat konsensus pembahasan “RSNI2

137

Hasil analisa pengujian di laboratorium dan uji coba di lapangan terhadap motor tempel

yang sejenis pada perahu nelayan kecil menyatakan bahwa mesin tersebut dapat dikonversi

dari kondisi awal menggunakan bahan bakar minyak jenis bensin menjadi motor tempel y

menggunakan bahan bakar LPG, dengan system bi-fuel. Dengan sistem ini mesin da beroperasi baik menggunakan bahan bakar bensin atau LPG secara bergantian. Dari hasil pengujian di Laboratorium, kegiatan selanjutnya adalah penyerahan mesin perahu tempel yang

telah dilengkapi dengan peralatan konversi LPG kepada nelayan di daerah Pekalongan (Jawa Tengah), Karang

Pembahasan RSNI Peralatan dan aksesoris LPG – Sistem propulsi LPG untuk kapal te Asem (Bali) dan Jatiluhur (Jawa Barat). Mesin tersebut saat ini telah terpasang pada perahu nelayan dan sedang dilakukan uji coba lapangan. Pada kegiatan penyusunan RSNI telah dilakukan Rapat konsensus pembahasan

menghasilkan “RSNI3 Peralatan dan aksesoris LPG – Sistem propulsi LPG untuk kapal”. RS “RSNI2 Peralatan dan aksesoris LPG - Sistem propulsi LPG untuk kapal” dimana pada rapat tersebut wajib dihadiri oleh tenaga ahli standardisasi yang ditugaskan oleh BSN, minimal 2/3 anggota Komite Teknis 21-01 tersebut telah diserahkan ke BSN dan telah ditetapkan menjadi SNI. dan semua pihak yang berkepentingan terwakili.

4) Implementasi dan Optimasi Produksi Minyak Pada Lube Blending Masukan-masukan yang didapatkan dari rapat konsensusLumas telah ditindaklanjuti, hasilnyaOil dinyatakan sebagaiPlant “RSNI3 Peralatan dan aksesoris LPG - Sistem propulsi LPG untuk kapal” dan telah diserahkan ke BSN untuk

ditetapkan sebagai SNI. Hasil analisa pengujian di laboratorium dan uji coba di produk lapangan terhadap motor Tujuan dari kegiatan implementasi ini untuk menghasilkan percontohan Minyak lum tempel dan yang sejenis pada perahu nelayan kecil menyatakan bahwa mesin tersebut dapat dikonversikan

dari kondisi awal menggunakan bahan bakar bensin MB menjadi motor tempel yang menggunakan sepeda motor matik SAE 10W40, APIminyak SL,jenis JASO dan Minyak lumas sepeda motor man bahan bakar LPG, dengan system bi-fuel. Dengan sistem ini mesin dapat beroperasi baik menggunakan bahan

SAE 15W40, API atau SL,LPG JASO MA, serta meningkatkan daya manusia (SD bakar bensin secara bergantian. Pembahasan RSNI Peralatankemampuan dan aksesoris LPG sumber – Sistem propulsi LPG untuk kapal telah menghasilkan “RSNI3 Peralatan dan aksesoris LPG – Sistem propulsi LPG untuk kapal”.

di PPPTMGB LEMIGAS dibidang teknologi terapan RSNI3 tersebut telah diserahkan ke BSN riset dan telah ditetapkan menjadi SNI. khususnya LOBP. 4) Implementasi dan Optimasi Produksi Minyak Lumas Pada Lube Oil Blending Plant

dari kegiatan implementasi ini untuk menghasilkan percontohan Minyak lumas sepeda motor KegiatanTujuan Implementasi dan Optimasi Lube Oil produk Blending Plant dilaksanakan dengan melaku matik SAE 10W40, API SL, JASO MB dan Minyak lumas sepeda motor manual SAE 15W40, API SL, JASO MA,

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di PPPTMGB LEMIGAS dibidang risetuji teknologi blending serta hasil penelitian Tahun 2014, yang (SDM) hasilnya telah dilakukan coba pada kendar terapan khususnya LOBP. Kegiatan Implementasi dan Optimasi Lube Oil Blending Plant dilaksanakan dengan

sepeda motor transmisi maupun transmisi Adapun melakukan blending hasilotomatis penelitian Tahun 2014, yang hasilnya telahmanual. dilakukan uji coba pada proses kendaraan kegiatan terse adalah :

sepeda motor transmisi otomatis maupun transmisi manual. Adapun proses kegiatan tersebut adalah :

Gambar 3.50 Proses Pelaksanaan Blending Minyak Lumas di LOBP

Gambar 3.50 Proses Pelaksanaan Blending Minyak Lumas di LOBP 138 172



Homogenitas suatu produk adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan blending yang diamati dengan pengambilan sampel pada setiap interval waktu tertentu, dan diuji karakteristik kimia fisikanya khusus parameter kunci yaitu: densitas, viskositas, TBN dan pour point. Setelah hasilnya diuji dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka blending formula skala produksi dihentikan dan dilakukan sampling ulang untuk diuji parameter lengkap sesuai persyaratan SAEnya dan performa levelnya. Seperti terlihat pada ke dua tabel di atas. Formula Minyak lumas sepeda motor matik SAE 10W40, API SL, JASO MB dan Minyak lumas sepeda motor manual SAE 15W40, API SJ, JASO MA telah memenuhi persyaratan karakteristik fisika dan kimia sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2808 K/20/MEM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa LOBP Lemigas telah mampu melakukan blending formula Minyak lumas sepeda motor matik SAE 10W40, API SL, JASO MB dan Minyak lumas sepeda motor manual SAE 15W40, API SJ, JASO MA, dengan waktu optimasi pada tangki blending kapasitas produksi 6.000 liter, dan untuk mencapai produk yang homogen adalah 45 menit dan hasilnya telah memenuhi persyaratan Keputusan Menteri ESDM No. 2808 K/20/MEM/2006 tentang yang ditetapkan oleh Pemerintah. -


Pada bidang mineral dan batubara terdapat 9 unit pilot plant terimplementasikan. Sembilan unit pilot plant yang telah terimplementasikan sebagai berikut: 1) Implementasi Pengembangan Gasifier Batubara di IKM Untuk Peleburan Aluminium dan Industri Yang Menggunakan Boiler Gasifikasi mini (GasMin) batubara adalah reaktor skala IKM untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar gas melalui proses gasifikasi. Pada tahun 2015, 3 (tiga) Unit Gasmin berhasil diimplementasikan pada IKM peleburan alumunium, minyak atsiri, dan tahu (menggunakan boiler). Komisioning dan uji coba GasMin di tiga IKM/UMKM terpilih di DIY meliputi : •

IKM/UMKM peleburan aluminium di Sorosutan Terdapat di Jl. Keranon UH 6 Sorogenen Sorosutan, Kota Yogyakarta. GasMin telah berhasil melelehkan aluminium dengan laju umpan batubara rata-rata 145 kg/10 jam laju optimumnya pada laju 12 kg/jam. Proses produksi 10 jam dengan rata-rata paleburan aluminium 135 kg. Laju suhu di dalam kantung api 800oC – 1.000oC. Jika dibandingkan dengan menggunakan solar dalam waktu operasi dan jumlah aluminium yang sama, akan menghabiskan 35 liter solar. Hal ini berarti telah mampu menghemat biaya


energi 33,33% dari bahan bakar solar subsidi.

Gambar 3.51 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Peleburan Aluminium

Gambar 3.51 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Peleburan Aluminium • IKM/UMKM minyak atsiri di Kulon Progo ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Terdapat di Desa Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Gasmin telah berhasil memproduksi

139

Gambar 3.51 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Peleburan Aluminium • IKM/UMKM minyak atsiri di Kulon Progo Terdapat di Desa Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Gasmin telah berhasil memproduksi minyak atsiri dengan nilai eugenol dan densitas sesuai SNI. Hasil proses penyulingan minyak atsiri di dalam ketel penyulingan kapasitas 300 kg dengan rendemen 2% - 2,5%; • IKM/UMKM minyak atsiri di Kulon Progo Terdapat Desa Samigaluh, Kulon1,025 Progo. Gasmin telah berhasil memproduksi minyak atsiri densitas 1,02dig/ml – 1.025 Kabupaten g/ml ( SNI: – 1,06 g/ml ); nilai Eugenol (kandungan minyak dengan nilai eugenol dan densitas sesuai SNI. Hasil proses penyulingan minyak atsiri di dalam ketel

kapasitas 300 kg minimal dengan rendemen 2%Laju - 2,5%; rata-rata densitas 1,02 umpan g/ml – 1.025 g/ml ( SNI: 1,025 atsiri) :penyulingan 77% - 79% ( SNI: 78%). batubara per– jam : 14,5 kg 1,06 g/ml ); nilai Eugenol (kandungan minyak atsiri) : 77% - 79% ( SNI: minimal 78%). Laju rata-rata umpan

atau 87 kg/6 jam, cengkeh biaya energi Rp. 609,-. batubara per jammaka : 14,5 kgsetiap atau 87 kg kg/6daun jam, maka setiap kg membutuhkan daun cengkeh membutuhkan biaya energi Rp. 609,-.

Gambar 3.52 Gasmin yang Dipasang di IKM/UMKM Minyak Atsiri •

IKM/UMKM tahu di Desa Srandakan

Gambar Dipasang IKM/UMKM Minyak Atsiri Terdapat di3.52 DesaGasmin Srandakanyang Kecamatan Sentolo,diKabupaten Kulon Progo. Gasmin telah

berhasil

memproduksi tahu dengan kualitas lebih baik berdasarkan indikator perbandingan waktu proses pembusukan dan berhasil menghemat biaya energi sebesar 74,5% dibandingkan dengan menggunakan biomassa. Bahan bakar batubara yang dikonsumsi selama 10 jam proses hanya menghabiskan 75 kg atau 7,5 kg/jam. Rentang suhu di dalam kantung api boiler antar 996oC – 1157oC dan tekanan 2 -3 bar. Dengan 75 kg batubara

174

dapat memproduksi tahu dari bahan baku 300 kg kedelai sedangkan menggunakan biomassa diperlukan

Bab III

6.000 kg biomassa. Perbandingan biaya energi, GasMin dapat menghemat 74% biaya energi. Akuntabilitas Kinerja

2) Pengembangan dan Penerapan Siklo Burner Batubara Pada Dapur Komunal dan IKM Tujuan pengembangan adalah menghasilkan teknologi pembakaran batubara yang sesuai untuk dapur komunal dan IKM dengan penggunaan energi co-firing (batubara – serbuk gergaji) yang murah dan bersih. Pada tahun 2015, 6 (enam) unit telah berhasil diimplementasikan di beberapa lokasi, yaitu: a.

Lima unit pembakar siklon berukuran kecil berdiameter dalam 40 cm dengan tinggi 60 cm yang merupakan tipe pembakar siklon vertikal. Pembakar siklon ini digunakan untuk: •

Mendidihkan air dan dipasang di dua Pondok Pesantren (ponpes), yaitu ponpes An-Nawawiyah di Desa Kawunggirang, Majalengka (199 santri) dan ponpes Mufidah Santi Asromo di Desa Pasirayu, Kecamatan Sindang, Majalengka (500 santri).

•

140

Untuk mengukus adonan kerupuk sebelum dipotong-potong di pabrik (IKM) kerupuk di Plumbon,


Cirebon.

b.

•

Mendidihkan air di pabrik sohun di Mundu, Cirebon.

•

Merebus adonan gula di Citemu, Cirebon

Satu unit pembakar siklon berdiameter 153 cm dengan tinggi 83 cm yang dibangun di pabrik kecap dimanfaatkan untuk membuat kecap di Tonjong, Majalengka.

Gambar 3.53 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Kecap Tonjong, Majalengka Gambar 3.53 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Kecap Tonjong, Majalengka


Gambar 3.53 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Kecap Tonjong, Majalengka




141

Gambar 3.55 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Gula Batu, Citemu, Cirebon

Gambar 3.55 Pemasangan Pembakar Siklon di IKM Gula Batu, Citemu, Cirebon Tabel 3.78 Efisiensi Energi dan Kecepatan Waktu Pemanasan Menggunakan Bahan Bakar CoGambar 3.55 Pemasangan Firing Pembakar SiklonBakar di IKM Gula Batu, Citemu, Cirebon dan Kayu Tabel 3.78 Efisiensi Energi dan Kecepatan Waktu Pemanasan Menggunakan Bahan Bakar Co-Firing dan Kayu Bakar

No 1

Bahan bakar

Efisiensi energi (%)

Waktu pemanasan (menit)

Tabel 3.78 Efisiensi Energi dan Kecepatan Waktu Menggunakan BahanKayu Bakar CoCo-firing Kayu Pemanasan bakar Co-firing bakar Firing dan Kayu Bakar IKM

Kerupuk

2 3 No 4 5 1

Kecap Gulabakar Bahan Sohun IKM (2) Ponpes Kerupuk

2

Kecap

60

15

28 9,8 55 Efisiensi energi (%) 13,9 Co-firing Kayu- bakar 60 15 28

9,8

20

85

75 180 60 pemanasan (menit) 90 Waktu 25 Co-firing Kayu60bakar 25 70 20 85 75

180 90 Pada 4bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi terdapat 3 buah pilot60 plant/proto Sohun 25 Pada bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi terdapat 3 buah 5 Ponpes (2) 25 70 typeI/demo plant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang terimplementasikan, yaitu: plant/proto I/demo plant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang 1. pilot Biodiesel dari Kemiritype Sunan Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi - - Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru 3 Gula 55 Terbarukan, dan 13,9Konservasi Energi 60

Biodiesel dari kemiri yaitu: sunan dirancang dengan fasilitas mobile dengan perantara truk biodiesel kapasitas 500 terimplementasikan, - Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi liter/batch. Mobil biodiesel akan berkeliling ke kebun energi kemiri sunan untuk mengolah kemiri sunan 1. Biodiesel dari Kemiri Sunan menjadi minyakketenagalistrikan, kemiri sunan dan biodiesel. Saat ini P3TKEBTKEdan telahkonservasi mempunyaienergi kebunterdapat kemiri sunan dengan Pada bidang energi baru terbarukan, 3 buah luas 6,8 ha dengan jumlah pohon 800 buah. plant/proto typeI/demo plant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang 2. Bioetanol dari Sorgum 177 terimplementasikan, yaitu: Bab III Bioetanol dari sorgum dimaksudkan untuk mewujudkan Kemandirian Energi di Daerah Istimewa Yogyakarta Akuntabilitas Kinerja melalui Penyediaan EnergiSunan Berbasis Tanaman (Bioenergi) dari Sorgum dengan Sistem Tumpangsari pada 1. Biodiesel dari Kemiri

pilot

Kebun Kemiri Sunan. Luas area kebun sorgum P3TKEBTKE seluas 2.000 m2 yang terletak di Dusun Gunung Kelir, Kelurahan Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Sorgum manis mempunyai masa tanam 2-3 bulan.

