BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN A. Capaian Sasaran Biro Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2013 merupakan evaluasi periode V (lima) tahun Rencana Strategis 2008 – 2013 yang ditetapkan Biro Perekonomian dan Pembangunan pada awal Tahun Anggaran 2013, kegiatan yang di ukur sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan melalui 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, yang dilakukan untuk mencapai 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai misi Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut di atas sebesar Rp. 4.608.301.450,00 (sudah termasuk Anggaran Belanja Tambahan pada tahun berjalan) dengan rincian sebagai berikut: 1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi upaya pengembangan produk dan usaha pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian sebesar Rp. 997.200.000,00; 2. Terwujudnya

fasilitasi

dan

koordinasi

kebijakan

pemanfaatan

dan

pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan sebesar Rp. 887.165.000,00; 3. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang memadai sebesar Rp. 1.055.296.450,00; 4. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian Administrasi Pembangunan

Ekonomi

yang

efisien

dan

efektif

sebesar

Rp.

1.086.640.000,00.

Lasporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

Hal.18


B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam Tahun Anggaran 2013 berjalan lancar yang dapat dilihat dari

kelancaran

intensitas

kegiatan

fasilitasi

penyusunan

kebijakan,

pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi

dalam rangka memantapkan

kebijakan

yang

akan

dibuat,

melaksanakan rapat-rapat/ pertemuan dan menghadiri undangan rapat serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan Progam Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan Tahun Anggaran 2013 tidak lepas dari Sasaran Strategis yang telah di tetapkan. Untuk mencapai sasaransasaran tersebut, maka dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang telah di tetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja serta Rencana Kerja Tahunan Biro Perekonomian dan Pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan serta hambatan dan masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No 1.

Sasaran Strategis Pertama Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitip dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian;

Indikator Kinerja Utama Kebijakan Gubernur mengenai Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin Kebijakan Gubernur mengenai Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kebijakan Gubernur mengani Penyuluhan Pertanian Kebijakan Gubernur mengenai Perkebunan Kebijakan Gubernur mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan Kebijakan Gubernur mengenai Kelautan dan Perikanan

Target

Realisasi

%

6 Kebijakan

12 Kebijakan

200%

3 Kebijakan

2 Kebijakan

67%

3 Kebijakan

4 Kebijakan

133%

2 Kebijakan

4 Kebijakan

200%

3 Kebijakan

4 Kebijakan

133%

12 Kab/Kota

12 Kab/Kota

100%


Hal.19


Sasaran Pertama yaitu Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi upaya pengembangan produk dan usaha

pertanian yang unggul,

kompetitif

fasilitasi

dan

menguntungkan

serta

peningkatan

ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian, didukung den

gan 6 (enam) kegiatan dimana keluaran yang dihasilkan

antara lain : a. Tersedianya data dan kebijakan dalam rangka mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat di Kalimantan Barat; b. Tersedianya data dan kebijakan mendukung pelaksanaan pengembangan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat; c. Tersedianya

data

dan

kebijakan

mendukung

pelaksanaan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat; d. Kebijakan, fasilitasi, monitoring, koordinasi dan pelayanan rekomendasi kesesuaian

dengan

Rencana

Makro

pembangunan

perkebunan

di

Kalimantan Barat; e. Koordinasi, konsultasi, pengumpulan data/bahan rumusan kebijakan peternakan dan pengendalian/pencegahan penyakit hewan menular; f. Koordinasi, konsultasi, pengumpulan data/bahan rumusan kebijakan penanganan masalah-masalah kelautan dan perikanan. Dari keluaran yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat memberikan

dampak yang nantinya akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah : a. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani miskin di Kalimantan Barat; b. Peningkatan produktifitas tanaman pangan dan holtikultura di Kalimantan barat serta tingkat partisipasi yang cukup tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan nasional bidang pertanian.


Hal.20


c. Dukungan kebijakan optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat; d. Investasi perkebunan di Kalimantan Barat berjalan lancar; e. Peningkatan produktifitas bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat. f. Peningkatan penurunan masalah kelautan dan perikanan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut : 

Keterbatasan lahan, teknologi, modal dan sarana prasarana serta anomali iklim mengakibatkan keterbatasan tingkat produksi serta

keterbatasan

sarana dan prasarana distribusi 

terjadinya fenomena perubahan iklim global yang ternyata sangat mempengaruhi kemampuan produksi distribusi dan stock pangan, sehingga menyebabkan terjadinya gejolak penawaran dan permintaan pangan global dan ketidakpastian harga pangan yang sudah tentu juga berpengaruh terhadap situasi di tingkat daerah.



tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras yang terus meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, pola konsumsi masyarakat kita juga kurang mendukung dimana konsumsi pangan pokok masih sangat tergantung pada beras dan kencenderungan yang masih mengabaikan sumber pangan lokal.



masih banyak masyarakat yang tidak mampu (miskin) dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sehingga distribusi bahan pangan menjadi kurang lancar dan memerlukan biaya yang relatif tinggi disamping situasi harga yang terus beranjak naik.



Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas lahan pertanian mengalami degradasi yang luar biasa terutama dari sisi kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk an-organik sehingga berakibat rendahnya kandungan C-Organik dalam tanah. Sedangkan dari sisi kuantitas akibat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diluar


Hal.21


sektor pertanian yang semakin pesat, berakibat pula pada perubahan atau alih fungsi lahan yang semula merupakan areal/kawasan pertanian menjadi areal perkebunan ataupun wilayah permukiman dan areal lainnya. 

Kondisi iklim yang cenderung kemarau basah yang terjadi dapat memicu terjadinya eksplosi serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) terutama pada komoditas hortikultura strategis yaitu cabai dan bawang merah.



Kualitas dan ketersediaan benih yang sering tidak sesuai dengan yang diharapkan petani, serta mekanisme penyediaan benih yang terlalu panjang sehingga benih terlambat sampai ke petani dengan kualitas yang sudah tidak baik lagi.



Keterlambatan, kelangkaan serta kekurangan pupuk terutama pada pendistribusian

pupuk

bersubsidi,

menyebabkan

keterlambatan

pemupukan yang berakibat pada tidak optimalnya produksi pertanian. 

Kurangnya peran aktif penyuluh mendampingi dan membimbing petani dalam pembuatan RDKK yang merupakan syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.



Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim berupa pembangunan waduk/irigasi untuk menjaga ketersediaan air, terutama untuk mengatasi musim kamarau serta jalan dan dan pelabuhan.



Adanya kelemahan dalam sisten alih teknologi, terutama dibutuhkan untuk menghasilkan produk dengan mutu tinggi mengingat produk kita harus bersaing keras dengan produk import.



Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan seperti penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada petani sebagai pembiayaan usaha tani



Masih

panjangnya

mata

rantai

tata

niaga

pertanian,

sehingga

menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.


