PERANAN BIRO PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

eJournal Administrative Reform, 2016, 4 (1): 106-118 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

PERANAN BIRO PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sri Sulasmi1, Aji Ratna Kusuma2, Heryono Susilo Utomo3 Abstract The purpose of this study is to describe and analyze the role of Regional Development Bureau in controlling the development and the factors that support and hinder. The focus of research aimed at Role in Preparation Guidelines Development Control Plan for Control of Development, Development, Development Control, Coordination in the Control of Development, Technical Control Development. This research was descriptive qualitative research on the location in the Regional Development Bureau of East Kalimantan Provincial Secretariat. The primary data comes from interviews with several informants and direct observation in the study site. Secondary data derived from data held by agencies. Drawing conclusions based on the data were processed using data analysis interactive model. From these results it can be concluded that the Regional Development Bureau has acted quite well in control of the regional development projects/activities undertaken by the agency develop-ment/SKPD in East Kalimantan provincial government. However, some barriers still experienced by the Regional Development Bureau in controlling the development so role has not been optimal. There are factors that support the role of the Regional Development Bureau in control of development, including the basic clarity, rules and procedures in the control of development; attention and support from the Regional Secretary; commitment to leadership in enhancing the role of the institution; the employment situation and the relationship between employees conducive been supporting the implementation of tasks. Meanwhile, the limiting factor is the lack of employee competency development control and differentiation understanding of development control with some SKPD. Keywords : Role, Development Bureau, East Kalimantan Province, controlling the development.

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

Peranan Biro Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim (Sri Sulasmi)

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis peranan Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian pembangunan dan faktor yang mendukung dan menghambatnya. Fokus penelitian ditujukan pada Peran dalam Penyusunan Pedoman Pengendalian Pembangunan Merencanakan Kegiatan Pengendalian Pembangunan, Pembinaan Pengendalian Pembangunan, Koordinasi dalam Pengendalian Pembangunan, Pengendalian Teknis Pembangunan. Jenis penelitian ini termasuk diskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian pada di Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur. Data primer berasal dari wawancara dengan beberapa para narasumber dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Biro Pembangunan Daerah telah berperan dengan cukup baik dalam pengendalian pembangunan daerah terhadap proyek/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi/SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi beberapa hambatan masih dialami oleh Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian pembangunan tersebut sehingga perannya belum optimal. Terdapat faktor-faktor yang mendukung Peran Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian pembangunan, diantaranya adalah kejelasan dasar, peraturan dan prosedur dalam pengendalian pembangunan; atensi dan dukungan dari Sekretaris Daerah; komitmen pimpinan dalam meningkatkan peran lembaga; situasi kerja dan hubungan antar pegawai yang kondusif telah mendukung pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah minimnya pegawai yang memiliki kompetensi pengendalian pembangunan dan masih adanya perbedaan pemahaman tentang pengendalian pembangunan dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kata Kunci

: Peranan, Biro Pembangunan, Pengendalian Pembangunan, Provinsi Kaltim

Pendahuluan Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu tugas pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaaan pembangunan daerah adalah mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki agar pembangunan mampu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka pengendalian pembangunan daerah diperlukan agar proses pembangunan lebih terarah, terkoordinir dan terpadu mencapai hasil yang diharapkan. Namun beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan rencana pembangunan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah

107

eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 1, 2016: 106-118

daerah. Rencana pembangunan tidak akan mencapai tingkat yang optimal diiringi dengan pengawasan. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, mengamanahkan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah. Peraturan tersebut menjadi prasyarat bagi tertibnya manajemen pembangunan daerah Dalam melaksanakan fungsi pembangunan daerah, Biro Pembangunan pada Setda Pemerintah Provinsi berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang perencanaan program Dalam proses pelaksanaan fungsinya, Biro Pembangunan Tingkat Provinsi mengkoordinasikan masing-masing program pembangunan antara daerah kabupaten/Kota serta dinas-dinas daerah, sehingga menjadi suatu rencana dan program pembangunan yang terarah dan terpadu. Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsinya, Biro Pembangunan Daerah belum secara optimal berperan dalam menjalankan tugasnya. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah Dalam teori pemerintahan dijelaskan secara garis besar dikenal adanya dua model dalam formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah independen yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Kemudian negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut sepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Menurut Rasyid (1999), kekuasaan daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan, dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Hal ini sejalan dengan pemikiran pemerintahan yang demokratis, yakni suatu pemerintahan yang dilakukan atas dasar dari kepentingan rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, sumber otoritas dan kewenangan mengatur pemerintahan berasal dari rakyat pula. Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem desentralisasi. Penelitian Bank Dunia (World Bank) tahun 1994 menyatakan bahwa dari 100 negara demokratis, 95% di antaranya telah melaksanakan sistem desentralisasi. Menurut Alm, Aten dan Bahl, (dalam Setiyono, 2004: 205) secara sederhana desentralisasi dijelaskan sebagai proses perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah dari tingkat nasional kepada tingkat daerah. Bahkan Cheema dan Rondinelli menyatakan bahwa secara empiris transfer itu juga meliputi proses perencanaan pemerintahan, 108


manajemen, dan pengambilan keputusan. Hampir semua urusan/kewenangan pemerintah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan pokok seperti agama, pertahanan, moneter, peradilan dan hubungan luar negeri. Perubahan terhadap tata penyelenggaraan tersebut juga membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara. Dalam hal status kepegawaian misalnya, dengan diserahkannya urusan kepada daerah, otomatis terjadi pelimpahan personel aparat dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam prespektif organisasi, ditinjau dari tujuannya adalah merupakan sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ditinjau dari segi strukturnya bahwa organisasi sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kaho, 2005 : 76) Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah sebagai organisasi maka haruslah berusaha untuk bisa memenuhi tuntutan sebagai organisasi yang ideal. Sebagai organisasi maka Pemerintah Daerah harus memiliki tujuan yang jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi, yaitu mengoptimalkan umberdaya yang dimiliki dalam rangka pembiayaan pembangunan Daerah. Dalam berbagai tahapan yang dilakukanmaka Pemerintah Daerah harus ada kerjasama yang baik antara unsur lembaga dan pelaksana pemerintahan, disertia pembagian bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian teknis yang dimiliki oleh Unsur Dinas teknis dan memiliki pimpinan yang cukup handal serta generalis. Disisi lain agar organisasi Pemerintah Daerah dapat dijalankan dengan baik maka manajemen yang baik adalah sebagai prasyarat utama yang harus dimiliki oleh Daerah. Dalam pengertian yang luas (Follet dalam Kaho, 1985) manajemen adalah merupakan seni,keterampilan atau keahlian;yakni “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain” atau “kehlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan” Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan otonomi Daerah, maka unsurunsur yang ada dalam manajemen harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (Kaho, 1985) adalah antara lain pada tahapan : Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Kelima fungsi ini harus terpenuhi dalam organisasi pemerintah daerah, supaya pelaksanaan otonomi akan dapat berjalan dengan baik. Manajemen Pengendalian Dalam perseptif organisasi, pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedang-kan Proses Pengendalian manajemen adalah pross dimana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi 109


mengimplementasikan strategi yang di maksud. Proses pengendalian akan mengukur kemajuan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perenca-naan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan (Ardianto dkk. 2004) Eleman-Elemen Sistem Pengendalian Di dalam sistem pengendalian, terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan agar pengendalian dapat dilakukan. Beberapa diantaranya menurut Ardianto dkk. (2004: 90) adalah: 1. Pelacak (Detector), sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penaksir (assessor), suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa actual dengan membandingkanya dengan bebrapa standar atau ekspetasi dari yang sebenarnya terjadi. 3. Effektor, suatu perangkat(yamg sering disebut feedback) yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. 4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detector dan assessor dan antara assessor dan effektor. Metode Pengendalian Menurut Hubeis (2001: 34) terdapat metode-metode yang digunakan dalam kegiatan pengendalian. Metode-metode pengen-dalian dapat dikelompokan menjadi : a. Pengendalian pra-tindakan. Pengendalian pratindakan memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil maka sumber daya manusia, bahan dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. b. Pengendalian Kemudi, atau Pengendalian Umpan Kedepan Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memung-kinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. c. Pengendalian Penyaringan. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses dimana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. d. Pengendalian Purna Tindakan. Pengendalian purna tindakan mengukur hasilhasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Konsep Peranan Menurut Thoha (2003:10) peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 1999:14) membedakan peranan 110


dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan” Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain : (a). Peranan adalah suatu konsep perilaku, (b). Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan (c). Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Peranan Biro Pembangunan dalam Pengendalian Pembangunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada Pasal 21, djelaskan bahwa Biro Pembangunan Daerah mempu-nyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan program Setda, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan. Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan program Setda; c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah; d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena di lapangan atau dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil, dan dapat mengungkap nilai-nilai yang berkaitan dengan kebijakan lembaga dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendekatan diskriptif, peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam (insight) dan menyeluruh (whole) terhadap fenomena yang terjadi.

111


Fokus Penelitian 1. Peranan biro pembangunan dalam melaksanakan pengendalian pembangunan daerah meliputi : a. Penyusunan pedoman pengendalian pembangunan, b. Merencanakan kegiatan pengendalian pembangunan, c. Pembinaan pengendalian pembangunan, d. koordinasi dalam pengendalian pembangunan, e. Pengendalian teknis pembangunan. 2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat biro pembangunan dalam melaksanakan perannya dalam pengendalian pembangunan. Analisis Data Untuk mengungkap fenomena yang terjadi, maka analisis data yang digunakan adalah model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan yaitu Kondensasi Data (Data Kondensation), Penyajian Data (Data Disply), Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (Drawing and Verifying Conclusition). . Hasil Penelitian Sebagaimana diketahui bahwa pengendalian pembangunan merupakan aspek dari manajemen pembangunan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarah-kan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan berfungsi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pembangunan. Biro Pembangunan Daerah merupakan unit kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengendalian pembangunan. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada Pasal 21, bahwa Biro Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan program Setda, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan. Terkait dengan tugas pengendalian pembangunan, fungsi Biro Pembangunan Daerah adalah perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan data hasil penelitian, telah diskripsikan beberapa kegiatan Biro Pembangunan Daerah dalam Pengendalian Pembangunan, diantaranya adalah penyusunan pedoman pengendalian pembangunan, perencanaan kegiatan pengendalian pembangunan, koordinasi pengendalian pembangunan, pembinaan pengendalian pembangunan dan pelaksanaan pengendalian teknis pembangunan.

112


Penyusunan Pedoman Pengendalian Pembangunan Penyusunan pedoman pengendalian pembangunan merupakan tugas rutin yang dilakukan Biro Pembangunan Daerah dalam mempersiapkan tugas pengendalian. Pedoman perlu disusun agar nantinya selama kegiatan pengendalian pembangunan dilakukan telah memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh SKPD/Instansi Pemerintah Provinsi. Dari data penelitian diketahui bahwa pedoman yang dihimpun dan disusun oleh Biro Pembangunan Daerah dalam rangka pengendalian adalah dasar aturan penyelenggaraan pembangunan dan DPA-SKPD pada tahun anggaran tertentu yang akan dilakukan kegiatan pengendalian pembangunan. Karena DPA-SKPD tersebut menjelaskan secara lengkap mengenai bentuk proyek/kegiatan dan anggarannya, sehingga nantinya pengendalian mengacu pada kedua infromasi tersebut di lapangan. Penyusunan pedoman pengendalian oleh Biro Pembangunan Daerah tersebut sangat berguna untuk memberi kejelasan mengenai informasi apa yang akan dihimpun di SKPD-SKPD dalam rangka pengendalian proyekproyek/kegiatan yang dilakukan. Selain itu pedoman bermanfaat bagi penyelaras perencanaan program dengan penganggaran, meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik, terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Disini peran Biro Pembangunan Daerah dalam penyusunan pedoman identik dengan penentuan standar pengendalian. Standar pengendalian merupakan kegiatan pertama dalam fungsi manajemen dalam pengendalian. Sebagaimana pendapat Mockler dalam Ardianto dkk. (2004) yang mengemukakan bahwa penetapan standard dan metode merupakan langkah awal dalam proses pengendalian untuk pengukuran prestasi. Dengan demikian dalam proses penyusunan pedoman pengendalian tersebut, Kepala Biro Pembangunan Daerah secara aktif melakukan konsultasi dengan pimpinan di Setda Provinsi Kalimantan Timur baik sebelum dan sesudah penyusunan agar penyusunan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah provinsi dan peraturan yang berlaku. Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan perannya dalam penyusunan pedoman pengendalian dengan baik. Merencanakan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan, Biro Pembangunan Daerah juga melaksanakan tugas merencanakan kegiatan agar dalam proses kegiatannya dalat dilakukan dengan sebaik-baiknya.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pengendalian, Biro Pembangunan Daerah melalui bagian pengendalian pembangunan ditunjang dengan bagian tata

113


usaha Sekretariat Daerah mempersiap beberapa aspek yang diperlukan antara lain adalah: 1. Sumberdaya manusia yaitu pegawai yang nantinya ditugaskan melakukan moitoring ke SKPD-SKPD. Sumberdaya yang dimaksud memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam kegiatan pengendalian. 2. Perlengkapan pegawai, terdiri dari fasiiltas serta kelengkapan yang menunjang tugas pengendalian seperti alat tulis menulis, laptop, tas kerja, tanda pengenal dan kelengkapan lainnya yang diperlukan. 3. Sarana dan prasarana yaitu alat transportasi yang digunakan pegawai menuju lokasi beserta kelengkapan yang diperlukan; 4. Jadwal pengendalian yaitu waktu pelaksanaan pengendalian. Mengenai waktu ini telah disesuaikan dengan SKPD yang dituju; 5. Surat Menyurat diantaranya Surat Penugasan dan Kelengkapannya; Hanya saja hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Biro masih mengalami beberapa kendala dalam menentukan pegawai yang memiliki kompetensi memadai dalam kegiatan pengendalian pembangunan ini, terutama yang akan dikirim ke SPKD-SKPD. Dari 42 orang pegawai negeri sipil yang bekerja di Biro Pembangunan Daerah, hanya terdapat 12 orang yang memiliki kompetensi yang memadai dan telah berpengalaman melakukan tugas tersebut. Tentunya hal ini perlu segera diatasi agar pada masa mendatang karena akan jelas mempengaruhi kinerja pengendalian pembangunan. Dari analisis penulis terhadap data di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Biro Pembangunan Daerah dalam merencanakan kegiatan pengendalian pembangunan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pembinaan Pengendalian Pembangunan SKPD Biro pembangunan Daerah juga memiliki fungsi melakukan pembinaan pengendalian pembangunan kepada SKPD yang memiliki proyek/kegiatan pembangunan. Sebenarnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban seluruh instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, adalah suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan tugas Biro Pembangunan Daerah, pembinaan dibatasi khusus SKPD yang memiliki proyek/kergiatan yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan proyek/kegiatan pembangunan tersebut, sehingga instansi/SKPD di jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat

114


meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan proyek-proyek pembangunan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembinaan pengen-dalian pembangunan, Biro Pembangunan Daerah memberi bimbingan yang bersifat asistensi dan membantu menelaah hasil pelaporan pengendalian. Asistensi Biro Pembangunan Daerah berupa pendam-pingan pada SKPD dan Konsultasikonsultasi sekitar pengendalian pembangunan. Sedangkan membantu menelaah laporan dimaksudkan agar SKPD dapat menyiapkan segala sesuatu jika nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan SKPD. Dengan adanya pembinaan tersebut, secara implementatif akan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas masih terkendala yang dihadapi para pegawai yang ditugaskan dalam pembinaan, diantaranya adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai pelaporan pembangunan. Hal ini terutama berkaitan dengan penilaian persentasi capaian proyek/Kegiatan Kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksiapan instansi dalam menerima petugas. Hal tersebut diindikasikan dengan tidak adanya laporan yang dapat dikoreksi atau ditelaah. Kendala terakhir adalah pergantian pejabat di SKPD. Dengan adanya pergantian pejabat nampaknya telah mempengaruhi proses pembinaan. Nampaknya kendala tersebut telah mempengaruhi peran Biro Pembangunan Daerah dalam pembinaan pengendalian pembangunan di SKPD. Peran Biro Pembangunan Daerah dalam pembinaan pengendalian akhirnya menjadi kurang optimal. Koordinasi dalam Pengendalian Pembangunan Proses pengendalian pembangunan memerlukan koordinasi antar bagian, karena menyangkut banyak aspek dan instansi yang terkait. Aspek tersebut seperti keuangan, pelaporan, evaluasi dan sebagainya, sedangnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh banyak instansi. Sekretariat Daerah merupakan Unit Organisasi bertugas mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu koordinasi diperlukan dalam sinkronisasi pemcapaian tugas-tugas pemerintahan tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Biro Pembangunan Daerah cukup aktif dalam berkoordinasi terkait penyelesaian tugas dalam pengendalian pembangunan dan terlibat aktif dalam rapat koordinasi yang diagendakan organisasi vertikal maupun secara horisontal. Hal tersebut karena menilai bahwa koordinasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian tugas dan fungsi pengendalian pembangunan. Keatifan dalam berkoodinasi dengan para SKDP dilakukan dalam rangka penentuan jadwal kegiatan pengendalian, permintaan data dan informasi pembangunan dan DPA-SKPD. Jika tidak melakukan koordinasi dengan cara 115


berko-munikasi yang baik tentunya akan terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas pengendalian pembangunan. Keaktifan dalam mengikuti rapat koordinasi disebabkan karena kegiatan pengendalian pembangunan merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan proyek/kegiatan seluruh SKPD/instansi, dengan keikutsertaan Biro dalam rapat koordinasi akan mendukung berbagai kebijakan Biro. Selain itu dalam rapat koordinasi sering ada instruksi dari pimpinan (Asisten/Sekretaris Daerah) untuk dilaksanakan oleh Biro karena merupakan kebijakan pemerintah. Tentunya dengan keaktifan dalam melaksanakan koodinasi ini akan berpengaruh pada efektifitas pengendalian pembangunan yang merupakan tugas dari Biro Pembangunan Daerah. Dari hasil analisis bahwa Biro Pembangunan Daerah telah melaksanakan peranannya dengan baik dalam berbagai pengendalian yang berkaitan dengan pembangunan Pengendalian Teknis Pembangunan Implementasi dari tugas dan fungsi Biro Pembangunan Daerah terwujud dalam pelaksanaan pengendalian teknis pembangunan. Pengendalian teknis pembangunan adalah pelaksanaan kegiatan pengendalian secara teknis dari program pembangunan di SKPD. Dalam pengendalian teknis ini, Biro Pembangunan Daerah menugaskan pada para aparatur langsung melakukan kegiatan melalui pengamatan fisik proyek. Kegiatan ini berguna untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan teknis rencana yang telah disusun dan menjadi acuan SKPD dalam melaksanakannya. Pengendalian teknis juga melakukan penelaahan terhadap anggaran dalam kegiatan proyek di lapangan. Penelaahan tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar progres anggaran tersebut telah terwujud dalam pelaksanan proyek-proyek pembangunan. Bentuk dari pengendalian teknis sebagaimana hasil penelitian, identik dengan kegiatan monitoring atau pemantauan. Pada dasarnya kegiatan monitoring ini berguna untuk memantau pelaksanaan kegiatan, dimana dari hasil monitoring tersebut akan diketahui sejauhmana kegiatan dilakukan, hambatan apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi hambatan. Dalam kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan pengendalian teknis ini hasilnya berupa proses pencapaian kegiatan proyek SKPD. Laporan yang disusun oleh Biro Pembangunan Daerah kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk dilakukan penilaian atau evaluasi. Karena tujuan pelaksanaan proyek di SKPD berupa upaya menuju perubahan ke arah yang lebih baik, maka pelaksanaan pembangunan perlu di evaluasi. Analisis hasil penelitian pelaksanaan tugas Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian teknis pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Biro Pembangunan Daerah telah melaksanakan peranannya dengan baik untuk mengupayakan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. 116


Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulkan sebagai berikut 1. Biro Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengendalian pembangunan, sehingga menunjukkan perannya dengan cukup baik dalam pengendalian pembangunan . Akan tetapi beberapa hambatan masih dialami oleh Biro Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pengendalian pembangunan tersebut sehingga perannya belum optimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian pembangunan. Dalam perencanaan kegiatan pengendalian, Biro Pembangunan mampu menyiapkan pegawai, perlengkapan kerja, sarana prasarana, jadwal kerja pengendalian, dan surat-menyurat bagi pelaksanaan program pengendalian yang telah direncanakan. Disisi lain dalam melaksanakan peranannya terkendala dengan jumlah pegawai maka pembinaan masih belum optimal. 2. Terdapat faktor yang mendukung Peran Biro Pembangunan Daerah dalam pengendalian pembangunan, diantaranya adalah kejelasan prosedur dan aturan dalam pengendalian pembangunan, atensi dan dukungan dari Sekretaris Daerah, komitmen pimpinan dalam mening-katkan peran lembaga, situasi kerja yang mendukung pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah minimnya pegawai yang memiliki kompetensi pengendalian pembangunan dan masih adanya perbedaan pemahaman tentang pengendalian pembangunan dengan beberapa SKPD. Saran-saran Sehubungan dengan kesimpulan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan peran Biro Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya Biro Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan pengendalian SKPD diantaranya karena faktor kurangnya pegawai yang berkompeten, oleh karennya Pimpinan hendaknya segera memprioritaskan program peningkatan sumberdaya manusia, diantaranya dengan mengirim beberapa pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat pengendalian pembangunan. Namun sejalan dengan hal tersebut, pimpinan Biro Pembangunan Daerah perlu mengusulkan untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki dasar pengetahuan dan pendidikan formal yang memadai (minimal Sarjana) guna mendukung pelaksanaan tugas pengendalian pembangunan seiring dengan semakin meningkatnya volume proyek/kegiatan di SKPD. 2. Dalam upaya pembinaan pengendalian pembangunan di SKPD, dimana Biro Pembangunan Daerah masih menemui beberapa hambatan, diantaranya karena minimnya pemahaman Aparatur SKPD dalam laporan kegiatan pembangunan maka Biro Pembangunan Daerah perlu mengadakan beberapa 117


kegiatan seperti seminar, workshop atau pelatihan bagi Aparatur SKPD agar terdapat kesamaan persepsi terhadap proses pengendalian kegiatan pembangunan. Daftar Pustaka Anonimus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah _______, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah _______, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional _______, Peraturan Pemerin-tah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian ______, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ______, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ardianto, Elvinaro dan Sumirat, Soleh. 2004. pengawasan dan pengandalian. Cetakan Ketiga. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hubeis, Musa. 2001. Pengawasan dan Pengendalian dalam Organisasi. Makalah Seminar Nasional Peran Public Relations dalam Pembangunan Pertanian Efektif dan Efisien. Kaho, Yosef. R. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rasyid Ryaas, 1999, Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta. Milles, M. B, A.M. Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Methods. Third Edition, Arizona State University. Setiyono. 2004. Birokrasi dalam perspektif Politik dan Admnistrasi. Dahlia. Jakarta Soekanto, Soerjono, 1999, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

118

PERANAN BIRO PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents