LAPORAN TRANSPARANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah
Indonesia
telah
berkomitmen
untuk
menempatkan
pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif
dan Yudikatif serta semua
elemen masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi secara represif, diklaim oleh sebagian besar masyarakat masih lamban dan setengah hati atau sering dilakukan tebang pilih. Demikian pula perbaikan sistemik, terutama di bidang pelayanan publik yang selama ini hanya mengandalkan kegiatan rutin instansi pemerintah dengan sedikit sekali upayaupaya yang tergolong progresif. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah luar biasa sistemik dan mengakar, melalui upaya pemberantasan yang juga luar biasa. Pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres 5/2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut intinya mengintruksikan, secara umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan menginstruksikan secara khusus kepada instansi tertentu, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Inpres 5/2004 dapat dikatakan sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberantas korupsi dimulai dari dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2014, dengan
salah satu rencana aksinya adalah
transparansi perencanaan pembangunan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat umum dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
1.2. KELEMBAGAAN Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 57 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam operasionalnya Bappeda Kabupaten Banyuwangi telah memiliki sarana dan prasarana penunjang yang cukup memadai meliputi : 1. Aspek Sarana dan Prasarana a. Fasilitas Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berlokasi di Jalan A. Yani No. 100 Banyuwangi Telp. (0333) 413230 Fax (0333) 428992 b. Fasilitas Sarana Kerja dilengkapi dengan Komputer dan Printer, Jaringan Internet, Telepon/Faximile c. Pelayanan : Advice Planning, dokumen perencanaan pembangunan d. Fasilitas pelayanan publik : -
Telp / Fax : (0333) 413230 / (0333) 428992
-
Website
Pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi
:
Banyuwangi
:
www.banyuwangikab.go.id -
Website
Bappeda
Kabupaten
www. bappeda.banyuwangikab.go.id 2. Aspek Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan dan Kompetensi No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Kompetensi
1
Strata III
2 Memenuhi
2
Strata II
7 Memenuhi
3
Strata I
22 Memenuhi
4
Diploma
5
SLTA
10 Memenuhi
-
1.3. TRANSPARANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintah perencanaan
Kabupaten
pembangunan
Banyuwangi daerah
yang
sudah
melakukan
dipublikasikan
transparansi
melalui
website
:
www.banyuwangikab.go.id. 1. Buka
website
Pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi
:
www.banyuwangikab.go.id, tampak tampilan awal sebagai berikut :
2. Buka menu transparansi perencanaan pembangunan daerah
3. Contoh tampilan transparansi perencanaan pembangunan daerah. Tampak dokumen pembangunan daerah yang dipublikasikan -
Tahun Anggaran 2014 (Hasil Musrenbang Desa, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Musrenbang Kabupaten dan Dokumen Pendukung).
-
Tahun Anggaran 2015 (Hasil Musrenbang Desa, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Musrenbang Kabupaten)
4. Buka link Dokumen Pendukung maka terlihat tampilan -
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RPJPD, Dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD)
-
Dokumen Perencanaan SKPD (Dokumen Rencana Strategis SKPD, Dokumen Rencana Kerja SKPD)
5. Pilih salah satu dokumen perencanaan (Klik link Rencana Strategis SKPD dan tampak tampilan daftar SKPD).
6. Klik link salah satu SKPD maka tampak tampilan detail dokumen Renstra
7. Download dokumen Renstra SKPD
Dengan adanya transparansi perencanaan pembangunan yang dapat diakses oleh semua pihak membuktikan bahwa kualitas pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan singkatnya waktu, kemudahan akses untuk memperoleh pelayanan serta informasi singkat, jelas dan tepat sasaran.
