PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Dhoni Yohanes, Septia Lutfi1) Program Studi Sistem Informasi, Stmik Himsya Jalan Raya Karanganyar Tugu Km 12 No 8 Telp 024-8665420 Semarang E-mail :, [email protected] 1)

Abstrak Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi antara lain dengan membangun situs-situs internet, sistem informasi dinas/instansi yang didukung dengan perangkat komputer yang memadai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merintis pembangunan sistem informasi ini dengan membangun jaringan Local Area Network (LAN) dan jaringan internet namun demikian untuk dapat memanfaatkan informasi seoptimal mungkin perlu dilakukan suatu cara untuk penataan jenis informasi yang : tepat, cepat, akurat, valid dan dapat dipercaya serta dapat menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Upaya penyusunan data dan informasi pembangunan daerah selama ini telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, namun masih perlu untuk lebih dimantapkan dan ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan kemajuan dibidang teknologi data dan informasi di daerah. Untuk menjawab permasalahan di atas serta mengantisipasi pemanfaatan secara maksimal perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu diatur lebih lanjut supaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data atau informasi beserta sarana dan prasarananya, maupun upaya penguatan sumber daya manusia dalam berbagai pengelolaan data dan informasi pembangunan dapat lebih efektif dan efisien. Kata kunci : Pengembangan Sistem Informasi, SDLC, waterfall

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud diatas disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Karena

itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundangundangan. Teknologi Informasi adalah alat bantu yang relatif efektif bagi seseorang, sebuah institusi atau sebuah negara dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Peluang-peluang untuk pemanfaatan tehnologi informasi juga perlu diakomodasi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalau tidak mau ketinggalan jaman dalam era komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi antara lain dengan membangun situs-situs internet, sistim informasi dinas/instansi yang didukung dengan perangkat komputer yang memadai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merintis pembangunan sistem informasi ini dengan membangun jaringan Local Area Network (LAN) dan jaringan internet namun demikian untuk dapat memanfaatkan informasi seoptimal mungkin perlu dilakukan suatu cara untuk penataan jenis informasi yang : tepat, cepat, akurat, valid dan dapat dipercaya serta dapat menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Perkembangan yang terjadi ini perlu segera diakomodasi mengingat sistem informasi ini dapat : a. Meningkatkan effisiensi dan produktivitas kegiatan pembangunan serta membentuk budaya sadar data dan informasi; b. Meningkatkan kemampuan terhadap teknologi data dan informasi menuju pada kemandirian bangsa dalam bidang informasi; c. Peningkatan pemanfaatan dan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang informasi; d. Pengembangan penataan dan pengelolaan kelembagaan sistem informasi. Upaya penyusunan data dan informasi pembangunan daerah selama ini telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, namun masih perlu untuk lebih dimantapkan dan ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan kemajuan dibidang teknologi data dan informasi di daerah.

Menjawab permasalahan di atas serta mengantisipasi pemanfaatan secara maksimal perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu diatur lebih lanjut supaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data atau informasi beserta sarana dan prasarananya, maupun upaya penguatan sumber daya manusia dalam berbagai pengelolaan data dan informasi pembangunan dapat lebih efektif dan efisien.

1.2 Tujuan a. Menyediakan data pelaporan pelaksanaan kegiatan yang up to date, akurat dan dapat disajikan dalam waktu cepat dan mudah untuk dilakukan updating; b. Menyajikan data dengan format standard untuk keseragaman dalam sistem pengolahan data; c. Meningkatkan produktivitas SDM aparatur dalam melakukan penyusunan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengubah system kerja berbasis kertas (paper base report) menjadi sistem kerja berbasis komputer (computer base report) sehingga lebih efektif dan efisien.

1.3 Manfaat a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pengendalian pembangunan daerah secara kontinyu dan valid.

II. Tinjauan Teori 2.1 Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perbaikan sistem atau penggantian sistem dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu : 1. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul didalam sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa : 

Ketidakberesan sistem yang lama



Pertumbuhan organisasi

2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan 3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah 4. Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

2.2 Siklus Pengembangan Sistem Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas enam tahap, yaitu : 1. Tahap Perencanaan Sistem Dalam tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas, pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan, sumber daya baru direncanakan untuk, dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. 2. Tahap Analisis Sistem Dalam tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. 3. Tahap Perancangan Sistem Secara Umum/Konseptual Dalam tahap ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Alternatif ini merupakan perluasan kebutuhan pemakai. Alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Pada tahap ini analis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasikan laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. 4. Tahap Evaluasi dan Seleksi Sistem. Akhir tahap perancangan sistem menyediakan point utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu dalam tahap evaluasi dan seleksi sistem ini nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. 5. Tahap Perancangan Sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Pada tahap ini semua semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detil. Perencanaan output (layout) dirancang untuk semua layar, form-form tertentu dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan

didokumentasikan. Pada akhir tahap ini laporan rancangan sistem secara detil dihasilkan. 6. Tahap Implementasi Sistem dan Pemeliharaan Sistem. Pada tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt Chart atau Program and Evaluation Review Technique (PERT)Chart dan penjadwalan proyek dan teknik manajemen.

