BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Akuntabilitas Kinerja dalam LKj Provinsi Lampung tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD ataupun RKT dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana fungsi actuating, dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponentersebut dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran PencapaianSasaran untuk mengukur sasaran). Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan caramembandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiapinstansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukurankinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

83


Dalam memberikan klasifikasi penilaiantingkat capaian kinerja setiap sasaran berpedoman pada Permendagri No. 54 tahun 2010 dengan menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintahdibagi 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015

Interval Nilai Realisasi Kinerja 91  76  90 66  75 51  65  50

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Kode

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010

3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda Lampung untuk tahun 2015. Pencapaian IKU Gubernur tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2015 2015 No

Indikator

1

Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini PDRB atas dasar harga berlaku PDRB atas dasar harga konstan PDRB per kapita (berlaku) Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar

2 3 4 5 6

7 8

Capaian 2014

Target

Realisasi

% Realisasi

5,08

6,00-6,35

5,13

85,50

Target Akhir RPJMD (2019) 7,00-7,50

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 73,29

0,32

93,93 79,36

0,35

0,33

0.33

231.008.426

245.330.948

253.162.538,30

100 103,19

189.809.458 ,54

201.577.645

199.525.419,80

98,98

262.203.722

76,10

28,78

30,63

31,19

101,83

39,45

79,06

3,39

3,69

3,66

99,18

4,48

81,69

104,38

103,53

103,17

99,65

104,84

98,41

111,7

113,72

105,86

93,09

114,29

92,62

318.996.62 9


84


9

10

11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21

22

23

Nelayan (NTN) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Laju pertumbuhan sektor perdagangan Pertumbuhan ekspor Jumlah koperasi aktif Jumlah UMKM Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku Jumlah wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Pertumbuhan PAD Kemantapan jalan provinsi Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Masyarakat

83,4

84,1

84,1

100

86,20

97,56

4,51

7,48

7,48

100

7,46

100,27

5,98

2

1,98

99,00

5,24

37,79

-9,49

6

17,4

290,00

6,70

259,70

2.903

2.945

2.760

93,72

3.250

84,92

375.425 5,66

375.425 9,94

382.425 7,24

101,82 72,83

414.398 14,56

92,28 49,73

4.327.188

4.759.950

5.530.803

116,19

7.155.495

77,29

114.907

109,35

153.914

74,66

95.528 105.081 2,20 65,05

2,64 65,00

2,55 67,02

94,81 103,11

14,87 85,00

17,15 78,85

Sesuai

Sesuai

Sesuai

99,10

Sesuai

99,10

65

65

100

85

76,47

12

12

100

20

60

68,82

68,82

100

100

68,82


85


24

25

26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36

37

38

39 40 41

Terhadap Air Minum Layak Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Sehat Tingkat Rumah Layak Huni Laju pertumbuhan sektor pertambangan Rasio elektrifikasi rumah tangga Angka melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A APK SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/ Paket B Angka rata-rata lama sekolah Angka Kelulusan Angka melanjutkan SMP - SMA Angka melanjutkan SMA - PT APK SMA/SMK/MA/ Paket C APM SMA/SMK/ MA/Paket C Angka harapan hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per

2,11

2,11

100

0

-

50,71

50,71

100

100

50,71

40

39,75

99,38

60

66,25

2,06

4,20

203,88

2,50

168

78

74,16

80,46

108,50

83,47

96,39

95,60

96

99,88

104,04

98

101,92

111,85

111,9

110,17

98,45

112,08

98,30

95,66

96,05

98,52

102,57

97,62

100,92

98,20

95,56

92,92

97,24

95,75

97,04

78,40

75,50

72,24

95,68

77,10

93,70

7,48

7,50

7,50

100

7,70

97,40

99,91 70,24

100 80

100 72,06

100 90,01

100 100

100 72,06

55

55

100

75,00

73,33

70

66,06

94,37

78

84,70

62

50,15

80,89

70

71,64

69,66

69,75

70

100,36

72

97,22

5,94

32

4,88

184,75

24

179,67

64,35


86


1000 lahir hidup 42 Angka Kematian

43 44

45

46

47 48

49

50 51 52 53 54 55 56 57

58

Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi Balita Kurang Gizi Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) Angka Kesakitan Positif Malaria (API) Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka Kesakitan DBD Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara Peningkatan jumlah pengunjung museum Jumlah sanggar kesenian Persentase penduduk miskin Indeks kedalaman kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan Jumlah PMKS yang ditangani Rasio ketergantungan Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Penempatan

81

341

95,46

172,01

309

169,11

18,8

18,44

15,64

117,90

17,00

169,11

91

99

99

100

154

64,29

0,40

0,35

0,43

77,14

0,10

(-)230,00

0,04

0,49

0,01

198,58

0,49

198,58

16,82

50

38,51

122,98

46

116,28

4.747

1.576

1.576

100

3.267

48,24

137.987

137.987

100

225.000

61,33

903

494

54,70

960

51,46

14,28

13,53

14,35

93,93

11,10

70,72

2,23

2,095

2,36

87,39

1,40

31,43

0,51

0,47

0,60

72,34

0,34

23,53

5.409

8.677

8.595

99,05

8.220

104,56

64,32

52,55

49,57

105,67

46,75

93,97

66,99

65,75

65,60

100,23

66,46

101,29

4,79

5,29

5,42

92,24

4,17

70,02

11

55

55

100

125

44,00


87


59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

transmigrasi ke luar Lampung Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementas ikan anggaran responsif gender 25 kelom Perempuan pok keluarga miskin pedesaan 1 Jumlah Kab/Kota layak anak seProvinsi Lampung 22 Penanganan kasus perempuan dan anak 2 Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 20 Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi

3

3

100

6

50

3,6

5,45

151,3

36,4

10

450

450

100

130

29,41

1

1

100

3

33,3

75

95

126,7

200

47,5

8

8

100

5

40

35

20

57,14

35

57,14

1:291

1 : 293

99,31

1:303

96,69

9

9

100

40

22,5

4

5

125

15

33,3


88


69

70

71 72

73

74 75

76

77

78

79

Roadmap Sida Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER Tingkat pencemaran air Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan Penyelesaian Kasus Tanah Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

D

D

D

100

B

70

100

70

70

140

50

15

45

45

100

25

20

66.705

84.014

86.364

102,80

175.770

18,03

32 dan 80

10 dan 40

11 dan 66

110 dan 165

10 dan 30

110 dan 220

11

6

6

100

6

100

CC

CC

CC

100

BB

33,33

Tinggi

Tinggi

Tinggi

100

Tinggi

100

WTP

WTP

WTP

100

WTP

100

100

50

50

100

90

55,55

100

50

50

100

10

(300)


89


80

81

82

83

Konsistensi antar dokumen perencanaan Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)

100

100

100

100

100

100

6,23

6,23

100

7,00

89,00

Akreditasi kelembagaan Badan Diklat Indeks demokrasi

-

B

B

100

A

50

63,13

71,88

71,62

99,63

73,50

97,44

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Catatan: Untuk indikator ke-66, 75, 76, 77 dan 83 merupakan capaian kinerja tahun 2014, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada triwulan 3 dan 4 tahun 2016.

Dari 83 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2015, 56 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Provinsi Lampung yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100% pada tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 27 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 54,70% sampai dengan 99,65%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 73 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 5 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 3 indikator dengan capaian sedang dan hanya 2 indikator yang capaiannya masih rendah. Sementara apabila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 No 1

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2015 Per Triwulan

Sasaran Strategis Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung

Indikator Kinerja

Satuan

Target Tahunan

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

6,00-6,35

Indeks Gini

Koefisien

0,33

PDRB atas dasar harga

Juta Rp

245.330. 948

Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

Target

Realisasi

Persentase

6,00-6,35 6,00-6,35 6,00-6,35 6,00-6,35 0,33 0,33 0,33 0,33 264.111.510

4,91 5,06 5,22 5,33 0,38 0,26 60.785.879,90

81,83 84,33 87,00 88,83 115,15 115,15 78,78 78,78 23,02


90


berlaku

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PDRB atas dasar harga konstan

Juta Rp

201.577. 645

PDRB per kapita (berlaku)

Juta Rp

30,63

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan

Persen

3,69

Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Harga

125,64

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Indeks Harga

113,72

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Persen

84,1

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan

Persen

7,48

Laju pertumbuhan sektor perdagangan

Persen

2

Pertumbuhan ekspor

Persen

6

Jumlah koperasi aktif

Unit

2.945

Jumlah UMKM

UMKM

375.425

Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah

Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku

Persen

9,94

Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah

Jumlah wisatawan nusantara

Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energy dan keamanan pangan Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi

Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang

Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan

4.759.950

Jumlah wisatawan mancanegara

Orang

105.081

Pertumbuhan PAD

Persen

2,64

Kemantapan jalan provinsi

Persen

65,00

Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

264.111.510 264.111.510 264.111.510 244.917.027 244.917.027 244.917.027 244.917.027 30,63 30,63 30,63 30,63 3,69 3,69 3,69 3,69 125,64 125,64 125,64 125,64 113,72 113,72 113,72 113,72 83,40 83,40 83,40 84,10

63.690.462,30 66.902.442,90 61.783.753,10 48.609.466,90 50.644.354,30 52.327.007,00 47.944.591,70 7,49 7,85 8,24 7,61 1,76 7,96 3,20 1,23 102,90 102,00 103,77 103,99 106,81 106,40 106,03 104,21 83,40 83,40 83,40 84,10

24,11 25,33 23,39 19,85 20,68 21,37 19,58 24,45 25,63 26,90 24,84 47,70 215,72 86,73 33,33 81,90 81,18 82,59 82,77 93,92 93,56 93,24 91,64 100 100 100 100

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,48 7,48 7,48 7,48

6,75 7,77 8,34 7,00

90,24 103,87 111,48 93,58

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

2 2 2 2 6 6 6 6 736 736 736 737 375.425 375.425 375.425 375.425 9,94 9,94 9,94 9,94 889.635 1.152.384 1.341.830 1.376.102 24.694 26.459 25.587 28.340 25 50 75 100 65,00

5,32 (1,19) 0,23 3,94 2,96 2,61 0,83 (0,14) 500 690 760 810 93.580 93.792 97.243 97.632 5,87 6,41 8,23 8,30 1.033.707 1.339.007 1.559.133 1.598.955 27.003 28.934 27.980 30.990 19,15 44,13 71,09 95,15 65,05

266,00 (59,50) 11,50 197,00 49,33 43,50 13,83 2,33 67,93 93,75 103,26 109,90 99,70 99,93 103,61 104,02 59,05 64,48 82,79 83,50 116,19 116,19 116,19 116,19 109,35 109,35 109,35 109,35 76,60 88,26 94,79 95,15 100,08

Triwulan II

65,00

55,26

85,02

Triwulan III

65,00

55,26

85,02

Triwulan IV Triwulan I

65,00 16

67,02 0

103,11

Sesuai


91


kabupaten/ kota

11

12

Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh

13

14

15

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

Meningkatnya melek huruf

angka

Tuntasnya wajib belajar 9 tahun

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi

65

Persen

12

Persen

Persen

68,82

2,11

Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Sehat

Persen

Tingkat Rumah Layak Huni

Persen

40

Laju pertumbuhan sektor pertambangan

Persen

2,06

Rasio elektrifikasi rumah tangga

Persen

74,16

Persen

96

Persen

111,9

Persen

96,05

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Persen

95,56

APM SMP/MTs/ Paket B

Persen

75,50

Angka rata-rata lama sekolah

Persen

7,50

Angka Kelulusan

Persen

100

Angka melanjutkan SMP – SMA

Persen

80

Angka melanjutkan SMA - PT

Persen

55

APK SMA/SMK/MA/ Paket C

Persen

70

50,71

Angka melek huruf

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A APK SMP/MTS/ Paket B

16

Persen

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

44 72 100 22,32 51,92 81,32 100 11,90 47,14 73,57 100

0 17,17 99,10 5,56 5,56 38,21 100 0 0 32,85 100

23,84 99,10 24,91 10,71 46,99 100 0 0 44,65 100

Triwulan I

11,36

0

0

Triwulan II

45,15

0

0

Triwulan III

72,58

20

27,56

Triwulan IV

100

100

100

Triwulan I

16,67

0

0

Triwulan II Triwulan III

50 75

0 23,38

0 31,17

Triwulan IV Triwulan I

100 15,42

100 0

100 0

Triwulan II

45

0

0

Triwulan III

72,50

19,05

26,28

Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

100 13,75 50,83 75,42 100 2,06 2,06 2,06 2,06 74,16 74,16 74,16 74,16 0 0 0 96 0 0 0 111,90 0 0 0 96,05 0 0 0 95,56 0 0 0 75,50 0 0 0 7,50 0 100 0 0 0 0 80 0 0 0 55 0 0

100 0 5,21 31,07 99,38 2,87 8,08 6,32 (0,16) 80,46 80,46 80,46 80,46 0 0 0 99,88 0 0 0 110,17 0 0 0 98,52 0 0 0 92,92 0 0 0 72,24 0 0 0 7,50 0 100 0 0 0 0 72,06 0 0 0 55 0 0

100 0 10,25 41,19 99,38 139,32 392,23 306,79 (7,76) 108,50 108,50 108,50 108,50 0 0 0 104,04 0 0 0 98,45 0 0 0 102,57 0 0 0 97,24 0 0 0 95,68 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 90,01 0 0 0 100 0 0

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

0 0 70

0 0 66,06

0 0 94,37


92


17

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

APM SMA/SMK/ MA/Paket C

Persen

62

Angka harapan hidup

Tahun

69,75

Angka Kematian Bayi (AKB)

Per 1.000 Lahir Hidup

32

Angka Kematian Ibu (AKI)

Per 100.000 Kelahiran Hidup

341

Prevalensi Balita Kurang Gizi

Persen

18,44

Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/ Case Notification Rate)

Per 100.000 Penduduk

99


0,35

Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun

Persen

0,49

Angka Kesakitan DBD


50

Angka Kesakitan Positif Malaria (API)

18

19

20

21

Terinternalisasinya nilainilai budaya dan kearifan lokal

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi

Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara

1.576

Peningkatan jumlah pengunjung museum

Persen

137.987

Jumlah sanggar kesenian

Sanggar

903

Persentase penduduk miskin

Persen

14,35

Indeks kedalaman kemiskinan

Persen

2,095

Indeks keparahan kemiskinan

Persen

0,47

Jumlah PMKS yang ditangani

Jiwa

8.677

Rasio ketergantungan

Persen

52,55

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Persen

65,75

Tingkat pengangguran terbuka

Persen

5,29

Penempatan transmigrasi ke luar Lampung

KK

55

Fasilitas yang dibangun di kawasan

Lembaga Ekonomi

3

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II

0 0 0 62 69,75 69,75 69,75 69,75 32 32 32 32 341 341 341 341 18,44 18,44 18,44 18,44 99 99 99 99 0,35 0,35 0,35 0,35 0,49 0,49 0,49 0,49 50 50 50 50 0 0 0 1.576 32.101 55.932 13.859 36.095 0 0 0 903 14,35 2,095 0,47 8.677 8.677 52,55 65,75 5,29 55 -

0 0 0 50,15 70 70 70 70 4,88 4,88 4,88 4,88 103,36 103,36 103,36 103,36 15,64 15,64 15,64 15,64 99 99 99 99 0,43 0,43 0,43 0,43 0,01 0,01 0,01 0,01 38,51 38,51 38,51 38,51 0 0 0 1.576 32.101 55.932 13.859 36.095 0 0 0 494 14,35 2,357 0,603 8.595 8.595 71,97 60,65 5,42 55 -


0 0 0 80,89 100,36 100,36 100,36 100,36 106,25 106,25 106,25 106,25 169,69 169,69 169,69 169,69 115,18 115,18 115,18 115,18 100 100 100 100 77,14 77,14 77,14 77,14 197,96 197,96 197,96 197,96 122,98 122,98 122,98 122,98 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 54,71

93,93 87,49 71,70 99,05 99,05 63,04 92,24 97,54 100 -

93


22

23

24

25

26

27

28

29

30

Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis riset, IPTEK dan Inovasi

Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.

Peningkatan adaptasi dan perubahan iklim

upaya mitigasi

Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis. Terciptanya kepastian kemanfaatan masyarakat

keadilan, dan hukum di

KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender

Persen

13,6

Perempuan keluarga miskin pedesaan

Orang

450

Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung

Kab/Kota

1

Penanganan kasus perempuan dan anak

Kasus

75

Peringkat pekan olahraga prestasi nasional

Peringkat

8

Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan

Kelompok

35

Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk

Tempat Ibadah : Orang

1:291

Policy paper

9

Kab/Kota

4

Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar

Status

D

Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER

Perusahaa n

100

Menurunnya tingkat pencemaran air

Titik pantau

45

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

Hektar

84.014

Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan

Raperda dan Pergub

Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida

Penyelesaian Kasus Tanah 31

32

33

Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik Terwujudnya

Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Persentse Hasil APIP

Triwulan III Triwulan IV

3

3

100

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

13,6 13,6 13,6 13,6

5,45 5,45 5,45 5,45

151,3 151,3 151,3 151,3

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

450 450 450 450 1 1 1 1 75 8 35 35 35 35 1:291 1:291 1:291 1:291 0 2 3 4 1 1 1 1

450 450 450 450 1 1 1 1 95 8 20 1:293 1:293 1:293 1:293 0 2 3 4 1 2 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100

126,7 100 57,14 100 100 100 100 0 100 100 100 100 200 100 100

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

30 30 40 0 10 30 50 10 15 15 15 0 84.014 0 & 10

20 25 55 0 10 30 50 10 15 15 15 0

66,67 83,33 138 0 100 100 100 100 100 100 100 0

86,364 0 & 20

Triwulan II

0 & 10

0 & 17

Triwulan III

2 & 10

2 & 13

Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

8 & 10 6 6 6 6 CC CC CC CC Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi WTP WTP WTP WTP 50

9 & 16 0 1 4 6 0 0 CC CC 0 0 Tinggi Tinggi 0 WTP WTP WTP 50

102,80 100 & 200 100 & 170 100 & 130 180 & 160 0 16,67 66,67 100,00 200 200 100 100 200 200 100 100 200 100 100 100 100

10 dan 40

Kasus/ Tahun

6

Nilai

CC

Status

Tinggi

Opini

WTP

Persen

50


94


pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

34

35

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

yang Terselesaikan

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Persen

50

Konsistensi antar dokumen perencanaan

Persen

100

Indeks kepuasan masyarakat (skala 110)

Indeks

6,23

Akreditasi kelembagaan Badan Diklat

Kategori

B

Skala

71,88

Indeks demokrasi

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100 100

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

100 100 100 100 6,23 6,23 6,23 6,23 B B B B -

100 100 100 100 6,23 6,23 6,23 6,23 B

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Triwulan II

-

Triwulan III

71,88

71,62

99,63

Triwulan IV

71,88

71,62

99,63


Beberapa IKU yang diuraikan di atas, penetapan target dan pengukuran realisasi triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indicator karena karakter indicator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indicator adalah sebagaiberikut: 1.

Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama.

2.

Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Provinsi Lampung, yang biasanya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita (berlaku), Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, Laju pertumbuhan sektor perdagangan, Pertumbuhan ekspor, Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku, Laju pertumbuhan sektor pertambangan, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Rasio Ketergantungan, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat pengangguran terbuka, Rasio tempat peribadatan per jumlah


95


penduduk, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Opini Pemeriksaan BPK, Indeks kepuasan masyarakat dan Indeks demokrasi. Proxy indicator yang dipakai adalah pencapaian indikator yang menjadi penyumbang IKU. Pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, ditunjukkan tabel 3.4 berikut ini. Tabel 3.4 No 1 1

2

3

4

5

6

7

Sasaran Strategis 2 Peningkatan Pertumbuhan dan kontribu si terhadap PDRB Provinsi Lampung

Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi Mening katnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribu si pena naman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Berkembangnya kontribu-si

Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2015 2015

Indikator Kinerja

Satuan

2016

Target

Capaian

Realisasi

4

5

6

7

Target (RPJMD) 8

Persen

6,00-6,35

5,13

85,50

6,35-6,50

6,35-6,50

Koefisien

0,33

0,33

100

0,33

0,33

PDRB atas dasar harga berlaku

Juta Rp

245.330.948

253.162.538,30

103,19

261.081.194

261.081.194


Juta Rp

201.577.645

199.525.419,80

98,98

241.539.088

241.539.088

PDRB per kapita (berlaku)

Juta Rp

30,63

31,19

101,83

32,82

32,82

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan

Persen

3,69

3,66

99,18

4,16

4,16

Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Harga

103,53

103,17

99,65

103,84

103,84

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Indeks Harga

113,72

105,86

93,09

113,86

113,86


Persen

84,1

84,1

100

86,2

86,2

Persen

7,48

7,48

100

7,44

7,44

Persen

2

1,98

99,00

4,40

4,40

Persen

6

17,4

290,00

6,25

6,25

Unit

2.945

2.760

93,72

3.018

3.016

UMKM

375.425

382.247

101,82

384.810

384.810

Persen

9,94

7,24

72,83

10,94

10,94

Orang

4.759.950

5.530.803

116,19

5.235.945

5.235.945

Orang

105.081

114.907

109,35

115.639

115.639

3 Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini



PK 9

Pertumbuhan ekspor

Jumlah koperasi aktif

Jumlah UMKM

Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku

Jumlah wisatawan nusantara Jumlah wisatawan


96


8

9

10

11

12

13

14

15

pariwi-sata pada perekonomian daerah Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

mancanegara

Pertumbuhan PAD

Persen

2,64

2,55

94,81

3,23

3,23

Tersedianya infra-struktur/ prasarana dan sarana transpor-tasi yang handal, terintegrasi dengan system transpor-tasi nasional untuk mendu-kung pergera-kan orang dan barang Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kot a Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutu-han rumah tangga (domes-tik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperlu-an lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Mening-katkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (menca-kup persampa-han, air bersih, air limbah)

Kemantapan jalan provinsi

Persen

65,00

67,02

103,11

70,00

70,00

Sesuai

Sesuai

99,10

Sesuai

Sesuai

Persen

65

65

100

70

70

Persen

12

12

100

14

14

Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Persen

68,82

68,82

100

74,34

74,34

Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh

Persen

2,11

2,11

100

1,93

1,93

Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat

Persen

50,71

50,71

100

62,86

62,86

Tingkat Rumah Layak Huni

Persen

40

39,75

99,38

45

45

Laju pertumbuhan sektor pertambangan

Persen

2,06

4,20

203,88

2,16

2,16


Persen

74,16

80,46

108,50

76,38

76,38

Angka melek huruf

Persen

96,00

99,88

104,04

96,50

96,50

Persen

111,9

110,17

98,45

111,94

111,94

Persen

96,05

95,66

99,59

96,45

96,45

Persen

95,56

92,92

97,24

95,61

95,61

Persen Persen

75,50 7,50

72,24 7,20

95,68 96,00

75,90 7,55

75,90 7,55

Mening- katnya cakupan pelaya-nan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% di akhir tahun 2019 Mening-katnya angka melek huruf Tuntas-nya wajib belajar 9 tahun

Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang

Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A APK SMP/MTS/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/ Paket B Angka rata-rata lama


97


16

17

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang mene-ngah dan tinggi Mening-katnya akses dan mutu pelaya-nan keseha-tan terutama untuk keseha-tan ibu dan anak

sekolah Angka Kelulusan Angka melanjutkan SMP PT Angka melanjutkan SMA PT APK SMA/SMK/MA/ Paket C APM SMA/SMK/ MA/Paket C Angka harapan hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)

Prevalensi Balita Kurang Gizi Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/ Case Notification Rate) Angka Kesakitan Positif Malaria (API) Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka Kesakitan DBD 18

19

20

21

22

23

24

25

Terinter-nalisa sinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Mening-katnya pelaya-nan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

Mening-katnya kualitas dan perlindu-ngan terhadap tenaga kerja Mening-katnya kesejahteraan masyara-kat transmi-grasi dan berkembang nya kawasan transmi-grasi Mening-katnya indeks pembangunan dan kesetara-an gender

Mening-katnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidu-pan masyara-kat. Mening-katnya kualitas kehidupan beraga-ma Meningkatnya penyelenggara an

Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara Peningkatan jumlah pengunjung museum Jumlah sanggar kesenian Persentase penduduk miskin Indeks kedalaman kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan Jumlah PMKS yang ditangani Rasio ketergantungan Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Penempatan transmigrasi ke luar Lampung Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender Perempuan keluarga miskin pedesaan Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung Penanganan kasus perempuan dan anak Peringkat pekan olahraga prestasi nasional Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan

Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah berbasis Riset dan Iptek

Persen

100

100

100

100

100

Persen

80

79,23

99,04

85,00

85,00

Persen

55

72.06

131,02

60,00

60,00

Persen

70

66,06

102,20

72

72

Persen

62

50,15

103,72

64

64

Tahun Per 1.000 Lahir Hidup Per 100.000 Kelahiran Hidup

69,75

70

100,36

69,85

69,85

32

4,88

184,75

30

30

341

95,46

172,01

333

333

Persen

18,44

15,64

115,18

18,08

18,08


99

99

100

109

109

Per 100.000 Pddk

0,35

0,43

77,14

0,30

0,30

Persen

0,49

0,01

198,58

0,49

0,49

Per 100.000 Pddk

50

38,51

122,98

49

49

1.576

1.576

100

1.891

1.891 150.000

137.987

137.987

100

150.000

Sanggar

903

494

52,52

916

915

Persen

13,53

14,35

93,93

12,93

70,72

Persen

2,095

2,36

87,61

1,90

1,90

Persen

0,47

0,38

119,14

0,44

0,44

Jiwa

8.677

8.595

99,05

10.062

10.062

Persen

52,55

71,97

63,04

46,51

46,51

Persen

65,75

60,65

92,24

65,91

65,91

Persen

5,29

5,42

97,54

5,01

5,01

KK

55

55

100

100

100

Lembaga Ekonomi

3

3

100

3

3

Persen

3,6

14,5

Orang

450

320

Kab/ Kota

1

0

Kasus

75

100

Peringkat

8

8

100

-

-

Kelom pok

35

20

57,14

20

20

1:291

1:293

100,68

1:294

1:294

9

9

199

18

18

Tempat Ibadah : Orang Policy Paper


98


26

27

28

29

30

31

32

33

34

pemerintahan daerah yng efisien dn efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi

yang dimanfaatkan Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida

Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusa-kan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi peruba-han iklim Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis. Tercipta-nya keadilan, kepastian dan keman-faatan hukum di masyara-kat

Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER

Mening-katnya kinerja pemerin-tahan ditandai dengan mening-katnya keper-cayaan publik melalui pelaya-nan prima Mening-katnya kapasitas dan akunta-bilitas kinerja pelayanan publik Terwu-judnya pemerin-tahan yang bersih dan bebas KKN

Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Mening-katnya kinerja pelayanan publik yang memuas-kan masyara-kat dan kualitas pelaya-nan yang merata Mening-katnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebeba-san, persama-an, keadilan dalam kerangka suprema-si hukum.

Kab/Kota

4

5

125

7

7

Status

D

D

100

C

C

Perusa haan

100

70

70

110

110


Persen

45

45

100

40

40

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

Hektar

84.014

86.364

102,80

106.953

106.953


Raper da dan Pergub

10 dan 40

11 dan 66

110 dan 165

10 dan 35

10 dan 35

Kasus/ Tahun

6

6

100

6

6

Nilai

CC

CC

100

CC

CC

Tinggi

Tinggi

Tinggi

100

Tinggi

Tinggi

Opini

WTP

WTP

100

WTP

WTP

Persen

50

50

100

60

60

Persen

50

50

100

40

40

Persen

100

100

100

100

100

Skala

6,23

6,23

100

6,40

6,40

B

B

100

B

B

71,88

71,62

99,63

72,00

72,00

Penyelesaian Kasus Tanah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Konsistensi antar dokumen perencanaan Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10) Akreditasi kelembagaan Badan Diklat

Indeks demokrasi

Skala



99


3.2

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. 1. Sasaran Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung didukung 8 (delapan) indikator sebagaimana tabel 3.5 berikut : Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung 2015 Target Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator Capaian 2014 % RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 1 Pertumbuhan 5,08 6,00-6,35 5,13 85,50 7,00-7,50 73,29 Ekonomi 2 Indeks Gini 0,35 0,33 0,33 100 0,32 96,87 3 PDRB atas dasar 231.008.426 245.330.948 253.162.538,30 103,19 318.996.629 79,36 harga berlaku 98,98 262.203.722 4 PDRB atas dasar 189.809.458,54 201.577.645 199.525.419,80 76,10 harga konstan 5 PDRB per kapita 28,78 30,63 31,19 101,83 39,45 79,06 (berlaku) 6 Laju 3,39 3,69 3,66 99,18 4,48 26,56 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan 7 Nilai Tukar 103,16 103,53 103,17 99,65 104,84 98,41 Petani (NTP) 8 Nilai Tukar 111,7 113,72 105,86 93,09 114,29 92,62 Nelayan (NTN) Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional. Ekonomi Lampung tahun 2015 tumbuh 5,13 persen menguat dibanding tahun 2014 sebesar 5,08


100


persen dan diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 4,73% dan secara spasial berada pada posisi ke empat(4) di Sumatera setelah Kepualauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi se Sumatera Tahun 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi sebesar 11,67 persen dan 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 17,40 persen, diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,06 persen dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,05 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan terkendalinya inflasi. Investasi juga tumbuh moderat, meskipun ekspor luar negeri Lampung mengalami penurunan dan impor juga mengalami kontraksi. Penurunan ekspor disebabkan oleh perlambatan ekonomi Negara-negara tujuan ekspor. Perekonomian Lampung tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 253.162.538,30 Juta dan PDRB perkapita mencapai 31,19 juta.