Hal.22




Perkembangan Peraturan yang mengatur penyuluhan di daerah, sehingga berakibat pada kurangnya dukungan saranadan prasarana penyuluhan;



Kurangnya

dukungan

dana

untuk

melaksanakan

metode-metode

penyuluhan yang akan dilakukan; 

Kebijakan merekrut tenaga penyuluh menjadi tenaga struktural telah menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga penyuluh di lapangan;



Rendahnya kapasitas SDM penyuluh dalam mengakses informasi dan teknologi, sehingga transfer knowledge dan transfer teknologi ke petani/masyarakat tidak optimal.



Masih terbatasnya sinergisitas koordinasi antar unit kerja baik ditingkat pemerintah menyangkut

kabupaten/kota anggaran

dan

maupun jadwal

di

tingkat

pelaksanaan

pusat,

khususnya

program/kegiatan,

sehingga terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau bahkan tidak dapat diikuti oleh kabupaten/kota. 

Kurangnya pembinaan dan koordinasi kebijakan usaha perkebunan;



Lemahnya sistem dan prosedur perizinan di bidang investasi;



Kurangnya

pemahaman

terhadap

peraturan

perundang-

undangan/kebijakan yang berlaku; 

Kurangnya penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkebunan skala pedesaan dalam mengakses produksi dan prasarana komoditi.



Terkait pelaksanaan program swasembada daging sapi/kerbau 2014 yang dilakukan di kabupaten/kota se Kalimantan Barat pada umumnya telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa program yang belum berjalan sebagaimana mestinya yaitu program integrasi sapi-sawit yang disebabkan oleh belum terjalinnya koordinasi yang baik khususnya antara pihak perusahaan perkebunan

swasta dengan pihak pekebun-peternak

untuk mensukseskan program tersebut. 

Terbatasnya data up to date yang diperoleh terkait dengan hasil pelaksanaan

program

pengembangan

kelautan

dan

perikanan

di

kabupaten/kota.


Hal.23


Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, maka solusi / langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :  Peningkatan sarana dan prasarana demi kelancaran distribusi pangan pada khususnya dan memperbaiki sistem pembenihan daerah khususnya untuk komoditi padi dengan memprioritaskan penyediaan benih lokal dan penangkaran lokal  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh pemerintah pusat dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota terus berupaya memantapkan ketersediaan pangan daerah dengan mengedepankan upaya melalui produksi daerah menuju kemandirian pangan.  Meningkatkan produksi bahan pangan yang tidak terbatas hanya pada beras tetapi menyangkut juga berbagai komoditi pangan lainnya, baik yang berasal dari tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan maupun kehutanan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada kghususnya lahan , termasuk lahan pekarangan, lahan sekitar hutan, lahan terlantar, lahan sekitar kebun maupun integrasi kebun dengan ternak dan tanaman pangan.  Dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian pangan dan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi masalah pangan yang mendesak sekaligus untuk mendukung cadangan pangan nasional, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan cadangan pangan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Disamping itu upaya-upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat terus juga dilakukan dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui dana APBN.  Mendorong

Pemerintah

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan

keberpihakkannya kepada petani-petani lokal dengan berbagai kebijakan seperti jaminan kelancaran penyediaan sarana produksi, dukungan modal petani, dan pembelian produksi petani lokal untuk kebutuhan PNS dilingkup masing-masing dan di pasar lokal.


Hal.24


 Menghimbau kembali Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun komitmen dan secara konsisten melaksanakan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di lingkungannya masing-masing dan mendorong partisipasi dan implementasi di masyarakat.  Meminta kepada Perum Bulog khususnya Divre Kalbar pada tahun 2011 untuk dapat memperbesar dan mengoptimalkan penyerapan beras produksi lokal Kalimantan Barat untuk pemenuhan kebutuhan stok yang ada di Bulog termasuk untuk kebutuhan Raskin.  Secara konsisten untuk tetap berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, karena merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dan berpeluang besar mengalami kerawanan pangan.  Memperbaiki sistem perbenihan daerah khususnya untuk komoditi padi dengan memprioritaskan penyediaan benih melalui produksi lokal dan memberdayakan para penangkar lokal serta meningkatkan pengawasan ketersediaan dan distrib usi sarana produksi terutama pupuk bersubsidi sehingga tersedia dan lancar sampai ketingkat petani.  Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan Undangundang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan

dan

menerbitkan

peraturan

pelaksanaannya

sebagai

ladasan penerapan di daerah.  Meminta kepada Menteri Pertanian dan Kehutanan untuk menetapkan Alih Fungsi Lahan dari HPK menjadi APL untuk keperluan lahan pertanian berkelanjutan , dalam rangka mendukung surplus beras 10 juta ton, swasembada gula, jagung, kedelai daging sapi dan kerbau;  Meminta kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

sesuai

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku;  Revitalisasi penyuluh baik menyangkut peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, maupun optimalisasi pemanfaatan tenaga penyuluh dengan


Hal.25


prinsip polivalen dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan keahlian (pertanian, perikanan, dan kehutanan);  Peningkatan perencanaan produksi pangan dengan pendekatan kebutuhan pasar dan informasi iklim yang mengendepankan peningkatan efektifitas perencanaan pada tingkat kelompok tani/gapoktan;  Mendorong

Pemerintah

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan

keberpihakannya kepada petani-petani lokal dengan berbagai kebijakan seperti jaminan kelancaran penyediaan sarana produksi, dukungan modal petani, dan pembelian produksi petani lokal untuk kebutuhan dilingkup masing-masing dan di pasar lokal.  Melakukan pengawalan pertanaman secara ketat dengan mengoptimalkan peran petugas lapangan (pengendali OPT, PPL, Mantri Tani, UPTD BPTPH/LPHP) dan meningkatkan konsolidasi dan koordinasi untuk mengendalikan

OPT

sedini

mungkin

serta

menerapkan

teknologi

pengendalian OPT yang akurat dan terkini dengan tetap berpegang pada prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) dan ramah lingkungan;  Secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjuangkan secara terus-menerus dukungan anggaran yang signifikan di sektor sarana dan prasarana umum (jalan/jembatan/waduk/jaringan irigasi) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan peningkatan sarana dan prasarana pada umumnya dan peningkatan kelancaran distribusi pangan pada khususnya.  Memanfaatkan dukungan anggaran untuk pengantasan kemiskinan dan maningkatkan kehidupan masyarakat untuk hidup layak;  Meningkatkan kualitas SDM melalui penyuluhan yang dinamis yang secara bersamaan membentuk kapasitas dan kompetensi SDM. Ketiga unsur dimaksud adalah kreatif, inovatif dan responsif;  Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional;  Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;


Hal.26


 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan dengan mitra kerja untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan  Mengadakan pertemuan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;  Memfasilitasi

pembentukan

Tim

penyelesaian

masalah

di

tingkat

kegiatan

di

Bidang

kabupaten/kota;  Menyurati

Pemerintah

Kabupaten/Kota

terkait

Pertanian;  Melakukan monitoring ke kabupaten/kota untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota, dan menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas teknis terkait untuk melakukan intensifikasi terhadap kegiatan pengembangan dan pengawasan terhadap sektor kelautan dan perikanan.