142



177

3.

Biogas fixed dome Sasaran litbang biogas fixed dome pada tahun 2015 adalah mendorong pemanfaatan biogas secara masif dengan melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan instansi terkait di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pemanfaatan secara masif dapat terlaksana dengan adanya upaya komersialisasi biogas seperti identifikasi dan inventarisasi para pengusaha atau business unit yang serius akan menggeluti bisnis biogas, pelatihan secara intensif aspek bisnis biogas, fasilitasi akses kepada berbagai sumber pendanaan untuk bisnis biogas, antara lain dana PKBL BUMN dan perbankan dengan dana yang kompetitif, dan pengembangan pusat informasi dan demonstrasi (PID) biogas yang berbasis universitas atau perguruan tinggi setempat. yang diwujudkan dalam kerjasama pada pembentukan Pusat Informasi dan Demonstrasi (PID). Kerjasama pembentukan PID dimaksudkan sebagai lokasi di daerah yang akan menyediakan berbagai informasi terkait biogas dan juga memberikan bantuan atau bimbingan teknis terkait teknologi biogas yang didukung penuh oleh Balitbang ESDM dan perguruan tinggi setempat, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Jawa Timur, Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Universitas Syiah Kuala di NAD.

III. Jumlah Paten yang Terimplementasikan Pada tahun 2015 terdapat 3 buah paten yang terimplementasikan dari 6 buah yang ditargetkan atau mencapai 50%. Capaian ini tidak dapat mencapai 100% karena terkait pengadaan alat dan bahan yang baru pada triwulan ketiga karena proses lelang yang cukup lama dan metode yang diuji cobakan belum mendapatkan hasil yang optimal dan konsisten sehingga kegiatan paten yang sudah dilakukan belum berhasil diimplementasikan. -


Pada bidang minyak dan gas bumi terdapat 2 buah paten yang terimplementasikan, yaitu: 1) Implementasi Airgun Mini; 2) Implementasi Tabung ANG untuk Rumah Tangga. Beberapa hasilnya adalah sebagai berikut: Implementasi Airgun Mini Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan spesifikasi dan kualifikasi desain mini airgun yang optimum


1.

sehingga alat ini layak digunakan sebagai sumber (source) untuk akuisisi seismik. Dengan demikian alat ini dapat digunakan untuk mendukung eksplorasi maupun eksploitasi migas pada lapangan-lapangan tua atau melakukan infill seismik di lapangan-lapangan tertentu yang masih memerlukan pemetaan lebih rinci dari penyebaran reservoirnya. Disamping itu alat ini diharapkan dapat membantu pemetaan reservoir-reservoir dangkal dan pemetaan deposit batubara di bawah permukaan tanah. Hasil rekayasa mini airgun 2015 telah dilaksanakan dan di uji coba kinerja alat maupun di uji coba skala laboratorium memberikan hasil yang baik. Walaupun demikian sistem tersebut perlu disempurnakan lagi setapak demi setapak agar dapat dipakai dalam industri migas atau industri lain yang memerlukannya. Pemakaian instrumentasi tersebut dalam praktek tidak harus menunggu sempurnanya sistem secara keseluruhan akan tetapi dapat digunakan dan diperbaiki kinerjanya secara bersamaan dari kelemahan yang ditemukan saat penggunaan alat tersebut. Kegiatan rekayasa mini airgun 2015 berhasil mengatasi sebagian besar kelemahan yang ada pada mini airgun generasi sebelumnya seperti pada cara kerja yang lebih baik, aspek HSE/LK3 yang lebih baik, sifat portabel


143

yang lebih baik, desain yang lebih baik, dan kemungkinan perbaikan atau pengembangan lebih mudah dilakukan.

Gambar 3.56 Uji coba Airgun di Halaman Lemigas dengan Tekanan Maksimal 650 Psi

2. Implementasi Tabung Untuk Rumah Tangga Gambar 3.56ANG Uji coba Airgun di Halaman Lemigas dengan Tekanan Maksimal 650 Psi Gambar 3.56untuk Uji coba Airgun di Halaman Lemigasdalam dengan Tekanan Maksimal program 650 Psi Implementasi Tabung ANG Rumah Tangga dilaksanakan rangka mendukung 2.

Implementasi Tabung ANG Untuk Rumah Tangga

pemerintahImplementasi mengurangi Tabung subsidi ANG bahan bakar. Harga tabung ANG ini lebih murah dibanding tabung untuk Rumah Tangga dilaksanakan dalam rangka mendukung program LPG, yaitu pemerintah Rp 10.400/tabung. Tabung ANG ini sudah LEMIGAS. mengurangi subsidi bahan bakar. Hargadigunakan tabung ANGdiinikantin lebih murah dibanding tabung LPG, yaitu 2. Implementasi Tabung ANG Untuk Rumah Tangga Rp 10.400/tabung. Tabung ANG ini sudah digunakan di kantin LEMIGAS. Implementasi Tabung ANG untuk Rumah Tangga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar. Harga tabung ANG ini lebih murah dibanding tabung LPG, yaitu Rp 10.400/tabung. Tabung ANG ini sudah digunakan di kantin LEMIGAS.

-


Pada bidang mineral dan batubara terdapat 1 paten terimplementasikan, yaitu Pengembangan dan Penerapan Siklo Burner Batubara Pada Dapur Komunal dan IKM.

180 144



Gambar 3.57 Pembuatan Alat Filling dan Implementasinya di Kantin LEMIGAS

Gambar 3.57 Pembuatan Alatdalam Fillingskala dankecil Implementasinya di KantindiLEMIGAS Tungku siklo burner batubara dikembangkan yang sesuai digunakan dapur komunal. Tungku ini diharapkan menjadi alternatif pengganti LPG di masyarakat. Namun tungku ini masih perlu di uji coba di tempat pengguna untuk mengetahui kesesuaian antara desain tungku dengan karakteristik penggunaan. Pada tahun 2015 tungku hasil paten ini diterapkan di dapur komunal pesantren di Majalengka dan beberapa IKM - Bidang Mineral dan Batubara di Cirebon. Hasil paten inibatubara adalah sebagai berikut: Padaimplementasi bidang mineral dan terdapat 1 paten terimplementasikan, yaitu Pengembangan dan 1. Penerapan Terbangunnya 6 unit pembakar yakni di Ponpes dan Mufidah Siklo Burner Batubara siklon, Pada Dapur Komunal IKM.Santi Asromo, Ponpes An-Nawawiyah, IKM Kecap (Kab. Majalengka), IKM Kerupuk, IKM Gula Batu dan IKM Sohun (Kab. Cirebon). burner batubara dikembangkan dalam energinya skala kecil yang sesuai digunakan lebih di dapur 2. Tungku Telah siklo dilakukan komisioning dengan hasil efisiensi lebih besar, pemanasannya cepat, dan lingkungan pabrik lebih bersih menjadi dibanding dengan pengganti pemakaianLPG bahan kayu bakar. Suhutungku dapat mencapai komunal. Tungku ini diharapkan alternatif di bakar masyarakat. Namun ini 1.350⁰ C. masih perlu di uji coba di tempat pengguna untuk mengetahui kesesuaian antara desain tungku AKUNTABILITAS KINERJA

dengan karakteristik penggunaan. Pada tahun 2015 tungku hasil paten ini diterapkan di dapur komunal pesantren di Majalengka dan beberapa IKM di Cirebon. Hasil implementasi paten ini adalah sebagai berikut: 1. Terbangunnya 6 unit pembakar siklon, yakni di Ponpes Mufidah Santi Asromo, Ponpes AnNawawiyah, IKM Kecap (Kab. Majalengka), IKM Kerupuk, IKM Gula Batu dan IKM Sohun (Kab. Cirebon). 2. Telah dilakukan komisioning dengan hasil efisiensi energinya lebih besar, pemanasannya lebih cepat, dan lingkungan pabrik lebih bersih dibanding dengan pemakaian bahan bakar kayu bakar. Suhu dapat mencapai 1.350⁰ C.

Gambar 3.58 Pembakaran siklon di Ponpes An Nawawiyah, IKM Krupuk, IKM Gula Batu, IKM Sohun 181 Gambar 3.58 Pembakaran siklon di Ponpes Bab IIIAn Nawawiyah, IKM Krupuk, IKM Gula Batu, IKM Sohun Akuntabilitas Kinerja IV. Meningkatkan Kehandalan Informasi Kegeologian. -

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Capaian Kinerja Tersedianya sarana air bersih dari pemanfaatan air tanah bagi masyarakat di daerah tertinggal yang sulit air:

145

Gambar 3.58 Pembakaran siklon di Ponpes An Nawawiyah, IKM Krupuk, IKM Gula Batu, IKM Sohun IV. Meningkatkan Kehandalan Informasi Kegeologian. -

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Capaian Kinerja Tersedianya sarana air bersih dari pemanfaatan air tanah bagi masyarakat di

IV. Meningkatkan Kehandalan Informasi Kegeologian.

daerah tertinggal yang sulit air: -

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Capaian Kinerja Tersedianya sarana air bersih dari pemanfaatan air tanah bagi masyarakat di daerah tertinggal yang sulit air:

Tabel 3.79 Target dan Realisasi Pemboran Air Tanah Tahun 2015 Tabel 3.79 Target dan Realisasi Pemboran Air Tanah Tahun 2015

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Titik

100

105

100%

Jumlah titik pemboran air tanah di daerah sulit air (Sumur Produksi)

Pengeboran airdalam tanah dalam di semula daerah air anggaran semula 2015 pada awal tahun anggaran Pengeboran air tanah di daerah sulit air padasulit awal tahun direncanakan sebanyak 100

2015

lokasi sumur bor air tanah, di pertengahan tahun 2015 di bulan Juni sehubungan dengan peluncuran Peringatan Hari

direncanakan sebanyak 100 lokasi sumur bor air tanah, di pertengahan tahun 2015 di bulan Juni

Nusantara ke- 15 pada tanggal 01 Juni 2015 di Cirebon yang di pimpin Bapak Menteri ESDM, beberapa Unit Utama

disehubungan lingkungan KESDM diminta untuk memberikan bantuanHari kepada masyarakatkemelalui Daerahnya, dengan peluncuran Peringatan Nusantara 15 Pemerintah pada tanggal 01 Juni

2015 di

salah satu arahan Bapak Menteri dalam pemberian bantuan tersebut adalah membangun sumur bor air tanah

Cirebon yang di pimpin Bapak Menteri ESDM, beberapa Unit Utama di lingkungan KESDM diminta

di wilayah Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam MOU antara Badan Geologi dan Kabupaten Cirebon yang

jumlahnya 4 (empat) unit sumur bor air tanah. Disamping itu Pemerintah Sleman, Propinsi DIY, meminta untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melaluiKabupaten Pemerintah Daerahnya, salah satu untuk dibangunkan 1 (satu) unit sumur bor air tanah di daerah relokasi korban bencana Gunung Merapi. Sehingga

Bapaksumur Menteri pemberian bantuan tersebut adalah sumur jumlah bor air dalam tanah bertambah 5 (lima) lokasi, total keseluruhan sumurmembangun bor air tanah pada tahunbor 2015air menjadi 105 lokasi sumur bor air tanah dari semula 100 titik sumur bor air tanah dan menghasilkan jumlah debit air sebanyak 193,89/detik, dan jumlah peruntukan 55.840 jiwa, sehingga meningkatnya kemudahan penyediaan

182 Bab III sarana air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air. Akuntabilitas Kinerja

Penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 berhasil dibangun di 105 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah debit total yang dihasilkan 193,89 liter per detik dengan rata-rata setiap sumur bor menghasilkan debit 1,84 liter per detik. Dengan asumsi pompa dihidupkan 8 jam untuk memenuhi asumsi kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari di pedesaan sebesar 100 liter per detik per hari, maka debit tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk 55.840 orang atau rata-rata setiap sumur bor mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk 532 orang.

146


arahan

tanah di

Tabel 3.80 Lokasi Pemboran Air Tanah Tahun 2015

No

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Debit Pemompa (liter/detik)

Jumlah Terlayani (Orang)

1

Jambi

Batanghari

Mersam

Tapah Sari

2.8

806

2

Jambi

Bungo

Pelepat Ilir

Kuamang Jaya

1.5

432

3

Jambi

Merangin

Renah Pembarap

Guguk

2

576

4

Riau

Indragiri Hilir 1

Batang Tuaka

Sungai Luar

2.5

720

5

Riau

Indragiri Hilir 2

Enok

Pusaran (Kel.)

2

576

6

Sumatera Barat

Pesisir Selatan 1

Airpura

Inderapura Timur

2.8

806

7

Sumatera Barat

Pesisir Selatan 2

Koto XI Tarusan

Nanggalo

1.54

444

8

Bengkulu

Bengkulu Utara 1

Giri Mulya

Suka Makmur

2.5

720

9

Bengkulu

Bengkulu Utara 2

Giri Mulya

Wonoharjo

2.5

720

10

Lampung

Lampung Timur 1

Sukadana

Bumi Ayu

2.1

605

11

Sumatera Selatan

Banyuasin

Betung

Taja Raya II

1.03

297

12

Sumatera Selatan

Muara Enim 1

Lubai Ulu

Karang Agung

1.9

547

13

Sumatera Selatan

Muara Enim 2

Rambang Dangku

Kahuripan Baru

1.7

490

14

Sumatera Selatan

Prabumulih (Kota)

Prabumulih timur

Gunung Ibul (Kel.)

2

576

15

Jawa Tengah

Banyumas 1

Purwojati

Karangmangu

1.07

308

16

Jawa Tengah

Banyumas 2

Sumpiuh

Selandaka

1.63

469

17

Jawa Tengah

Brebes

Tonjong

Galuh Timur

1.5

432

18

Jawa Tengah

Cilacap

Gandrungmangu

Muktisari

2

576

19

Jawa Tengah

Purbalingga 1

Kejobong

Langgar

2

576

20

Jawa Tengah

Purbalingga 2

Kemangkon

Kemangkon

1.8

518

21

Jawa Tengah

Kebumen 1

Kebumen

Jemur

2.4

691

22

Jawa Tengah

Kebumen 2

Sruweng

Karangjambu

2

576

23

Jawa Tengah

Temanggung 1

Jumo

Jamusan

2

576

24

Jawa Tengah

Temanggung 2

Pringsurat

Wonokerso

1.7

490

25

Jawa Tengah

Wonosobo 1

Kalibawang

Depok

2.16

622

26

Jawa Tengah

Wonosobo 2

Wadaslintang

Sumberrejo

1.94

559

27

Jawa Tengah

Karang Anyar 1

Gondangrejo

Jatikuwung

2.3

662

28

Jawa Tengah

Karang Anyar 2

Jatipuro

Jatimulyo

2.5

720

29

Jawa Tengah

Wonogiri 1

Bulukerto

Bulurejo (Kel.)

2.4

691

30

Jawa Tengah

Wonogiri 2

Giritontro

Tlogoharjo

2

576



Lokasi

147

148

31

Jawa Tengah

Wonogiri 3

Manyaran

Pijiharjo

2.3

662

32

Jawa Tengah

Wonogiri 4

Wonogiri

Wonokerto

2.2

634

33

DI Yogyakarta

Bantul 1

Dlingo

Terong

2.7

778

34

DI Yogyakarta

Bantul 2

Pajangan

Sendangsari

3

864

35

DI Yogyakarta

Gunung Kidul 1

Gedangsari

Mertelu

1.8

518

36

DI Yogyakarta

Gunung Kidul 2

Ngawen

Kampung

2

576

37

DI Yogyakarta

Magelang 1

Borobudur

Kenalan

1.5

432

38

DI Yogyakarta

Magelang 2

Mertoyudan

Donorojo

2.8

806

39

Jawa Timur

Magetan 1

Parang t

Ngunut

1.8

518

40

Jawa Timur

Magetan 2

Parang

Nglopang

2.2

634

41

Jawa Timur

Pacitan 1

Arjosari

Sedayu

2.2

634

42

Jawa Timur

Pacitan 2

Ngadirojo

Bodag

0.5

144

43

Jawa Timur

Pacitan 3

Ngadirojo

Nogosari

1.68

484

44

Jawa Timur

Pacitan 4

Pringkuku

Tamanasri

1.6

461

45

Jawa Timur

Malang 1

Kalipare

Putukrejo

2

576

46

Jawa Timur

Malang 2

Gedangan

Sindurejo

2.7

778

47

Jawa Timur

Pamekasan 1

Pakong

Klompang Timur

2.38

685

48

Jawa Timur

Pamekasan 2

Proppo

Pangbatok

1.7

490

49

Jawa Timur

Sumenep 1

Batang Batang

Nyabakan Barat

2.5

720

50

Jawa Timur

Sumenep 2

Talango

Padike

2

576

51

NTB

Lombok Tengah 1

Praya Barat Daya

Pandan Indah

2.1

605

52

NTB

Lombok Tengah 2

Pujut

Sukadana

2

576

53

NTB

Lombok Timur 1

Pringgasela

Jurit

1.4

403

54

NTB

Lombok Timur 2

Sakra Timur

Gereneng Timur

2.4

691

55

NTB

Sumbawa Barat 1

Poto Tano

Kiantar

2

576

56

NTB

Sumbawa Barat 2

Poto Tano

Kokar Lian

2

576

57

NTB

Bima 1

Palibelo

Panda

2

576

58

NTB

Bima 2

Soromandi

Bajo

2.3

662

59

NTB

Dompu 1

Dompu

Kareke

1.2

346

60

NTB

Dompu 2

Dompu

Sorisakolo

2

576

61

NTB

Sumbawa 1

Plampang

Prode-2

2.5

720

62

NTB

Sumbawa 2

Tarano

Bantulanteh

1.85

533

63

NTT

Belu 1

Kakuluk Mesak

Dualaus

2

576

64

NTT

Belu 2

Tasifeto Barat

Naitimu

3

864


NTT

Malaka 1

Laen Manen

Meotroi

0.5

144

66

NTT

Malaka 2

Kobalima

Sisi

0.4

115

67

NTT

Manggarai Barat 1

Sano Nggoang

Golo Mbu

2.5

720

68

NTT

Manggarai Barat 2

Komodo

Wae Kelambu

1.3

374

69

Sulawesi Barat

Majene

Banggae Timur

Tande

0.5

144

70

Sulawesi Barat

Polewali Mandar 2

Campalagian

Padang Timur

0.5

144

71

Sulawesi Selatan

Pangkajene Kepulauan 1

Balocci

Balocci Baru

0.5

144

72

Sulawesi Selatan

Pangkajene Kepulauan 2

Mandalle

Coppo Tompong

2.5

720

73

Sulawesi Selatan

Soppeng 1

Liliriaja

Timusu

2.2

634

74

Sulawesi Selatan

Soppeng 2

Lilirilau

Ujung (Kel)

2

576

75

Sulawesi Barat

Mamuju 1

Kalukku

Beru

2.5

720

76

Sulawesi Barat

Mamuju 2

Simboro

Sumare

0.75

216

77

Sulawesi Tenggara

Bombana 1

Poleang

Mattiro Walie

2

576

78

Sulawesi Tenggara

Bombana 2

Poleang Selatan

Waemputtang

2.4

691

79

Sulawesi Tenggara

Konawe 1

Sampara

Anggalamoare Jaya

2.5

720

80

Sulawesi Tenggara

Konawe 2

Soropia

Atowatu

1.6

461

81

Gorontalo

Boalemo 1

Botumoito

Dulangeya

0.9

259

82

Gorontalo

Boalemo 2

Dulupi

Polohungo

1

288

83

Sulawesi Utara

Bitung (Kota)

Lembeh Utara

Nusu

2

576

84

Sulawesi Utara

Bolaang Mongondow 1

Bilalang

Tudu Aog

0.43

124

85

Sulawesi Utara

Bolaang Mongondow 2

Lolak

Tuyat

2.1

605

86

Sulawesi Utara

Minahasa Utara

Wori

Kulu

2

576

87

Jawa Barat

Cirebon

Gegesik

Slendra

0.5

144

88

Jawa Tengah

Batang

Tersono

Margosono

2.6

749

89

Jawa Tengah

Pekalongan

Sragi

Mrican

2.3

662

90

Jawa Tengah

Pemalang

Petarukan

Kalirandu

2

576

91

Kalimantan Selatan

Kotabaru 1

Pulau Laut Tengah

Salino

1.8

518



65

149

92

Kalimantan Selatan

Kotabaru 2

Pulau Laut Utara

Kotabaru Hilir

2

576

93

Kalimantan Tengah

Seruyan 1

Seruyan Hilir Timur

Halimaung Jaya

1.9

547

94

Kalimantan Tengah

Seruyan 2

Seruyan Raya

Selunuk

1.3

374

95

Kalimantan Timur

Kutai Barat

Bongan

Tanjung Sari

0.5

144

96

Kalimantan Timur

Kutai Barat

Siluq Ngurai

Muhur

1.7

490

97

Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara

Kota Bangun

Kota Bangun III

0.5

144

98

Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara

Kota Bangun

Sukabumi

0.37

107

99

Kalimantan Utara

Bulungan

Tanjung Palas Timur

Tanjung Agung

2.5

720

100

Kalimantan Utara

Malinau

Malinau Utara

Belayan

0.44

127

101 Jawa Barat

Cirebon

Greged

Jatipancur

1.85

533

102 Jawa Barat

Cirebon

Sumber

Gegunung

1.88

541

103 Jawa Barat

Cirebon

Susukan Lebak

Kaligawe

2.2

634

104 Jawa Barat

Cirebon

Talun

Kecomberan

1.89

544

105 DI Yogyakarta

Sleman

Cangkringan

Wukirsari

2

576

193,89

55.840

Jumlah

Gambar 3.59 Sebaran Sumur Bor di Indonesia Gambar 3.59 Sebaran Sumur Bor di Indonesia

150


Gambar 3.59 Sebaran Sumur Bor di Indonesia

-

Wilayah Prospek Sumber Daya Geologi

Capaian kinerja rekomendasi wilayah keprospekan, potensi dan status sumber daya panas bumi, batubara, CBM, bitumen padat, dan mineral tercapai 63 rekomendasi/wilayah dari target sebanyak Gambar 3.60 Sumur Bor Gambar 3.60 Sumur Bor ini: 63 rekomendasi/wilayah, dapat dijelaskan pada tabel dibawah -


Capaian kinerja rekomendasi wilayah keprospekan, potensi dan status sumber daya panas bumi, batubara, CBM, bitumenTabel padat,3.81 danCapaian mineral tercapai rekomendasi/wilayah dari target 63 rekomendasi/wilayah, dapat Kinerja 63 Wilayah Keprospekan, Potensi dansebanyak Status Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, CBM, Bitumen Padat, dan Mineral dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 3.81 Capaian Kinerja Wilayah Keprospekan, Potensi dan Status Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, CBM, Bitumen 188 BabPadat, III dan Mineral Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)


Rekomendasi

64

63

98,44%

- Rekomendasi Keprospekan, dan StatusDaya Sumber Daya Panas Bumi Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Potensi, dan Status Sumber Panas Bumi


Hasil penyelidikan dan eksplorasi sumber daya energi panas bumi tahun 2015, tercapai 22 rekomendasi yaitu terdiri Hasil penyelidikan dan eksplorasi sumber daya energi panas bumi tahun 2015, tercapai 22 dari: 3 rekomendasi wilayah keprospekan sumber daya baru sumberdaya spekulatif dari hasil survei pendahuluan rekomendasi yaituyaitu: terdiri dari: 3Kepanasan rekomendasi sumberKampar daya baru geologi dan geokimia daerah dan wilayah Gunungkeprospekan Sahilan, Kabupaten sertasumberdaya daerah Sungai Pinang, Kabupaten Singingi - Riau, Geragai di Kabupaten Tanjungyaitu: Jabung Timur Kepanasan - Jambi, dan dan Banda spekulatif dariKuantan hasil survei pendahuluan geologi dan geokimia daerah Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 14 rekomendasi peningkatan status sumber daya spekulatif Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar serta daerah Sungai Pinang, Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sumberdaya hipotetik dan atau ke cadangan terduga untuk kegiatan survei terpadu geologi, geokimia, Riau,dan Geragai di Kabupaten Tanjungwilayah Jabungpeningkatan Timur - Jambi, dan Banda Neira di hasil Kabupaten geofisika, magnetotelurik; 3 rekomendasi data karakteristik panas bumi penelitian aliranMaluku panas; 6Tengah, rekomendasi wilayah keprospekan data bawahpeningkatan permukaan reservoir panas bumi di daerah survei Provinsi Maluku; 14 rekomendasi status sumber daya spekulatif magnetotelurik, 2 rekomendasi wilayah peningkatan kualitas data keprospekan panas bumi dengan survei menjadi sumberdaya hipotetik dan atau ke cadangan terduga untuk kegiatan survei terpadu pengeboran landaian suhu dalam panas bumi. Gambaran perbandingan penambahan daerah baru panas bumi geologi, geokimia, geofisika, dan magnetotelurik; 3 rekomendasi wilayah peningkatan data dan peningkatan status tahun 2010 – 2015 dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini : karakteristik panas bumi hasil penelitian aliran panas; 6 rekomendasi wilayah keprospekan data Berdasarkan uraian capaian kinerja panas kegiatan penyelidikan eksplorasi potensi sumber daya danwilayah cadangan bawah permukaan reservoir bumi di daerah dan survei magnetotelurik, 2 rekomendasi panas bumi di atas, maka hasil (outcomes) kinerja kegiatan potensi panas bumi tahun 2015 telah menghasilkan peningkatan kualitas data keprospekan panas bumi dengan survei pengeboran landaian suhu capaian yaitu: penambahan sumber sumber daya spekulatif sebesar 25 Mwe, penambahan sumber daya hipotetik dalam panas bumi. Gambaran perbandingan daerah baru panas bumi dan 11 Mwe, penambahan cadangan terduga 492 Mwe. Statuspenambahan sumber daya panas bumi sampai dengan Desember 2015peningkatan menjadi sebesar 29.642 MWe, total 12123,5 MWe, Cadangan MWeini dengan jumlah daerah/ status tahun 2010 – sumberdaya 2015 dapat dijelaskan pada gambar17519 di bawah :


151

Gambar 3.61 Diagram Perbandingan Peningkatan Status Potensi dan Penambahan Daerah Prospek Panas Bumi Baru Tahun 2010- 2015

Berdasarkan uraian capaian kinerja kegiatan penyelidikan dan eksplorasi potensi sumber daya dan cadangan panas bumi di atas, maka hasil (outcomes) kinerja kegiatan potensi panas bumi tahun 2015 telah menghasilkan capaian yaitu: penambahan sumber sumber daya spekulatif sebesar 25 Mwe, penambahan sumber daya hipotetik 11 Mwe, penambahan cadangan terduga 492 Mwe. Status sumber daya panas bumi sampai dengan Desember 2015 menjadi sebesar 29.642 MWe, total sumberdaya 12123,5 MWe, Cadangan 17519 MWe dengan jumlah daerah/lokasi keprospekan panas bumi 329 lokasi. Perkembangan peningkatan status potensi Gambar 3.61 Diagram Perbandingan Peningkatan Status Potensi dan Penambahan Daerah Prospek Panas Gambar 3.61 Diagram Perbandingan Peningkatan Status Potensi dan Penambahan Daerah

Baru Tahun 2010- 2015 panas bumi tahun 2010 – 2015 dapatBumi dijelaskan pada tabel2010dan 2015 gambar di bawah ini. Prospek Panas Bumi Baru Tahun

lokasi keprospekan panas bumi 329 lokasi. Perkembangan peningkatan status potensi panas bumi tahun 2010 –

Tabel pada 3.82tabel Potensi Sumber Daya ini. Panas Bumi Per Pulau Tahun 2015 2015 dapat dijelaskan dan gambar di bawah

Berdasarkan uraian kinerja kegiatan penyelidikan eksplorasi Tabelcapaian 3.82 Potensi Sumber Daya Panas Bumi Perdan Pulau Tahun 2015potensi sumber daya dan cadangan panas bumi di atas, maka hasil (outcomes) kinerja kegiatan potensi panas bumi No 1 2 3 4 5 6 7

Pulau

Energi Potensi (Mwe)

Jumlah Lokasi

Terpasang

Total

Daya Cadangan tahun 2015 telah menghasilkan Sumber capaian yaitu: penambahan sumber sumber daya spekulatif

Spekulatif Hipotetis Terduga Mungkin Terbukti Sumatera 25 Mwe, penambahan 97 3091 2408 hipotetik 699211 Mwe, 15 penambahan 380 122 sebesar sumber daya cadangan Jawa 73 1560 1739 4023 658 1815 1224 Bali-Nusa TenggaraStatus sumber 33 535 sampai 1052 15 2015 menjadi 10 492 Mwe. daya301 panas bumi dengan 0Desember Kalimantan 14 152,5 0 90 0 0 0 Sulawesi 1239 302 150 80 29.642 MWe, total76 sumberdaya 12123,5 MWe,1451 Cadangan 1751978 MWe dengan Maluku 33 532 89 800 0 0 0 Papua 3 75 0 0 0 0 0

12886 terduga 9795

1903 sebesar 242,5

3220 jumlah 1421

75 daerah/lokasi keprospekan panas bumi 329 lokasi. Perkembangan peningkatan status potensi

Total

329

6950,5

5073

14408

823

2288

1436

29542,5

panas bumi tahun 2010 – 2015 dapat dijelaskan pada tabel dan gambar di bawah ini. 12023,5

17519

29542,5

Tabel 3.82 Potensi Sumber Daya Panas Bumi Per Pulau Tahun 2015

190 Berdasarkan Capaian kinerja penyelidikan sumber daya Babpanas III bumi di atas, maka diperoleh peningkatan status Energi Potensi (Mwe) Akuntabilitas Kinerja tahapan penyelidikan sumber daya panas bumi 2015 yaitu pada tahapan survei terpadu/rinci permukaan telah No

Pulau

Jumlah Lokasi

Sumber Daya

Terpasang

Cadangan

Spekulatif pada Hipotetis Terduga Mungkin mencapai 133 lokasi (41 %), seperti yang disajikan gambar di bawah ini.

Total

Terbukti 1 Sumatera 97 3091 2408 6992 15 380 122 12886 2 Jawa 73 1560 1739 4023 658 1815 1224 9795 33 301 535 1052 0 15 10 1903 3 Bali-Nusa Tenggara Rekomendasi Keprospekan, potensi, dan status sumber daya batubara dan CBM 4 Kalimantan 14 152,5 0 90 0 0 0 242,5 5 Sulawesi 76 1239 302 1451 150 78 80 3220 Capaian kinerja rekomendasi potensi sumber daya batubara dan CBM Tahun 2015 terlaksana 13 rekomendasi 6 Maluku 33 532 89 800 0 0 0 1421 3 75 0 0 0 0 0 75 7 wilayah (100 %) Papua dari target 13 rekomendasi yang mencakup 7 rekomendasi wilayah penyelidikan pendahuluan

Total

329

6950,5

5073

14408

823

2288

1436

29542,5

batubara, 2 rekomendasi prospeksi batubara, 2 rekomendasi penyelidikan dan eksplorasi CBM, dan 2 rekomendasi survei geofisika batubara.

12023,5

17519 29542,5

Keluaran (output) rekomendasi wilayah keprospekan potensi batubara tahun 2015 yaitu: 1.

152

Penambahan sumber daya batubara sebesar 235,78 Juta Ton 190 Bab III Akuntabilitas Kinerja


Jumlah Lokasi

Tahun 2010

Sumberdaya Hipotetik

Cadangan

Spekulatif

Terduga

Mungkin

Terbukti

Total Potensi

276 8780 4391 12756 823 2288 29038 Tabel 3.83 Perkembangan Status Potensi Energi Panas Bumi Tahun 2010 – 2015 285 8231 4964 12909 823 2288 29215

2011

Tabel 3.83 Perkembangan Status Potensi Energi Panas Bumi Tahun 2010 – 2015

2012

299

7247

4886

13373

823

2013 Tahun 2014

312 Jumlah Lokasi 324

7377 Sumberdaya 4973

13449

Cadangan 823 2288

Hipotetik 7326

Spekulatif 5217

Terduga 13413

28910 Total Potensi Mungkin 2288 Terbukti 29067 823

2010 2015*

329276

4391 5073

12756 14408

823823

8780 7050,5

2288

2288 2288

28617

29038 29642,5

2011 285 8231 4964 12909 823 2288 29215 Berdasarkan Capaian kinerja penyelidikan sumber daya panas bumi di atas, maka diperoleh 2012 299 tahapan7247 4886 daya13373 28617 peningkatan status penyelidikan sumber panas bumi823 2015 yaitu 2288 pada tahapan survei 2013 312 7377mencapai 133 4973lokasi (41 13449 2288 pada 28910 terpadu/rinci permukaan telah %), seperti823 yang disajikan gambar di 2014 ini. bawah

324

7326

5217

13413

823

2288

29067

2015*

329

7050,5

5073

14408

823

2288

29642,5

Berdasarkan Capaian kinerja penyelidikan sumber daya panas bumi di atas, maka diperoleh peningkatan status tahapan penyelidikan sumber daya panas bumi 2015 yaitu pada tahapan survei terpadu/rinci permukaan telah mencapai 133 lokasi (41 %), seperti yang disajikan pada gambar di


bawah ini.


Tabel 3.84 Status Tahapan Penyelidikan Potensi Gambar 3.62 Diagram Potensi Panas BumiPanas 2010 –Bumi 2015 Status 2015* Tabel 3.84 Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi Status 2015*

No .

Jenis

Jumlah Lokasi

%

1

Pendahuluan Awal

138

42

2

Pendahuluan

36

11

3

Rinci & Landaian Suhu

41

4

Siap Dikembangkan

133 Bab III Akuntabilitas Kinerja 11

3

5

Terpasang TOTAL

11 329

3 100


191

191


153

.

1

Pendahuluan Awal

138

42

2

Pendahuluan

36

11

3

Rinci & Landaian Suhu

133

41

4

Siap Dikembangkan

11

3

5

Terpasang TOTAL

11 329

3 100



penambahan sumberdalam dayabatubara batubara di atas dan hasil 2. Berdasarkan Penambahan sumber daya tambang sebesar 175,3 Juta Ton pemutakhiran neraca sumber Penambahan sumber dayaIUP CBMdan sebesar Juta scf daya batubara dari 14 75 9.40 PKP2B, maka sumber diperolehdaya outcome statusdan sumber - 3. Rekomendasi Keprospekan, potensi, dan status batubara CBMdaya dan

cadangan batubara tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel 9. dan perkembangan sumber daya

Berdasarkan penambahan sumber daya batubara di atas dan batubara hasil pemutakhiran neraca sumber dayaterlaksana batubara Capaian kinerja rekomendasi potensi sumber daya dan CBM Tahun 2015 13

Cadangan Batubara -2015 dapat dilihat pada gambar daridan 14 IUP dan 75 PKP2B, maka2011 diperoleh outcome status sumber daya dan12. cadangan batubara tahun 2015 yang

rekomendasi wilayah %) dari target 13 rekomendasi yang mencakup 7 rekomendasi wilayah dapat dilihat pada tabel 9.(100 dan perkembangan sumber daya dan Cadangan Batubara 2011 -2015 dapat dilihat pada gambar 12. penyelidikan pendahuluan batubara, 2 rekomendasi prospeksi batubara, 2 rekomendasi

Tabel 3.85 Kualitas, Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2015

penyelidikan dan eksplorasi CBM, dan 2 rekomendasi survei geofisika batubara. Tabel 3.85 Kualitas, Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2015

Sumberdaya Ton) Cadangan (Juta Ton) Jumlah Keluaran (output) rekomendasi wilayah(Juta keprospekan potensi batubara tahun 2015 yaitu: Kualitas Hipotetik

Tereka

Tertunjuk

Terukur

Total

%

Terkira

1.KaloriPenambahan sumber daya 235,78 Juta Ton Rendah 1,978.83 9,650.04batubara 10,432.15sebesar 12,258.65 34,319.67 27.11 Kalori Sedang

Terbukti

6,203.69

3,271.78

9,475.47

16,882.22

22,413.42

17,441.12

24,286.35

81,023.10

63.99

16,485.65

3,858.21

20,343.86

889.19

2,804.47

2,186.22

3,243.11

9,122.99

7.21

545.20

974.33

1,519.53

2.

Penambahan sumber daya tambang dalam batubara sebesar 175,3 Juta Ton

3.

Penambahan sumber daya CBM sebesar 9.40 Juta scf

Kalori Tinggi

Kalori Sangat Tinggi

TOTAL

192

Total

13.61

1,276.46

394.02

459.49

2,143.58

1.69

761.51

163.31

924.82

19,763.84

36,144.39

30,453.51

40,247.60

126,609.34

100.00

23,996.05

8,267.63

32,263.68

Catatan : 1. Kualitas berdasarkan kelas nilai kalori (Keppres No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003) a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr c. Kalori Tinggi > 6100 - 7100 kal/gr d. Kalori sangat Tingg > 7100 kal/gr

2. Kelas Sumberdaya batubara a. Terukur b. Tertunjuk c. Tereka d. Hipotetik


3. Kelas Cadangan a. Terbukti b. Terkira

Dan sesuai penambahan sumber daya tambang dalam dan CBM tahun 2015 di atas, maka outcome status sumber daya tambang dalam dan CBM sampai dengan 2015, yang dihasilkan dari penambahan empat lokasi baru adalah di Srijaya Makmur (Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan), Paser (Kalimantan Timur) tahun 2014, Tamiang Layang (Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah), dan Upau (Kabupaten Tabalong dan Balangan, Kalimantan

154


TOTAL

19,763.84

36,144.39

30,453.51

40,247.60

Catatan : 1. Kualitas berdasarkan kelas nilai kalori (Keppres No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003) a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr c. Kalori Tinggi > 6100 - 7100 kal/gr d. Kalori sangat Tingg > 7100 kal/gr

126,609.34

100.00

23,996.05

2. Kelas Sumberdaya batubara a. Terukur b. Tertunjuk c. Tereka d. Hipotetik

8,267.63

32,263.68

3. Kelas Cadangan a. Terbukti b. Terkira

Tabel 3.86 Sumber Daya dan Cadangan Batubara per Provinsi Tahun 2015 Gambar 3.64 Grafik Perkembangan Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2011 -2015

Gambar 3.64 Grafik Perkembangan Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2011 -2015 Tabel 3.86 Sumber Daya dan Cadangan Batubara per Provinsi Tahun 2015 Pulau

1

Provinsi

Hipotetik

Sumberdaya (Juta Ton) Tereka Tertunjuk Terukur

Total

Terkira

Cadangan (Juta Ton) Terbukti Total

Banten

5.47

5.75

4.86

2.72

18.80

0.00

0.00

0.00

Jawa Tengah

0.00

0.82

0.00

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

3

Jawa Timur

0.00

0.08

0.00

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

4

Aceh

0.00

346.35

13.89

90.40

450.64

0.00

0.00

0.00

5

Sumatera Utara

0.25

7.00

0.00

19.97

27.22

0.00

0.00

0.00

6

Riau

12.79

243.12

643.82

900.34

1,800.07

54.49

633.34

687.83

2

7 8

JAWA

SUMATERA

Sumatera Barat Jambi

20.41

294.50

231.16

249.45

795.52

0.00

158.43

158.43

603.71

1,110.30

670.88

361.82

2,746.70

122.17

118.58

240.75

0.00

2.12

192.07

0.00

18.95

18.95

Bab III118.81 71.14 Akuntabilitas Kinerja 12,633.17 13,161.57 15,001.02 11,106.17

9

Bengkulu

10

Sumatera Selatan

51,901.93

10,134.43

2,140.29

12,274.72

11

Lampung

0.00

106.95

0.00

0.94

107.89

0.00

0.00

0.00

12

Kalimantan Barat

2.26

477.69

6.85

4.70

491.50

0.00

0.00

0.00

13

Kalimantan Tengah

222.24

1,952.19

883.86

1,047.20

4,105.48

284.53

486.73

771.26

14

KALIMANTAN Kalimantan Selatan

3,461.10

4,945.92

14,457.62

1,300.59

2,354.54

3,655.13

8,807.33 20,543.66

47,063.46

11,793.92

1,968.40

13,762.39

0.00

6,050.60

15

Kalimantan Timur

6,088.84

11,623.63

16

Kalimantan Utara

65.62

660.81

480.27

850.09

2,056.79

305.86

388.31

694.17

17

Sulawesi Selatan

0.00

48.81

129.68

53.09

231.58

0.06

0.06

0.12

Sulawesi Tengah

0.00

17.11

0.00

0.00

17.11

0.00

0.00

0.00

Maluku Utara

8.22

0.00

0.00

0.00

8.22

0.00

0.00

0.00

Papua Barat

93.66

32.82

0.00

0.00

126.48

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 9.36 30,453.51 40,247.60 126,609.34

0.00 23,996.05

0.00 8,267.63

0.00 32,263.68

18 19 20 21

SULAWESI MALUKU PAPUA

Papua TOTAL INDONESIA

7.20 2.16 19,763.84 36,144.39

193


No.

Dan sesuai penambahan sumber daya tambang dalam dan CBM tahun 2015 di atas, maka

Selatan) tahun 2015. Sehingga diperoleh kenaikan sumber daya CBM sebesar 1,661 Bcuft dari tahun sebelumnya.

outcome status daya tambang dan CBM sampai 2015, Status sumber dayasumber batubara tambang dalamdalam tahun 2015 menjadi sebesardengan 42,96 Milyar Ton,yang dan dihasilkan sumber dayadari hipotetik CBM Indonesia adalah sebesar 9.194.741.295 Cuft = 9,194 BCuft.

penambahan empat lokasi baru adalah di Srijaya Makmur (Kabupaten Musi Rawas, Sumatera

Selatan), Paser (Kalimantan Timur) tahun 2014,Daya Tamiang Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumber BitumenLayang Padat (Kabupaten Barito Timur, Capaian kinerjaTengah), untuk keluaran (output)(Kabupaten rekomendasi Tabalong wilayah keprospekan potensi sumber daya bitumen padat Kalimantan dan Upau dan Balangan, Kalimantan Selatan) tahun tahun 2015, tercapai 5 rekomendasi wilayah keprospekan potensi bitumen padat (100%) dari target 5 lokasi,

2015. Sehingga diperoleh kenaikan sumber daya

CBM sebesar 1,661 Bcuft

dari tahun

sebelumnya. Status sumber daya batubara tambang dalam tahun 2015 menjadi sebesar 42,96 Milyar Ton, dan sumber daya hipotetik CBM Indonesia adalah sebesar 9.194.741.295 Cuft = 9,194 BCuft.


155

Milyar Ton

Milyar Ton

Gambar 3.65 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Batubara Tambang Dalam Gambar 3.65 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Batubara Tambang Dalam

Gambar 3.65 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Batubara Tambang Dalam BCuft 8 BCuft 7 6 5 4 3 2 1 0

Sumberdaya Coalbed Methane 6.939

7.533

9.194

6.939

7.533

9.194

Sumberdaya 5.809 Coalbed Methane 5.206

8 5.809 7 5.206 6 5 4 3 2011 2012 2013 2014 2015 2 1 Gambar 3.66 Diagram Perkembangan Sumberdaya Coalbed Methane Tahun 2011 – 2015 0 Gambar 3.66 Diagram Perkembangan Sumberdaya Coalbed Tahun 2011 – 2015 2011 2012 2013 2014 Methane 2015

yakni: diperoleh total sumber daya hipotetik batuan serpih mengandung bitumen padat sebesar 742.636.400 ton sehingga status sumber daya bitumen padat tahun 2015 adalah sebesar 12.377,96 juta ton batuan.

-

Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumber Daya Bitumen Padat Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumberdaya Sumber Daya Mineral Logam Gambar 3.66 Diagram Perkembangan Coalbed Methane Tahun 2011 – 2015 Capaian kinerja keluaran output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral tahun 2015 terlaksana 17

wilayah keprospekan sumber daya Capaian kinerja untuk keluaran (output rekomendasi wilayah tercapai 100 % dari target)23rekomendasi rekomendasi, yang terdiri dari: 5 rekomendasi potensi prospeksi mineral, 7 rekomendasi eksplorasi umum mineral 5 logam, 2 rekomendasi survei geokimia, 3 rekomendasi bitumen padat tahun 2015, tercapai rekomendasi wilayah keprospekan potensipenelitian/ bitumen padat Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumber Daya Bitumen Padat (100%) dari target 5 lokasi, yakni: diperoleh total sumber daya hipotetik batuan serpih Capaian kinerja untuk keluaran (output) rekomendasi wilayah keprospekan potensi sumber daya mengandung bitumen padat sebesar 742.636.400 ton sehingga status sumber daya bitumen padat bitumen padat tahun 2015, tercapai 5 rekomendasi wilayah keprospekan potensi bitumen padat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah KESDM 2015 tahun 2015 adalah Kinerja sebesar 12.377,96 juta ton batuan.

-

156

(100%) dari target 5 lokasi, yakni: diperoleh total sumber daya hipotetik batuan serpih

Sumberdaya Bitumen Padat Juta ton

12,337.94

12,400.00 12,200.00

11606.67

12,000.00 11,800.00

11,457.84

11629.85

11,508.47

11,600.00 11,400.00 11,200.00 11,000.00 2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 3.67 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya3.67 Bitumen Padat (Oil Shale dan Tar Sand) Tahun Gambar 2011 – 2015 Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya Bitumen Padat (Oil Shale dan Tar Sand) Tahun 2011 – 2015 penyelidikan konservasi sumber daya geologi. Berdasarkan hasil penemuan sumber daya mineral logam dan pemutakhiran neraca sumber daya sampaiPotensi, tahun 2015, diperoleh outcome - Rekomendasi Keprospekan, Danmaka Status Sumber Daya perkembangan Mineral Logamnilai sumber daya mineral logam strategis tahun 2011 sampai 2015 yang disajikan dalam diagram pada Gambar 15. Capaian kinerja keluaran output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral tahun 2015 Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumber Daya Bukan Logam yang terdiri dari: 5 terlaksana 17 rekomendasi wilayah tercapai 100 % dari Mineral target 23 rekomendasi, Capaian kinerja keluaran output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral tahun 2015 terlaksana 6 rekomendasi rekomendasi prospeksi mineral, 7 rekomendasi eksplorasi umum mineral logam, 2 rekomendasi wilayah tercapai 100 % dari target 6 rekomendasi, yang terdiri dari: 1 rekomendasi inventarisasi mineral bukan logam, Tabel 3.87 Rekapitulasipenelitian/penyelidikan Sumber Daya Dan Cadangan Mineral Status 2015 survei geokimia, 3 rekomendasi konservasi sumberLogam daya geologi. 1 rekomendasi prospeksi mineral bukan logam, 4 rekomendasi eksplorasi umum mineral bukan logam. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil penemuan sumber daya mineral logam dan pemutakhiran neraca sumber daya Tabel 3.87 Rekapitulasi Sumber Daya Dan Cadangan Mineral Logam Status 2015 sampai tahun 2015, maka diperoleh outcome perkembangan nilai sumber daya mineral logam strategis tahun 2011 sampai 2015 yang disajikan dalam diagram pada Gambar 15.

196


157

Gambar 3.68 Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel, Bijih Timah, Bijih Bauksit dan Bijih Tembaga, Tahun 2011 s.d. November 2015

Gambar 3.68 Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel, Bijih Timah, Bijih Bauksit dan Bijih Tembaga, Tahun 2011 s.d. November 2015


197

Gambar 3.69 Statistik SumberDaya Daya dan dan Cadangan Bijih Seng, Bijih Besi dan Bijih Gambar 3.69 Statistik Sumber Cadangan Bijih Seng, BijihPrimer, Besi Logam Primer,Emas Logam Emas dan Mangan, Tahun 2011 s.d. 2015 Bijih Mangan, Tahun 2011 s.d. 2015

158

- Laporan Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Dan Status Sumber Daya Mineral Bukan Logam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 Capaian kinerja keluaran output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral tahun 2015

rekomendasi inventarisasi mineral bukan logam, 1 rekomendasi prospeksi mineral bukan logam, 4 rekomendasi eksplorasi umum mineral bukan logam. Status sumber daya mineral bukan logam strategis 2015 dapat dilihat dalam tabel dan gambar di bawah ini: Tabel Status Mineral2015 Bukan Logam Batuan Tahun 2015 Status sumber daya 3.88 mineral bukanNeraca logam strategis dapat dilihatdan dalam tabel dan gambar di bawah ini: Tabel 3.88 Status Neraca Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015 NAMA KOMODITI 1

198

Hipotetik

Tereka

Terunjuk

Terukur

2

3

4

5

242.337.163 Zeolit 18.124.475.500 Pasir kuarsa Kaolin 909.147.300 501.190.800 Bentonit 90.782.545.350 Lempung 5.689.060.286 Felspar Batugamping 544.448.790.100 Batuan Kalium 99.500.000 Dolomit 2.433.839.000

113.100.000 167.957.000 51.530.000 112.637.920 8.296.283.000 4.266.304.300 107.257.213.000 148.750.000 666.960.000

49.908.000 619.788.000 97.149.200 58.249.000 810.800.700 402.914.000 7.141.260.750 306.250.000 4.837.106.000

JUMLAH SUMBER DAYA PRODUKSI SUMBER DAYA (TON) (TON) (TON) (Awal Thn 2016) 6

27.000.000 432.345.163 304.897 432.040.266 117.614.000 19.125.984.500 31.964.402 19.094.020.098 12.189.064 1.070.015.564 2.542.013 1.067.473.551 0 672.077.720 1.805.802 670.271.918 200.119.586 100.089.748.636 240.893.509 99.848.855.127 1.500.000 10.359.778.586 965.003 10.358.813.583 2.297.258.867 661.144.522.717 649.113.288 660.495.409.429 31.453.963 554.703.963 0 554.703.963 2.714.221 6.180.090.779 0 6.182.805.000


Gambar 3.70 Diagram Statistik Komoditi Pasir Kuarsa, Lempung, Felspar, Marmer, Batugamping dan Granit Tahun 2006-2015 AKUNTABILITAS KINERJA

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUMBERDAYA

Gambar 3.71 Diagram Statistik Komoditi Zeolit, Kaolin, Bentonit dan Dolomite Tahun 2006-2015


159

rencana kerja yang ditetapkan dalam melakukan pemetaan geologi gunungapi, kawasan rawan bencana gunungapi, gempabumi dan tsunami,dan zona kerentanan gerakan tanah. V. Peta kawasan bencana geologi Kegiatan pemetaan kebencanaan geologi merupakan kegiatan prioritas dari sasaran kinerja

mitigasi bencana geologi. Capaian kinerja pemetaan geologi (tematik kebencanaan geologi) mencapai 100 % sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam melakukan pemetaan geologi gunungapi, kawasan rawan bencana gunungapi, gempabumi dan tsunami,dan zona kerentanan gerakan tanah. Kegiatan pemetaan kebencanaan geologi merupakan kegiatan

Tabel 3.89 Target dan Realisasi Peta Kawasan Bencana Geologi

prioritas dari sasaran kinerja mitigasi bencana geologi.

Tabel 3.89 Target dan Realisasi Peta Kawasan Bencana Geologi

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)


Peta

30

30

100

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Pemetaan kawasan rawan bencana geologi sebagai acuan dalam pelaksanaan mitigasi bencana gunungapi, gempabumi dan tsunami, dan gerakan tanah

 • Pemetaan kawasan rawan bencana geologi sebagai acuan dalam pelaksanaan mitigasi Sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi dan Tsunami,gempabumi dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah ini semakin dibutuhkan oleh Pemerintah bencana gunungapi, dan tsunami, dansaat gerakan tanah





Daerah dan masyarakat sebagai sumber informasi tingkat kerawanan bencana geologi pada suatu daerah. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi dan Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Bencana Sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah Peta Kawasan Rawan dapat diperoleh secara mudah melalui website maupun permohonan langsung dan tidak dipungut biaya. Tsunami, dan Gunungapi, Zona Kerentanan Gerakan Tanah • Gunungapi, Perlu dilakukan Gempabumi pemutakhiran Petadan Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami, dan Zona saat ini Kerentanan Gerakan Tanah sehubungan dengan kejadian bencana geologi yang bersifat dinamis semakin dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai sumber informasi • Kegiatan pemetaan geologi maupun pemetaan kawasan rawan bencana gunungapi yang belum dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh bencana skala prioritas pelaksanaan kegiatan gunungapi tipe A, terdapat 5 gunungapi tingkat kerawanan geologi pada suatuterhadap daerah. bawah laut yaitu: Hobal, Emperor of China, Niewerkerk, Banua Wuhu,G.api sangir dan 4 gunungapi yang tingkat pencapaianRawan lokasi sulit (pulau gunungapi terpencil) yaitu Wetar, Teon / Serawerna, Niladan / Laworkarwa, Peta Kawasan Bencana Gunungapi, Gempabumi dan Tsunami, Zona Kerentanan Serua / Legatala. •

Gerakan Tanah dapat diperoleh secara mudah melalui website maupun permohonan langsung dan tidak dipungut biaya.



Perlu dilakukan pemutakhiran Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi dan Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah sehubungan dengan kejadian bencana geologi yang bersifat dinamis



Kegiatan pemetaan geologi maupun pemetaan kawasan rawan bencana gunungapi yang belum dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh skala prioritas pelaksanaan kegiatan terhadap gunungapi tipe A, terdapat 5 gunungapi bawah laut yaitu: Hobal, Emperor of China, Niewerkerk, Banua Wuhu,G.api sangir dan 4 gunungapi yang tingkat pencapaian lokasi sulit (pulau gunungapi terpencil) yaitu Wetar, Teon / Serawerna, Nila / Laworkarwa, Serua / Legatala.

Adapun rincian pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berupa Peta Geologi Gunungapi, Kawasan 160

Rawan BencanaKinerja Gunungapi, Gempabumi, Gempabumi Dan Tsunami, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah KESDM 2015

Zona Kerentanan

Adapun rincian pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berupa Peta Geologi Gunungapi, Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi, Gempabumi Dan Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah sebagaimana tabel 2 Gerakan Tanah sebagaimana tabel 2 di bawah ini. di bawah ini. Tabel 3.90 Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Peta Geologi gunungapi, kawasan rawan bencana gunungapi, gempabumi, gempabumi dan

Peta

30

30

100

Jumlah Peta Geologi Gunungapi

4

4

100

Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi

3

3

100

Jumlah Peta Kawasan Rawan Gempabumi

5

5

100

Jumlah Peta Kawasan Rawan Tsunami

3

3

100

Jumlah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

6

6

100

Jumlah Peta Risiko Bencana Gunungapi

2

2

100

Jumlah Peta Risiko Bencana Gempabumi

2

2

100

Jumlah Peta Risiko Bencana Tsunami

2

2

100

Jumlah Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah

3

3

100

tsunami, dan zona kerentanan gerakan tanah


Pemetaan GeologiGeologi Gunungapi - Pemetaan Gunungapi Kegiatan Pemetaan Geologi Gunungapi adalah kegiatan untuk mengetahui jenis batuan yang menyusun Kegiatan Pemetaanproduk, Geologi Gunungapi adalah kegiatan untuk mengetahui jenis batuan yang gunungapi, penyebaran umur atau periode terbentuknya batuan, stratigrafi gunungapi (hubungan antarmenyusun produk), struktur geologi, dan evolusi produk, gunungapi berdasarkan data lapangan dan data laboratorium yang gunungapi, penyebaran umur atau periode terbentuknya batuan, stratigrafi mencakup analisa petrografi, geokimia batuan dan lain-lain. gunungapi (hubungan antar produk), struktur geologi, dan evolusi gunungapi berdasarkan data

dan data laboratorium mencakupdata analisa petrografi, geokimiakegunungapian batuan dan lain-lain. Hasillapangan dari kegiatan pemetaan geologi yang ini merupakan dasar untuk penelitian berikutnya seperti dukungan data bagi penetapangeologi strategiini pemantauan, penyelidikan deformasi, Hasil dari kegiatan pemetaan merupakandasar dataanalisis dasarbagi untuk penelitiangeofisika, kegunungapian geokimia, dan menjadi peta rujukan dalam penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi (KRB). berikutnya seperti dukungan data bagi penetapan strategi pemantauan, dasar analisis bagi Pada tahun 2015 kegiatan pemetaan geologi dilakukan di 4 (Empat) gunungapi. Adapun rincian capaian kegiatan penyelidikan geofisika, deformasi, geokimia, dan menjadi peta rujukan dalam penyusunan Peta pemetaan geologi yangBencana dilaksanakan oleh Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi dapat dilihat pada Kawasan Rawan Gunungapi (KRB). tabel di bawah ini. Pada tahun 2015 kegiatan pemetaan geologi dilakukan di 4 (Empat) gunungapi. Adapun rincian

capaianrealisasi kegiatan pemetaan geologi dilaksanakan oleh Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Berdasarkan capaian kinerja di atas,yang terlihat bahwa secara umum target indikator kinerja dapat tercapai. Uraian capaian indikator kinerja yangtabel maksimal tersebut Gunungapi dapat dilihat pada di bawah ini. dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana dengan baik.


201 ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

161

Tabel 3.91 Pemetaan Geologi Gunungapi Tahun 2015 Tabel 3.91 Pemetaan Geologi Gunungapi Tahun 2015

No 1

Pemetaan Pemetaan Geologi G. Talakmau,

Skala 1 : 50.000

SUMBAR 2

Pemetaan Geologi G. Perbakti, JABAR

1 : 50.000

3

Pemetaan Geologi G. Ndetun Napi, NTT

1 : 50.000

4

Pemetaan Geologi G. Sarongsong,

1 : 50.000

Gambar SULUT 3.73 Peta Geologi Gunungapi Talakmau, Sumatera Barat

Berdasarkan realisasi capaian kinerja di atas, terlihat bahwa secara umum target indikator kinerja dapat tercapai. Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana dengan baik.




202

162



203


Gambar 3.73 Peta Geologi Gunungapi Talakmau, Sumatera Barat Gambar 3.73 Peta Geologi Gunungapi Talakmau, Sumatera Barat

Gambar 3.72 Peta Geologi Gunungapi Perbakti, Jawa Barat Gambar 3.74 Peta Geologi Gunungapi Ndetu Napi, Ende, Nusa Tenggara Timur

Gambar 3.74 Peta Geologi Gunungapi Ndetu Napi, Ende, Nusa Tenggara Timur Bab III Akuntabilitas Kinerja

203


163

Gambar 3.74 Peta Geologi Gunungapi Ndetu Napi, Ende, Nusa Tenggara Timur

-

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi

Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang batasan-batasan daerah bahaya yang kemungkinan bila terjadi letusan akan terlanda. Peta KRB Gunungapi data Kawah dasarSarongsong, untuk penyelamatan serta mitigasi bencana Gambar 3.75 ini Petamerupakan Geologi Gunungapi Kaldera Pangalombian dan Sekitarnya

Gambar 3.75 Peta Geologi Gunungapi Kawah Sarongsong, Kaldera Pangalombian dan Sekitarnya

letusan gunungapi, sebagai dukungan data bagi penetapan strategi pemantauan, juga sebagai Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi

dasar untuk tata ruang di daerah gunungapi serta jalur-jalur evakuasi dan lokasi relokasi

Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang

204(evakuasi). sementara batasan-batasan daerah bahaya yang kemungkinan Bab bila III terjadi letusan akan terlanda. Peta KRB Gunungapi ini Akuntabilitas Kinerja merupakan data dasar untuk penyelamatan serta mitigasi bencana letusan gunungapi, sebagai dukungan data

Pada tahun 2015 kegiatan Pemetaan KRB Gunungapi dilakukan di 3 (tiga) gunungapi. Adapun

bagi penetapan strategi pemantauan, juga sebagai dasar untuk tata ruang di daerah gunungapi serta jalur-jalur

rincianevakuasi capaian Pemetaan KRB Gunungapi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengamatan dankegiatan lokasi relokasi sementara (evakuasi). dan Penyelidikan Gunungapi dapat dilihat pada di bawah ini.

Pada tahun 2015 kegiatan Pemetaan KRB Gunungapi dilakukan di 3 (tiga) gunungapi. Adapun rincian capaian kegiatan Pemetaan KRB Gunungapi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi

Tabel dapat dilihat pada di bawah ini. 3.92 Pemetaan KRB Gunungapi Tahun 2015 Tabel 3.92 Pemetaan KRB Gunungapi Tahun 2015

No

Pemetaan

Skala

1

Pemetaan KRB G. Labalekan, NTT

1 : 50.000

2

Pemetaan KRB G. Jaboi/Weh, NAD

1 : 50.000

3

Pemetaan KRB G. Waisano, NTT

1 : 50.000

Berdasarkan capaian indikator diatas terlihat bahwa kegiatan pemetaan geologi dan kawasan rawan bencana gunungapi tercapai seratus persen.

164


Gambar 3.76 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Labalekan, NTT Gambar 3.76 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Labalekan, NTT


Gambar 3.76 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Labalekan, NTT

Gambar 3.77 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Jaboi/Weh, NAD Gambar 3.77 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Jaboi/Weh, NAD

Gambar 3.77 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Jaboi/Weh, NAD 206

206




165

Gambar 3.783.78 PetaPeta Kawasan Rawan Bencana Waesano,NTT NTT Gambar Kawasan Rawan BencanaGunungapi Gunungapi Waesano,

Berdasarkan capaian indikator diatas terlihat bahwa kegiatan pemetaan geologi dan kawasan rawan bencana gunungapi seratus persen. - Petatercapai Kawasan Rawan Bencana Gempabumi

Gempabumi merupakan alam yang seringkali membawa bencana dan kerugian yang Peta Kawasan Rawan Bencanaperistiwa Gempabumi Gempabumi merupakan peristiwa alam yang seringkali membawa bencana dan kerugian yangrawan tidak sedikit, baik tidak sedikit, baik berupa harta benda maupun jiwa manusia. Pemetaan kawasan bencana berupa harta benda maupun jiwa manusia. Pemetaan kawasan rawan bencana gempabumi dapat dilakukan di gempabumi dapat dilakukan di daerah yang berpotensi terjadinya bencana jika terjadi gempa bumi daerah yang berpotensi terjadinya bencana jika terjadi gempa bumi sehingga dapat ditingkatkan kapasitas

Tabelrawan 3.93bencana. Pemetaan KRB yang Gempabumi sehingga dapat ditingkatkan kapasitas masyarakat diTahun daerah rawan masyarakat yang tinggal di daerah Berdasarkan UUtinggal No 24 Tahun 20072015 Pasal 40 bencana. ayat (3) menyebutkan Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Pasal 40 ayat (3) menyebutkan setiap kegiatan pembangunan Tabel 3.93 Pemetaan KRB Gempabumi Tahun 2015 yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko

Pemetaan bencana sebagai No bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan melalui: a. 1 KRB Gempabumi G. Solok, Sumbar pelaksanaan penataan ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata

2

KRB Gempabumi Alor NTT

bangunan. Berdasarkan pemetaan kawasan rawan bencana gempabumi sebagai dasar dalam

3

KRB Gempabumi Pidie, Aceh

penataan ruang berbasis analisis risiko bencana geologi, sesuai amanat Undang – Undang Nomor

4 KRB GempabumiBencana Kuningan, barat 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan danJawa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5 KRB Gempabumi Nabire, Papua

166



207

1

KRB Gempabumi G. Solok, Sumbar

2

KRB Gempabumi Alor NTT

3

KRB Gempabumi Pidie, Aceh

4

KRB Gempabumi Kuningan, Jawa barat

5

KRB Gempabumi Nabire, Papua

Gambar Kawasan Rawan Bencana GempabumiWilayah WilayahSolok SolokSekitarnya Sekitarnya Gambar 3.793.79 PetaPeta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi

setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan. Berdasarkan pemetaan kawasan rawan bencana gempabumi sebagai dasar dalam penataan ruang berbasis analisis risiko bencana geologi, sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bab III Akuntabilitas Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA

208

Gambar 3.80 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Alor Gambar 3.80 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Alor


167

Gambar 3.81 Peta Kawasan Rawan Gempabumi Kabupaten Pidie

Gambar 3.813.81 Peta Kawasan Gempabumi Kabupaten Gambar Peta KawasanRawan Rawan Gempabumi Kabupaten PidiePidie

Gambar 3.82 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Kuningan Gambar 3.82 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Kuningan

Gambar 3.82 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Kuningan 168


Gambar 3.83 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Gambar 3.83 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami - Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tsunami merupakan peristiwa alam yang sangat ditakuti oleh masyarakat khususnya yang tinggal berbatasan dengan Tsunami pantai mengingat kejadian tsunami mengakibatkan korban jiwa dankhususnya kerugian harta benda. merupakan peristiwa alam banyak yang sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal Pemetaan kawasan rawan bencana tsunami dapat dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi gempabumi/ berbatasan dengan pantai mengingat kejadian tsunami banyak mengakibatkan korban jiwa dan tsunami, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. kerugian harta benda. Pemetaan kawasan rawan bencana tsunami dapat dilakukan di daerah yang


Berdasarkan UU Nomor 24gempabumi/tsunami, Tahun 2007 Pasal 40 sehingga ayat (3) menyebutkan setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi terjadi dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian yang tinggal di daerah rawan bencana. dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 40 ayat (3) menyebutkan setiap kegiatan pada Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan yang risiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan pembangunan infrastruktur, tatamempunyai bangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat perlu dilengkapi dilakukan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gempabumi/ Tsunami sebagai dasar analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan dalam penataan ruang berbasis analisis risiko bencana geologi, sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun Tabel 3.94 Pemetaan KRB Tsunami Tahun 2015 kewenangannya. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) antara lain 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan

infrastruktur, tata bangunan. Berdasarkan halTsunami tersebut diatas Tabel 3.94 Pemetaan KRB Tahun 2015maka sangat perlu dilakukan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

No

Pemetaan

Gempabumi/ Tsunami sebagai dasar dalam penataan ruang berbasis analisis risiko bencana

1 geologi, sesuai

KRB Tsunami Mandar amanat Undang – Polewali Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2

KRB Tsunami Purworejo

3

KRB Tsunami Nias, Sumut Bab III Akuntabilitas Kinerja

211


169

No

Pemetaan

1

KRB Tsunami Polewali Mandar

2

KRB Tsunami Purworejo

3

KRB Tsunami Nias, Sumut

Gambar 3.84 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Wilayah Polewali Mandar Gambar 3.84 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Wilayah Polewali Mandar

212


Gambar 3.85 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Purworejo Gambar 3.85 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Purworejo

170






214

Bab III

171

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Peristiwa gerakan tanah atau tanah longsor yang terjadi dewasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geologi namun karena alih guna lahan yang semakin meluas di daerah rawan bencana gerakan tanah, banyaknya pemukiman yang berkembang maka apabila terjadi bencana dapat dimungkinkan banyak kerugian baik jatuhnya korban jiwa maupun harta benda. Kondisi alam/geologi Indonesia dengan faktor-faktor penyebab geologi, klimatologi yang sangat dominan menjadikan beberapa wilayah Indonesia rawan akan bencana alam gerakan tanah. Pemetaan kawasan rawan bencana dapat dilakukan daerah yang berpotensi terjadinya bencana jika terjadi gerakan tanah, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 40 ayat (3) menyebutkan setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang; b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat perlu dilakukan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah sebagai dasar dalam penataan ruang berbasis analisis risiko bencana geologi, sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang penanggulangan banjir dan tanah longsor, kementerian ESDM bertugas menyiapkan peta rawan gerakan tanah dan mensosialisasikan kepada instansi terkait dan masyarakat serta memantau pergerakan tanah dan memberikan peringatan dini terhadap bahaya gerakan tanah. Indikator Kinerja Bidang Mitigasi Gempabumi dan Gerakan Tanah dalam melaksanakan kegiatan pemetaan zona

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tahun 2015 kerentanan gerakanTabel tanah,3.95 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.95 Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tahun 2015

No

172

Pemetaan

Skala

1

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah P. Seram, Maluku Tengah

1: 100.000

2

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Solok Selatan

1: 200.000

3

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Lubuk Linggau

1: 200.000

4

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Aceh Tengah, Aceh

1: 200.000

5

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Bima, NTB

1: 200.000

6

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Minahasa, Sulut

1: 80.000



Gambar 3.87 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah P. Seram, Maluku Tengah




173


Gambar 3.89 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Lubuklinggau, Sumatera Selatan Gambar 3.89 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Lubuklinggau, Sumatera Selatan




174


217




218





-

Peta Geologi G. Api, Kawasan Rawan Bencana G. Api, Tsunami, Zona Kerentanan Gerakan Tanah dan peta Resiko Bencana G. Api, Gempabumi, Tsunami dan Gerakan Tanah ( 9 Laporan dan Peta)

ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat Evaluasi risiko bencana gunungapi merupakan suatu kajian untuk mengetahui tingkat risiko suatu

wilayah pemukiman beserta seluruh sarana dan prasarananya terhadap potensi ancaman bahaya

175

Evaluasi risiko bencana Tsunami merupakan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui tingkat risiko suatu wilayah pemukiman beserta seluruh sarana dan prasarananya terhadap potensi ancaman

Peta Geologi G. Api, Kawasan Rawan Bencana G. Api, Tsunami, Zona Kerentanan Gerakan Tanah dan peta

bencana Tsunami. Kajian ini didasarkan pada kondisi suatu wilayah melalui telaahan data geologi, Resiko Bencana G. Api, Gempabumi, Tsunami dan Gerakan Tanah ( 9 Laporan dan Peta)

Evaluasi risiko bencana gunungapi merupakan suatu kajian untuk data mengetahui tingkat risiko suatu wilayah kependudukan secara komprehensif dan terintegrasi. Telaahan tersebut dapat memberikan pemukiman beserta seluruh sarana dan prasarananya terhadap potensi ancaman bahaya gunungapi. Kajian

gambaran seberapa besar risiko bencana yang akan terjadi terhadap pemukiman dan segala

ini didasarkan pada telaahan data geologi, kependudukan secara komprehensif dan terintegrasi. Telaahan data

aspeknya. Kegiatan Evaluasi gambaran Risiko Bencana tahun dilaksanakan di 2dan lokasi tersebut dapat memberikan seberapa Tsunami besar risikopada bencana yang2015 akan terjadi terhadap jenis model potensi ancaman bahaya gunungapi pada masaBali. yang akan datang. Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana Gunungapi yaituKab. Lebak, Banten dan Kab. Klungkung, pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi yaitu G. Banda Api, Maluku dan G. Kelimutu, NTT.

Evaluasi risiko bencana gerakan tanah merupakan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui tingkat bencana gempabumi merupakan suatu kajian ilmiahdan untukprasarananya mengetahui tingkat risiko suatu wilayah risiko Evaluasi suatu risiko wilayah pemukiman beserta seluruh sarana terhadap potensi pemukiman beserta seluruh sarana dan prasarananya terhadap potensi ancaman bencana gempabumi. Kajian

ancaman bencana gerakan tanah. Kajian ini didasarkan pada kondisi suatu wilayah melalui

ini didasarkan pada sifat alamiah suatu wilayah melalui telaahan data geologi, geofisika, dan kependudukan

secara komprehensif terintegrasi. Telaahan data tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar risiko telaahan data geologi,dankependudukan secara komprehensif dan terintegrasi. Telaahan data bencana yang akan terjadi terhadap jenis dan model potensi ancaman bencana pada masa yang akan datang.

tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar risiko bencana yang akan terjadi terhadap

Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana Gempabumi pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kab. Cianjur, Jawa

jenis Barat dan dan model ancaman bencana pada masa yang akan datang. Kegiatan Evaluasi Kab. potensi Aceh Besar, Aceh. Risiko Bencana Gerakan Tanah pada tahun 2015 dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kab. Bandung

Evaluasi risiko bencana Tsunami merupakan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui tingkat risiko suatu wilayah

Barat,pemukiman Jabar, Malang, Jatim dan Kotamobagu, Sulawesi Utara. bencana Tsunami. Kajian ini besertabagian seluruhtimur, sarana dan prasarananya terhadap potensi ancaman didasarkan pada kondisi suatu wilayah melalui telaahan data geologi, kependudukan secara komprehensif dan terintegrasi. TelaahanTabel data 3.96 tersebut dapatRisiko memberikan gambaran besar risiko bencana yang akan Evaluasi Bencana Geologiseberapa Tahun 2015 Tabel 3.96 Evaluasi Risiko Bencana Geologi Tahun 2015

No

Pemetaan

Skala

1

Peta Risiko Bencana Gunungapi Banda Api, Maluku

1 : 25.000

2

Peta Risiko Bencana Gunungapi Kelimutu, Kab. Ende, NTT

1 : 147.800

3

Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat,

1 : 250.000

Jawa Barat 4

Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Daerah Kotamobagu dan

1 : 250.000

Sekitarnya, Sulawesi Utara 5

Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Malang Bagian

1 : 400.000

Timur, Jawa Timur 6

Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Aceh Besar, NAD

1 : 100.000

7

Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

1 : 100.000

8

Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Klungkung, Bali

1 : 250.000

9

Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lebak Bagian Selatan,

1 : 275.000

Banten

220 176

Bab III

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM 2015 Akuntabilitas

Kinerja







221

Bab III Gambar 3.94 Peta Risiko Bencana Gunungapi Kelimutu, Kab. Ende, NTT Akuntabilitas Kinerja ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat


221

177

Gambar 3.96 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Daerah Kotamobagu dan Sekitarnya, Sulawesi Utara



222


Gambar 3.96 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Daerah Kotamobagu dan Sekitarnya, Sulawesi Utara

178


Gambar 3.97 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Malang Bagian Timur, Jawa Timur


Gambar 3.97 Peta Risiko Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Malang Bagian Timur, Jawa Timur

223


Gambar 3.98 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Gambar 3.98 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat


179

Gambar 3.98 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat



224




180



Gambar 3.101 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lebak Bagian Selatan, Banten

Gambar 3.101 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lebak Bagian Selatan, Banten terjadi terhadap pemukiman dan segala aspeknya. Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana Tsunami pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi yaituKab. Lebak, Banten dan Kab. Klungkung, Bali. Evaluasi risiko bencana gerakan tanah merupakan suatu Bab IIIkajian ilmiah untuk mengetahui tingkat risiko suatu wilayah

225

Akuntabilitas Kinerjapotensi ancaman bencana gerakan tanah. Kajian pemukiman beserta seluruh sarana dan prasarananya terhadap


ini didasarkan pada kondisi suatu wilayah melalui telaahan data geologi, kependudukan secara komprehensif dan terintegrasi. Telaahan data tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar risiko bencana yang akan terjadi terhadap jenis dan model potensi ancaman bencana pada masa yang akan datang. Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana Gerakan Tanah pada tahun 2015 dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kab. Bandung Barat, Jabar, Malang, bagian timur, Jatim dan Kotamobagu, Sulawesi Utara.


181

3.2.

Realisasi Anggaran

3.2

Realisasi Anggaran Tabel 3.97 Rincian Realisasi Anggaran Pada Setiap Unit di KESDM Tabel 3.97 Rincian Realisasi Anggaran Pada Setiap Unit di KESDM

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM

PAGU HARIAN

REALISASI SP2D

%

527.253.074.000

385.382.341.234

73,09%

40.889.705.000

20.933.767.388

51,20%

107.461.164.000

91.558.447.924

85,20%

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

4.249.582.356.000

2.228.530.042.181

52,44%

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

4.481.296.998.000

3.000.308.970.086

66,95%

376.844.585.000

242.793.000.623

64,43%

101.864.397.000

90.727.597.391

89,07%

885.033.847.000

731.342.491.087

82,63%

796.402.789.000

674.860.300.192

84,74%

1.074.387.556.000

815.963.623.411

75,95%

371.797.700.000

148.303.421.203

39,89%

2.059.945.181.000

1.214.479.938.030

58,96%

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM Program Penelitian. Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi JUMLAH

15.072.759.352.000

9.645.183.940.750

63,99%

Pada tahun 2015, total penyerapan anggaran mencapai 63,99% atau sebesar Rp. 9,65 triliun, capaian ini

Pada tahun 2015, total penyerapan anggaran mencapai 63,99% atau sebesar Rp. 9,65 triliun, capaian ini lebih baik

lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 51,19%. Dapat dilihat pada tabel di atas,

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 51,19%. Dapat dilihat pada tabel di atas, persentase

persentase penyerapan anggaran terbesar dicapai oleh unit Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

penyerapan anggaran terbesar dicapai oleh unit Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu sebesar 89,07%

yaitu sebesar atau sebesar Rp. 90,72 miliar. Akan tetapi jika dihitung menurut jumlah anggarannya, atau sebesar89,07% Rp. 90,72 miliar. Akan tetapi jika dihitung menurut jumlah anggarannya, penyerapan tertinggi diraih penyerapan tertinggi diraih oleh unitlalu Ditjen Ketenagalistrikan lalu disusul Bumi oleh unit Ditjen Ketenagalistrikan disusul oleh Ditjen Minyak dan Gasoleh BumiDitjen yaitu Minyak sebesar dan Rp. 3Gas triliun dan Rp.sebesar 2,23 triliun. Sebagian besar kedua unit inibesar merupakan anggaran belanja infrastruktur yang yaitu Rp. 3 triliun dan Rp.anggaran 2,23 triliun. Sebagian anggaran keduauntuk unit ini merupakan anggaran membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga walaupun persentase penyerapannya relatif kecil, akan tetapi untuk belanja infrastruktur yang membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga walaupun persentase jumlah anggaran yang terealisasi sangat besar.

penyerapannya relatif kecil, akan tetapi jumlah anggaran yang terealisasi sangat besar. 3.1.6

Postur Penyerapan

Sesuai dengan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa sebesar Rp. 9,63 triliun berhasil terserap atau sebesar 63,88%, sedangkan sebesar Rp. 5,05 triliun atau sebesar 33,53% 226 Babtidak III terserap dan sebesar Rp. 0,39 triliun merupakan output Akuntabilitas Kinerja

182


1.1.6

Anggaran Tidak Terserap Rp5,05 triliun ; 33,42% Postur Penyerapan Realisasi Anggaran Rp9,63 triliun ; 63,99%

OC Rp0,39 triliun ; 2,59%

Anggaran Tidak Terserap Rp5,05 triliun ; 33,42%

Realisasi Anggaran Rp9,63 triliun ; 63,99% Gambar 3.102 Diagram Postur Penyerapan Kementerian ESDM TA. 2015

Sesuai dengan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa sebesar Rp. 9,63 triliun berhasil terserap atau sebesar OC 63,88%, sedangkan sebesar Rp. 5,05 triliun atau sebesar 33,53% tidak terserap dan sebesar Rp. 0,39 triliun Rp0,39 triliun ; 2,59% merupakan output cadangan (OC). Jumlah anggaran yang tidak terserap diantaranya merupakan sisa belanja pegawai (sisa tunjangan kinerja/belanja transito), gagal lelang, efisiensi kegiatan (penghematan), efisiensi paket pengadaan (sisa lelang), dll.Postur Rincian keterangan atas ESDM anggaran Kementerian ESDM yang Gambar 3.102 Diagram Kementerian TA. 2015 Gambar 3.102 Diagram Postur Penyerapan Penyerapan Kementerian ESDM TA. 2015 tidak terserap dapat dilihat pada tabel berikut: cadangan (OC). Jumlah anggaran yang tidak terserap diantaranya merupakan sisa belanja pegawai (sisa tunjangan

kinerja/belanja transito),di gagal lelang, efisiensi kegiatan (penghematan), efisiensi lelang), dll. sebesar Sesuai dengan gambar atas, dapat kita lihat bahwa sebesar Rp. 9,63paket triliunpengadaan berhasil (sisa terserap atau Tabel 3.98atas Rincian Anggaran Kementerian ESDM TA. dapat 2015dilihat yangpada Tidak Terserap Rincian keterangan anggaran Kementerian ESDM yang tidak terserap tabel berikut: 63,88%, sedangkan sebesar Rp. 5,05 triliun atau sebesar 33,53% tidak terserap dan sebesar Rp. 0,39 triliun 3.98 Rincian Anggaran Kementerian TA. 2015 Tidak Terserap merupakan outputTabel cadangan (OC). Jumlah anggaranESDM yang tidakyang terserap diantaranya merupakan sisa

Keterangan atas Anggaran yangtransito), Tidak Terserap Rupiah belanja pegawai (sisa tunjangan kinerja/belanja gagal lelang, efisiensiRibu kegiatan (penghematan), Dana Amanah yang (sisa tidaklelang), terlaksana efisiensi paket pengadaan dll. Rincian keterangan atas anggaran2.500.569.225,00 Kementerian ESDM yang tidak terserap dapatPegawai dilihat pada berikut: transito) Sisa Belanja (Sisatabel tukin/belanja

179.302.041,00

Efisiensi Kegiatan (penghematan perjadin, meeting dan belanja barang/modal lainnya) atas Anggaran yang Tidak Terserap EfisiensiKeterangan Paket Pengadaan (Sisa Lelang) Dana Amanah Sisa 'Blokir Murniyang tidak terlaksana Sisa Anggaran Belanja Pegawai (Sisaterserap tukin/belanja transito) Total yang tidak


Gagal Lelang yang menyebabkan tidak cukupnya waktu 73.957.250,00 Tabel 3.98 pelaksanaan (*) Rincian Anggaran Kementerian ESDM TA. 2015 yang Tidak Terserap 846.600.486,00 Ribu Rupiah 1.439.951.177,00 2.500.569.225,00 13.876.230,00 179.302.041,00 5.054.256.409,00

Gagal Lelang yang menyebabkan tidak cukupnya waktu 73.957.250,00 3.1.7 pelaksanaan Kendala dan(*) Catatan Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian ESDM TA 2015 Bab III Akuntabilitas Kinerjadan belanja Efisiensi Kegiatan (penghematan perjadin, meeting 846.600.486,00 a. Pekerjaan pada proyek Infrastruktur Migas, EBTKE dan konstruksi pada Setjen KESDM sebagian besar barang/modal lainnya)

227

penyelesaian pekerjaannya melewati Tahun Anggaran 2015

b.

Efisiensi khusus PaketDitjen Pengadaan Lelang) target yang ditetapkan, disebabkan 1.439.951.177,00 Penjelasan EBTKE atas(Sisa tidak tercapainya oleh: • SisaKegiatan tidak dapat dilelang; Rp 96.773.940.000,(4,7%), karena tidak lengkapnya data dari PEMDA atau 'Blokir Murni 13.876.230,00 Total Anggaran yang tidak terserap


5.054.256.409,00


227

183

• • • c.

faktor keamanan di daerah (DALAM RKA-K/L dianggarkan, tetapi tidak diteruskan proses lelangnya); Kegiatan gagal Lelang; Rp. 427.545.970.000,- (20,8%), karena kurang peminat atau tidak memenuhi syarat; Sisa Lelang; Rp. 247.430.819.322,- (12%), karena perbedaan HPS dan hasil lelang; Perubahan Kebijakan; Rp. 93.426.251.678,- (4,5%, karena efisiensi seperti: pembatasan penyelenggaraan pertemuan/paket meeting luar kantor;

Tidak diantisipasinya batasan waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran, sehingga seringkali pengajuannya di detik-detik terakhir closing date, apabila masih terdapat data dukung yang kurang sudah tidak mencukupi lagi waktu untuk melengkapi/memperbaikinya yang berimbas pada permohonan dispensasi baik oleh Menteri maupun Eselon 1/KPA (perbaikan reviu APIP, Pengadaan tanah, dan Tunjangan Kinerja);

d.

Ijin Multi Years (IMY) yang habis dan IMY atas pekerjaan baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 tidak segera diusulkan sebelum masuk tahun anggaran berjalan;

e.

Bank Garansi (BG) terkait penyelesaian pekerjaan s.d. 31 Desember 2015 dan yang melewati tahun anggaran 2015 (PMK. 194) harus terverifikasi keasliannya dari Bank penerbit.

3.1.8 a.

Langkah-Langkah Perbaikan

Pembetukan Unit Pengendalian dan Percepatan (UP3I) yang memiliki tugas untuk memonitor penyerapan anggaran di Kementerian ESDM, khususnya anggran pembangunan infrastruktur di sektor ESDM;

b.

Melaksanakan lelang lebih cepat sehingga penyerapan anggaran terutama untuk pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu. Untuk tahun anggaran 2016, telah dilaksanakan pelelangan sebanyak 3 tahap. • Lelang tahap I diumumkan pada tanggal 11 November 2015, melelangkan sebanyak 299 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran Rp. 729 Miliar; • Lelang tahap II diumumkan pada tanggal 2 Desember 2015, melelangkan sebanyak 87 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran Rp. 645,1 miliar; • Lelang tahap III diumumkan pada tanggal 28 Desember 2015, melelangkan sebanyak 106 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran Rp. 3,04 triliun.

184


4

PENUTUP

PENUTUP



185

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Penyusunan Lakin ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Renstra KESDM Tahun 2015-2019. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan diantara sasaran strategis tersebut memperoleh nilai capaian lebih dari 100 persen. Namun, masih terdapat beberapa IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat dalam uraian berikut ini : Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No

1.

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

2015

(%)

825.000

779.090

94%

Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil, melalui: a. Produksi / lifting energi fosil

2.

-

Lifting minyak bumi

-

Lifting gas bumi

BOEPD

1.221.000

1.189.580

97%

-

Produksi batubara

Juta Ton

425

392

92%

b. Penandatanganan KKS Migas

Kontrak

8

12

150%

c.

Wilayah

39

39

100%

a. Pemenuhan gas bumi dalam negeri

%

50

55

110%

b. Pemenuhan batubara dalam negeri

Juta Ton

102

79,8

78,23%

Juta KL

17,90

14,90

83,24%

1.167.000

1.169.000

100,2%

Rekomendasi wilayah kerja

BOPD

Meningkatkan alokasi energi domestik, melalui:

3.

Menyediakan akses dan infrastruktur energi: a. Akses dan infrastruktur BBM

186

-

Volume BBM bersubsidi

-

Kapasitas kilang BBM


BPD

b. Akses dan infrastruktur gas bumi -

Volume LPG bersubsidi

-

Pembangunan jaringan gas kota

-

Pembangunan infrastruktur SPBG

-

Kapasitas kilang gas:

•

Juta MT

5,76

5,57

96,7%

Lokasi

2

2

100%

SPBG

19

18

94,7%

Kapasitas terpasang kilang LPG

Juta Ton

4,6

4,64

100%

•

Volume LPG bersubsidi

Juta MT

2,39

2,28

95,4%

-

Pembangunan FSRU/

Unit

1

1

100%

Km

13.105

9.169

69.9%

%

87,35

88,3

101,1%

MW

3.782

2.463

65,12%

Kms

11.805

3.941

33,83%

Regasification unit / LNG Terminal -

Panjang pipa transmisi / jaringan distribusi gas bumi

c.

Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan -

Rasio elektrifikasi

-

Infrastruktur ketenagalistrikan:

•

Penambahan kapasitas pembangkit

•

Penambahan penyaluran Tenaga Listrik

-

Susut jaringan (loses)

%

8,9

8,9

100%

-

Pangsa energi primer BBM untuk

%

8,85

8,58

96,94%

pembangkit tenaga listrik Meningkatkan diversifikasi energi a. Kapasitas terpasang pembangkit EBT: -

PLTP

MW

1.438,5

1.438,5

100%

-

PLT Bioenergi

MW

1.892

1.767

93,4%

-

PLTA dan PLTMH

MW

8.340

5.331,85

63,92%

-

PLTS

MW

76,9

80,25

104,4%

-

PLT Bayu

MW

5,8

2,42

41,8%

-

PLT Arus Laut

MW

-

-

4,07

1,62

b. Produksi biofuel

Juta KL

PENUTUP

4.

39,8%


187

5.

Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi: a. Intensitas energi

SBM/milyar

482,2

501

103,9%

14,71

14,71

100%

RP b. Penurunan emisi CO2

6

Juta Ton

Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah a. Produksi mineral: -

Emas

Ton

105

85,51

81,4%

-

Perak

Ton

302

269,4

89,2%

-

Tembaga

Ton

310.000

200.603

64,7%

-

Timah

Ton

70.000

70.310,5

100,4%

-

Nikelmatte

Ton

81.000

82.440,3

101,8%

-

Feronikel

Ton

1.100.000

358.057

32,6%

Unit

12

5

41,7%

b. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri 7

Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

8

a. Penerimaan migas

Triliun RP

139,36

136,077

97,6%

b. Penerimaan mineral dan batubara

Triliun RP

52,2

29,63

56,7%

c.

Triliun RP

0,58

0,88

151,7%

a. Subsidi BBM dan LPG

Triliun RP

64,67

65,24

100,8%

b. Subsidi listrik

Triliun RP

66,15

62,56

94,57%

Juta US$

23,67

17,38

73,42%

b. Ketenagalistrikan

Milyar US$

11,12

8,06

72,48%

c.

Triliun RP

74

71,15

96,15%

Milyar US$

4,48

2,91

64,9%

Penerimaan panas bumi

Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

9

Meningkatkan investasi sektor ESDM a. Minyak dan gas bumi

Mineral dan batubara

d. EBTKE

188


10

Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional a. Opini BPK atas laporan keuangan

%

WTP

WDP

75%

%

95

105,7

111,3%

%

B

BB

100%

2/0

0/0

0%

60

58,19

96,98%

%

100

81,25

81,25%

Buah

30

44

146,7%

Buah

20

19

95%

Buah

6

3

50%

Titik

100

105

105%

Rekomend

64

63

98,43%

30

30

100%

KESDM b. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai c.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d. Jumlah satuan kerja (Satker) yang

%

telah memperoleh WBK / WBBM e. Persentase penyelenggaraan diklat

%

berbasis kompetensi f.

Indeks kepuasan penggunaan layanan diklat

11

Meningkatkan kapasitas IPTEK a. Jumlah Pilot Plant/Prototype / Demo Plant / atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula b. Jumlah Pilot Plant/Prototype / Demo Plant / atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula yang terimplementasikan c.

Jumlah paten yang terimplementasikan

Meningkatkan kehandalan informasi kegeologian a. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah b. Wilayah prospek sumber daya geologi

PENUTUP

12

asi c.


Peta


189

4.1 Capaian Kinerja di Atas 100%

Merujuk pada tabel 6.1 yang berisi informasi ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat 14 capaian kinerja IKU dalam Tahun 2015 yang capaiannya di atas 100%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Susut jaringan listrik, (2) Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah, (3) Persentase pembinaan pengelolaan pegawai, (4) Penerimaan negara dari sektor panas bumi, dan lain-lain. Capaian paling signifikan diraih oleh indikator Penandatanganan KKS Migas (150%) dan indikator Jumlah Pilot Plant/Prototype / Demo Plant / atau Rancangan / Rancang Bangun / Formula (146,7%).

4.2 Capaian Kinerja 75% - 100%

Terdapat 28 capaian kinerja IKU dalam Tahun 2014 yang capaiannya antara 75% - 100%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Lifting minyak bumi, (2) Lifting gas bumi, (3) Persentase penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi, (4) Wilayah prospek sumber daya geologi, dan lain-lain.

4.3 Capaian Kinerja Di Bawah 75%

Terdapat 15 capaian kinerja IKU dalam Tahun 2014 yang capaiannya di bawah 75%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Investasi sektor ketenagalistrikan, (2) Penerimaan negara dari sektor minerba, (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri, (4) Rekomendasi wilayah kerja. Bahkan beberapa indikator tidak tercapai sama sekali, yaitu indikator jumlah satuan kerja (Satker) yang telah memperoleh WBK / WBBM.

4.4 Komitmen Langkah Perbaikan Ke Depan

Selanjutnya seluruh capaian IKU dan sasaran strategis di atas telah dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa-masa mendatang. Hal merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Kementerian ESDM untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 1.

Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM, yaitu: ‘Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat’.

2.

Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

3.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, telah dibentuk Unit Pengendali Kinerja (UPK) yang memiliki tugas sebagai pengendali kinerja KESDM. Pada tahun 2015 telah disusun suatu rencana aksi yang berfungsi untuk memonitor capaian atas Perjanjian Kinerja yang dimonitor setiap triwulan.

4.

Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi KESDM sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM. Salah satu wujud Kementerian ESDM dalam mendukung reformasi birokrasi adalah melakukan penyederhanaan perizinan di sektor ESDM demi terciptanya kemudahan berinvestasi di sektor ESDM.

5.

Perlunya menggunakan metode Balanced Scorecard baik dalam penyusunan Renstra maupun Laporan Kinerja.

6.

Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU Kementerian ESDM secara berkala.

190

7.

Perlunya disusun peta strategi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

8.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan menggunakan aplikasi


e-kinerja dan tools lainnya yang dianggap relevan. 9.

Dalam hal penyerapan anggaran, telah dibentuk Unit Pengendalian dan Percepatan (UP3I) yang memiliki tugas untuk memonitor penyerapan anggaran di Kementerian ESDM, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur di sektor ESDM.

Akhirnya dengan disusunnya Lakin ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian ESDM, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Lakin tersebut harus dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kementerian ESDM dapat semakin dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat

PENUTUP

dengan pelayanan yang profesional.


191

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Penanggung Jawab

: Sekretaris Jenderal KESDM

Inpektur Jenderal KESDM Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM Kepala Badan Geologi Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Pimpinan Redaksi

: Ego Syahrial, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Tim Penyusun 1. Laode Sulaeman

: Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Setjen KESDM

2. Gita Ramaniya


3. Alif Jayadi


4. Uning Wahyuni


5. Isa Budiwan


6. Fajar Cahyono


7. Agus Solihul

: Inspektorat Jenderal KESDM

8. I Wayan Dharmayudha : Ditjen Migas

192

9. Totoh A. Fatah

: Ditjen Ketenaglistrikan

10. Sudjatmiko

: Ditjen Minerba

11. Hendra Iswahyudi

: Ditjen EBTKE

12. Hermansyah

: Badan Litbang ESDM

13. Nurhadi

: Badan Diklat ESDM

14. Oman Abdurrahman

: Badan Geologi

15. Ungut Abdul Rosyid

: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional


PENUTUP ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

193

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Jl. Medan Merdeka Selatan 18 Jakarta Email : [email protected]

194


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Recommend Documents