12
P
enyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan
untuk melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional, Program Kerja dan Kebijakan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lima tahun ke depan. Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang idealnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik masingmasing organisasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis berikut substansinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu pimpinan organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh
organisasi.
Mengingat
demikian
pentingnya
kedudukan
perencanaan strategis dalam organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh unit dalam organisasi serta untuk bahan pertanggung-jawaban kepada pihakpihak
yang
lebih
luas,
untuk
organisasi
pemerintahan,
pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut diberikan kepada publik (stakeholder). Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah telah
13
menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2007-2012 dengan meperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2008 diuraikan dalam rencana kinerja 2008. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi
Pemerintah.
Perencanaan
strategis
instansi
pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar dari perwujudan visi dan misi melalui penetapan dan pelaksanaan strategi dalam setiap periode pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realistis
dengan
mengantisipasi
dan
mengarahkan
anggota
organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi dan
14
strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan : dimana kita berada sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis
internal
mendefinisikan
dan
misi
eksternal,
organisasi
para
untuk
perencana
strategis
menggambarkan
posisi
organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Dari uraian tersbut di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.
A. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, Threats) Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlihatkan suatu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theats) sebagai berikut :
15
1. Kekuatan (Strength) : a. adanya
dukungan
terselenggaranya
dari
berbagai
pelayanan
di
pihak bidang
dalam hukum
rangka guna
mendukung rencana strategis dan program kerja Biro Hukum. b. kesadaran
aparatur
Biro
Hukum
untuk
meningkatkan
kemampuan, keahlian dan keterampilan baik perorangan maupun secara bersama. c. kebijakan Nasional dan kebijakan Gubernur di bidang hukum yang memadai. d. tekad
Pemerintah
Provinsi
untuk
mewujudkan
Good
Governence dan Clean Government untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN. e. kebijakan Kepala Biro dalam memberdayakan organisasi dan pegawainya. f. kerjasama tim maupun antar bagian cukup baik. g. kepemimpinan tiap-tiap bagian cukup baik dan waskat berjalan dengan baik. h. pengalaman kerja para kepala bagian dan kepala sub bagian cukup baik. 2. Kelemahan (Weaknesses) : a. belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. b. adanya
pelaksanaan
yang
tumpang
melaksanakan kegiatan (tupoksi).
tindih
di
dalam
16
c. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan
Otonomi
Daerah
dan
perkembangan
masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. d. Masih
kurangnya
tenaga
terampil
dalam
penyusunan
peraturan perundang-undangan. e. terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugastugas di Biro Hukum. f. sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat. g. kurang atau tidak memadainya sumber daya manusia Biro Hukum dalam memahami dan mendalami seluk beluk Tupoksi Biro Hukum. h. belum
maksimalnya
tingkat
disiplin
pegawai
sehingga
mengakibatkan tingkat kinerja tidak optimal. i. kesempatan untuk promosi jabatan sangat terbatas. j. pengelolaan data belum berdasarkan komputerisasi (manual). k. sistem pengelolaan arsip masih lemah. 3. Peluang (Opportunity) a. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. b. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
29
Tahun
2007
tentang
Pemerintahan Daerah. c. Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
17
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Lembaga Pemerintah. g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. h. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007 – 2012. i. Kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. j. Sumber daya manusia Biro Hukum yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kebijakan Kepala Biro Hukum dan Gubernur. k. Dukungan anggaran yang cukup memadai dari APBD. l. Adanya koordinasi antar Biro Hukum dengan unit/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagian hukum di wilayah Kotamadya, Pemerintah Pusat, dan masyarakat DKI sendiri yang telah terjalin dengan baik. m. Sarana diklat dan kesempatan belajar cukup memadai. n. Sarana
pelayanan
kesehatan
karyawan
di
lingkungan
Balaikota cukup memadai. 4. Tantangan (Threats) a. Era globalisasi, transparansi dan reformasi di segala bidang. b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.
18
c. Tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum. d. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbatas. e. Masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban serta adanya pemahaman yang salah tentang isu reformasi sehingga mengakibatkan rusaknya dan terganggunya tatanan serta proses pelayanan dan koordinasi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Biro Hukum. f. Kompleksitas masyarakat kota Jakarta yang mencerminkan berbagai budaya dan sosial, sehingga terjadi benturan kepentingan yang menimbulkan sengketa baik pertanahan maupun perizinan. g. Banyaknya gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik di Peradilan Perdata maupun di Peradilan Tata Usaha Negara. h. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
penegakan hukum Peraturan Daerah.