101


Ekonomi Lampung triwulan IV tahun 2015 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,33 persen menguat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4, 69 persen. Ekonomi Lampung triwulan IV tahun 2015 mengalami kontraksi 8,38 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi 28,81 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor luar negeri dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan tahun 2015 sebesar 3,66 persen meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.39 persen. Grafik 3.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional 7 6

6,43 6,49 6,19

6,53 6,26 5,82

5

5,97 5,73 5,27

5,08 5,06 4,66

5,13 4,79

4

Nasional Sumatera

3

Lampung 2

1 0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016.

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Penurunan indeks gini yang berhasil dicapai tahun 2015 mencapai 100% dari target 0,33 atau memiliki capaian sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini mencapai 97,87% dari target indeks gini sebesar 0,32. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

102


Apabila dilihat dari sisi disparitas pendapatan penduduk di Provinsi Lampung dilihat dari angka Indeks Gini Rasio, ketimpangan pendapatan semakin rendah dari 0,36 pada tahun 2013 menjadi 0,33 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa angka kesenjangan pendapatan semakin mengecil (pendapatan masyarakat semakin merata). Grafik 3.3 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016.

Capaian nilai tukar petani (NTP) tahun 2015 sebesar 99,65% dari yang ditargetkan sebesar 103,53 mampu terealisasi sebesar 103,17. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi dan mampu menyumbang sebesar 98,41% pada capaian target RPJMD 2019. NTP merupakan indikator outcome penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Dalam rangka mewujudkan target peningkatan produksi 1 juta ton GKG pada tahun 2016, maka pada tahun 2015 telah dilakukan : a. Gerakan pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT) seluas 1.000 Ha b. Bantuan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sebanyak 8 unit. c. Bantuan alat dan mesin pertanian berupa transplanter 10 unit, pengadaan pompa air 40 unit, pengadaan pompa air 10 unit; kemudian Perluasan lahan sawah 2.100 Ha dan perkuatan kelembagaan petani dan akses pasar. Selain itu pula untuk mewujudkan swasembada daging, melalui program inseminasi buatan (IB) bagi 30.000 akseptor dan pelarangan pemotongan betina produktif serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam rangka


103


pencanangan bebas rabies di Pulau Pisang dan Tabuhan. Perkembangan angka NTP di Provinsi Lampung tahun 2011 – 2015 disajikan pada Grafik 3.4 di bawah. Grafik 3.4 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

NTP 140

121,48

125,41

124,53

131,96 103,17

120 100 80

NTP

60 40 20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : BPS Lampung, Maret 2015

Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai NTP di Provinsi Lampung cenderung meningkat selama 4 tahun terakhir. Peningkatan nilai NTP tersebut sangat menggembirakan, karena hal itu mencerminkan bahwa kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli atau daya tawar petani. 2. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarkat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan didukung oleh indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebagaimana tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator % 2014 RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 Skor Pola Pangan 83,4 84,1 84,1 100 86,2 97,56 Harapan (PPH) Konsums Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016


104


Untuk tahun 2015, capaian kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi (100%). Capaian ini juga menyumbang sebanyak 97,56 % dari target pada akhir RPJMD (2019 ). Pada tahun 2015, skor PPH meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu skor PPH pada tahun 2015 sebesar 84,1, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 83,4. Peningkatan ini lebih diakibatkan oleh peningkatan konsumsi hewani. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang. Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang. Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu ditingkatka kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari umbu-umbian. Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging yang cukup besar. Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau ternak ikan.


105


Tabel 3.7

Perbandingan Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan Tahun 2012 - 2015 Tahun

Indikator Kinerja


2012

2013

Tar get

Reali sasi

%

89,8

86,5 96,33

Tar get

Realis asi

91,5

84,3

2014 %

Tar get

92,13 93,3

Reali sasi

2015 %

83,4 89,39

Targ et

Realisa si

%

84,1

84,1*) 100*)

Keterangan *) Angka sementara Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2015

Dari tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa skor PPH konsumsi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan trend menurun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan pada tahun 2012 di targetkan 89,8 dan teralisasi 86,5 atau 96,33%, dan pada tahun 2013 ditargetkan 91,5 dan terealisasi 84,3 atau 92,13%, tahun 2014 ditargetkan 93,3 dan terealisasi 83,4 atau 89,39% dan pada tahun 2015 ditargetkan 84,1 dan terealisasi 84,1 (angka sementara) atau 100%. Grafik 3.5 Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015

Skor PPH 87

86,5

86 84,3

85

84,1 83,4

84

Skor PPH

83 82 81 2012

2013

2014

2015

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, 2016


106


Permasalahan : Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah : 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasaran kurang memadai serta terjadinya bencana alam. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasilhasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin system pemasaran yang adil dan bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan teknis petugas dan pelaku pemasaran. Konsumsi beras per kapita masih tinggi, hal ini dikarenakan harga pangan pokok bersumberdaya pangan lokal sebagai pengganti beras harganya masih relatif lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media Keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal.

Solusi Dalam upaya tindak lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi dalam peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat di provinsi Lampung dilakukan beberapa hal, yaitu :


107


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam pemanfaatan pekarangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi telah melaksanakan kegiatan optimalisasi pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), agar kegiatan ini berjalan secara berkelanjutan maka peranan pendamping sangat penting, maka selalu dilakukan pelatihan dan pembinaan ke pendamping kelompok. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan system distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional, serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L). Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.

3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tujuan meningkatkan pertumbuhan ketimpangan pembangunan daerah yang meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi

Kontribusi Sektor Industri ekonomi dan mengurangi dijabarkan dalam sasaran sektor industri pengolahan


108


terhadap PDRB Provinsi Lampung didukung 1 (satu) indikator sebagaimana tabel 3.8 berikut : Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator % 2014 RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 1 Laju pertumbuhan 4,51 7,48 7,48 100 7,46 100,26 sektor industri pengolahan Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Pencapaian target kinerja yang menunjukkan capaian sebanyak 100% diatas menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Capaian laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2015 ini lebih baik dari tahun 2014 sebesar 4,51. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100,26% dari target kinerja pada akhir RPJMD. Kegiatan industri pengolahan di Lampung secara umum juga menunjukkan peningkatan produksi. Sepanjang tahun 2010-2015 lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 6,63 persen rata-rata per tahunnya. Kegiatan industri di Lampung keseluruhannya merupakan pengolahan komoditi non migas, sedangkan minyak dan gas bumi yang ada baru sebatas kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Menurut jenis industri, produksi kertas/barang dari kertas/percetakan tahun 2014 mengalami pertumbuhan tertinggi 12,17 persen. Selain itu produk lain yang juga tumbuh signifikan adalah industri barang galian bukan logam, industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapannya, industri batu bara dan pengilangan minyak, industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi yang diperkirakan tumbuh di atas 5 persen. 4. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung didukung 2 (dua) indikator sebagaimana tabel 3.9 berikut :


109


Tabel 3.9

No 1 2

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 Indikator % 2014 RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 Laju Pertumbuhan 0,71 2 1,98 99,00 5,24 37,79 Sektor Perdagangan Pertumbuhan Ekspor 6 17,40 290,00 6,70 259,70


Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan sangat tinggi, karena mencapai 99,00% dari target yang dirumuskan. Pencapaian ini juga telah mencapai 37,79 % dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,24 persen. Di Tahun 2015 ini Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Menunjukan Surplus sebesar US$ 14.566.254,6 dengan Nilai Ekspor US$ 131.989.309,1dan Nilai Impor US$ 117.423.054,5. Sedangkan, pertumbuhan ekspor Provinsi Lampung Tahun 2015 mencapai 290% dari yang ditargetkan sebesar 6 persen. Jumlah Ekspor di Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2015 sebanyak US$ 131.989.309,1 dengan Volume Ekspor sebanyak 458.475.709,1 Ton. Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2014 – 2015) secara komulatif mengalami penurunan sebesar US$1.945.758.171,32 atau sebesar 93,65 %. Grafik 3.6 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 (Juta$) 7277,800

8000,000 6000,000 4000,000

3440,440

2000,000 -

2576,400 2011

Nilai Ekspor 3440,440

2012

2013

7277,800

2576,400

2077,750 131,989 2014 2015

2077,750

131,989

Catatan : Angka Sementara

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016.

Berdasarkan Komoditi unggulan sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar US $ 131.989.309,1 dengan Volume Ekspor sebanyak 458.475.709,1 Ton. Penyumbang Ekspor terbesar Provinsi Lampung dari Komoditi utama


110


yaitu Minyak Sawit dengan nilai sebesar US $ 504.939.030 dengan Volume ekspor sebesar 854.987,8 ton. Komoditi utama Provinsi Lampung dari hasil Tambang yaitu Batubara merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua dengan nilai sebesar US $ 311.584.763 dengan volume ekspor sebesar 5.017.585 ton. Tabel 3.10

Ekspor Berdasarkan Komoditi Utama Provinsi Lampung Tahun 2015

NO

KOMODITI

VOLUME (TON)

NILAI (US $)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kopi Robusta Batu Bara Udang Beku Minyak sawit/CPO Minyak RBD Stearin Lada Hitam Nanas Kaleng Minyak Kelapa Pulp Komoditi Lainnya

258.844,1 5.017.585 13.012,5 854.987,8 423.200 25.260,1 124.687,3 368.350 279.684,2 1.107.287,5

462.807.395 311.584.763 107.402.224 504.939.030 265.804.338 232.804.800 137.475.583 255.746.511 153.621.476 2.781.267.709

Jumlah

8.472.898,5

2.932.858.493

% TOTAL

15,78 10,62 3,66 17,22 9,06 7,94 4,69 8,72 5,24 94,83 100,00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan Negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun 2014 yaitu Negara United States Of America dengan nilai ekpor sebesar US $ 261.462.339,42 merupakan penyumbang ekspor terbesar sebesar 12,58 % dari total ekspor Provinsi Lampung. India merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai ekspor US $ 188.096.424,32 juta atau 9,05% dari total ekspor Lampung tahun 2014. Negara Tujuan Ekspor terbesar Provinsi Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 3.11

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2015

NEGARA TUJUAN Amerika Serikat India Jepang Cina,RR Spanyol Belanda Malaysia Italia

VOLUME (TON) 50.820,17 333.965,5 1.301.027,9 309.689,7 238.104,3 400.970,4 117.209,7 325.711,3

NILAI (US.$) 261.462.339,42 233.763.498 207.356.216,6 244.583.796,7 154.709.340,2 162.594.138,4 105.637.930,5 237.555.489,4


TOTAL % 8,91 7,97 7,07 8,34 5,28 5,54 3,60 8,10

111


9 10 11

Taiwan Jerman Negara Lainnya Total

3.481.867,3 42.298,3 1.871.234 8.472.898,5

223.819.172,1 78.961.476,1 1.022.415.095,38 2.932.858.498,8

7,63 2,69 34,86 100,00

Catatan : Data per September 2015 (Data Sementara) Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2016

Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a). Permintan masyarakat terhadap komoditi kebutuhan bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainya pada hari besar nasional cenderung melonjak sehingga menyebabkan kenaikan harga b). Masih rendahnya daya saing komoditi eksport daerah 2)

Solusi a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para distributor untuk menjaga ketersediaan barang pada hari besar nasional sehingga gejolak harga dapat terkendali. b) Perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu produk ekspor daerah, diversifikasi komoditi ekspor dan perluasan pasar ekspor.

1. Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah didukung 2 (dua) indikator sebagaimana tabel 3.12 berikut : Tabel 3.12

No 1

2

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 Indikator % 2014 RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 Jumlah koperasi 2.903 2.945 2.760 93,72 3.250 84,92 aktif Jumlah UMKM

375.425 375.425

382.247

101,82

414.398

92,28


Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah dari 2 (dua) indikator menunjukkan capaian kinerja


112


sangat tinggi. Pada indikator jumlah koperasi aktif menunjukkan hasil yang sangat tinggi dengan capaian 93,72% dan menyumbang 84,92% pada capaian akhir RPJMD. Begitu pula dengan indikator jumlah UMKM memperlihatkan hasil capaian sangat tinggi diatas 100% yaitu sebesar 101,82% dan telah menyumbang 92,28 persen pada pencapaian target akhir RPJMD.

Jlj Koperasi

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2015 sebanyak 5.095 Unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 382 unit Koperasi dari jumlah koperasi per Desember 2014 sebanyak 4.713 unit. Jumlah anggota koperasi sebanyak 902.706 orang anggota. Pertumbuhan Koperasi sebagai pertanda antusias masyarakat masih tinggi untuk mengembangkan usaha melalui Koperasi. Ini terlihat pula dimana dari 5.095 koperasi tersebut, 2.760 (54,17%) koperasi merupakan koperasi aktif dan 2.335 (45,82%) koperasi adalah koperasi tidak aktif. Grafik 3.7 Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2011 -2015 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 -

2011

2012

2013

2014

2015

Aktif

2482,0

2740,0

2885,0

2903,0

2760,0

Tdk Aktif

1310,0

1738,0

1787,0

1810,0

2335,0

JUMLAH

3792,0

4478,0

4672,0

4713,0

5095,0

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung, 2016

Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 382.247 unit. Jumlah tersebut secara umum terdiri dari ; a. Usaha Mikro b. Usaha Kecil c. Usaha Menengah Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung pada tahun 2015 berdasarkan data terakhir sejumlah 382.247 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan baik jumlah usaha Mikro, Kecil dan menengah sebanyak 6.822 unit dari data tahun 2014 yang berjumlah 375.425 UMKM. Perkembangan jumlah usah mikro, kecil dan menengah Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015, dapat dilihat dari data tabel 3.13 dan grafik 3.8 berikut;


113


Tabel 3.13

Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 20122015 No. Jumlah UMKM 2012 2013 2014 2015 1. Usaha Mikro 227.044 276.692 276.692 280.103 2. Usaha Kecil 64.856 78.827 78.827 79.964 3. Usaha Menengah 15.840 19.906 19.906 22.180 JUMLAH 307.740 375.425 375.425 382.247 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2015

Grafik 3.8

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 276692,0 276692,0 280103,0

300000,0 250000,0 227044,0 200000,0

Usaha Mikro

150000,0 100000,0 50000,0

Usaha Kecil 64856,0

78827,0 19906,0

1584,0

78827,0

79964,0

Usaha Menengah

22180

19906,0

,0

2012

2013

2014

2015

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2015

Permasalahan dan Solusi Permasalahan a.

Masih rendahnya kemampuan dan akses modal usaha baik Koperasi dan UMKM, yang pada akhirnya pada kecilnya volume produksi. b. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi merupakan kendala utama dalam pengembangan Koperasi. c. Realisasi Keuangan di Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan hanya terealisasi 74,90 % , tapi fisiknya 100% dikarenakan Status BLUD adalah bertahap sehingga hak pengelolaannya 75% dari anggaran yang diusulkan dan 25% masuk pendapatan daerah. Solusi Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan sasaran “Lampung sebagai Provinsi Koperasi pada tahun 2017, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :


114


1.

Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi (revitalisasi kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Perkoperasian kepada stake holders baik di Provinsi maupun Kab/Kota Untuk mendukung standarisasi peningkatan mutu pengetahuan perkoperasian, perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan bunga rendah, bantuan sertifikasi tanah yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan modal , dan perlunya sosialisasi. Melakukan Penyuluhan Perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi Mengupayakan untuk mendapatkan status penuh BLUD

2.

3.

4.

5. 6.

2. Sasaran Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) Terhadap Perekonomian Daerah Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam sasaran meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah didukung indikator sebagaimana tabel 3.14 berikut : Tabel 3.14

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) Terhadap Perekonomian Daerah 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Realisasi

% Realisasi

Laju pertumbuhan investasi 5,66 9,94 7,24 72,83 (PMTDB) atas dasar harga berlaku Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Target Akhir RPJMD (2019)

Capaian s/d 2015 terhadap 2019

14,56

49,73

1

Sasaran untuk peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah dimana pada tahun 2015 dari target 9,94 tahun dengan capaian realisasi sebesar 7,24% atau 72,83% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sedang. Dengan


115


pencapaian ini pula, telah mencapai 49,73% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan sektor kedua setelah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (60,53 persen) yang mendominasi Struktur Ekonomi Lampung tahun 2015 (30,08 persen) menurut pengeluaran. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015, Komponen Ekspor Luar Negeri memberikan kontribusi terbesar (3,36 persen), diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (3,31 persen), dan PMTDB (1,29 persen). Sedangkan, investasi di Provinsi Lampung tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 3.090.000.000.000,- atau (3,09 Triliyun). Sedangkan, realisasi investasi yang tercapai pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 4.323.870.000.000,- atau (4,32 Triliyun) sehingga pada tahun 2015 capaian realisasi investasi sebesar 139,93% melebihi target realisasi investasi yang ditetapkan. Sedangkan target pada tahun 2014 adalah sebesar 159,57 %. Realisasi investasi tersebut diperoleh dari dana proyek/perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi Lampung yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 3.221.577.500.000,- dan PMDN sebesar Rp 1.102.292.500.000,-. Sedangkan jumlah proyek PMA dan PMDN yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu, 48 proyek PMA dan 27 proyek PMDN. Tabel realisasi investasi dari dana proyek/perusahaan PMA dan PMDN tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.15 (%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV INVESTASI

Realisasi Investasi Proyek/Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2015 PMA PMDN JML PROYEK JUMLAH (%) INVESTASI Rp Rp PMA PMDN

1.429.626.250.000 132.905.000.000 1.117.870.000.000 604.182.500.000 404.652.500.000 331.542.500.000 269.428.750.000 33.662.500.000 3.221.577.500.000 1.102.292.500.000 TARGET 2015 PRESENTASE (%)

1.562.531.250.000 1.722.052.500.000 736.195.000.000 303.091.250.000 4.323.870.000.000 3.090.000.000.000 139,93

50,57 55,73 24 9,8 139,93

13 13 22

9 11 7

48

27

Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016

Perkembangan jumlah investasi dan proyek penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah.


116


Tabel 3.16

Perkembangan Jumlah Investasi Proyek/Perusahaan PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015 PMA PMDN JML PROYEK Tahun JUMLAH INVESTASI Rp Rp PMA PMDN 2011 715.477.500.000 824,428,800,000 1.539.906.300.000 49 71 2012 1.063.180.371.000 304,228,400,000 1.367.408.771.000 38 13 2013 468.802.453.200 1,442,376,642,860 1.911.179.096.060 137 103 2014 1.642.845.750.000 3,463,251,750,000 5.106.097.500.000 97 131 2015 3.221.577.500.000 1,102,292,500,000 4.323.870.000.000 48 27 Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2016

Grafik 3.9

Jumlah Investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2011 2015

4000000000000,000 3000000000000,000 PMA

2000000000000,000

PMDN

1000000000000,000 2011

2012

2013

2014

2015


Grafik 3.10

Jumlah Proyek PMA dan PMDN di Provinsi Lampung Tahun 2011 2015 137,0

140,0 120,0

103,0

131,0 97,0

100,0 80,0 60,0

71,0

PMA

49,0

48,0

38,0

PMDN

27,0

40,0 13,0

20,0 2011

2012

2013

2014

2015


Permasalahan dan solusi 1) Permasalahan Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pengembangan-pengembangan usaha daerah di Provinsi Lampung, antara lain:


117


a. Kondisi investasi yang belum optimal untuk berinvestasi akibat masih kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk masalah listrik yang belum mampu di supply secara kontinyu. b. Perlunya peningkatan dukungan insentif dengan investor. c. Kurangnya informasi tentang potensi investasi daerah d. Banyaknya kasus-kasus tanah yang belum terselesaikan e. Adanya kekhawatiran calon investor terhadap implementasi otonomi daerah. f. Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan investasi. 2) Solusi a. Meningkatkan koordinasi dalam menciptakan iklim penanaman modal yang sehat, dinamis dan kondusif melalui berbagai kegiatan promosi potensi daerah, penyederhanaan dan kemudahan dalam perizinan; b. Meningkatkan Penyediaan fasilitas baik sarana infrastruktur maupun prasarana yang dimiliki. c. Memberikan kepastian usaha melalui kepastian hukum. d. Memberikan insentif yang menarik bagi para calon investor. e. Peningkatan kompetensi dan pendayagunaan aparatur dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal. f. Mendorong pengembangan investasi disektor-sektor yang selama ini belum berkembang seperti industri tekstil, garmen, kimia, industri manufaktur serta parawisata dan jasa lainnya. 3.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Pada Perekonomian Daerah Jumlah wisatawan yang berkunjung menjadi sasaran penting untuk mendukung berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, diharapkan akan memberikan kontribusi pada perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil. Di tahun 2015, jumlah wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak sejumlah 4.759.950 orang. Target ini dipatok naik sebanyak 9,09% dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebanyak 4.327.188 orang. Realisasinya pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebanyak 5.370.803 orang wisatawan nusantara atau sebanyak 112,83% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 75,06% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu


118


sebanyak 7.155.495 orang wisatawan nusantara. Pencapaian ini juga bermakna kinerja Sangat Tinggi untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU tahun 2015. Sedangkan, untuk jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015 ditargetkan 105.081 orang atau naik sebesar 9,09% dibandingkan capaian tahun 2014 sebanyak 95.528 orang wisatawan mancanegara. Realisasi pada tahun 2015 sebanyak 114.907 orang atau dengan capaian 109,35% dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini juga bermakna kinerja Sangat Tinggi untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU tahun 2015. Tabel 3.17

No 1

2

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 Indikator % 2014 RPJMD terhadap Target Realisasi Realisasi (2019) 2019 Jumlah wisatawan 4.759.95 5.530.80 4.327.188 116,19 7.155.495 77,29 nusantara 0 3 Jumlah wisatawan mancanegar a

95.528

105.081

114.907

109,35

153.914

74,66


Untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Lampung, pembangunan pariwisata tahun 2015 diarahkan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan industri pariwisata terkelola di Teluk Lampung yang terintegrasi dengan Taman Hutan Rakyat Wan Aburrahman dan Wisata Gunung Krakatau, Pesisir Barat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), melalui: 1) Peningkatan sarana dan prasarana TAHURA WAR, Labuhan Jukung, dan Way Kambas 2) Penyelenggaraan event-event wisata dan budaya (surfing contest, Festival Krakatau, Biking Explore Lampung, jelajah Tahura WAR, dan Lampung Fashion Week) 3) Promosi pariwisata dan peluang investasi kepariwisataan (Festival Tongtong di Belanda dan Indonesia Fair di Australia)


119


Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung berhasil menarik wisatawan yang berkunjung. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tabel 3.18 bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung dari tahun 2011 – 2015 semakin meningkat yaitu dari 2.332.733 orang menjadi 5.645.710 orang di tahun 2015. Tabel 3.18

No.

Perkembangan Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015 WISATAWAN TAHUN

NUSANTARA

TOTAL

MANCANEGARA

1. 2011 2.285.630 47.103 2. 2012 2.581.165 58.205 3. 2013 3.392.165 75.590 4. 2014 4.327.228 95.528 5. 2015 5.530.803 114.907 Sumber : Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2016

2.332.733 2.639.370 3.467.755 4.422.756 5.645.710

Tren jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegera nampak dalam grafik 3.11 dan 3.12 berikut : Grafik 3.11

Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015

WISATAWAN NUSANTARA 5.530.803 4.327.228 3.392.165 2.581.165 2.285.630 0

20

40

60

80

100

120

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016


120


Grafik 3.12 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015

WISATAWAN MANCANEGARA 200

95,528 114,907 47,103 58,205 75,59

MANCANEGARA

0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016 Gambar 3.1. TELUK KILUAN di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2016

4. Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sasaran untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, dari target 2,64 persen dan realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli


121


daerah (PAD) mencapai 2,55 persen atau 96,59 persen dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 16,07 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2019, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Capaian PAD tahun 2015 ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2014 yang hanya sebesar 2,20 persen, berarti ada peningkatan sebesar 0,35 persen. Tabel 3.19

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Realisasi

% Realisasi

Pertumbuhan 2,20 2,64 2,55 96,59 PAD Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016 1



15,87

16,07

Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 disebabkan karena dalam merumuskan perencanaan target PAD tidak mempertimbangan perkiraan krisis pada tahun depannya dan pada tahun 2015 ini Provinsi Lampung sedang dalam tahapan penyempurnaan Teknologi Informasi Komputer menuju SAMSAT Online, yang penerapannya dapat meningkatkan Pajak Daerah dan menutup celah kebocoran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Komponen dari PAD sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2015 realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 1.963.374.786.952 atau sebesar 92,11% Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.331.465.095 atau sebesar 134,02%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 25.715.957.116 atau sebesar 96,61%, Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 249.697.542.999 atau sebesar 126,13%. Sehingga total PAD Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.249119.752.162 atau sebesar 95,15% Kontribusi terbesar dalam menyumbang PAD Provinsi Lampung tahun 2015 dihasilkan dari Pajak Daerah sebesar 87,30%, Retribusi Daerah sebesar 0,46%,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,14%,


122


Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 11,10%. Hal ini dapat terlihat dari diagram dibawah ini : Grafik 3.13

Komposisi PAD Provinsi Lampung Tahun 2015

001%

000%

011%

87,30% 1. Pajak Daerah : 87,30 % 2. Retribusi Daerah : 0,46 % 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : 1,14 % 4. Lain-Lain PAD yang Sah : 11,10 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016

Dari grafik di atas, diketahui bahwa komposisi struktur pendapatan asli daerah Provinsi Lampung tahun 2015 masih bertumpu pada Pajak Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang penggalian potensi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, mengingat pendapatan asli daerah merupakan instrumen penopang kapasitas fiskal daerah dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Persentase tingkat keberhasilan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terahir (antara tahun 2011 sampai dengan 2015) menunjukan tingkat keberhasilan pencapaian target PAD yang fluktuatif. Pada tahun 2011 realisasi PAD mencapai 110,30% (tercapai), Pada tahun 2012 realisasi PAD mencapai 91,03% (tidak tercapai), Pada tahun 2013 realisasi PAD mencapai 81,62% (tidak tercapai), Pada tahun 2014 realisasi PAD mencapai 102,20 (tercapai), dan pada tahun 2015 realisasi PAD mencapai 95,15%. Hal ini dapat terlihat dari tabel 3.9 Tabel 3.20

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 – 2015

No. Tahun Target Realisasi 1 2011 1.271.960.066.926 1.403.425.997.340 2 2012 1.874.304.393.900 1.706.131.403.523 3 2013 2.183.413.478.756 1.782.079.943.202 4 2014 2.258.133.103.022 2.307.904.100.056 5 2015 2.363.789.222.943 2.249.119.752.162 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.

(%) 110,34 91,03 81,62 102,20 95,15

Kreteria Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi


123


Tolak ukur capaian kinerja pada indikator Persentase tingkat keberhasilan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung untuk Tahun 2015 adalah sebesar 95,15% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukan Kreteria Sangat Baik dalam pengukuran kinerjanya, namun pada capaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Grafik 3.14

Target dan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2015

Grafik 3.15

Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2015

2500000000000,0 2500000000000,000

2000000000000,000

2000000000000,0

1500000000000,000 1500000000000,0

1000000000000,000 1000000000000,0 500000000000,000 500000000000,0 ,000

Target

2012 2013 2014 2015 187430439390 218341347875 225813310302 236378922294

Realisasi 170613140352 178207994320 230790410005 224911975216 %

091

082

102

095

-

2011 Realisa si

2012

2013

2014

2015

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016

Sedangkan capaian pendapatan daerah Provinsi Lampung berdasarkan sumber – sumber pendapatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.21

Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2015 Target No Uraian Realisasi APBDP 2015 APBDP 2015 Pendapatan Asli 1 2.363.789.222.944,00 2.249.119.752.162,94 Daerah Bagian Dana 1.514.291.528.636,00 2 1.580.210.606.652,00 Perimbangan Lain-Lain 3 Pendapatan Yang 1.043.226.313.000,00 1.025.624.292.779,00 Syah Jumlah Pendapatan 4.987.226.142.596,00 4.789.035.573.577,94 Provinsi Lampung Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.