III. Metodologi Pengembangan Sistem Metode yang digunakan dalam melakukan pengembangan sistem informasi yaitu SDLC (System Development Life Cycle) dengan model waterfall. Metode air terjun (waterfall) adalah suatu proses pembuatan situs web secara terstruktur dan berurutan dimulai dari penentuan masalah, analisa kebutuhan, perancangan implementasi, integrasi, uji coba sistem, penempatan situs web dan pemeliharaan. Pembuatan situs web dengan metode ini sangat cocok dilakukan pada situs web berskala besar karena menyangkut manajemen dan sistem yang rumit (wahana, 2005). Investigasi

Analisis

Desain

Pengkodean Program

Uji Coba Program

Perawatan

Gambar 1 Metode SDLC Model Waterfall

a. Tahap investigasi Tahap investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak

b. Tahap analisis (analisis) Tahap Analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada (sebelum diterapkan sistem informasi yang baru). c. Tahap desain (design) Tahap desain bertujuan menentukan spesifikasi detil dari komponen-komponen sistem informasi (manusia, hardware, software, network dan data) dan produkproduk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. d. Tahap implementasi (coding and testing) Tahap implementasi merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software (pengkodean program), melakukan pengujian, pelatihan dan perpindahan ke sistem baru. e. Tahapan perawatan (maintenance) Tahapan perawatan dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi dan perubahan (perbaikan) bila diperlukan.

IV. Analisa dan Perancangan Sistem 4.1 Analisa Sistem Lama Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan sistem informasi yang dibuat melalui proses studi dan analisa, sehingga dapat disusun sebuah algoritma pemrograman yang baik agar dapat menghasilkan sistem yang standar dan terukur. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi antara lain dengan membangun situs-situs internet, sistim informasi dinas/instansi yang didukung dengan perangkat komputer yang memadai. Namun untuk dapat memanfaatkan informasi seoptimal mungkin perlu dilakukan suatu cara untuk penataan jenis informasi yang tepat, cepat, akurat, valid dan dapat dipercaya serta dapat menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelumnya telah membuat Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah pada tahun 2009, namun hasil akhir dari aplikasi tersebut masih ada kelemahan dan kekurangan, selain itu dari sisi keamanan dan pembuatan aplikasi belum bisa terstruktur, sehingga aplikasi tersebut sangat rentan dari serangan hacker maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan data dan informasi yang ada dalam sistem. Perancangan database untuk sistem yang lama juga belum memenuhi kaidah-kaidah normalisasi database, sehingga dikhawatirkan adanya redudansi data dalam database. Selain itu desain dari aplikasi lama juga kurang user friendly, padahal

yang sebenarnya diperlukan dalam pembuatan aplikasi adalah mempermudah admin dinas atau user untuk menjalankan aplikasi. Berikut beberapa screenshot dari aplikasi lama :

Gambar 2 Form index aplikasi lama

4.2 Perancangan Sistem Baru 1.

Halaman Login Halaman ini digunakan sebagai authentifikasi tentang siapa saja yang berwenang menjadi user administrator pelaksana Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah ini.

2.

Halaman Indeks Administrator Halaman indeks untuk administrator ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masingmasing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

Gambar 3 Halaman Indeks Administrator

Keterangan : 

Menu Administrator, berisikan semua menu yang bisa diakses oleh user administrator/pelaksana untuk melakukan input data atau manipulasi data lainnya.



Halaman Isi, tempat ditampilkannya halaman isi atau konten sistem pada saat dilakukan pemilihan pada menu.

3. Halaman APBN Pada saat kita memilih menu APBN pada menu administrator akan ditampilkan beberapa submenu didalamnya. Untuk melakukan Identifikasi kegiatan APBN, arahkan kursor pada menu APBN kemudian klik atau pilih Identifikasi Kegiatan. Akan muncul tampilan tabel dengan daftar atau list identifikasi kegiatan dengan judul APBN-Kegiatan. Di bagian kanan bawah tabel terdapat tombol berwarna biru dengan label Tambah Data.

Gambar 4 Tampilan APBN Kegiatan

Untuk menambah Identifikasi Kegiatan APBN, klik pada tombol Tambah Data. Akan muncul tampilan form pengisian Identifikasi Kegiatan APBN.

4. Halaman APBD Pada saat kita memilih menu APBD pada menu administrator akan ditampilkan beberapa submenu didalamnya. Untuk melakukan Identifikasi kegiatan APBD, arahkan kursor pada menu APBD kemudian klik atau pilih Identifikasi Kegiatan. Akan muncul tampilan tabel dengan daftar atau list identifikasi kegiatan dengan judul APBD-Kegiatan. Di bagian kanan bawah tabel terdapat tombol berwarna biru dengan label Tambah Data.

Gambar 5 Tampilan APBD Kegiatan

Untuk menambah identifikasi kegiatan APBD, klik pada tombol tambah data, selanjutnya akan muncul tampilan form pengisian identifikasi kegiatan APBD.

V. Kesimpulan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan penyempurnaan dari sistem informasi yang telah ada sebelumnya. Dalam proses pembuatan aplikasi ini juga sudah dipikirkan mengenai ancamanancaman dan beberapa bentuk serangan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perubahan bentuk tampilan halaman maupun melakukan perubahan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sisi keamanan dari website ini dirancang melalui beberapa tingkatan mulai pada saat awal mula pembuatan aplikasi (adanya halaman Login Administrator), proses penanganan terhadap SQL Injection, maupun keamanan terhadap serangan pada jaringan internet. Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat berguna bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.