No 2.

Sasaran Strategis Kedua Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaat-an dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;

Indikator Kinerja Utama Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kehutanan Kebijakan Gubernur mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kebijakan Gubernur mengenai Pendistribusian dan Penetapan Harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG Fasilitasi guna mendukung Perkembangan Usaha Bidang Pertambangan dan Energi

Target

Realisasi

%

4 Kali

2 Kali

50%

4 Kali

3 Kali

75%

1 Kebijakan

15 Kebijakan

100%

1 Kebijakan

1 Kebijakan

100%

4 Fasilitasi

4 Fasilitasi

100%

Sasaran kedua yaitu Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, didukung dengan 5 (lima) kegiatan dimana keluaran yang dihasilkan antara lain : a. Laporan

verifikasi

permohonan

hak

pengelolaan

hutan

desa dan

monitoring pembangunan hutan desa;


Hal.27


b. Data dan informasi serta Laporan hasil kegiatan penyelesaian masalah dibidang Kehutanan; c. Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; d. Keputusan/Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pendistribusian BBM; e. Keputusan/Peraturan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari keluaran yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat memberikan

dampak yang nantinya akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah : a. Meningkatnya tertib usaha di bidang kehutanan; b. Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku; c. Investasi bidang Kehutanan berjalan kondusif; d. Distribusi dan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan Bakar Minyak (BBM)/LPG bersubsidi dapat diterapkan; a. Peningkatan

Investor

di

bidang

pertambangan

dan

energi

serta

berkurangnya Pertambangan tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut : 

Lokasi jangkauan wilayah pembinaan dan pengawasan (span of control) yang relatif jauh dengan objek yang tersebar. Terdapat beberapa permasalahan

perizinan

dibidang

kehutanan

yang

menurut

sifat

karakteristiknya tidak bisa diselesaikan secara parsial tetapi harus melalui kerjasama secara lintas sektoral dan multipihak. 

Permasalahan tenurial yang tidak kunjung selesai dalam pengelolaan hutan antara pengusaha dan masyarakat seringkali menghambat investasi dan berujung pada kerugian dikedua belah pihak.


Hal.28




Proses permohonan hutan desa ini mkemerlukan waktu yang panjang dan proses administrasi yang cukup rumit untuk dipahami masyarakat sehingga sangat diperlukan pendampingan untuk mengantarkan mereka sampai dengan tahapan memperoleh hak pengelolaan hutan desa.



Tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi hutan desa, terlalu banyak dan kurang sesuai dengan tupoksinya.



Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa, setelah dilaksanakan kegiatan verifikasi ke Desa dirasa masih perlu dilakukan perbaikan agar lebih mudah untuk dilaksanakan.



Pencadangan areal hutan desa untuk wilayah kabupaten yang lain belum turun dari Menteri Kehutanan



Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sering kali mengalami perubahan yang berakibat pada perubahan proses kebijakan.



Dalam pelaksanaan peninjauan kelokasi izin usaha bidang kehutanan tidak didukung anggaran dari Ibukota Kabupaten ke lokasi yang berada jauh di pedalaman dan tidak ada sarana transportasi umum.



System

penganganggaran

yang

menerapkan

pola

triwulan

tidak

sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya, karena keterkaitan pekerjaan dibidang kehutanan juga bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kegiatan yang bersifat mendadak. 

Kurangnya personil dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama yang bersifat penyusunan peraturan atau kebijakan daerah.



Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sering kali mengalami perubahan yang berakibat pada perubahan proses kebijakan.



Kementerian Kehutanan tidak konsisten dalam menerapkan peraturan sehingga permohonan yang telah diproses di Biro Ekbang tertunda atau bahkan berakhir dengan penolakan permohonan.



Sulitnya mencari contoh penerapan peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh daerah lain.


Hal.29




System

penganganggaran

yang

menerapkan

pola

triwulan

tidak

sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya, karena keterkaitan pekerjaan dibidang kehutanan juga bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kegiatan yang bersifat mendadak. 

Kurangnya personil dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama yang bersifat penyusunan peraturan atau kebijakan daerah.



Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu/bersubsidi dan Ligufied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kilogram untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi BBM dan LPG.



Kurangnya fasilitas pengisian BBM Non Subsidi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari jenis minyak solar dan bensin menyebabkan kendaraan yang diharuskan menggunakan BBM Non Subsidi beralih menggunakan BBM jenis tertentu.



Kurangnya fasilitas pengisian BBM Bersubsidi dan Non Subsidi di Kalimantan Barat terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang jauh dari SPBU mengakibatkan masyarakat membeli BBM dengan harga lebih tinggi dari pengecer.



Masih terjadi salah sasaran dalam penyaluran BBM Bersubsidi sehingga pendistribusian BBM Bersubsidi tidak tepat sasaran dan tidak tepat volume, sehingga distribusi BBM Bersubsidi tidak sampai kepada masyarakat yang berhak.



Adanya SPBU masih melayani pembelian BBM Bersubsidi kepada konsumen menggunakan mobil bertangki siluman dan jerigen tanpa menunjukkan surat rekomendasi dari SKPD yang berwenang.



Belum adanya kesadaran untuk memasang sticker BBM non Subsidi pada kendaraan dinas yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemda , BUMN, BUMD, Perusahaan Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan.



Kurangnya jumlah sumber daya manusia bagi aparat terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BBM jenis tertentu serta


Hal.30


keterbatasan fasilitas dan dana dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi. 

Kurangnya investor di bidang perminyakan baik untuk industri Hulu Migas maupun Industri Hilir Migas untuk berinvestasi di Kalimantan Barat.



Kuota Liquified Petrolum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang berhat mendapat subsidi dari pemerintah. Selain itu volume kuota LPG Tabung 3 Kilogram setiap tahunnya selalu kurang dari volume yang diusulkan.



Kenaikan harga LPG 12 Kilogram semakin memperbesar disparitas harga antara LPG bersubsidi dan Non Subsidi sehingga masyarakat yang biasanya

mengkonsumsi

LPG

12

Kilogram

banyak

yang

beralih

mengkonsumsi LPG 3 kilogram. 

Harga baru HET LPG Tabung 3 kilogram untuk menyesuaikan dengan beroperasinya 3 (tiga) lokasi DPBE yang baru yaitu di Kota Singkawng, Kota Sanggau dan Kota Sintang serta akibat penyesuaian harga BBM Bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013 yang lalu telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 563 / Ekbang/ 2013 HET LPG Tabung 3 Kilogram pada daerah 60 km dari SPBE untuk wilayah Kalimantan Barat, namun untuk daerah di atas 60 kilometer dari SPBE belum ditetapkan.



Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram seringkali terganggu dikarenakan kondisi jalan yang rusak dan banjir di beberapa tempat di beberapa wilayah Kabupaten.



Belum tertibnya penjualan LPG Tabung 3 Kilogram sehingga banyak dijual di warung-warung yang menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan dan pengendalian harga serta dikhawatirkan akan terjadi ancaman keselamatan.



Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji di Kalimantan Barat masih tersisa satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tayan Hulu – Kabupaten Sanggau yang belum menerima Tabung Perdana yang diakibatkan oleh kurang tepatnya penyelesaian proses penyerahan Tabung Perdana pada


Hal.31


tahun 2012 yang lalu, sehingga menyebabkan keresahan masyarakat setempat untuk kemudian dilakukan perhitungan ulang jumlah Tabung Perdana yang dibutuhkan dan telah diusulkan ke Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM untuk Kecamatan Tayan Hulu berjumlah 8.500 buah. 

Keberadaan SPBE di Kalimantan Barat masih dirasakan kurang terutama untuk memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan dan Kabupaten Kapuas Hulu serta daerah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.



Harga LPG Tabung 3 kg di wilayah Perbatasan Kalimantan Barat jauh lebih mahal dari pada LPG yang berasal dari Serawak – Malaysia, sehingga masyarakat perbatasan banyak yang mengkonsumsi LPG produksi Serawak tanpa memperdulikan aturan yang berlaku.



Beberapa perusahaan pertambangan bauksit yang sudah melakukan ekspor namun belum siap untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di sampai batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana yang diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara akan terhenti. Hal ini mengancam terjadinya penurunan pendapatan asli daerah dan terjadinya rasionalisasi pegawai perusahaan pertambangan.



Beberapa perusahaan pemilik IUP Bauksit tidak mampu membangun pabrik pengolahan dan pemurnian / smelter karena tidak memiliki kemampuan teknik dan finansial serta potensi sumber daya yang tidak mencukupi jika diolah dengan membangun pabrik smelter sendiri-sendiri.



Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang baru belum dapat dikeluarkan akibat belum disahkannya Wilayah Pertambangan.



Banyak IUP Pertambangan di Kalimantan Barat yang belum mendapatkan sertifikat Clear and Clean dari Kementarian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan penciutan wilayah (relinguish) yang didasarkan pada luas areal potensi sumber daya, sehingga menimbulkan

kecenderungan

penguasaan

lahan

dan


menutup

Hal.32


kesempatan investor lain untuk menerbitkan IUP bahan galian yang berbeda. 

Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) banyak yang berada pada kawasan hutan baik Hutan Produksi maupun Hutan Produksi Terbatas yang belum melakukan penyelesaian proses pinjam pakai kawasan hutan.



Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih banyak dijumpai di daerah-daerah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.



Kondisi penyediaan ketenagalistrikan di Kalimantan Barat saat ini sedang mengalami krisis baik ditinjau dari segi Pembangkit (PLTD) yang sudah tua serta terbatasnya daya mampu dan daya terpasang, akibatnya PLN belum mampu memberikan pelayanan sampai ke daerah pedesaan.



Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terdapat di Kalimantan Barat masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk menambah penyediaan ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.



Proses pembangunan Gardu Induk di Bengkayang dan pembangunan Trasmisi dari Jagoi Babang sampai Tayan untuk menyalurkan listrik dari penambahan daya 275 kV yang dibeli dari Serawak masih terkendala pinjam pakai Kawasan Hutan.



Masih banyak desa-desa yang masih belum teraliri arus listrik yang jauh dari jalur transmisi PT. PLN yang belum mendapat bantuan penyediaan ketenagalistrikan dari pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, maka solusi /

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :  Berperan secara aktif dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media yang ada, serta aktif memberikan informasi dalam berbagai kesempatan pertemuan bersama masyarakat.  Melakukan pengkajian terhadap peran dan fungsi badan/instansi yang termasuk dalam anggota Tim Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa untuk kemudian diusulkan kembali anggota Tim yang memang benarbenar peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya.


Hal.33


 Melakukan pembahasan dalam pertemuan dalam berbagai kesempatan bersama Dinas Kehutanan dan Biro Hukum untuk merevisi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2010, berdasarkan pengalaman

pelaksanaan

verifikasi

hak

pengelolaan

hutan

desa

menggunakan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur dimaksud.  Melakukan konsultasi ke Kementerian Kehutanan untuk meminta agar proses pemberian pencadangan areal untuk hutan desa segera dapat dikeluarkan.  Melakukan penelaahan dan pengkajian serta konsultasi terhadap perubahan peraturan maupun surat penegasan yang menimbulkan kerancuan dalam menyusun bahan kebijakan.  Melakukan pembelajaran dengan melibatkan personil dari instansi teknis terkait, sehingga dalam proses penyusunan bahan kebijakan lebih terarah dan komprehensif.  Melakukan rapat dengan instansi teknis terkait, terhadap permasalahan yang ada  Penggunaan pola LS dalam penganggaran sehingga dapat diantisipasi adanya kegiatan-kegiatan terkait yang bersifat mendadak.  Pelibatan personil lain lingkup Biro Ekbang maupun instansi teknis terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan membentuk Tim.  Melakukan penelaahan dan pengkajian serta konsultasi terhadap perubahan peraturan maupun surat penegasan yang menimbulkan kerancuan dalam menyusun bahan kebijakan.  Melakukan pembelajaran dengan melibatkan personil dari instansi teknis terkait, sehingga dalam proses penyusunan bahan kebijakan lebih terarah dan komprehensif.  Penggunaan pola LS dalam penganggaran sehingga dapat diantisipasi adanya kegiatan-kegiatan terkait yang bersifat mendadak.  Pelibatan personil lain lingkup Biro Ekbang maupun instansi teknis terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan membentuk Tim.


Hal.34


 Selalu mengusulkan kuota BBM jenis tertentu dan Liquified Petrolum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi data pendukung.  Mengusulkan kepada badan usaha penyalur BBM jenis tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT. Pertamina dan PT. AKR untuk menambah fasilitas pengisian BBM Bersubsidi dan Non Subsidi secara merata termasuk di wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Serawak – Malaysia.  Melaksanakan

pengawasan

lebih

ketat

terhadap

penyaluran

dan

pendistribusian BBM bersubsidi, memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindakan penyalahgunaan penyaluran BBM Bersubsidi serta memberikan pembinaan kepada pegawai SPBU. Untuk pelaksanaan tersebut perlu keterlibatan semua pihak terkait dan dikoordinir melalui Tim Terpadu Pengawasan BBM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.  Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

telah

menandatangani

Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 02.KB/Ka BPH/2013 dan No. 147/PERJ/KB.Ekbang/2013 tentang Pengawasan Pendistribusian BBM Betsubsidi Jenis Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah di Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 12 Juni 2013, dan Perjanjian Kerjasama No. 01.PKS/Ka BPH/2013 dan No. 53/PK-Ekbang/2013 tanggal 23 Oktober 2013 di Pontianak. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki dasar hukum melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha Migas bersama-sama dengan BPH Migas.  Menyusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pemasangan RFID pada kendaraan pengguna BBM Bersubsidi di seluruh wilayah Kalimantan barat dapat dilaksanakan pada tahun 2014 sesuai dengan jadwal semula. Dengan

terlaksananya

pemasangan

RFID

tersebut

maka

proses

pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi akan berjalan lebih mudah.