% 95,14 95,83 98,31 96,03

Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.789.035.573.577 yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.249.119.752.162, Pendapatan Bagian Dana Perimbangan (Transfer) sebesar Rp.


124


1.514.291.528.636 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.025.624.292.779. Grafik 3.16 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2015 4524427041222,0

5000000000000,0 4000000000000,0

4789035573577,0

3760547617260,0 3912732622156,0

3000000000000,0 2000000000000,0

2108925219597,0 2535701429112,0

1000000000000,0 ,0 PENDAPATAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2016.

Permasalahan : Tidak tercapainya peningkatan pendapatan pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1. Faktor Internal : a) Penurunan penjualan kendaraan baru tingkat nasional sebesar 24% dan untuk Provinsi Lampung sebesar 28% (Sumber : Koran Harian Kompas, Tribun Lampung, dan PAMOR Lampung). Hal ini berpengaruh terhadap realisasi pendapatan pada sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang realisasinya sebesar 84,19% atau Minus sebesar (Rp. 112.588.934.377) dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. b) Pos Pajak Rokok yang realisasinya hanya 84,87% atau minus sebesar (Rp. -57.508.256.449). Hal ini disebabkan oleh Kurang Setor yang disetorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Lampung tidak terealisasi sepenuhnya sebagaimana target yang sudah ditetapkan sebelumnya. 2.

Faktor Eksternal : a) Terjadi perlambatan Ekonomi secara nasional tahun 2015, dimana target awal nasional sebesar 5,4% – 5,8% dan realisasi s/d desember turun menjadi 4,79%


125


b) Terjadi penurunan penjualan kendaraan secara nasional Tahun 2015, turun 184.822 Unit kendaraan atau turun sebesar (17,81%) dari total realisasi penjualan tahun 2014 sebesar 1.037.890 Unit kendaraan dan realisasi penjualan tahun 2015 sebesar 853.008 Unit kendaraan. c) Laju inflasi Nasional sebesar 3,56%. d) Menurunnya realisasi pendapatan dari target Tahun 2015 sebesar Rp. 1.294 Triliun dan realisasinya sebesar Rp. 1.055 Triliun atau sebesar 81,5%. Solusi : Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengarah kepada prinsip-prinsip good governance serta untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing, maka upaya yang telah dan akan terus dilakukan antara lain yaitu : 1. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya, terkait dengan pengelolaan PAD telah dilakukan program modernisasi PAD yang akan dilanjutkan dengan program revitalisasi PAD. 2. Mengintensifkan sistem prosedur pungutan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing dinas/instansi pengelola pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat baik melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis. 4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah serta berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai upaya antara lain : peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat terhadap perda-perda PAD baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik/billboard, razia kendaraan bermotor, penerapan teknologi informasi secara bertahap dan transparansi proses penyelesaian administrasi pelayanan pajak. 6. Mengadakan pendekatan dengan pihak pengusaha otomotif dan pengusaha lainnya guna mendapatkan informasi mengenai keadaan pasar kendaraan bermotor.


126


7.

Mengupayakan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung dalam bentuk sumbangan pihak ketiga daerah (SP3D) dan penyertaan modal pada perusahaan daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD diharapkan akan meningkat.

5. Sasaran Tersediannya Infrastruktur/Prasarana Dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas Dengan System Transportasi Nasional Untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran Tersediannya Infrastruktur/ Prasarana Dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional Untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang didukung oleh indikator kinerja utama Kemantapan Jalan Provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama tahun 2015 sebagaimana tabel 3.22 berikut : Tabel 3.22

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersediannya Infrastruktur/ Prasarana Dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional Untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator Reali % 2014 RPJMD terhadap Target sasi Realisasi (2019) 2019 1 65,05 65,00 67,02 103,11 85,00 78,85 Kemantapan

Jalan Provinsi Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Dari hasil analisis capaian kinerja pada tabel diatas, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan telah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kemantapan jalan provinsi mencapai 103,11%. Peningkatan kondisi jalan provinsi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ( 2011-2015 ) dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut.


127


Tabel 3.23

Kondisi Ruas Jalan Provinsi

TIME SERIES KONDISI JALAN RUAS PROVINSI KONDISI

No

TAHUN

PANJANG RUAS PROVINSI ( Km )

MANTAP

TIDAK MANTAP

BAIK

RUSAK RINGAN

SEDANG

RUSAK BERAT

Km

%

Km

%

Km

%

Km

%

1.

2011

1.702,81

622,72

36,57

276,88

16,26

228,35

13,41

574,87

33,76

2.

2012

1.702,81

565,16

33,19

468,78

27,53

336,65

19,77

332,22

19,51

3.

2013

1.702,81

613,01

36,00

442,73

26,00

357,59

21,00

289,48

17,00

4.

2014

1.702,81

808,20

47,46

299,45

17,59

219,81

12,91

375,36

22,04

5.

2015

1.702,81

956,79

56,19

184,35

10,83

138,85

8,15

422,82

24,83

Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016

Perkembangan kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 semakin meningkat seperti terlihat pada tabel 3.15 dibawah. Pada tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi sebesar 62,00% menjadi 65,05% di tahun 2014 dan terus mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 67,02% atau mengalami kenaikan sebesar 1,97%. Tabel 3.24 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Provinsi MANTAP (%)

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

TIDAK MANTAP (%)

52,83 47,17 60,72 39,28 62,00 38,00 65,05 34,95 67,02 32,98 Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016

KENAIKAN (%) 7,89 1,28 3,05 1,97

Perbandingan kondisi jalan ruas Provinsi di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini : Grafik 3.17

Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Provinsi 56,189

60,000 47,463

40,000 20,000

36,570

36,000 33,760 33,190 27,530 26,000 21,000 19,770 19,510 17,000 16,260 13,410

22,044 17,586 12,909

24,831 10,826 8,154

,000 2011 Baik (%)

2012 Sedang (%)

2013 2014 2015 Rusak Ringan (%) Rusak Berat (%)

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016


128


Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas provinsi di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart di bawah ini : Grafik 3.18 Kondisi Ruas Jalan Provinsi

Time Series Kondisi Jalan 100,000

52,830 47,170

60,720 39,280

62,000 38,000

65,048 34,952

67,015 32,985

2011

2012

2013

2014

2015

,000

Mantap (%) Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan analisa capaian kinerja dan hasil survey kondisi lapangan sesuai dengan data tersebut diatas, peningkatan kondisi jalan mantap (baik dan sedang) pada tahun 2015 telah mencapai 67,02 %. Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2015 mencapai 88,16% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km. Perbandingan kondisi jalan ruas Negara di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.25

Kondisi

Panjang Ruas Tahun Nasional (km)

2015

1,292.25

Kondisi Ruas Jalan Nasional 2015

Mantap Baik

Tidak Mantap Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

Km

%

Km

%

Km

%

Km

%

623,333

48,236

516,837

39.995.12

74,790

5,788

77,270

5,979.49

% Mantap 88,16 % Tidak Mantap Sumber : Dinas Bina Marga, Tahun 2016

11,84

Perbandingan kondisi mantap dan tidak mantap jalan ruas jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini:


129


Grafik 3.19

Kondisi Ruas Jalan Nasional Tahun 2015

Kondisi Jalan Nasional Tahun 2015 060 050

048 040

040 030 020 006

006

Rusak Ringan (%)

Rusak Berat (%)

010

000 Baik (%)

Sedang (%)

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2016

Keberhasilan terealisasinya kemantapan jalan provinsi antara lain dikarenakan : 1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung; 2. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; 3. Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk (UPTD); 4. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan; 5. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Permasalahan : 1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai; 2. Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan; 3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah 4. Proses pengadaan barang dan jasa yang terkendalanya oleh terganggunya sistem server pada LPSE Provinsi Lampung, sehingga jadwal kegiatan menjadi lebih singkat dari yang direncanakan. 6.

Sasaran Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Indikator Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung merupakan indikator yang krusial dalam hal perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekali dalam 5 tahun. Dimana tingkat kesusaian ini mengatur struktur dan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

130


pola tata ruang wilayah provinsi. Didalam pengaturan ini harus meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi, dapat diambil beberapa kebijakan seperti: a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dab budaya keseluruhan wilayah provinsi; b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam; c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. Meningkatkan produktifitas sektor-sekor unggulan sesuai dengan daya dukuung; e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal; g. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan melalaui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan adn kemanan dengan kawasan sekitarnya yaitu di pesawaran, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung ke dalam kawasan strategis Provinsi. Fungsi RTRWP sebagai: a. Arahan penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta acuan kebijakan pembangunan daerah; b. Pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana ppembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

a. b. c. d.

Kedudukan RTRWP : Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; Penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilyah Provinsi Lampung; Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota dan lintas ekosistem. Tahun 2015 tingkat kesesuaian RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang sudah mencapai 99,10%.


131


Tabel 3.26

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator Reali % 2014 RPJMD terhadap Target sasi Realisasi (2019) 2019 1 Tingkat Sesuai Sesuai 99,10 Sesuai 99,1 kesesuaian 0 antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

7.

Sasaran Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal Dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi), Industry Dan Untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun Yang Akan Datang Capaian sasaran tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, kedua indikatornya yaitu kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara serta pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun, keduanya mencapai target yang direncanakan sebesar 65% dan 12%. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut : Tabel 3.27

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal Dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi), Industry Dan Untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun Yang Akan Datang 2015

No 1

2

Indikator Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara Pembangunan embung dan bangunan penampungan

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

-

65

65

100

-

12

12

100

Target Akhir RPJMD (2019) 100

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 65

20


60

132


air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Indikator Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara, dimana target akhir tahun 2019 mencapai 100% dimana pada tahun ke-3 RPJMD bersifat maintenance. Indikator pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebtutuhan yang akan dibangun, dimana target akhir RPJMD adalah sebesar 20% dari keseluruhan daerah domestik, irigasi, industri dan kebutuhan lainnya. Tahun 2015 Provinsi Lampung melakukan rehabilitasi 16 Daerah Irigasi dari total 19 Daerah Irigasi, Operasi dan pemeliharaan di 19 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung serta rawa, waduk dan sungai, Pembangunan Irigasi Desa di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan embung dilakukan pada 4 (empat) kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. 8. Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah) Sasaran Strategis Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman yang mencakup persampahan, air bersih dan air limbah dengan 4 indikator sasaran yang semuanya berkinerja sangat tinggi, yaitu: a. Indikator peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dengan tujuan akhir RPJMD mencapai 100%. Dimana dalam indikator ini terdapat kegiatan pembangunan sarana air limbah dan persampahan seperti IPAL dan sanitasi MCK, serta koordinasi dan pendampingan berbasis masyarakt dalam rangka penediaan sarana air bersih. b. Indikator Tingkat kawasan pemukiman kumuh dimana indikator ini bersifat reducing, dimana angka target semakin menurun selama 5 tahun RPJMD. c. Indikator Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat.


133


d. Indikator Tingkat rumah layak huni. Tabel 3.28

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah) 2015

No

Indikator

1

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisa si 100

Tingkat Rumah 68,82 68,82 Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak 2 Tingkat 2,11 2,11 100 Kawasan Permukiman Kumuh 3 Tingkat Rumah 50,71 50,71 100 Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat 4 Tingkat Rumah 40 39,75 99,38 Layak Huni Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Target Akhir RPJMD (2019) 100

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 68,82

0

-

100

50,71

60

66,25

Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dengan realisasi sebesar 68,82% atau 100% dari target yang dirumuskan. Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dan telah mampu menyumbang sebesr 68,82% pada pencapaian trget RPJMD 2019. Indikator Tingkat kawasan pemukiman kumuh dimana indikator ini bersifat reducing juga mencapai target 100% atau terealisasi sebesar 2,11%. Prioritas Provinsi Lampung tahun 2015 terhadap penanggulangan kawasan kumuh terkonsentrasi pada Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu. Adapun lokasi dan luas wilayah kumuh di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut : Tabel 3.29 No 1.

Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tahun 2015 Kecamatan Jumlah Lokasi Luas Tipologi Penduduk Labuhan 1.538 Desa Muara Dusun 5 21.242 Ha Karakteristik Maringgai Jiwa/ 338 Gading Mas dan 14 Bantaran Sungai KK dan Pantai Desa Marga Dusun 10 19.480 Ha


134


Sari Desa Sukarahayu 2.

dan 11 Dusun dan 4

1

41.726 Ha

Bandar Sri Bawono

613 Jiwa 1.508 Ha dan 189 KK Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung, 2016

(Dataran Rendah) Karekteristik Pasar (Daerah dataran rendah)

Gambar 3.2.a. Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur

Gambar 3.2.b. Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Timur

Lokasi dan luas wilayah kumuh di Kabupaten Pringsewu seluas 31.929 Ha dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut : Tabel 3.30

Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2015

No

Kecamatan

Luas

1. 2.

Pringsewu Barat Pringsewu Selatan Lk 1-2

2.784 Ha 11.770 Ha

Tipologi belakang kawasan pasar kawasan rawan banjir


135


3

Pringsewu Selatan Lk 5

1.314 Ha

kawasan permukiman sedang 4 Pringsewu Timur Lk 3 4.663 Ha kawasan permukiman sedang 5 Pringsewu Utara Lk 5 11.398 Ha kawasan permukiman tinggi Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung, 2016

berkepadatan berkepadatan berkepadatan

Gambar 3.3. Lokasi Kawasan Kumuh di Kab. Pringsewu

Indiktor tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat tercapai 100% sesuai dengan target yang dirumuskan sebesar 50,71% dan telah menyumbang sebesar 50,71% pada pencapaian akhir RPJMD 2019 yang ditargetkan 100%. Dalam rangka meningkatkan akses rumah tangga terhadap lingkungan yang sehat pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan pembangunan sarana air bersih dan balai desa serta dukungan terhadap kegiatan RIS-PNPM. Selanjutnya, untuk indikator tingkat rumah layak huni terealisasi sebesar 39,75% atau 99,38% dari target sebesar 40%. Capaian ini berkontribusi sebesar 66,25% pada pencapaian akhir RPJMD 2019 dari target sebesar 60%. Untuk meningkatkan tingkat rumah layak huni Provinsi Lampung meningkatkan pembangunan pembangunan drainase, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sumur bor di berbagai titik dan lokasi. Pembangunan sumur bor produksi/eksplorasi dilakukan di 11 titik (Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur dan Kab. Tulang Bawang).


136


Keberhasilan pencapaian 6 (enam) indikator pada 3 (tiga) sasaran yaitu Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota, Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktusekarang maupun yang akan datang serta sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) tercapai dengan kinerja sangat tinggi karena didukung oleh beberapa hal yaitu : 1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung; 2. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; 3. Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk (UPTD); 4. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan; 5. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Namun, dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai; 2. Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan; 3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah 4. Proses pengadaan barang dan jasa yang terkendalanya oleh terganggunya sistem server pada LPSE Provinsi Lampung, sehingga jadwal kegiatan menjadi lebih singkat dari yang direncanakan. 9. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Infrastruktur Energy dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung Pada triwulan IV-2015 sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2015 sebesar 80,46% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 78%, walaupun masih terjadi defisit listrik sebesar 60,70 MW.


137


Tabel 3.31

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Infrastruktur Energy dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 No Indikator Reali % 2014 RPJMD terhadap Target sasi Realisasi (2019) 2019 1 0,93 2,06 4,20 203,88 2,50 168,00 Laju

2

pertumbuhan sektor pertambangan Rasio elektrifikasi rumah tangga

78

72,00

80,46

111,75

78

103,15


Pada tahun 2015, realisasi laju pertumbuhan sektor pertambangan mencapai angka 4,20% atau 203,88% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk kriteria sangat tinggi, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 168% dari target 2,50% pada tahun 2019. Sedangkan, untuk rasio elektrifikasi rumah tangga capaian kinerjanya sebesar 111,75% dari target 72,00% dan menyumbang capaian target akhir RPJMD sebesar 103,15%. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2014 sebesar 78%. Meningkatnya capaian rasio elektrifiksi rumah tangga ini dapat tercapai karena upaya yang telah dilakukan Provinsi Lampung dalam tahun 2015, antara lain: 1) Pemberian bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 50 unit di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat 2) Pemberian bantuan pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) sebanyak 2 unit di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Barat 3) Bantuan untuk energi terbarukan skala kecil (biogas) pada daerahdaerah sentra ternak. Untuk memenuhi kebutuhan energi di Lampung telah dilakukan upaya penjajagan investasi yaitu : 1) Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Mesuji (dengan melibatkan Shen Hua China) kapasitas 350 MW 2) Pembangunan PLTG di Lampung Timur (kerjasama PLN dengan PGN) kapasitas 2 X 50 MW dan 2 X 100 MW


138


Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum tersedianya data potensi sumber daya mineral dan batubara yang detail dan akurat sehingga bertaraf jual. 2) Untuk Audit energi pada perusahaan pengguna energi belum dapat dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan oleh karena belum adanya tenaga ahli yang berkompeten dibidang Audit Energi. 3) Belum Optimalnya pemanfaatan reneweble energi. 4) Perilaku masyarakat terhadap penggunaan energi yang tidak memperhatikan ketersediaan energi fosil (BBM) yang semakin menipis. Solusi 1) Melaksanakan survey atau penyelidikan sumberdaya mineral pada tahapprospeksi untuk mengetahui potensi pada tingkat kelas sumberdaya. 2) Dilakukan kegiatan audit energi dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten dalam bidang audit energi dan didukung dengan dana yang cukup. 3) Dilakukan studi-studi baru mengenai potensi dan kemungkinan pengembangan energi baru – terbarukan yang dapat dikembangkan di Provinsi Lampung. 4) Kegiatan sosialisasi perlu ditiingkatkan untuk mengedukasi masyarakat agar dalam kegiatannya sehari hari dapat melaksanakan perilaku hemat energi.

10. Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan toleransi beragama.Dalam tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini,realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa angka


139


melek huruf telah melebihitarget yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 99,88% dari target 96%,atau sebanyak 104,04%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi,untuk sasaran kesatu ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan targetkinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 101,92% dari rencana kinerja tahun 2019. Tabel 3.32 No 1

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf 2015 Target Capaian Capaian Akhir s/d 2015 Indikator Reali % 2014 RPJMD terhadap Target sasi Realisasi (2019) 2019 97,2 96,00 99,88 104,04 98,00 101,92 Angka melek

huruf Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Pada tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel 3.32, realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian angka melek huruf sebanyak 95,13% dari target 96,00%, atau sebanyak 99,09%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk sasaran ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 97,07% dari rencana kinerja tahun 2019. Tabel 3.33 No. 1

Capaian Kinerja Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2015 Indikator

Angka Melek Huruf

2010

2011

2012

2013

2014

2015

99,70

99,84

99,86

99,86

99,87

99,88

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

Bila melihat data historis dalam kurun 2010 – 2015, angka melek huruf Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010 – 2015 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 capaian angka melek huruf Provinsi Lampung tercatat sebesar 99,70% kemudian naik menjadi 99,84% di tahun 2011 dan menjadi 99,86% ditahun 2013 dan 99,87% di tahun 2014. Sedangkan capaian di tahun 2015 mencapai 99,88%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.20 dibawah ini :


140


Grafik 3.20

Persentase Angka Melek Huruf Provinsi Lampung 2010 – 2015

ANGKA MELEK HURUF PROVINSI LAMPUNG 99,9

99,86

99,84

99,88 99,87

99,86

99,8

99,7

ANGKA MELEK HURUF PROVINSI LAMPUNG

99,7

99,6 2010

2011

2012

2013

2014

2015


Persentase Angka Melek Huruf, Provinsi Lampung tahun 2010-2015 Jika dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2015 tertinggi adalah Kota Metro sebesar 100% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 99,81%. Tren pencapaian angka melek huruf di 15 kabupaten/kota dalam tahun 2010 (tahun ke-1) hingga tahun 2015 (tahun ke-6) menunjukkan kecenderungan peningkatan angka melek huruf dari tahun ke tahun. Grafik 3.21

Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2010 – 2015

Metro Bandar Lampung Pesawaran Mesuji Pringsewu TLB.Barat Way Kanan Tanggamus Tulang Bawang Pesisir Barat Lampung Barat Lampung Utara Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Selatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100


Bila dibandingkan dengan tingkat capaian nasional maka capaian angka melek huruf Provinsi Lampung masih diatas rata – rata nasional.


141


Grafik 3.22

Perbandingan Angka Melek Huruf Provinsi Lampung dengan Nasional Tahun 2010 – 2015

99,70% 99,84%

72,27%

2010

2011

72,77%

99,86% 73,29

2012

99,86

99,87%

99,88 PROV.Lampung

73,81%

NASIONAL

2013

2014

2015


Peningkatan angka melek huruf juga terkait dengan perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Beberapa data terkait dengan pendidikan non formal antara lain adalah sebagai berikut: a. PKBM dan TBM berjumlah 544 buah, dengan peserta didik 6.171 dan jumlah tutor 1.178 orang. b. PAUD berjumlah 5.724 buah dengan peserta didiksebanyak 349.394 anak. Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dariprogram/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanyaperan dari pemerintah.Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting daripihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang jugamenjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Permasalahan: 1. Banyaknya anak putus sekolah,baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikanmenengah. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah.persoalan penting, yang dalam kaitan dengan pendidikan, akan membatasi akses peserta didik terhadap pendidikan. 2. Disparitas dalam memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di daerah 3T = terpencil, tertinggal, terluar.


142


Solusi: 1. Untuk menjawab persoalan tersebut dibuatlah kebijakaan terobosan seperti penyediaan dana BOS,dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah. 2. Dan untuk memecahkan permasalahan yang kedua,Dinas Pendidikan Provinsi lampung mengadakan bantuan tenaga pengajar tingkat SD dan SMP didaerah terpencil,dengan Program Lampung Mengajar. 11. Sasaran Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun Dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas manusia, pendidikan menjadi gerbang utama dan sudah mejadi hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung melalui program wajib belajar 9 tahun yang diamanatkan konstitusi kita, untuk mendorong anak-anak yang bersekolah agar tetap meneruskan hingga lulus pendidikan menengah. Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan system pembelajaran pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata diseluruh wilayah kabupaten/kota dan penyedian subsidi untuk meningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dasar 9 tahun. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 8 (delapan) indikator sebagaimna pada tabel 3.34 dibawah. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sangat tinggi, karena semua indikator capaiannya


143


di atas 90% dari target yang dirumuskan. Bahkan ada 1 (satu) indikator yang mencapai 131,02%. Tabel 3.34

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun 2015

No

Indikator

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/Paket A APK SMP/MTS/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/ Paket B Angka rata-rata lama sekolah Angka Kelulusan Angka Melanjutkan SMP – SMA Angka Melanjutkan SMA – PT APK SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

2 3

4 5 6 7 8 9 10

Capaian 2014



Target

Reali sasi

% Realisasi

111,41

111,9

110,17

98,45

112,08

98,30

94,92

96,05

95,66

99,59

97,62

97,99

98,20

95,56

92,92

97,24

95,75

97,04

78,40

75,50

72,24

95,68

77,10

93,70

7,48

7,5

7,2

96,00

7,55

93,36

100

100

100

100

100

100

78,24

80

79,23

99,04

100

79,23

70,24

55

72,06

131,02

75

96,08

111,41

111,9

110,17

98,45

112,08

98,30

98,20

95,56

92,92

97,24

95,75

97,04


Pada tahun 2015, capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 110,17% atau 98.45%. APK SMP/MTS/Paket B sebesar 95,66% atau 99,59%. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 92,92% atau 97,24% dan telah menyumbang pencapaian target akhir RPJMD sebesar 97,04%. APM SMP/MTs/Paket B sebesar 72,27 atau 95,68% dan menyumbang pencapaian akhir RPJMD sebesar 93,70%. Angka rata-rata lama sekolah adalah 7,2 tahun, dibandingkan dengan target selama 7,5 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 95,36% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu rata-rata lama sekolah 7,55 tahun. Angka rata-rata lama sekolah ini masih sama dengan capaian tahun 2014. Sedangkan, untuk angka kelulusan terealisasi 100% . Untuk indikator angka melanjutkan SMP – SMA mencapai realisasi sebanyak 79,23% atau 99,04% dari target yang direncanakan dan menyumbang 79,23% untuk pencapaian akhir RPJMD. Realisasi angka melanjutkan SMA – Perguruan Tinggi (PT) sebesar 72,06% atau sebesar BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

144


131,02% dari target yang sebesar 55%. Capaian ini telah berkontribusi sebesar 96,08% pada target akhir RPJMD 2019. Dilihat dari capaian 8 (delapan) indikator pada sasaran tuntasnya wajib belajar 9 tahun seluruhnya berkinerja sangat tinggi yaitu dengan capaian >91%. Sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun, PemerintahProvinsi Lampung pada tahun 2015 telah membangun 137 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan rincian 79 RKB PAUD/TK, 38 RKB SD dan 20 RKB SMP. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor murni, diberikan juga dana insentif untuk 16.670 guru yang terdiri dari 2.000 guru honor PAUD/TK, 8.000 guru honor SD, dan 6.670 guru honor SMP. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil juga telah dilakukan dengan Program Lampung Mengajar sebanyak 99 orang guru. Pemberian beasiswa bagi anak keluarga petani tidak mampu di Polinela kepada 119 mahasiswa juga telah dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan indeks pendidikan masyarakat sekaligus juga mendukung pembangunan bidang pertanian. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian APK dan APM SD/MI/Paket A Provinsi Lampung tahun 2012 2015 dapat dilihat dari grafik 3.23 berikut:


145


Grafik 3.23

Grafik APK dan APM SD/MI/Paket A Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015

120

111,41

100 80

95,38%

111,49 95,45% 92,92

95,45

60

APK SD/MI/PAKET A

40

APM SD/MI/PAKET A

20 0 2012

2013

2014

2015

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016

Dari data grafik tahun 2012 – 2015, menunjukkan beberapa kecenderungan berikut ini : 1. Terjadi peningkatan APK SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014,sebesar 111,41% menjadi 111,85% dan mengalami fluktasi penurunan di tahun 2015 menjadi 110,17%,turun sebesar 1,68%. 2. Terjadi peningkatan APM SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebesar 95,38% menjadi 95,45%, namun di tahun berikutnya, yakni di tahun 2015 mengalami fluktasi penurunan sebesar 2,53% yakni menjadi 92,92%. Penurunan tersebut, penyebabnya baru bisa dilihat pada tahun berikutnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/PAKET B APK dan APM SMP/MTS/PAKET B dapat dilihat dari data grafik berikut ini : Grafik 3. 24 APK dan APM SMP/MTS/PAKET B. 120 100 80 60 40

94,92

95,31

95,66%

74,44

74,77

75,10

2012

2013

98,52 72,24

20

APK SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTS/PAKET B

0 2014

2015



146


Dari data grafik di atas, menunjukan beberapa kecenderungan sebagai berikut : 1. Terjadinya peningkatan pada APK SMP/MTS/PAKET B, dari tahun 2012 sebesar 94,92% meningkat menjadi 98,52% di tahun 2015. Peningkatan ini terjadi karna beberapa faktor seperti adanya penambahan USB (Unit Sekolah Baru), RKB (Ruang Kelas Baru) dan antuasisme masyarakat sangat baik dibidang pendidikan. 2. Terjadinya peningkatan pada APM SMP/MTS/PAKET B dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yakni dari 74,44% menjadi 75,10% namun di tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 2,86% yakni menjadi 72,24%. a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga Negara, namun semua pihak harus memberi kontribusi dalam menetapkan indikator peningkatan ratarata lam sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2015 sangat tinggi karna mencapai 100%. Pencapaian ini juga telah mencapai 97,40 % dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2019 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 7,70 tahun. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Lampung, selama 2014 – 2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu menjadi 7,50. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung ini dimaknai bahwa penduduk Provinsi Lampung makin sadar betapa pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini :


147


Grafik 3.25

Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2015

7,505 7,5 7,495 7,49 7,485 7,48 7,475 7,47

7,50

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROV.LAMPUNG

7,48 2014

2015


b. Angka Kelulusan Angka kelulusan di Provinsi Lampung tahun 2015 mencapai 100%, berarti menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Hal ini berarti seluruh siswa berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan.Ujian Nasional selain berfungsi untuk mengukur dan pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu,serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah,juga berfungsi sebagai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik,dan sebagai informasi katagori sekolah dan bahan untuk mengkaji dan menganalisa untuk mengukur angka kelulusan. Berdasarkan angka kelulusan sekolah di Provinsi Lampung, tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.35 grafik 3.26 di bawah ini : Tabel 3.35 Angka Kelulusan Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2012 2015 No. Jenjang Tahun Pendidikan 2012 2013 2014 2015 1 SD 100 100 100 100 2 SMP 99,84 99,66 99,96 100 3 SMA 99,89 99,95 99,77 100 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016


148


Grafik 3.26

Angka Kelulusan Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015

100,1 100

100%

100%

99,9 99,89%

99,8

100% 99,96%

99,95

99,84%

100% 100% 100%

99,77

99,7 99,66%

99,6

SD/MI/PAKET A SMP/MTS/PAKET B SMA/MA/SMK/PAKET C

99,5 99,4 2012

2013

2014

2015

:


Dari grafik diatas menunjukkan beberapa kecenderungan dibawah ini : 1. Angka kelulusan SD/MI/Paket A dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 selalu mencapai target yang diinginkan yakni 100%. 2. Angka kelulusan SMP/MTS/Paket B dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,mengalami peningkatan yakni dari 99,84% menjadi 100%. 3. Angka kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,mengalami peningkatan yakni dari 99,89 menjadi 100%. c. Angka Melanjutkan SMP - SMA – Perguruan Tinggi Berkembangnya pendidikan di Provinsi Lampung, di tahun 2015 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator dengan kinerja yang sangat tinggi baik angka melanjutkan SMP – SMA maupun angka melanjutkan SMA – Perguruan Tinggi. Angka siswa yang lulus SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA sebanyak 79,23% atau 99,04% dari target 80%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan telah berkontribusi pada pencapaian target akhir RPJMD 2019 sebesar 79,23%. Sedangkan, untuk indikator angka siswa melanjutkan dari SMA ke Perguruan Tinggi mencapai realisasi sebesar 72,06% atau 131,02% dari target 55% yang berarti berkinerja sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Lampung sudah semakin banyak yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari yang ditargetkan sebesar 55% dapat


149


terealisasi sebesar 72,06%. Capaian tahun 2015 ini lebih baik dari tahun 2014 sebesar 70,24%. Penghargaan dari Pemerintah yang diterima tahun 2015 : 1. Bronze Medal in Science pada 12th International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2015). 2. Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015. 3. Finalis Pemilihan Pengawas SD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015. 12. Sasaran Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Ke Jenjang Menengah Dan Tinggi Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kritetia minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional peran dan tanggung jawab guru sangat mutlak. Dalam hal ini, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi di Provinsi Lampung di tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dalam tabel 3.36 berikut : Tabel 3.36

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat ke Jenjang Menengah dan Tinggi 2015

No

Indikator

1

APK SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

2

Capaian 2014



Target

Reali sasi

% Realisasi

111,41

111,9

110,17

98,45

112,08

98,30

98,20

95,56

92,92

97,24

95,75

97,04


Untuk sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu no 9 dan 10 capaian keduanya sangat tinggi walaupun tidak mencapai target yang ditentukan. Indikator, APK SMA/SMK/MA/Paket C terealisasi 110,17% atau 98,45% dari target 111,9% yang ditetapkan. Untuk capaian indikator angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 92,92% atau 97,24% dari target sebesar 95,56%. Perkembangan APK dan APM


150


SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 ditunjukkan pada grafik 3.27 berikut : Grafik 3.27

Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015

70 60

63,51

64,68

64,35

66,06

50 40

48,05%

48,75%

49,45%

50,15

30

APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SMA/SMK/MA/Paket C

20 10 0 2012

2013

2014

2015


Dari data grafik APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C, dalam empat periode terakhir, situasinya sebagai berikut : 1. Terjadi peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Lampung dalam empat periode terakhir,yakni dari tahun 2012 sebesar 63,51% meningkat menjadi 66,06% di tahun 2015,walaupun sempat mengalami penurunan ditahun 2014. 2. Terjadi peningkatan APM SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Lampung dalam empat periode terakhir,yakni dari tahun 2012 sebesar 48,05% meningkat menjadi 50,15% di tahun 2015. 13. Sasaran Meningkatkan Indeks Pembangunan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tujuan meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka harapan hidup (UHH) dan prevalensi balita gizi kurang dengan sasaran meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat diukur melalui 8 (delapan) indikator seperti pada tabel 3.37 berikut :


151


Tabel 3.37

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan dan Derajat Kesehatan Masyarakat 2015

NO

Indikator

Capaian 2014 Target

Target Akhir RPJMD/ Renstra 2019

Indeks

Capaian 2015 terhadap 2019

Realisasi

%

70

100,3 6

72

97,22

1

Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)

69,66

69,75

2

Menurunnya Angka Kematian Bayi 0 - < 1 tahun (AKB) per 1000 lahir hidup

5,94

32

4,88

184,7 5

24

179,67

3

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup

81

341

103,36

169,6 9

309

166,55

4

Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang (Underweight)

18,80

18,44

15,64

115,1 8

17

108,00

5

Meningkatanya Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/Case Notification Rate) per 100.000penduduk

91

99

99

100,0 0

154

64,29

6

Menurunnya Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk Menurunnya Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun Menurunnya Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

0,4

0,35

0,43

77,14

0,10

-230,00

0,04

0,49

0,01

197,9 6

0,49

197,96

16,82

50

38,51

122,9 8

46

116,28

7

8


Dari 8 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung di bidang kesehatan tahun 2015, 7 indikator menunjukkan capaian 100%. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan, untuk indikator yang belum mencapai 100% pada tahun 2015, masih perlu dilakukan kerja keras, fokus dan terarah. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 indikator (87,50%) dengan kriteria kinerja sangat tinggi (ST) dan 1 indikator (12,50%) dengan kriteria kinerja Tinggi (T).


152


a.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) mnerupakan salah satu indikator dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga AHH merupakan indikator untuk mengukur derajat kesehatan selain angka kesakitan, angka kematian dan status gizi. Tingginya Tingginya pencapaian AHH juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM), selain pendidikan dan pendapatan. Bahkan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada sudah tingginya tingkat kesehatan ibu dan bayinya. Berdasarkan tabel 3.37 diatas, indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung tahun 2015 menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2015 dari target 69,75 tahun , realisasi AHH tercapai sebesar 70 tahun dari target 69,75 tahun atau 100,36% (kriteria kinerja Sangat Tinggi). Namun realisasi Angka Harapan Hidup ini bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD tahun 2019 baru mencapai 97,22% (kriteria kinerja Sangat Tinggi). Metode dalam perhitungan AHH ini telah menggunakan metode perhitungan yang baru. Gambar berikut menunjukkan trend dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dimana trendnya cenderung meningkat menunjukkan hasil yang positif.


153


Grafik 3.28

Trend Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2015

UHH

73 72 71 70 69 68 67 UHH

2010

2011

2012

2013

2014

2015

68,91

69,12

69,33

69,55

69,66

70

70

70,5

71

71,5

71,5

69,75

72

72

72

72

72

Target RPJMD

Target Nasional 72 Sumber : BPS Lampung, 2016

Selama 8 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup penduduk Provinsi Lampung telah meningkat dari 68,91 tahun menjadi 70 tahun. Namun demikian angka ini belum mencapai target Nasional yaitu sebesar 72 tahun. Bila dilihat capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kota (menggunakan data AHH tahun 2014 karena AHH 2015 per Kabupaten Kota belum ada) masih ada 13 Kabupaten Kota, yang AHHnya masih berada di bawah AHH Provinsi, seperti terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.29

Distribusi Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung per Kabupaten Kota Tahun 2014

Metro Bandar Lampung Provinsi Lampung Timur Tulang bawang… Tulangbawang Lampung Tengah Way Kanan Lampung Selatan Lampung Utara Pringsewu Pesawaran Tanggamus Mesuji Lampung Barat Pesisir Barat 056

071 071 070 069 069 069 069 068 068 068 068 067 067 067 066 062 058

060

062

064

066

068

070

072

Ket : Data distribusi Angka Harapan Hidup tahun 2015 per Kab Kota masih dalam proses di BPS

b.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup

Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000


154


kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan perhitungan dari laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 4,88 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup maka angkanya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 184,75% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 4,88 per 1000 lahir hidup dengan target tahun 2019 sebesar 24 per 100.000 lahir hidup, maka capaian kinerja mencapai 179,67 % dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST) Berdasarkan tabel 3.37 terlihat bahwa AKB berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah tercapai, namun Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup tahun 2015 di Provinsi Lampung sebesar 4,88 per 1000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKB hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi. Bila data AKB hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKB hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup maka AKB hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan seperenam dari AKB sesungguhnya dipopulasi. c.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup penting. Angka kematian ibu diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. AKI sulit dihitung, karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang sangat besar, mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang


155


jarang. Oleh karena itu kita umumnya menggunakan AKI yang telah tersedia dari survey yang ada misalnya SDKI. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan perhitungan dari laporan yang masuk dari fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000 kelahiran hidup, namun angka ini tidak dapat dibandingkan dengan angka hasil survei SDKI. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 341 per 100.000 kelahiran hidup maka angkanya sudah berada dibawah target yang ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 172,01% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup maka angkanya juga sudah berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 168,80% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000 lahir hidup dengan target tahun 2019 sebesar 309 per 100.000 lahir hidup, maka capaian kinerja mencapai 169,11% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Berdasarkan tabel 3.37 terlihat bahwa AKI berdasarkan perhitungan matematik dengan menggunakan data rutin atau laporan secara kinerja telah tercapai namun data Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup tahun 2015 di Provinsi Lampung sebesar 95,46 per 100.000 kelahiran hidup yang dihitung berdasarkan data pelaporan rutin belum dapat menggambarkan atau dibandingkan dengan data hasil survey SDKI 2012. Data AKI hasil perhitungan dengan data rutin ini hanya menggambarkan kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan nifas yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak menggambarkan kematian yang ada di populasi. Bila data AKI hasil perhitungan data rutin ini dibandingkan dengan AKI Nasional (AKI Provinsi tidak ada karena sampel yang sedikit dan hanya bisa dibaca pada level nasional) hasil SDKI tahun 2012 (survey SDKI dilakukan 5 tahun sekali) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup maka AKI hasil perhitungan berdasarkan laporan rutin tersebut hanya menggambarkan sepertiga dari AKI yang sesungguhnya dipopulasi d.

Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tumbuh kembang seseorang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Status gizi masyarakat sering digambarkan dengan besaran masalah gizi pada kelompok anak balita. Indikator status gizi yang dipakai adalah prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita.


156


Data status gizi selama ini didapatkan dari survey seperti SDKI atau Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Data status gizi yang didapatkan dari survey akan menggambarkan status gizi yang ada di populasi, namun masalahnya data status gizi ini tidak dapat didapatkan setiap tahun. Data status gizi dapat juga didapatkan dari kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita di Provinsi Lampung berdasarkan hasil PSG tahun 2015 sebesar 15,64%. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 18,44% maka angkanya sudah berada dibawah target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 117,90% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup maka angkanya juga sudah berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 168,80% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 95,46 per 100.000 lahir hidup dengan target tahun 2019 sebesar 309 per 100.000 lahir hidup, maka capaian kinerja mencapai 169,11% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). e.

Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yang dilaporkan)/(Case Notification Rate/CNR) per 100.000 penduduk

Angka kesakitan Tuberkulosis untuk semua tipe (Paru, kulit, tulang dan lain-lain) yang dilaporkan menggunakan Indikator Case Notification Rate per 100.000 penduduk. Indikator Case Notification Rate (CNR) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menggambarkan pengendalian penyakit Tuberkulosis. Case Notification Rate (CNR) adalah angka yang menunjukkan jumlah seluruh pasien TB yang ditemukan dan dicatat diantara 100.000 penduduk. Angka CNR berguna untuk menunjukkan kecenderungan peningkatan atau penurunan penemuan TB disuatu wilayah. Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 99 per 1000 peduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung dan Nasional sebesar kurang dari 99 per 100.000 penduduk maka angkanya sudah mencapai target yang ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Namun bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 140 per 100.000 penduduk maka CNR provinsi Lampung tahun 2015 masih berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 62% dengan kriteria penilaian Rendah/R). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 99 per 100.000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 154 per 100.000


157


penduduk, maka capaian kinerja mencapai 64,29% dengan kriteria penilaian kinerja Rendah/R). Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 sebesar 99 per 100.000 penduduk pada tahun 2015 adalah angka provinsi, namun kita lihat berdasarkan distribusi angka Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 maka masih ada 9 (sembilan) Kabupaten Kota yang Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 kurang 99 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan angka Angka Case Notification Rate (CNR) diantara 100.000 Provinsi Lampung tahun 2015 dengan Target Nasional sebesar 140 per 100.000 penduduk maka masih ada 13 Kabupaten Kota yang belum dapat mencapai target nasional. Grafik 3.30

Distribusi Angka Case Notification Rate (CNR) Tuberkulosis diantara 100.000 penduduk di Kabupaten Kota Tahun 2015

BANDAR LAMPUNG METRO WAY KANAN LAMPUNG SELATAN PESISIR BARAT TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TIMUR PESAWARAN LAMPUNG UTARA MESUJI TULANGBAWANG BARAT LAMPUNG TENGAH LAMPUNG BARAT PRINGSEWU TULANGBAWANG

188 151 123 120 119 101 99 96 95 88 71 70 58 58 56 47 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2016

f.

Prevalensi HIV AIDS per 100 Penduduk Usia > 15 Tahun

Prevalensi HIV adalah jumlah pendudul laki – laki dan perempuan yang berusia 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki – laki dan perempuan pada usia yang sama (yaitu 15-49 tahun), dikalikan dengan 100%. Untuk mendapatkan angka ini, idealnya dilakukan dengan survey, namun mengingat untuk pelaksanaan survey ini memerlukan penyiapan yang cukup rumit dan adanya keterbatasan sumberdaya. Saat ini angka prevalensi HIV didapatkan dengan menggunakan pemodelan matematika. Seperti diketahui bahwa HIV seperti fenomena gunung Es, dimana terlihat sedikit kasusnya dipermukaan namun sesungguhnya kasusnya banyak dibawah permukaan. Hal ini dibuktikan dengan orang yang bersedia untuk mengetahui status HIVnya sangat kecil sekali. Pada tahun 2015 orang yang


158


berusia 15-49 tahun sebesar 4.404.700 jiwa dan jumlah orang yang datang memeriksakan ke layanan VCT hanya sebesar 7.622 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan status HIV terhadap 7622 orang yang datang memeriksa VCT maka diketahui yang positif HIV sejumlah 331 orang (4,34%). Sehingga prevalensi HIV (Persen) pada kelompok usia 15-49 tahun sebesar 0,0075 persen dan bila dibandingkan dengan target secara nasional yaitu kurang dari 0,5 persen, maka provinsi Lampung, penularan HIV masih dapat dikendalikan. Prevalensi HIV per 100 penduduk (%) usia > 15 tahun di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 0,01% . Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 0,49% maka angkanya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 198,58% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST. Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 0,01 per 1000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar kurang dari 0,49 per 100 penduduk (%)usia > 15 tahun maka capaian kinerja mencapai 198,58 % dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). g.

Menurunkan Angka Kesakitan Malaria positif menjadi 0,10 per 1000 penduduk tahun 2019

Angka kesakitan Malaria merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan malaria positif diantara 1000 penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan malaria positif (API) per 1000 penduduk di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 0,43 per 1000 peduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung sebesar 0,35 per 1000 penduduk, angkanya masih berada diatas target yang ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 77,14% dengan kriteria penilaian kinerja Tinggi/T). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar < 1 per 1000 penduduk maka angkanya juga sudah berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 156,57% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 0,43 per 1000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 0,10 per 1000 penduduk, maka capaian kinerja mencapai -230% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Rendah/SR). Angka kesakitan malaria positif per 1000 penduduk sebesar 0,43 per 1000 penduduk pada tahun 2015 adalah angka provinsi, namun kita lihat berdasarkan distribusi angka kesakitan malaria per 1000 penduduk maka masih ada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Pesawaran (6,49 per 1000 penduduk) dan Kabupaten Pesisir Barat (2,21 per 1000 penduduk) yang angka kesakitan malarianya lebih dari 1 per 1000 penduduk seperti terlihat pada grafik dibawah.


159


Sehingga penanggulangan malaria masih perlu kerja keras pada 2 Kabupaten tersebut diatas. Grafik 3.31

Distribusi Angka Kesakitan Malaria positif (API) per 1000 penduduk di Kabupaten Kota Tahun 2015 006

Pesisir Barat Lmpng Selatan B. Lampung Lampung Utara Tulang Bawang Way Kanan Lampung Timur TLB Barat

002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

001

002

003

004

005

006

007


h.

Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Angka kesakitan Demam Berdarah atau DBD merupakan indikator yang menggambarkan angka kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 38, 51 per 1000 peduduk yang artinya ada 38 – 39 kesakitan DBD diantara 100.000 penduduk. Angka ini bila dibandingkan dengan target Provinsi Lampung dan Nasional sebesar kurang dari 50 per 100.000 penduduk maka angkanya sudah berada dibawah target yang ditetapkan (Capaian kinerja sebesar 129,84% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 49 per 100.000 penduduk maka Angka kesakitan DBD Provinsi Lampung tahun 2015 sudah berada dibawah target yang diharapkan (Capain Kinerja sebesar 129,84% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi/ST). Bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 38,51 per 100.000 penduduk dengan target tahun 2019 sebesar 46 per 100.000 penduduk, maka capaian kinerja mencapai 116,38% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi/ST). Angka kesakitan DBD per 100.000 di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 38,51 per 100.000 penduduk, namun kita lihat berdasarkan distribusi angka Angka kesakitan DBD per 100.000 maka masih ada 4 (empat) Kabupaten Kota yang Angka kesakitan DBD per 100.000 lebih dari 50 per 100.000 penduduk yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran (merupakan daerah endemis DBD), seperti terlihat pada grafik dibawah ini :


160


Grafik 3.32

Distribusi Angka Kesakitan DBD diantara 100.000 Kabupaten Kota Tahun 2015

penduduk di 164

Pringsewu

115 058 056

Pesawaran Tulang bawang… Lampung Utara Tulangbawang Tanggamus Lampung Barat Way Kanan 000

044 040 039 038 036 031 025 021 016 012 011 010 020

040

060

080

100

120

140

160

180


Keberhasilan dan permasalahan dalam mencapai sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut : Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut : 1. Adanya regulasi atau komitmen baik di tingkat global (MDGs/SDGs), Nasioanal (RPJMN, Renstra KL) dan Daerah (RPJMD, Renstra SKPD) 2. Adanya dukungan anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) baik melalui APBD dan APBN 3. Adanya sumber daya manusia yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota 4. Adanya pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Permasalahan : 1. Masih adanya stigma tentang beberapa penyakit tertentu sehingga menjadi fenomena gunung es (sedikit terlihat di puncaknya namun tak terlihat yang ada dibawah ) 2. Beberapa penyakit berhubungan dengan perilaku hidup yang tidak sehat 3. Ada perpindahan Sumber Daya Manusia yang telah dilatih oleh Program sehingga mengganggu kesinambungan program khususnya yang ada di level puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota 4. Sistem Informasi pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi yang belum tepat waktu


161


Solusi : 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menghilangkan stigma pada beberapa penyakit tertentu dengan melakukan promosi kesehatan 2. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan baik pada alokasi anggaran kesehatan khususnya belanja langsung 4. Perlu adanya regulasi dalam mengatur pemerataan/distribusi tenagayang telah dilatih khususnya tenaga yang ada di level puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota 5. Mendukung Pengembangan Sistem Informasi pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi baik secara online maupun off line 14. Sasaran Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Semenjak Dinas Kebudayaan bergabung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Lampung Nomer 12 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.Kebudayaan di Provinsi Lampung belum tergali secara maksimal,hal ini memerlukan kerjasama dari sejumlah dinas terkait dan peran besar masyarakat terhadap banyaknya cagar budaya dan asset daerah yang bernilai budaya yang harus dipelihara dan kita lestarikan secara bersama. Foto: budaya Lampung Gebyar Paud.

Melestarikan tarian adat pada acara


162


Tabel 3.38

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terinternalisasinya NilaiNilai Budaya dan Kearifan Lokal 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Cagar Budaya dan aset daerah yang 4.747 1.576 1.576 100 bernilai budaya yang dipelihara 2 Peningkatan jumlah 137.987 137.987 100 pengunjung museum 3 Jumlah sanggar 903 494 54,70 kesenian Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016


Capaian s/d 2015 terhada p 2019

1

a.

3.267

48,23

225.000

61,33

960

51,45

Jumlah cagar budaya di Provinsi Lampung yang baru terdata pada tahun 2015 sebanyak 1.576 cagar budaya. Cagar budaya bermacam-macam bentuknya, yakni ; 1.Benda cagar budaya berjumlah ; 781 cagar budaya. 2. Situs cagar budaya berjumlah ; 132 situs

Foto: Situs Punggung Raharjo,Lampung Timur.

3. 4.

Struktur cagar budaya berjumlah ; 275 struktur Bangunan cagar budaya berjumlah ; 388 bangunan.

Untuk tahun 2015, capaian kinerja cagar budaya meenunjukkan kinerja masih rendah,capaian ini hanya menyumbang 48,24% dari target akhir RPJMD ( Tahun 2019 ).


163


b.

Pada tahun 2015 Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan berupa 5 (lima) buah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas diakuinya warisan budaya tak benda (WBTB) masyarakat Lampung yaitu : 1. Sekura Cakak Buah 2. Cakak Pepadun 3. Sulam Usus 4. Gulai Taboh 5. Seruit Untuk tahun 2015, capaian kinerja pengunjung museum Provinsi Lampung masih rendah, capaian ini hanya menyumbang sebanyak 61,33% dari target akhir RPJMD (Tahun 2019). Pengunjung museum Provinsi Lampung berupa pameran tetap sebanyak 89.789 orang,dan non pameran tetap sebanyak 48.201 orang. Data jumlah pengunjung pameran tetap dan non pameran tetap.

Foto: Pengunjung Museum Provinsi Lampung.

c.

Untuk tahun 2015, capaian kinerja sanggar kesenian menunjukkan kinerja masih rendah, capaian ini hanya menyumbang sebanyak 51,46% dari target pada akhir RPJMD ( tahun 2019 ). Interaksi dan pertumbuhan sanggar kesenian di Provinsi Lampung bisa dilihat dari banyaknya sanggar/organisasi kesenian pada tahun 2015, jumlah sanggar kesenian di Provinsi Lampung adalah 494 sanggar yang terdiri dari : Sanggar Tari 255, Sanggar Musik 45, Sanggar Teater 30, Sanggar Sastra 30, Sanggar Kerajinan 89 dan Sanggar/Komunitas Sinematografi sebanyak 45 sanggar.


164


Permasalahan : 1. Kurang terkelolanya warisan budaya,sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak,baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga warisan budaya tersebut. 2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua asset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk ha katas kekayaan intelektual. 3. Lemahnya ketahanan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi,kehidupan seni, bahasa dan sastra,dalam kehidupan masyarakat Lampung. Penggerusan nilai-nilai budaya makin terlihat, yang menjadikan adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat Lampung mengalami banyak pergeseran. Solusi : 1. Dukungan program kegiatan terhadap pencapain sasaran ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan peran pemerintah Provinsi Lampung. 2. Percepatan pelaksanaan registrasi,penetapan, dan pelestarian warisan cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak. 3. Penguatan jejaring stakeholder yang meliputi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan lembaga keuangan dalam hal peningkatan penegakan, pengawasan, dan kesadaran hukum pelestarian budaya. 15. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial Data capaian IKU untuk meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial digambarkan pada tabel 3.39 berikut ini : Tabel 3.39

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 2015

No

1

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Jumlah penduduk 14,28 13,53 14,35 93,93 miskin 2 Indeks kedalaman 2,23 2,095 2,36 87,49 kemiskinan 3 Indeks keparahan 0,51 0,47 0,38 119,14 kemiskinan 4 Jumlah PMKS 5.409 8.677 8.595 99,05 yang ditangani Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



11,10

70,72

1,40

31,24

0,34

88,24

8.220

104,56


165


Pada tahun 2015, realisasi jumlah penduduk miskin mencapai angka 14,35% atau 93,93% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk kriteria sangat tinggi, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 70,72% dari target 11,10 pada tahun 2019. Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus, meskipun pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan kembali sebagai akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional, dan dunia. Angka kemiskinan Lampung tahun 2015 sebesar 14,35% meningkat dari tahun 2014 sebesar 14,28%. Secara Nasional kemiskinan di periode yang sama juga mengalami kenaikan (dari 10,96% menjadi 11,21% atau 0,25%), namun kenaikan kemiskian di Lampung (meningkat 0,07%) masih lebih rendah dibanding kenaikan rata-rata nasional. Apabila dilihat dari sisi disparitas pendapatan penduduk di Provinsi Lampung dilihat dari angka Indeks Gini Rasio, ketimpangan pendapatan semakin rendah dari 0,36 menjadi 0,33, hal ini menunjukkan bahwa angka kesenjangan pendapatan semakin mengecil (pendapatan masyarakat semakin merata). Grafik 3.33 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011 - 2015

Sumber : BPS Lampung, 2016

Pada indikator indeks kedalaman kemiskinan tercapai 2,36% atau 87,61% dari target 2,095% dan telah menyumbang sebesar 31,24% pada pencapaian target RPJMD 2019 sebesar 1,40%. Pencapaian ini termasuk kategori tinggi. Sedangkan untuk indikator indeks keparahan kemiskinan mencapai lebih dari 100% yakni terealisasi sebesar 0,38% dari target 0,47% atau 119,14%, berarti masuk dalam kategori kinerja sangat tinggi. Apabila BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

166


disandingkan dengan target akhir RPJMD 2019, capaian ini mampu menyumbang sebanyak 88,24% dari target sebesar 0,34%. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Lampung menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015 terlihat pada grafik 3.34 berikut : Grafik 3.34

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Lampung menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015 3

2,5 2 Perdesaan

1,5

Perkotaan 1

Perkotaan+Perdesaan

0,5 0 2012

2013

2014

2015

Sumber : BPS Lampung, 2016

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Lampung menurutdaerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015 adalah sebagai berikut : Grafik 3.35

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Lampung menurut daerah kondisi Maret 2012 sampai dengan Maret 2015

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2012 2013 Sumber : BPS Lampung, 2016

Perkotaan+Perdesaan Perkotaan Perdesaan

2014

2015


167


Sedangkan, untuk indikator jumlah PMKS yang ditangani Provinsi Lampung tahun 2015 sebanyak 8.595 jiwa atau sebesar 99,05% dari target sebanyak 8.677 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2014 sebanyak 5.409 jiwa. Capaian ini telah menyumbang sebesar 104,56% dari target akhir RPJMD 2019 sebanyak 8.220 jiwa.


168


Tabel 3. 40 DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NO

JENIS PMKS

Bandar Lampung 189

47

LAMPUNG SELATAN 368

LAMPUNG TENGAH 931

LAMPUNG TIMUR 474

LAMPUNG UTARA 38

LAMPUNG BARAT 131

284

100

4.855

2.265

1.845

1.175

31

1

25

105

35

149

350

117

72

28

37 97

829 74

696 74 112

1 2

Anak Balita terlantar (ABT)

3

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

4

Anak Jalanan

72

5

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

6 7

Anak terlantar (AT)

METRO

128

TULANG BAWANG 878

WAY KANAN 108

511

492

2.007

289

2

20

25

TANGGAMUS

PESAWARAN

PRINGSEWU

MESUJI

608

439

168

PESISIR BARAT 188

2.884

159

414

356

759

29

10

47

33

65

TUBA BARAT -

JUMLAH JIWA 4.695

Jiwa

17.636

Jiwa

1.238

Jiwa

937

Jiwa Jiwa Jiwa

-

-

195

-

-

434 -

164 1

375 60

467 22

194 3

-

354 26

-

-

29

1

40

-

-

-

-

5

4 417 6 18

122 -

-

-

164 -

81 36

-

4.338 399

11

19

-

230

Jiwa

8

Lanjut Usia terlantar

2.386

1.849

11.633

6.852

4.369

1.137

973

382

2.235

568

4.511

453

1.635

672

313

39.968

Jiwa

9

Penyandang Disabilitas

1.150

236

1.869

5.656

5.661

736

524

322

1.291

647

3.072

985

361

310

95

22.915

Jiwa

137

106

96

10

2

-

9

13

3

21

499

Jiwa

26

114

63

10

4

48

-

9

1

13

6

15

83

101

33

16

2

-

1

-

5

1

5

34

21

45

116

149 18

3 57

10 Tuna Sosial

85

11 Gelandangan

97

13 Pemulung

257

14 Kelompok Minoritas

9 163

15 Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)

16 Orang Dengan HIV/AIDS

2 -

17 Korban Penyalagunaan NAPZA

110

18 Korban Traficking

-

54

-

727

269

-

16

5

50

-

904

15 314

41

2 33

4 11

10

7 86

-

39

140

43

41

3

6

53

-

-

4

7

-

28

21

169

64

4

-

2

(ODHA)

13

10

-

-

-

20 11

113 92

-

-

578

9

46 -

5 -

21

122

-

-

2

15

-

-

-

2

6 220

-

-

20 Pekerja migran Bermasalah Sosial (PMBS)

21 Korban Bencana Alam

24 Fakir Miskin 25 Klg masalah sosial psikologis 26 Komunitas adat terpencil Jumlah

-

313

-

Jiwa

4

1.482

Jiwa Jiwa

14

189 1.967 190

Jiwa

568

Jiwa

50

Jiwa

3

6

-

6

-

14

260 -

-

57 27

2.013

110 1

25 9

52 230

-

-

29 272

1.039

434

868

81

665

2.425

114

38

-

9

5

1

-

204 2

-

84 -

2 -

-

169 -

52 -

22 2

31

15

-

6.891 2.198

1.152

638

10.378

727

2.408

44.968

521

14.126

4.163

119.181

47.749

47.671

44.968

6.157

46

62

216

260

130

70

4

6.731 14.172

3.349 4.225

32.678 119.397

20.890 48.009

17.388 47.801

49.820 45.038

3.015 6.161

612

508

790

6.449

176

824

321

48.530

30.366

13.436

52.635

8.997

10.654

2.603

164

46

5

250

408

10.005 30.530

3.018 13.482

3.076 9.002

3.814 10.904

2.295 3.011

3.654 48.530

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2016


169

18.651 52.635

Jiwa

Jiwa 531 863

31

Jiwa

344

-

0-

23 Perempuan rawan sosial ekonomi

-

17

65

Korban tindak kekerasan

22 Korban Bencana Sosial

-

2

12 Pengemis

19

JUMLAH KK

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa

70.472 53.307 529 53.307

178.913 -

504.543

KK

1.661

KK

-

KK

Jiwa 506.204 KK


Tabel 3.41 NO

DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2014

JENIS PSKS

BANDAR LAMPUNG

LAMPUNG SELATAN

METRO

LAMPUNG BARAT

TA NGGA MUS

WAY KANAN

LAMPUNG UTARA

P E S A WA RA N

PRINGSEWU

PESISIR BARAT

JUMLAH

-

3

64

292

22

476

636

438

240

180

21

222

269

106

216

170

58

17

3.363

Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

47

23

50

51

58

151

68

27

15

14

13

44

10

12

15

598

Lembaga Kesejahteraan Sosial

22

9

43

2.729

129

30

15

-

76

14

50

11

3.160

Karang Taruna

39

22

277

85

421

138

293

57

49

544

133

133

8

55

2.501

2

1

2

8

11

2

17

3

9

1

1

1

1

59

-

111

78

189

34

9

344

209

176

123

1

22

-

-

12

26

8

7

1

4

8

4

14

17

13

14

23

2

2

7 8

9

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3) Keluarga Pionir

87

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

11

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)

-

175

3

355

10

Penyuluh Sosial

11

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

19

5

14

24

24

Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial

13

-

-

193

1.042

82

1.221

12

707

4.081

2.658

-

-

869

5

TUBA BARAT

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

6

5

MESUJI

Pekerja Sosial Profesional

5

43

TULANG BAWANG

2

4

2

LAMPUNG TIMUR

1

3

6

LAMPUNG TENGAH

-

32 247 -

265

15

729

-

23

-

137

619

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2016


170

-

-

-

595

2

10

44

585

19

655

48 4

4

4

-

7

6

26

-

-

676

483

-

82 -

-

348

1.098

206 1.267

270

99

13.574


Permasalahan a. Optimalisasi capaian kegiatan terhadap capaian target SPM bidang sosial relatif kecil. b. Nomenklatur Dinas yang menangani bidang kesejahteraan sosial ( bidang sosial ) di Kabupaten/Kota pada umumnya bergabung dengan beberapa satker, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang masih relatif sangat kecil, sedangkan jumlah PMKS akan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Solusi Upaya koordinasi, asistensi, tahapan untuk perencanaan sudah dilakukan baik untuk aparatur maupun masyarakat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, tetapi pengalokasian dana program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial belum signifikan baik dari Pemerintah, dunia usaha dan pelaku–pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga Negara, serta menghadapi tantangan dan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, sudah tertuang dalam UU dan Peraturan Pemerintah yang saat ini memasuki tahap proses penyempurnaan dan pengesahan, sehubungan dengan hal tersebut sangat urgen untuk dipersiapkan Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari UU dan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 16. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, Regional dan Daerah dengan sasaran tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang berkesinambungan, sehingga angkatan kerja yang ada mempunyai kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan kehidupan yang layak. Di samping itu pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang diarahkan untuk meningkatkan, membentuk dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, efektif, efisien dan produktif serta memiliki wirausaha yang tinggi sehingga diharapkan mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Rencana dan realisasi capaian meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

171


Tabel 3. 42

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja 2015

N o 1

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Rasio 64,32 52,55 49,57 105,67 Ketergantungan 2 Tingkat Partisipasi 66,99 65,75 65,60 92,24 Angkatan Kerja 3 Tingkat Pengangguran 4,79 5,29 5,42 97,54 Terbuka Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



46,75

93,97

66,46

101,29

4,17

70,02

Untuk pengukuran kinerja indikator 1 dan 3 dimana Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : Rencana- ( Realisasi- Rencana) Persentase pencapaian rencana : x 100% tingkat capaian Rencana Dari tabel 3.42 diketahui bahwa capaian rasio ketergantungan tahun 2015 mencapai 49,57% atau 105,67% dari target 52,55%. Capaian kinerja ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan menyumbang sebesar 93,97% pada pencapaian RPJMD 2019 dari target 46,75%. Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 65,60% atau 100,23% dari target 60,75%. Capaian ini telah menyumbang sebesar 101,29% bagi target akhir RPJMD 2019 sebanyak 66,46%. Sedangkan, indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 dengan capaian realisasi 5,42% atau 97,54% dari target 5,29% dan mampu menyumbang sebesar 70,02% pada capaian target RPJMD 2019. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. a. Rasio Ketergantungan Pada tahun 2015 target kinerja yang hendak dicapai sebesar 52.55% dan realisasi capaian 49.57 artinya adanya penurunan rasio ketergantungan penduduk tahun 2015. Hal ini menunjukan kinerja yang cukup berhasil yaitu berhasil menurunkan Rasio Ketergantungan dari target 52.55 % realisasi sebesar 49,57% atau persentase realisasi sebesar 105,67%. Hal ini diindikasikan keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

172


tingkat ketergantungan penduduk sebesar 2.98%, yaitu keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penurunan angka kelahiran atau keberhasilan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Provinsi Lampung. b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu, dimana TPAK Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 65,75 persen yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 66 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran). Selama lima tahun ke depan angka TPAK diperkirakan akan meningkat berkisar 66,46 persen. Secara umum jumlah tenaga kerja antar periode dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun regional Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut kemungkinan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang masuk pasar kerja khususnya perempuan. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap melajunya pertumbuhan angkatan kerja, sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja pada tahun-tahun yang akan datang akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia kerja. c. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dari rencana target kinerja sebesar 5,29% sementara realisasi kinerja sebesar 5.42 %, walaupun terjadi peningkatan persentasi realisasi tetapi secara kinerja pengalami penurunan itu artinya terjadi peningkatan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung sebesar 0,13%. Hal ini menandakan adanya peningkatan pengangguran yang kemungkinan disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan berkurangnya kesempatan kerja yang tercipta di Provinsi Lampung Tahun 2015. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah penduduk semakin tinggi yang berimbas pada kenaikan angkatan kerja, namun hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya pengangguran. Pengangguran di Provinsi Lampung masih didominasi oleh golongan usia muda, di mana pada usia ini masih merupakan usia sekolah dan memang selayaknya mereka masih berada dalam dunia pendidikan.


173


Tingginya angka penganggur pada usia sekolah ini mengidentifikasikan bahwa upaya yang sungguh-sungguh dalam menahan agar penduduk yang masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan, bukan menitikberatkan adanya penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Hal ini karena dalam upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya disisi lain harus juga ada peningkatan kualitas kesempatan kerja secara fisik dan psikis termasuk tingkat kematangan dalam bekerja. Ini sejalan dengan upaya pengurangan pengangguran pekerja anak (di bawah 18 tahun) yang terus menerus ditingkatkan. Diharapkan di masa depan mendatang jumlah penganggur usia sekolah menurun, dikarenakan akan adanya realisasi program belajar 12 tahun. Penurunan diharapkan juga akan memperbaiki kualitas tenaga kerja yang memasuki dunia kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung Tahun 2015 yang tersebar di 15 kabupaten/kota berjumlah 3.822.123 orang. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan jumlah angkatan kerja dari tahun 2011 – 2015. Ini menunjukkan berarti jumlah pengangguran juga meningkat. Tabel 3.43 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Data Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015

Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tuba Barat Bandar Lampung Metro

2011 231.593 217.965 461.986 483.282 582.146 273.856 177.635 151.896 206.146 199.984 86.730 104.445 449.247 69.156

2012

2013

228.035 224.941 214.525 212.071 454.701 449.472 475.674 470.143 572.954 566.429 269.522 266.501 174.827 172.851 149.469 147.909 202.925 200.442 196.862 194.442 85.357 84.403 102.811 101.565 442.151 437.126 68.083 67.214 3.637.89 3.595.51 JUMLAH 3.696.066 7 0 Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Trnsmigrasi Provinsi Lampung, 2016

2014

2015

232.671 218.892 463.956 485.355 584.617 275.009 178.385 152.513 207.053 200.866 87.095 104.902 451.151 69.468 3.711.93 2

239.958 225.350 477.669 499.753 601.840 283.069 183.627 156.882 213.303 206.938 89.645 108.058 464.433 71.596 3.822.12 3

Sedangkan, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :


174


Tabel 3.44

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAN, AKAL dan AKAD Tahun 2010 – 2015

NO

TAHUN

AKAN

AKAL

AKAD

TKS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.741 15.282 15.294 17.977 18.501 17.597

642 390 15.555 775 996 1.736

2.536 354 360 496 116 640

40 40 40 40 40 40

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2016

Namun di sisi lain, angkatan kerja khususnya pencari kerja yang ada tidak dapat bersaing di pasar kerja karena memiliki ethos kerja yang rendah sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya keterampilan yang dimiliki, sehingga para pencari kerja mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Upaya Provinsi Lampung untuk menjawab persoalan kurangnya keterampilan pencari kerja melakukan berbagai pelatihan keterampilan kepada masyarakat pencari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Data tabel peserta pelatihan dari tahun 2010 – 2015 mengalami fluktuasi. Jumlah peserta pelatihan yang sangat rendah ada pada tahun 2014 hanya 944 orang, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 2.224 orang. Data peserta pelatihan keterampilan berbagai jurusan dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut : Tabel 3.45

Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbagai Kejuruan Tahun 2010 – 2015 Balai Latihan Kerja (BLK)

NO

TAHUN

1.

2010

Bandar Lampung 256

JUMLAH

Kalianda

Metro

Way Abung

392

240

240

1.128

80 560 400 176 464

1.020 2.512 2.192 944 2.224

2. 2011 400 300 240 3. 2012 736 576 640 4. 2013 656 592 544 5. 2014 304 208 256 6. 2015 576 592 592 Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Trnsmigrasi Provinsi Lampung, 2016


175


Tabel 3.46

Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2015

INDIKATOR

LAMPUNG

DAERAH TERENDAH

DAERAH TERTINGGI

NASIONAL

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

60.65

59.99 Sulawesi Utara

76.67 Papua

60.66

Tingkat Pengangguran Terbuka

5.42

1.90 Bali

10.51 Maluku

5.94

Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung, 2016

Grafik 3.36

Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2015 100 80 60

76,67

60,65

60,66

59,99

TPAK

40 20

5,42

0 Lampung

1,9 Daerah Terendah

TPT

10,51 5,94 Daerah Tertinggi

Nasional

Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung, 2016

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung Tahun 2015 sebesar 60.65%, bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara di mana TPAK provinsi tersebut paling rendah yaitu sebesar 59.99%. artinya tingkat partisipasi angkatan kerja provinsi Lampung masih jauh di atas TPAK provinsi terendah yaitu Sulawesi Utara, dan secara keseluruhan TPAK Provinsi Lampung masih hampir sama dengan rata-rata nasional yaitu sebesar 60.66%. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 di Provinsi Lampung sebesar 5.42% sementara tingkat pengangguran rata-rata tertinggi secara nasional terdapat pada Provinsi Maluku yaitu sebesar 10.51% sementara rata-rata nasional adalah 5.94% yang arti tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran secara nasional.


176


Keberhasilan Provinsi Lampung selama periode 2015-2019 dalam pencapaian kinerja pada sasaran Strategis pertama Meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja yang capaiannya realisasinya sangat tinggi yaitu dengan nilai diatas 91 (Sangat Tinggi) yaitu indikator Rasio Ketergantungan sebesar 105.67%, Indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja sebesar 100.23%, indikator Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 97.54%. Adapun keberhasilan sasaran pertama dari indikator capaian tersebut adalah : 1. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan Rasio Ketergantungan yaitu melalui perbaikan kesehatan, penekanan jumlah kelahiran, dan perbaikan gizi masyarakat. 2. Keberhasilan Provinsi Lampung dalam perluasan kesempatan kerja melalui program-program yang ada di instansi sektoral baik perluasan maupun penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta pengembangan kewirausahaan bagi tenaga kerja. 3. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkat program pendidikan dan peningkatan ekonomi penduduk yaitu dengan menekan atau menahan penduduk usia kerja muda lebih lama bersekolah dengan demikian pada usia muda tersebut tidak aktif secara ekonomi masuk pasar kerja. Beberapa yang terkait dengan peningkatan pendidikan adalah : a. Mengikutsertakan penduduk usia muda dalam program Pelatihan Tenaga Kerja yang berbasis Kompetensi dengan tujuan agar mereka mampu berkompetisi di bursa kerja. Pada tahun 2015 melalui Program Peningkatan Kompetensi tersebut target kinerja yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebanyak 992 orang sementara capaian kinerja Tahun 2015 sebesar 896 orang atau 90.32%. b. Capaian IKU cukup memuaskan tetapi kegiatan ini perlu adanya peningkatan kapasitas baik dari penambahan jumlah pelatihan maupun alokasi dana. c. Cukup tingginya minat pencari kerja di Provinsi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya guna memasuki pasar kerja, baik pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. d. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung baik berupa dukungan anggaran pelatihan


177


berbasis kompetensi maupun peralatan praktek pelatihan pada masing-masing BLK di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Permasalahan Beberapa indikator datanya didapatkan dari hasil survey dari pihak lain seperti BPS, Instansi terkait, sedangkan survey tidak dilakukan setiap tahun atau setiap lima tahun seperti data Susenas, Sakerda dan Sensus Penduduk yang data keluar secara Periodik, Semester, Tahunan bahkan Lima atau Sepuluh tahun seperti hasil data Sensus Penduduk dan Sakerda. 1. Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja atau daya serap dalam penciptaan kesempatan kerja. 2. Tingkat pendidikan angkatan kerja rendah. 3. Hubungan industrial perlu ditingkatkan dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan. 4. Perlu Peningkatan Perlindungan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 5. Tingkat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja rendah rendah. 6. Masuknya tenaga kerja kedalam negeri akibat diberlakukannya pasar bebas (MEA). 7. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam penciptaan lapangan kerja guna mengatasi atau pengurangan pengangguran Solusi 1. Data yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran di hasilkan dari Kesepakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS, dan Hasil Pengolahan Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 2. Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan On Line sehingga data dapat tepat waktu diterima di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/kota dan SKPD terkait dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 3. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam penciptaan lapangan kerja guna mengatasi atau pengurangan pengangguran. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas program Kegiatan penunjang keberhasilan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dengan dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah


178


Daerah dengan demikian sumber daya tenaga kerja atau angkatan kerja yang akan tercapai yaitu : a. Peningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif bertujuan untuk penyerapan tambahan angkatan kerja baru dan mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur secara bertahap dengan mewujudkan perluasan lapangan kerja produktif yang berkelanjutan, baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai serta mempunyai daya saing. b. Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja menuju terpenuhinya kopetensi pada era global atau MEA. c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta yang berorientasi IPTEK. 5. Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja yaitu menunjang keberhasilan dalam rangka penempatan dan perluasan kesempatan kerja baik yang sudah masuk pasar kerja maupun yang akan masuk pasar kerja sehingga akan mampu dan memiliki daya saing di pasar kerja baik lokal maupun global. a. Terserapnya angkatan kerja melalui mekanisme penempatan tenaga kerja AKAD, AKAL dan AKAN. b. Mengurangi jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (menganggur). c. Tersedianya lapangan kerja melalui usaha mandiri dan meningkatnya jumlah unit usaha kecil, wirausaha, kemitraan antara UKM dan pengusaha kecil dan menengah. 6. Pengembangan Hubungan Industrial yaitu menunjang pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja melalui : a. Meningkatan Kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja dengan perbaikan sistem pengupahan dan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. b. Pengembangan dan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartite, Serikat Pekerja dan Pengusaha serta pembinaan Ketenagakerjaan .yang mencakup hubungan industrial. c. Meningkatnya Tenaga Kerja yang masuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan. 7. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan:


179


a. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan normanorma ketenagakerjaan di Perusahaan. b. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. c. Meningkatnya kesadaran pekerja dan pengusaha dalam penerapan norma kerja di perusahaan. 8. Faktor penunjang lain untuk keberhasilan Program dengan optimalisasi : a. Organisasi yang efektif dan efiseien. b. SDM pegawai yang memadai. c. Perangkat hukum yang memadai. d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. e. Sumber daya manusia yang melimpah. 17. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Lampung merupakan bagian yang Integral dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Paradigma Pembangunan Ketransmigrasian saat ini telah mengalami perubahan sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah sehingga melalui pembangunan ketransmigrasian diharapkan dapat difasilitasi terjadinya pertemuan budaya antar kelompok masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang mewajibkan adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi, yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa guna menjadi kekuatan yang sinergi dalam melaksanakan pembangunan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah serta memantapkan ketahanan nasional. Dalam pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Lampung mekanismenya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan penerapan kerjasama antar daerah (Daerah Asal dan Tujuan), sedangkan pendekatannya menyesuaikan dengan kondisi lokal yang spesifik dan perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.


180


Rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi seperti pada tabel 3.47 berikut : Tabel 3.47

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Penempatan Transmigrasi ke 11 55 55 100 Luar Lampung 2 Fasilitas yang Dibangun di Kawasan KTM Sebagai Embrio 3 3 100 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



125

44

6

50

1

Kedua indikator dalam sasaran ini dapat tercapai 100% dengan kategori kinerja sangat tinggi. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung pada tahun 2015 terealisasi 55 Kepala Keluarga (KK) dari target 55 KK dan capaian ini juga telah berkontribusi sebesar 44% untuk pencapaian target akhir RPJMD 2019 sebanyak 125 KK. Sedangkan, untuk fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru juga tercapai 100% dari target sebanyak 3 kawasan. Capaian ini menyumbang 50% dari target akhir RPJMD 2019 yang sebanyak 6 kawasan. Indikator sasaran Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung di mana tahun 2014 kinerja sebesar 11 KK, tahun 2015 ditarget sebanyak 55 KK sementara realisasi kinerja sebesar 55 KK atau 100%. Keberhasilan pada indikator ini belum menunjukkan situasi yang menggembirakan, mengingat tingginya animo masyarakat Provinsi Lampung untuk bertransmigrasi ke Luar Lampung akan tetapi Provinsi Lampung menentukan rencana kinerja yang ditargetkan sangat rendah karena kebijakan pemerintah daerah dalam optimalisasi anggaran dan ketidaksiapan daerah penerima transmigrasi disebabkan kondisi pembangunan sarana dan prasarana belum dapat diselesaikan tahun 2015.


181


Indikator sasaran Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di mana target tahun 2015 pembangunan kelembagaan ekonomi produkif di kawasan KTM sebanyak 3 lembaga dan realisasi sebesar 100%. Pengembangan sarana usaha ekonomi produktif tersebut berada pada KTM Mesuji Kabupaten Mesuji. 55 KK yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung terdiri dari : 1. Daerah asal Kabupaten Pringsewu sebanyak 15 KK ke lokasi Anuwa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Daerah asal Kabupaten Pesawaran sebanyak 15 KK ke lokasi Keliling Semulung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat 3. Daerah asal Kabupaten Lampung Utara sebanyak 10 KK ke lokasi Padalere Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Daerah Asal Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 15 KK ke lokasi Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan Jumlah dan Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung Tahun 2009 – 2015 dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut : Tabel 3.48

Perkembangan Jumlah dan Penempatan Transmigrasi ke Luar Lampung Tahun 2009 – 2015 Daerah Penempatan

No

1

1

2

3

4 5

Tahun Penem patan

Daerah Asal/ Kabupaten

2

3

2009

Lampung Utara Lampung Selatan Pesawaran

2010

2011

2012 2013

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

Sulawesi Tengah

Jumlah

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Sulawesi Tenggara

Kk

Jiwa

Kk

Jiwa

K k

Jiw a

Kk

Jiwa

Kk

Jiwa

Kk

Jiwa

Kk

Jiwa

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

25

104

-

-

-

-

-

-

-

-

25

104

-

-

25

104

-

-

-

-

-

-

-

-

25

104

25

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

105

Pesawaran Lampung Selatan Lampung Utara Pesawaran Lampung Selatan Lampung Utara Lampung Selatan Pesawaran

25

111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

111

-

-

15

70

-

-

-

-

-

-

-

-

15

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

94

-

-

-

-

-

-

-

-

25

94

-

-

25

107

-

-

25

94

25

-

-

-

50

201

-

-

-

-

-

-

20

68

20

-

-

-

20

68

-

-

20

81

-

-

-

-

-

-

-

-

20

81

-

-

25

86

-

-

-

-

-

-

-

-

25

86

Pringsewu Lampung Selatan Pringsewu

-

-

25

92

-

-

-

-

-

-

-

-

25

92

-

-

15

59

-

-

-

-

-

-

-

-

15

59

-

-

15

49

-

-

-

-

-

-

-

-

15

49

Pesawaran

-

-

10

40

-

-

-

-

-

-

-

-

10

40


182

-


Lampung Tengah Lampung Utara

6 7

2014 2015

Tanggamu s Pringsewu Pringsewu Lampung Utara

-

-

10

38

-

-

-

-

-

-

-

-

10

38

-

-

-

-

-

-

-

-

10

32

-

-

10

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesawaran

15

Lampung Tengah TOTAL

75

305

275

1.099

-

-

6

18

52

75

213

55

32

18

5

19

5

19

12

43

12

43

10

42

10

42

15

51

51

15

6

33

122

15

52

403

1557

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Lampung, 2016.

Adapun keberhasilan dari indikator capaian tersebut disebabkan :  Tingginya animo masyarakat pencari kerja di Provinsi untuk bekerja di luar negeri (menjadi TKI) baik yang bekerja di sektor formal maupun informal melalui Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).  Cukup banyaknya permintaan dari Provinsi lain khususnya Provinsi Kepulauan Riau terhadap tenaga kerja (pencari kerja) asal Provinsi Lampung melalui Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Permasalahan Kinerja  Masih kurangnya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara daerah pengirim dengan daerah penerima guna penempatan calon transmigrasi asal Provinsi Lampung di Kalimantan dan Sulawesi.  Sistem Informasi pelaporan data dari fasilitas pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan Kabupaten/kota dan instansi terkait atau sektoral belum optimal dan tepat waktu.  Rendahnya penetapan target capaian kinerja pada indikator ini adalah belum selesainya pembangunan pemukiman transmigrasi yang akan ditempatkan yaitu di kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Barat, akibatnya penundaan keberangkatan calon transmigrasi tersebut, dan direncanakan akan diberangkatkan tahun depan. Solusi 1. Membangun Kerjasama Antara Daerah lebih banyak lagi dengan daerah lain dalam rangka penempatan transmigrasi ke luar Lampung. 2. Membangun koordinasi aktif dengan pusat dalam peningkatan quota penempatan transmigrasi ke luar Lampung.


183


3.

Membangun Fasilitas sarana dan prasaran di KTM guna mendukung pengembangan kawasan ekonomi produktif di kawasan transmigrasi (KTM).

18. Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Kesetaraan Gender Tabel 3.49

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Kesetaraan Gender 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplemen tasikan 0 3,6 5,45 151,3 anggaran responsif gender (ARG) 2 Perempuan 25 keluarga miskin 450 450 100 Kelompok pedesaan Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



1

36,4

10

130

29,41

Terdapat beberapa perbedaan sasaran dan satuan target jika membandingkan realisasi tahun 2014 dengan tahun 2015. Di tahun 2014, implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) diwujudkan dalam program sosialisasi dan belum ditargetkan dapat diimplementasikan pada SKPD. Tahun 2015, ARG ditargetkan dapat diimplementasikan pada 3,6% dari total 55 SKPD (2 SKPD), dan pada realisasinya program ini tercapai melebihi target (realisasi 5,45% berarti 3 SKPD telah mengimplementasikan ARG). Pada indikator kedua, 25 kelompok menjadi penerima bantuan di tahun 2014. Dengan jabaran 10 orang per kelompok, maka total capaian tahun 2014 adalah 250 orang. Tahun 2015 kegiatan pemberian bantuan dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran, maka bantuan dialihkan menjadi bimtek untuk 450 orang dari 5 Kabupaten. Dengan demikian target tahun 2015 tercapai 100%.


184


19. Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tabel 3.50

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Jumlah Kab/Kota layak anak se1 1 1 100 Provinsi Lampung 2 Penanganan kasus 22 75 95 126,7 perempuan dan anak Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



1

3

33,3

200

47,5

Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diukur melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung dan Penanganan kasus perempuan dan anak. Dari dua indikator tersebut, indikator Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung mencapai 100 persen dengan realisasi 1 kabupaten/kota sesuai yang ditargetkan pada tahun 2015. Sedangkan indikator Penanganan kasus perempuan dan anak justru melampaui target atau sebesar 126,7%. 20. Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat Sasaran meningkatnya peran pemuda dan prestsi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat yang diukur melalui 2 indikator kinerja utama yaitu peringkat pekan olahraga nasional dan kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan. Dari dua indikator tersebut, indikator peringkat pekan olahraga prestasi nasional mencapai 100 persen dengan realisasi mendapat peringkat 8 besar sesuai yang ditargetkan pada tahun 2015. Capaian ini telah menyumbang sebesar 40 persen pada capaian RPJMD 2019 yang menargetkan Provinsi Lampung masuk 5 besar dalam pekan olahraga prestasi. Sedangkan indikator kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan hanya tercapai sebesar 57,14 persen dari target sebanyak 35 kelompok hanya terealisasi sebanyak 20 kelompok. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 3.51 berikut : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

185


Tabel 3.51

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestsi Olahraga Dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Peringkat Pekan Olahraga Prestasi 2 Popwil 8 8 100 Nasional 2 Kelompok Pemuda yang Dilatih Sebagai 20 35 20 57,14 Kader kewirausahaan Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



1

5

40,00

35

57,14

Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional dalam hal ini merupakan program Lampung berprestasi dan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi dan pendidikan yang dapat mengangkat harkat dan martabat daerah di kancah nasional. Hal ini terwujud dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke XIII tahun 2015 yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan 20 September 2015. Provinsi Lampung menempati peringkat ke-8 (delapan) dari 33 provinsi di Indonesia. Kontingen Provinsi Lampung pada POPNAS tahun 2015 memperoleh medali pada 7 (tujuh) cabang olahraga dengan hasil sebagaimana tabel 3.52 berikut : Tabel 3.52

NO 1 2 3 4 5 6 7

Perolehan Medali Kontingen Provinsi Lampung Pada POPNAS Tahun 2015 CABANG OLAHRAGA

EMAS

PERAK

ANGKAT BESI PANAHAN ATLETIK SENAM KARATE SEPAK TAKRAW GULAT

5 1 1

2 1 1 2 1 1 1

JUMLAH

7

9

PERUNGGU

1 2

1 4

Sumber : Dispora Provinsi Lampung, 2016

Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan dalam hal ini merupakan kelompok pemuda yang berbakat dan mandiri menjadi pemuda yang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

186


dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada. Dalam rangka mendorong kelompok pemuda agar lebih produktif dan memiliki jiwa kewirausahaan, Provinsi Lampung pada tahun 2015 ini melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi 20 kelompok pemuda di Provinsi Lampung. 21. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama Sasaran meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang ditargetkan dalam IKU Gubernur 2015 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebanyak 1 : 291, capaian tahun 2015 menunjukkan realisasi dalam jumlah yang lebih besar 1 : 293 atau 99,31%. Capaian ini juga menjadikan target capaian pada akhir tahun RPJMD terealisasi sebesar 96,69% dari target tahun 2019 sebanyak 1 : 291. Dengan pencapaian ini, kinerja Provinsi Lampung untuk sasaran ke 21 pada tahun 2015 adalah memenuhi kriteria sangat tinggi. Tabel 3.53

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Rasio Tempat Peribadatan per 1 : 291 1:293 99,31 Jumlah Penduduk Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



1:280

95,35

1

Dari tabel 3.53 diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan tempat peribadatan dengan jumlah penduduk adalah 1 tempat peribadatan berbanding dengan 293 penduduk. Rasio tersebut menunjukkan bila 1 tempat peribadatan digunakan oleh 293 penduduk. Rasio tersebut adalah untuk umat beragama islam karena merupakan jumlah mayoritas di Provinsi Lampung dan merupakan angka perbandingan di tahun 2014, karena data tahun 2015 sedang diolah oleh kementerian agama Provinsi Lampung. Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk khususnya umat islam di Provinsi Lampung ditunjukkan pada grafik 3.37.


187


Grafik 3.37

Rasio Tempat Ibadah Per Jumlah Penduduk Umat Beragama Islam di Provinsi Lampung Tahun 2014

8000000,0 7000000,0 6000000,0 5000000,0 4000000,0 3000000,0 2000000,0 1000000,0 -

7377476,0 Series1

25161,0 Jumlah Umat Islam

Tempat Ibadah

Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan data statistik keagamaan tahun 2014 jumlah umat beragama se-provinsi Lampung tahun 2014 berjumlah 8.816.684 jiwa. Secara lengkap jumlah umat beragama berdasarkan agama dan kabupaten/kota se-provinsi Lampung adalah sebagai berikut : Tabel 3. 54 Jumlah Umat Beragama se-Provinsi Lampung Tahun 2014 No.

Kabupaten/Kota

Agama Katolik Hindu 7.642 7.921 6.949 16.791 14.790 244.264 13.021 184.998 24.303 304.713 7.670 32.131 6.833 55.863 5.546 69.381 5.412 29.190 9.874 10.617 5.217 20.700 4.736 8.650

Islam Kristen Lampung Barat 421.890 3.096 Tanggamus 538.418 3.861 Lampung Selatan 864.823 11.659 Lampung Timur 915.409 11.970 Lampung Tengah 1.093.375 34.327 Lampung Utara 554.580 25.104 Way Kanan 404.925 7.225 Tulang Bawang 396.349 8.216 Pesawaran 395.702 7.258 Pringsewu 362.768 2.724 Mesuji 180.864 3.862 Tulang Bawang 244.184 5.203 Barat 13 Bandar Lampung 864.097 35.720 20.536 8.761 14 Metro 140.092 6.591 5.859 4.928 Jumlah 7.377.476 166.816 138.388 998.908 Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budha 3.179 7.361 19.348 25.598 12.667 4.778 2.025 6.099 5.705 4.960 2.784 3.758

Jumlah 443.728 573.380 1.154.884 1.150.996 1.469.384 624.263 476.871 485.592 443.268 390.943 213.427 266.531

34.759 2.076 135.096

963.873 159.546 8.816.684


188


Grafik 3.38

Jumlah Umat Beragama se-Provinsi Lampung Tahun 2014 4928,0 140092,0 8761,0

Metro Bandar Lampung

864097,0

8650,0

Tulang Bawang Barat

244184,0 20700,0 180864,0 10617,0 362768,0 29190,0 395702,0 69381,0 396349,0 55863,0 404925,0 32131,0 554580,0 304713,0

Mesuji Pringsewu Pesawaran Tulang Bawang Way Kanan Lampung Utara Lampung Tengah

Budha

Hindu Katolik Kristen

1093375,0

184998,0

Lampung Timur

915409,0

244264,0

Lampung Selatan 16791,0

Tanggamu

7921,0

Lampung Barat ,0

Islam

864823,0 538418,0

421890,0 400000,0

800000,0

1200000,0

Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014

Sedangkan, jumlah rumah ibadah se-Provinsi Lampung tahun 2014 sebanyak 27.565 rumah ibadah dengan rincian seperti pada tabel 3.55 di bawah : Tabel 3. 55

Jumlah Rumah Ibadah se-Provinsi Lampung Tahun 2014

No.

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lampung Barat Tanggamu Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

Masjid

Mushola

869 860 1.056 1.387 1.474 1.030 793 319 652 510 309 407

468 759 1.032 2.207 2.489 891 738 1.233 678 622 823 521

Gereja Kristen 26 23 90 114 126 85 85 51 39 21 45 58

Gereja Khatolik 12 7 42 53 57 16 20 20 9 14 16 24

Pura 3 10 253 232 266 24 150 25 5 12 4 50

Vihara

Jumlah

9 2 14 25 32 5 5 13 13 4 4 5

1.387 1.661 1.661 4.018 4.444 2.051 2.051 1.661 1.396 1.183 1.201 1.065


189


13 14

Bandar Lampung 750 1.930 104 5 5 47 Metro 134 220 17 3 2 3 Jumlah 10.550 14.611 884 298 1.041 181 Sumber : Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014

Grafik 3.39

2.841 379 27.565

Jumlah Umat Beragama dan Rumah Ibadah se-Provinsi Lampung Tahun 2014

16000,0 14000,0 12000,0 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 ,0

14611,0 10550,0

884 Masjid

Mushola Gereja Kristen

298

Gereja Khatolik

1041,0

Pura

181

Vihara

Sumber : Data Statistik Keagamaan, Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Angka, 2014

Umat Islam di Provinsi Lampung berjumlah 7.377.476 jiwa dan tempat beribadah yang ada sejumlah 25.161 unit yang terdiri dari masjid dan mushola. Berarti rasio tempat beribadah per jumlah penduduk umat Islam yaitu 1 : 293. Umat Kristen berjumlah 166.816 jiwa dengan tempat beribadah sejumlah 884 unit, sehingga rasionya 1 : 189. Penduduk beragama Katholik berjumlah 138.388 jiwa dan gereja Katolik sebagai tempat beribadah yang ada berjumlah 298 unit maka rasionya 1 : 464. Jumlah penduduk beragama Hindu 998.908 jiwa dengan jumlah Pura 1.041 unit. Rasio tempat beribadah umat Hindu yaitu 1 : 959. Sedangkan, umat beragama Budha berjumlah 135.096 jiwa dengan jumlah tempat beribadah 181 Vihara yang ada sehingga rasionya 1 : 746. Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk yang terkecil yaitu umat beragama Kristen diikuti dengan Islam, Katholik, Budha dan Hindu. 22. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efisien Dan Efektif Melalui Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi


190


Tingkat pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari persentase realisasi capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Gubernur tahun 2015 mencapai 100% bahkan lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.56 berikut : Tabel 3.56

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efisien Dan Efektif Melalui Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) 9 9 100 Pembangunan Daerah yang Aplikatif 2 Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah 4 5 125 melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



40

22,5

15

33,33

1

Dari tabel 3.56 di atas, dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif tercapai 100% dari target dihasilkannya jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif sebanyak 9 policy paper dapat tercapai 100% dan berarti telah menyumbang sebesar 22,5% pada pencapaian target RPJMD tahun 2019 sebanyak 40 policy paper. Sedangkan, untuk indikator jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yng telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi roadmap Sida tercapai 125% dari target 4 kab/kota terealisasi sebanyak 5 kabupaten/kota.


191


Capaian ini telah berkontribusi sebesar 33,33% pada pencapaian target RPJMD 2019 sebanyak 15 kabupaten dan kota. Provinsi Lampung pada tahun 2015 telah menghasilkan 11 kajian yaitu: 1. Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung. 2. Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir Kakao dan Kopi. 3. Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung. 4. Penguatan Jaringan Penelitian Pendidikan Provinsi Lampung. 5. Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sekolah Menengah (SMA/SMK). 6. Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara di Provinsi Lampung. 7. Kajian Penataan Pengembangan Poros Itera, IAIN, Kota Baru terkait Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. 8. Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir Dalam Rangka Mendukung Lampung Sebagai Bagian Poros Maritim Indonesia. 9. Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis Lampung (Lintas Pantai Timur). 10. Kajian Lahan Pengganti Kawasan Industri Way Pisang Lampung Selatan. 11. Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di Provinsi Lampung. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang telah dimanfaatkan adalah : 1. Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung. Kajian ini telah didistribusikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Badan kesbang dan Dinas Pariwisata dan Provinsi Lampung. 2. Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung. Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bakorluh Provinsi Lampung dan BPTP Kementrian Pertanian. 3. Penguatan Jaringan Penelitian Pendidikan Provinsi Lampung. Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

192


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sekolah Menengah (SMA/SMK). Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi Lampung, Biro Organisasi Provinsi Lampung. Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara di Provinsi Lampung. Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung yang akan dilanjutkan dengan Studi Lanjutan pada Tahun 2016. Kajian Penataan Pengembangan Poros Itera, IAIN, Kota Baru terkait Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Kajian ini telah diserahkan kepada Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Provinsi Lampung, BPIW Kementrian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Institut Teknologi Sumatera, IAIN, Unila dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir Dalam Rangka Mendukung Lampung Sebagai Bagian Poros Maritim Indonesia. Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, BPMPD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung, Lembaga Perguruan Tinggi, Dinas Pertambangan Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis Lampung (Lintas Pantai Timur). Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Bappeda, Dinas Pertambangan Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, UMKM di Provinsi Lampung. Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di Provinsi Lampung Kajian ini telah diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung, Bakorluh Provinsi Lampung dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung.


193


Indikator Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida bertujuan untuk meningkatkan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung guna mendorong daya saing dan kemandirian daerah. Keberhasilan Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dikarenakan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro (4 Kabupaten dan 1 Kota). 23. Sasaran Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Lingkungan serta Perlindungan dan Konservasi SDA

Kerusakan

Tahun 2015 kelas status mutu sungai utama dan waduk besar mencapai target yaitu memperoleh status D. Sedangkan perusahaan yang menjadi Profer tahun 2015 sebanyak 70 perusahaan dari yang ditargetkan sebanyak 100 perusahaan, sehingga capaian kinerjanya 70% atau kategori sedang dan berhasil menyumbang sebesar 50% dari target RPJMD 2019 sebanyak 140 perusahaan. Tabel 3.57

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan serta Perlindungan dan Konservasi SDA 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Kelas Status Mutu Sungai D D 100 Utama dan Waduk Besar 2. Jumlah Perusahaan 100 70 70 yang Menjadi PROFER Sumber : Data Olahan Biro Organisaasi Setdaprov. Lampung, 2016



B

50

140

50

1


194


a.

Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar

Untuk menentukan indiktor kelas status mutu sungai utama dilakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai. Pemantauan kualias air sungai dilaksanakan atas dasar kebijakan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup oleh Kementerian LHK dengan BPLHD Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada sungai yang berada pada lintas batas Provinsi atau bersifat strategis Nasional, dalam hal ini dipilih lokasi sungai Way Mesuji karena berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan (Kab. Mesuji dan Kab. Ogan Komering Ilir). Pelaksanaan kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh Tim Pemantauan Kualitas Air Sungai Mesuji dengan 6 titik di sungai utama dan 1 titik di anak sungai. Frekwensi pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali/tahun di bulan Agustus sampai November sebagai distribusi waktu yang diharapkan dapat mewakili musim kemarau, musim peralihan dan musim penghujan. Data tersebut selanjutnya ditentukan status mutunya kemudian akan dijadikan revisi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan kualitas air sungai di tingkat Provinsi maupun nasional. Hasil perhitungan Status Mutu Air dari pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode “STORET” berdasarkan Kepmen LHK nomor 115 Tahun 2003. Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari US-EPA (Enviromental Protection Agency) dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 (empat) kelas seperti pada tabel 3.58 berikut : Tabel 3.58

Kelas dan Skoring Status Mutu Air

KELAS A B C D

SKORING Baik Sekali, Skor = 0 Baik, Skor = -1 s/d -10 Sedang, Skor = -11 s/d -30 Buruk, Skor ≥ -31

PENJELASAN Memenuhi Baku Mutu Cemar Ringan Cemar Sedang Cemar Berat

Sumber : BPLHD Provinsi Lampug, 2016

Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukan kondisi cemar atau baik pada suatu sumber air tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemantauan terhadap air sungai Way Mesuji Provinsi Lampung, secara keseluruhan hampir semua parameter memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas perairan sungai Way Mesuji dengan status mutu air Cemar Berat (Kelas D). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

195


b.

Perusahaan yang Menjadi Proper

Perusahaan yang menjadi Proper tahun 2015 sebanyak 70 perusahaan dari yang ditargetkan sebanyak 100 perusahaan, sehingga capaian kinerjanya 70% atau kategori sedang dan berhasil menyumbang sebesar 50% dari target RPJMD 2019 sebanyak 140 perusahaan. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggungjawab usaha untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kriteria penilaian PROPER berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 3 tahun 2014 tentang PROPER. Secara umum dapat dilihat dalam kriteria pada tabel 3.59 di bawah ini : Tabel 3.59

Kategori Penilaian PROPER

KATEGORI Emas

Hijau

Biru

Merah

Hitam

PENJELASAN Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari pelaksanaan yang disyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery) dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR) dengan baik Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan Diberikan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber : BPLHD Provinsi Lampung, 2016


196


Pelaksanaan PROPER tahun 2015 di Provinsi Lampung ditargetkan untuk melakukan pengawasan terhadap 70 Perusahaan yang meliputi : 1. 49 Perusahaan dari Sektor Agro Industri; 2. 17 Perusahaan dari Sektor Manufactur, Prasarana dan Jasa; 3. 4 Perusahaan dari Sektor Pertambangan, Energi dan Migas. Berdasarkan pembahasan, maka hasil terhadap 70 Perusahaan peserta PROPER wajib inspeksi tahun 2015 di Provinsi Lampung, sebagai berikut : 1. Peringkat Hijau : 4 Perusahaan 2. Peringkat Biru : 61 Perusahaan 3. Peringkat Merah : 5 Perusahaan 24. Sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Indikator sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2015 berkinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indikator sebesar 100% terhadap target 45% menurunnya tingkat pencemaran air. Capaian ini juga telah menyumbang sebesar 20% terhadap capaian target RPJMD 2019 sebesar 25% menurunnya tingkat pencemaran air. Rencana dan realisasi capaian sasaran peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilihat pada tabel 3.60 berikut : Tabel 3.60

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 2015

No 1

Indikator Tingkat Pencemaran Air

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

45

45

100



25

20


Penurunan tingkat pencemaran air dilakukan dengan pengambilan sampel kualitas air laut di Teluk Lampung dan air sungai di Provinsi Lampung. Waktu pelaksanaan sampling atau pengambilan sampel kualitas air Laut Teluk Lampung dilaksanakan 3 (tiga) kali pemantauan, bulan April, Juni dan September tahun 2015. Jumlah titik pemantauan pengambilan sampel di 8 (delapan) lokasi, yaitu : a. Pasar Pelelangan Ikan (PPI Lempasing) b. Pasar Pelelangan Ikan (PPI Gudang Lelang) c. Daerah Sukaraja


197


d. e. f. g. h.

Daerah Panjang Daerah Hanjung Daerah Bukit Asam Daerah Sumber Indah Perkasa Pulau Condong

Waktu pelaksanaan sampling atau pengambilan sampel kualitas air Sungai di Provinsi Lampung dilaksanakan 3 (tiga) kali pemantauan, bulan Mei, Juli dan Oktober tahun 2015. Jumlah titik pemantauan pengambilan sampel di 7 (tujuh) lokasi, yaitu : a. Way Sekampung b. Way Seputih c. Way Pengubuan d. Way Terusan e. Way Tulang Bawang f. Way Batang Hari g. Way Kandis Berdasarkan pengujian sampel yang telah dilakukan di tahun 2015 maka mendapatkan hasil seperti pada tabel 3.61 berikut : Tabel 3.61 Hasil Pengujian Sampel Status Mutu Air Laut dan Sungai di Provinsi Lampung Tahun 2015 Jenis Status Mutu Air Laut

Lokasi Pasar Pelelangan Ikan (Lempasing) Pasar Pelelangan Ikan (Gudang Lelang) Sukaraja

Pelabuhan Panjang

Hanjung

Bukit Asam

Sumber Indah Perkasa

Hasil Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, MinyakLemak, Arsen dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu perairan pelabuhan (Parameter BOD5, Nitrat, Senyawa Fenol, dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, Arsen dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Arsen dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter BOD5, Nitrat, Sulfida Arsen


198


Pulau Condong

Status Mutu Air Sungai

Way Sekampung

Way Seputih

Way Tulang Bawang

Way Terusan

Way Terusan Way Pengubuan

Way Batang Hari

Way Kandis

dan Total Coliform) Tidak memenuhi baku mutu biota laut (Parameter Nitrat, Minyak-Lemak, Arsen dan Total Coliform) SK-01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat SK-02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar sedang SP-01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat SP-02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan TB-01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan TB- 02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan TR- 01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan TR- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada cemar berat PB- 01 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status cemar ringan PB- 02 untuk kelas II, III masuk pada cemar berat dan IV masuk pada status memenuhi baku mutu BT- 01 untuk kelas II masuk pada cemar berat, III masuk pada status cemar sedang dan IV masuk pada status memenuhi baku mutu BT- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat KD- 01 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat KD- 02 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat KD- 03 untuk kelas II, III dan IV masuk pada status cemar berat

Sumber: BPLHD Provinsi Lampung, 2015

25. Sasaran Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Provinsi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis yang diukur melalui indikator luas rehabilitasi hutan dan lahan


199


termasuk mangrove berkinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 102,80% dari target 84.014 Ha atau terealisasi sebesar 86.364 Ha. Tabel 3.62

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Provinsi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis 2015

No 1

Capaian 2014

Indikator

Target

Reali sasi

% Realisasi

Luas Rehabilitasi Hutan dan 66.705 84.014 86.364 102,80 Lahan Termasuk Mangrove Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



175.770

18,03

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove tahun 2015 ini lebih meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 seluas 66.705 Ha atau meningkat seluas 19.659 Ha (22,76%). Capaian ini berkontribusi sebesar 18,03 persen pada capaian RPJMD 2019. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5 tahun terakhir (2011-2015) menurunkan kerusakan kawasan hutan negara sebesar 11,35 % dan menurunkan luas lahan kritis sebesar 21,20 %. Perkembangan luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Provinsi Lampung tahun 2011 – 2015 sebagaimana pada tabel 3.63 dan grafik 3.40 berikut : Tabel 3.63

Perkembangan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015 TAHUN

NO. 1.

2.

2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH (ha)

112.494

54.960

59.952

17.309

25.291

270.006

URAIAN Luas Hutan (ha)

Rehabilitasi dan Lahan

- Dalam hutan

kawasan

82.687

11.853

11.300

1.750

6.419

114.009

- Luar hutan

kawasan

29.807

43.107

48.652

15.559

18.872

155.997

Penurunan Kerusakan Hutan (%)

56,45

55,27

54,15

53,97

53,34

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016


200


Grafik 3.40

Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) 112494,0 150000,0 100000,0

54960,0

59952,0

50000,0

25291,0

17309,0

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)

,0 2011

2012

2013

2014

2015


Berdasarkan hasil Review data lahan kritis BP DAS WSS tahun 2013, tingkat kekritisan tertinggi terjadi di daerah hulu DAS yaitu : 1. Lampung Barat (86%), 2. Tanggamus (80,98%), 3. Way Kanan (71,66%), 4. Pesawaran (71,05%) dan 5. Lampung Tengah (51,8%). Tingkat kekritisan ada korelasi dengan keberadaan ijin HKm, sehingga perlu segera dilakukan penyuluhan, pengkayaan tanaman MPTS dan penguatan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam penguatan kelembagaan hutan kemasyarakatan (HKm) telah disepakatinya 9 MoU kerjasama melalui pola kemitraan yang terdapat di Reg. 45 (mesuji) 7 kelompok, Reg 40 (gedongwani) 1 kelompok dan Way Terusan 1 kelompok. Pembentukan 15 unit KPH dan bantuan bibit dalam program Pengembangan Hutan Kemasyarakatan sebanyak 340.101 batang. Berdasarkan Permenhut No. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. Progres Pengembangan Hutan Kemitraan :


201


a)

b)

c) d)

Kawasan Hutan Reg. 45 Mesuji, pola kemitraan antara PT. Silva Inhutani dengan masyarakat sudah dilakukan pada 9 kelompok tani, 2 di antaranya sudah ada Mou (naskah perjanjian). Kawasan hutan Reg 44 sungai Muara Dua, sosialisasi terkait kemitraan antara PT. Inhutani dengan masyarakat sebanyak 11 kelompok tani, Reg 46 Way Hanakau sebanyak 9 kelompok tani. Kawasan Hutan Reg. 40 Gedong Wani terdapat 2 kelompok tani yang sudah melakukan pola kemitraan. Kawasan Hutan Reg. 39 Tanggamus dan 47 Lampung Tengah baru melakukan sosialiasi terkait pola kemitraan.

Adapun pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di hutan lindung di Provinsi Lampung sebagai berikut : Tabel 3.64

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hutan Lindung di Provinsi Lampung Tahun 2015 LUAS

No

KABUPATEN

JUMLAH

PAK HKm (ha)

IUPHKm (ha)

Kelompok

KK

1

Lampung Barat

26,396.09

20,183.42

50

11,991

2

Tanggamus

45,043.52

14,609.15

32

16,169

3

Lampung Utara

6,155.00

5,875.00

6

3,310

4

Lampung Tengah

13,088.00

5,792.00

32

5,991

5

Way Kanan

11,763.00

11,763.00

10

5,174

6

Lampung Selatan

3,132.00

-

5

1,643

7

Lampung Timur

920.00

-

1

623

8

Pringsewu

3,642.00

-

2

1,951

110,139.61

58.222,57

138

46.852

JUMLAH


Rehabilitasi hutan dan lahan selain melalui pola kemitraan dilakukan juga dengan pengembangan hutan rakyat dengan penanaman pohon kayu–kayuan. Provinsi Lampung serius terhadap pengembangan hutan rakyat. Keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengembangan Hutan Rakyat diwujudkan melalui Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau. Tahun 2015 Provinsi Lampung melalui dana APBD telah melakukan


202


penanaman sebanyak 275.250 batang pohon, sedangkan melalui dana APBN dilakukan penanaman sebanyak 1.375.000 batang pohon. Jumlah batang dalam penanaman hutan rakyat yang telah dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel 3.65 berikut : Tabel 3.65

Data Penanaman Hutan Rakyat Tahun 2010 – 2015 PENANAMAN (Batang)

No.

TAHUN APBN

APBD

JUMLAH (Batang)

1.

2010

15.050.000

300.000

15.350.000

2.

2011

29.900.000

330.000

30.230.000

3.

2012

16.375.000

360.900

16.735.900

4.

2013

15.000.000

380.000

15.380.000

5.

2014

6.000.000

210.000

6.210.000

6.

2015

1.375.000

275.250

1.650.250

JUMLAH

83.700.000

1.856.150

85.556.150


Permasalahan : 1. Tingginya kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh perambahan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat a. Perambahan hutan menjadi penyebab utama kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung. b. Hampir seluruh fungsi kawasan hutan mengalami perambahan : Hutan Lindung, Hutan Produksi dan bahkan Hutan Konservasi. c. Menyebabkan tergangggunya fungsi pengatur tata air : kekeringan, banjir dan longsor. 2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan a. Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada Hutan Lindung. b. Pemanfaatan potensi hasil hutan kayu pada Hutan Produksi. c. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam. 3.

Adanya desa dalam kawasan hutan


203


4.

a. Terdapat 33 desa dalam kawasan hutan dan 78 desa yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan. b. Fasum dan Fasos, al : Kantor desa : 9 unit, Kantor Kecamatan : 1 unit, Kantor Polsek : 2 unit, Kantor Koramil : 1 unit, Sarana Pendidikan (sd, smp,sma) : 20 unit, Sarana Ibadah (masjid, gereja, pure) : 26 buah, Jalan aspal : 20 lokasi, Pasar : 7 unit, Puskesmas : 6 unit, Jaringan PLN : 6 lokasi dan Jaringan telpon : 2 unit. Kurangnya Bahan Baku Industri Kayu a. Kapasitas produksi rata-rata : 570.200 M3/tahun b. Realisasi produksi rata-rata : 95.922 M3/tahun (16,8%)

Solusi : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan, diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP), melalui : a. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di HL. b. Pengembangan Hutan Desa (HD); Lokasi di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Reg. 3 Kabupaten Lampung Selatan. c. Izin Usaha Hutan Tanaman Rakyat di KHPT Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat. d. Pengembangan Hutan Kemitraan. 2. Pengembangan Hutan Rakyat. Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan hutan rakyat dengan menanami lahan-lahan tidur masyarakat/tidak produktif dengan tanaman kayu-kayuan. Diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan kepada para petani. 3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Pengamanan dan Perlindungan Hutan a. Kegiatan rutin melalui : sosialisasi pengamanan hutan, operasi pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, operasi perambahan hutan, operasi penanggulangan konflik satwa liar serta peningkatan kapasitas SDM Polisi Kehutanan b. Promosi kehutanan Lampung dalam even lokal dan nasional (minimal 2 kali setahun), sosialisasi peraturan kehutanan terkini dan pembinaan Pamswakarsa serta Masyarakat Peduli Api (MPA). c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan untuk meminimalisir luas kebakaran hutan. Tahun 2015, kebakaran hutan di Provinsi Lampung seluas : 9.888,5 ha dengan rincian 6.636,5 terjadi di dalam BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

204


5.

kawasan hutan dan 3.250 ha terjadi di luar kawasan hutan. Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran dilakukan secara maksimal dengan melibatkan seluruh UPT Kementerian Lh dan Kehutanan di Provinsi Lampung dan Masyarakat Peduli Api. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sejak tahun 2010, di Provinsi Lampung telah ditetapkan 17 unit KPH

26. Sasaran Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat Sasaran terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat pada sasaran jumlah raperda dan pergub terealisasi 11 Perda dan 66 Pergub atau 110% dan 165% dari target yang dirumuskan sebanyak 10 Perda dan 40 Pergub pada tahun 2015. Capaian ini berkinerja sangat tinggi, dan telah mampu menyumbang sebanyak 110% dan 220% pada pencapaian target RPJMD 2019 sebanyak 10 perda dan 30 pergub. Sedangkan, untuk indikator penyelesaian kasus tanah juga tercapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 6 kasus terselesaikan. Tabel 3.66

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat 2015

No 1

2.

a.

Indikator Jumlah Raperda dan Pergub

Capaian 2014 32 Perda dan 81 Pergub

Target

Reali sasi

% Realisasi

10 Perda dan 40 Pergub

11 Perda dan 66 Pergub

110 dan 165

Penyelesaian 11 6 6 100 Kasus Tanah Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Target Akhir RPJMD (2019) 10 Perda dan 30 Pergub


6

100

110 dan 220

Jumlah Raperda dan Pergub

Adapun perturan daerah dan peraturan Gubernur Tahun 2015 yang dihasilkan atau dilegalkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 3.67 dan tabel 3.68 dibawah.


205


Tabel 3.67

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Dengan Status/Aspek Legalitasnya

NO/TGL TENTANG PERATURAN 1. 1 Tahun 2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 24 Agustus 2015 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 2. 2 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 16 September 2015 Perubahan Tahun 2015 3. 3 Tahun 2015 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 19 November 2015 4. 4 Tahun 2015 Usaha Jasa Perjalanan Wisata 7 Desember 2015 5. 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di 7 Desember 2015 Provinsi Lampung 6. 6 Tahun 2015 Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di 7 Desember 2015 Provinsi Lampung 7. 7 Tahun 2015 Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 7 Desember 2015 Modal 8. 8 Tahun 2015 Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin kredit 7 Desember 2015 Daerah Provinsi Lampung 9. 9 Tahun 2015 Penyelenggaraan Kepelabuhanan 7 Desember 2015 10. 10 Tahun 2015 Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah 7 Desember 2015 11. 11 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 28 Desember 2015 Lampung Tahun Anggaran 2016 Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung, 2016

NO

Tabel 3.68 NO 1

Peraturan Gubernur Provinsi Status/Aspek Legalitasnya

NO/TGL PERATURAN 1 Tahun 2015 5 Januari 2015

2

2 Tahun 2015 3 Februari 2015

3

3 Tahun 2015 12 Februari 2015 4 Tahun 2015 12 Februari 2015

4

Lampung

Tahun

TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Samsat Penuh, Samsat Pembantu, Samsat Mall/ Kontainer/ Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat Mobil Keliling di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015

STATUS Tidak berlaku lagi

2015

Dengan STATUS

Diubah dengan Pergub No. 51 Tahun 2015

Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung


206


5


6


7

7 Tahun 2015 12 Februari 2015 8 Tahun 2015 12 Februari 2015 9 Tahun 2015 16 Februari 2015

8 9

10


11

11 Tahun 2015 4 Maret 2015

12

12 Tahun 2015 4 Maret 2015 13 Tahun 2015 4 Maret 2015 14 Tahun 2015 4 Maret 2015 15 Tahun 2015 13 Maret 2015

13 14 15

16 17

16 Tahun 2015 13 Maret 2015 17 Tahun 2015 13 Maret 2015

18

18 Tahun 2015 13 Maret 2015

19

19 Tahun 2015 26 Maret 2015 20 Tahun 2015 26 Maret 2015

20

21

22 Tahun 2015 13 April 2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) pada RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Batang Milik Daerah Provinsi Lampung Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Peemrintah Provinsi Lampung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung Pedoman Sistim Penanganan Pengadaan (Whistleblower System) Tindak Pidana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Mekanisme dan Prosedur Evaluasi Rancangan Pearturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten/ Kota dan Rancangan Peraturan Pergub/ Walikota tentang


207


22

23 Tahun 2015 14 April 2015

23

24 Tahun 2015 14 April 2015

24

26 Tahun 2015 18 Mei 2015

25

27 Tahun 2015 18 Mei 2015 28 Tahun 2015 18 Mei 2015

26

27

29 Tahun 2015 28 Mei 2015

28

30 Tahun 2015 28 Mei 2015

29

31 Tahun 2015 29 Mei 2015 32 Tahun 2015 9 Juni 2015 33 Tahun 2015 9 Juni 2015

30 31

32

34 Tahun 2015 29 Juni 2015

33

35 Tahun 2015 3 Juni 2015 36 Tahun 2015 19 Juni 2015 37 Tahun 2015 19 Juni 2015 37.a Tahun 2015 20 Juni 2015 37.b Tahun 2015 29 Juni 2015 38 Tahun 2015 22 Juli 2015

34 35 36 37 38

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Tahun 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Sistim Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 65.a Tahun 2014 tentang Alokasi Pembangunan Dana Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung Peemrintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2015 Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung Pengawasan Muatan Angkutan Barang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung Rencana Strategi Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Perubahan tentang Peraturan Gubernur Lampung No. 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemprov Lampung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2016 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Lampung


208


39 40

39 Tahun 2015 22 Juli 2015 40 Tahun 2015 28 Juli 2015

41

41 Tahun 2015 28 Juli 2015

42

42 Tahun 2015 5 Agust 2015

43

43 Tahun 2015 15 Agustus 2015 44 Tahun 2015 14 Agustus 2015

44

45 46 47

45 Tahun 2015 24 Agustus 2015 46 Tahun 2015 31 Agustus 2015 47 Tahun 2015 8 September 2015

48

48 Tahun 2015 8 September 2015

49


50


51

51 Tahun 2015 5 Oktober 2015

52


53


54

54 Tahun 2015

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemprov Lampung Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015 Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung No. 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemprov.Lampung Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi di Provinsi Lampung Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung Penjabaran APBD Tahun 2015 Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Diubah dengan Pergub No. 53 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penyerahan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Se-Provinsi Lampung Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomort 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Quick Response Code sebagai Strategi Pemasaran


209


55

10 November 2015 55 Tahun 2015 2 November 2015

56

56 Tahun 2015 2 November 2015

57

57 Tahun 2015 7 Desember 2015

58

58 Tahun 2015 7 Desember 2015 59 Tahun 2015 7 Desember 2015 60 Tahun 2015 7 Desember 2015

59 60

61


62


63

63 Tahun 2015 15 Desember 2015 64 Tahun 2015 28 Desember 2015 67 Tahun 2015 29 Desember 2015 68 Tahun 2015 29 Desember 2015

64

65

Pariwisata Provinsi Lampung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Kekayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dab Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Pedoman Umum Pembangunan Gedung Daerah Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Pedoman Pengadaan Barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016

Penggunaan dan Pengelolaan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online Provinsi Lampung 66 Alokasi Pembagian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab./Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2016 Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung, 2016

b.

Penyelesaian Kasus Tanah

Penyelesaian kasus tanah pada tahun 2015 sebanyak 6 kasus sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila sampai dengan tahun 2019 dapat mencapai target, berarti indikator ini telah berkontribusi pada pencapaian target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% dari target sebanyak 6 kasus. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

210


Selama Tahun 2015 Provinsi Lampung telah memfasilitasi dan memediasi kasus/permasalahan/konflik-konflik pertanahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus pertanahan dan yang dapat diselesaikan sebanyak 6 (enam) kasus dengan uraian sebagai berikut : 1. Penyelesaian sertifikat tanah warga Desa Madukoro dengan Prokimal Kabupaten Lampung Utara atas 55 sertifikat. 2. Masalah tumpang tindih lahan 461 ha antara PTPN VII Lampung Utara dengan PT. Bumi Madu Mandiri (BMM) Kabupaten Way Kanan. 3. Permasalahan tanah proyek nasional land reform Rawasragi. 4. Permasalahan tanah objek land reform di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku Desa Rejang Kecamatan Rajabasa. 5. Permasalahan konvensi hutan Register 22 Way Waya. 6. Sengketa tanah antara KPRI Saptawa / Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak keluarga Caropeboka dan bank Indonesia. 27. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima Tabel 3.69

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai Dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima 2015

No

Indikator

Dengan

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah CC CC CC 100% Provinsi Lampung 2. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Tinggi Tinggi Tinggi 100% Pemerintah Daerah (LPPD) Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



BB

33,33

Tinggi

100%

1

Kedua indikator pada sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai Dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu dengan tercapainya target yang telah dirumuskan sebesar 100%.


211


a.

Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019 perhatian Provinsi Lampung akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu “Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusanurusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah predikat CC untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dan telah berhasil dicapai (100%) atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dengan pencapaian predikat CC (5), telah menyumbang sebesar 33,33% terhadap target akhir RPJMD yaitu mencapai predikat BB (3) pada tahun 2019. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015, karena proses penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2015 sedang dalam proses ketika laporan ini disusun. Menurut penilaian Kemenpan dan RB, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: a. Provinsi Lampung meraih nilai 51,14 atau mencapai predikat CC. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Kinerja meraih nilai 16,84 2) Pengukuran Kinerja meraih nilai 11,15 3) Pelaporan Kinerja meraih nilai 9,22 4) Evaluasi Kinerja meraih nilai 5,27 5) Capaian Kinerja meraih nilai 8,66 b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Provinsi Lampung yang dievaluasi. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

212


c.

Secara umum, evaluasi atas kinerja Provinsi Lampung sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan ke depan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.70

Hasil Penilaian Akuntabilitas Provinsi Lampung Tahun 2015 oleh Kemenpan RB

Aspek Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Tantangan dan Rekomendasi Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD belum dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi beserta target kinerja jangka menengah Belum menyusun rencana aksi atas kinerja yang akan dicapai dalam perencanaan kinerja tahunan dan menyajikan target secara periodik atas kinerja Belum memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta memonitor pencapaiannya secara berkala Melakukan peningkatan kualitas ukuran kinerja, tidak hanya pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga sampai pada tingkatan yang lebih operasional eselon III dan IV Melakukan peningkatan pemanfaatan indikator kinerja utama sebagai instrumen pengukuran kinerja yang dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, termasuk sebagai instrumen untuk menentukan reward dan punishment Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja hendaknya memberikan gambaran informasi mengenai evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan Memberikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja


213


Evaluasi Kinerja

Capaian Kinerja

instansi Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan melakukan tindaklanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dengan langkah-langkah yang nyata, serta menjadi bahan pelajaran agar tidak terulang pada masa mendatang Meningkatkan capaian kinerja tidak hanya sekedar upaya pencapaian output tetapi juga sampai pada capaian tingkat outcomes

Pencapaian nilai terhadap evaluasi kinerja instansi pemerintah tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu hanya 0,87 poin. Adapun perbandingan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun 5 (lima) Tahun adalah sebagai berikut pada tabel 3.71 : Tabel 3.71

Perbandingan Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampun Tahun 2011 – 2015

No

Komponen Yang Dinilai

Bobot

Nilai 2011

Nilai 2012

Nilai 2013

Nilai 2014

Bobot

Nilai 2015

1 2 3

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja

35 20 15

16,52 9,24 7,16

18,93 9,47 7,28

20,52 12,32 8,16

18,87 9,36 6,88

30 25 15

16,84 11,15 9,22

4 5

Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja 6Nilai Hasil Evaluasi

10 20 100

4,89 9,40 47,21

4,70 9,97 50,35

4,11 11,04 56,15

4,63 10,53 50,27

10 20 100

5,27 8,66 51,14

Tingkat Akuntabilitas C CC CC Kinerja Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

CC

CC

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Lampung. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu : 1. Menyelenggarakan workshop penyusunan perjanjian kinerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada bulan Januari 2015 di Balai Keratun Provinsi Lampung dengan melibatkan narasumber daerah Provinsi Lampung. 2. Menyelenggarakan workshop penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2015 bagi seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

214


Lampung dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Foto: Workshop Penyusunan Lakip Prov. Lampung, Okt. 2015 Sumber: Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

3. Melaksanakan pembinaan ke SKPD dan kabupaten/kota di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. 4. Memberikan arahan penyusunan Indikator Kinerja Utam (IKU), perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan dan laporan kinerja di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara.

Foto: Workshop Penyusunan IKU, PK, RKT dan LKj, Nop. 2015 Sumber: Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

Permasalahan : 1. Sering bergantinya sumber daya manusia di bidang perencanaan SKPD yang menangani penyusunan PK, RKT, dan LKj sehingga kurang sinkronnya tujuan, sasaran dan indikator yang ditampilkan dalam dokumen renstra dengan PK, RKT dan LKj. 2. Belum adanya sampel laporan kinerja yang baik dan baku untuk dijadikan contoh sehingga penyusunan PK, RKT dan LKj belum optimal. Solusi : 1. Menyelenggarakan workshop dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


215


2. Perlu adanya pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. b. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Pemeringkatan indeks Evaluasi Kinerja Pemerintahan Pemerintah Daerah (EKPPD) pemerintah kabupaten dan kota se wilayah provinsi dan nasional, serta pemerintah provinsi secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 4 (empat) kategori prestasi yaitu : Tabel 3.72

Indeks EKPPD Dalam Penentuan Prestasi Hasil Evaluasi LPPD

Indeks EKPPD

Prestasi

>3,00 – 4,00 >2,00 – 3,00 >1,00 – 2,00 0,00 – 1,00

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Sumber : Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung, 2016

Pada tahun 2013 Provinsi Lampung memperoleh peringkat status kinerja tinggi atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 2,4001. Sedangkan untuk tahun 2014 dengan melihat skor yang diperoleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung kemungkinan memperoleh status tinggi. Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi Lampung tahun 2012 – 2014 sebagai berikut : Tabel 3.73

Tahun 2012 2013 2014

Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2014

Skor

Status

Peringkat Nasional

1.8189 Sedang 29 2,4001 Tinggi 15 Kemungkinan Provinsi Lampung memperoleh status tinggi dengan melihat skor yang diperoleh 14 kabupaten/kota



216


Penetapan peringkat dan status capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :


217


Tabel 3.74 No 1

1

Penetapan peringkat dan status capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai dengan 2014

Provinsi/ Kabupaten/ Kota PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2012 Skor

Status

1.8189

Sedang

KABUPATEN/KOTA 2.8049 Tinggi

Peringkat Nasional 29

8 9

Bandar Lampung Lampung Tengah Way Kanan Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Barat

10

Tanggamus

1.0412

Sedang

350

11

Metro

0.9733

Rendah

391

2 3 4 5 6 7

35

2.7393

Tinggi

102

2.4717 2.3583

Tinggi Tinggi

140 164

2.2172

Tinggi

192

2.0054 1.8850

Tinggi Sedang

236 256

1.5100 1.1300

Sedang Sedang

303 344

12 13 14 Kepmendagri Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012

Provinsi/ Kabupaten/ Kota PROVINSI LAMPUNG Bandar Lampung Lampung Barat Metro Pesawaran Lampung Tengah Way Kanan Lampung Selatan Tanggamus Tulang Bawang Lampung Utara Lampung Timur

Tahun 2013 Skor

Status

2.4001

Tinggi

Peringkat Nasional 15

Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Tahun 2014 Skor

Status

PROVINSI LAMPUNG

KABUPATEN/KOTA 2.3586 Tinggi

60

2.9010

Tinggi

77

1.5915 2.4392

Tinggi Tinggi

83 183

KABUPATEN/KOTA 3.3150 Sangat Tinggi Bandar Lampung 3.1326 Sangat Tinggi Tanggamus 2.9423 Tinggi Lampung Selatan 2.8780 Tinggi

2.3523

Tinggi

210

Metro

2.8742

Tinggi

2.2575 2.1699

Tinggi Tinggi

230 247

Pringsewu Pesawaran

2.8689 2.8616

Tinggi Tinggi

2.1211 1.8790

Tinggi Sedang

258 281

Lampung Tengah Way Kanan

2.8326 2.7052

Tinggi Tinggi

1.8429

Sedang

284

Mesuji

2.6237

Tinggi

1.8315

Sedang

286

Lampung Utara

2.3666

Tinggi

Kepmendagri Nomor 120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013



218

Peringkat Nasional

Lampung Barat

Lampung Timur 2.0241 Tinggi Tulang Bawang 2.0019 Tinggi Tulang Bawang Barat 1.8992 Sedang Hasil sementara validasi oleh Timnas Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014 . Catatan : belum ditetapkan secara nasional dengan Kepmendagri


28.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sejalan dengan misi “Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif” yang menjadi misi ke-5 dalam RPJMD 2015 – 2019. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja yang sudah diuraikan dalam sasaran ke-27 sebelumnya. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tabel 3.75

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2015

No 1

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap WTP WTP WTP Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

% Realisasi 100%



WTP

100

Pada tahun 2015, indikator kinerja terhadap opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam penyelesaian dan kebenaran laporan keuangan tepat waktu. Pencapaian target atas indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan Provinsi Lampung. Dari indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014, menunjukan capaian 100%. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

219


Tingkat capaian ini menunjukan pelaksanaan urusan yang terkait di capai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah sangat tinggi. Pencapaian ini apabila dipertahankan, juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2019 yaitu opini WTP. Dengan menyandang predikat WTP berarti Pemerintah Provinsi Lampung dianggap mampu memberikan laporan keuangan dengan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 dapat di sajikan sebagai berikut : Tabel 3.76

Perbandingan Capaian Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2015

No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, 2016

Penurunan Opini dari Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2012 ke Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2013 lebih disebabkan ada beberapa temuan yang menyebabkan prosentase inmaterial seperti masih adanya aset daerah yang masih dalam proses inventarisasi dan kesalahan administrasi sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Diraihnya predikat WTP atas LKPD Tahun 2014 diserahkan pada bulan Juni 2015. Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada saat ini masih dalam dalam tahap Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.


220


Provinsi Lampung menempati posisi keempat dari tujuh Provinsi yang menerima penghargaan Anugerah bagi Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016 sebesar Rp. 40.7 milyar.

Gambar 3.4 Gubernur Lampung saat menerima piagam/sertifikasi unqualified opini (WTP) pada acara rapat kerja Nasional Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah dari Menteri Keuangan BAMBANG.PS. BRODJONEGORO, pada tanggal 02 Oktober 2015 di Jakarta

Berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) aparat pengawasan khususnya BPK RI perwakilan Lampung per 30 November 2015 dan hasil penyelesaian kerugian daerah per 16 Oktober 2015, Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat terbaik ke-4 (empat) dari 16 Pemerintahan Daerah se Provinsi Lampung. Permasalahan : a. Rendahnya pemahaman pegawai mengenai aturan dan mekanisme kerja. b. Lemahnya pengelolaan data dan informasi hasil pengelolaan keuangan daerah c. Terbatasnya SDM yang berkualitas. d. Rendahnya koordinasi dalam unit kerja. e. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah belum cukup tinggi. f. Rendahnya etos kerja personil. g. Belum tersedianya juklak dan juknis sebagai panduan kerja secara lengkap. h. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki.


221


Solusi: a. Memotifikasi SDM untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat/kursus keuangan daerah. b. Melaksanakan Program Rencana Kerja Tahunan secara konsisten dengan tetap berpodoman pada peraturan Per-UU yang berlaku. c. Mengoptimalkan pelaksanaan RKT dengan pemanfaatkan anggaran dan sarana yang dimiliki. d. Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD lain dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah. e. Terdapatnya peraturan Perundang-undangan yang mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah. f. Adanya koordinasi antara instansi pengelolaan keuangan. g. Adanya kerjasama dengan instansi vertikal keuangan yang lebih tinggi.

29. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Capaian indikator kinerja utama Gubernur tahun 2015 pada sasaran terwujudnya Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan pada capaian kedua indikator sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 50%. Tabel 3.77

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern 2015

No 1

Indikator

Capaian 2014

Target

Reali sasi

Persentase Hasil Audit APIP 50 50 yang Terselesaikan 2 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan 50 50 Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



100

90

55,55

100

10

(300)

% Realisasi

Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaikan di tahun 2015 tercapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 50%. Apabila sampai tahun


222


2019 dapat terealisasi 100% berarti indikator ini telah berkontribusi untuk pencapaian targer RPJMD 2019 sebesar 100%. Begitu pula dengan indikator kinerja jumlah pemeriksaan kasus yang terselesaikan dengan capaian 100%. Kedua indikator kinerja pada sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Selama Tahun 2015, Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap Dinas/Instansi di Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung pada 149 obyek pemeriksaan dengan jumlah 149 LHP, dengan 643 temuan. Dari temuan-temuan tersebut terdapat temuan yang bersifat merugikan atau berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah berupa Kerugian Keuangan Negara/Daerah (01) dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah (02), seperti pada tabel 3.78 berikut : Tabel 3.78

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015

No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2012 2013 2014 2015

Kerugian Negara/Daerah Rp. 147.852.269,38 Rp. 66.114.131.00 Rp. 62.324.125.52 Rp. 83.701.213,52

Kewajiban Setor Negara/Daerah Rp. 5.740.383.241,12 Rp. 6.131.429.597.00 Rp. 1.011.513.852,00 Rp. 952.152.240,13

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung, 2016

Sasaran pemeriksaan dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan pada obyek pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung serta penanganan pengaduan masyarakat maupun masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Lampung di sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai dengan aspek pembinaan dan pengawasan dapat terlihat dari terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik di lingkungan pemerintah. Dari arah kebijaksanaan pengawasan ditetapkan sasaran pemeriksaan sebagai langkah operasional meliputi pemeriksaan reguler terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, pemeriksaan kasus-kasus pengaduan, pemeriksaan berkala dan akhir masa jabatan bupati/walikota terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan Aparat Pengawas Fungsional (AFP) di daerah. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

223


Dalam upaya penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan hal – hal yang telah dilakukan yaitu : a. Pelaksanaan pengawasan/supervisi atau monitoring internal secara berkala; b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah (pemeriksaan kasus/khusus); c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan reguler); h. Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi; i. Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah; j. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi; k. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; l. Unit Pelayanan Gratifikasi; m. Whole Blower System; n. Verifikasi Ijasah ASN; o. Pembinaan LHKASN dan LHKPN; p. Pembinaan kepegawaian fungsional; q. Reviu RKA; r. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; s. Evaluasi Lakip; t. Rakorwasda Tahun 2015; u. Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). Permasalahan dan Solusi : Permasalahan 1. Masih terdapat waktu yang bersamaan antara sesama APFP dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pada obyek pemeriksaan. 2. Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh pemeriksa. 3. Waktu pemeriksaan yang dirasa kurang cukup atas pelaksanaan tugas pemeriksaan. Solusi : 1. Hendaknya setiap APFP yang melakukan pemeriksaan di Daerah (Provinsi Lampung) mematuhi/konsisten pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terjadi kesan bahwa BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

224


2. 3.

4.

pemeriksaan “saling bersamaan waktunya” yang pada akhirnya memberatkan obyek pemeriksaan Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh pemeriksa. Perlu adanya kerja sama dan koordinasi pengawasan serta tindak lanjut antara Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota dan Obyek Pemeriksaan agar obyek pemeriksaan melaksanakan percepatan dalam memberikan tanggapan sehingga waktu yang tentukan (2 Bulan), dengan demikian obyek pemeriksaan akan melaksanakan tanggapan dan tindak lanjutnya akan lebih baik. Perlu diupayakan pemanfaatan waktu yang tersedia secara efektif untuk penyelesaian tugas pemerikasaan dengan memberdayakan Anggota Tim secara optimal

30. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata Tabel 3.79

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata 2015

No

Indikator

Capaian 2014

Target

1

Reali sasi

Konsistensi Antar Dokumen 100 100 100 Perencanaan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 6,23 6,23 (Skala 1 -10) 3. Akreditasi Kelembagaan B B Badan Diklat Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016



100

100

100

100

7,00

89,00

100

A

50

% Realisasi

Capaian sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata ketiga indikator kinerja utamanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan capaian 100% sesuai dengan yang telah direncanakan. a.

Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

225


Untuk itu perlu adanya konsistensi antar dokumen perencanaan. Dalam mendorong konsistensi tersebut Provinsi Lampung mengambil arah/tindakan dengan memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, pengembangan SDM, pemerintahan dan aparatur, serta prasarana dan pengembangan wilayah baik pusat, kabupaten/kota dan SKPD serta peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, dalam mendukung konsistensi antar dokumen perencanaan Provinsi Lampung melakukan suatu terobosan atau inovasi dengan mengembangkan teknologi informatika yaitu sistem informasi perencanaan. Sistem informasi perencanaan bertujuan sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS sehingga terbangun konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain sistem informasi perencanaan, Provinsi Lampung juga mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS). Keberhasilan tercapainya konsistensi antar dokumen perencanaan sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Provinsi Lampung yaitu : 1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung; 2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen perencanaan daerah, mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen DPA; 3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, dalam hal ini SIPPD yang optimal; 4. Sinergi antara aplikasi perencanaan (SIPPD)dengan aplikasi anggaran (SIMDA). b.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan dinilai memuaskan apabila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Atas dasar ini, kepuasan penduduk dapat dijadikan acuan bagi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sebagai lembaga BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

226


pelayanan publik. Pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila tingkat kepuasan penduduk tinggi. Tahun 2015 indeks kepuasan masyarakat tercapai 100% atau terealisasi sebesar 6,23 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 6,23 ini didapat berdasarkan hasil survey harapan masyarakat yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Lampung terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah secara keseluruhan terlihat dari besaran tingkat kepuasan masyarakat yaitu sebesar 6,23. Grafik 3.41

Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurut Aspek Kinerja Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2015

Kemiskinan & Kelompok… Ekonomi & Ketenagakerjaan Infrstruktur Dasar Hukum & Keamanan Birokrasi Transportasi Energi Perumahan & Lingkungan Kesehatan Pendidikan 5

5,82 5,83 5,86 6,05 6,13 6,15 6,25 6,32

Tingkat Kepuasan Masyarakat

6,87 6,98 5,5

6

6,5

7

7,5

Sumber : Laporan Hasil Survey Harapan Masyarakat Provinsi Lampung 2015, BPS Lampung, 2015

Dari penilaian terhadap sepuluh aspek kinerja pemerintah, pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi dengan nilai hampir mencapai angka 7. Pelayanan pada aspek pendidikan seperti penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah, penyediaan guru yang memadai baik jumlah dan kualitasnya, pelaksanaan belajar mengajar. Kondisi ini bisa ditemui di seluruh kabupaten/kota, di mana masyarakatnya memberikan penilaian kepuasan lebih besar terhadap aspek pendidikan dibanding dengan pelayanan pada aspek lainnya. Begitu pula dengan aspek kesehatan, pelayanan pemerintah seperti penyediaan rumah sakit, puskesmas beserta tenaga kesehatan yng memadai, memfasilitasi berdirinya rumah sakit dan klinik swasta, serta kebijakan lain terkait pelayanan kesehatan memiliki tingkat kepuasan sebesar 6,8. Aspek perumahan dan lingkungan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

227


menempati posisi ketiga dengan nilai 6. Sedangkan, untuk aspek ekonomi dan ketenagkerjaan, serta aspek kemiskinan dan kelompok rentan perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk ditingkatkan karena aspek ini yang memiliki tingkat kepuasan masyarakat terendah di bawah angka 6. c.

Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa LAN adalah lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan Diklat ASN. LAN memiliki kewenangan untuk mencabut badan/ lembaga/ instansi Diklat yang tidak terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi itu sendiri mengacu dengan Peraturan Kepala LAN-RI No. 25 tahun 2015 yang meliputi beberapa unsur penilaian yaitu : 1. Profil Lembaga Diklat a. Aspek kelembagaan Bandiklatda Provinsi Lampung b. Aspek Kurikulum 2. Formulir Pendukung Profil 3. Dokumen Bukti (digital) sebagai pendukung beberapa sub-unsur (sesuai ketentuan yang terdapat dalam formulir pendukung profil). Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan program Diklat sesuai dengan bobot masing-masing. Penetapan akreditasi Lembaga Diktat dapat dilakukan apabila masing rnasing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00. Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Lernbaga Diklat yang bersangkutan. Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu : 1. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100; 2. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan 3. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99. Penetapan kelayakan melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat pada Instansi Pengakreditasi Diklat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 81,00. Masa berlaku Sertifikat BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

228


Akreditasi Lembaga Diklat: Kategori A adalah 5 (lima) tahun; Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan Kategori C adalah 2 (dua) tahun. Masa berlaku Sertifikat Instansi Pengakreditasi Diklat dalam melaksanakan akreditasi Diklat adalah 5 (lima) tahun. Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 telah melaksanakan Akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara dengan predikat B dengan nomor : 3586/K.1/PDP.10.4, untuk penyelenggaraan Diklat : 1. Prajabatan Golongan I dan II dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 (Tiga) Tahun. 2. Prajabatan Golongan III dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 (Tiga) Tahun. 3. Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 (Tiga) Tahun. 4. Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 (Tiga) Tahun. Beberapa kategori diklat tersebut dinilai dari berbagai unsur sebagaimana ditetapkan di Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 25 tahun 2015. Gambar 3.5

Sertifikat Akreditasi Bandiklatda

31. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi Dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadilan Dalam Kerangka Supremasi Hukum


229


IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Tabel 3.80

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi Dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadilan Dalam Kerangka Supremasi Hukum 2015

No

Indikator

1

Indeks Demokrasi

Capaian 2014

Target

Reali sasi

% Realisasi

63,16

71,88

71,62

99,63



73,50

97,44


Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Lampung terealisasi sebesar 71,62 atau 99,63% dari target sebesar 71,88. Meskipun, realisasi ini merupakan indeks demokrasi Indonesia tahun 2014 tetapi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Digunakannya data IDI tahun 2014, karena pada saat penyusunan laporan ini IDI tahun 2015 masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pusat Statistik dan baru dapat dipublikasikan pada bulan Agustus 2016 mendatang. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2014 sebesar 71,62 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 8,49 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2013 sebesar 63,13. Meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi Lampung masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

230


Kenaikan angka IDI periode 2013-2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty ) yang naik 1,31 poin dari 70,75 menjadi 72,06, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 18,22 poin dari 45,57 menjadi 63,69 sedangkan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) naik 2,08 poin dari 81,58 menjadi 83,66. Pemilu legislatif 2014 yang semula dikhawatirkan terjadi peristiwa kontra demokratis justru menyumbang kenaikan IDI yang cukup signifikan. Perkembangan IDI Lampung dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,47, 2010 sebesar 67,8, 2011 sebesar 74,08, 2012 sebesar 72,26, 2013 sebesar 63,13 dan 2014 sebesar 71,62). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Lampung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik - turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Grafik 3.42

Perkembangan IDI Lampung 2009 – 2014

Indek Demokrasi Indonesia 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56

74,08 72,26 67,3

71,62

67,8 Indek Demokrasi Indonesia

63,13

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Lampung No.16/08/Th.II, 13 Agustus 2015


231


3.3

PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA 3.3.1 Pencapaian Target MDGs Selain penetapan kinerja berupa IKU sebagaimana telah diutarakan di muka, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan strategi untuk pencapaian kinerja lainnya, khususnya untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Komitmen Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan MDGs terlihat dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung (RPJMD 2009 – 2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi tujuan-tujuan MDGs dapat dicermati dalam berbagai program prioritas pembangunan yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Aksi Daerah MDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target MDGs selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Strategi yang menggabungkan intervensi pada aspek individu, sistem dan kelembagaan ini mendorong pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, laki-laki dan perempuan. 3.3.2

Capaian Tujuan MDGs di Tahun 2014

Capaian tujuan MDGs dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) tujuan yang telah berhasil dicapai; (b) tujuan yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada atau sebelum tahun 2015 (on track); dan (c) tujuan yang masih memerlukan upaya yang keras untuk mencapainya. Tujuan dan target indikator MDGs yang telah tercapai adalah:  MDG 1 – yaitu: 1) Indeks kedalaman kemiskinan, 2) Laju PDRB per tenaga kerja, dan 3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

232


 MDG 3 – yaitu: 1) Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, 2) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun, dan 3) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.  MDG 6 – yaitu: 1) prevalensi HIV/AIDS, 2) Penggunaan kondom pada hubungan berisiko tinggi, 3) Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral, 4) Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria, 5) Angka kejadian dan tingkat prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk).  MDG 7 - yaitu: 1) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dan 2) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar. Tujuan dan target indikator MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track) yaitu:  MDG 2 – yaitu: 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dan 2) Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun.  MDG 3 – yaitu: 1) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI, dan 2) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian.  MDG 5 – yaitu: 1) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, 2) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR), 3) Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4), dan 4) Unmeet KB.  MDG 6 – yaitu: 1) Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, 2) Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS. Tujuan dan target indikator MDGs yang sulit tercapai di Tahun 2015 dan perlu perhatian khusus meliputi:  MDG 1 – yaitu: 1) Persentase/penurunan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015, 2) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, 3) Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, 4) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1.400 kkal/kapita/hari dan 2.000 kkal/kapita/hari).  MDG 4 – yaitu: 1) Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, dan 2) angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup.  MDG 5 – yaitu: 1) Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.


233


 MDG 6 – yaitu: 1) Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi program DOTS, 2) Angka kesakitan dan kematian karena DBD.  MDG 7 – yaitu: 1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan, 2) Jumlah emisi karbondioksida, 3) Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO), 4) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan baru, dan 5) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. PENCAPAIAN TUJUAN TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan yang berarti dan ini sudah sesuai dengan target MDGs yang ditunjukkan dengan menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional dari 18,94 persen (tahun 2010) menjadi 14,21 persen (2014) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 2,98 menjadi 2,296 pada periode yang sama. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja meningkat dari 2,79 persen (tahun 2009) menjadi 15,81 persen (tahun 2013). Grafik 3.43

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015 Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah terjadi peningkatan mengkhawatirkan terkait proporsi penduduk yang menderita kelaparan yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badan


234


rendah/kekurangan gizi sebesar 18,8 persen dari target <15,50 persen di Tahun 2015. Selain itu, proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1400 Kkal/kapita/hari yang masih dikisaran 22,33 persen (tahun 2014) dan 75,26 persen untuk asupan kalori kurang dari 2000 Kkal/kapita/hari, masih jauh dari target Tahun 2015 dengan target 8,50 persen. TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Pendidikan dasar untuk semua yang merupakan Tujuan 2 MDGs, sudah diupayakan di Indonesia sejak dicanangkannya Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Pada tahun 2014, angka partisipasi murni SD telah mencapai 97,98 persen (mendekati target 98,35 persen di Tahun 2015); dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sudah mencapai 99,94 persen. Grafik 3.44 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Provinsi Lampung, 2012-2014

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015

Grafik 3.45 Angka Melek Huruf Provinsi Lampung, 2010-2014



235


Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 15-24 tahun (99,94 persen) sudah sangat dekat dengan target MDGs (100 persen). Bahkan AMH penduduk laki-laki berusia 15-24 tahun sudah mencapai 100 persen, adapun perempuan sebesar 99,94 persen. TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagian besar telah mencapai sasaran MDGs tahun 2015. Pada tahun 2014, Rasio APM (Angka Partisipasi Murni) perempuan/laki-laki di tingkat SD adalah 99,89; di tingkat SMP adalah 108,16; dan di tingkat SMA adalah 106 persen. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 telah mencapai 100,11 persen pada tahun yang sama. Sementara sasaran yang sejalan dengan target MDGs adalah untuk rasio APM perempuan/laki-laki di SMA telah mencapai 106 pada tahun 2014. Grafik 3.46 Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, 2014


Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, 2014 Hal yang harus menjadi perhatian adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yang di Tahun 2014 mencapai 14,21 persen. Meskipun mengalami peningkatan dari Tahun 2004 (12,03 persen), namun


236


mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan prosentase di Tahun 2009 (20 persen) dan masih jauh dari prosentase ideal 30 persen. Grafik 3.47 Sebaran Anggota DPRD berdasarkan Jenis Kelamin pada Periode Pemilu 2014


TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 55 (tahun 2010) menjadi 38 per seribu kelahiran hidup (tahun 2014); penurunan angka kematian bayi dari 37 menjadi 30 per seribu kelahiran. Namun baik AKB dan AKABA butuh perhatian khusus mengingat target di Tahun 2015 adalah 23 per 100 kelahiran hidup (AKB) dan 29 per 1000 kelahiran hidup untuk AKABA.


237


Grafik 3.48 Tren Angka Kematian Bayi, dan Anak Balita di Provinsi Lampung

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2015, SDKI 2012,

Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 93,60 persen (2010) menjadi 98,50 persen (2014), dan diharapkan dapat mencapai target 100 persen di Tahun 2015. TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih telah berhasil ditingkatkan dari 82,50 persen (tahun 2010) menjadi 87,75 persen (tahun 2014), namun di sisi lain angka kematian ibu melonjak dari 180 (tahun 2010) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2014). Cakupan pelayanan Antenatal (K1 dan K4) di tahun 2014 berada dikisaran 95,78 persen (K1 dengan target di tahun 2015 99 persen) dan 89,62 persen (K4, 96 persen). Grafik 3.49 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih dan Bukan Tenaga Kesehatan, 2012-2014



238


Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan cara modern mengalami peningkatan dari 47,10 persen (tahun 1991) menjadi 68,35 persen (tahun 2014). Pemakaian kontrasepsi bagi dengan segala cara turut mengalami peningkatan dari 49,70 persen (tahun 1991) menjadi 69,36 persen (tahun 2014). TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA, DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Dari sekian banyak penyakit menular di Provinsi Lampung, angka kesakitan dan kematian karena DBD yang masih perlu perhatian untuk diturunkan menjadi 1 persen dari 1,63 persen pada tahun 2014. Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Lampung di tahun 2014 sudah tercapai yaitu sebesar 0,04 persen dan diperkuat dengan proporsi akses penduduk yang terinfeksi HIV lanjut terhadap obat-obatan antiretroviral (100 persen). Angka kejadian Tuberkulosis dari 343 (1990) menjadi 70 kasus per 100.000 penduduk/tahun (2014), dengan tingkat prevalensi 91,17 per 100.000 penduduk dari sebelumnya 443 (tahun 1990). Kasus malaria 0,83 persen pada tahun 2014, di bawah target 2015 (<1 per 1000 penduduk), dengan tingkat kematian 0,0008 per 100 penduduk (di bawah target <2). Grafik 3.50 Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS di Provinsi Lampung 2002-2014

Sumber: Kementerian Kesehatan RI 2014

TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Sebagian besar sasaran untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Rasio luas kawasan


239


tertutup pepohonan terhadap luas daratan meningkat dari 42 persen pada tahun 2010 menjadi 45,85 persen pada 2012. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak butuh perhatian khusus, khususnya di kawasan perdesaan (54,85 persen). Fasilitasi sanitasi dasar layak mengalami peningkatan dari kondisi awal dan mencapai target di Tahun 2014, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Grafik 3.51 Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi dasar berdasarkan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2012-2014

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014

Berdasarkan angka-angka tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa target MDGs untuk akses terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 75,73 persen dan 52,15 persen pada tahun 2015 telah tercapai, bahkan terlampaui. Lebih lanjut, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan masih dikisaran 7,57 persen dan butuh penanganan yang lebih masif. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman berhasil tercapai dan terjaga tidak melebihi batas total potensi lestari dengan kisaran 43,39 persen. 3.4

STATUS PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEBANGUNAN GENDER


240


3.4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung menunjukkan hasil terbaik pada tahun 2013. Tahun 2014 Angka Harapan Hidup mengalami penurunan dari 72,98 menjadi 69,66. Kabupaten dengan AHH terendah adalah Pesisir Barat (61,74) sedangkan AHH tertinggi adalah Kota Metro (70,98). Tabel 3.81

Angka Harapan Hidup PendudukProvinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

No

Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013

2014

1

Metro

72,54

72,76

72,98

72,98

70,98

2

Bandar Lampung

70,87

71,24

71,61

71,68

70,55

3

Lampung Timur

70,22

70,48

70,74

70,74

69,33

4

Tanggamus

69,33

69,74

70,15

70,21

67,12

5

Way Kanan

69,45

69,70

69,96

69,96

68,21

6

Lampung Tengah

69,25

69,48

69,72

69,72

68,91

7

TulangBawang

68,86

69,13

69,41

69,46

68,94

8

Lampung Selatan

68,44

68,74

69,05

70,21

68,12

9

TulangBawang Barat

68,66

68,72

68,78

68,78

68,98

10

Pringsewu

68,51

68,64

68,77

68,77

68,01

11

Pesawaran

68,40

68,56

68,71

68,71

67,33

12

Mesuji

68,39

68,45

68,50

68,50

67,05

13

Lampung Utara

67,94

68,21

68,49

68,49

68,02

14

Lampung Barat

67,14

67,45

67,77

67,81

66,02

15

Pesisir Barat

-

-

-

63,98

61,74

Provinsi Lampung

69,50

69,75

70,05

72,98

69,66

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2014


241


Tabel 3.82

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Prov/Kab/Kota

2010

2011

2012

2013

2014

Lampung Barat

60,93

61,92

62,51

63,21

63,54

Tanggamus

60,09

60,63

61,14

61,89

62,67

Lampung Selatan

61,07

61,95

62,68

63,35

63,75

Lampung Timur

63,23

64,10

65,10

66,07

66,42

Lampung Tengah

64,14

64,71

65,60

66,57

67,07

Lampung Utara

61,82

62,67

62,93

64,00

64,89

Way Kanan

61,27

62,04

62,79

63,92

64,32

TulangBawang

63,21

63,67

64,11

64,91

65,83

Pesawaran

58,64

59,44

59,98

60,94

61,70

Pringsewu

-

64,86

65,37

66,14

66,58

Mesuji

-

57,32

57,67

58,16

58,71

PesisirBarat

-

60,13

60,77

61,46

62,46

TulangBawangBarat

-

-

-

58,95

59,76

Kota Bandar Lampung

71,11

72,04

72,88

73,93

74,34

Kota Metro

71,37

72,23

72,86

74,27

74,98

Provinsi Lampung

63,71

64,20

64,87

65,73

66,42


IPM diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dilihat dari tren tahun 2010 sampai 2014, IPM Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.Tahun 2014 IPM Provinsi Lampung adalah 66,42.


242


Tabel 3.83 No.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2014 Prov/Kab/Kota

2013 (L)

2013(P)

2014 (L)

2014(P)

1

Lampung Barat

66.75

60.63

67.05

61.37

2

Tanggamus

66.16

59.11

67.07

60.10

3

Lampung Selatan

67.48

59.63

68.01

60.41

4

Lampung Timur

70.97

61.94

72.18

63.10

5

Lampung Tengah

70.89

63.07

71.46

63.59

6

Lampung Utara

68.64

60.05

69.68

61.11

7

Way Kanan

68.56

59.84

69.05

60.38

8

TulangBawang

69.40

60.37

71.08

62.12

9

Pesawaran

66.33

56.18

67.34

57.46

10

Pringsewu

70.44

64.77

71.10

65.60

11

Mesuji

63.36

51.42

63.90

53.27

12

PesisirBarat

-

56.11

62.95

58.03

13

TulangBawang Barat

65.72

57.24

66.95

58,53

14

Kota Bandar Lampung

76.72

72,48

78.64

73,33

15

Kota Metro

76.01

72,05

78.12

73.91

16

Lampung

70.03

62.21

70.71

63.37


Berdasarkan jenis kelamin, IPM Provinsi Lampung tahun 2013 dan 2014 menunjukkan peningkatan, namun IPM untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dari IPM perempuan. Tahun 2014 IPM laki-laki 70,71 sedangkan IPM perempuan 63,37.


243


3.4.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Tabel 3.84

No

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2013-2014 Prov/Kab/Kota

IDG 2013

IDG 2014

IPG 2013

IPG 2014

1

Lampung

70.03

62.99

88.84

89.62

2

Lampung Barat

66.01

49.16

91.29

91.54

3

Tanggamus

64.51

63.69

89.35

89.61

4

Lampung Selatan

63.14

58.33

88.37

88.82

5

Lampung Timur

65.97

60.86

87.28

87.42

6

Lampung Tengah

64.70

52.09

88.97

88.99

7

Lampung Utara

67.13

54.37

87.48

87.69

8

Way Kanan

65.31

65.42

87.28

87.45

9

TulangBawang

661.85

59.96

86.99

87.39

10

Pesawaran

63.04

68.65

84.70

85.33

11

Pringsewu

55.32

62.55

91.95

92.27

12

Mesuji

60.72

57.61

81.16

83.36

13

Tulang Bawang Barat

64.23

54.75

87.09

87.42

14

Pesisir Barat

63.67

57.12

90.67

92.18


244


15

Kota Bandar lampung

70.23

59.53

93.00

93.25

16

Kota Metro

72.14

76.29

92.86

94.61

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2016 Capaian IPG dari tahun ke tahun di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan. Tahun 2013 IPG Provinsi Lampung adalah 88,84 dan meningkat menjadi 89,62 tahun 2014. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung capaian IPG tahun 2014 tertinggi adalah Kota Metro sebesar 94,61 dan capaian terendah adalah Mesuji, 83,36.

3.5

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-27 dan 28 yaitu penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservsi SDA dan sasaran peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (98,46%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 2 “terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan ketahanan pangan (63,64%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran ke-18 “terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal”, yang realisasi anggarannya mencapai 90,49% namun


245


realisasi kinerjanya baru mencapai 84,9%. Begitu pula dengan sasaran ke-27 “penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA, dengan realisasi anggaran mencapai 98,46% tetapi realisasi kinerjanya hanya 90%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab persoalan jumlah sanggar kesenian dan kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.85 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

NO 1

2

Sasaran Strategis Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung

Indikator Kinerja

Targ et

Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

6,006,35 0,33

PDRB atas dasar harga berlaku

245.3 30.94 8 201.5 77.64 5 30,63


PDRB per kapita (berlaku) Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Terpenuhinya Skor Pola Pangan kebutuhan Harapan (PPH) pangan per Konsumsi kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan

Kinerja Reali % Reali sasi sasi

Anggaran Urusan

Target

Realisasi

% Realisa si

5,13

85,50

Pertanian

50.412.454.631,12

47.441.887.580,00

94,11

0.33

100

Kehutanan

3.663.510.200,00

3.454.088.590,00

94,28

Kelautan & Perikanan

29.535.389.700,00

27.829.101.184,00

94,22

Ketahanan Pangan

6.272.626.310,00

3,69

253.16 103,1 2.538,3 9 0 199.5 98,98 25.41 9,80 31,19 101,8 3 3,66 99,18

103,5 3 113,7 2 84,1

103,1 7 105,8 6 84,1

99,65 93,09 100

3.992.045.793,00


246

63,64


3

4

5

6

7

8

9

keamanan pangan Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas


7,48

7,48

100


2

1,98

99,00

Laju pertumbuhan ekspor

6

17,4

290,0 0

2.945

2.760

93,72

Jumlah aktif

koperasi

Jumlah UMKM Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku

375. 425

382.247

101,82

9,94

7,24

72,83

Industri

91,43

9.292.295.350,00

8.924.086.258,00

96,04

Koperasi & Usaha Kecil Menengah

6.325.205.712,91

5.916.301.234,00

93,54

5.806.684.525,00

92,90

10.760.811.580,00

95,52

22.615.830.000,00

20.147.594.147,00

89,09

926.880.299.036,00

851.356.756.651,00

91,85

64.224.165.500,00

61.813.282.148,00

96,25

Penana man Modal

116,1 9

Jumlah wisatawan mancanegara

105.0 81

114.9 07

109,3 5

Pariwisata

Pertumbuhan PAD

2,64

2,55

94,81

65

67,02

103,11

Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administra si Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai an & Persandian Pekerjaan Umum

jalan

4.306.774.665,00

Perdaga ngan

Jumlah wisatawan 4.759. 5.530. nusantara 950 803

Kemantapan provinsi

4.710.628.500,00

Perhubu Ngan

6.250.500.000,00

11,264,948,255.00


247


10

11

12

13

dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrik an di Provinsi

Tingkat kesesuaian Sesuai Sesuai antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang

Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap

65

65

99,10

Pekerjaan Umum

12

12

100

Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat Tingkat Rumah Layak Huni Laju pertumbuhan sektor pertambangan

68,82

68,82

100

2,11

2,11

100

50,71

50,71

100

40

39,75

99,38

2,06

4,20

203,8 8

Pekerjaan Umum

Perumahan

Energi& Sumberdaya 74,16

80,46

21.377.383.110,00

90,71

85.019.671.555,00

79.805.768.881,86

93,87

100

Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya


23.565.625.700,00

69.506.739.550,00

63.255.526.864,00

91,01

8.672.982.410,00

8.498.885.744,00

97,99

108,5 0


248


14

15.

16.

17

18

19

Lampung Meningkat Angka melek huruf nya angka melek huruf Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun

Meningkat nya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi Meningkat nya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Terinternalisa sinya nilainilai budaya dan kearifan lokal

Meningkat nya pelayanan

96

99,88

104,0 4

111,9

110,1 7

98,45

96,05

98,52

95,56

92,92

102,5 7 97,24

75,50

72,24

95,68

7,50

7,50

100

100 80

100 72,06

100 90,01

55

55

100

APK SMA/SMK/MA/P aket C

70

66,06

94,37

APM SMA/SMK/MA/P aket C

62

50,15

80,89

Angka harapan hidup

69,75

70

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi Balita Kurang Gizi Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) Angka Kesakitan Positif Malaria (API) Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka Kesakitan DBD

32

4,88

100,3 6 184,7 5

341

95,46

172,0 1

18,44

15,64

99

99

117,9 0 100

0,35

0,43

77,14

0,49

0,01

198,5 8

50

38,51

1.576

1.576

122,9 8 100

137.9 87 903

137.9 87 494

54,70

13,53

14,35

93,93

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A APK SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/ Paket B Angka rata-rata lama sekolah Angka Kelulusan Angka melanjutkan SMP - SMA Angka melanjutkan SMA - PT

Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara Peningkatan jumlah pengunjung museum Jumlah sanggar kesenian Persentase penduduk miskin

100

Pendidikan Kearsipan

208.700.297.440,00 3.999.010.100,00

193.732.817.889,00 3.880.995.090,00

92,83 97,05

Kesehatan

356.605.440.046,53

349.961.450.451,00

98,14

Kebudayaan

4.521.937.900,00

4.091.861.968,00

90,49

Sosial

10.843.542.200,00

10.430.824.729,00

96,19


249


kesejahtera an dan rehabilitasi Indeks kedalaman bagi tuna kemiskinan sosial Indeks keparahan kemiskinan

20

21

22

23

24

25

26

Jumlah PMKS yang ditangani Meningkat Rasio nya kualitas ketergantungan dan Tingkat partisipasi perlindungan angkatan kerja terhadap Tingkat tenaga kerja pengangguran terbuka Meningkat Penempatan nya transmigrasi ke luar kesejahtera Lampung an masyarakat Fasilitas yang transmigrasi dibangun di kawasan dan KTM sebagai embrio berkembang pusat pertumbuhan nya kawasan ekonomi baru transmigrasi Meningkat Jumlah SKPD Provinsi kan yang Pemberdaya mengimplementasik an dan an anggaran kesetaraan responsif gender gender Perempuan keluarga miskin pedesaan Meningkat Jumlah Kab/Kota kan layak anak seperlindungan Provinsi Lampung perempuan Penanganan kasus dan anak perempuan dan anak Meningkat Peringkat pekan nya peran olahraga prestasi pemuda dan nasional prestasi Kelompok pemuda olahraga yang dilatih sebagai dalam kader kewirausahaan pembangu nan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Meningkat Rasio tempat nya kualitas peribadatan per kehidupan jumlah penduduk beragama Meningkat Jumlah rumusan nya kebijakan (policy penyelengga paper) raan pembangunan pemerinta daerah yang han daerah aplikatif yang efisien Jumlah Kabupaten dan efektif dan Kota di Provinsi

2,095

2,36

87,39

0,47

0,603

72,34

8.677

8.595

99,05

52,55

49,57

65,75

65,60

5,29

5,42

105,6 7 100,2 3 92,24

55

55

100

3

3

100

3,6

5,45

151,3

Kependuduk an & Catatan Sipil Pemberdaya an Masyarakat Desa

225.000.000,00

223.893.475,00

99,51

8.697.901.520,00

7.694.343.798,00

88,46

Ketenaga kerjaan

8.683.721.250,00

8.076.760.376,00

93,01

Ketransmi grasian

1.397.660.900,00

1.163.993.322,00

83,28

Pemberda yaan Perempu an & Perlindung an Anak

7.277.420.000,00

6.737.019.163,00

92,57

12.630.975.400,00

10.753.097.430,00

85,13

450

450

100

1

1

100

75

95

126,7

8

8

100

35

20

57,14

Pemuda dan Olahraga

1:291

1:293

99,31

Sosial

1.066.745.000,00

1.038.607.640,00

97,36

9

9

100

Perencanaan Pembangu nan

7.600.000.000,00

7.154.717.001,00

94,14

4

5

125


250


27

28

29

30

31

32

33

melalui perumusan kebijakan pembangu nan daerah yang berbasis riset, IPTEK dan Inovasi Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat Meningkat nya kinerja pemerinta han ditandai dengan meningkat nya kepercayaan publik melalui pelayanan prima Meningkat kan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Secara

Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida

Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER


D

D

100

100

70

70

45

Luas rehabilitasi 84.014 hutan dan lahan termasuk mangrove


10 dan 40

Penyelesaian Kasus 6 Tanah Hasil evaluasi CC Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi Tinggi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Persentase Penurunan

WTP

Lingkungan Hidup

6.675.269.000,00

6.572.408.815,00

98,46

45

100

86.364

102,80

Kehutanan

3.201.489.800,00

3.068.711.985,00

95,85

11 dan 66

110 dan 165

500.000.000,00

475.307.985,00

95,06

6

100

Perenca naan Pembangu nan Pertanahan

635.000.000,00

619.955.600,00

97,63

CC

100

318.456.907.381,25

289.743.855.166,00

90,98

Tinggi

100

WTP

100

14.473.448.900,00

13.756.917.953,00

95,05

8.435.620.000,00

7.265.329.469,00

86,13

Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Komunikasi &Informasi

50

50

100

50

50

100


251


34

35

Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern Meningkat nya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Meningkat nya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

Indeks demokrasi

Konsistensi antar dokumen perencanaan Indeks kepuasan masyarakat (skala 110) Akreditasi kelembagaan Badan Diklat

100

100

100

6,23

6,23

100

B

B

100

71,88

71,62

99,63

Perenca naan Pembangu nan

17.079.275.000,00

14.981.248.441,00

87,72

294.790.500,00

262.880.400,00

89,18

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

38.952.461.300,00

28.577.555.264,00

73,37

TOTAL BELANJA LANGSUNG

2.369.166.786.047,81

2.194.951.532.364,86

Sumber : Data olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 35 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 20 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran “Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan ketahanan pangan, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 63,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 112,77%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 93,67%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang


252


efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.86

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

1

Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkat nya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi

2

3

4

5

6

7

Urusan

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

4

5

6

7

100

Ketahanan Pangan

63,64

36,36


100

Industri

91,43

8,57


99,00 Perdagangan

96,04

3,96

Pariwisata

93,67

6,33

91,85

8,15

Pekerjaan Umum

93,87

6,13

Perumahan

91,01

8,99


Laju pertumbuhan ekspor Meningkatnya kontribusi sektor Jumlah wisatawan pariwisata pada perekonomian nusantara daerah Jumlah wisatawan mancanegara Tersediannya infrastruktur/ Kemantapan jalan prasarana dan sarana transportasi provinsi yang handal, terintegritas dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tersedianya sumberdaya air yang Kondisi jaringan handal dan berkualitas untuk irigrasi dan memenuhi kebutuhan rumah bangunan tangga (domestik), pertanian pelengkap (irigasi), industry dan untuk berbagai keperluan lainnya baik Pembangunan pada waktu sekarang maupun yang embung dan akan datang bangunan penampungan air lainnya Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

% Capaian Kinerja (≥100)

Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Rumah Tangga yang

290,00 116,19

109,35 103,11

Pekerjaan Umum Perhubungan

100

100

100

100 100


253


8

9

10

11

12

13

Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat Tingkat Rumah Layak Huni Meningkatnya cakupan pelayanan Laju pertumbuhan dan kualitas infrastruktur energy sektor dan ketenagalistrikan di Provinsi pertambangan Lampung Rasio elektrifikasi rumah tangga Meningkat nya akses dan mutu Angka harapan hidup pelayanan kesehatan masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi Balita Kurang Gizi Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) Angka Kesakitan Positif Malaria (API) Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka Kesakitan DBD Meningkat nya kesejahtera an Penempatan masyarakat transmigrasi dan transmigrasi ke luar berkembang nya kawasan Lampung transmigrasi Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru Meningkat kan Pemberdaya an dan Jumlah SKPD Provinsi kesetaraan gender yang mengimplementasik an anggaran responsif gender Perempuan keluarga miskin pedesaan Meningkat kan perlindungan Jumlah Kab/Kota perempuan dan anak layak anak seProvinsi Lampung Penanganan kasus perempuan dan anak Meningkat nya penyelengga raan Jumlah rumusan pemerinta han daerah yang efisien kebijakan (policy dan efektif melalui perumusan paper) kebijakan pembangu nan daerah pembangunan yang berbasis riset, IPTEK dan daerah yang Inovasi aplikatif Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan

99,38 203,88

108,50

Energi& Sumberdaya

97,99

2,01

Kesehatan

98,14

1,86

Ketrans migrasian

83,23

16,77

Pemberda yaan Perempu an & Perlindungan Anak

92,57

7,43

Perencanaan Pembangunan

94,14

5,86

100,36 184,75

172,01

117,90 100

77,14 198,58

122,98 100

100

151,3

100 100

126,7 100

125


254


14

15

16

17

18

Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat

Meningkat nya kinerja pemerinta han ditandai dengan meningkat nya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

Meningkat kan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

102,80

Kehutanan

110 dan 165

Perencanaan Pembangunan

100

Pertanahan

100

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

100

100

100

Akreditasi kelembagaan Badan Diklat Sumber : Data olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

100

Meningkat nya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

95,85

4,15

96,45

3,55

91,16

8,84

86,13

13,87

87,74

12.26

Komunikasi &Informasi

Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Konsistensi antar dokumen perencanaan Indeks kepuasan masyarakat (skala 110)

19

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

koordinasi Roadmap Sida Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan Penyelesaian Kasus Tanah Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

100

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

100

100

Perenca naan Pembangunan


255

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Recommend Documents