B. Rencana Strategis 2007 - 2012 Sejalan dengan tugas dan fungsi
Biro Hukum sebagaimana
diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 70 tahun 2002 tetang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa tugas Biro Hukum adalah merumuskan peraturan perundangundangan, memberikan pertimbangan, bantuan dan perlindungan hukum, mengevaluasi, mengkaji peraturan perundang-undangan mendokumentasikan dan mempublikasi-kan produk hukum maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan selama
19
periode 2007-2012 secara komprehensi, terpadu, menyeluruh (holistik) untuk mendukung visi dan misi Gubernur.
Visi dan Misi Visi Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi pembangunan di bidang hukum yang diemban oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selama periode 2007-2012 adalah :
“Mewujudkan Peraturan Perunang-undangan Daerah yang memberi kepastian dan perlindungan hukum berlandaskan azas keadilan dan kebenaran”
Misi Untuk memenuhi visi tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencanangkan misi sebagai berikut : 1. Menyusun peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan serta pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berlandaskan azas keadilan dan kebenaran dalam
20
penanganan perkara atau kasus hukum terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundangundangan daerah sesuai kaidah-kaidah harmonisasi hukum.. 4. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum yang cepat, tepat dan akurat. 5. Membentuk sumber daya aparatur bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang profesional. 6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. 7. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan peraturan perundangundangan daerah
C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Cara Pencapaian Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Hukum menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai selama periode 2007-2012, adalah terciptanya peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip peraturan perundangundangan
didukung
aparatur
yang
berwibawa,
bersih
dan
profesional yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah.
21
Sasaran Strategis a. Tersusunnya
Peraturan
Daerah,
Peraturan
Gubernur
dan
Keputusan Gubernur yang sesuai dengan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat saat ini. b. Tersusunnya bahan pertimbangan, dan terlaksananya bantuan serta perlindungan hukum terhadap gugatan yang disampaikan kepada Gubernur. c. Tersusunnya masukan atau rekomendasi hasil evaluasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan Gubernur atau merumuskan/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah. d. Tersusunnya dokumentasi produk-produk hukum. e. Terwujudnya pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan Biro Hukum.
Cara pencapaian Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis 2008 merencanakan pelaksanaan 6 (enam) program yang secara rinci dapat dilihat pada formulir rencana strategis pada bagian lampiran laporan ini. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2008 sebanyak 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Kegiatan Tahunan (RKT).
22
Adapun program yang dilaksanakan dalam tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pelayanan Hukum 3. Penataan Peraturan Perundang-undangan 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2008 adalah : 1.
Pembenahan Ketatausahaan Biro Hukum
2.
Pengadaan Komputer Biro Hukum
3.
Penataan Arsip Biro Hukum
4.
Pengadaan Cetakan Kebutuhan Biro Hukum
5.
Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Hukum
6.
Penyelesaian Masalah Sengketa Pertanahan di Prov.DKI Jakarta
7.
Inventarisasi dan Evaluasi Perkara
8.
Pengurusan Perkara Perdata dan TUN
9.
Forum Komunikasi Penegak Hukum
10. Penyusunan Himpunan Produk Hkm Daerah Berupa Perda,SP Gubernur dan risalah pembahasan Perda 11. Pengundangan Perda dan Pergub 12. Penyusunan Nama Jalan, Taman & Bangunan 13. Penyempurnaan Perda No.10 Thn 1999 tentang Dana Cadangan Daerah
23
14. Penyusunan Pergub ttg Juklak Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam 15. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Perkoperasian 16. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Sosial 17. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Pertamanan 18. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Perhubungan 19. Evaluasi & Pengkajian Perat.Per-UU-an ttg Pembentukan Pengubahan nama batas dan Penghapusan Kelurahan 20. Evaluasi & Pengkajian Perat.Per-UU-an ttg Pembentukan Badan Pembinaan Hukum Daerah 21. Kajian Hukum tentang Aspek Legal Formal Menyangkut Tugas,Fungsi,Wewenang dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur 22. Evaluasi Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama ttg Renovasi/Pembangu-nan Pos Penjagaan Polisi di Perempatan Harmoni dan di Jalan Sisingamangaradja 23. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bintek) Pembuatan PKS/Mou 24. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Dana Cadangan Daerah 25. Penyusunan Rancangan Pergub ttg Media Informasi ditingkat Pemerintah Prov. DKI Jakarta 26. Penyusunan Rancangan Pergub ttg Pedoman Penyusunan Naskah Akademik 27. Penyusunan Naskah Akademik Mengenai Pendaftaran Penduduk & Catatan Sipil
24
28. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Pengendalian Pencemaran Udara 29. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Pemukiman Rumah Kumuh 30. Penyusunan Raperda ttg Kekerasan thd Perempuan & Anak 31. Evaluasi Perda No.2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 32. Semiloka Terbitnya UU No.5 Tahun 2007 33. Bintek Pengelolaan JDI Hukum 34. Bintek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 35. Peningkatan Manajerial Diri Bagi Staf dan Karyawan 36. Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 ttg Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta 37. Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PPNS 38. Administrasi Kartu Tanda Anggota PPNS 39. Kampanye Kesadaran Hukum Pelajar 40. Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa 41. Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda 42. Temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas 43. Penerangan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak 44. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 45. Pengumpulan, Pencetakan & Pendistribusian Perat.Per-UU-an (LD) 46. Kodifikasi Hukum Peraturan Perundang-undangan 47. Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum 48. Pemasangan & Pemeliharaan Billboard Hukum 49. Pengembangan dan Up-dating Situs Informasi Biro Hukum
25
50. Penyuluhan Hukum Terpadu 51. Penerbitan Jurnal/Buletin Hukum 52. Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Radio 53. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 54. Up-dating Data Produk Hukum Pada Web Site 55. Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta 56. Penyusunan LAKIP Biro Hukum 57. Penyusunan Program Kegiatan Biro Hukum 58. Penyusunan Laporan Triwulan
D. Rencana Kinerja Tahun 2008 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2007-2012, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
kegiatan,
dan
merupakan
pembanding
bagi
proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja 2008 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya merujuk pada Rencana Kinerja 2008 ini.
26
Sasaran strategis tahun 2008, indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel berikut :
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1.
Beroperasinya kantor Beroperasinya kantor SKPD pelayanan hukum, SKPD pelayanan hukum administrasi wilayah, organisasi, kerjasama antar daerah, pelayanan kerumahtanggan daerah, keprotokolan, administrasi kesejahteraan masyarakat, administrasi ekonomi dan administrasi pembangunan.
5 kegiatan
2.
Terfasilitasinya penyelesaian hukum aset pemda yang bermasalah; Terselenggaranya advokasi hukum bagi pegawai Pemda yang terkena masalah hukum
Difasilitasinya penyelesaian hukum aset pemda yang bermasalah; difasilitasinya penyelesaian hukum bagi pegawai pemda dalam pelaksanaan tugas
4 kegiatan
3.
Tersedianya perda yang aspiratif sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maupun peratu-ran daerah lainnya.
23 Ditetapkannya perda kegiatan dan pergub sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat; tersedianya data peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan pusat, baru dan keserasian
27
peraturan di daerah; ditetapkannya perda dan pergub sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat 4.
Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD pelayanan hukum, adm. wilayah, organisasi, kerjasama antar daearah, pelay. kerumahtanggaan daerah, keprotokolan, Sekretariat DPRD, adm. kesejahteraan masyarakat, dan administrasi ekonomi
Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
3 kegiatan
5.
Meningkatnya kepatuhan masyarakat thd. peraturan perundangundangan; meningkatnya kepatuhan masyarakat thd. peraturan perundangundangan
Tersosialisasikannya produk hukum daerah dan pusat bagi aparat; tersosialisasikannya produk hukum daerah dan pusat bagi tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa
20 kegiatan
6.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Pelayanan hukum, Organisasi, kerjasama antar daerah, pelay. kerumahtanggan daerah, keprotokolan, adm. Kesejahteraan masy, adm. ekonomi dan adm. pembangunan
Tersusunnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntabel tahun 2008
3 kegiatan