Hal.35


 Program Pengehematan Energi dan BBM perlu dilakukan secara terus menerus baik menggunakan stiker maupun pemasangan spanduk di setiap SPBU.  Pemerintah Daerah sebaiknya diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi baik Industri Hulu Migas dan Industri Hilir Migas.  Disarankan kepada PT. Pertamina dan pemerintah agar harga LPG Non Subsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi dan disparitas harga antara LPG Non Subsidi dan LPG Tabung 3 Kilogram (bersubsidi).  Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Barat

perlu

segera

menetapkan

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat mengenai HET LPG Tabung 3 Kilogram

pada

daerah

di

atas

60

km

agar dapat

Pemerintah

Kabupaten/Kota dapat segera menerapkan harga tersebut.  Perlu mendorong PT. Pertamina Persero untuk membangun SPBE untuk memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan dan Kabupaten Kapuas Hulu serta daerah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara agar harga di daerah tersebut dirasakan adil dengan daerah lain yang dekat dengan SPBE.  Pemerintah Daerah perlu mengatur agar penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram sampai tingkat pangkalan supaya dapat dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membantu penyelesaian mendukung Pemda Kabupaten Sanggau agar Dirjen Migas Kementerian ESDM dapat membagikan Tabung Perdana untuk wilayah Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau sesuai dengan kebutuhan.  Memberikan

dukungan

kepada

perusahaan

pemegang

IUP

Pertambangan yang sedang melakukan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan izin untuk mengekspor bahan galian apabila telah memenuhi semua persyaratan.


Hal.36


 Pemerintah Daerah agar dapat memfasilitasi supaya terjadinya kerjasama antar pemegang IUP Bauksit dengan investor / perusahaan yang mampu membangun pabrik pengolahan / smelter baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri.  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hendaknya selalu memonitor perkembangan penyelesaian Wilayah Pertambangan (WP) yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat agar potensi pertambangan masuk di dalam wilayah tersebut.  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hendaknya selalu memonitor dan mempertanyakan perkembangan pemberian sertifikat Clear and Clean oleh Kementerian ESDM.  Menghimbau agar perusahaan pemilik

Izin Usaha Pertambangan

melakukan penciutan wilayah (relinguish) yang didasarkan pada luas areal potensi sumber daya mineral yang terdapat di dalam IUP tersebut.  Menghimbau agar perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) melakukan penyelesaian proses pinjam pakai kawasan hutan.  Menghimbau agar Bupati melakukan penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan tidak terjadinya pembiaran sesuai dengan aturan yang berlaku.  Memberikan

dukungan

kepada

PT.

PLN

untuk

mempercepat

penyelesaian 6 (enam) lokasi proyek Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara melalui Program Percepatan Diversifikasi Energi yaitu pembangunan PLTU 1 Kalbar (2x50) MW di Parit Baru, PLTU 2 (2x27,5 MW) di Tanjung Gondol, PLTU Parit Baru Site Bengjayang (2x55 MW), PLTU Sintang (3x7 MW, PLTU Sanggau (2x7 MW dan PLTU Ketapang 2x10 MW agar dapat mengatasi kekurangan ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.  Menghimbau kepada instansi terkait di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk memfasilitasi agar pembangunan pembangkit tenaga listrik dari Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terdapat di Kalimantan Barat dapat dibangun baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.


Hal.37


 Memfasilitasi dan mendukung agar proses pinjam pakai Kawasan Hutan dan pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Bengkayang dan Tayan serta pembangunan Trasmisi SUTT/SUTET dari Jagoi Babang sampai Tayan serta untuk penambahan daya 275 kV yang dibeli dari Serawak dapat berjalan sesuai rencana.  Menghimbau kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mengajukan bantuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat kepada Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.  Mendukung agar Kebijakan Energi Nasional (KEN) memasukkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sehingga akan terlihat keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

No 3

Sasaran Strategis Kedua

Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya fasilitasi dan koor-dinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;

Monitoring Kab/Kota mengenai Penyelenggaraan Sektor PU Kebijakan Gubernur mengenai Penyelenggaraan sektor Jasa Konstruksi Kebijakan Gubernur mengenai Penyelenggaraaan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatiaka Kebijakan Gubernur mengenai Perindustrian dan Perdagangan Kebijakan Gubernur mengani Koperasi, UMKM dan Pariwisata Koordinasi dan Pendataan Perkembangan Harga Sembako Kebijakan Gubernur Bidang Penanaman Modal Kebijakan Gubernur Bidang Lembaga Keuangan Kebijakan Gubernur Bidang Pengembangan BUMD

Target

Realisasi

%

10 Kab/Kota

10 Kab/Kota

100%

10 Kab/Kota

10 Kab/Kota

100%

10 Kab/Kota

10 Kab/Kota

100%

12 Kebijakan

12 Kebijakan

100%

10 Kebijakan

10 Kebijakan

100%

12 Koordinasi & 52 kali Pendataan 1 Kebijakan

12 Koordinasi & 52 kali Pendataan 1 Kebijakan

100%

1 Kebijakan

1 Kebijakan

100%

4 Kebijakan

8 Kebijakan

200%

100%

Sasaran Ketiga yaitu Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan

pengembangan

sarana

perekonomian

daerah

yang

memadai, didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dimana keluaran yang

dihasilkan antara lain sebagai berikut : a. Data perkembangan harga sembako dan barang-barang strategis lainnya Daerah Kalimantan Barat;


Hal.38


b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum; c. Penyusunan bahan kebijakan bidang jasa konstruksi; d. Laporan monitoring dan evaluasi bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Fasilitasi konsultasi dan koordinasi bidang Lembaga Keuangan; f. Peninjauan kembali Pergub No. 408 Tahun 1996 tentang Status Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi Perusda Aneka Usaha; g. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi bidang Penanaman Modal; h. Data dan bahan kebijakan tentang Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kalimantan Barat; i. Data tentang Koperasi, UMKM dan Pariwisata Daerah Kalimantan Barat. Dari keluaran yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat memberikan

dampak yang nantinya akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah : a. Terkendalinya harga sembako dan barang-barang strategis lainnya; b. Sinkronisasi penyelenggaraan kewenangan bidang PU, baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota maupun dengan Kementerian PU; c. Pembentukan Tim Pembina jasa konstruksi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 d. Kelancaran, kesesuaian dan terfasilitasinya pembangunan Bandara, baik Bandara yang sudah ada maupun pembangunan Bandara baru; e. Peningkatan pengembangan lembaga keuangan f. Peningkatan pengembangan BUMD. g. Peningkatan Penanaman Modal di di Kalbar. h. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah sub sektor Perindustrian dan Perdagangan; i. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi dan UMKM.


Hal.39


Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut : 

Perkembangan harga komoditi terutama harga barang-barang kebutuhan pokok (Sembako) yang sangat dipengaruhi faktor cuaca dan kelancaran distribusi, sehingga berakibat pada perkembngan inflasi Kalbar. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi yang terjadi di Pelabuhan Pontianak antara lain

masih

terjadi (antrian

pembongkaran

barang),

pendangkalan

alur/muara menuju ke pelabuhan Pontianak dan masih ada spekulan yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk mendapat keuntungan (melalui tindakan penimbunan). 

Pelabuhan Darat (Dry Port). Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mendukung upaya untuk mempercepat proses realisasi pembangunan Dry Port di Entikong dengan memberikan Surat Dukungan dan Rekomendasi terkait hal tersebut, namun terkait dengan payung hukum yang dinilai tidak jelas dari Pemerintah.



Pemanfaatan penggunaan air permukaan di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya ada 2 (dua) wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Sambas dan Wilayah Sungai Mempawah. Namun setelah melihat peta pembagian wilayah sungai pada lampiran III dan IV Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012, untuk Wilayah Sungai Pawan ternyata merupakan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota (antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang) yang semestinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Pada tahun anggaran 2013, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan dana Dekonsentrasi untuk 12 Provinsi se-Indonesia dengan 5 jenis kriteria kegiatan. Untuk wilayah Kalimantan, pada tahun anggaran 2013 hanya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang mendapat dana dekonsentrasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat belum bisa mendapat dana


Hal.40


tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kriteria yangs ditetapkan oleh Badan Pembina Jasa Konstruksi. 

Pengoperasian Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, dimana sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

ditegaskan

bahwa

dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut

kepada

pemerintah

daerah

Kabupaten/Kota

dan/atau

Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Namun di dalam

Peraturan

tersebut

tidak

dijelaskan/disebutkan

mengenai

penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal penyelenggaraan operasional Terminal Penumpang ALBN Sungai Ambawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setelah mempertimbangkan aspek pendanaan dan personil yang dibutuhkan bermaksud untuk mengelola operasional terminal tersebut. 

Dalam hal permodalan, PT. Jamkrida Kalbar memerlukan modal awal yang sumbernya dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya. Di sisi lain baru beberapa Kabupaten yang menyatakan komitmennya secara tertulis untuk berpartisipasi dalam pemenuhan modal awal tersebut, dan akan menampung anggarannya dalam APBD Mureni Tahun Anggaran 2014.



Keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan modal awal ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain, seperti pengurusan aspek legalitas perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM



Dukungan pendanaan terhadap perusahaan daerah Aneka Usaha masih kecil.


Hal.41




Perusahaan daerah yang ada masih dalam tahap pembenahan.



Terhadap PDAM Prov. Kalbar, proses likuidasi masih dalam kajian antar instansi terkait.



Belum adanya sinergisitas program agenda promosi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Instansi terkait sebagai leading sector kegiatan belum melakukan koordinasi secara maksimal.



produksi/ekspor CPO Kalbar tidak tercatat sebagai ekspor Kalbar karena produk tersebut diekspor melalui pelabuhan di luar Kalbar, hal ini terjadi karena Kalbar tidak memiliki pelabuhan ekspor CPO, sehingga Kalbar tidak memperoleh bagian (bagi hasil) dari pajak ekspor dari komoditi CPO tersebut.



masih maraknya praktek illegal trade di Kalbar, terutama kegiatan penyeludupan melalui wilayah perbatasan.



sulitnya untuk mendapatkan data Koperasi UMKM yang ada di daerah (Kabupaten/Kota).



masih terbatasnya mendapatkan akses permodalan/pembiayaan dari perbankan;



kepariwisataan di Kalbar masih belum dikelola dan dikembangkan secara profesional.



Penilaian dan penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap kualitas Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam rangka melakukan penilaian dan penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap kualitas BPS dan SSK, diperlukan sebuah format baku yang standar sehingga penilaian dari Tim Panel Nawasis Provinsi tidak bersifat obyektif. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, maka solusi /

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :  Untuk mengatasi masalah ketergantungan tersebut, tentu solusi terbaik adalah dengan mewujudkan kemandirian pangan di Kalbar.


Hal.42


 Pemerintah Provinsi Kalbar sangat

mengharapkan agar Pemerintah

segera menerbitkan payung hukum terutama terkait dengan kewenangan masing-masing pihak (Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab). Untuk itu,

di

dalam

menghadapi

berbagai

permasalahan

menyangkut

Pembangunan Dry Port ini, Pemerintah Provinsi mengharapkan kepada pihak

BNPP

untuk

mengkoordinasikannya

lebih

lanjut

dengan

Kementerian/Badan terkait di Tingkat Pusat;  Untuk wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, izin penggunaannya dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, namun pajak dari penggelolaan sungai tersebut dipungut oleh Pemerintah Daerah dan menjadi PAD Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan untuk pembagian

wilayah

mengusulkan

agar

sungai, wilayah

Pemerintah sungai

Provinsi

Pawan

Kalbar

menjadi

telah

kewenangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah meminta arahan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan aset dan pengoperasian Terminal ALBN Sungai Ambawang melalui Nomor

551/0312/Ekbang-C.1

Surat Gubernur Kalimantan Barat

tanggal

14

Februari

2013

perihal

Pengoperasian Terminal ALBN Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kepada Menteri Perhubungan RI dengan tindasan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut dari operasional terminal tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan pertemuan antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.  Melakukan

kegiatan

sosialisasi

bersama

dengan

Bank

Indonesia

Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat menyatukan persepsi, dan dapat menumbuhkan komitmen semua pihak akan pentingnya kehadiran PT. Jamkrida Kalbar bagi masyarakat Kalimantan Barat.


Hal.43


 Meminta komitmen tertulis dari Pemerintah

Kabupaten/Kota se

Kalimantan Barat dan Calon Pemegang Saham lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan modal awal PT. Jamkrida Kalbar.  Meminta kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha agar memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, dan diprioritaskan untuk bisnis yang dapat menghasilkan serta meminimalisir pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu.  Menjalin kerjasama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memberikan dukungan pendanaan bagi Perusda Aneka Usaha.  Memaksimalkan peran Badan Pengawas dalam mengawasi operasional Peruda Aneka Usaha.  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses likuidasi PDAM Prov. Kalbar.  Dalam menyusun agenda promosi Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.

Kalbar

telah

mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota

dan instansi teknis terkait untuk mendapatankan masukan dalam rangka penyusunan agenda promosi. Dari Agenda Promosi tersebut diharapkan terjadi sinergisitas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan promosi investasi.  Dalam rangka memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai leading sector kegiatan, akan dilakukan rapat-rapat koordinasi antara Sekretariat Daerah dan instasi teknis terkait sebagai leading sector. Dari rapat-rapat tersebut diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik, sehingga event promosi yang diikuti dapat dilakukan secara bersamasama dan terorganisir.  Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor industri, Pemerintah Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun kedepan mendorong pembangunan sektor industri melalui :Membangun Kawasan Industri di Kalbar. Saat ini sudah ada 3 (tiga) calon lokasi yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri, yaitu : Kawasan Industri Tayan (KIT) di Kec.


Hal.44


Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kawasan Industri Mandor (KIM) di Kec. Mandor, Kab. Landak dan Kawasan Industri Semparuk (KIS) di Kec. Semparuk, Kab, Sambas. Pembangunan Kawasan Industri Tayan (KIT) dan Kawasan Industri Mandor (KIM) telah mendapat respon (dukungan) dari Kementerian Perindustrian. Mudah-mudahan pembangunan kedua kawasan industri tersebut pada tahun 2013 telah mendapat dukungan pendanaan

dari

Kementerian

Perindustrian

(dalam

bentuk

studi

kelayakan/feasibility study) serta dukungan pendanaan lainnya secara berkelanjutan.  Dengan telah dilakukannya penunjukan badan usaha sebagai pengelola KIS, diharapkan pada tahun 2013 KIS sudah mulai dilaksanakan pembangunannya. Selanjutnya pembangunan KIS ini diharapkan juga adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perindustrian) ;  Untuk meningkatkan nilai tambah produk industri Kalbar, Pemerintah Provinsi mengupayakan dan mendorong pembangunan industri hilir di Kalbar, dalam ini industri hilir berbasis sawit (CPO) dan karet. Pembangunan 2 (dua) industri hilir tersebut dinilai cukup mendesak, mengingat produk sawit dan karet produksi Kalbar masih berbentuk bahan mentah dan tidak memiliki nilai tambah, sehingga sangat merugikan dalam pengembangan perekonomian daerah. Hal yang cukup ironis adalah.  Solusi terbaik adalah dengan mewujudkan kemandirian pangan di Kalbar.  Dengan terwujudnya upaya Pemerintah Provinsi untuk mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah atau PT. JAMKRIDA Kalbar dinilai merupakan salah satu solusi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan permodalan bagi Koperasi dan UMKM, mengingat banyak Koperasi dan UMKM yang layak dari segi usaha, tapi tidak bankable, oleh karena itu keberadaan PT. JAMKRIDA Kalbar yang telah ditetapkan Peraturan Daerah-nya pada tanggal 10 Desember 2012 sungguh merupakan angin segar bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Kami berharap


Hal.45


mudah-mudahan pada akhir tahun 2014 ini PT. JAMKRIDA Kalbar telah melaksanakan kegiatan operasionalnya.  Untuk

menyelesaikan

kepariwisataan

ini

permasalahan–permasalahan

diharapkan

dapat

ditangkap

di

oleh

sektor

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dunia usaha di Kalbar, sehingga potensi pariwisata dan event-event pariwisata yang ada dapat lebih dikemas dan dikelola secara profesional lagi dimasa yang akan datang. Apabila sektor jasa kepariwisataan ini telah tumbuh dan berkembang dengan baik, maka sangat menjanjikan dari segi pengembangan perekonomian daerah tertutama sumber penerimaan devisa disektor pariwisata.  Untuk Penilaian dan penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap kualitas Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretariat pada Pokja Sanitasi Provinsi Kalbar telah meminta sebuah format baku yang standar kepada Pokja Sanitasi Pusat. Diharapkan bentuk format tersebut bisa diakses melalui internet sehingga hasil penilaian tersebut bisa langsung diketahui oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

No 4

Sasaran Strategis Keempat Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif.

Sasaran

keempat

Indikator Kinerja Utama Rapat Koordinasi & Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana Rapat Koordinasi & Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Ekonomi Rapat Koordinasi & Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya Rapat Koordinasi & pemvbelajaran mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan Rapat Koordinasi & Monev Kab/Kota mengenai Percepatan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

yaitu

Terwujudnya

Target

Realisasi

%

2 Rakor & 12 Kab/Kota


100%



100%



100%

2 Rakor & 2 Pembelajaran

2 Rakor & 2 Pembelajaran

100%



100%

fasilitasi

dan

koordinasi

kebijakan pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi yang


Hal.46


efisien dan efektif, didukung dengan 5 (lima) kegiatan dimana keluaran

yang dihasilkan antara lain sebagai berikut : a. Terlaksananya

monitoring

dan

evaluasi

di

bidang

pengendalian

administrasi pembangunan fisik dan prasarana di Provinsi Kalimantan Barat; b. Terlaksananya

monitoring

dan

evaluasi

di

bidang

pengendalian

administrasi pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat c. Laporan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian administrasi pembangunan pemerintahan dan sosial budaya d. Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja dibidang pengendalian administrasi pembangunan. Dari keluaran yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat memberikan

Informasi yang meliputi antara lain : a. Perkembangan

tentang

pelaksanaan

pembangunan

di

lingkungan

Pemprov. Kalbar baik yang dibiayai dari APBD Prov. Kalimantan Barat maupun APBN di Bidang Ekonomi, Fisik dan Prasarana serta Pemsosbud. b. Perkembangan penyelenggaraan TEPPA yang ada di lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat pada tahun berjalan. c. Informasi tentang pelaksanaan TUPOKSI Pengendalian Administrasi Pembangunan di Prov. Lain. d. Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan di Bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan. e. Peningkatan pemahaman SKPD tentang pentingnya data/informasi di Bidang Pembangunan untuk pengambilan kebijakan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut : 

Terlambatnya penerimaan DPA TA 2013



Keterlambatan penerbitan SK pendukung administrasi keuangan.



Perubahan SK PPK, sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda


Hal.47




Keterlambatan

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

lelang

untuk

kegiatan-kegiatan tertentu. 

Masih terdapat tumpang tindih/overlapping dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pembangunan di antara Bagian yang menangani pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dengan Bappeda Kabupaten/Kota;



Masih terdapat unit kerja yang memperoleh alokasi dana APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pembangunan tersebut kepada unit kerja pengolah laporan di Kabupaten/Kota (Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota

atau

Bappeda

Kabupaten/Kota),

sehingga

harus

melakukan ”jemput bola”(meminta secara langsung); 

Terbatasnya SDM yang menangani tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.



Keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.



Terlambatnya

pelaksanaan

kegiatan

karena

terjadi

proses

perubahan/revisi DIPA yang diterima; 

Masih terdapat tumpang tindih/overlapping dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pembangunan di antara Bagian yang menangani pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dengan Bappeda Kabupaten/Kota;



Belum optimalnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pemanfaatan dana

APBD dan APBN

yang ada untuk menunjang kegiatan

pembangunan daerah, baik sebagai unit kerja pengelola dana APBD dan APBN maupun unit kerja terkait yang menangani administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan. 

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengetahui secara pasti jumlah dana APBN yang ada di wilayahnya karena DIPA langsung diterima oleh unit kerja pengelola dan tidak ditembuskan kepada Bupati/Walikota;



Masih lemahnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pemanfaatan dana

APBD

dan APBN

yang ada untuk menunjang kegiatan

pembangunan daerah, baik sebagai unit kerja pengelola dana APBD dan


Hal.48


APBN maupun unit kerja terkait yang menangani administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, maka solusi / langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :  Adanya komitmen dari pimpinan untuk memanfaatkan dana APBD dan APBN yang tersedia agar terselenggara

pembangunan daerah yang

efisien dan efektif;  Adanya mekanisme yang jelas dalam pemanfaatan dana APBD dan APBN untuk penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan sampai pada pelaporan/ pertanggungjawabannya;  Adanya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pengelolaan dana APBD dan APBN yang ada untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai unit kerja pelaksana maupun unit kerja

terkait yang

menangani administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan;  Dipandang perlu untuk melakukan penatausahaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dan APBN secara kontinu kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pembangunan;  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang dibiayai APBD dan APBN, agar pembangunan dapat terlaksana secara efisien dan efektif yang berdampak positif terhadap pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat.  Adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi untuk SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota dalam rangka kegiatan Tugas Pengendalian tumpang

tindih/overlapping

pengendalian

pembangunan

pembangunan agar tidak

dalam di

pelaksanaan

antara

Bagian

terdapat

tugas

di

yang

menangani


bidang

Hal.49


pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Bappeda Kabupaten/Kota;  Untuk Tahun yang akan datang diharapkan semua SKPD untuk dapat menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN kepada unit kerja pengolah laporan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bagian Pembangunan Setda Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau Bappeda Kabupaten/Kota), sehingga tidak harus melakukan ”jemput bola”(meminta secara langsung). 

Perlunya

Komitmen

Pimpinan

untuk

dapat

menerapkan

Prinsip

Pengendalian Pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi lain, agar kegiatan Bagian

Pengendalian Pembangunan di Provinsi Kalimantan

Barat lebih jelas dan tidak lagi tumpang tindik dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.  TEPPA dibentuk karena realisasi belanja daerah cenderung menumpuk pada akhir tahun. Demikian juga pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat terealisasi sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/601/SJ Tanggal 6 Februari 2013

Tentang

upaya

percepatan

realisasi

APBD

provinsi

dan

kabupaten/kota.


Hal.50


C. Akuntabilitas Keuangan Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja kegiatan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2013 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2013, Alokasi dana untuk pembiayaan 26 (Dua Puluh Enam) kegiatan (termasuk 1 Kegiatan melalui Anggaran Belanja Tambahan) yang dianggarkan sebesar Rp. 4.608.301.450,00 yang terdiri dari APBD 2013 (murni) dengan Realisasi sebesar Rp. 4.334.914.740,00 atau 94,07% dengan rincian sebagai berikut: Tabel Realisasi Keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2013 NO. I.

URAIAN

III.

REALISASI (Rp.)

%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN:

318.000.000,00

314.072.700,00

98,77%

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00%

6.020.000,00

6.020.000,00

100,00%

5.280.000,00

5.280.000,00

100,00%

302.700.000,00

298.772.700,00

98,70%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

134.000.000,00

115.874.000,00

86,47%

- Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan Kantor

134.000.000,00

115.874.000,00

86,47%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:

130.000.000,00

123.049.500,00

94,65%

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; - Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah; II

TARGET ANGGARAN (Rp.)

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan; - Kegiatan Penyusunan LAKIP;

20.000.000,00

19.934.500,00

99,67%

- Kegiatan Penyusunan Renstra

20.000.000,00

14.540.000,00

72,70%

- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD;

20.000.000,00

19.350.000,00

96,75%

- Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;

20.000.000,00

19.350.000,00

96,75%

- Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan DPA SKPD;

20.000.000,00

19.875.000,00

99,38%


Hal.51


IV.

1

2 3 4 5

6

7

8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN : - Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin; - Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian; - Kegiatan Pembinaan Perkebunan di Kalimantan Barat; - Kegiatan Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; - Kegiatan Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan; - Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis lainnya - Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa; - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kehutanan - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup; - Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penetapan Harga Ecer Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPJ - Kegiatan Kebijakan Mendukung Perkembangan Usaha di Bidang Pertambangan dan Energi; - Kegiatan Monitoring Penyelenggara Sektor Pekerjaan Umum; - Kegiatan Fasilitasi Penyelenggara Sektor Jasa Konstruksi; - Kegiatan Monitoring Penyelenggara Sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika; - Kegiatan Fasilitasi Bidang Lembaga Keuangan; - Kegiatan Fasilitasi di Bidang Pengembangan BUMD; - Kegiatan Fasilitasi, Bidang Penanaman Modal;

4.026.301.450,00

3.781.918.540,00

93,93%

177.000.000,00

174.988.100,00

98,86%

110.200.000,00

101.808.500,00

92,39%

146.000.000,00

131.316.700,00

89,94%

324.000.000,00

271.799.440,00

83,89%

110.000.000,00

75.484.750,00

68,62%

130.000.000,00

84.702.600,00

65,16%

72.000.000,00

69.965.000,00

97,17%

110.000.000,00

107.752.500,00

97,96%

106.000.000,00

103.580.600,00

97,72%

240.000.000,00

235.368.500,00

98,07%

293.565.000,00

269.734.000,00

91,88%

137.600.000,00

135.275.600,00

98,31%

90.000.000,00

89.421.900,00

99,36%

90.000.000,00

80.975.850,00

89,97%

90.000.000,00

82.697.800,00

91,89%

96.000.000,00

90.407.500,00

94,17%

90.000.000,00

89.943.250,00

99,94%

90.000.000,00

85.263.900,00

94,74%


Hal.52


19 20 21 22 23 24 25 26

- Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan; - Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata; - Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana; - Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi; - Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya; - Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Administrasi Pembangunan: - Kegiatan Percepatan Pengendalian Kegiatan Pembangunan. (P2KP)

120.000.000,00

118.106.550,00

98,42%

192.000.000,00

188.824.800,00

98,35%

180.000.000,00

178.110.200,00

98,95%

180.000.000,00

176.341.500,00

97,97%

180.000.000,00

177.334.150,00

98,52%

240.000.000,00

235.566.600,00

98,15%

306.640.000,00

305.576.000,00

99,65%

125.296.450,00

121.572.250,00

97,03%

4.608.301.450,00

4.334.914.740,00

94,07%

- Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman JUMLAH

Berdasarkan

tabel

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

dalam

pelaksanaannya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa : 1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi upaya pengembangan produk dan usaha pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian sebesar Rp. 997.200.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 840.100.090,00 atau dengan persentase sebesar 84,25%; 2. Terwujudnya

fasilitasi

dan

koordinasi

kebijakan

pemanfaatan

dan

pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan sebesar Rp. 887.165.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 851.771.200,00 atau dengan persentase sebesar 96,00%; 3. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang memadai sebesar Rp. 1.055.296.450,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.017.178.800,00 atau dengan persentase sebesar 96,39%; 4. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi yang efisien dan efektif sebesar Rp. 1.086.640.000,00


Hal.53


yang terealisasi sebesar Rp. 1.072.928.450,00 atau dengan persentase sebesar 98,74%. -------------------------o0O0o-------------------------


Hal.54

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents